Semangat Baru Bekasi
SENIN, 29 APRIL 2019
HARGA Rp3.000
DPMPTSP Dilaporkan ke Pusat Terkait Izin Zona Kuning Marak di Kabupaten Bekasi
C I K A R A N G P U S AT Persoalan keluarnya izin mendirikan bangunan industri di zona kuning membuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi menuai kecaman. Namun, pejabat
teras di OPD tersebut ogah menaggapi terkait perizinan yang menjadi polemik tersebut. Jaringan Masyarakat Pro Demokrasi (JMPD) bakal melaporkan PT CGS dan DPMPTSP ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Pena-
taan Ruang (PUPR). Ketua JMPD Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkifli menilai kongkalingkong pemda dengan perusahaan harus segera ditindak agar tidak merugikan masyarakat. “Kalau begini yang kasihan warga. Tentu akan segera
kami laporkan dengan keluarnya izin perusahaan di zona kuning oleh DPMPTSP Kabupaten Bekasi,” tegas dia kepada Cikarang Ekspres. Dia menegaskan jika kepala dinas dan bawahannya yang terkait keluarnya izin perusahaan di zona kuning
ISTIMEWA
kalau diusut banyak perusahaan yang izinnya tak sesuai dengan peruntukannya, makanya harus ada efek jera agar dugaan izin ilegal PT CGS ini diusut tuntas,” tegasnya. Zuli menambahkan kepala DPMPTSP harus mempertanggungjawab Ke Hal...2
Semua Sepakat Hasil KPU Final
PELANGGARAN Sertijab RW GSP 1 Dibubarkan Paksa SETU – Indikasi penunjukan langsung Ketua RW 10 di Griya Setu Permai (GSP) 1 oleh Kepala Desa Cileduk, Kecamatan Setu, Iing Solihin berbuntut panjang. Jumat (26/4) kemarin, serah terima jabatan (sertijab) pimpinan tingkat RW akhirnya dibubar paksa oleh warga setempat. Mereka menolak adanya sertijab tanpa adanya proses musyawarah mufakat . Pantauan di lapangan, penyerahan pengurus RW Adlis ke Iman Purnama dihentikan secara paksa oleh massa. Kekecewaan mereka lantaran pimpiannya Adlis dipecat secara sepihak. “Ini kan belum pernah ada kesepakatan dengan warga untuk penunjukan Ketua RW,” kata salah seorang massa. Ke Hal...2
harus ditindak tegas. Sebab, aturan keluarnya izin tersebut merupakan salah satu contoh dari sebagian besar izin perusahaan yang bermasalah di Kabupaten Bekasi. “Kasus PT CGS ini merupakan contoh kecil saja,
ISTIMEWA
Coca-Cola Bersihkan Pantai Bali CIKARANG UTARA - Seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan gaya hidup yang semakin modern, tiap tahun volume sampah di Indonesia terus meningkat dan cepat hingga mencapai jutaan ton. Nah, guna mendukung upaya pemerintah itu diperlukan peran serta pihak swasta. Satu di antaranya, Coca-Cola Amatil Indonesia
(CCAI) bersama Dynapack Asia melakukan bersih-bersih lingkungan di pantai Bali lewat program Bali Beach Clean Up (BBCU). Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability CCAI, Lucia Karina mengatakan program BBCU merupakan agenda tahunan yang digelar pada akhir Juli 2019 mendatang. Di mana, Amatil Indonesia mengadakan penggalangan
dana melalui Fundraising Golf Tournament 2019 bersama lebih dari 60 perusahaan di Jakarta. “Menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu pilar keberlanjutan perusahaan kami. Jadi sejak Coca-Cola Amatil memasuki pasar Indonesia pada tahun 1992, berbagai kegiatan terkait lingkungan telah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia Ke Hal...2
C I K A R A N G U TA R A Hampir dua pekan terakhir masyarakat sama-sama merayakan pesta demokrasi baik Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Legislatif (Pileg). Hingga sampai saat ini belum kunjung usai dalam penghitungan rekapitulasi perolehan suara. Guru Besar Profesor Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, Ph.D menilai Pemilihan Umum serentak ini sangat memakan tenaga dan waktu yang panjang. Ia pun meminta kepada elit politik serta masyarakat untuk sama-sama tetap menjaga perbedaan pendapat. Karena menurutnya, masyarakat bisa menilai bahwa demokrasi kali ini sudah berada di tahapan yang cukup dewasa. “Semua harus sama-sama bisa menghargai suara rakyat untuk menentukan pilihannya kemarin, dan jangan sampai dengan adanya hasil yang kini sifatnya menjadi hasil sementara,
maka timbulah kegaduhan di kalangan masyarat,” katanya kepada Cikarang Ekspres usai menghadiri sidang senat di Gedung Graha Pariwisata Kabupaten Bekasi, yang belum lama ini. Rhenald juga meminta kepada masyarakat hargai perbedaan dan sabar dalam menerima hasil yang sesungguhnya. “Karena untuk saat ini masih berada di tahapan penghitungan PKK tingkat kecamatan,” tegasnya. Disinggung dengan adanya hasil Quick Count, ia mempercayai hasil perhitungan yang dilakukan oleh lembaga survei. “Kenapa saya percaya,? Karena Sains itu yang kita ajari untuk S3, cara pengambilan samplingnya bagaimana, prediksinya bagaimana, dan itulah salah satu alat kontrol, dan tetapi dunia akademisi tidak mau adanya kegaduhan Ke Hal...2
ADVERTORIAL Dari Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2019 di Kabupaten Bekasi
GERAKAN SADAR BENCANA, SIAP SIAGA DIMULAI DARI DIRI DAN KELUARGA CIKARANG PUSAT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2019, Jumat (26/4) kemarin. Berpusat di Halaman Kantor BPBD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, kegiatan ini diikuti seluruh unsur pemerintah, sekolah, dunia usaha dan relawan bencana alam seKabupaten Bekasi. Acara dibuka dengan simulasi evakuasi dari berbagai bencana alam. Seperti gempa bumi, kebakaran dan banjir. Simulasi evakuasi ini meliputi penyelamatan hingga pertolongan pertama oleh tim kesehatan. Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan, HKBN dilatarbelakangi 12 tahun ditetap-
kannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana yang jatuh pada tanggal 26 April 2019. “Undang-undang ini telah melahirkan berbagai kebijakan dan program pemerintah yang mendukung kegiatan kesiapsiagaan. Khususnya terhadap bencana yang merupakan perangkat hukum pertama yang merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif,” ucapnya. Dengan mengusung tema : Siap Siaga Dimulai dari Diri, Keluarga dan Komunitas ini, Eka meminta peserta yang hadir bekerjasama dalam menanggulangi bencana. “Penanganan bencana urusan semua pihak. Oleh sebab itu perlu dilakukan berbagi peran dan tanggungjawab atau shares
responsibility peningkatan kesiapsiagaan dalam semua tingkatan. Baik itu anak remaja dan dewasa,” katanya. E ka mengatakan, tujuan HKBN untuk menambah pemahaman dan kesadaran masyarakat. Khususnya terhadap karakteristik bencana dan risiko bencana. Serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman yang ada di sekitarnya. “Saya ingin kegiatan ini juga sebagai kegiatan pelatihan bagi masyarakat secara teratur. Karena kewaspadaan dan kesiapsiagaan belum menjadi budaya,” ucapnya. Eka berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan partisi-
pasi dan membangun budaya gotong royong, kerelawaan serta kedermawaan pemangku kepentingan. “Baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai ke tingkat RT. Juga tingkat kepala keluarga dalam menghadapi ancaman bencana,” katanya. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Bekasi Adeng Hudaya mengungkapkan, peringatan HKBN merupakan tindaklanjut dari surat yang diterima dari kepala BNPB soal imbauan kabupaten/kota untuk melaksanakan simulasi evakuasi bencana secara serentak. Kata Adeng, berdasarkan hasil penelitian dan survei di Jepang,
korban bencana yang dapat selamat dalam durasi golden times disebabkan oleh kesiapsiagaan diri sendiri sebesar 35 persen. Kemudian dukungan anggota keluarga 31,9 persen, dukungan teman/tetangga sebesar 28,1 persen, dukungan orang sekitarnya 2,6 persen, dukungan tim SAR 1,7 persen dan lain-lain 0,9 persen. “Sangatlah jelas bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut. Maka individu dan masyarakat merupakan kunci utama yang perlu terus ditingkatkan. Melihat kondisi tersebut, maka perlu ada gerakan merubah budaya dan paradigma sadar bencana. Perlu dilakukan pelatihan kesiapsiagaan secara teratur dan berkelanjutan,” kata Adeng kepada Cikarang Ekspres. Adeng berharap kegiatan ini
dapat dilaksanakan melalui komitmen bersama. Yaitu siap untuk selamat. Untuk mengurangi dampak risiko bencana di Kabupaten Bekasi, kata dia, piohaknya sudah menyiaipkan berbagai strategi. “Kita telah melakukan program pembentukan desa tanggap bencana pada 12 desa yang memiliki potensi bencana. Baik bencana banjir maupun kekeringan. Kita juga telah melakukan peningkatan kapasitas relawan yang terjalin dalam 20 forum kewaspadaan diri masyarakat yang anggotanya berjumlahnya 300 orang,” tuturnya. “Dengan adanya koordinasi dari semua pihak, maka risiko dari bencana yang terjadi di Kabupaten Bekasi dapat diminimalisir,” tandas Adeng. (adv/har/hyt)
Foto : Haripan Nahampun /CIKARANG EKSPRES