Cikarang Ekspres, 2 April 2019

Page 1

Semangat Baru Bekasi

SELASA, 2 APRIL 2019

HARGA Rp3.000

Kompak Pakai Jurus Lupa Empat Pimpinan Dewan Masing-masing Dapat 75 Juta Muluskan Meikarta

BANDUNG – Sedikitnya 20 orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa suap proyek perizinan Meikarta, Bupati Nonaktif Neneng Hasanah Yasin eks

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Neneng Rahmi Nurlaili. Terdakwa terkena karena diduga menerima suap dari Lippo Group di Pengadilan Tipikor Bandung,

Rp. 75.000.000 Rp. 105.000.000 Rp. 70.000.000 Rp. 95.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 65.000.000 Rp. 9.470.000. Rp. 11.750.000 Rp. 10.000.000 Rp. 10.500.000 Rp11.000.000 Rp. 11.500.000 Rp. 11.000.000 Rp. 11.000.000 Rp. 11.000.000

Sunandar

Mustakim

H. Daris

ASN Sekretariat Dewan Endang Setiani Ika Kharismasari Mirza Suandaru Riatno Sartika Komalasari

Rp. 9.000.000 Rp. 9.000.000 Rp. 9.000.000 Rp. 9.000.000

en Bekasi, yakni Sunandar selaku Ketua DPRD dari Partai Golkar, Mustakim (Wakil Ketua, dari Parta Demokrat), Daris (Wakil Ketua, dari Partai Gerindra), Jejen

Sayuti (Wakil Ketua, dari Partai PDI-P). Kemudian, 12 anggota DPRD yaitu Yudi Darmansyah (Ketua Komisi I, dari Partai PDI-P) Ke Hal...2

Uang Suap Satu Miliar Bertahap

FAKTA PERSIDANGAN ALIRAN DANA SUAP MEIKARTA MASUK KANTONG DPRD BEKASI Sunandar Mustakim H. Daris Jejen Sayuti Yudhi Darmansyah Taih Minarno Abdul Rosyid H. Anden Edi Kurtubi Syaifulloh Namat Hidayat Suganda H. Khairan Syarifuddin Haryanto

kemarin (1/4). Para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah empat pimpinan DPRD Kabupat-

Jejen Sayuti

SIDANG lanjutan kasus suap perizinan Meikarta dengan terdakwa Bupati Nonaktif Neneng Hasanah Yasi di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin (1/4) benar-benar menjadi perhatian publik. Wajar saja, lanjutan sidang ini menghadirkan belasan anggota DPRD Ka-

bupaten Bekasi plus staf ASN di sekretariat DPRD setempat. Mereka dipanggil lantaran disebut turut berperan dalam memuluskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Terdakwa kasus dugaan suap proyek Meikarta, Neneng Rahmi membeberkan aliran duit ke DPRD Kabu-

paten Bekasi total Rp 1,28 miliar. Duit disebut Neneng Rahmi terkait pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) proyek Meikarta. Dalam keterangan di persidangan, Neneng--saat itu menjabat Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi-- mengaku pernah menerima Ke Hal...2

Mustakim Aktor Uang Pelicin RDTR, Taih Dalang Jalan ke Thailand FAKTA persidangan yang menghadirkan belasan anggota DPRD plus Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi terkait dugaan suap Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung sedikit demi sedikit mulai terkuak. Kepada Jaksa Penuntut

KPK, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi selaku saksi mengakui bahwa adanya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh lembaga legislative setempat untuk kepentingan Lippo Cikarang agar Mega Proyek Meikarta

dapat lolos dengan mudah. “Awalnya ada permohonan untuk pembahasan Raperda RDTR. Kalau yang dimanfaatkan untuk ini untuk exciting saja. Untuk kepentingan Lippo, kalau usulan dari eksekutif,” kata dia. Ke Hal...2

Ribuan Warga Belum Miliki E-KTP

PELANGGARAN

ILUSTRASI

Hotel tak Setor Pajak Kategori Korupsi SEMARANG - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan hotel yang tidak menyetorkan pungutan pajak yang dipotong dari para tamunya masuk dalam tindak pidana korupsi. “Pungutan pajak tersebut merupakan pendapatan daerah yang dititipkan ke pemilik hotel untuk disetorkan,” kata Basaria saat memberi pengarahan dalam penandatanganan kerja sama monitoring pembayaran pajak secara daring melalui perbankan oleh pemerintah daerah se-Jawa Tengah di Semarang, kemarin (1/4) Ia mencontohkan ketika menginap di hotel, tamu akan dikenai pajak 10 persen dari biaya yang harus dibayarnya. Pajak 10 persen inilah, menurut dia, pendapatan daerah yang dititipkan kepada pemilik hotel untuk nantinya dibayarkan. “Kalau hotel tidak menyetorkan, itu korupsi,” tegasnya. Hasil penelitian Litbang KPK, kata dia, mencatat potensi penerimaan Indonesia jika tidak terjadi kebocoran akan mencapai sekitar Rp4 ribu triliun. Namun kenyataannya, menurut dia, APBN Indonesia hanya sekitar Rp2 ribu triliun. Ia menyebut masih banyak potensi pendapatan di daerah yang bisa dioptimalkan. Ia menuturkan potensi pendapatan tersebut berasal dari pajak hotel, restoran, tempat hiburan, serta parkir. “KPK sudah tidak lagi hanya peduli soal keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara, namun sudah mulai pada berapa penerimaan seluruh daerah kalau tidak bocor,” katanya. Oleh karena itu nantinya, kata dia, bank akan bekerja sama dengan hotel, restoran dan temlat hiburan, sehingga pajak yang dipungut otomatis masuk ke kas daerah. (ant/hyt)

CIKARANG PUSAT - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi mendapatkan kiriman blangko e-KTP sebanyak 122.000. Namun, jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan pencetakan e-KTP bagi seluruh warga. “Alhamdulillah kami telah mendapat sebanyak kurang lebih 122.000 blangko KTP elektronik. Tapi itu belum cukup diprediksi masih ada sekitar 500 ribu warga Kabupaten Bekasi lagi yang belum punya e-KTP,” kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Ali Syahbana kepada Cikarang Ekspres, kemarin. Meski demikian, kata Ali,

angka warga yang belum memiliki e-KTP cukup kecil. Pihaknya akan kembali mengajukan agar dapat kembali dikirim blangko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Masih kurang dikit lagi, sekitar 500 ribuan. Nanti kita ajukan, bertahap kita selesaikan,” ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan tersebut. Ali mengatakan, 122 ribu blangko e-KTP itu langsung disebar ke 23 Kecamatan. Adapun jumlah setiap kecamatan bervariatif sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing Kecamatan. “Mudah-mudahan masyarakat yang sudah melakukan Ke Hal...2

JIOVANNO NAHAMPUN / CIKARANG EKSPRES

MENUNJUKAN E-KTP : Seorang petugas Kecamatan Tambun Selatan menunjukan E-KTP yang sudah selesai.

Panwascam Ingatkan Penerbitan Suket

AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES

SERANG BARU: Camat Serang Baru yang didampingi Kasi Kependudukan Kecamatan Sri saat memberikan KTP el gratis, kepada Kepala Desa Nagasari.

Camat Serang Baru Bagikan 4250 e-KT SERANG BARU - Pemerintah Kecamatan Serang Baru membabat jumlah stok suket dengan membagikan 4250 KTP elektronik secara gratis langsung kepada delapan Kepala Desa. Pembagian KTP-el tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan Serang Baru yang secara simbolis diteri-

ma oleh Kades Nagasari, Kemarin. Camat Serang Baru, Subarnas mengatakan, pembagian K TP elektronik merupakan langkah yang diambil untuk menindaklanjuti himbauan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi.

Ternyata blanko yang disediakan saat ini cukup banyak, tapi dicetak langsung di Disdukcapil, dan Serang Baru mendapatkan KTP-el sekitar 4.250 buah. “Kita tidak ingin antrean suket terlalu banyak dan kebetulan saat ini KTP elektronik yang dicetak cukup banyak. Ke Hal...2

TA M B U N S E L ATA N Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan pemegang surat keterangan (Suket) perekaman KTP elektronik untuk memilih pada Pemilu 17 April 2019, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tambun Selatan mengingatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebagai instansi yang mengeluarkan suket. “Terkait ini, Disdukcapil mesti hati-hati. Sebab, Disdukcapil itu bisa mengeluarkan beragam surat keterangan berkaitan dengan kependudukan. Terkait putusan MK ini, suket yang harus dikeluarkan adalah suket untuk masyarakat yang telah melakukan proses perekaman,” kata Ketua Panwascam, Ardi Abdul Kusuma. Ardi mengatakan, di satu

sisi, putusan MK tersebut memberikan harapan kepada masyarakat yang sudah melakukan perekaman namun belum memiliki KTP elektronik untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 17 April 2019 nanti. Sebab, sebelum adanya putusan MK, seseorang yang akan menyalurkan hak pilihnya di TPS harus membawa KTP elektronik, yang belum memiliki KTP elektronik tidak bisa memilih. “Itu sudah diubah, MK telah memutuskan (pemegang suket dibolehkan memilih) untuk menjamin hak politik masyarakat,” ujarnya. Namun di sisi lain, lanjut dia, putusan itu juga akan menjadi tantangan bagi semua pihak dalam memastikan bahwa suket yang diterbitkan nanti benarbenar diberikan tepat sasaran. Ke Hal...2


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Cikarang Ekspres, 2 April 2019 by Karawang Bekasi Ekspres - Issuu