Cikarang Ekspres, 7 Oktober 2019

Semangat Baru Bekasi

SENIN, 7 OKTOBER 2019

HARGA Rp3.000

68 Ribu Pekerja Dirumahkan Akibat Upah Tinggi, Perusahaan Pun Kabur C I K A R A N G U TA R A Tinggi dan rendahnya upah bagi industri tertentu sangat sensitif, khususnya industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Industri sepatu atau alas kaki salah satunya, saat ada kenaikan Upah Minimum

Provinsi (UMP) yang signifikan, maka mereka akan mencari lokasi baru untuk dapat upah murah.

Infotmasi yang dihimpun Cikarang Ekspres dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mencatat periode Januari 2018 hingga September 2019 ini sebanyak 188 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Barat mengalami kebangkrutan.

Akibatnya, lebih dari 68 ribu pegawai terkena pemutusan

hubungan kerja (PHK). Perusahaan-perusahaan TPT tersebut pindah ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Tim Akselerasi Jabar Juara untuk Bidang Ketenakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Hemasari Dharmabumi mengatakan, bangkrutnya maupun berpindahnya perusahaan TPT yang mayoritas berada di Kabupaten Bandung itu akibat dari dibukanya keran impor tekstil dari China.

“Selain itu, khususnya di

Majalaya, mereka bangkrut karena mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tekstil.

Jadi di Majalaya itu industrinya sudah tua, dan bahkan di tahun 2019 ternyata masih ada alat tenun yang dipakai oleh pabrik garmen di sana yang buka mesin,” kata dia, kemarin.

Menurut Hama, Disnakertrans Provinsi Jabar telah melakukan berbagai upaya agar keberadaan pabrik tekstil yang ada saat ini tidak

DPR RI

gulung tikar. Upaya tersebut misalnya kebijakan pengupahan.

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Jabar Mochamad Ade Afriandi mengatakan, selain yang dikemukakan kalangan pengusaha, Ade punya alasan lain yang membuat industri TP T sulit berkembang di Jabar saat ini. Misalnya, tentang hubungan kerja antara pengusaha dengan pembeli atau pemesan produk. Dicontohkan, beberapa pabrik

di Subang dan Bogor yang sempat bermasalah dengan pembeli hingga menimbulkan kerugian besar.

Pembeli umumnya adalah pemesan asing dengan merek dagang terkenal. ”Misalnya, ada buyers memesan produk. Ketika produksi sedang berjalan, tiba-tida ada demo buruh. Dalam kondisi seperti ini, sering kali buyers kabur dengan alasan untuk menjaga nama baik produknya,” ujarnya.

Akibatnya, pengusaha

yang sudah menjalankan proses produksi kebingungan untuk menjual produk yang sudah jadi. Sementara jika dilempar ke pasaran dengan atribut lengkap, mereka terkendala hak merek milik pembeli.

Kerugian makin besar ketika material bahan produk pesanan mesti diimpor.

Pasalnya, pengusahalah yang berkewajiban untuk membayar bahan baku yang telanjur dipesan.

Ke Hal...2

ADIKARYA PARLEMEN JABAR

Kuncinya Kolaborasi Perindustrian-Pendidikan

Kawal Bersama Kenaikan Iuran BPJS dan Revisi Ketengakerjaan CIKARANG BARAT - Jalan politik yang ditempuh relawan Obon Tabroni, atau yang biasa disebut Sobat Obon, telah sampai di titik baru.

Ya, gerakan politik rakyat ini telah mampu membawa Obon Tabroni sebagai anggota DPR RI periode 2019 - 2024.

Obon mengatakan, langkah politiknya ini merupakan gerakan kolektif relawan dan masyarakat. Karena itu, ia berharap, perjalanan politik ini tidak sekedar dimaknai sebagai Obon Ke Hal...2 Tabroni menjadi anggota dewan.

ABDUL JABAR MAJID

BABELAN - Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah industri terbesar di Asia Tenggara, termasuk Provinsi Jawa Barat. Namun sayangnya masih banyak warga setempat y a n g ke su litan mencari kerja atau menganggur.

Anggota D P R D Provinsi Jawa Barat, Abdul Jabar Majid menilai pemerintah daerah harus menyiapkan warganya untuk dapat bersa-

ing di dunia industri. Satu diantaranya kesiapan sumber daya manusia (SDM) lewat lulusan sekolah yang mampu memenuhi kebutuhan industri.

Karena menurut dia, ketidaksesuain dengan kebutuhan industri, menyebabkan lulusan SMK di Kabupaten Bekasi kesulitan mendapatkan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran pun kian bertambah.

"Perusahaan mau mas u k d i s i n i ( Kabu p at e n Bekasi,red) dengan kualifikasi tertentu memerlukan keahlian tertentu. Nah pemerintah menyiapkan tidak?, sekolah kita tanggap ga? Yang dibutuhkan A yang ada B, ini kan ga match,"

kata Abdul saat berbincang dengan Cikarang Ekspres (KBE Group), kemarin.

Artinya, sambung alumn u s K a i r o, M e s i r i n i , pengembangan SDM unggul merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyiapkan warganya untuk memenuhi kebutuhan industri.

"Jadi Dinas Perindustrian dan Dinas Pendidikan harus berkalobarasi. Dinas Perindustrian memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan mengenai apa yang diperlukan industri," tegas Abdul.

Legislator dari PKS ini sangat optimis persoalan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi Ke Hal...2

ADVERTORIAL

Luncurkan Germas, Pemkab Bekasi Tekankan 10 Poin Sekda Uju Ajak Hidup Sehat di Kantor CIKARANG PUSAT – Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) merupakan gerakan nasional yang ditetapkan melalui berdasarkan Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

Di Kabupaten Bekasi, gerakan ini resmi diluncurkan Sekretaris Daerah Uju beserta Unsur Muspida Kabupaten Bekasi di Plaza Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada apel pagi Jumat (4/10).

D a l a m k e s e m p at a n i t u , Uju

menjelaskan bahwa germas ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 050/ Kep.203-BAPPEDA/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pembentukan Forum Masyarakat Kabupaten Bekasi Sehat.

Di mana, satu di antara penekannya tentang implementasi pelaksanaan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.“Diingatkan kembali, masih banyak yang belum sadar tentang Perda ini. Saya mohon masing-masing perangkat daerah, baik pimpinan dan pegawainya, bertanggung jawab akan Perda tersebut di lingkungan kantor masing-masing,” kata Uju. Pembahasan selanjutnya yaitu

tentang penyediaan ruang laktasi di setiap perangkat daerah, membawa bekal makanan ke kantor dan memperbanyak minum air putih, dan menciptakan kondisi lingkungan kantor yang bersih, rapi dan hijau.

Ia melanjutkan, bahwa Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja ingin melombakan kebersihan dan kerapian lingkungan kantor. “Lomba ini termasuk kantor kecamatan, kantor desa, dan kantor di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi disini,” katanya.Uju mengimbau para ASN Kabupaten Bekasi agar dapat menerapkan hidup sehat.

“Mohon untuk menjadi perhatian kita semua agar kita dapat melaksanakan dan menerapkan masyarakat hidup sehat.” tutup Uju. (adv/hyt)

10 GERAKAN KABUPATEN BEKASI SEHAT Berdasarkan Surat Edaran Nomor 440/SE-49/Bappeda, terdapat beberapa hal yang perlu dilaksanakan di lingkungan kerja, yakni: 1. Implementasikan pelaksanaan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan

Tanpa Rokok; 2. Sediakan ruangan laktasi; 3. Lakukan peregangan setiap pukul 10.00 dan pukul 14.00 di ruangan masing-masing/bersama-sama; 4. Tegakkan aturan tidak membuang sampah sembarangan; 5. Lakukan screening kesehatan bagi pegawai di lingkungan kerjanya; 6. Gunakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur dan efisiensi energi; 7. Bawa bekal makanan ke kantor dan memperbanyak minum air putih; 8. Sediakan akses bagi penyandang disabilitas; 9. Sediakan menu makan dan snack rapat sesuai dengan menu pangan beragam, bergizi, seimbang,

dan aman (B2SA) berbasis pangan lokal; 10. Ciptakan kondisi lingkungan kantor yang bersih, rapi, dan hijau.

FOTO-FOTO HUMAS PEMKAB BEKASI

SAMBUNGAN

SENIN, 7 OKTOBER 2019

2

Monitoring Musdes untuk RPDes Jadi Transparan SERANG BARU - Pemerintahan Kecamatan Serang Baru melakukan monitoring pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) delapan desa pada 3-15 Oktober 2019.

Tim monitoring musdes didampingi Pendamping Lokal Desa (PLD), unsur TNI dan Polri. Musdes merupakan lanjutan dari Musyawarah Dusun (Musdus) yang dilakukan sebelumnya disetiap desa. Musdes pun sebagai langkah awal verifikasi prioritas pembangunan di desa.

Kemudian hasil Musdes disusun oleh tim sebelas untuk rencana kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2020 di masingmasing desa.

Menurut Camat Serang Baru Subarnas, pihak kecamatan membuatkan jadwal untuk monitoring musdes didelapan desa. Di antaranya, Nagasari, Sinarjaya.

“Sebab Musdes merupakan lanjutan dari musdus yang dilakukan sebelumnya disetiap desa. Musdes pun sebagai langkah awal verifikasi usulan prioritas pembangunan bagi masyarakat,” katanya kepada Cikarang Ekspres, Jum’at (4/10) kemarin.

Kades Sirnajaya Ayo Suryanto mengatakan, tim sebelas dalam menyusun usulan jangan sampai ada yang terlewatkan.

Agar apa yang diusulkan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai skala prioritas.

“Hingga apa yang diamanahkan oleh ma-

syarakat terwujud dengan baik,” terangnya.

Sekcam Serang Baru Ajo Abdul Haris menambahkan, hasil dari musdus dimusdeskan dan diputuskan sesuai dengan yang diprioritaskan. Tentunya musdes dihadiri seluruh komponen masyarakat, kemudian segera menyusun usulan di musdes menurut skala prioritas, untuk kegiatan pembangunan Desa Sirnajaya Tahun 2020.

Apalagi dalam musdus dan musdes tokoh wanitanya diajak.

“Sehingga musdus dan musdes jadi tranparan dan terbuka, Yang paling penting dan utama, kerjakan pembangunan tersebut dengan baik jangan sampai pembangunannya abal-abal. Perbedaanperbedaan yang lalu tinggalkan, fokus pada pembangunan yang telah direncanakan, agar hasil dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

PLD Serang Baru Abod mengatakan, Musdes tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) dengan waktu satu tahun.

Musdes ini pun memprioritaskan usulan untuk tahun 2020 agar jadi APBDes. “Sehingga semua kegiatan pembangunan di desa terkaper, didalam RKPDes maupun yang masuk ke Musrenbang nantinya,” pungkasnya. (ags)

AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES.

Saat tim monitoring Kecamatan Serang Baru memberikan pengarahan dalam pelaksanaan Musdes.

Maksimalkan Potensi Wisata Setu SETU - Belakangan destinasi pariwisata lokal yang digelorakam warga dan pegiat wisata di Kabupaten Bekasi meningkat. Sebut saja Sungai Rindu di Babelan atau Kawung 3 Bojong Rangkas.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK KNPI) Kecamatan Setu Moohammad Tidzi Abdul Mupti menilai wilayah Setu memiliki potensi pariwisata yang kuat apabila digarap dengan serius. Yakni, Desa Kertarahayu merupakan desa yang sudah identik dengan jenama desa wisata.

“Dari 11 desa yang paling dikenal Desa Kertarahayu dengan agrowisatanya, potensi alamnya yang cukup banyak. Apalagi di Kertarahayu juga ada beberapa situs budaya seperti Sumur Ambaro, dan tempat historis lain,” ucap dia kemarin.

Ia berharap setiap gerakan pemuda dapat membangun potensi pariwisata di wilayah masingmasing. “Sejauh ini Kertarahyu dikenal sebagai arena gowes. Banyak teman-teman dari luar kota trek untuk gowes harus lewatin Kertarahayu. Salah satu spot uniknya di Sasak Mare,” katanya.

Selain itu pesepeda juga akan menemui penjaja makanan di pinggir jalan. Ditambah, salak Cisaat dikenal dengan cita rasa yang berbeda dibandingkan salah pada umumnya. Katanya, salak Cisaat memiliki rasa agak sepat.

“Kalau pengelolaan secara profesional masih belum, karena Pokdarwis masih baru terbentuk.

Di sisi lain untuk kesadaran sih sudah ada, lebih ditingkatkan aja. Anak muda bayak yang ingin ngangkat, tapi masih bingung,” kata mantan finalis Abang-Empok Kabupaten Bekasi tahun 2014 ini.

“Itu yang mungkin bisa kita kolaborasikan dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Harus bisa jadi titik serius, bisa kita angkat lebih jauh.

Sejauh ini normatif bisa berjalan,” sambungnya.

Ia melanjutkan, ada beberapa tempat potensial di Setu selain Desa Kertarahayu. Di Desa Taman Rahayu sebagai contoh, di sana menyimpan potensi pariwisata, karena sana terdapat sentra perajin kuningan dengan produk berupa bros, dan atribut pakaian dinas. (dim/hyt)

Beri Kado Kue Kejutan C I K A R A N G P U S AT Ap a rat k e p o l i s i a n d a n prajurit TNI di Kabupaten Bekasi, kian mesra. Buktinya momen HUT TNI ke-74 ini, Polres Metro Bekasi memberikan hadiah kue dirgahayu ke Dandim 0509 Bekasi, Letkol Inf Ferry Sandhi Sitompul. Berpusat

di Kodim 0509/Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat ini dipenuhi pakaian dinas hijau dan cokelat.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Chandra Sukma Kumara didampingi Kabag Ops AKBP YS Muryono, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim AKBP Rizal Marin-

”Itulah mengapa kami membuat task force. Berawal dari task force ini, kami menggagas Buyers Forum,” ucapnya.

Ad e m e ngat a ka n , ke beradaan Buyers Forum berangkat dari permasalahan yang dihadapi industri TPT Jabar. Dengan kontribusi terhadap pendapatan domestrik regional bruto (PDRB) yang mencapai 40%, menurut dia, itu mengharuskan Pemprov Jabar memiliki terobosan untuk menyelamatkan sektor TPT. Melalui Buyers Forum, akan dikumpulkan para pembeli dari seluruh dunia yang memesan produk dari industri TPT Jabar, bekerja sama dengan ILO. ”Rencananya, kegiatan ini akan digelar di Jakarta pada 3031 Oktober 2019. Gubernur Ridwan Kamil akan menjadi pembicara,” ujarnya.

Pada kesempatan terse-

bawa kue spesialnya.

“Terima kasih atas surprise serta ucapan selamat HUT TNI ke 74 dan doanya,” ujar Letkol Inf Ferry Sandhi Sitompul, kemarin.

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Candra Sukma Kumara mengatakan, meskipun

kunjungan itu bersifat kejutan, namun pihaknya sudah jauh hari merencanakan kunjungan tersebut.

“Semoga tetap terjalin sinergitas antara Polres Metro Bekasi dan Kodim 0509 Bekasi, dan Selamat untuk seluruh prajurit,” tukas dia. (har)

Kawal Bersama ...

68 Ribu ... dari halaman 1

to, Kasat Narkoba AKBP Arlon Sitinjak, Wakasat Lantas Kompol Supadmi, Kasi Sarpras, Kasubbag Humas AKP Sunardi, Kapolsek Cikarang Pusat AKP Sumantri, berbondong-bondong datang ke Kodim 0509 Bekasi untuk mengucapkan selamat ulang tahun sambil mem-

but, Gubernur Jabar akan mempromosikan sekaligus mengajak pembeli menjaga suasana kondusif, harmonisasi, dan mempertahankan keberlangsungan bisnis di Jabar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri Anom mengatakan hingga Juni 2019, sudah ada puluhan pabrik sepatu yang relokasi ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, terutama berasal dari Banten.

UMP Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masih lebih rendah dari Banten jadi salah satu faktornya.

U M P d i Ba nt e n p a d a 2019 sudah mencapai Rp2.267.965, sedangkan Jawa Barat Rp1.668.372 dan Jawa Tengah Rp1.605.396.

Sekarang industri harus dibebani UMP dan sektor yang tinggi, sebagian industri kita relokasi ke Jateng dan Jabar, di Majalengka dan Sukabumi, UMP yang masih

kompetitif, dan tak dibebani oleh upah sektoral,” kata Firman, kemarin (6/10) Firman mencatat hingga Juni 2015 sudah ada 25 pabrik sepatu Jawa Tengah yang terdaftar di BKPM, belum lagi yang tak terdaftar. Relokasi terjadi murni karena mencari lokasi upah yang lebih rendah dari yang lebih tinggi.

“Relokasi masih dari lokal ke lokal, belum ada yang dari luar ke dalam negeri,” katanya. Terpisah, Kepala Disnaker Bekasi, Edie Rochyadi mengakui bahwa banyak perusahaan pindah ke daerah lain seperti Kendal, Jawa Tengah.

“Cukup banyak ya, faktornya upah yang tinggi.

Tapo banyak juga yang menyesal pindah kesana, karena tentu fasilitas disini lebih dekat kemana-mana,” bilang dia kepada koran harian ini.

Menurut Edi, pihaknya memang cukup gencar melakukan sosialisasi Perda

tersebut ke sejumlah kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi.

Harapannya, tentu saja agar seluruh pihak kawasan dapat memahami dan mendukung Perbup tersebut, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal lebih diutamakan.

Ia optimistis bahwa pihak kawasan sudah memahami akan isi dan makna Perda tersebut. “Sosialisasinya juga kan masih baru, masih hitungan bulan. Jadi, wajar jika hasilnya masih belum sesuai sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, sosialisasi juga akan terus dilakukan” ujar jelas dia.

Ditambahkan Edie, perluasan tenaga kerja lokal yang langsung disosialisasikan bupati adalah bukti nyata, bahwa Pemkab Bekasi mendengar dan berusaha mewujudkan harapan para putra daerah untuk bisa bekerja di wailayahnya sendiri. (jio/hyt)

ada keahlian tambal ban.

Kan itu tidak bisa," seloroh Abdul.

Abdul Jabar Majid merupakan wakil rakyat dapil

9 Kabupaten Bekasi yang konsen terhadap dunia pendidikan. Tak ayal, ia kembali terpilih pada Pileg 2019 lalu.

“Jadikan ini inspirasi dan motivasi, bahwa masyarakat kecil bisa bikin perubahan.

Jadikan ini bukti bahwa jika kita bersatu dan bekerja keras, kita bisa membuat hal yang tampak tidak mungkin menjadi mungkin,” tegas dia pada ‘Silaturahmi Sobat Obon’ di Cikarang Barat, kemarin (5/10).

Karena itu, ia menegaskan pentingnya kebersamaan dan kerja keras relawan, termasuk dalam mengawal dirinya sebagai anggota DPR RI. Obon menjelaskan, saat ini ada banyak persoalan yang harus dipejuangkan bersama.

“Soal rencana kenaikan iuran BPJS. Soal revisi UU 13 tentang Ketenagakerjaan.

Kalau sampai ini diketok dan dijalankan, pasti akan membuat masyarakat semakin sulit. Ini harus kita perjuangkan bersama”

tandas Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra itu.

Lebih jauh, Obon menambahkan untuk mengatasi persoalan BPJS defisit, harusnya bagaimana Pemerintah melihat efesiensi yang ada di BPJS, lalu bagaimana persoalan yang ada di rumah sakit, kemudian masih banyak buruh formal yang belum igarap.

Kata dia, garap buruh formal yang belum masuk BPJ S waj i b k a n ma su k, perusahaan yang tidak mau kasih sanksi. Dengan buruh formal masuk menjadi BPJs, secara otomatis iuran dari mereka akan naik.

“Ini mah mereka tidak mau mikir, tidak mau kerja, tidak mau cape, naikin, naikin, harusnya kerja dulu, jangan semua dinaikin. Itu bukan solusi,” tutur dia.

Ia memaparkan, dengan kenaikan iauran b p j s, d a m p a k n y a b i s a dibayangin, kalau misalkan

keluarga miskin, kalau iauran naik dari Rp 20 jadi Rp 40 ribu, dan anaknya lima sudah Rp 200 lebih harus menyisihkan uangnya untuk kesehatan.

Kemudian misalkan tidak menghiur, dan menunggak dampaknya akan kemanamana, masa karena persoalan itu orang terkena dampak.

Ia menegaskan, secara umum partai Gerindra, sesuai diskusi sebelumnya menyatakan, Persoalan BPJS ketenagakerjaan harus diseriusi, jangan mengorbankan rakyat kecil.

“Semua partai saya rasa kep entingannya untuk rakyat, masa partai nolak kehendak rakyat, jangan naikin bpjs, karena ma s ya ra k at j e l a s- j e l a s keberatan bpjs dinaikin.

Mestinya dilihat suaranya, suara rakyat, bukan suara diatas. Hal ini akan diseriusi o l e h Pa r t a i G e r i n d ra,” tandasnya. (dim/har)

Lebih jauh, Abdul menambahkan perlu adanya peningkatan sarana dan prasana (sarpar). Misalnya seperti, SMK di Kabupaten

Bekasi tak memiliki laboratorium untuk praktiknya.

"Anggaran pendidikan c u ku p b e s a r, s e k a ra n g SMA sederajat merupakan

wewenang provinsi dan SD-SMP merupakan wewenang pemerintah kabupaten dan kota,"paparnya. (dim/hyt)

dari halaman 1

Kuncinya Kolaborasi ... dari halaman 1 akan teratasi karena para pelaku induatri akan lebih memilih tenaga kerja lokal

dalam rekrutmennya.

"Ga bisa kita memaksakan kalau belum disiapkan.

Contoh perusahaan butuh keahlian jahit cuma yang

SENIN, 7 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

3

ILUSTRASI

SOROT: Ramainya isu yang membahas Papua maupun Papua Barat tak hanya terjadi di media konvensional.

Facebook Hapus Ratusan Akun Manipulasi Papua Sempat Beriklan Rp 4,2 M RAMAINYA isu yang membahas Papua maupun Papua Barat tak hanya terjadi di media konvensional. Keriuhan yang lebih besar justru terjadi di media sosial. Karena tak ingin layanannya disusupi aktivitas yang bertujuan memanipulasi orang, Facebook melakukan bersih-bersih.

Sebanyak 69 akun Facebook, 42 halaman (page),

dan 34 akun Instagram mereka hapus. Ditengarai, akun maupun halaman itu memuat hal-hal yang terkait dengan perilaku tidak otentik terkoordinasi yang fokus pada isu domestik Indonesia. Fokusnya Papua Barat. Dua akun yang dicontohkan adalah West Papua Indonesia dan Papua West.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Head of Cybersecurity Policy Facebook Nathaniel Gleicher kemarin (4/10),

orang-orang di belakang jaringan itu menggunakan akun palsu untuk mengatur page. Mereka juga menyebarluaskan konten dan mengarahkan pembaca untuk membuka situs di luar Facebook yang mereka tautkan dalam unggahan.

Ada unggahan tentang Papua Barat yang dibuat dalam bahasa Inggris,adapulayangberbahasa Indonesia. Isinya beragam. Sebagian mendukung gerakan kemerdekaan, sementara lainnya mengkritisi. ”Meskipun

Jam Operasi .... dari halaman 4 Ia melanjutkan, penindakan tersebut sesuai dengan instruksi Wali Kota Bekasi nomor 620/354/Huk tanggal 27 Januari 2015 tentang pelarangan jam tertentu truk tanah melintasi jalan di Kota Bekasi.

“Itu sudah tegas Instruksinya, bahwa truk-truk tanah bisa melintas diatas jam 21.00 WIB hingga 05.00 WIB, lebih dari itu dilarang.

Kalau ada petugas Dishub yang melihat truk tanah dan dibiarkan melintas, itu sama saja sudah melanggar dan

akan kita berikan sanksi,” Kata Dadang.

Selain memberikan sanksi, Dishub Kota Bekasi juga akan memperketat pengawasan. Dishub Klta Bekasi akan menyiagakan anggota di Jalan Ahmad Yani, Ir. H. Juanda, Jendral Sudirman, H.M. Joyomartono. Pengawasan itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan truk menjelang dimulainya jam operasional truk tanah.

“Itu kan jalur yang sering dilintasi, hampir rata-rata truk tanah ini tujuannya ke arah utara (Babelan).

“Buzzer biasanya lebih ke kelompok orang yang tidak jelas siapa identitasnya, lalu kemudian biasanya memiliki motif ideologis atau motif ekonomi di belakangnya dan kemudian menyebarkan informasi,” ujarnya kepada awak media, Jumat (4/9).

Menurutnya, buzzer ada yang dibayar dan ada juga yang hanya sukarelawan.

“Kalau influencer itu mereka memiliki nama asli dan latar belakang yang jelas, contohnya Denny Siregar,” katanya lagi.

Peneliti Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Rinaldi Camil, mengatakan bahwa penggunaan buzzer untuk kepentingan politik mulai digunakan pada 2009.

“Brand masuk melihat peluang marketing melalui jasa buzzer influencer pada 2006. Kemudian itu masuk ke politik untuk membangun citra kandidat,” kata Rinaldi saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis, (3/10).

Pada perkembangannya, buzzer digunakan untuk melawan kampanye hitam dan meningkatkan citra positif kandidat agar berpengaruh terhadap potensi keterpilihan.

“Dalam konteks ini buzzer bermanfaat untuk politik pragmatis di mana ada opini-opini yang perlu dimenangkan, supaya citra kandidat itu tidak tenggelam dengan fitnah-fitnah,” katanya.

Penelitian CIPG pada 2017 menunjukkan istilah buzzer untuk politik mulai populer

pada Pilkada DKI 2012. Kemudian secara luas untuk kepentingan politik terjadi pada Pilpres 2014 dan akhirnya di setiap pemilu.

R i na l d i m e n j e l a s ka n , buzzer memiliki kemampuan dalam mengamplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian atau membangun percakapan.

Buzzer biasanya memiliki jaringan luas, misalnya punya akses ke informasi kunci, mampu menciptakan konten sesuai konteks, cakap menggunakan media sosial, persuasif, dan digerakkan motif tertentu (bayaran dan sukarela).

Namun, istilah buzzer ini juga kerap overlap dengan influencer. Orang menilai influencer juga buzzer karena sama-sama memiliki kemampuan mengamplifikasi pesan. Yang membedakan dengan buzzer, influencer dianggap memiliki keahlian dalam bidang tertentu sehingga suaranya laik didengar publik.

Keterlibatan buzzer di Indonesia dalam peristiwa politik, masih dari penelitian CIPG, telah berkontribusi negatif terhadap citra dan pemaknaan khalayak terhadap buzzer. Sejak saat itu, buzzer mendapat cap negatif sebagai pihak yang dibayar untuk memproduksi konten negatif di media sosial.

Sebetulnya, kata Rinaldi, peran buzzer tidak diperlukan lagi pascapemilu atau ketika kandidat sudah menang. Sebab, keberadaannya malah menjadi distorsi. Sehingga, akan sulit membedakan mana aspirasi publik yang otentik.

“Penggunaan buzzer un-

mengikuti akun Instagram soal Papua Barat. ”Nilai iklan yang dikeluarkan di Facebook sekitar USD 300 ribu (Rp 4,2 miliar, Red) dan sebagian besar dibayar dalam bentuk rupiah,” tutur Gleicher.

Facebook juga menemukan, unggahan terorganisasi serupa terjadi di UEA, Mesir, dan Nigeria. Tidak ada koneksi dengan yang terjadi di Indonesia. Namun, semua memiliki kesamaan.

Membuat jaringan akun untuk menyesatkan orang

tentang informasi siapa dan apa yang mereka lakukan.

Penghapusan akun itu dilakukan berdasar perilaku pengguna, bukan konten yang mereka unggah. ”Dalam kasus-kasus itu, mereka yang berada di balik aktivitas tersebut berkoordinasi dan menggunakan akun palsu untuk menampilkan penggambaran yang keliru tentang mereka.

Itulah yang menjadi dasar kami melakukan tindakan (penghapusan, Red) terse-

but,” terang Gleicher.

Investigasi terhadap akunakun itu masih terus dilakukan.

Gleicher mengatakan, pemberantasan akun-akun seperti itu menjadi bagian dari komitmen pihaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Facebook akan terus membangun sistem teknologinya agar menjadi lebih baik, mempekerjakan lebih banyak orang, dan menjaga hubungan dengan penegak hukum, ahli pengamanan informasi, serta perusahaanperusahaan lain. (bbs/mhs)

Ketua DPW PKS Jawa Barat ini.

Ia m e n y e b u t, d e n ga n pengalaman yang ia mil i k i s eb aga i Wa k i l Wa l i ko t a B e k a s i , i a ya k i n dapat menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Namun demikian, ia menyebut perlu adanya kerjasama dari semua pihak.

“Gak mungkin semuanya dis elesaikan kepala d a e ra h, i tu t e r l a l u b e rat apalagi DKI yang sedemikian kompleksitas tinggi gitu ya. Tentu perlu ada support dari wakil kepala daerah,” ujar pria yang juga mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini.

“Tentu yang pengalaman di Kota Bekasi, saya juga

di support Pak Wali untuk maju di DKI, saya rasa ke depan akan lebih sinergis bukan hanya dengan DKI tapi dengan daerah sekitarnya,” imbuhnya.

Untuk menduduki Wakil Gubernur, ia mengaku telah melakukan komunikasi yang intensif dengan DPW PKS DKI serta partai yang ada di sana. (bbs/mhs)

lingkungan, Summarecon menghadirkan panel surya fotovoltaik dengan Europe Advanced Technology di semua unit klaster Burgundy Residence yang mampu menghemat listrik hingga 50 persen dari penggunaan listrik perumahan pada umumnya. “ Rumahnya ada s olar panel, jadi pertama kali di Bekasi. Semua rumahrumah di sini ini punya

solar panel ketika siang hari panas nantinya kalau tidak banyak pemakaian listr ik ini s e olah- olah bisa dijual ke PLN. Kalau diperhatikan meteran PLN nya berbeda sama rumah-rumah biasa. Jadi meterannya bisa in, bisa o u t . Ma k s u d n y a k a l a u kelebihan listrik ini bisa dijual ke PLN, jadi sangat sangat irit juga penggunaan listrik,” jelas dia.

Ia mengaku, Burgundy Residence sendiri telah memasuki tahap serah terima sejak bulan Agustus 2019, menyusul kemudian Olive Residence, klaster kedua The Orchard yang dirilis pada Desember 2019 dengan proses pembangunan yang kini telah memasuki tahapan tiang pancang, dengan target serah terima yaitu November tahun 2020. (*)

Menjawab hal tersebut, A nya G e ra l d i n e ju s t r u tak mempermasalahkan.

Karena baginya itu menjadi risiko pekerjaan.

“Hak orang, apa yang diposting sudah konsekuensi

karena kita yang posting.

Maaf ya, foto itu mau dijadikan wallpaper, itu terserah mereka “ ujar mantan kekasih Bio One tersebut.

Anya Geraldine merasa ia tak bisa mengontrol cara

berpikir orang-orang yang melihat postingannya. Hanya saja bagi bintang Yo Wes Ben ini belum ada komentar keterlaluan. “Sudahlah, pokoknya semua tergantung otak kalian,” terang Anya. (*)

“Saya tadi sempat interupsi soal prosedur tata cara pemilihan atau penetapan di komisi, dan hal tersebut saya menyampaikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2018. Harusnya mekanismenya dengan musyawarah mufakat, bilamana musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan penghitungan suara terbanyak,” kata dia kepada awak media.

“Tadi yang saya ingatkan mekanisme tidak ditempuh, yang ditempuh hanya di

Komisi 4. Kami dari Fraksi Golkar hanya mengingatkan sampai sebatas itu di paripurna,” imbuhnya.

Terkait soal Walkoutnya Solihin dari PPP yang tergabung dalam Fraksi Golkar saat paripurna, ia mengaku wajar saja terjadi, sebab dalam kesepakatan sebelum paripurna, beliaulah yang di ploating bakal mengisi kursi Ketua Komisi III, namun dalam pelaksanaannya tidak terjadi.

“Dalam politik ada yang namanya lobi politik, sikap politik, ada konsistensi politik dan etika politik tadi ada kekecewaan beliau.

Disepakati fraksi lain jatah Golkar di Komisi III dan itu adalah untuk Solihin,” kata dia.

Kendati tidak mendapatkan jatah ketua komisi, ia mengaku legowo sebab menurutnya apa yang telah disepakati dalam paripurna, merupakan keputusan yang harus dihargai.

“Itu sudah dipar ipurnakan, kami juga harus menerima apa yang sudah d i pu tu ska n . Ka m i b e rharap teman-teman yang terpilih dan memegang amanah sebagai pimpinan komisi, bisa bekerja dengan baik untuk ke-

pentingan dan kemajuan Kota Bekasi,” ungkapnya.

“Kalau Fraksi Golkar, siapa pun yang mengemban amanah semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, kami tidak mengejar jabatan yang ada,” tambahnya.

Oleh karenanya, meskipun sempat kecewa ia tetap menyetujui apa yang disepakati dalam paripurna.

“Kan sudah ketok palu, jadi Ketua DPD kami mengajarkan dewasa dalam politik, bila sudah diputuskan dalam paripurna maka hasil dari kesepakatan bersama itu produk dari DPRD,” tandasnya. (dhy/mhs)

kecil yang aktif selama pemilu atau agenda tertentu.

Hal ini juga diamini dari hasil analisis Drone Emprit yang menunjukkan adanya penggunaan pasukan siber yang bekerja secara sistematis dalam memanipulasi opini publik tentang revisi

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK).

“Ketika membangun isu di KPK itu pelan-pelan, ada tagar-tagar yang diangkat.

Tagar-tagar ini menggunakan semuanya, cyber troop dan computational propa-

ganda,” kata penemu Drone Emprit, Ismail Fahmi.

Ia mengatakan ketika membangun isu KPK, pasukan siber yang terdiri dari tim buzzer, influencer, dan strategist secara perlahan mengangkat tagar-tagar bernarasi positif yang terekam

Drone Emprit pada 10-17 September 2019.

Contoh tagar yang digunakan, yaitu #RevisiUUKPKForNKRI, #KPKKuatKorupsiTurun, #DukungRevisiUUKPK, #KPKLebihBaik, #KPKPatuhAturan. (bbs/ mhs)

Syaikhu Siap ....

Apalagi kaya tempo lalu itu, sampai berjejer dari depan Stasiun sampai depan Pemkot Bekasi,” kata dia.

Selain menambah anggota yang disiagakan, Dadang juga akan berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi Kota untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap jam operasional truk tanah. “Kita akan libatkan pihak kepolisian, karena Dishub hanya bisa memeriksa izin KIR-nya saja. Nanti untuk surat-surat dan yang lainnya pihak kepolisian yang memeriksan,” ucap Dadang. (dhy/mhs)

Ancaman Bagi .... dari halaman 4

orang-orang itu berusaha menyembunyikan identitasnya, penyelidikan kami menemukan bahwa jaringan tersebut terkoneksi dengan perusahaan media di Indonesia, InsightID,” papar Gleicher.

Gleicher juga mengungkapkan bahwa page atau akun-akun itu sudah memiliki jaringan yang sangat kuat. Terdapat sekitar 410 ribu akun yang mengikuti satu atau lebih page yang dihapus itu. Juga terdapat sekitar 120 ribu akun yang

tuk aktivitas mendukung pemerintah secara citra itu tidak akan membantu, karena akan menciptakan gap antara citra dan realitas,” kata dia.

Penelitian Oxford soal Buzzer Sebuah studi Universitas Oxford mengungkap Indonesia termasuk dalam negara yang menggunakan media sosial untuk propaganda politik, disinformasi, dan upaya melemahkan pers. Riset ini adalah proyek Computational Propaganda Research Project, yang dilakukan Oxford Internet Institute dan dirilis pada 26 September 2019.

Dari kajian Oxford, 87 persen negara menggunakan akun manusia, 80 persen akun bot, 11 persen akun cyborg, dan 7 persen menggunakan akun yang diretas. Secara umum, pasukan siber Indonesia menggunakan akun bot dan yang dikelola manusia, dengan tujuan menyebarkan propaganda pro pemerintah atau partai politik, menyerang kampanye, mengalihkan isu penting, memecah belah dan polarisasi, dan menekan pihak yang berseberangan.

Jenis pasukan siber, menurut Oxford Internet Institute, dibagi dengan besarnya ukuran tim dan waktu kontrak, serta kemampuan strategi dan anggaran. Ada lima jenis kapasitas pasukan siber: tim berkapasitas minimal, rendah, medium, dan tinggi.

Indonesia umumnya menggunakan tim kapasitas rendah (Low Cyber Troop Capacity), yang berarti melibatkan sejumlah tim-tim

dari halaman 4 Seandainya ia dipilih oleh DPRD Jakarta untuk menjadi Wakil Gubernur, ia mengaku bersedia untuk mundur dari posisi DPR RI. “Kalau memang serius, dibahas dan saya harus maju dan partai memerintahkan saya di DKI saya tinggal mundur,” ungkap

Pertama di .... dari halaman 4 Selain itu, pengecekan kualitas verticality dinding dengan laserline, teknik pemasangan dan pengecekan lantai keramik untuk menghindari kepadatan yang kopong, hingga kerapihan pekerjaan, dan tentunya pengawasan yang konsisten.

S e b a ga i p e n g e m b a n g properti yang berwawasan

Semua Tergantung .... dari halaman 4 “Anya Geraldine, jadi fantasi para pria perasaannya gimana sih? Senang atau risih?” tanya Arief dalam vlognya yang dikutip Okezone.

Fraksi .... dari halaman 4

Harian Umum

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

SENIN, 7 OKTOBER 2019

HARGA Rp3.000

4

Anya Geraldine “Semua Tergantung Otak Kalian....”

CITRA seksi lekat dengan Anya Geraldine, lantaran sederet foto dengan busana minim tak ragu diperlihatkan di Instagram. Sayang, hal ini justru menuai hal negatif dari komentar netizen.

Sederet kalimat yang mengarah pada pornografi tak sulit ditemukan dalam foto seksi Anya Geraldine. Hal ini pula yang membuat YouTuber Arief Muhammad penasaran mengenai tanggapan Anya saat ia mendapati komentar tersebut. n Ke Hal... 3

INDEPTH NEWS

Mengenal Buzzer dan Cara Kerjanya

ANCAMAN BAGI DEMOKRASI KITA? KOTA BEKASI- Fenomena buzzer sepekan terakhir makin hangat diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Dari akademisi, aktivis pro-demokrasi, hingga masyarakat awam. Citra pemerintah pun belakangan kian diperburuk lantaran kerap dilekatkan dengan penyewaan jasa buuzzer. Lantas apa itu buzzer, dan benarkan negara merawatnya?

Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang meminta buzzer pendukung Jokowi untuk tidak menyuarakan hal yang destruktif bagi pemerintahan Jokowi ramai diperbincangkan publik. Lantas apa itu buzzer? Pengamat media sosial Enda Nasuiton mengatakan bahwa buzzer merupakan akun-akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan. n Ke Hal... 3

SEKILAS Syaikhu Siap Tingalkan Kursi di Senayan KOTA BEKASI- Meski telah terpilih dan dilantik menjadi Anggota DPR RI, Ahmad Syaikhu mengaku siap jika diminta untuk menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Sebetulnya semangatnya tinggal dari DPRD saja.

Calonnya sudah diajukan sama Partai Gerindra dan PKS, dua nama yang dimasukan Pak Agung dan saya.

Sampai sekarang belum Ahmad Syaikhu dicabut, kalau DPRD serius tinggal dipilih satu dari dua, itu selesai,” kata dia belum lama ini. n Ke Hal... 3

PARLEMENTARIA: Pembagian jatah kursi di alat kelengkapan dewan Kota Bekasi gaduh. Dari empat partai tertinggi peraih kursi DPRD Kota Bekasi, hanya PKS dan PDIP yang mendapat kursi empuk pimpinan dewan dan pimpinan AKD.

Fraksi Golkar-PPP Gigit Jari Jatah Kursi AKD Disabet PAN KOTA BEKASI- Pembagian jatah kursi di alat kelengkapan dewan Kota Bekasi gaduh. Dari empat partai tertinggi peraih kursi DPRD Kota Bekasi, hanya PKS dan PDIP yang mendapat kursi empuk pimpinan dewan dan pimpinan AKD. Sedangkan Golkar dan Gerindra gigit jari kehilangan jatah kursi

PIMPINAN KOMISI DI DPRD KOTA BEKASI Komisi I Ketua: Abdul Rozak (Demokrat) Wakil Ketua: Aminah (PAN) Sekretaris: Saifudaullah (PKS)

Komisi II Ketua: Arif Rahman Hakim (PDIP) Wakil Ketua: Sodikin (Demokrat) Sekretaris: Syaifudin (PKS)

Komisi III Ketua: Abdul Muin Hafied (PAN) Wakil Ketua: Puspa Yani (Gerindra) Sekretaris: Nuryadi Darmawan (PDIP)

pimpinan AKD. Lantaran itu pula, Fraksi Golkar Persatuan meradang lantaran jatah mereka mengirim anggota mengisi kursi Ketua Komsisi III tiba-tiba diambil fraksi PAN. Padahal dari awal Golkar sangat ngo-

tot ingin memberikan jatah kursi ketua komisi III kepada kader PPP, Solihin. Hal ini disinyalir bagian dari tujuan mengapan Fraksi Golkar melebur dengan PPP membentuk fraksi Golkar Persatuan.

Rapat paripurna pemben-

tukan AKD yang dilangsungkan, Jumat (4/10) kemarin lumayan berjalan panas, terjadi hujan interupsi para wakil rakyat terutama dalam penyusunan pimpinan komisi.

Bahkan beberapa di antaranya memilih untuk walkout

dari ruang sidang.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Ko ta B e ka si , Da r ya nto dalam paripurna tersebut juga sempat melayangkan interupsi, terutama dalam mekanisme penentuan pimpinan komisi. n

Jam Operasi Truk Tanah Malam-Subuh KOTA BEKASI- Pemerintah Kota Bekasi melakukan pembatasan jam operasi truk yang mengangkut tanah. Pembatasan itu dilakukan lantaran operasional truk tanah di siang hari dianggap mempercepat kerusakan jalan raya. Selain itu, operasional truk tanah di siang hari juga dikhawatirkan menimbulkan kemacetan dan membahayakan pengendara lainnya.

Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Bambang Normawan Putra membenarkan, Dinas Perhububgan Kota Bekasi melakukan pembatasan jam operasional truk tanah. Agar aturan tersebut dipahami oleh masyarakat, pihaknya juga telah memasang ramburambu lalu lintas di dua titik terpisah, kemarin (6/10).

“Ada dua titik pemasangan rambu, yakni di Jalan Raya Perjuangan (di perlintasan kereta api di dekat Stasiun Bekasi) sama di Jalan Pejuang Pondok Ungu,” kata Bambang.

ILUSTRASI: Sumber foto:net

SOROT: Pemerintah Kota Bekasi melakukan pembatasan jam operasi truk yang mengangkut tanah. Pembatasan itu dilakukan lantaran operasional truk tanah di siang hari dianggap mempercepat kerusakan jalan raya.

Jika dengan dua rambu tersebut masih didapati banyak sopir truk yang me-

langgar, maka Dishub Kota Bekasi akan memperbanyak rambu larangan tersebut.

Hunian di The Orchard Pasang Teknologi Solar Panel

Pertama di Bekasi, Hemat Listrik hingga 50 Persen Pengembang kawasan hunian The Orchard dengan konsep Urban Nature Living yang dikembangan oleh Summarecon Bekasi sejak tahun 2017 sukses menarik minat masyarakat. Klaster ke-9 dari total keseluruhan yang ada di Summarecon Bekasi yaitu Burgundy Residence menjadi hunian pertama di Bekasi yang memakai solar panel yang mampu menghemat listrik di setiap hunian sampai 50 persen.

ARIF NALDHY, Kota Bekasi SUKSES diluncurkan pada 20 Mei 2017, klaster pertama dari kawasan The Orchard ini menjadi salah satu hunian landed house terbaru yang diminati di kawasan Bekasi.

Menarik dari kawasan ini adalah komitmen Summarecon Bekasi dengan menghadirkan kawasan berstandar tinggi. The Orchard nantinya akan terdiri dari 5 cluster hunian modern yang nyaman dilengkapi dengan club house di tiap klasternya, serta danau yang dikelilingi taman bersama yang

Komisi IV Ketua: Sardi Efendi (PKS) Wakil Ketua: Rudy Heryansyah (PDIP) Sekretaris: Evi Mafriningsianti (PAN)

luas yang dapat dijadikan sebagai lokasi outdoor activity bagi semua penghuni.

“Kawasan terbaru kita total lahannya adalah 30 Ha, kawasan ini kita khususkan lebih ke hunian jadi kawasan yang depan sudah banyak pengembangnya dari komersial,” kata Executive Director PT Summarecon Agung Tbk, Albert Luhur, kemain (6/10).

Menurut Albert, komitmen dalam menyediakan produk berstandar tinggi ini dimulai dari masa pembangunan melalui system suspended

ARIF NALDHY/METRO BEKASI

HUNIAN: Sukses diluncurkan pada 20 Mei 2017, klaster pertama dari kawasan The Orchard ini menjadi salah satu hunian landed house terbaru yang diminati di kawasan Bekasi.

slab yang berfungsi untuk menghindari penurunan tanah, memasti-

kan struktur rumah aman dan lebih solid serta stabil. n Ke Hal... 3

“Jika masih banyak yang melanggar alasannya engga ada rambu maka ini kita

Ke Hal... 3

pasang lebih banyak lagi.

Adanya rambu ini polisi juga tidak usah sungkan untuk melakukan penilangan,” kata dia.

Selanjutnya, Bambang menilai, keberadaan truk pengangkut tanah yang beroperasi di siang hari akan menyebabkan kemacetan. Selain itu, beroperasinya truk tanah di siang hari akan memicu kerusakan jalan raya.

“Bercampurnya moda besar sama moda kecil itu rawan kecelakaan, apalagi mereka ini muatannya berlebih. Sama K3-nya kebersihan jalannya. Takutnya kan musim hujan nanti berceceran tanahnya,” tutur Bambang.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar menyatakan, selain memb e r i ka n sa n ksi ke pa da sopir truk, pihaknya akan memberikan sanksi kepada petugas Dishub yang melakukan pembiaran truk tanah melintas diluar jam Ke Hal... 3 operasi. n