Cikarang Ekspres, 8 Januari 2020

Semangat Baru Bekasi

RABU, 8 JANUARI 2020

HARGA Rp3.000

NET

KECANGGIHAN : BPBD Kabupaten Bekasi dinilai paling canggih di banding wilayah lain namun dikeluhkan warga.

Warga Kritik Kecanggihan BPBD

Kecanggihannya Dipuji Gubernur, Kantor BPBD Kabupaten Bekasi Canggih Apanya?

CIKARANG PUSAT – Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dinilai paling lengkap dari kantor BPBD lainnya di

Jawa Barat. Meski dipuji paling lengkap dan canggih, tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan akan pelayanan badan penanggulangan bencana daerah itu. Seperti

diungkapkan warga Cikarang Utara, Ahmad. Saat banjir dirinya pernah menghubungi kontak BPBD Kabupaten Bekasi untuk meminta pertolongan. Ke Hal.. 10

Hadapi Banjir, Pemkab Harus Bentuk Tim Resque CIKARANG PUSAT - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Gerindra, Helmi mengharapkan di awal musim pen-

ghujan hendaknya pemerintah Kabupaten Bekasi lebih sigap membentuk tim resque untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Ke depan dengan kelengkapan fasilitas seperti perahu pelampung transpotasi pengobatan Ke Hal.. 10

ADVERTORIAL

Bupati Eka Minta Tingkatkan Kewaspadaan Cuaca Ekstrem Dalam Rapat Dinas soal Evaluasi Penanganan Banjir C I K A R A N G P U S AT Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Dinas pada Senin (6/1) bertempat di Ruang Rapat Bupati. Rapat yang diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan dipimpin langsung oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja membahas beberapa agenda penting, salah satunya terkait bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

“Diketahui Kabupaten Bekasi, diawal tahun 2020 tengah dilanda banjir. Tentu saja hal ini merupakan situasi yang cukup memprihatinkan,” ucap Eka. Menurut dia, keadaan sungai-sungai di Kabupaten Bekasi yang sudah dangkal dan mengecil, sistem

drainase yang kurang baik, penumpukan sampah di sepanjang sungai-sungai dan tidak adanya normalisasi sungai sepanjang tahun 2019 merupakan pemicu dari bencana banjir yang melanda Kabupaten Bekasi.

“Sebelum terjadi banjir, kebetulan saya turun bersama Bappeda melihat kondisi sungai yang ada, ternyata kondisi sungai di Kabupaten Bekasi ini sudah dangkal dan mengecil.

Begitu juga sampah-sampah yang menumpuk di sepanjang sungai, harus ada penanganan khusus mengenai hal itu,” ungkap Eka. Mengacu pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi yang terjadi pada malam tahun baru 2020 kemarin bukanlah puncak dari curah hujan yang tinggi, diperkirakan puncaknya terjadi pada akhir Januari atau awal bulan

Februari.

“Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi cuaca ekstrim ini, mengingat curah hujan tinggi yang berkepanjangan terjadi di awal tahun kemarin bu-

kanlah puncaknya,” ujar Eka. Selain itu, Sekretaris Daerah Uju menambahkan bahwa terdapat 14 Kecamatan di Kabupaten Bekasi yang terkena dampak banjir dan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) terdapat

korban meninggal dunia sebanyak 3 orang. “ Banjir di Kabupaten Bekasi sudah terpantau surut dan para korban evakuasi yang mengungsi sudah dapat pulang kerumahnya masing-masing,” ungkap

Uju. Uju pun menyinggung perihal arahan Gubernur Jawa Barat saat melakukan kunjungan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi pada Sabtu (4/1) lalu, mengenai permasalahan banjir di Kabupaten Bekasi yang mencakup sebab dan akibat dari bencana banjir yang melanda kemarin dan solusi yang diberikan Kabupaten Bekasi mengenai hal tersebut.

“Mohon segera untuk melapor tentang bencana banjir di Kabupaten Bekasi, diakibatkan oleh apa dan mengakibatkan kejadian apa, contohnya mengenai bangunan-bangunan yang rusak akibat banjir, berapa besar biaya yang diperlukan untuk perbaikan serta peta bencana jangan lupa di update terus,” tambahnya.

Selain membahas tentang bencana banjir, Uju juga menyinggung perma-

salahan kemacetan yang terjadi karena diakibatkan oleh bencana banjir pada permulaan tahun 2020. Banyaknya jalan di Kabupaten Bekasi yang rusak sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor.

Menurut Uju, untuk meminimalisir tingkat kemacetan perlu diadakannya pengamanan sementara melalui rekayasa lalu lintas hingga perbaikan infrastruktur terselesaikan.

“Dimohon kepada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menempatkan petugaspetugasnya di tempat untuk mengarahkan dan mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh rusaknya jalan,” tambah Uju. Uju juga berharap Dishub dapat berkoordinasi dengan Polisi Lalu Lintas (Polantas) untuk dapat bekerjasama dalam meminimalisir kemacetan dan tingkat kecelakaan yang terjadi. (adv/hyt)

RABU, 8 JANUARI 2020

SAMBUNGAN

10

Lansia Terkena Musibah Longsor

AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES.

CAPTION : Dinsos yang didampingi pihak kecamatan, Kepala Desa, Babinsa dan Bimaspol saat memberikan bantuan kepada warga Kampung Cilodong, Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah, Selasa (7/1)

PERISTIWA 14 Kecamatan Rugi Harta dan 3 Nyawa CIKARANG PUSAT – Tak hanya harta, banjir awal tahun ini di Kabupaten Bekasi menelan korban jiwa. Sebanyak 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi terdampak banjir dan terdapat korban meninggal sebanyak tiga orang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju mengatakan, banjir di Kabupaten Bekasi sudah terpantau surut dan para korban evakuasi yang mengungsi sudah dapat pulang kerumahnya masing-masing.

Akan tetapi, penanganan pascabanjir ini menjadi perhatian Pemkab Bekasi.

“Kita perintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lurah, kepala desa dan camat untuk segera melapor tentang akibat bencana banjir di Kabupaten Bekasi,” kata Uju. Contohnya mengenai bangunan-bangunan yang rusak akibat banjir, kata Ujum berapa besar biaya yang diperlukan untuk perbaikan serta peta bencana jangan lupa di update terus.

Uju menyebut banyak jalan di Kabupaten Bekasi yang rusak akibat banjir sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor.

Bahkan masih ada sejumlah jalan yang tergenang air.

Untuk meminimalisir tingkat kemacetan, kata Uju, perlu diadakannya pengamanan sementara melalui rekayasa lalu lintas hingga perbaikan infrastruktur terselesaikan.

“Dimohon kepada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menempatkan petugas-petugasnya di tempat untuk mengarahkan dan mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh rusaknya jalan,” kata Uju. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat Dinas di Ruang Rapat Bupati, pada Senin (6/1/2020) kemarin.

Rapat yang diikuti seluruh Kepala Perangkat Daerah dan dipimpin langsung oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja membahas beberapa agenda penting. Salah satunya terkait bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

“Diketahui Kabupaten Bekasi, diawal tahun 2020 tengah dilanda banjir. Tentu saja hal ini merupakan situasi yang cukup memprihatinkan,” ucap Eka. Eka mengatakan, keadaan sungai-sungai di Kabupaten Bekasi yang sudah dangkal dan mengecil, sistem drainase yang kurang baik, penumpukan sampah di sepanjang sungai-sungai dan tidak adanya normalisasi sungai sepanjang tahun 2019 merupakan pemicu dari bencana banjir yang melanda Kabupaten Bekasi.

“Sebelum terjadi banjir, kebetulan saya turun bersama Bappeda melihat kondisi sungai yang ada, ternyata kondisi sungai di Kabupaten Bekasi ini sudah dangkal dan mengecil,” ungkap Eka. (har)

Jumlah Wisatawan Anjlok CIKARANG PUSAT Pasca hujan mengguyur Kabupaten Bekasi selama liburan akhir tahun dan awal tahun membuat pariwisata Kabupaten Bekasi menurun dan sepi.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Bekasi, Sarman Faisal mengatakan, para pengelola objek wisata semula memperkirakan jumlah kunjungan pada libur akhir tahun bakal meningkat hingga tiga kali lipat.

Prediksi itu didasarkan pada waktu libur yang panjang hingga mencapai dua pekan.

Selain itu, pemberlakukan cuti bersama pun dinilai dapat menstimulus kunjungan wisata bersama keluarga. Hanya saja, prediksi itu justru berbanding terbalik. Hujan yang mengguyur Kabupaten Bekasi di malam pergantian tahun serta banjir yang merendam di hampir separuh wilayah membuat pariwisata sepi.

Berdasarkan laporan yang diterima, kata Sarman, jumlah kunjungan anjlok hingga 90 persen.

“Jadi hitungannya biasa ada 1.000 orang yang datang, ini cuma 100 orang. Jadi turunnya jauh.

Penurunan ini bukan dibanding dengan prediksi kami yang mencapai tiga kali lipat tapi dibandingkan dengan kunjungan pada

Namun sayang, tak berbalas sama sekali dari pesan whatsap yang disampaikan.

“Banjir s etinggi paha orang dewasa, kendaran tidak bisa lewat dan banyak yang mogok. Warga tak bisa keluar kami sudah minta bantuan dan hubungi WA BPBD yang tertera, tetapi sama sekali tak dibalas,” kenang Ahmad saat banjir beberapa waktu lalu. “Jadi canggih apanya? Kalau pelayanannya kurang,” sesalnya.

Senanda juga disesalkan oleh warga Karang Bahagia, Ica. Saat banjir beberapa waktu lalu di mengontak langsung telpon kantor

libur reguler, sabtu atau minggu,” ucap dia.

Terjun bebasnya jumlah kunjungan ini, ujar Sarman, tidak lepas dari kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Tingginya curah hujan di masa pergantian tahun membuat warga mengurungkan niatnya untuk pergi berwisata.

Lebih dari itu, tidak sedikit wisatawan yang justru jadi korban banjir di momentum liburan yang seharusnya menyenangkan.

“Jadi bisa jadi boro-boro liburan, orang rumahnya saja kebanjiran. Kalaupun enggak kebanjiran, ya akses jalannya yang banjir,” ucap dia.

Seperti diketahui, Pokdarwis merupakan kelompok yang beranggotakan warga sadar atas potensi wisata di daerahnya.

Layaknya swasta, para warga ini mengelola tempat wisata dengan tujuan meningkatkan perekonomian di lingkungan sekitar.

Sarman mencatat, hingga kini tercatat ada 11 pokdarwis yang tersebar di sembilan kecamatan.

Dari 11 pokdarwis, kata dia, seluruhnya mengeluhkan kunjungan wisata yang anjlok.

“Seperti ada dua pokdarwis di Muaragamebong. Ada dua lokasi wisata di sana.

Lokasinya enggak banjir tapi akses ke sananya yang

TURUN : Sejumlah tempat wisata di Kabuapten Bekasi mengalami penurunan jumlah wisatawan akibat banjir.

susah,” ucap dia.

Selain di Muaragembong, lokasi yang sepi pengunjung di antaranya Gedung Juang 45 Tambun, Jembatan Cinta Tarumajaya hingga Situ Binong di Cikarang Pusat.

“Itu semuanya masuk ke pokdarwis yang merasakan kondisinya lagi prihatin sekarang,” ucap dia.

Sarman, yang juga pengelola Taman Bunga Matahari Bekasi,

mengaku lokasi wisatanya pun turut mengalami penurunan pengunjung.

Akibat penurunan jumlah kunjungan ini, para pokdarwis mengalami kerugian hingga lebih dari Rp 1 miliar.“Kalau dihitung dari dua minggu liburan ini, dari biasanya ada 2.000 pengunjung, ini cuma sekitar 100 orang jadi pasti turun.

Kalau hitung semua pokdarwis, pendapatan yang

hilang bisa Rp 1,1 miliar.

Itu dihitung keseluruhan seperti tiket masuk, wahana, makanan minuman sampai parkir,” ucap dia.

Lebih lanjut, Sarman berharap musibah banjir yang melanda hampir separuh wilayah di Kabupaten Bekasi ini bisa segera ditangani.

“Harus serius penanganannya. Karena dampaknya merambat kemana-mana,” tandasnya. (har)

Volume Sampah Meningkat 30 Persen di TPA Burangkeng SETU – Volume sampah yang masuk ke TPA Burangkeng Kecamatan Setu mengalami peningkatan pasca banjir. Diperkiran peningkatan volume sampah itu mencapai 30 persen.

“Sampah yang masuk mayoritas merupakan si-

Warga Kritik .. dari halaman 9

CIBARUSAH - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan bagi masyarakat Lanjut Usia (Lansia) dan yang terkena musibah longsor beberapa hari yang lalu di Kecamatan Cibarusah.

Pemberian bantuan tersebut diberikan kepada empat warga Lansia di Desa Sirnajati dan sembilan warga yang terkena longsor di Kampung Cilodong Rt.02/04 Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah.

Bantuan yang diberikan berupa sembako, tikar dan selimut.

Kabid Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinsos Rusdi Azis menegaskan, sebelumnya Dinsos telah memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terkena musibah banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi. Saat ini Dinsos yang didampingi TNI/Polri, pihak kecamatan dan desa serta relawan secara langsung memberikan bantuan terhadap lansia, dan masyarakat yang terkena musibah longsor.

“Alhamdulillah ternyata tim relawan yang berkoordinasi dengan di desa dan kecamatan sebagai sayapnya Dinsos langsung memberikan laporan tentang masyarakat lansia dan yang terkena longsor,” katanya kepada Cikarang Ekspres, Kemarin (7/1).

Kasi PMD Kecamatan Cibarusah Wawan Mawardi mengatakan, yang terkena longsor di Kampung Cilodong diakibatkan debit kali Cipamingkis naik.

Tentunya sangat membahayakan bagi sembilan rumah warga.

“Ya sekarang telah diberikan bantuan oleh Dinsos, tinggal bagaimana merelokasi rumah-rumah tersebut,” tandasnya.

Kepala Desa Ridomanah Oden menuturkan, dirinya telah bermusyawarah dengan warga agar rumahnya dipindahkan atau direlokasi ketempat yang aman.

“Insya Allah rumah warga dapat segera direlokasi ketempat yang aman,” pungkasnya. (ags)

sa-sisa barang warga yang terkena banjir, diantaranya terlihat banyak kasur,” kata Kepala UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng Setu, Maulan, kemarin.

TPA Burangkeng seluas 11 hektar ini menjadi satu-

satunya tempat pembuangan sampah yang dimiliki Pemkab Bekasi. Meski sudah overload, kata dia, TPA masih dipakai untuk menampung sampah pascabanjir. “ Te r d a p a t k e n a i k a n jumlah sampah yang masuk

ke TPA, biasanya setiap harinya mencapai 800 ton dari sampah pasar maupun sampah rumah tangga yang dibuang melalui UPTD Kebersihan,” katanya.

Mengantisipasi penumpukan, kata dia, pihaknya mengoperasikan 11 alat

berat dan mengoptimalkan angkutan sampah.

Kapolsek Setu, AKP Wahid Key memastikan proses pengangkutan sampah yang berada di TPA Burangkeng berjalan lancar, dan meningkatkan patroli di lokasi. (dim)

dokter dan logistik bantuan makanan,” katanya.

Tidak hanya itu, menurutnya tiap OPD harus ikut berkontribusi di lokasi banjir, mempunyai perannya masing-masing, bukan hanya BPBD, Dinkes Damkar dan Dinas Sosial saja tapi yang lain harus ikut serta dan membuat tim

resque yang bagus yang dapat dihubungi masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Perahu yang minim harus ditambah lagi per kecamatan yang berpotensi banjir. Sebab jika menunggu dari BPBD menuju lokasi banjir memakan waktu lama kita bersama-sama berupaya memperbaiki,” harapnya.

Sementara itu Kepala

BPBD Kabupaten Bekasi, Adeng Hudaya mengatakan, dari semua titik banjir, pihaknya sudah membuat sebelas posko yang tersebar dan menerjunkan 14 perahu karet.

Dia menduga, banjir ini akan bertahan walaupun curah hujan sudah mulai turun. Sehingga dirinya sudah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait.

“Curah hujan sebenarnya sudah turun, tapi kita masih dapat kiriman dari Bogor. Saya sudah komunikasi dengan dinas sosial untuk memberikan bantuan makanan di posko pengungsian, termasuk Dinas Kesehatan,” tandasnya.

Seperti diketahui, banjir merendam 12 kecamatan di Kabupaten Bekasi beberapa hari yang lalu. (har)

ban bencana di wilayah Kabupaten Karawang. Emil meminta agar Kabupaten Bekasi memiliki ahli data yang dapat membaca prakiraan cuaca.

“Saya mengapresiasi segala proses evakuasi yang

sudah dilakukan. Dan kalau boleh, ada ahli data yang membaca prakiraan cuaca.

Sehingga kita bisa mengantisipasi. Meskipun kita belum tahu tumpahannya berapa, minimal kita ada bahan,” katanya.

Emil juga meminta untuk segera melaporkan penyebab yang terjadi di beberapa wilayah. Nantinya, akan dilaporkannya kepada pemerintah pusat.

“Saya akan melaporkan ke pusat, kita tidak hanya

membawa masalah tapi ju ga m e mb awa s o l u s i .

Laporan paling lambat selasa, bisa saya terima. Untuk Kabupaten/Kota yang terdampak, nantinya akan menjadi satu paket solusi Jawa Barat,” tutupnya. (har)

Hadapi Banjir ..

BPBD. “Ya saya kontak saat banjir, ada saudara saya terjebak bersama anaknya tetapi tak aktif kontaknya,” kritiknya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan pujiannya terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.

Kantor BPBD Kabupaten Bekasi dianggap salah satu tempat yang paling canggih dari personil, IT dan lain lain.

“Saya kira, ini luar biasa.

Mudah-mudahan bisa diikuti oleh Kota/Kabupaten lainnya di Jawa Barat,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil saat melakukan peninjauan banjir di Kabupaten

Bekasi.

Sebelumnya, Emil berkesempatan memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam rangka, membantu korban bencana banjir yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Hari ini masih tanggap darurat selama 7 hari.

Mungkin nanti, dipertengahan minggu depan kita cabut. Kalau prakiraan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisikia) memang sudah tidak ada potensi terlalu besar,” ujarnya.

Dirinya bersama Isteri, Atalia Praratya mengunjungi Kabupaten Bekasi setelah sebelumnya berkesempatan meninjau langsung kor-

dari halaman 9

NASIONAL

RABU, 8 JANUARI 2020

11

SOROT

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga di Jakarta, Selasa (7/1). (Antara Photo)

Indonesia Siap Hadapi Uni Eropa JAKARTA- Pemerintah Indonesia siap menghadapi Uni Eropa (UE) di panel World Trade Organization (WTO). Sebagaimana diketahui, Indonesia pada Desember lalu resmi menggugat UE ke WTO terkait kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation.

Kebijakan tersebut secara tak langsung membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel dari Indonesia. Dilansir dari Antara, Selasa (7/1), Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan, pemerintah menentang keras kebijakan diskriminatif UE tersebut.

“Kami sudah menyiapkan daftar pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tuntutan kami ke WTO,” katanya.

Lebih lanjut, Jerry menuturkan, pemerintah bersama tim kuasa hukum tengah menyelaraskan daftar pertanyaan tersebut. Ditargetkan proses ini selesai pada 10 Januari 2020.

“Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kami akan fokus terhadap hal-hal yang sifatnya sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian-perjanjian dagang dan fokus ke dalam materi dan substansi kepada apa saja yang dilanggar, yaitu diskriminasi,” papar Jerry.

Dia menambahkan, daftar pertanyaan tersebut akan dikirimkan ke WTO pada 14 Januari 2020.

Selanjutnya, delegasi Indonesia akan terbang ke Jenewa, Swiss.

Pada 28-29 Januari 2020, mereka akan mengikuti proses awal, yakni konsultasi dengan UE untuk mendapatkan klarifikasi dan fakta komprehensif.

“Kick off itu tanggal 30 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020. Sebelumnya, kami akan rapat kembali di Jenewa untuk menguatkan semuanya,” ungkap Jerry.

Dia menargetkan, konsultasi dengan UE bisa segera dilaksanakan guna mengurangi tekanan Benua Biru terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia. (bbs/mhs)

SEKILAS

ISTIMEWA

SOROT: Sidang kasus suap 16 paket proyek jalan senilai Rp 132 juta yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani mengagetkan publik. Pasalnya, sidang yang beragendakan pembacaan nota pemberatan (eksepsi) itu menyebut-nyebut nama Ketua KPK Filri Bahuri.

Nama Ketua KPK Muncul di Kasus Fee Proyek Firli: Saya Tidak Pernah Terima JAKARTA- Sidang kasus suap 16 paket proyek jalan senilai Rp 132 juta yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani mengagetkan publik.

Pasalnya, sidang yang beragendakan pembacaan nota pemberatan (eksepsi) itu menyebut-nyebut nama Ketua KPK Filri Bahuri.

Kuasa hukum terdakwa, Maqdir Ismail menyampaikan, terseretnya nama Firli Bahuri bermula dari

perbincangan Direktur PT Indo Paser Beton, Robi Okta Vahlefi dengan Elfin.

“Jadi si Robi bicara dengan Elfin, bicara dengan Robi sekitar jam 10 pagi minta uang disebutkan bahwa uang itu akan dikasih ke Pak Firli, itu tanggal 31 Agustus ya pagi, kemudian siang juga masih bicara itu. Itu sumber ceritanya,” kata Maqdir, Selasa (7/1).

Maqdir menyebut, pembicaraan Robi dengan Elfin kemudian dilanjutkan pada keesokan harinya. Menurutnya, setelah melakukan perbincangan Elfin meng-

hubungi ajudan Firli yang bernama Erlan.

“Elfin coba buka komunikasi dengan Erlan, kemudian Erlan dia terima komunikasi itu, tapi enggak ketemu, ini dipertanyakan di dalam BAP,” terang Maqdir.

Kendati demikian, Maqdir menegaskan, kliennya Ahmad Yani tidak berniat meminta komitmen fee sebesar Rp 22 Miliar dari kontraktor Robi Pahlevi yang juga berstatus terdakwa dalam kasus yang sama.

Maqdir menyebut, komitmen fee itu merupakan inisiatif Efin yang mengatur

jalannya 16 paket proyek senilai Rp 132 miliar, termasuk upaya memberikan uang senilai USD 35.000 kepada Firli Bahuri yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Maqdir pun mempermasalahkan hal ini, di menyebut hingga kliennya duduk di persidangan, Erlan tidak pernah diperiksa oleh pimpinan KPK era Agus Rahardjo. Karena kasus ini bergulir pada masa kepemimpinan Agus.

“Ini kan upaya proses pembusukan, karena bagaimana pun juga, pada 2017 itu ada

kesepakatan antara pimpinan KPK, Kejaksaan Agung kalau ada masalah kan ada koordinasi, tapi prosedur ini tidak mereka lakukan, ini nggak benar,” jelas Maqdir.

Menanggapi hal ini, Firli pun menegaskan, dirinya tidak pernah menerima uang dari pihak manapun. Firli menyebut, pasti menolak jika mendapat suap.

“Saya tidak pernah menerima apapun dari siapapun, saya pasti tolak. Keluarga saya juga pasti menolak, saya tidak pernah menerima sesuatu yang bukan hak saya,” tegas Firli. (bbs/mhs)

Tok! Iuran BPJS Kelas III Tidak Disubsidi

ILUSTRASI

Terdetekasi, 3 Kapal Lain Tiongkok Datang ke Natuna JAKARTA- Kapal coast guard dan kapal nelayan asal Tiongkok tak kunjung meninggalkan laut Natuna, Kepulauan Riau. Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI bahkan melihat adanya beberapa kapal Tiongkok lainnya yang mendekat ke Natuna.

Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrachman mengatakan, saat ini masih ada 3 kapal coast guard Tiongkok dan beberapa kapal nelayan yang masih berada di Natuna. Sedangkan dari pantauan Bakamla, tercatat ada 2 kapal coast guard lainnya yang merapat. Serta 1 lainnya kapal logistik.

“Ini (kapal Tiongkok) di situ (Natuna) tetap, tapi kelihatannya ada perkuatan. Apakah perkuatan itu untuk memperkuat atau mengganti, nanti kita akan lihat,” kata Taufiq di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (7/1).

Meski begitu, Taufiq belum bisa memastikan apakah kapal tambahan itu dimaksudkan Tiongkok untuk memperkuat di sekitar Natuna atau hanya menggantikan kapal yang saat ini sudah di Natuna.

Bakamla masih menunggu hasil pemantauan berikutnya.

Namun, guna mengimbangi langkah Tiongkok ini, Bakamla memutuskan mengirim dua kapal ke Natuna. “Kita imbangi mereka, yang jelas saya akan memberangkatkan dua KRI (kapal Bakamla, Red) dari Batam,” imbuh Taufiq.

Lebih lanjut, Taufiq menyebut, komunikasi Bakamla dengan kapal coast guard Tiongkok di Natuna terus berjalan. Namun, penyelesaian persoalan ini memang cukup rumit. Sebab, Tiongkok bersikukuh mengklaim atas dasar sejarah. Sedangkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982, Natuna secara sah adalah milik Indonesia.

Oleh karena itu, Bakamla menilai harus ada kesinambungan antara tim operasi dan tim diplomasi pemerintah. Dengan begitu, konflik ini bisa segera selesai tanpa perlu peperangan. Mengingat Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki konflik apapun selama ini.

“Kita kerahkan kekuatan besarpun ya tetap aja seperti itu, karena masalahnya di situ (saling klaim).

Walaupun secara tegas ya kita tak ada negosiasi, tak ada tawar menawar (soal Natuna),” pungkas Taufiq.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai rapat dengan kementerian terkait menegaskan kembali telah terjadi pelanggaran oleh kapalkapal Tiongkok, di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

“Kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di perairan Natuna.

Dalam rapat tersebut kita menekankan kembali, pertama telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok, di wilayah ZEE Indonesia,” kata Menlu Retno di Kemenko Polhukam, Jakarta. (bbs/mhs)

JAKARTA- Me s k i mendapat kritik dari DPR, pemerintah bersikukuh menjalankan Peraturan Presiden 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, yang harus dipersiapkan adalah mitigasi risiko atas pemberlakuan perpres tersebut.

Misalnya, soal cleansing data peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Kemarin (6/1) rapat tingkat menteri (RTM) dilakukan di Kemenko PMK. Rapat tersebut membahas keberlanjutan JKN. Termasuk wacana pemberian subsidi bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas III yang tidak mampu. Usulan subsidi itu sempat diutarakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat rapat dengan Komisi IX DPR. Dalam rapat kemarin, pemerintah akhirnya memutuskan tak ada subsidi.

Sebab, subsidi dianggap

tidak sesuai dengan PP 87 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Undang-Undang BPJS. ”Sudah diambil kesepakatan, Perpres 75/2019 dilaksanakan apa adanya,” terang Muhadjir.

Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, perpres tersebut sudah dipertimbangkan dalam waktu lama. Termasuk soal risiko.

Salah satu risiko yang diprediksi pemerintah adalah adanya peserta yang turun kelas. Menurut data BPJS Kesehatan, hingga Desember lalu jumlah PBPU kelas I sebanyak 153.466 orang dan PBPU kelas II ada 219.458 orang. Dia justru mendorong agar penurunan kelas dipermudah. Selain itu, dia menyatakan bahwa tempat tidur untuk kelas III yang diprediksi membeludak juga harus ditingkatkan.

S e m e n t a r a i t u , m e reka yang tidak mampu disarankan melapor ke dinas sosial untuk pin-

ISTIMEWA

dah kepesertaan menjadi PBI. Pemerintah mengalokasikan 96,8 juta peserta yang dibiayai APBN. Untuk mempermudah, dilakukan cleansing data. Tujuannya, menyaring siapa yang sudah tidak berhak menjadi peserta PBI. ”Cleansing data dari 30 juta, sekarang tinggal 6 juta peserta,” ungkapnya.

Di sisi lain, Sekjen Ke-

menkes Oscar Primadi menyatakan, kementeriannya telah menyurati seluruh rumah sakit agar mengantisipasi kemungkinan membeludaknya peserta kelas III. Menurut dia, dalam surat tersebut, tertera ketentuan bahwa tempat tidur kelas III di rumah sakit setidaknya ada 60 persen. ”Rata-rata rumah sakit sudah melakukan itu,” ujarnya.

Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan, ada 9,8 juta PBPU yang menunggak iuran. Petugas akan melakukan verifikasi, apakah peserta tersebut terlambat karena tidak mampu atau sengaja tidak mau bayar. ”Jika tidak mampu, akan kami usulkan ke Kemensos agar didaftar sebagai PBI,” ungkapnya. (bbs/ mhs)

n Tidak Bahas Kasus Jiwasraya

KPK: Masih Banyak Kasus Lain JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan membahas kerjasama terkait hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara.

Namun, dalam pertemuan itu sama sekali tidak membahas kasus dugaan korupsi di PT asuransi Jiwasraya (Persero).

Ketua KPK Firli Basuri mengatakan bahwa kasus Jiwasraya sudah ditangani oleh penegak hukum yang lain, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung). Karena itu, dalam pembahasan antara kedua pihak tidak menyinggung kasus tersebut.

“Itu tidak masuk pembicaraaan kita. Masih ada perkara korupsi yang harus kita bicarakan, bukan hanya satu itu. Tentu kita akan mendorong aparataparat penegak hukum kejaksaan untuk menyelesaikan tugas tersebut,”

ISTIMEWA

SEKILAS: Jajaran petinggi KPK dan BPK dalam konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (7/1). (Saifan Zaking/JawaPos.com)

tutur dia di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (7/1).

Saat ini pihak BPK juga tengah melakukan pendampingan terhadap kasus Jiwasraya. Pendampi n ga n y a n g d i ma k s u d adalah melakukan pengauditan keuangan perseroan. “Makanya itu tidak dibicarakan,” tambahnya.

Selain itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna juga menegaskan investigasi terkait kasus tersebut akan diumumkan Rabu (8/1) besok. “Mengenai Jiwasraya sudah kita akan umumkan, kita akan jelaskan besok, akan kita sampaikan dan itu tidak masuk dalam pembahasan KPK

hari ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Agung menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam investigasi ini dan akan mengumumkan hasil terkait kasus Jiwasraya.

“Jadi, masalah Jiwasraya akan kami sampaikan official announcement pada

tanggal 8 ini, hari Rabu, ya.

Komunikasi kami dengan Jaksa Agung (ST Burhanuddin) sudah kami lakukan secara intensif,” katanya di Jakarta, Senin (6/1).

Sebagai informasi, Kejagung telah membentuk tim khusus karena kasus tersebut diduga juga menyeret 13 perusahaan reksa dana di beberapa wilayah. Perusahaan ini ditengarai berpotensi merugikan negara karena pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan.

Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diteliti Kejagung, diduga Asuransi JS Plan mengalami gagal bayar klaim yang sudah jatuh tempo, dengab oenempatan saham 22,4 persen atau senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial. ”Sedangkan penempatan investasi dilakukan pada aset-aset yang berisiko tinggi,” ungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin. (bbs/ mhs)

Harian Umum

RABU, 8 JANUARI 2020

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

HARGA Rp3.000

12

STATUS TANGGAP BENCANA KOTA BEKASI DIPERPANJANG

Pepen Kontak Anies Minta Akses TPST Bantargebang K O TA B E K A S I - Wa l i Kota Bekasi Rahmat Effendi berencana menghubungi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

u ntu k m e mb a ha s p e n gangkutan sampah pascabanjir di Kota Bekasi.

“Saya akan menghubungi Pak Gubenur Anies untuk memberikan ruang di TPST Bantargebang agar sampah-sampah akibat banjir ini dapat dibuang

ke sana,” ujar pria yang akrab disapa Pepen itu dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (7/1 Pasalnya, sampah banjir di Kota Bekasi amat tinggi volumenya. Pemerintah Kota Bekasi sampai mengerahkan hampir 300

truk sampah untuk mengangkutnya lebih dari tiga rit sehari. Jumlah itu setara 1.500 ton sampah per hari, menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Akibatnya, TPA Sumur Batu yang jadi lokasi pembuangan sampah-sampah

saat ini penuh.

“Hal yang lebih besar untuk dihadapi dan mendapat penanganan serius, yakni tumpukan sampah pascabanjir usai, karena sudah mulai bau tak sedap,” kata Pepen. (bbs/mhs)

Belasan Truk Sampah Mengular di TPA Sumur Batu BELASAN truk sampah Kota Bekasi antre cukup panjang untuk membuang sampah ke TPA Sumur Batu, Bantargebang, Selasa (7/1).

Berdasarkan pengamatan awak media di TPA Sumur Batu sejak Selasa siang hingga sore, setiap truk sampah butuh waktu lebih dari 30 menit untuk antre membuang sampah. Keadaan ini

disebabkan oleh membeludaknya volume sampah pascabanjir di Kota Bekasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mencatat, setiap hari ada sekitar 1.500 ton sampah banjir yang diangkut oleh hampir 300 truk sampah ke TPA Sumur Batu.

Sementara itu, kondisi TPA ini sudah hampir overkapasitas. “Kendalanya memang

sekarang kita kekurangan alat berat. Makanya aku minta ke Dinas Lingkungan Hidup bantuan alat berat,” ujarKepala UPTD TPA Sumur Batu, Ulfa Masropah kepada wartawan, Selasa (7/1).

Truk sampah yang ada tak hanya truk milik Pemerintah Kota Bekasi. Lebih dari 60 truk disewa oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk bantu memper-

cepat proses pengangkutan sampah pascabanjir dari perumahan warga.

“Jadi tambahan truk ini mem-back-up dan melakukan percepatan pengangkatan sampah yang ada. Kita juga menambah 4 ekskavator di TPA Sumur Batu hari ini,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto

kepada wartawan di Perumahan Pondok Hijau Permai, Rawalumbu, Selasa siang. (bbs/mhs)

ISTIMEWA

SELEB

Kompak tak Hadiri Paripura DPRD

PAULA VERHOEVEN

“Nggak Bisa Bayangin....”

PAULA kini telah merasakan sendiri betapa beratnya perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anak ke dunia. Banyak sekali hal yang telah dikorbankannya selama 9 bulan terakhir masa kehamilan hingga persalinan.

“Kadang kita sebagai anak suka membangkang dan nggak nurut. Nggak bisa bayangin, begitu banyak perjuangan ibu yang telah dikorbankan, baik tenaga, waktu, pikiran dan harta. Nggak itu saja, pengorbanan yang nggak terbayangkan selama 9 bulan ibu mampu membawa kita di perutnya ke manapun seorang ibu berada tanpa ngeluh,” tuntas wanita berusia 32 tahun itu.

Setiap orang tentu berikan nama yang terbaik bagi anak-anaknya. Begitu pula yang Baim lakukan. Nama untuk anak lelakinya ini miliki arti yang begitu bermakna.

“Kiano itu dalam arti itu beruntung. Ketika saya mengartikan istilahnya nama itu pertama kali saya ketemu sama dia juga saya menjadi seorang yang beruntung ya. Kiano itu beruntung dan cerdas.

Kecerdasan dalam arti ketika memang kita belum mempunyai jodoh juga, ya ada baiknya sabar,” ungkap Baim Wong.

“Dan saya mau anak itu punya itu semua.

Dalam arti dia adalah orang yang cerdas, orangnya sabar dan juga semuanya pasti ada faktor beruntung dari semua orang, semuanya lah. Tiger itu kalo saya, orang bilangnya tiger itu apa nama hewan, buat saya nggak. Itu suatu hal yang besar,” lanjutnya. (*)

KOTA BEKASI- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tidak hadir dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Bekasi, Senin (6/1) pagi. Agenda rapat tersebut yakni penyampaian pidato pimpinan terkait pembukaan sidang awal tahun DPRD Kota Bekasi tahun 2020.

Rahmat memilih blusukan meninjau kondisi tanggul Kali Bekasi serta berbagai perumahan di sekitarnya yang hingga saat ini masih terdampak banjir.

“Bukannya tidak menghormati rapat paripurna.

Saya mantan ketua DPRD. Saya tahu tata tertibnya.

Tetapi, ini ada warga yang membutuhkan pemerintah daerah hadir,” ungkap dia usai meninjau perumahan warga di Pondok Gede Permai, Jatiasih, kepada wartawan Senin sore.

Pepen menganggap, menemui warga terdampak banjir lebih mendesak ketimbang menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Bekasi. Bukan hanya ia yang absen, wakilnya Tri Adhianto juga mangkir dengan kepentingan blusukan. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati yang kemudian ditugaskan hadir dalam agenda rapat tersebut.

“Saya sudah hubungi 4 Pimpinan DPRD bahwa kita harus melakukan tanggap darurat sampai dengan hari Senin depan. Karena baunya saja sudah tidak

enak, sudah tidak sehat,” kata Pepen.

Politikus Golkar itu kemudian berharap, para anggota dewan bisa bergabung dengan jajaran Pemerintah

Hoaks Bencana Buat Resah Warga KOTA BEKASI- Setelah bencana 1 Januari 2020, hoaks soal kejadian bencana banyak bertebaran di media sosial. Hal ini juga diakui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sering mendapat informasi tidak benar.

“Banyak sekali kita pusing, tadi pagi ada lagi ini, tiap hari ada video,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Agus Wibowo, kemarin (7/1).

Agus mengatakan, hoaks tentang bencana membuat resah masyarakat. Salah satunya yang viral adalah video banjir bandang di Cipanas, Puncak, Kabupaten Cianjur.

Dalam narasinya, disebutkan bahwa air yang mengalir deras itu akan sampai ke Jakarta.

ILUSTRASI

“Bikin resah, harusnya rakyat santai aja, kan kita lihat di Cipanas (katanya) banjir tapi (ternyata) amanaman aja,” kata Agus.

Hoaks lainnya, lanjut Agus, yakni video pergerakan tanah di Jasingga Kabupaten Bogor. Peristiwa dalam video menurutnya benar terjadi hanya saja lo-

kasi yang disebutkan dalam video berbeda dengan lokasi sebenarnya.

“Yang disebut di Jasingga itu saya telpon ke orangnya yang buat supaya benar, (saya) klarifikasi (ternyata) ada perbedaan tempatnya, itu benar (kejadiannya) di Sukajaya,” katanya.

Banyaknya informasi yang belum jelas kebenarannya itu membuat Agus meminta masyarakat cermat dalam menyebarkan video beserta keterangannya.

“Jangan buat resah masyarakat karena kan masyarakat bisa kalang kabut lari gak jelas, malah celaka, jadi sebaiknya jangan nyebar hoaks kalau mau nyebar cek dulu, waktunya kapan, lokasinya dimana, pastikan dulu,” katanya. (bbs/mhs)

Kota Bekasi buat blusukan menemui warga.

Selama masa tanggap darurat bencana banjir, para Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) telah diperintahkan untuk melepas seragam dinas dan berkeliling menemui warga untuk mengobservasi kebutuhan mereka.

“Saya harap, teman-teman di DPRD ikut dengan kita. Lebih elok, lebih enak, sehingga kalau ada apaapa pun melihatnya secara langsung,” ujar Pepen. “Kita semua sama-sama dipilih oleh mereka,” imbuh dia.

Tanggap Darurat Diper-

panjang Pepen juga memperpanjang status tanggap darurat banjir di Bekasi. Massa perpanjangan status tanggap darurat itu juga menurutnya telah dibahas bersama dengan sejumlah instansi di Bekasi.

Perpanjangan status berlaku selama 7 hari, mulai Selasa (7/1) hari ini sampai Selasa (14/1) pekan depan. Selama 7 hari itu, instansi gabungan akan gotong-royong membantu membersihkan rumahrumah warga yang diendapi lumpur dam sampah.

“Masih sangat diperlukan penangan di lapangan seperti pengangkutan sampah dan pembersihan jalanjalan utama yang terkena banjir,” kata Rahmat di Plaza Kantor Pemeritah Kota Bekasi, Selasa (7/1).

Menurutnya, perpanjangan massa status tanggap darurat banjir lantaran perbaikan infrastruktur dan akses air bersih. Juga sekaligus pembersihan material akibat banjir sangat diperlukan sampai saat ini dan ke depannya.

Ia menjelaskan, ada hal yang lebih besar untuk dihadapi dan mendapat penanganan serius yakni tumpukan sampah pasca banjir usai karena sudah mulai bau tak sedap. (bbs/mhs)