KAMIS, 29 AGUSTUS 2019
Semangat Baru Bekasi
HARGA Rp3.000
PEMERINTAHAN Bidik Kabupaten Kota Sehat 2019 CIKARANG BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memutuskan untuk mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dengan output berupa penghargaan Anugerah Swasti Saba di 2019. Ketua Forum Masyarakat Kabupaten Bekasi Sehat (FMKBS), Kholilah Eka Supria Atmaja menuturkan proses verifikasi kabupaten/kota Swasti Saba Padapa yang digulirkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dilakukan. “Jadi dua dari sembilan tatanan Swasti Saba Padapa yang kami ikuti adalah tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri dan tatanan kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum,” ungkap dia pada tim penilai dari Kemendagri dan Pemprov Jabar di Aula RS. Karya Medika 1, Cikarang Barat, kemarin (28/8). Ke Hal.. 2
OTOMOTIF
Jalan Rusak di Manamana, PUPR Kemana?
Astra Daihatsu Narogong Ajak Penyandang Thalasemia Berlibur
Target Bupati Bekasi Eka Supria Bisa Melenceng
BEKASI - Raut wajah gembira terpancar dari para ratusan anak-anak penyandang Thalassaemia. Betapa tidak, PT Astra International Tbk - Daihatsu Narogong kali ini mengajak mereka berlibur ke Ocean Dream Samudera Ancol Selasa kemarin (27/8). Ke Hal.. 2
CIKARANG PUSAT - Infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Bekasi banyak rusak. Tak hanya ke Kabupaten Bekasi, tapi juga akses
ke Kabupaten Karawang dan Bogor. Target Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja bahwa akan mulus hampir dipastikan bakal melenceng. Sebab, sejauh ini belum terlihat tanda-tanda realisasi di lapangan. Semisal, kerusakan jalan jembatan Cipamingkis di Jalan Raya Cibarusah. Bah-
kan, jalan jembatan yang menghubungkan tiga kabupaten Jabar itu sudah rusak enam bulan lebih. Jalan jembatan dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan. Padahal, orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu telah memerintahkan untuk melakukan percepatan Jembatan Cipamingkis yang ambruk. Namun hingga
saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat belum juga menggarapnya secara maksimal. Selain itu, Jalan Raya Kali Cibitung Bekasi Laut (CBL) yang menghubungkan Babelan dan Cikarang dipinggir sungai CBL juga rusak selama 3 bulan lebih. Jalan itu menjadi salah satu jalan
alternatif warga yang ingin menuju ke Cikarang ataupun Babelan. Setidaknya ada dua titik di jalan itu yang mengalami longsor, selain itu kondisi jalan juga bergelombang dan mengalami rusak parah, dikhawatirkan rusaknya jalan dapat berimbas pada kecelakaan. Ke Hal.. 2
ADVERTORIAL
Kompak Bangun Desa dan Kontribusi Masyarakat Bupati Eka Kukuhkan Forum BPD se-Bekasi
C I K A R A N G P U S AT Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja melantik anggota Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bekasi Periode 2019-2025. Berpusat di Gedung
Wibawa Mukti Cikarang Pusat, kemarin (28/8), orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu mengucapkan selamat kepada Karno sebagai Ketua BPD Bekasi baru menggantikan Zuli Zulkifli. Eka juga meminta kepada para anggota BPD Kabupaten Bekasi agar selalu kompak dengan kepala desa (kades) dalam membangun desa sekaligus berkontribusi ke masyarakat. Karena menurutnya, pembangunan di desa akan berjalan baik dan maju jika
pemerintah desa dan BPD selalu kompak. Sebab, jika kedua lembaga pemerintahan desa ini berbenturan, maka akan berimbas terhambatnya roda pembangunan dalam desa. “BPD dan kades harus menjadi satu kesatuan dalam membangun desanya masing-masing. Jangan jalan sendiri-sendiri, karena akan berimbas pada pembangunan desa,” tegas Eka Sebagai unsur pemerintahan desa, sambung dia,
BPD adalah mitra kerja kepala desa dalam menyukseskan program pembangunan di desa. Sehingga keduanya harus bisa membangun komunikasi yang harmonis dan bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. “Sebagai mitra pemerintah desa, BPD juga merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa, sehingga wajib menjalin kerja sama yang
baik dengan kepala desa dalam membangun desanya,” ujarnya Eka berharap untuk kedepannya melalui pembinaan atau pelatihan, dirinya akan memposisikan BPD dan kades untuk menjadi satu kesatuan utuh. Sehingga dengan demikian terbangun komunikasi antara BPD dan kades yang nantinya kompak yang akan terbentuk sebuah pedoman dan regulasi dalam membangun desa. “Dengan demikian antara
BPD, Kepala Desa mempunyai tangungjawab masingmasing dalam menjalankan roda pemerintahan disetiap desa. Jadi diharapkan BPD membuat regulasi agar nantinya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. Disinggung dana desa (DD) dan ADD, Eka menambahkan BPD harus dapat mengawasi penggunaan dana desa yang dikelola kades. “Pada prinsipnya kita berharap BPD dan kades kompak dalam berbagai hal seperti penyusunan peren-
canaan pembangunan desa yang bertujuan untuk kemakmuran desa setempat,” imbuh dia. Eka kembali mengatakan BPD j u g a h a r u s s a m a sama bisa dalam menerima aspirasi masyarakat. Hal itu untuk membatu masyarakat jika memang a d a k e l u a ha n at au p u n masukan untuk pemerintah desa sehingga pemerintahaan desa bisa berjalan maksimal untuk merangkul masyarakat setempat. (adv/ugi/hyt)
foto: PEMKAB BEKASI