Cikarang Ekspres, 28 Maret 2019

Semangat Baru Bekasi

KAMIS, 28 MARET 2019

HARGA Rp3.000

Telusuri Aliran Suap Meikarta Wakil Rakyat Diduga Terima Aliran Suap Meikarta

Pejabat Pemkab Takut Lapor Harta Kekayaan CIKARANG PUSAT – Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk eselon II dan III, hingga saat ini belum juga menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN). Apalagi, LHKPN menjadi kewajiban yang harus dilaporkan setiap tahunnya, oleh aparatur sipil negara (ASN) selaku penyelenggara negara, yang dibatasi paling lambat pada 31 Maret 2019.

Belum menyerahkannya LHKPN para Pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, diduga karena belum terbukanya harta kekayaannya dan mengikuti langkah Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja yang juga belum melaporkan LHKPN. Padahal intruksi menyerahkan LHKPN sudah ada sejak bulan lalu.

“Intinya siapa saja penyelenggara negara melihat pada kepatuhan dalam pelaporan LHKPN, karena ini sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang Undang,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju usai mengikuti Bimtek LHKPN oleh KPK di Gedung Wibawa Mukti, kemarin (27/3).

Ke Hal...2

NAMA

JABATAN

PARTAI

Sunandar Ejen Zaenal Kardin Yoyoh Masruroh Marico Sarim Saepudin Jejen Sayuti Soleman Tata Saputra Abdul rosid Aep saepul rohman Suriyat Yudhi darmansyah Mustakim Daris Haryanto H. Anden Jalika Mirukyati Danto Taih Minarno

Ketua DPRD Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Wakil Ketua DPRD Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Wakil Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Mantan Anggota

Golkar Golkar Golkar Golkar Golkar Golkar PDI-P PDI-P PDI-P PDI-P PDI-P PDI-P PDI-P Demokrat Gerindra Gerindra Gerindra Gerindra Gerindra Gerindra Demokrat/Nasdem

GRAFIS JAWAPOS

Pekan Depan Puluhan Dewan Bakal Disidang BANDUNG – Kasus dugaan suap perijinan mega proyek Meikarta yang menyeret Bupati Nonaktif Neneng Hasanah Yasin terus bergulir. Rencananya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menghadirkan saksi dari DPRD Kabupaten Bekasi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Bandung pada Senin (1/4) depan.

Tak tanggung-tanggung, jaksa yang bertugas di lembaga antirasuah itu berencana memboyong 20 anggota dewan sekaligus (lihat grafis,red) “ Ya Senin depan kita menghadirkan saksi dari DPRD Kabupaten Bekasi.

Kita jadwalkan hampir 20 orang,” ujar Jaksa KPK I Wayan Riana usai persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, kemarin (27/3).

Para anggota dewan itu nantinya akan ditanya soal dugaan aliran uang terkait proyek Meikarta yang digunakan Ke Hal...2

ADVERTORIAL

Sosialisasikan Pelaporan LHKPN, Pemkab Bekasi Gandeng KPK Sudah Menjadi Kewajiban Sebagai Penyelenggara Negara GUNA memberikan pemahaman serta mempercepat proses pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar Bimbin-

gan Teknis (Bimtek) Pengisian/ penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Tahun 2018, kemarin (27/3) di Gedung Wibawa Mukti, Deltamas, Cikarang Pusat.

Bimtek tersebut diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (PD) serta perwakilan ASN di lingkungan Kabupaten Bekasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju

mengatakan, tujuan Bimtek pengenalan aplikasi e-LHKPN yang dilakukan hari ini dimaksudkan agar para pejabat wajib melaporkan LHKPN kepada KPK RI dengan menggunakan aplikasi e-LHKPN sebagai tempat laporan.

Pentingnya Bimtek ini, kata Uju sebagai tanggungjawab bagi ASN yang

memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK. Lanjut Uju, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyampaikan LHKPN adalah merupakan kewajiban kita semua selaku penyelenggara negara, serta sesuai dengan amanat yang diatur dalam p eraturan perundang-undangan

FOTO-FOTO: HUMAS PEMKAB BEKASI

JELASKAN: Sekda Kabupaten Bekasi, Uju, menjelaskan pentingnya pelaporan LHKPN kepada para kepala OPD yang menghadiri Bimtek di Gedung Wibawa Mukti, Deltamas, Cikarang Pusat, kemarin (27/3).

kpk Nomor 7 tahun 2016 bahwa laporan harus disampaikan setiap tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir, yakni 31 Maret 2019.

“Berdasarkan data yang kami terima masih ada bapak/ibu yang ada dilingkungan kab.

Bekasi yang belum mengisi/ menyampaikan LHKPN. Untuk itu, dimohon untuk segera mengentri atau memposting LHKPN,” tegas Uju.

“jadi saya minta seluruh yang hadir dalam bimtek ini agar dapat memahami dengan baik lewat aplikasi e-LHKPN ini, dan juga kepada tim dari kpk memberikan arahan bimtek kepada kami, agar apa yg kami sampaikan dalam bentuk LHKPN ini tidak terjadi kesalahan sehingga bisa langsung di verifikasi, tidak ada masalah dan bisa langsung diumumkan didalam lembaga negara,” tandasnya. (adv/fan)

DESA KITA

KAMIS, 28 MARET 2019

2

Djuanda Management Competition Bergulir C I K A R A N G P U S AT – G e l a r a n D j u a n d a Management Competition memasuki edisi ketiga.

Kompetisi yang digulirkan Keluarga Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi tahun ini bertemakan “Optimalisasi Pergerakan Pemuda dalam membangun Negeri”.

Ketua Panitia Kegiatan, Luthfia menjelaskan, tujuan diadakannya acara tersebut untuk memberikan wawasan mahasiswa, tentang pergerakan pemuda indonesia. Rangkaian acaranya yaitu talkshow dengan moderator Saeful Anwar dan Budiyanto sebagai pemateri. “Kegiatan ini sangat posititf untuk menambah pengetahuan mahasiswa,” kata dia kepada wartawan.

Ia mengatakan, beberapa mahasiswa pun turut andil, Universitas Gajah Madha (Jawa Tengah), Universitas Jambi, Universitas Siliwangi,Universitas Teuku Umar, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Serang Raya, Universitas Halu Oleo, IAIN Surakarta, Universitas Djuanda Bogor.

Tak hanya itu, di sini juga digelar kegiatan Pasar Rakyat yang digelar di Pasar Rakyat yang terletak di lobby bawah Gedung D, Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor. Apalagi, agar para peserta kegiatan merasakan rilex, juga digelar Fieldtrip.

“Fieldtrip ini dilaksanakan tidak lain bertujuan untuk memberikan penyegaran terhadap perserta yang telah melaksanakan kegiatan Manajemen Competition,” jelasnya.

Dikegiatan ini, para peserta akan mengunjungi beberapa tempat seperti Istana Presiden Bogor, Museum (di wilayah Bogor), Gunung Mas Puncak Bogor. (uzi/hyt)

FUAD FAUZI/CIKARANG EKSPRES

BERI CENDRAMATA : Pemateri Budiyanto menerima cendramata dari panitia Djuanda Management Competition.

Aksi Heroik Pelajar Ringkus Penjahat TA M B U N S E L ATA N – D u a p e l a j a r d i Kecamatan Tambun Selatan yang melakukan a k s i h e ro i k , m e na ng k ap p e l a ku ke ja hat a n penjambretan mendapatkan penghargaan dari pihak Kepolisian Sektor Tambun, pada kemarin ( 2 7 / 3 ) , d i H a l a m a n M a p o l s e k Ta m b u n , Kecamatan Tambun Selatan. “ P o l s e k Ta m b u n m e m b e r i p e n g h a r g a a n kepada dua pelajar yang berhasil menggagalkan u p aya p e n ja mb re t a n p a d a 2 0 Ma re t 2 0 1 9 .

Mereka adalah Elisabet Sirait (15) siswi SMPN 12 Tambun Selatan dan Nur Ghania Dayana (12) asal SDN Mekar Sari 04,” kata Kapolsek Tambun, Kompol Rahmat Sujatmiko kepada wartawan.

Dikatakan Rahmat, penyerahan penghargaan dihadiri orang tua siswa dan pihak sekolah.

Menur ut dia, penghargaan yang diber ikan sebagai bentuk apresiasi pihak Kepolisian, kepada para p elajar yang b erani melawan kejahatan.

“Kami sebagai Kapolsek mengucapkan terima kasih kepada dua siswa yang mana dengan keberaniannya telah membuktikan menangkap pelaku kejahatan di wilayah Desa Mekarsari beberapa hari yang lalu,” ucap dia.

D i j e l a s k a n d i a, s e b e l u m n y a p a ra p e l a ku tersebut merampas telepon genggam korban, y a n g s e d a n g m e n g e n d a r a i m o t o r, b e g i t u dirampas pelaku, korban menguber motor pelaku dan menabrakan diri. Sehingga pelaku tersebut terjatuh dari motornya.

“Lalu korban teriak minta tolong, sehingga warga turut membantu mengamankan pelaku dan menghubungi Polsek Tambun,” paparnya.

Sementara itu, Bidang Kesiswaan SDN Mekarsari 04, Suparjo mengaku, berterima kasih atas penghargaan yang telah diberikan oleh pihak kepolisian. “Kami merasa bangga atas diberikannya penghargaan terhadap siswa kami, ini sebagai acuan sekolah maupun para siswa untuk selalu berprestasi,” tutup dia. (har/jio)

Jalan Situ Cipalahlar-Bihbul Rusak Parah

AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES.

RUSAK PARAH : Jalan Situ Cipalahlar-Bihbul yang terletak di Desa Wibawa Mulya, Kecamatan Cibarusah yang sering dilewati kendaraan rusak parah tanpa perhatian pemerintah.

CIBARUSAH - Jalan Situ Cipalahlar-Bihbul yang terletak di Desa Wibawa Mulya, Kecamatan Cibarusah menuju batas Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, rusak parah. Padahal jalan tersebut merupakan jalan alternatif menuju ke jalan utama yakni

jalan provinsi.

Tokoh Masyarakat Desa Wibawamulya Suwanta menegaskan, dirinya sangat mengenal jalan Situ Cipalahlar-Bihbul. Di mana, Situ yang alami dan dapat mengairi sawah seluas 500 hektare. Jika dijadikan obyek

wisata air, harus dibenahi sarana dan prasarananya termasuk jalannya, yang saat ini rusak parah.

“Saya sangat prihatin, jalan Situ Cipalahlar-Bihbul ini tidak diperhatikan, padahal kendaraan bermotor baik roda dua dan empat, selalu

menggunakan jalan ini agar bisa menikmati keindahan Situ,” ucap dia.

Sementara itu, BPD Wibawa Mulya Badriawan mengatakan, pihaknya bersama pemdes setempat akan ter us mendorong jalan Situ Cipalahlar-Bihbul

bisa segera diperbaiki agar obyek wisata bisa dinikmati semua orang. “Saya yakin jika semua fokus untuk mengembangkan situ jadi obyek wisata pasti sarana dan prasarana pun akan diperhatikan,”pungkasnya. (ags/hyt)

Desa Ridomanah Tingkatkan SDM Aparaturnya

AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES.

ARAHAN : Kades Ridomanah Oden saat memberikan arahan kepada aparaturnya untuk selalu tertib administrasi sesuai tupoksi.

Uju mengatakan, LHKPN wajib dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana PP 53 tahun 2010. Apalagi, jika tidak dilaksanakan oleh para ASN, akan ada sanksi yang diberikan. Sehingga, dirinya langsung menginstruksikan kepada jajaranya, untuk melakukan LHKPN. “Ini tidak dilaksanakan pastinya akan berdosa, apalagi dilaksanakan jadi kembali lagi kepada penyelenggara negaranya.

Paling lambat penyerahan LHKPN tanggal 31 maret 2 0 1 9 , d a n Pe m e r i n t a h Kabupaten Bekasi sendiri sudah mengedarkan surat

himbauan untuk segera menyerahkan LHKPN,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesiplinan Pegawaian BKPPD, Shobirin mengatakan, bimbingan teknis (Bimtek) pengisian E-LHKPN di tujukan kepada seluruh ASN Pemkab Bekasi. Sebagai penyelenggara negara diberikan pemahaman dan harus mematuhi himbauan dari KPK terhadap LHKPN. Dikatakan dia, LHKPN berdasarkan data yang masuk dan terverifikasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Bekasi, data masuk melalui

pemerintahan agar paham tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi).

“Saya yakin jika aparatur desa, RT/RW terus berkembang dan memahami tupoksinya, pasti masyarakat akan semakin terlayani dengan baik,” kata dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin.

Ketua BPD Ridomanah Yasin menegaskan, memang aparatur desa Ridomanah masih baru, tapi semangat untuk belajar agar bisa sangat penting. Apalagi Kadesnya siap untuk melakukan pembinaan.

“Saya dukung dan siap membantu agar aparatur desa ditingkatkan pengetahuan tentang pemerintahan desa,” pungkasnya. (ags/hyt)

Telusuri Aliran ...

Pejabat Pemkab ... dari halaman 1

CIBARUSAH - Pemerintah Desa R idomanah ter us melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) para aparaturnya.

Baik aparatur desa maupun pengurus RT/RW dan dusun.

Langkah itu penting dilakukan agar pelayanan terhadap masyarakat semakin baik dan meningkat.

Kepala Desa Ridomanah Oden mengatakan saat melaksanakan tugasnya nanti diharapkan aparatur, RT/RW semakin teliti dalam mengurus administrasi kependudukannya. Menurutnya, mereka perlu pembenahan sehingga harus ada pembinaan tentang tugas masing-masing di

Elektronik LHKPN ada sekitar 37 ASN dari jumlah 295 ASN yang berstatus Eselon II, III, Auditor dan pejabat ULP. “Ini juga menjadi syarat bagi pejabat Eselon IIIA, apabila mengikuti open bidding tidak melengkapi dengan E-LHKPN dengan benar maka tidak akan diloloskan,” tegasnya.

Sh o b i r i n ju ga m e na mb a h ka n , b a hwa saat ini tingkat kepatuhan p e ja b a t d i l i n g ku n g a n Pemerintah Kabupaten Bekasi masih rendah sekali dan berada di urutan paling bawah sekali dari 26 kota/ kabupaten se-Jawa Barat. (ugi/fan/hyt)

dari halaman 1 untuk jalan-jalan ke luar negeri. Para anggota dewan itu memang sebelumnya telah mengembalikan uang ke KPK karena diduga menerima fasilitas bepergian ke Thailand.

“Iya membahas itu (soal jalan-jalan anggota dewan). Kita juga akan menghadirkan satu orang pegawai travel,” kata Wayan.

Menurut dia, KPK pernah menyampaikan adanya pengembalian uang dari para anggota dewan itu yang totalnya mencapai Rp 180 juta. KPK menduga sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi

itu menerima fasilitas wisata bersama keluarganya ke Thailand. Fasilitas itu diduga KPK terkait pembahasan rencana detail tata ruang (RDTR) di DPRD yang masih terkait kepentingan Meikarta.

Wayan juga menambahk a n , ke d e p a n nya a k a n ada tersangka dari anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus suap Meikarta. Anggota legislatif yang terlibat memiliki peran masing-masing dan sudah diperiksa di G e d u ng KPK b eb e rapa waktu lalu.

“Oleh DPRD itu terbukti, nanti kita buktikan-lah.

Baik semuanya yang ter-

kait. Baik Pansus RDTR, baik yang jalan-jalan ke Thailand. Kita belum melihat jumlah (penerima uang, red), namun yang mendapatkan fasilitas juga kita buktikan,” tambah dia.

“Intinya, kita hadirkan di sidang. Banyak sih. Banyak anggota dewan (yang terlibat, red). Namun kita pilih. Mana yang sekitar 20 (anggota dewan, red), mana yang bener-bener mewakili dari mereka (memiliki peran penting, red),” pungkasnya.

Perlu diketahui, dalam persidangan ini total ada lima terdakwa yang diadili yaitu Bupati Bekasi

nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Na h o r, K a d i s P M P T S P Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi.

Mereka didakwa menerima suap dari Lippo Group terkait perizinan proyek Meikarta. Dalam perkara ya n g s a ma, a d a e m p at orang yang sudah divonis t e r b u kt i b e r s a l a h s e b agai pemberi suap yaitu Billy Sindoro, Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen P Sitohang, dan Taryudi. (ugi/jio/hyt)

Harian Umum

KAMIS, 28 MARET 2019

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

BEKASI SELATAN – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memasang target ambisus untuk pendidirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.

Kemarin (27/3) di Bekasi Convention Center, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, sebanyak 500 Pondok Pesantren se-Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama pendirian BLK tahap kedua.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri mengatakan kerjasama ini merupakan implementasi dari program pemberian bantuan pendirian BLK Komunitas Kemenaker yang sudah dimulai sejak 2017 silam.

“Program ini sudah dimulai sejak 2017 dengan mendirikan 50 BLK Komunitas. Dilanjut pedirian BLK Komunitas sebanyak 75 lembaga di 2018, untuk tahun 2019, kita tergetkan 1000 BLK Komunitas bisa berdiri di seluruh Indonesia,” kata Hanif dalam sambutannya.

Dia menambahkan, tahap pertama penandatangan kerja sama progran bantuan pendirian BLK Komunitas tahun 2019 sudah dilakukan pada (20/2) di Jakarta dengan melibatkan 500 titik BLK Komunitas Pesantren.

“Sebagai kelanjutan dari tahap pertama, hari ini kita kembali lakukan penandatanganan kerja sama tahap kedua ke 500 titik penerima BLK Komunitas Pondok Pesantren dari berbagai daerah di IndoneKe Hal... 2 sia,” imbuhnya n MOHAMAD SUYUDHI/METRO BEKASI

MULAI LAGI : Uji coba tahap dua coba pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sumur Batu bakal dilakukan PT. Nusa Wijaya Abadi (NWA).

PLTSa Sumur Batu Kembali Diuji Coba

IDHO MAI SAPUTRA/METRO BEKASI

1

Akhirnya RS Anna Dilaporkan ke MKDKI

PENDIDIKAN Rp 1 T Bangun Seribu BLK

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri memberikan sambutan pada acara penandatangan perjanjian kerjasama pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dengan 500 pondok pesantren di Bekasi Convention Center, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, kemarin (27/3).

HARGA Rp3.000

BEKASI TIMUR - PT. Nusa Wijaya Abadi (NWA) menyatakan kesiapannya untuk kembali melakukan uji coba pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sumur Batu. Pasalnya, saat ini pihaknya telah melakukan perbaikan mesin yang rusak pada saat tahap uji coba kedua, belum lama ini.

Presiden Direktur PT. NWA, Tenno Sujarwanto mengungkapkan, pada tanggal 14 Maret

2019 lalu pihaknya memang tidak mengoperasikan alat PlTSa tersebut. Karena menurut dia, tengah melakukan perbaikan govenor turbin yang mengalami kendala.

“Sengaja tidak kita running karena ada kerusakan dan sudah kami info ke pemda sebelumnya. Mudah-mudahan, pada saatnya nanti sudah normal seperti sebelumnya,” ungkap Tenno melalui sambungan telepon, kemarin (27/3).

Dia menegaskan, kendala yang dialaminya itu baru pertama kali terjadi. Penyebabnya adalah tidak lain karena sering dioperasikan tidak sampai ke batas minimum turbin.

“Turbine itu ada yang namanya overhaul. Ini yang pertama kali rusak. Kenapa bisa rusak, karena sering di nyalakan tidak sampai ke batas minimum turbin maka governor turbinya kena. n Ke Hal... 2

Menilik Rajinnya Menteri Hanif Dhakiri Jadi Caleg Dapil Bekasi-Depok

BEKASI TIMUR - Korban dugaan malpraktik RS. Anna Pekayon akhirnya melaporkan permasalahannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Langkah itu diambil lantaran sejumlah stakeholder yang ada di Kota Bekasi dianggap kurang kooperatif dalam menanggapi keluhannya.

Melalui kuasa hukum Ira, Fitri Handayani, SH, laporan ini sesuai dengan pasal 66 ayat 1 Undangu n d a n g No mor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam aturan tersebut, setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Laporan ini disampaikan melalui Surat Nomor

047/TRA/III/2019 dengan tanggal 25 Maret 2019.

Dalam surat tersebut, pihak Ira menuntut agar MKDKI segera memanggil dan memeriksa dr. Bambang Yudhadi SpB, selaku dokter bedah yang menangani operasi usus buntu Ira dan/ atau pihak Rumah Sakit Anna Bekasi.

“Ira sudah menempuh berbagai cara untuk mendapat b a nt u a n d a n mendapatkan keadilan, setelah pihak rumah sakit Anna menolak bertanggung jawab.

Surat pengaduan dan permintaan bantuan sudah dikirimkan ke Dinas Kesehatan Bekasi, Menteri Kesehatan, Wali Kota Bekasi, Ketua DPRD Kota Bekasi, BPJS Kesehatan dan berbagai pihak,” kaya Fitri, kemarin (27/3).

Dia menambahkan, pihak Rumah Sakit Anna pun dengan berbagai dalih menolak permintaan Ira, n Ke Hal... 2

Banyak Isu Ketenagakerjaan, Kalau Boleh (Nyaleg) Kenapa Ribut Kontesasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 diramaikan enam menteri Kabinet Kerja. Satu di antaranya, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri yang mulai rajin blusukan ke Kota Bekasi yang menjadi daerah pemilihannnya (dapil) selain Kota Depok. Seperti apa kisahnya ?

IDHO MAI SAPUTRA, Bekasi Selatan

MERUJUK undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilu memang tidak mengatur tentang larangan menteri menjadi

caleg. UU Pemilu hanya mewajibkan kepada ASN, TNI, Polri, serta direksi, komisaris sampai karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan lain yang sumber anggaran-

nya dari keuangan negara, termasuk kepala desa untuk mengndurkan diri jika menjadi caleg.

Bagitupun dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018, tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme menteri yang akan menjadi caleg. Pasal 7 aturan terkait mengatur persyaratan bakal caleg tidak mencantumkan ketentuan untuk menteri.

Alhasil, ada enam meteri Kabinet Jokowi-JK yang maju untuk wakil rakyat di Senayan. Mereka adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna

Hamonangan Laoly dari PDI Perjuangan.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dari PKB dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dari PPP. Caleg Dapil Jabar VI kerap kali melakukan kunjungan atau kegiatan kerja di Kota Bekasi. Teranyar kemarin (27/3), Hanif melakukan kegiatan perjanjian kerjasama BLK Komunitas Tahap II Tahun 2019 dengan 500 pesantren di Bekasi Convention Center (BCC), Bekasi Selatan n Ke Hal... 2

ILUSTRASI

Perampok Dana BOS Bisa Jadi Orang Dalam BEKASI UTARA – Polsek Bekasi Utara masih terus mendalami kasus perampokan dana pendidikan yakni Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 111 juta yang raib digondol maling pada Senin (18/3) lalu.

Saat ini pihak kepolisian pun akan memeriksa korban, yakni Kepala SDN 3 Harapan Baru, Rita Yulia.

Penyelidikan itu dilakukan guna adanya dugaan pelaku dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sendiri.

Dugaan tersebut diutarakan Kapolsek Bekasi Utara, Kompol Dedi Nurhadi. Ia mempertanyakan sikap Rita, di mana waktu lalu korban mengikuti rapat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan membawa dana BOS yang baru dicairkan olehnya.

“Ya, kita periksa dari orang dalam (Pihak Sekolah). Kita akan menyelidiki dari keterangan Rita. Lagi bawa uang ratusan juta kok rapat dulu,” beber dia.

Oleh karena itu, hingga

saat ini pihak kepolisian mengaku belum mendapatkan titik terang dalam kasus dana Bos yang dicuri secara misterius.

Makanya, ia masih mendalami beberapa kemungkinan termasuk kemungkinan orang dalam yang bermain.

Pasalnya, kesulitan dalam penangkapan pelaku karena minimnya saksi dan tidak adanya CCTV di tempat kejadian perkara (TKP).

Tentunya, kata Dedi, hal itu menjadikan polisi kekurangan petunjuk.

“Belum ada perkembangan yang siginifikan memang, masih dalam penyelidikan. Kemungkinankemungkinan ada orang dalam, ya kita jajaki dulu.

Ditambah saksi minim sekali,” ujar dia.

Sebelumnya, dari keterangan korban bahwa kejadian bermula dana BOS yang disimpan di dalam tas pada mobilnya. Saat itu Rita menepi ke tukang tambal ban di TKP karenakan ban mobilnya yang mengalami Ke Hal... 2 gembos n

KAMIS, 28 MARET 2019

SAMBUNGAN

2

ILUSTRASI

Bebaskan Bunga BPJS Kesehatan BANTEN - Pengamat ekonomi syariah dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wasilatul Falah Rangkasbitung, Encep Khaerudin mengatakan Pemerintah harus membebaskan bunga yaitu dari denda Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada peserta mandiri yang lambat membayar iuran.

“Kita berharap BPJS Kesehatan tidak memberlakukan

lagi bunga atau denda,” kata Encep Khaerudin saat dihubungi di Lebak, kemarin.

Penerapan bunga yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan dalam segi persepsi pandangan ekonomi syariah tidak diperbolehkan. Sebab, konsep BPJS Kesehatan merupakan sosial dan bersifat tolong menolong.

Masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan

mandiri tidak boleh dikenakan bunga jika mengalami keterlambatan. Kesehatan sangat penting bagi perlindungan masyarakat apabila sakit dan harus menjalani perawatan rumah sakit.

“Kami berharap pemerintah sebagai pelayan masyarakat tentu bisa membebaskan bunga BPJS Kesehatan,” ujarnya menjelaskan.

Menurut dia, pemerintah secara optimal harus meng-

gelar sosialisasi kepada masyarakat yang dimotori Dinas Kesehatan sebagai instansi terkait untuk penyebaran informasi BPJS Kesehatan.

Kegiatan sosialisasi itu diharapkan masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga dapat meningkatkan usia harapan hidup (UHH).

Pelaksanaan BPJS Kesehatan bagian program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) sangat penting untuk perlindungan kesehatan dan pengobatan masyarakat. Apalagi, masyarakat miskin di Kabupaten Lebak banyak yang tidak masuk peserta BPJS Kesehatan PBI dari pemerintah.

“Mereka (warga miskin) terpaksa menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri dengan membayar sendiri, karena itu sangat keberatan jika BPJS Kesehatan mem-

berlakukan bunga akibat keterlambatan pembayaran asuransi,” ucapnya.

Maka diharapkan Pemerintah bisa membebaskan bunga BPJS Kesehatan dan jika mengalami devisit tentu bisa dialokasikan melalui bantuan APBN karena BPJS Kesehatan itu bersifat sosial, ujarnya.

Sementara itu, Cecep (75) warga Sentral Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengaku bahwa dirinya di-

tolak saat berobat ke Klinik dengan alasan menunggak pembayaran BPJS Kesehatan selama tiga bulan sebesar Rp75 ribu untuk isteri dan seorang anak.

“Kita keberatan dengan BPJS mandiri dan kerapkali mengalami keterlambatan pembayaran angsuran.

Kami sangat senang jika tidak dikenakan bunga jika terlambat membayar BPJS itu,” kata Cecep. (ant/hyt)

KPU Perhatikan 48 Ribu Pemilih Disabilitas BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan jumlah pemilih disabilitas di wilayah Jawa Barat pada Pemilu 2019 mencapai 48.836 orang.

“Total jumlah pemilih berkebutuhan khusus atau disabilitas yang ada di Jabar ialah 48.836 orang,” kata Kepala Divisi Sosialisasi dan Hupmas

KPU Jawa Barat, Idham Holik, ketika dihubungi melalui telepon, kemarin (27/3).

Ke-48.836 orang pemilih disabilitas tersebut, kata Idham, sekitar 13.471 orang ialah pemilih dari tuna daksa, 5.487 orang ialah pemilih tuna grahita, 8.978 orang ialah pemilih tuna rungu, 9.126 orang pemilih tuna netra dan 48.836 orang

pemilih disabilitas lainnya.

Menurut dia, KPU Jawa Barat hingga saat ini sudah melakukan beberapa kali sosialisasi terkait Pemilu 2019 bersama organisasi disabilitas yang ada di wilayah Jabar seperti Aliansi Perempuan dan Lansia Disabilitas dan Persatuan Disabilitas Indonesia.

“Kami sudah lakukan so-

Rp 1 T.... dari halaman 1 Program BLK Komunitas ini, lanjut Hanif, diharapkan dapat membantu akses masyarakat untuk mendapatkan pelatihan skill atau vokasi terutama untuk komunitas seperti kalangan santri. “Komuni-

Korban pun turun dari mobil untuk mengecek ban mobilnya. Tak lama, seorang ojek

tas itu kan berada di tempat dia tinggal. BLK Komunitas ini diharapkan dapat lebih dekat dengan begitu kita bisa melakukan percepatan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja kita,” lanjutnya Untuk program BLK Komunitas ini, Kemamker

menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pembangunan 1.000 BLK. “Kita bangun 1000 BLK Komunitas, dengan a n g g a ra n s e k i t a r Rp 1 triliun jadi satu BLK-nya sekitar Rp 1 miliar bantuan yang diberikan,” pungkasnya. (ims/hyt)

online berteriak dari kejauhan memberitahunya bahwa tas di dalam mobilnya dicuri.

Pencurian berlangsung tak kurang dari 1 menit. Selain

dana BOS berjumlah Rp 111 juta, Rita juga kehilangan duit pribadi sebesar Rp 2 juta, KTP, SIM, STNK, dan kartu ATM. (msr/hyt)

PLTSa Sumur Batu .... dari halaman 1 Terus bagaimana bisa batas minimum? bahkan batas maksimal? Harusnya ketika beroperasi bisa disalurkan ke jaringan PLN,” tegasnya.

Supaya bisa masuk jaringan PLN, imbuhnya, pihaknya harus segera mengantongi izin dari Pemkot agar bisa segera beroperasi.

Dengan begitu, tidak akan lagi mengalami kerusakan mesin seperti yang belum lama ini terjadi.

“Kalau untuk listriknya setelah PPA ketika uji SLO 3x 24 jam diuji oleh PLN, kementerian EBTKE dan konsultan terdaftar. Buktinya, uji coba memusnahkan sampah sudah kita lakukan tanggal 5 Febuari - 6 Febuari 2019 kemarin berjalan lancar. Itu yang kita harapkan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bekasi masih memberikan satu kali kesempatan kepada PT. Nusa Wijaya Abadi (NWA) sebagai

kabupaten/kota agar saat merekrut petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) memperhatikan hak-hak pemilih disabilitas.

“Jadi ada penekanan dari kami bahwa tentang pentingnya pemilu akses, agar melayani pemilih sebaik-sebaiknya, khususnya kepada pemilih disabilitas,” kata dia.

Selain itu, kata Idham, berdasarkan hasil rapat dengan peserta Pemilu 2019, KPU Jawa Barat juga selalu menekankan pentingnya kampanye inklusif atau kampanye yang memperhatikan pemilih berkebutuhan khusus.

“Saya sampaikan kepada peserta pemilu agar coba menawarkan program-program terkait penyandang

disabilitas,” kata Idham.

“Kami memiliki komitmen moral untuk mengingatkan bahwa pemilu ini tidak sekedar lomba meraih suara terbanyak, tapi kita harus memperhatikan pemilih yang harus diperjuangkan lewat kebijakan publiknya, termasuk teman-teman kita yang disabilitas,” lanjut dia. (ant/hyt)

Ibu Ira,” imbuhnya.

Menurut Fitri, jika memang dokter sudah menjalankan prosedur medik secara benar, maka tidak ada alasan pihak rumah sakit untuk tidak mempertemukan Ira dengan dr Bambang Yudhadi. “Terakhir pada tanggal 6 Maret 2019, Bu Ira dan keluarganya langsung mendatangi Rumah Sakit Anna yang saat itu tengah melangsungkan press conference. Dihadapan wartawan pihak manajemen jelas-jelas menolak bertemu dengan Ibu Ira. Padahal manajemen rumah sakit dan dokter yang menangani Ibu Ira ada di ruangannya,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, saat ini Ira Puspita Rahayu sudah mulai bekerja seperti biasanya. Sejak menjalani bedah plastik pada tanggal 25 Februari 2019 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, kondisi Ira sudah mulai pulih. Karena alasan kebutuhan keuangan, Ira memaksakan untuk bekerja sebagai pengemudi, meskipun dokter menyarankan untuk istirahat total selama 2 minggu.

Ira, bebernya, adalah janda yang harus menghidupi 3 anaknya, yaitu Fathiya Rizqina (15) yang masih bersekolah di SMA, Azhita Thifalia Rizwana (11) dan Hauna Al Thofunnisa (8) yang masih

duduk di bangku SD. Perjuangan Ira mencari keadilan rupanya masih panjang. Meskipun sudah dua bulan ia melayangkan surat pengaduan ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Kota Bekasi, hingga Menteri Kesehatan, namun tidak satu pun meresponnya apalagi memberikan bantuan.

“Tidak berarti karena saya perempuan dan saya rakyat kecil saya bisa diperlakukan semena-mena. Sampai kapanpun saya akan terus berjuang hingga dokter dan pihak rumah sakit bertanggung jawab,” pungkasnya. (ims/hyt)

Jika dimulai awal Januari 2019, caleg PKB itu telah empat kali kunker ke Kota Patriot. Dimulai pada 7 Januari 2019, ia hadir di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Cevest, Jalan Guntur, Kayuringin Raya, Bekasi Selatan.

Kemudian, 14 Februari 2019, Hanif menghadiri seminar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan Sampoerna Retail Community (SRC) di Gedung Belavista, Jatimakmur, Pondok Gede.

21 Maret 2019, Hanif hadir di SMK Karya Guna 1 Bekasi Jalan Cirebon Komplek Perumahan Duren Jaya Bekasi Timur dalam menyerahkan Surat Keputusan Lisensi

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 kepada enam SMK yang ada di Kota Bekasi.

Wajar saja muncul desakan-desakan publik agar menteri yang menjadi caleg untuk mengundurkan diri semata-mata hanya dalam terminologi etika politik.

Desakan dalam termonologi etika ini mengemuka didasari atas kekhawatiran publik terkait potensi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.

Menanggapi itu, Hanif secara lugas menegaskan bahwa tidak sering berkunjung ke Kota Bekasi. Namun menurut dia, kunker ini telah direncanakan.

“Ah gak sering lah. Ini memang sudah direncanakan ya, apalagi soal ketenagakerjaan di kota besar seperti

Kota Bekasi,” seloroh dia.

Hanif melanjutkan pencalegannya tidak perlu cuti karena tidak melanggar aturan yang berlaku. “Jadi begini ya, silahkan baca lagi aturannya. Kalau boleh kenapa harus ribut,” ketus dia.

Ha n i f m e n a m b a h k a n tantangan setiap periode pemerintahan di Indonesia ini sama, yakni kemiskinan, ketimpangan sosial dan pengangguran. “Tetapi, alhamdulillah, 4.5 tahun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tantangan-tantangan tersebut menurun,” kata dia saat “Jumlah orang miskin menurun, angka kemiskinan juga menurun, dari biasanya dua digit ke satu digit, yaitu 9.8%. Ini angka kemiskinan paling rendah

sepanjang sejarah Indonesia,” jelas Hanif Dhakiri.

Hanif menjelaskan bahwa tahun anggaran 2019, pemerintah menggeser strateginya dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan SDM berkualitas untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

“Tujuan utama fokus ke pembangunan SDM adalah agar Indonesia punya SDM terampil dan berkualitas dengan jumlah yang memadai dan persebaran yang relatif merata di daerah,” katanya. “ Terobosan bar u dar i Bapak Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI adalah pembangunan 1000 BLK berbasis pesantren pada tahun 2019 yang kita acarakan hari ini,” tukasnya. (*/hyt)

pengembangan PLTSa. “Kalau kenyataannya belum

jalan jalan ya bisa saja kita evaluasi. Nanti kita liat aja

yang ketiga. Kalau gagal lagi kita mau nunggu sampai

kapan,” pungkasnya. (ims/ msr/hyt)

Akhirnya RS Anna ....

Perampok Dana BOS .... dari halaman 1

sialiasi beberapa kali bersama mereka sebagai bentuk komitmen kami terhadap pemilih akses. Dan Insya Allah kami akan memperhatikan betul-betul pemilih akses (disabilitas),” kata mantan Ketua KPU Kabupaten Bekasi itu.

KPU Jawa Barat, lanjut Idham, telah menginstruksikan kepada KPU tingkat

pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sumur Batu, setelah gagal pada uji coba pengoperasian kedua. Pasalnya, pada uji coba tahap pertama pihak swasta itu gagal dikarenakan kerusakan mesin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Jumhana Luthfi mengungkapkan, uji coba ketiga akan dilakukan pada 28 atau 29 Maret 2019 mendatang.

Dia berharap, PT. NWA bisa menunjukan hasil yang maksimal kepada pemerintah.

“Harusnya berhasil dan menunjukkan peningkatan tapi di uji coba kedua gagal.

Nanti ketiga lah. Kita kasih kesempatan lagi,” ujar Jumhana, kemarin (26/3).

Jumhana menjelaskan, pihak pengembang PLTSa Sumur Batu telah melakukam uji coba operasional sebanyak dua kali. Yaitu pada 5-6 Februari 2019 dan 20 Maret 2019.

“Mudah-mudahan den-

gan kesempatan selanjutnya bisa lebih baik. Karena pemerintah tidak sertamerta memutuskan. Ada tahapannya,” terangnya.

Ia berharap, pada kesempatan ketiga ini pihak pengembang bisa merealisasikan proyek PLTSa tersebut. Pasalnya, Pemkot Bekasi telah melakukan kontrak sejak 2016 lalu. “Sudah tiga tahun harusnya sudah terealisasi. Kita harap jangan terlalu lama agar ini bisa terealisasi,” harapnya.

Jumhana membandingkan pekerjaan pengembang PLTSa Sumur Batu dengan BPPT yang tidak sampai satu tahun sudah bisa terealisasi PLTSa di B a n t a r g e b a n g . “ P LT S a Bantargebang saja cepat, harusnya bisa segera.

S oalnya jangan terlalu menunggu lama, ini tumpukan sampah semakin tinggi,” ucapnya.

Ia juga akan mempertimbangkan kontrak selama 20 tahun oleh PT NWA dalam

dari halaman 1 agar dipertemukan dengan dr Bambang Yudhadi SpB, sebagai dokter bedah yang bertanggung jawab atas luka bakar di perut yang membuat Ira hampir 2 bulan tidak bisa bekerja dan beraktivitas secara normal.

“Pihak rumah sakit pernah 2 kali melakukan pertemuan dengan Ibu Ira, yakni tanggal 25 Februari 2019 di RS Anna untuk keperluan klarifikasi, lalu tanggal 1 Maret 2019 di rumah Ibu Ira untuk menyampaikan hasil audit medik internal. Hanya itu.

Tidak ada upaya mediasi.

Apalagi bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi

Banyak Isu .... dari halaman 1

KAMIS, 28 MARET 2019

SOCCER ZONE

3

Cetak 2 Gol, Guagliarella Tua-tua Keladi

Bintang Muda Juventus Nyaris Dibajak Milan PERFORTMA apik itu membuat Moise Kean dipanggil masuk timnas Italia.

Dan debutnya lawan Finlandia di laga Grup J Kualifikasi Euro 2020 berjalan mulus di mana ia langsung mencetak gol dan membantu Azzurri menang 2-0.

Menurut Mino Raiola, bahwa ia berusaha sekuat tenaga untuk memindahkan Moise Kean ke AC Milan pada pertengahan musim kemarin. Akan tetapi transfernya diblokir Juventus.

Belakangan ini nama Kean naik daun. Hal tersebut tak lepas dari performanya lawan Udinese pada awal bulan Maret kemarin.

Saat itu ia membawa Juventus menang 4-1. Dua gol di antaranya diborong oleh pemain berusia 19 tahun tersebut. Saat ini Juve menghadapi tantangan cukup besar. Sebab kontrak Kean berakhir tahun depan. Ia juga diageni oleh Raiola.

Super agent yang dikenal

alot diajak bernegosiasi.

Juve pun diberi tips oleh Raiola bagaimana caranya agar bisa mempertahankan Kean. Mereka diwajibkan untuk memberikannya kesempatan bermain secara reguler.

“Saat ini kami terhenti: anak itu harus selalu bermain,” katanya tegas kepada Corriere dello Sport.

Raiola kemudian memberikan peringatan yang lebih keras lagi. Ia mengaku sempat nyaris membawa Kean ke Milan pada bursa transfer Januari kemarin.

Raiola pun mengisyaratkan bahwa ia bisa kembali membawa paksa kliennya itu ke Milan, jika permintaannya tidak dituruti oleh Juve.

“Saya mencoba membawanya ke Milan pada Januari kemarin, tetapi Juve tidak ingin kehilangan dirinya. Leonardo dan saya telah melakukan segalanya,” pungkasnya. (*/rie)

KETAJAMAN Fabio Quagliarella semakin menguat meski usianya tak lagi muda. Quagliarella mencetak sejarah dengan menjadi pemain tertua dalam sejarah yang mengukir gol bersama tim nasional Italia.

Catatan tersebut datang saat Quagliarella berusia 36 tahun dan 54 hari, dengan mengemas sepasang gol dari titik putih saat Italia menang 6-0 atas Liechtenstein dalam lanjutan kualifikasi Euro 2020.

Rekor itu mengalahkan pencapaian sebelumnya yang ditorehkan Christian Panucci, yang berusia 35 tahun dan dua bulan saat melawan Rumania pada 13 Juni 2008.

Yang spesial, ini merupakan penampilan perdana Quagliarella sebagai starter bersama Gli Azzurri sejak terakhir tampil pada 5 Juni 2010, ketika itu ia juga mencetak gol dalam uji coba lawan Swiss yang berakhir 1-1.

“Malam yang indah dengan dua gol. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan, karena mereka mendesak saya untuk mendapatkan yang ketiga di babak kedua.

Semuanya ingin membantu saya mencetak gol dan itu luar biasa,” ungkapnya kepada Rai Sport.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada fans, dan sambutan tepuk tangan penghormatan mereka akan jadi ingatan yang selalu saya kenang.

Fabio Guagliarella

Tebus Klausal, Bayern Munchen Klaim Boyong Lucas B AY E R N Mu n c h e n diklaim telah merampungkan negosiasi dengan bek asal Atletico Madrid, Lucas Hernandez. Sang pemain akan menjadi bagian dari Bayern pada musim 2019/20 yang akan datang.

B a y e r n s e j a k Ja n u a r i 2019 lalu sudah disebut ingin membeli Hernandez. Namun, pihak Atletico tidak ingin melepasnya di tengah musim. Bayern pun melanjutkan negosiasi untuk mendapatkan pemain 23 tahun pada akhir musim 2018/19.

Hernandez sejatinya punya kontrak jangka panjang dengan Atletico. Namun, tawaran dari Bayern dirasa sangat menarik dan tidak akan ditolak olehnya. Secara personal, Hernandez juga ingin pindah ke Aletico.

Hernandez adalah pemain didikan akademi A t l e t i c o. P a d a m u s i m 2013/14 lalu, dia promosi ke tim utama. Namun, dia baru mendapat menit bermain yang cukup banyak mulai musim 2015/16.

Hernandez kini jadi pemain penting Atletico.

Layaknya pemain yang terikat kontrak dengan klub asal Spanyol, Lucas Hernandez juga punya klausul pelepasan dalam kontrak dengan Atletico. Jika ingin membelinya, maka Bayern harus menebus nilai yang tertuang dalam klausul tersebut.

Dikutip dari RMC Sports, Bayern harus mengeluarkan dana hingga 80 juta euro untuk membawa pemain yang mengantar Prancis juara Piala Dunia 2018 itu ke Allianz Arena.

Dari sumber yang sama, Bayern juga sudah melakukan negosiasi personal dengan Hernandez. Negosiasi ini membahas soal gaji yang bakal diterima oleh pihak pemain. Kesepakatan secara verbal kabarnya sudah dicapai soal besaran gaji.

Sementara itu, jika memang Hernandez pindah k e B ay e r n , m a k a a k a n terjadi persaingan ketat di posisi bek kiri Bayern.

Sebab, di posisi tersebut Bayern juga punya s e orang David Alaba yang selama ini jadi pilar tim utama. (*/rie)

Saya lama tak bermain untuk tim nasional, jadi kembali ke sini dan bisa membantu adalah perasaan hebat,” jelasnya.

Quagliarella tengah moncer bersama Sampdoria di pentas Serie A Italia musim 2018/19 ini meski tak lagi muda, memimpin daftar topskor dengan koleksi 21 gol, unggul atas Cristiano Ronaldo dan Krzysztof Piatek yang punya 19 gol. ( * / rie)

Gaji Besar, Paul Pogba Mau Pindah ke Real Madrid

Messi Punya iPhone Berbalut Emas D E N G A N g aj i f a n t a s tis yang didapatkan dari Barcelona, mudah bagi Lionel Messi untuk mendapatkan barang-barang mewah di dunia ini. Salah barang mewah yang dimiliki Messi adalah iPhone XS Max. Seri iPhone keluaran ini diproduksi secara khusus.

Bahkan, iPhone XS Max disebut sebagai salah satu perangkat ponsel paling mahal dunia. Tidak heran, sebab ponsel tersebut ternyata berbalut emas 24 karat.

Dikutip dari Marca, ponsel iPhone XS Max milik Messi didesain secara khusus oleh iDesign Gold. Terdapat beberapa ikon yang khas dalam ponsel tersebut.

Di bagian atas, terdapat logo timnas Argentina. Logo La Celeste berada di atas logo Barcelona yang letaknya lebih ke bawah. Setelah itu, ada tulisan nama ‘MESSI’ dan nomor ‘10’ yang selama ini jadi nomor punggung Messi.

Pada bagian paling bawah, terdapat ornamen namanama keluarga Messi. Ada nama sang belahan jiwa Antonella Roccuzzo. Ada pula nama tiga nama anak pemain 31 tahun yakni: Thiago, Ciro dan Mateo.

Lionel Messi bukan bintang sepak bola pertama yang memiliki ponsel mewah dengan desain khusus. Sebelumnya, iPhone juga memberikan edisi khu-

sus untuk pemain PSG, Neymar, dan bintang Juventus, Cristiano Ronaldo.

Sama seperti yang dimiliki oleh Messi, Neymar dan Ronaldo juga mendapat iPhone yang berbalut emas.

Ronaldo mendapatkan iPhone berbalut emas pasca memenangkan Ballon d’Or. Saat itu, ada ornamen khusus logo Ballon d’Or pada iPhone milik pemain asal Portugal.

Pada tahun 2016 lalu, Harry Kane juga mendapatkan iPhone 6 yang berbalut emas 24 karat. Kane mendapatkannya sebagai hadiah khusus usai menyabet gelar top skor Premier League musim 2015/16 dengan catatan 25 gol. (*/rie)

ISU kepindahan Paul Pogba ke Real Madrid terus kian kencang. Kini, kabarnya Pogba sudah mengajukan beberapa syarat khusus untuk Los Blancos jika mereka ingin mendapatkan jasanya. Pogba ingin jadi pemain dengan gaji terbesar di klub tersebut.

Beberapa waktu lalu, Pogba terang-terangan mengakui kekagumannya terhadap Real Madrid dan Zinedine Zidane. Dia menyebut bermain untuk Zidane di klub seperti Real Madrid adalah mimpi setiap pemain, termasuk dia.

Komentar ini seakan-akan melegitimasi rumor yang mengatakan bahwa Pogba sudah tidak betah di Manchester United. Dia ingin mencoba tantangan baru, dan Real Madrid merupakan klub yang tepat untuk memulai petualangannya.

Mengutip Daily Mail, kabarnya Mino Raiola yang merupakan agen Pogba sudah menyerahkan tuntutan gaji sebesar 13,65 juta poundsterling kepada Real Madrid. Pogba ingin jadi pemain dengan gaji terbesar jika hengkang ke Madrid.

Saat ini, Gareth Bale merupakan pemain dengan gaji terbesar di Madrid dengan 11,9 juta poundsterling setahun. Sedangkan sang kapten, Sergio Ramos berada di peringkat kedua dengan 9,3 juta pounds.

Pogba saat ini tengah dalam performa terbaiknya sejak kedatangan Ole Gunnar Solskjaer. Dia tampil apik dalam beberapa bulan terakhir, hal inilah yang dinilai membuat Madrid kepincut.

Jika transfer tersebut terwujud, Pogba jelas akan jadi salah satu pemain terkaya. Saat ini dia masih mendapatkan gaji sebesar 8,65 juta poundsterling di MU. Pogba belum bisa benar-benar memaksimalkan kemampuannya bersama MU. Dia memang mulai bersinar di bawah bimbingan Solskjaer, tetapi tahuntahun sebelumnya berjalan buruk.

Di sisi lain, Madrid disebut sudah merencanakan perombakan skuat besar-besaran untuk menatap musim depan. Zinedine Zidane dipercaya merombak skuat sesuai dengan keinginannya, dan hal ini membuat Zidane bisa mendatangkan Pogba. (*/rie)

POLITIKA KAMIS, 28 MARET 2019

4

Membangun Demokrasi dan Aspirasi Rakyat

Bawaslu Intai Plt Bupati Kerap Dampingi Caleg Dedi Mulyadi Tanpa Cuti Kampanye CIKARANG UTARA – Netralitas Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 ini mulai dipertanyakan. Apalagi, sebagai kepala daerah disinyalir lebih mementingkan urusan partai, ketimbang mengurusi Pemerintahan Kabupaten Bekasi, yang hingga saat ini minim penyerapan anggaran.

Tak tanggung-tanggung, Eka Supria Atmaja beberapa pekan ini sibuk mengikuti kegiatan calon legislatif (caleg) DPR RI dari Dapil VII yaitu Dedi Mulyadi, yang juga sebagai Ketua DPD Jawa Barat Partai Golkar.

Selain itu, Plt Bupati Bekasi pun hingga saat ini belum memberikan surat permohonan cuti, di masa kampanye Pemilu yang sudah dimulai untuk beberapa hari kedepan.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi membenarkan, bahwa Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja hingga saat ini belum mengajukan cuti, untuk mengikuti kegiatan kam-

panye. Padahal, Bawaslu sendiri sudah mengumumkan atau mensosialisasikan tentang aturan yang ada.

“Pastinya Plt Bupati harus ada ijin cuti. Kita sudah sampaikan ke LO partai.

Aturannya sudah kita sampaikan, sampai saat ini belum menyampaikan cuti,” kata Akbar kepada Cikarang Ekspres, kemarin (27/3).

Akbar mengatakan, Plt Bupati Bekasi hingga saat ini masih dalam posisi aman, karena belum terlibat kampanye bersama dengan Dedi Mulyadi yang juga Caleg.

Pasalnya, kegiatan Dedi Mulyadi tersebut bukan sedang kampanye, karena tidak ada pemberitahuan kampanye di Kabupaten Bekasi.

“Kita kan bisa memilah mana yang kampanye dan mana yang bukan kampanye. Jadi artinya, apakah yang bersangkutan (Dedi Mulyadi,re d) memakai atribut atau penyebaran bahan kampanye,” jelas Akbar.

“Jadi dia selama ini kan Dedi Mulyadi kalau ada kegiatan kampanye ada pemberitahuan. Kalau Plt

JIOVANO NAHAMPUN/CIKARANG EKSPRES

KUNJUNGAN : Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mendampingi Ketua DPD Golkar Jabar sekaligus caleg DPR RI Dedi Mulyadi saat berkunjung ke Tambung Selatan.

Bupati itu harus bercuti di hari kampanye. Yang kita harapkan dia kalau ikut kampanye, ya lebih baik cuti,” tambah dia.

Perlu diketahui, pada Selasa (26/3) lalu, Mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang juga Caleg dari Dapil VII, diajak Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja untuk melihat Gedung Juang Tambun dan meminta masukan terkait rencana pengembangan pusat sejarah dan kebudayaan Bekasi.

Keduanya tiba, sekitar pukul 14.00 WIB. Eka dan Dedi langsung masuk melihat kondisi Gedung Juang Tambun. Dedi kagum akan kemegahan Gedung Juang Tambun. Namun, masih ada banyak kekurangan yang harus dibenahi.

“Hari ini saya nemenin sahabat saya pak Plt Bupati Bekasi untuk bersama-sama berbagi pikiran. Beliau (Plt Bupati Bekasi) punya keinginan buat kembangkan pusat kebudayaan Bekasi,”

kata Dedi Mulyadi.

Dedi menjelaskan Kabupaten Bekasi tumbuh menjadi kabupaten yang memiliki historical yang kuat. Akan tetapi karena ada modernisme sehingga sejarah masa lalu tidak terpotret dengan baik. Olehkarenanya adanya Gedung Juang ini potret tentang sejarah masa lalu maupun masa depan Bekasi bisa tersaji.

“Siapa si orang yang pertama kali ke Bekasi, kerajaan apa yang ada di Bekasi,

setelah merdeka bagaimana kepemimpinan Bekasi dari waktu ke waktu sejak jaman kerajaan sampai kemerdekaan,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Bupati Eka Supria Atmaja mengatakan, sengaja mengundang Dedi Mulyadi untuk memberikan masukan rencana pengembangan pusat kebudayaan. “Sahabat memberikan masukan, intinya ingin sekali Gedung Juang ini menjadi pusat kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Rencanannya sudah kita anggarkan, dan 2020 sudah dilaksanakan,” jelasnya.

Eka menambahkan penataan Gedung Juang akan terdapat museum sejarah Bekasi yang berisi peninggalan-peninggalan sejarah Bekasi dari zaman Tarumanegara. “Kemarin memang masih belum jadi perhatian. Sekarang jadi perhatian kami. Nanti akan ada biorama, perpustakaan digital, dan kuliner juga,” paparnya. (jio/hyt)

Jangan Pilih Caleg Terlibat Ijazah Palsu

Keterbatasan Anggaran, Garuda Sulit Rekrut Saksi SETU - Pengurus Partai Garuda Kabupaten Bekasi kesulitan merekrut saksi untuk pemilu 2019 lantaran terkendala dana yang harus disiapkan.

Ketua DPC Partai Garua Kabupaten Bekasi, Mandra Putra mengatakan masih mengupayakan adanya saksi dalam pemilu ini. “Kita lagi siapkan, karena kan paling telat tanggal 31 ini. Paling kita tempatkan saksi di tiga dapil yang terdapat caleg,”kata Mandra kemarin.

Menurut dia, dari tiga dapil

itu tidak semua tempat pemungutan suara (TPS) diisi.

“Paling satu dapil 100 saksi, tidak semua TPS. Adapun diluar dapil kita pakai tenaga luar saja,”katanya.

Ia mengaku dana saksi tersebut diupayakan sendiri olehnya mengingat partainya masih terbilang baru. “Belum ada, karena kita terkait anggaran, sampai saat ini belum dapat anggaran saksi dari partai ataupun pemerintah,”paparnya.

Diketahui bersama, total caleg Partai Garuda untuk

DPRD Kabupaten Bekasi terbilang sedikit, yakni hanya 8 caleg dari 3 daerah pemilihan (dapil), yakni 3 caleg dari dapil 1, 3 caleg dari dapil 2 dan 2 caleg dari dapil 6.

Jumlah caleg yang sedikit itu lantaran waktu yang terbilang mepet, saat itu ia baru saja terpilih menjadi ketua partai dan harus mengurus caleg dan struktur partai dalam tempo 2 pekan. Akan tetapi, Mandra memastikan caleg dari Partai Garuda berkualitas. (dim/hyt)

C I K A R A N G P U S AT Masyarakat diminta ekstra hati-hati dan wajib hukumnya mengetahui track record caleg sebelum memutuskan untuk memilih.

Pasalnya, banyaknya kertas suara dan daftar nama caleg membuat masyarakat tak selektif menentukan calon wakil rakyatnya.

“Sekarang itu, mengetahui track record caleg lebih mudah ya, bisa dari melihat atau mendengar dari orang lain, media atau medsos,” jelas pemerhati politik, Faisal Asha kepada Cikarang Ekspres, kemarin (27/3).

Dia mengatakan, masyarakat akan lebih dipersulit untuk menentukan caleg yang akan dipilihnya ketimbang capres.

Sebah, capres hanya satu kertas sudara dan diikuti dua pasang calon. “khawaritnya kami, banyaknya caleg ya masyarakat memilihnya tanpa rasionalitas, asal coblos dan akhirnya yang terpilih itu caleg yang tak berkuali-

tas,” katanya. Dengan begitu, lanjutnya, yang rugi masyarakat sendiri.

Dia juga menyindir soal kiprah caleg petahana. Faisal menegaskan sebaiknya masyarakat tidak memilih caleg yang bermasalag soal ijazah palsu dan dugaan korupsi.

Saat ini, tak sedikit dewan yang diisukan terlibat dalam gratifikasi, korupsi. “Apalagi dewan yang disebut-sebut memakan duit hak rakyat, seperti rutilahu, baiknya tak usah dipilih!” serunya.

Namun, pemerhati politik Kabupaten Bekasi itu engga menyebut nama-nama caleg tersebut. Sebab, katanya, masyarakat juga sudah mengetahui dati berita yang beredar baik dari media sosial dan media masa.

“Agar tercipta kabupaten yang bersih, harus diisi orang-orang yang bersih dan masyarakat sendiri yang bisa menentukan wakil rakyatnya bersih tanpa korupsi dan gratifikasi,” tandasnya. (uzi/hyt)

PPK Cikut Minimalisir Kecurangan C I K A R A N G U TA R A Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) akan meminimalisir kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019. Satu di antaranya dengan pemberian Bimbingan Teknis (Bintek) kepada KPPS soal penggunaan form A5.

“Ini kan digunakan untuk pemilih dari luar daerah dan rawan kecurangan, makanya diantisipasi sedini mungkin mengenai penggunaannya,” jelas Ketua PPK Cikarang Utara, Arul Nazaruddin kepada Cikarang Ekspres.

Dia menjelaskan, form A5 ini jumlahnya pun terbatas.

Untuk wilayah Cikarang Utara jumlahnya sekitar 700. “Di sini paling banyak jumlahnya dibanding kecamatan lain,” jelasnya.

Arul mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Muspika untuk

pengamanan proses pemilihan di wilayah Cikarang Utara. Koordinasi tersbut agar Pemilu 2019 berjalan aman dan lancar.

“Ya kami sudah melakukan rapat agar meminimalisir proses yang bisa mengancam jalannya Pemilu ini,” tambahnya.

Soal persiapan dan pengamanannya pun, lanjutnya, wilayah Cikarang Utara dipastikan siap. “Termasuk kami juga telah mengantisipasi adanya mobilisasi masa, dalam aturannya kan itu tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Menyinggung soal persiapan untuk data jumlah pemilih, Arul menegaskan hampir mencapai 80 persen. Wilayahnya, termasuk wilayah yang memiliki jumlah pemilih terbanyak di Kabupaten Bekasi. (uzi/ jio/hyt)

SAMBUNGAN

KAMIS, 28 MARET 2019

3

Mengikuti BSTF, Nelayan Harus Bayar Jutaan Rupiah PANGANDARAN – Untuk meningkatkan kemampuan nelayan melakukan penyelamatan di tengah laut, mereka dianjurkan mengikuti Basic Safety Training Fisheries (BSTF).

Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangandaran, Yadi Gunawan mengatakan, nelayan akan dikenalkan dasar keselamatan setiap aktivitas di laut.

“Seperti menyelamatkan diri saat badai atau saat terjadi kecelakaan laut,” ungkap Yadi.

Lanjut Yadi, untuk tahun ini, Kabupaten Pangandaran mendapat jatah mengirimkan tujuh nelayan, dalam pelatihan BSTF di Balai Penyuluh Perikanan di Tegal. “Sebenarnya semua nelayan harus mendapatkan pelatihan, mudah-mudahan ke

depan ada regulasi yang mewajibkan nelayan mengikuti BSTF,” ujar Yadi.

Rencananya, tujuh nelayan akan berangkat bulan April mendatang. ”Ke depan mudahmudahan jumlah nelayan yang ikut BSTF bisa bertambah,” jelasnya.

Untuk biaya sertifikasi BSTF ini, menurut Yadi, per orangnya ditarif Rp 500 ribu dengan lama tiga hari latihan. “Sementara BSTF biasanya lebih mahal, per orangnya harus membayar Rp 1.200.000,” terangnya.

Ha l i n i b e r t u j u a n u n t u k mengembangkan wawasan peserta terlebih dalam bidang Basic Safety Training Fisheries (BSTF). BSTF adalah pelatihan dasar-dasar keselamatan untuk antisipasi akan adanya hal ba-

haya diatas kapal. Untuk mewujudkan tenaga kerja profesional dibidang pelayaran.

Konvensi Internasional tentang Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW).

Mensyaratkan bahwa setiap pelaut harus menjalani program pengenalan dan pelatihan dasar keselamatan. Yang meliputi pengetahuan dasar menghadapi kebakaran, pertolongan pertama tingkat dasar.

Teknik mempertahankan hidup dan keselamatan pribadi, serta tanggung jawab sosial.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaut menyadari dan memahami akan bahaya bekerja di laut (kapal) dan dapat merespons dengan tepat dalam keadaan darurat. (*/rie)

Tabligh .... dari halaman 4 Berarti saya diterima dengan baik di situ. Meski saya pakai celana panjang.

Pakai sepatu ket. Tidak berjenggot. Tidak pakai penutup kepala.

Saya sendiri yang merasa sungkan. Saya pun minta izin meninggalkan gerbang itu. Menuju toko kain di depan gerbang. Untuk beli ‘topi haji’. Ternyata toko kain itu tidak jual topi. Juga tidak bisa bahasa Inggris.

Pun tidak bisa bahasa Arab.

Dengan bahasa isyarat saya utarakan maksud saya : perlu ‘topi haji’ untuk salat Jumat.

Penjaga toko minta saya menunggu. Dicarikanlah di rak-rak kainnya. Sepertinya ia ingat pernah menyimpan barang yang saya maksud di salah satu rak. Bongkar sana, bongkar sini. Ketemu.

Topi haji khas Pakistan.

Saya pun kembali masuk gerbang. Salah seorang menyapa saya dalam bahasa Melayu.

Dikira saya dari Malaysia.

Setelah saya jelaskan ia senang. “Saya pernah ke Sumatera,” katanya. Masih dalam bahasa Melayu. “Ke Riau, Padang, Lampung,” tambahnya.

Ia orang Pakistan asli.

Ta p i s u d a h k e m a n a -

Kim Jeffry .... mana. Menyebarkan ajaran bagaimana berislam secara Ja m a a h Ta b l i g h . Ya n g intinya harus kembali ke kitab suci dan ajaran Nabi Muhammad sesuai dengan aslinya. Termasuk cara berpakaian dan cara salat.

Dari gerbang itu saya diantar ke masjid. Yang terletak sekitar 100 meter dari gerbang. Sebenarnya tanpa diantar pun saya tahu kalau masjidnya ada di situ.

Kan kelihatan nyata. Banyak orang menuju ke sana. Juga ada dua menara tinggi di sebelahnya.

Masjid ini besar. Besar s e k a l i . Pe rk i ra a n s ay a bisa menampung 20.000 jemaah. Termasuk di lantai dua di bagian belakang itu.

Saya pun masuk masjid.

Penuh. Saya mengambil sela-sela di barisan ke lima.

Agar bisa melihat imam dan pengkhotbahnya.

Tepat jam 13.00 terdengar suara azan. Keras sekali.

Saya agak kaget. Kok sudah azan? Bukankah petugas gerbang tadi mengatakan salat dimulai pukul 13.40?

Ternyata itu suara azan dari masjid sebelah. Yang pakai pengeras suara yang sangat nyaring. Sampai seperti dari masjid ini. Lalu ada suara azan yang lain lagi. Yang agak kurang keras.

Dari masjid yang lain lagi.

Mereka datang dari berbagai daerah di Pakistan.

Yang sempat saya temui misalnya dari Balochistan.

Atau dari Peshawar. Di Indonesia Jamaah Tabligh j u g a m e l u a s. S e t a h u n sekali kumpul di Karawang.

Ratusan ribu orang.

Di Magetan, kampung saya, juga besar. Pusatnya di Temboro. Sekitar 10.000 orang ada di sana. Di tingkat dunia anggota Jamaah Tabligh ini mencapai sekitar 20 juta orang. Di lebih 50 negara.

Setahun sekali mereka b e r ku m p u l d i L a h o re.

Ber-ijtima’. Di satu tanah kosong 20 ha. Sekitar 5 Km dari markas mereka tadi.

Saya sempat mampir ke lahan itu. Sedang dibangun toilet besar-besaran. Untuk melayani sekitar 2 juta orang.

Memang di sinilah tempat terbesar kedua berkumpulnya orang Islam setahun sekali.

Setelah Mekah-Madinah.

Banyak yang salah sangka.

Terhadap tampilan pakaian dan jenggot anggota Jamaah ini. Padahal mereka dikenal ke lomp ok yang sangat damai. Sama sekali tidak pernah terlibat kekerasan.

Dunia memang sering salah sangka. Di mana saja. (dahlan iskan)

Yang Membuat .... dari halaman 4 8 Mei tahun lalu,” kata Nadine saat ditemui di Plaza Indonesia, belum lama ini.

Nadine merasakan mini bag tersebut sangat istimewa karena ia memang sedang menginginkan sebuah tas.

Tetapi, tak menyangka berbentuk globe dengan aksen pulau-pulau tiga

Sehingga ketertiban tercipta, khususnya di wilayah perkotaan kelihatan semakin hebat, semakin tertib,” kata Uu ditemui usai dirinya menjadi inspektur upacara dalam Gelar Pasukan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Pemadam Kebakaran (Damkar) di Lapangan Sempur, Kota Bogor, kemarin.

Uu meminta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat agar memberikan perhatian khusus kepada Satpol PP. Kehadiran Satpol PP saat ini semakin dibutuhkan terutama di daerah perkotaan.

KEHILANGAN

dimensi. Oleh karena itu, hadiah ulang tahun tersebut menjadi istimewa.

Ditambah lagi, mini bag pemberian Dimas juga menampilkan laut. Nadine adalah sosok figur publik ya ng ko n s e n te rha dap lingkungan. Termasuk, tentang kebersihan lingkungan di laut.

Lebih lanjut, perempuan

kelahiran Hannover, Jerman, itu mengaku bahwa tas menjadi fashion item yang selalu dibawanya. Terutama, di acara formal. Namun, Nadine mengungkapkan tak memiliki budget khusus untuk membeli tas.

“Yang penting cocok aja,” jawab Nadine singkat ketika ditanya budget-nya untuk membeli tas. (*/rie)

“Saya berharap kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan perhatian yang lebih khusus kepada Satpol PP terutama anggotanya. Karena semakin banyak wilayah, semakin maju perkotaan suatu daerah, semakin dibutuhkan kehadiran dan jumlah Satpol PP yang ada,” ujar Wagub.

“Karena ketertiban adalah kunci yang utama dalam melaksanakan roda pemerintahan di daerah khususnya di Jawa Barat,” sambungnya Upacara gelar pasukan ini dirangkai dengan peringatan HUT ke-69 Satpol PP, HUT ke-57 Satlinmas, dan HUT ke-100 Damkar

Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Tema yang diangkat yakni “Peningkatan Tramtibum Linmas Melalui Optimalisasi Peran Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Satlinmas Guna Menyukseskan Pemilu Serentak 2019,” jelasnya.

Lanjut Uu yang menjadi inspektur upacara membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo. Ada empat langkah yang diinstruksikan Mendagri sebagai upaya untuk menguatkan institusi penyelenggara pemadam kebakaran dan penyelenggaraan ketentraman, serta ketertiban umum daerah.

Diantaranya, pertama

TELAH KEHILANGAN B P K B M O T O R NOMOR REGRISTASI: B 8290 EF, ATA S N A M A : L E O N A R D E F E N D Y, A L A M A T: D U T A H A R A PA N I N D A H K K / 4 1 RT8/2 JU, MERK: HINO, TYPE: FF 173 NA ECONO, JENIS MOBIL BARANG, MODEL D E L . VA N ( B S W G ) , TA H U N P E M B U ATA N 1 9 9 7 , WA R N A HIJAU, NOMOR RANGKA: MHEFF173NXXA12832, N O M O R M E S I N : H07DAJ15801, NOMOR BPKB:

KEHILANGAN HILANG BPKB MOTOR NOPOL B 3820 FWC A/N DWI ASTUTI D/A JL.KANCIL3 NO C60 CIKARANG BARU RT03/01 SERTAJAYA CIKARANG TIMUR - BEKASI , NOSIN JFM2E1655346 NORAK MH1JFM21XEK620747

KEHILANGAN TELAH HILANG SHM NO 1827 NO SURAT UKUR 41/2011 A/N ENDANG SUTARTINAH LT 144 M ² L O K A S I G R A N D W I S ATA CLUSTER CITRUS GARDEN BLOK CD NO 41, BEKASI

mudahan saya belum menyerah untuk menjadi juara bersama Persib Bandung,” pungkasnya. (*/ rie)

dap video yang menjadi objek dalam perkara.

Pemeriksaan itu, untuk

membuktikan apakah video tersebut asli atau editan. (*/rie)

bandwith di sekolah yang berlokasi di jalan Selontongan tersebut berkapasitas 220 Mbps.

“Kalau SMKN 3 ini sudah mantap jaringan bandwithnya juga 220 Mbps artinya lebih dari cukup untuk diakses bersamaan,” ucapnya.

Emil berharap, khusus untuk SMK lulusannya semakin banyak terserap oleh dunia usaha. Menurutnya, Dinas Pendidikan Jabar pada triwulan pertama 2019 ini sedang me-review kurikulum dan statistik penerimaan lulusan SMK di dunia kerja.

“Saya berharap lulusan SMK nanti banyak terserap oleh dunia usaha, sambil di triwulan ini kita sedang me-review kurikulumnya,”

tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika menuturkan, sekolah yang mengalami kendala teknis pada pelaksanaan UNBK tahun ini hanya tiga sekolah.

Dengan jumlah siswa yang mengulang ujian pada hari pertama sebanyak 80 siswa dan hari kedua sebanyak 14 siswa.

“Mereka tetap melaksanakan ujian di hari itu namun jamnya diundur karena ada kendala tadi, ini akan kami perbaiki terus,” ujar Dewi.

Sekadar informasi, jumlah peserta yang mengikuti UNBK SMU/ SMK se-Jabar sebanyak 323.504 siswa dari 2.813 sekolah. (*/rie)

Sehingga keadilan, perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum dapat berjalan optimal.

“Saya berharap setelah selesainya pembinaan ini, seluruh peserta mampu mengidentifikasi kewenangan sebagai penyidik. Mampu menyusun rencana operasi yustisi dan mampu memahami teknik penyidikan mulai dari pemanggilan sampai dengan penyerahan berkas perkara,” tandasnya.

Direktur Reserse Kriminal

Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jabar, Kombes Samudi mengatakan, kegiatan yang digelar untuk kedelapan kalinya. Ini merupakan upaya strategis dalam mengoptimalkan hubungan kerja sama antara Polri dan PPNS. Pembinaan juga diarahkan guna membangun kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam menangani sebuah kasus.

Disebutkan, dalam dua tahun terakhir, penyidik Polri dan PPNS di Jawa Barat sudah menangani 32 kasus yang 14 di antaranya masih

tahap penyidikan. “Karenanya tingkatkan komunikasi, koordinasi dan kerja sama, juga tingkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai bidangnya masing-masing,” tegas Samudi.

Dia mengingatkan, dalam melaksanakan tugasnya PPNS harus berkoordinasi dengan Satpol PP dan Korwas Polri. Sebab secara fungsional dua perangkat daerah ini memiliki kewenangan menegakkan peraturan dan dalam hal ini Polri juga merupakan salah satu unit pembina PPNS.

Landasan bagi PPNS dalam melaksanakan penyidikan adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 tahun 2011 tentang PPNS yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 tahun 2013 tyentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 tahun 2011 tentang PPNS dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 060/kep.1640satpol pp/2014 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (*/rie)

m e l a ku k a n p e n g u a t a n kapasitas kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran dan penyelenggaran sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Menurut Mendagri, pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran yang mandiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lainnya, serta penguatan Satpol PP dan Linmas menjadi sebuah keniscayaan, seiring dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban.

“Pembentukan dinas yang mandiri berpedoman pada hasil pemetaan urusan seb-

agaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016,” ujarnya.

Kedua, melakukan penguatan kapasitas sumber daya aparatur secara kuantitas, terpenuhinya kebutuhan jumlah aparatur secara kualitas, serta terjaminnya kompetensi aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, termasuk di dalamnya jenjang karir dan kesejahteraan aparatur.

Langkah ketiga, yaitu m e l a ku k a n p e n g u a t a n kapasitas sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan

fungsi. Hal ini terkait sarana dan prasarana proteksi aparatur dan penyelamatan masyarakat.

Keempat, alokasikan anggaran yang memadai bagi pencapaian target standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan penyusunan RKPD dan APBD. Mendagri juga meminta, Satpol PP dan Linmas menjadi barisan terdepan dalam melawan racun demokrasi, yaitu politik uang, politisasi sara, serta penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Hal ini perlu

dilakukan agar semua pihak dan komponen bangsa bisa mematuhi aturan politik secara elegan jelang Pileg dan Pilpres 2019.

“S eh i ng ga p ro s e s d emokrasi ini akhirnya akan m e l a h i rk a n p e m i m p i n bangsa yang berkiblat pada kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara,” katanya.

Turut juga hadir dalam acara ini yaitu Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Syahrir, Walikota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Wakil Bupati Majalengka Tarsono, serta unsur FKPD Kota Bogor. (*/rie)

“Target pribadi saya di setiap pertandingan membantu tim untuk

KEHILANGAN BERITA KEHILANGAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS HJ. SAUNIH NO SERTIPIKAT AP733561 HAK MILIK NOMOR 00491/MILIK ALAMAT KP PULO GEBANG RT 05 RW 01 DESA MUKTIWARI KEC. CIBITUNG KAB. BEKASI

PROPERTI DIJUAL RUMAH SHM LT 90 M2, LB 180 M2, LISTRIK 2300 WATT, JET PUMP DAN PAM, LOKASI DI PERUM REGENSI II

meraih kemenangan, jadi kita lihat pertandingan ke pertandingan, kita ingin setiap pertandingan menang,” ungkapnya.

Polisi Tetapkan .... dari halaman 4

Beberapa waktu lalu pihaknya melakukan d i g i t a l f o re n s i k t e r h a -

Gubernur Pantau .... dari halaman 4 “Doa saya ke para siswa agar bisa melaksanakan ujian dengan lancar dan bisa menjawab soal dengan baik,” sambungnya kepada wartawan, memberi motivasi kepada para siswa.

Walaupun masih ada laporan kendala teknis khususnya di daerah perdesaan, namun menurut Emil, jumlahnya masih sedikit dan sejauh ini masih bisa ditangani Dinas Pendidikan Jabar. Seluruh siswa pun tetap bisa mengikuti ujian walaupun di jam atau hari yang berbeda sesuai prosedur yang ditetapkan Kemendikbud.

Dari data yang diterima

Gubernur, sebanyak 15 persen dari seluruh SMU/ SMK melaksanakan ujian dalam satu sesi. Sebanyak 37 persen dalam dua sesi dengan sesi keduanya dimulai pukul 10.30 WIB, dan sekitar 48 persen pelaksanaan ujian dalam tiga sesi.

“Kadang-kadang karena berbasis komputer masih ada kendala mati listrik atau hal-hal teknis saya kira nanti ada prosedur penggantian ujian di waktu atau hari yang disesuaikan, apapun yang terjadi kita carikan solusi terbaiknya,” ungkap Emil.

Saat meninjau UNBK di SMKN 3 Bandung, Emil tidak menemukan kendala teknis sedikit pun. Jaringan

Sekda Minta .... dari halaman 4

Uu: .... dari halaman 4

Pemain berusia 29 tahun ini berharap t i d a k m e n y e ra h u n t u k memberikan gelar juara b a g i P e r s i b. “ Mu d a h -

dari halaman 4

BLOK DD1/21, KEL WANASARI, KEC CIBITUNG, KAB BEKASI. TANPA PERANTARA, MINAT HUBUNGI 081290007117 DWI RACHMAWATI

KEHILANGAN TLH HILANG SATU BANDEL AJB NO: 388/1/16/US/1980 LUAS 3.740.

M2, DS. KEDUNG WARINGIN KEC. CIKARANG, KAB BEKASI. A/N R.E.DJARKASIH HUB: AGUS, PERUM GRAHA CIKARANG BLOK C 18 NO: 19 RT006/16 DESA SIMPANGAN, KEC. CIKARANG UTARA, HP: 0813-2453-9396

IKLAN KEHILANGAN SERTIPIKAT HAK MILIK. Nomor Sertipikat : HM / 499 Atas : Haji Alwi Junaedi, SE, MM. Nomor induk Bidang : 10.05.08.10.02180 Nomor surat ukur : 580/Sindangmulya/1998 tanggal 27-11-1998 Nomor seri sertifikat : AN 047679 Luas Tanah : 2401 M2 (Dua Ribu Empat Ratus satu meter persegi) Tanah berlokasi di Rt. 06/02 Desa Sindangmulya Kecamatan Cibarusah Bagi yang menemukan, diharapkan mengembalikan atau menghubungi kepada Ujang Saprudin Ginanjar (Uje), No Hp. 0857-7101-5258

METRO JABAR KAMIS, 28 MARET 2019

HARGA Rp3.000

Tabligh Begitu mendarat di Lahore saya harus mencari masjid.

Untuk salat Jumat. Saya ingat beberapa teman saya yang anggota Jamaah Tabligh. Yang sering ‘ijtima’ ke Lahore.

Saya pun memutuskan: ke pusatnya Jamaah Tabligh itu. Setengah jam dari pusat kota Lahore. Sopir saya mengaku tahu menuju ke sana. Tapi ternyata kesasar.

Padahal sudah dua kali berhenti. Bertanya ke sopir angkot di pinggir jalan. Saya lihat ia berhenti lagi.

Bertanya lagi.

Setelah lima kali bertanya akhirnya masuklah kami ke jalan sempit. Kanan-kirinya padat dengan toko, kaki lima, warung, pangkalan angkot dan segala macam.

Pokoknya khas daerah pinggiran di Pakistan: ruwet.

Di salah satu simpang tiga terlihat pintu besi. Gerbang yang ditutup rapat. Yang catnya sudah kusam. Saya pastikan: di balik gerbang itulah tempat yang saya tuju. Terlihat sesekali gerbang dibuka. Beberapa orang berpakaian khas Pakistan masuk.

Saya pun turun dari mobil. Memastikan apakah di situ pusatnya Jamaah Tabligh. Lalu saya sadar: saya tidak pakai penutup kepala. Padahal mau salat Jumat di tempat ini. Yang semua orang pakai ‘topi haji’.

Tapi penjaga gerbang itu menyilakan saya masuk.

Seperti tidak menganggap saya aneh.

Ke Hal...3

SEPAK BOLA

HUMAS PEMPROV JABAR

Gubernur Pantau Pelaksanaan UNBK BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memantau pelaksanaan hari ketiga Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ajaran 2018/2019 di SMKN 3 Kota Bandung, di Jalan Solontongan (Buah-

batu), Kota Bandung, Rabu (27/3).

Gubernur memastikan pelaksanaan UNBK SMU/ SMK se-Jabar sejauh ini berlangsung lancar. Menurutnya, dari statistik tahunan, UNBK Jabar sangat

baik bahkan di atas ratarata nasional dari segi teknis maupun lulusannya.

“Saya lihat pelaksanaan berlangsung lancar. Insyaallah kalau melihat statistik tahunannya sangat baik bahkan di atas rata-rata na-

Kim Jeffrey Tak Menyerah Bawa Persib Juara

Nadine Chandrawinata, momen yang tak terlupakan adalah ketika sang suami, Dimas Anggara, memberikan kejutan di hari ulang tahunnya. Puteri Indonesia 2005 itu mendapat surprise berupa mini bag berwarna biru menggemaskan.

Yang membuat spesial, mini bag tersebut berbentuk globe (bola dunia) lengkap dengan peta timbul. Ukuran diameter tasnya sekitar 8 cm. “Dimas ngasihnya itu tepat pukul 00.00 di ulang tahunku Ke Hal... 2

dan dukungan moral kepada peserta ujian. Begitu wajahnya muncul di muka pintu, siswa yang sadar atas kedatangannya balas tersenyum sebelum melanjutkan menjawab soal ujian.

Ke Hal...3

Sekda Minta Kemampuan Integritas PPNS Ditingkatkan

Persib tengah berfokus dalam training center (TC) di Batam guna menjalin kedekatan lebih intens di kedalaman tim. Sebanyak 24 pemain diboyong ke sana, dan berencana melaksanakan uji tanding di akhir pekan nanti.

Gelandang Persib Kim Jeffrey Kurniawan mengatakan TC dalam setiap pra musim akan membantu setiap pemain dalam menjalin chemistry, baik di lapangan atau di luar lapangan. Hal serupa yang dilakukan tim musim lalu.

“Ya saya senang bisa kumpul-kumpul bareng sama tim, kita bisa fokus untuk latihan untuk menerapkan strategi yang dipakai untuk liga nanti,” kata Kim. Lanjut Kim, hanya mampu berkontribusi di akhirakhir kompetisi musim lalu karena terhalang oleh pemulihan cedera, membuat Kim ingin melakukan lebih untuk musim ini. Ia punya target bertahap dari pertandingan ke pertandingan lainnya dengan cara berkontribusi lebih.

Ke Hal...3

SELEBRITIS Yang Membuat Spesial, Berbentuk Globe

sional dari segi pelaksanaan maupun lulusannya,” kata Emil, sapaan Gubernur.

Dari luar kelas menggunakan safari hitam, Emil melemparkan senyum sambil melambaikan tangan sebagai bentuk perhatian

HUMAS PEMPROV JABAR

Uu : Kepala Daerah Diminta Perhatikan Satpol PP KOTA BOGOR – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta Bupati/Walikota yang ada di Jawa Barat memberikan perhatian khusus kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini penting mengingat Satpol PP menjadi garda terdepan

pelaksanaan perda di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat.

Uu mengatakan, kemampuan Satpol PP saat ini sudah tidak diragukan lagi.

Menurutnya, ketenteraman dan ketertiban umum khususnya di wilayah perkotaan sudah semakin baik dengan

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa membuka kegiatan Sinergitas Penegakan Hukum antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Melalui pembinaan, peningkatan kemampuan penyidik polri dan PPNS tahun 2019, di Hotel Aston Pasteur Bandung, Kota Bandung, Rabu (27/3).

Iwa mengatakan, inginkan agar seluruh penyidik PPNS di lingkungan Pemprov Jabar bekerja sama dengan Polri. Dengan mengede-

pankan kode etik serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, daerah, dan masyarakat.

“Pegang teguh azas praduga tak bersalah. Mengutamakan kewajiban daripada hak dan tak pandang bulu dan memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum,” katanya.

Lanjut Iwa, berharap kegiatan pembinaan ini dapat mengasah kemampuan para penyidik PPNS. Secara pro yustisia, atau sematamata demi penegakan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Ke Hal...3

hadirnya Satpol PP. “Satpol PP itu sudah menjadi ikon pemerintah daerah dalam melaksanakan penegakkan perda di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat. Dan ini sudah tidak diragukan lagi tentang kehandalannya.

Ke Hal...3

HUMAS PEMPROV JABAR

Polisi Tetapkan Kades Cimareme Tersangka K A R A N G PAW I TA N – Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Garut telah menetapkan Kepala Desa Cimareme, JH menjadi tersangka dalam kasus pelanggaran Pemilu. Hal tersebut diungkapkan, Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Maradona

Armin Mappaseng.

“Kami sudah tetapkan JH sebagai tersangka. Dalam kasus pelanggaran pemilu,” kata Maradona.

Maradona mengatakan, penetaan tersangka berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi dan alat bukti lainnya. Salah satunya video yang viral lantaran secara

terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Lanjut Maradona, meski sudah jadi tersangka, pihaknya tidak melakukan penahan. Sebab ancaman hukuman dalam kasus yang menjerat tersangka kurang dari satu tahun. “Tersangka juga kooperatif dan anca-

man hukumannya juga kurang satu tahun. Jadi kami tidak tahan,” ungkapnya.

Menurut Maradona, saat ini pihaknya terus memeriksa tersangka. Untuk melengkapi berkas perkaranya, sehingga bisa secepatnya diserahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. “Hari ini juga (kemarin) tersangka

sudah mulai diperiksa. Sebentar lagi berkasnya sudah P21 ke kejaksaan (dilimpahkan),” terangnya.

Maradona menjelaskan, dari hasil pemeriksaan digital forensik, terbukti bahwa video tersebut asli. “Itu asli, bukan editan. Tersangka juga mengakui perbuatannya,” terangnya.

Ke Hal...3