Cikarang Ekspres, 29 November 2019

Semangat Baru Bekasi

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019

HARGA Rp3.000

Polisi Buru 3 DPO PSSI-Persikasi Terancam Lima Tahun Penjara dan Denda Rp 15 Juta

CIKARANG PUSAT – Satgas Antimafia Bola menyatakan masih ada tiga orang buron yang bisa jadi kunci untuk mengembangkan penelusuran kasus suap Perses (Sumedang) vs Persikasi (Bekasi). Mereka yang masuk dalam Daftar

Pencarian Orang (DPO) itu antara lain, HN alias Sogong (48), NS (46) dan KH (32).

Nama pertama, Sogong adalah Anggota Komite Eksekutif (EXCO) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Jawa Barat. Dia diduga, termasuk penerima uang

y a n g disalurkan pihak Persikasi untuk menyuap wasit dalam laga yang berakhir dengan skor 2-3 tersebut.

Nama kedua NS, adalah istri kedua Sogong.

Sosoknya masuk dalam DPO, karena rekening yang dipakai Sogong menerima

dana suap itu terdaftar atas namanya.

Adapun nama ter­ akhir, KH merupakan

bendahara pengurus Persikasi. Perannya, KH selaku sosok yang diutus manajer Persikasi untuk berkomunikasi dengan wasit dan mentransfer sejumlah uang.

Kepala Satgas Antimafia Bola, Brigjen Pol Hendro Pandowo mengatakan,

pengejaran terhadap namanama diatas masih terus dilakukan. Dia juga berjanji bakal segera mempercepat pemberkasan terhadap 6 tersangka yang telah tertangkap agar kasus bisa segera masuk ke tahap penuntutan.

“Saat ini, proses segera

kami percepat untuk pemberkasan. Terhadap DPO kami lakukan pengejaran.

Harapan kami tidak terjadi match-fixing untuk mewujudkan sepak bola Indonesia yang bersih, bermartabat dan berprestasi,” kata Hendro di Polda Metro Jaya, Kamis (28/11).

Ke Hal.. 2

BISNIS

Strategis, Iwapi Dorong Rest Area KM 19 Pasarkan Produk UMKM CIKARANG PUSAT – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kabupaten Bekasi menyarankan ada tempat strategis untuk memasarkan produk UMKM. Rest Area Kilo Meter (KM) 19 menjadi tempat yang direkomendasikan Iwapi memasarakan produk khas Kabupaten Bekasi.

“Saya berharap ada dukungan dari pemerintah daerah agar ada tempat memasarkan produk khas Bekasi di rest area KM 19,” jelas Ketua Iwapi Kabupaten Bekasi, Widi Karyaningsih.

Ke Hal...2

Alfamart Apresiasi Guru Purna Bakti CIKARANG UTARA - Sebagai rasa peduli di peringatan hari guru, PT Sumber Alfaria Trijaya selaku pemilik jaringan ritel Alfamart memberikan apresiasi kepada purnabakti guru di dua

sekolah tingkat menengah atas di Cikarang.

Dua sekolah itu yaitu, SMAN 1 Cikarang Utara dan SMK 2 Cikarang Utara. Manager Marketing Alfamart, Delta Julianto mengatakan

pihaknya rutin mengadakan kegiatan sosial ini.

“Ini rutin kita lakukan setiap tahun, kalau biasanya ada Nopember hari pahlawan kita berikan bingkisan ke veterankarena sekarang

juga momentun hari guru kita berikan sedikit bingkisan,” jelasnya.

Ia mengatakan guru ada p a h l aw a n t a n p a t a n d a jasa. Segala baktinya didunia pendidikan tidak

ternilai harganya, “Tujuan kita sebagai bentuk apresiasi. Ini tidak seberapa dengan para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun,”tuturnya.

Ke Hal.. 2

ADVERTORIAL

JADI MOMENTUM PENGUATAN KEMBALI KOMITMEN PENGENDALIAN HIV/AIDS

foto-foto:ALMU JAMIL/CIKARANG EKSPRES

SIMBOLIS: Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi Abdillah Majid, memasangkan vin kepda salahsatu peserta yang mengikuti peringatan Hari Aids Sedunia, Kamis (28/11)

TAMBUN SELATAN - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi kembali menggelar Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) 2019 untuk pelajar seKabupaten Bekasi.

Kegiatan bertajuk “Bersama Masyarakat Meraih Sukses” ini, Kementrian Sosial (Kemensos) dan para mitranya ingin mengajak lapisan masyarakat untuk meraih sukses mencapai 3 zero pada tahun 2030.

Berpusat di Hotel @Home Premire Tambun, Kamis (27/11), kegiatan ini dihadiri SKPD Kabupaten Bekasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bekasi, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Ka b u p a ten Bekasi, LSM Grafiks, Yay­ asan Kobra, Te n a g a Ke r ja Sosial (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi Abdillah Majid mengatakan, peringatan Hari AIDS Sedunia merupakan momentum untuk menguatkan kembali komitmen dan kepemilikan semua pihak dalam pengendalian HIV/ AIDS dan menjadi perhatian utama di semua sektor.

“Selain itu, penyebarluasan informasi tentang HIV-AIDS kepada masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan dan kepedulian untuk mencegah penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang di mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dalam mencatat 3 zerois yaitu tidak lagi infeksi baru HIV, tidak ada lagi kematian yang di sebabkan karena HIV AIDS dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap ODHA di Indonesia terutama wilayah Kabupaten Bekasi,” beber dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin.

Abdillah melanjutkan HIV/ AIDS merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh Virus HIV. Di mana, HIV merupakan retrovirus yang menjangkiti selsel sistem kekebalan tubuh manusia dan m e ng ha n curkan atau mengganggu fungsinya .

“Infeksi virus ini mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan yang terus menerus, yang akan mengakibatkan definisi kekebalan tubuh,” jelas dia.

Artinya, kata Abdilah, peringatan Hari AIDS Sedunia diharapkan bisa meningkatkan kesadaran, kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS untuk mewujudkan 3 Zero HIV pada 2030. (adv/har/mil/hyt)

Dari Gelaran HAS 2019 Dinsos Kabupaten Bekasi

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019

SAMBUNGAN

2

AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES

Foto : saat Kasi Pemerintahan Kecamatan Bojongmangu memberikan arahan di acara Musrembang Desa Karang Indah.

11 Prioritas Musrenbangdes Karang Indah BOJONGMANGU - Desa Karang Indah mengusulkan 11 Skala Prioritas dikegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk anggaran Tahun 2021. Sementara Tahun 2020, Desa Karang Indah mendapatkan lima titik

kegiatan pembangunan dari anggaran APBD Kabupaten Bekasi.

Kegiatan Musrenbangdes tersebut dilaksanakan di Aula desa yang dihadiri oleh Tim Monitoring Kecamatan, Bimaspol, Babinsa, Rt/Rw, perangkat desa, BPD, tokoh

agama dan tokoh masyarakat termasuk tokoh perempuan.

Menurut Kades Karang Indah Mistar, dengan adanya Musrenbangdes berarti hasil usulan dari Musdus dan Musdes di pilah menjadi 11 Skala prioritas dan akan diajukan ke Musrenbang kecamatan. Den-

gan ikut diacara Musrenbangdes, berarti adanya dukungan warga terhadap kegiatan pembangunan di desa. Maka kemajuan desa akan dirasakan oleh warga itu sendiri.

“Tentunya di Musrenbangdes ini pihak desa pun sekaligus memberikan Informasi

pembangunan, baik yang dianggarkan dari APBD kabupaten maupun dari APB Desa,” katanya Kepada CIkarang Ekspres, Kamis (28/11).

Kasi Pemerintahan sebagai Tim Monitoring Musrenbangdes Kecamatan Bojongmangu Rawal men-

egaskan, Musrenbangdes merupakan rangkaian kegiatan dari Musdus dan Musdes. Kemudian disusunlah usulannya menurut skala prioritas untuk diajukan yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2021. Yang terpent-

ing pembangunannya dapat dirasakan manfaatnya oleh semua warga.

“Saya apresiasi kegiatan Musrenbangdes ini dapat dihadiri oleh semua elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan Agama,” pungkasnya. (ags)

Kepengurusan Forum DAS Kota dan Kabupaten Bekasi Resmi Terbentuk KEDUNGWARINGIN - Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Provinsi Jawa Barat, resmi membentuk kepengurusan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota dan Kabupaten Bekasi di Kawung 3 Bojong Rangkas, Kampung Ciranggon, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kamis (28/11).

Dengan terbentuknya kepengurusan Forum DAS Kota dan Kabupaten Bekasi, maka di wilayah Provinsi Jawa Barat saat ini sudah terbentuk sebanyak 20 Forum DAS dari total 27 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

Dalam waktu dekat ini juga akan dibentuk Forum DAS di Kabupaten Bogor,

Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cimahi.

Ketua FKPDAS Provinsi Jabar, Tom Maskun mengatakan, berbicara DAS itu tidak disekat oleh wilayah administrasi, Forum DAS dibentuk di Kota dan Kabupaten adalah untuk memudahkan hubungan sinergitas dan koordinasi pembangunan di korwil masing-masing.

“Kalau sudah berbicara lintas kabupaten dan kota baru DKPDAS Provinsi Jabar yang akan memfasilitasinya, tapi pusat data dan informasi terkait apa yang persoalan tetap di korwil, tapi paling tidak korwil akan mudah

untuk mengkoordinasikan antar elemen stakeholder khususnya anggaran yg berbasis anggaran

aliran sungai merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.

Sementara pengelolaan DAS ada l a h u p aya manu s i a d a l a m m e ngatu r hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Ia mengatakan jika Forum DAS terbentuk dari sejumlah elemen seperti unsur pemerintah, partai politik, swasta, kampus, penggiat lingkungan, tokoh masyara-

kat dan juga unsur media.

Pa s c a p e m b e n t u k a n kepengurusan ini, selanjutnya FKPDAS Provinsi Jabar akan melakukan penguatan sosialisasi dan rapat kerja berbasis isu strategis yang ada di korwil masingmasing, dimana persoalan DAS di Kota dan Kabupaten Bekasi dengan di hulu seperti di Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Purwakarta pastinya akan berbeda.

“Dari FKPDAS Provinsi Jabar juga sudah punya kajian awal dalam hal penanganan limbah industri, penanganan limbah domestik, bagaimana edukasi masyarakat, atau tata ruang, nah sekarang mana yang paling prioritas dari korwil tersebut,” ungkapnya. (har)

SMAN 1 Cikarang Utara merupakan salah satu SMAN tertua di Cikarang.

Kepala Sekolah SMAN 1 Cikarang Utara, Darwanto memberikan apresiasi kepada pihak Alfamart.

“Ini merupakan perharian Al-

famart kepada guru, banyak guru yangbelanjadiAlfamart.Semoga inibisaterusberlanjut,”katanya.

Ia mengatakan di tahun 2019 ini, ada enam guru yang sudah

purna bakti, “SMAN 1 Cikarang Utara, salah satu SMA tertua di Bekasi. Banyak guru-guru senior yang sudah purna bakti,”tuturnya. (dim)

“Pertama saya melihat di rest area KM 19 ini kan menjadi tempat transit warga dari manamana, istirahat dan bisa melihat-lihat oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi,” katanya.

Jika ada tempat strategis, Widi yakin produk khas Bekasi akan mudah dipasarkan dan dikenal

masyarakat banyak. Selama ini, katanya, warga dari luar belum sepenuhnya tahu produk khas milik Kabupaten Bekasi.

Padahal, Kabupaten Bekasi memiliki banyak produk khas yang tidak kalah dengan produk daerah lain. Misalnya saja produk khasnya yaitu batik Bekasi atau dikenal dengan

batik Seraci.

Dia berharap, pemerintah daerah dapat mewujudkan tempat strategis untuk memasarkan produk UMKM Bekasi. “Nah tempat itu sangat strategis, saya yakin dengan keterlibatan pemerintah daerah bisa disediakan tempat untuk memasarkan produk khas Bekasi,” katanya.

Dalam waktu dekat, Iwapi akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Dan DPRD Kabupaten Bekasi. “ Y a h a r u s melibatkan pemerintah dareah karena untuk kepentingan Kabupaten Bekasi sendiri, terutama mendorong peningkatan sector ekonomi masyarakatnya,” tandasnya.(uzi)

pemerintah baik APBD atau APBN,” ungkapnya kepada wartawan.

Tom menjelaskan, daerah

Serikat Buruh Demonstrasi Desak Pemkab Kirim Surat UMK Ke Jabar CIKARANG PUSAT - Ribuan buruh Bekasi melalukan aksi unjuk rasa di kantor Pemerintahan Daerah Bekasi di Cikarang Pusat (28/11) mendesak Bupati Bekasi membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, agar segera mencabut surat edaran dan menetapkan Surat Keputusan tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota tahun 2020.

Buruh berpendapat Gubernur Jawa Barat sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan

melalui surat keputusan Gubernur, bukan surat edaran.

“Gubernur harusnya peka terhadap dampak dari surat edaran, jadi jangan salahkan buruh akan melakukan aksi terus menerus karena pemerintah tidak peka terhadap kepentingan buruh sebagai rakyatnya. Regulasi jelas bahwa Gubernur harusnya mengeluarkan Surat Keputusan tentang UMK,” ujar Sukamto Selaku Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten dan akota Bekasi.

Aksi ini kemudian ditindak lanjuti oleh perwakilan pemda dengan mengadakan audiensi dengan perwakilan buruh.

Asisten Daerah (Asda) III Pemerintah Kabupaten Bekasi, Suhup yang hadir dalam audiensi memastikan bahwa Bupati Bekasi telah membuat dan melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk mencabut Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2020 dan menggantinya dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

"Surat sudah dibuat dan ditandatangani langsung Bupati karena memang Surat Edaran tersebut ada penolakan dari kalangan serikat buruh dan dikhawatirkan akan merugikan pihak buruh nantinya dan sudah kami kirimkan

Polisi Buru .. dari halaman 1 Adapun 6 tersangka yang telah diamankan yakni, lain DSP (wasit utama), BTR dan HR (pengurus manajemen Persikasi), MR (berstatus perantara), SHB (manajer Persikasi) serta DS yang disebut-sebut bekerja sebagai Komisi Penugasan Wasit Asprov PSSI Jawa Barat. Dari para tersangka,

Alfamart ...

Satgas menyita barang bukti berupa telepon genggam, buku tabungan dan ATM. Total diduga ada uang sekitar Rp1214 juta berputar dalam pertandingan Liga 3 Series Jawa Barat tersebut.

“Masih didalami per orang dapat berapa. Tapi yang jelas wasit yang menerima dibagikan ke perangkat wasit, asisten

wasit, pembantu wasit dan pengawas,” jelas Hendro.

Para tersangka ini, menurut Hendro, terancam Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 55 KUHP. “Hukuman penjara yang menanti mereka selamalamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta,” pungkasnya. (har)

menjadi sangat penting dalam memasarkan produk khas daerah. Selama ini,

belum ada tempat yang strategis untuk memasarkan produk ke masyarakat.

Strategis .. dari halaman 1 Dia menilai, factor tempat

suratnya pada Gubernur.

Jadi semoga saja segera diterbitkan SK,” ujarnya.

Setelah selesai melakukan audiensi akhirnya masa aksi mulai membubarkan diri.

"Terima kasih kepada seluruh elemen buruh Bekasi khususnya anggota FSPMI dan garda metal kabupaten /kota bekasi yg hari ini telah aksi bersama hari ini.Selamat beristirahat sejenak, karena tanggal 2, 3 dan 4 Desember aksi berikutnya menanti.

Tetap semangat dan istiqomah perjuangan belum selesai. Salam hormat tuk semua," pungkas yang akrab dipanggil Pakde Kamto ini akhir orasinya. (har)

dari halaman 1

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019

SAMBUNGAN

3

Tiga Kali Presiden Beri Grasi, 1 ke Koruptor JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi terhadan mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Hal ini pun mengundang tanya. Hal itu karena kepala negara tersebut memberikan grasi ke koruptor.

Lantas sampai saat ini Presiden Jokowi sudah memberikan grasi ke siapa saja. Berikut rangkuman data yang dihimpun JawaPos.com pun.

1. Antasari Azhar Presiden Jokowi pertama kalinya memberikan grasi di awal tahun 2017 kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar.

Grasi itu membuat hukuman yang diterima Antasari berkurang, dari 18 tahun menjadi 12 tahun.

Sebelumnya pada 2010 silam, mantan Ketua KPK ini mendapatkan vonis 18 tahun penjara atas dugaan pembunuhan bos PT Putra

Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain.

2. Neil Bantleman Pada 19 Juni 2019, mantan guru Jakarta Internasional School (JIS) Neil Bantleman diberian grasi oleh Presiden Jokowi. Melalui Keputusan Presiden Nomor 13/G Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019, grasi yang diberikan Jokowi atas dasar kemanusiaan.

Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ade Kusmato membenarkan grasi yang telah diberikan dari Jokowi kepada Bantleman. Grasi itu tertuang

dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/G Tahun 2019 tertanggal 19 Juni 2019.

Hukuman mantan guru JIS itu berkurang dari 11 tahun menjadi 5 tahun dan 1 bulan penjara serta denda Rp 100 juta.

Ade menyebut Neil sudah bebas dari Lapas Klas 1 Cipinang sejak 21 juni 2019. Neil pun sudah membayar denda sebesar Rp 100 juta itu. Setelah bebas Neil diserahterimakan kepada pihak imigrasi dan langsung dipulangkan ke negaranya.

3. Annas Maamun Presiden Jokowi belum lama ini memberikan grasi

satu tahun dari total tujuh tahun hukuman penjara kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Sehingga, Annas akan bebas pada 2020 mendatang.

Hal ini pun dibenarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto. Menurutnya, Annas akan bebas pada akhir 2020 mendatang.

Ade menjelaskan, grasi yang diberikan Presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara tujuh tahun menjadi pidana penjara selama enam tahun.

Annas Maamun divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015 kare-

na terbukti melakukan korupsi alih fungsi lahan sawit.

Namun, ditingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA)

menambah hukuman terhadap Annas Maamun jadi tujuh tahun penjara. (bbs/ mhs)

Bela Firli Bahuri, Alex: Pak Saut Juga Masih di BIN

Istana Tegaskan Tak Usulkan Penambahan Masa Jabatan Presiden JAKARTA- Penambahan masa jabatan kepala negara terus menuai polemik. Sebab ada dua partai yang menggelorakan wacana tersebut. Misalnya Partai Nasdem mengusulkan kepala negara tiga periode.

Sementara PSI mengusulkan tujuh tahun tapi hanya satu periode.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menegaskan pihak istana tidak pernah sama sekali mengsulkan adanya penambahan masa jabatan kepala negara ini. ”Kita melihat dulu sumber wacananya dari mana.

Kalau itu dari publik, ya biar saja b erkembang, karena istana tidak pernah

menginisiasi wacana itu, anggaplah itu wacana akademik yang berkembang,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (27/11).

Namun demikian, mantan Panglima TNI ini enggan berkomentar mengenai apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan menduduki jabatan kepala negara menjadi tiga periode.

“Itu saya tidak mengomentari hak subjektif seseorang.

Yang dilihat substansi dari wacana itu. Nantinya gimana dikaitkan dengan konstitusi yang ada, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hal lain,” katanya.

Sekadar informasi, Fraksi

Partai Nasdem yang mengusulkan penambahan jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga periode. Padahal saat ini hanya dibatasi dua periode.

Sementara, Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengusulkan tujuh tahun masa Presiden Indonesia. Berikut juga jabatan itu hanyalah satu periode. Sehingga tidak ada lagi jabatan dua periode.

Menurut Tsamara, jika Presiden Indonesia jabat a n nya tuju h t a hu n , maka akan fokus bekerja maksimal mungkin. Termasuk juga fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu berikutnya. (bbs/ mhs)

JAKARTA- Komjen Pol Firli Bahuri dengan tegas menyatakan tidak akan mundur dari institusi Polri ketika menjabat sebagai Ketua Komisi Pemb erantasan Korupsi (KPK).

Jenderal bintang tiga itu diketahui terpilih sebagai Ketua KPK untuk periode 2019-2023.

Hal ini pun tidak dipermasalahkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alex yang juga terpilih sebagai pimpinan lembaga antirasuah untuk periode selanjutnya menilai wajar jika Firli tak keluar dari institusi asalnya. Pasalnya, Alex pun hingga kini masih tercantum sebagai aparatur negeri sipil di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Pak Firli nanti dia bilang enggak mengundurkan diri. Enggak mengundurkan diri sebagai Komjen di Polri. Sama, saya juga enggak mengundurkan diri

Alexander Marwata

sebagai ASN (di BPKP), kan gitu tetapi dia praktis akan diberhentikan sementara (dari institusi Polri),” kata Alex di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

Alex menuturkan, meski dirinya hingga kini masih tercatat sebagai pegawai BPKP namun tidak mendapat gaji dari lembaga asalnya itu. Menurutnya, ini pun berlaku bagi pegawai KPK yang juga berasal dari berbagai instansi seperti Polri dan Kejaksaan.

“Kasihan juga teman-teman kejaksaan dan kepolisian kalau misalnya mengundurkan diri pangkatnya enggak naik, nanti misalnya di KPK 10 tahun, balik ke sana masih 4A misalnya teman-teman selevelnya udah 4C kan kasihan. Jadi, tetap kita perhatikan karir yang bersangkutan di instansi asalnya, kita perhatikan dan kita juga sudah komunikasi dengan pimpinan kejaksaan, kepolisian supaya nanti yang balik itu bisa promosi,” ucap Alex.

Oleh karena itu, Alex tak mempersalahkan sikap Firli yang tetap tegas tidak ingin keluar dari institusi Polri.

Sebab pimpinan KPK yang saat ini menjabat masih tercatat di lembaga asalnya.

“Secara kepegawaian dia masih tercatat di sana sampai nanti usia pensiun. Jadi, bukan nanti enggak mengundurkan diri seolah-olah gajinya di kepolisian masih terima, enggak mungkin rangkap gitu, karena seperti itu aturan mainnya. Seperti pak Saut juga masih di BIN,” tukasnya.

Sebelumnya, Komjen Firli Bahuri mengatakan tidak ada aturan yang mengharuskan dirinya mundur dari Polri saat menjabat Ketua KPK. Menurutnya, dirinya adalah pegawai negeri.

“Aturan sampai saat ini nggak ada yang mengharuskan saya untuk pensiun (dari Polri), kita adalah pegawai negeri,” kata Firli di Polda Sumatera Selatan, Selasa (26/11). (bbs/mhs)

Demokrat Tolak Presiden Dipilih MPR JAKARTA- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan supaya pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR. Sehingga hal ini kembali lagi seperti pada era Orde Baru.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan partai berlogo bintang mercy ini menolak pemilihan presiden dikembalikan lagi. Sehingga hak rakyat untuk memiloh langsung pemimpinnya tidak boleh dicabut dan dibatalkan.

“Sikap Demokrat dengan tegas menolak Presiden kembali dipilih oleh MPR ya,” ujar Jansen saat dikonfirmasi, Kamis (28/11).

Menurut Jansen dalam tataran praktik, kalau presiden kembali dipilih MPR, yang menentukan itu ya hanya sembilan orang ketua umum partai di parlemen saja. Sehingga Indonesia yang berpenduduk 260 juta ini yang menentukan kepala negaranya hanya sembilan orang saja.

“Memilih langsung Presiden inilah salah satu hak

politik yang hilang di era Orde Baru. Masa kita mau mundur ke belakang lagi,” tegasnya.

Jansen mengatakan, kalau pemilihan langsung ini memang ada kekurangannya. Maka solusinya adalah diperbaiki. Bukan dikembalikan ke MPR. Misalnya soal money politic atau politik berbiaya tinggi. Maka yang diperkuat adalah lembaga pengawasannya.

“Memang ada jaminan kalau dipilih oleh MPR pasti akan bersih dari money politic?,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj menerima pimpinan MPR. Dalam pertemuan itu PBNU mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan lewat MPR. Said mengatakan keputusan tersebut berdasarkan pada musyawarah nasional (munas) Nahdlatul Ulama 2012 silam di Cirebon. Sehingga PBNU mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Bukan lagi mekanisme pemilihan langsung seperti yang dilakukan saat ini. (bbs/mhs)

gatakan, ketika ditemukan bayi dalam kondisi sehat.

Bayi mungil tersebut diperkirakan berusia tiga pekan.

“Ketika ditemukan terdapat pakaian bayi, diduga baru beberapa saat diletak-

kan sebelum ditemukan,” kata Erna, Kamis (29/11).

Erna menuturkan, temuan itu segera dilaporkan ke pengurus RT setempat lalu diteruskan ke Polsek Bekasi Timur. Polisi yang datang

segera mengevakuasi bayi tersebut ke kantor polisi sebelum dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk diobservasi kesehatannya.

“Pembuang bayi masih dalam penyelidikan,” ujar

dia.

Adapun pembuang bayi menyelipkan sebuah surat. Dalam surat itu, orang tua meminta bayi bernama Grace yang lahir pada 7 November lalu dirawat di panti

asuhan. Alasan orang tua membuang tersebut karena faktor internal keluarga.

“Situasi yang rumit memaksa kami melakukan ini,” bunyi penggalan surat tersebut. (bbs/mhs)

mulai dihapuskan, ia sangat menyesalkannya. Selain karena mendadak, juga tak ada pemberitahuan terlebih dahulu.

“Kita sudah tanda tangan SPJ, malah enggak dikirimkan honornya. Terus saat kampanye janji Pepen (Walikota Bekasi Rahmat Effendi--Red) kan enggak bakal dihapus malah mau dinaikkan,” keluhnya.

Imam menyebut, honor RT/RW sangat penting bagi kegiatan maupun pembangunan lingkungan di wilayah. Pasalnya, uang iuran yang ditarik dari warga tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lingkungan.

Adapun warga ditarik iuran sebesar Rp 5.000 per bulan, sehingga total pihaknya hanya bisa mendapatkan Rp 1.300.000.

“Itu enggak cukup, gaji dua hansip aja Rp 1,5 juta perbulan. Malah yang ada nombok, kalau ada uang

honor itu kan bisa ditambah dari situ,” ungkapnya yang telah jadi ketua RT selama 8 tahun.

Ia meminta agar Pemkot mempertimbangkan kembali soal penghapusan honor RT/RW tersebut. Jika itu dilakukan, maka berpotensi banyak yang malas untuk menjadi Ketua RT ataupun RW.

kami lakukan urunan lagi ke warga diluar iuran, kalau tidak ada kegiatan kita tidak mintai warga. Dan hasil pungutan itu kita gunakan untuk konsumsi kegiatan,” kata Andi.

Andi mengaku, sangat terbantu dengan biaya yang didapat dari pemerintah daerah atas besarnya uang yang diterima setiap bulan.

Biasanya, uang itu dipakai untuk kepentingan kegiatan warga. Misalkan kegiatan kerja bakti, sampai kegiatan bulanan warga.

“Honor itu kan buat buat pribadi, tapi digunakan untuk kepentingan konsumsi setiap kegiatan yang berjalan,” imbuhnya.

Andy sangat menyayangkan jika benar ada honor RT/RW akan dihapus karena anggaran defisit.

Sebagai aparatur lingkungan, dia selalu berhadapan dengan sejumlah masalah di masyarakat.

“Selama ini yang berha-

dapan langsung dengan masyarakat ya RT dan RW, seharusnya mereka menghargai jerih payah kami semua,” ujarnya.

Sejauh ini, Andi selalu menerima honor setiap bulan sebesar Rp 1,2 juta per bulan.

Sedangkan, untuk RW diberikan honor Rp 1,5 juta per bulan.

Setiap pencairan anggaran diberikan secara transfer langsung ke Ketua RT maupun RW. Perlu diketahui, jumlah RT di Kota Bekasi sebanyak 6.724 RT, sedangkan untuk jumlah RW sebanyak 1.333 RW. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman mengatakan, wacana penghapusan honor RT dan RW masih dalam tahap pembahasan.

“Kita masih wacana, masih dalam pembahasan. Tahun ini masih ada dibayarkan

kok tiap bulan, walaupun memang ada keterlambatan,” paparnya.

Sopandi mengaku, adanya wacana penghapusan itu karena untuk penyesuaian anggaran.

Sehingga, kalau nanti pembahasannya keuangan daerah mencukupi, maka honor tersebut masih bisa diberikan pada tahun anggaran 2020.

“Sifatnya hanya menyesuaikan keuangan saja, pembahasan evaluasi sampai sekarang masih berjalan,” katanya.

Untuk belanja anggaran perubahan tahun 2019, Sopandi mengaku, honor RT dan RW masih diberikan.

Saat ini total APBD perubahan mencapai Rp 7 triliun.

“Jadi kami masih berikan anggaran sampai akhir tahun,” katanya.

Jumlah RT di Kota Bekasi sebanyak 6.724 RT, sedangkan untuk jumlah RW sebanyak 1.333 RW. (bbs/mhs)

Bayi Tergeletak .... dari halaman 4 Bayi pertama kali ditemukan oleh Lidia, ketika hendak mempersiapkan dagangannya. Dia lalu mendengar dengan keras tan-

gisan bayi. Sehingga bergegas mengecek kardus dan ditemukan sesosok bayi perempuan berusia 22 hari.

Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari men-

Tanpa Honor .... dari halaman 4 “Jadi kalaUu begitu caranya walikota tinggal buat perwal terkait juknis pemanfaatan insentif tersebut, mau insentif atau dana operasional tapi kita sepakat besarannya tidak kurang dari tahun lalu yang sudah dianggarkan,” tegas dia.

Sebelum dihentikan pada Juni lalu, pengurus RW menerima insentif setiap bulan sebesar Rp 1.750.000, sedangkan pengurus RT menerima Rp 1.250.000.

Kota Bekasi memiliki 12 Kecamatan terdiri dari 56 kelurahan. Jumlah RT sebanyak 7086, RW sebanyak 1013. Ketua Forum RW Kecamatan Bantargebang, Kiman Sumarwan bersyukur dana insentif akan diberikan lagi tahun depan dengan nominal sama seperti tahun ini.

Ia mengakui bahwa dana insentif tersebut untuk biaya operasional seperti foto-

copy surat pengantar hingga berbagai kegiatan di lingkungan.

“Ketika disetop kegiatankegiatan di lingkungan seperti kerja bakti jadi menurun,” ujar Kiman.

Upah bulanan atau honor yang diterima aparatur RT dan RW di Kota Bekasi terancam dihapus dari perencanaan anggaran belanja pegawai tahun depan. Sudah beberapa bulan ini, para RT dan RW di Kota Bekasi sudah tidak menerima honor dari Pemerintah Kota Bekasi.

“Sudah enggak terima dari sekitar empat bulanan, makanya kita bertanyatanya ini ada apa. Padahal kita sudah tanda tangan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ),” ujar Imam Ketua RT 02 RW 02, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, kepada Warta Kota, Senin (2/9/2019).

Imam menuturkan, jika benar honor RT RW sudah

“Kalau seperti ini bisa pada enggak mau jadi RT/ RW,” ucap dia.

Penyataan keberatan juga diutarakan oleh Andi, Ketua RT 01 RW 11, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Ia berharap honor RT/ RW jangan sampai dihapuskan. Semua keperluan kesekretarian dan kegiatan lingkungan tidak bisa tercukupi jika hanya mengandalkan iuran warga.

“Engga bisa kita tarik terlalu besar iuran warganya.

Kalau ada kegiatan baru

Harian Umum

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

Tanpa Honor Kinerja Loyo n DPRD Pertahankan Upah RT/RW Masuk APBD 2020 KOTA BEKASI- Honor RT/RW di Kota Bekasi kembali dianggarkan pada tahun 2020. Adapun honor RT/ RW di Kota Bekasi sempat dihentikan selama tujuh bulan di tahun 2019 ini.

Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putro, mengatakan penyetopan honor RT RW berdampak buruk pada kinerja mereka di lingkungan.

Maka dari itu DPRD Kota Bekasi minta Pemerintah Kota Bekasi menganggarkan kembali honor kemasyarakatan pada APBD 2020. “Intensif disetop karena anggaran terbatas, kita lihat aspirasi dan kondisi di lingkungan tidak bagus kalau sampai

intensif itu tidak ada,” ujar Choiruman, Kamis (28/11).

Choiruman menjelaskan honor RT/RW tahun 2019 hanya diberikan sampai lima bulan. Penyetopan itu berdampak pada pelayanan publik ditingkat RT/RW. “Diharapkan dengan diberikan kembali haknya dapat bisa dimanfaatkan dengan baik.

Untuk operasional dan pelayanan, bukan untuk pribadi,” ucap dia.

Dirinya juga meminta adanya honor RT/RW, pengurus tidak lagi diperkenankan meminta bantuan kepada masyarakat yang hendak mengurus administrasi kependudukan. n Ke Hal... 3

HARGA Rp3.000

A J R E K M A J 24

4

ISTIMEWA

Bayi Tergeletak di Kardus Depan Sekolah KOTA BEKASI- Bayi perempuan ditemukan warga di dalam kardus depan sekolah Mahanaim, Jalan Bambu Kuning Selatan, Sepanjangjaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Kamis (29/11) pukul 06.30 WIB. n Ke Hal... 3

ILUSTRASI

ADVERTORIAL

Kembangkan Pertanian Lebih Maju Menuju Petani Sejahtera Puluhan KTNA Bekasi Dilantik dan 30 Stand Ramaikan HKP ke-47 CIKARANG UTARA - Pemukulan Lesung yang dilakukan secara serempak oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju diikuti Unsur Muspida dan tamu undangan lainnya menjadi pertanda dibukanya Helaran Hari Krida Pertanian (HKP) ke-47 Tingkat Kabupaten Bekasi, Kamis (28/11).

Kegiatan yang diadakan di Lapangan Sepak Bola Perum Grand Cikarang City (GCC) Cikarang Utara ini, juga turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Unsur Muspida dan Forkopimda Kabupaten Bekasi, serta Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Sek-

retaris Daerah Uju mewakili Bupati Bekasi mengatakan, pada peringatan hari Krida kali ini diharapkan masyarakat pertanian dapat lebih termotivasi untuk selalu dapat menelaah, upaya apa yang telah dilakukan dan bagaimana pencapaiannya dalam melaksanakan Dharma Bhaktinya.

“Kita harus melihat apa yang menjadi kelemahan dan kekurangannya supaya kedepannya kita bisa merumuskan langkah strategis untuk mengatasi itu. Sehingga nantinya sektor pertanian semakin tangguh dan maju sebagai penggerak perekonomian rakyat,” ucap Uju. Dengan mengusung tema “Dengan Semangat Hari Krida Pertanian ke-47, Kita Sejahterakan Petani Menuju Bekasi Baru Bekasi Bersih” Pemerin-

tah Kabupaten Bekasi mengucapkan rasa terimakasihnya kepada para Petani, Pekebun, Peternak, dan Nelayan.

“Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggitingginya atas kerja kerasnya selama ini dalam upaya mewujudkan Bekasi Bersinar,” jelas Uju. Uju mengimbau melalui Hari Krida Pertanian ke-47 ini hendaknya dapat dijadikan semangat dan motivasi untuk mengembangkan pertanian yang lebih maju menuju kesejahteraan petani dan kesejahteraan rakyat.

“Kita sebagai pelaku di sektor pertanian, tidak boleh cepat berpuas diri. Banyak tantangan kedepan yang harus disikapi untuk ketahanan pangan. Salah satunya ya ini, musim yang

tidak menentu saat ini. Namun dengan kondisi seperti ini, saya atas nama pemerintah tentunya akan selalu memperhatikan dan mendukung kebutuhan petani dan nelayan di Kabupaten Bekasi,” tutupnya.

Pada peringatan hari Krida kali ini juga, sebanyak 90 orang Kelompok KTNA Kabupaten Bekasi Periode 2019-2024 dilantik secara langsung oleh Ketua KTNA Jawa Barat, H.Otong Wiranta.

Tidak hanya itu, sebanyak 30 stand yang berasal dari Kecamatan dan Dinas Lingkup Pertanian ikut memeriahkan kegiatan ini. Stand-stand tersebut menampilkan produk-produk unggulan yang berupa hasil pertanian seperti sayur mayur hingga umbi-umbian. Ada pula tanaman hias dan ikan hias.

Kegiatan Krida Pertanian ke 74 ini akan berlangsung hingga Sabtu, tanggal 30 November mendatang. (adv/har/hyt)