JUMAT, 27 SEPTEMBER 2019
Semangat Baru Bekasi
HARGA Rp3.000
Anak Buah Plt Kadisbudpora Diperiksa Kejaksaan CIKARANG PUSAT - Dugaan uang pelicin proyek Dinas Kebudayaan, P e m u d a d a n Ola h r a g a (Disbudpora) Kabupaten Bekasi oleh Nani Suwarni, berbuntut panjang. Ya, sedikitnya dua pegawai Disbudpora dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, kemarin (26/9). Hal itu dibenarkan tim Kasi Intel Kejari Bekasi Ari. Menurut dia, pihaknya masih sebatas kelarifikasi soal indikasi fee lima persen yang diminta Nani Suwarni kepada rekanan kontraktor. “Memang betul ada pemanggilan kepada pegawai dari dinas tersebut. Ada dua yang kami panggil, tetapi ini
Memang betul ada pemanggilan kepada pegawai dari dinas tersebut. Ada dua yang kami panggil, tetapi ini baru sebatas kelarifikasi.” KASI INTEL KEJARI BEKASI
ARI
baru sebatas kelarifikasi,” kata dia kepada Cikarang Ekspres dalam sambungan ponselnya. Meski begitu, Ari tak menyebukan nama-nama pegawai Disbudpora yang dipanggil tersebut maupun apa yang ditanyakan. Ke Hal.. 2
FOTO NET
EO ‘Serang’ Pemda, LPPK Minta Audit Dana PRB
Dalih APBD Senilai 340 Juta Belum Dicairkan
CIKARANG TIMUR - Polemik Pekan Raya Bekasi (PRB) yang berakhir 29 September 2019 terus berlanjut. Tak terima dituding untung banyak pada pameran informasi dan inovasi pembangunan Kabupaten Bekasi di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, CV Keyza Pratama Kreasi (KPK) sebagai pemenang tender event organizer (EO) pun angkat bicara.
Seorang panitia EO PRB 2019 mengaku anggaran senilai Rp 340 juta belum cair dari Bagian Ekonimi dan Pembangunan (Ekobang) Pemkab Bekasi. “Dana itu belum cair bang, terus dari mana kami bisa jalankan PRBnya kalau bukan biaya sewa stand,” kata pria kepada wartawan. Selain itu, sambung dia, pihaknya harus mengeluarkan biaya operasional dan down peyment (DP) untuk kegiatan selama pameran. Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pencegahan dan Pemantau Korupsi (LPPK), Dr. Anwar Budiman, meminta agar ada pertanggungjawaban yang jelas
soal anggaran kegiatan PRB. Termasuk, pertangungjawaban penyelenggara soal adanya pungutan anggaran sewa stand kepada pelaku UMKM, OPD dan BUMD serta tiket masuk dan tiket parkir. “Pertanggungjawaban keuangannya secara keseluruhan, tak hanya anggaran dari Pemda saja, termasuk anggaran yang dipungut per stand itu,” jelas dia kepada Cikarang Ekspres. Anwar melanjutkan pertanggungjawaban anggaran, terutama mencakup pungutan untuk pembukaan stand bagi tiap dinas dan kecamatan. “Dari dinas dan kecamatan menggunakan anggaran dari mana
untuk membuka stand di PRB, kalau pakai uang kecamatan dan dinas sama juga menggunakan uang negara,” tegasnya. Dengan begitu, penyelenggaraan kegiatan PRB tak hanya dievaluasi dari penggunaan anggaran Pemda saja. Tetapi juga termasuk pungutan anggaran selama terselenggaranya kegiatan itu. Dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara menyeluruh itu, PRB diharapkan tak hanya menjadi Bancakan bagi para oknum yang mengambil keuntungan.“Tetapi kegiatan PRB harus benar-benar diselenggarakan sesuai tujuannya,” tukas dia. (uzi/hyt)
FOTO NET
Lagi, Pembuangan Limbah Ilegal Terjadi CIKARANG PUSAT - Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dinilai tak becus dalam menyelesaikan persoalan pembuangan sampah ilegal. Buktinya, baru-baru ini warga kembali menemukan pembuangan limbah ilegal yang diduga dilakukan perusahaan nakal. Pembuan-
gan limbah ilegal itu terjadi di kampung Sempu, Desa Cicau, Cikarang Pusat. Pembuangan limbah ilegal itu diketemukan warga desa Cicau, Acim. “Saya menemukan limbah ilegal itu dekat tempat pembuatan batu bata warga atau Lio,” jelas Acim. Ke Hal...2
Dorong Terbitkan Surat Edaran Jam Operasional Truk CIKARANG PUSAT - Operasional truk tanah di Kabupaten Bekasi diminta segera ditertibkan. Pasalnya, truk tersebut mengundang beberapa masalah seperti tingkat kecelakan dibeberapa wilayah. Seperti yang terjadi di wilayah Babelan, sudah tiga kali kecelakaan yang terjadi antara pengendara kendaraan bermotor dengan truk pembawa tanah. Terakhir, pengendara roda dua
meninggal akibat tergilas mobil besar tersebut. Kondisi itu juga memancing reaksi tokoh masyarakat Babelan, Nurhuda. Menurutnya, kecelakaan tersebut bukti dari tidak konsistennya pengguna truk tanah. Penggunaan truk tanah, digunakan untuk pembangunan perumahan di wilayah Babelan. Nurhuda mengungkapkan, telah ada kesepakatan warga
sekitar dengan pengembang perumahan untuk jam operasional truk tanah. Awalnya disepakati operasional dilakukan mulai jam sembilan malam. Namun, realitasnya truk malah beroperasi seenaknya tak sesuai dengan kesepakatan awal. “Nah ini yang menyebabkan kecelakaan, operasional truk siang hari disaat orang sibuk rutinitas kerja,” katanya. Ke Hal...2
Para Penyambung Lidah Rakyat di DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha (Bagian 1)
Fokus Tupoksi dan Maksimalkan Bangun Komunikasi Salah satu tujuan seseorang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Demikian juga dengan Aria Dwi Nugraha, angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Laporan Hayatullah, CIKARANG PUSAT KABUPATEN BEKASI merupakan darerah industri terbesar se-Asia. Dengan penduduk yang heterogen ini tentu masih memiliki persoalan yang cukup komplit. Mulai dari persoalan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kemasyarakatan, hingga
ketenagakerjaan. Berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Bekasi merupakan hal yang selalu digaung-gaungkan oleh sejumlah anggota DPRD setempat periode 2019-2024. Termasuk Aria Dwi Nugraha yang merupakan kader Partai Gerindra dari daerah pemilihan (dapil)
6 yang meliputi Kecamatan Cikarang Utara, Karang Bahagia dan Cikarang Timur. Dengan memperoleh 7.016 suara, Aria sebagai representasi new comers atau pendatang baru terpilih sebagai Ketua DPRD definitif. Ke Hal...2
JUMAT, 27 SEPTEMBER 2019
SAMBUNGAN
2
Jasa Marga Ganti Rugi 2.517 Bidang Tanah SETU - Pemerintah pusat mulai memberikan uang ganti kerugian (UGK) pengadaan tanah Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan, kemarin (26/9). Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan, Dedi Krisnariawan Sunoto
menyebutkansebanyak 19 bidang tanah pembayaran UGK-nya bagi warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. “Ini merupakan pemberian uang ganti kerugian yang perdana kepada warga di Desa Burangkeng,” ujar dia,
PASILITAS Bangun Data Center Baru di Cikarang CIKARANG UTARA - Perusahaan layanan teknologi, PT NTT Indonesia akan membangun pusat data atau data center baru di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dengan nilai investasi sebesar 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,05 triliun. “Data center ini akan dibuka pada akhir tahun 2020,” ujar Dirut NTT Communications Indonesia Mizuho Tada, kemarin (26/9). Ia melanjutkan data center baru itu dinamai Jakarta 3 Data Center (Jakarta3 DC), dan mampu menampung hingga 18.000 meter persegi ruang TI dan memuat TI hingga 45 MW. Data center NTT ini bisa diibaratkan sebagai rumah untuk teknologi informasi. Menurut dia, pembangunan data center itu seiring dengan permintaan di Indonesia yang terus meningkat dengan pesat karena adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang salah satu isinya mewajibkan penempatan data center dan disaster recovery center di wilayah Indonesia. Ia mengemukakan Jakarta3 DC memungkinkan pelanggannya untuk menggunakan layanan pusat data hybrid untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, terutama dari operator hyperscale dan industri keuangan yang membutuhkan desain fasilitas yang fleksibel. “NTT memenuhi persyaratan mereka untuk transaksi hyperscale dengan real time, frekuensi tinggi, kecepatan tinggi, dan dapat diandalkan,” katanya. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam sambutannya melalui rekaman video menyambut baik investasi dan komitmen NTT dalam mengembangkan dan membangun data center ketiganya di Indonesia. (*/uzi)
kemarin. Dedi mengatakan, di Desa Burangkeng total ada sebanyak 974 bidang tanah. Sedangkan, target pembayaran UGK lahan hingga akhir tahun ini mencapai 352 bidang. “Hingga tahun ini, target
pembayaran uang ganti hingga 352 bidang tanah di Desa Burangkeng,” ujarnya. Selain Desa Burangkeng, kata Dedi, tiga desa lainnya juga terdampak pembebasan lahan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan yakni Desa Sukaragam
(Kecamatan Serangbaru), Desa Medalkrisna dan Desa Bojongmangu (Kecamatan Bojongmangu). Ketiga desa ini, juga ditargetkan selesai pembayaran UGK hingga akhir tahun 2019. “Khusus di Kabupaten Bekasi, total ada 2.517
bidang tanah dengan luas mencapai 2.863.135 meter persegi yang berada di empat kecamatan dan 14 desa, yang terdampak pembebasan lahan,” imbuhnya. Selain di Kabupaten Bekasi, Tol Jakarta-
Cikampek II Selatan juga melintasi mulai dari Jatiasih, Kota Bekasi hingga Kabupaten Purwakarta, sepanjang 62 kilometer. Saat ini, pengerjaan konstruksi jalan tol sudah mulai dilaksanakan di wilayah Purwakarta. (*/hyt)
Musdus Libatkan Warga Serap Aspirasi C I B A R U S A H Musyawarah Dusun (Musdus) yang di gelar oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah untuk mendengarkan dan menjaring gagasan masyarakat di wilayah dusun. Kegiatan Musdus tersebut dilaksanakan di tiga dusun, dan baru satu dusun yang telah melaksanakannya. Kegiatan ini pun sekaligus mengajak warga untuk berperan aktif dalam mengawal aspirasinya bersama-sama, baik dengan pihak desa, BPD dan tokoh masyarakat. Menurut Kepala Desa Ridomanah, dengan adanya musdus aspirasi dari bawah dapat ditampung, dan itu merupakan bentuk kebersamaan dan dukungan dari warga terhadap pemerintahan desa dalam pembangunan. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh desa, pemerintah kabupaten maupun pusat akan dirasakan oleh warga itu sendiri. Musdus merupakan transparansi dan keterbukaan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemdes.
AGUS NURYADIN / CIKARANG EKSPRES
Foto : saat dilaksanakan kegiatan Musdus di Dusun, untuk perencanaan Pembangunan.
Kare na dalam Musdu s semua unsur atau elemen masyarakat ikut hadir. Bahkan kelompok tani dan perempuan pun hadir. “Alhamdulillah warga Desa Ridomanah sangat antusias dalam mengikuti Musdus, semoga ini awal
kebangkitan warga menuju kesejahteraan,” katanya kepada Cikarang Eksppres, Kamis (26/09). Ketua BPD Ridomanah Yasin menegaskan, tentunya aspirasi warga yang ditampung di Musdus akan didorong dan kemudian di
ajukan ke Musdes. Memang BPD harus bersinergi dan mengawasi pembangunan yang dikerjakan baik oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. “Musdus ini menjadi peran bersinerginya antara
BPD dan Pemdes serta warganya, karena secara bersama-sama berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, sehingga tepat sasaran dan kebermanfaatannya jadi jelas,” pungkasnya. (ags)
Cegah Stunting, Puskesmas Karangmulya-Bojongmangu Gencar Bina Kader Kesehatan BOJONGMANGU – Pencegahan terhadap Stunting khususnya di wilayah kerja [Wilker] Puskesmas Karangmulya-Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu terus dilakukan pihak puskesmas. Upayanya dengan menggelar kegiatan pembinaan terhadap para kader kesehatan dan kader PKK Desa. Kegiatan pembinaan tentang stunting terhadap Kader Kesehatan dan Kader PKK dilaksanakan di aula Puskesmas Karangmulya, Kamis [26/9]. Menurut Kepala Puskesmas Karangmulya-Bojongmangu H. Dadan Mulyana, sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang
tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima, tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, dan politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. “Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia umumnya dan khususnya di Wilker Puskesmas Karangmulya-Bojongmangu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global,” katanya kepada Cikarang Ekspres, Kamis [26/9]. Ia pun ungkapkan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbai-
“Banyak lah yang ditanya (seputar dugaan fee pencairan proyek 5 persen,red),” ucapnya. Ia juga mengakui bahwa tahap penyelidikan masih belum sampai pemanggilan
Mantan caleg Gerindra Dapil IV itu khawatir, jika tidak ada penertiban operasional truk tanah, bakal bertambah lagi korban jiwa.
kan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Sehingga penanganan atau pencegahannya, diperlukan koordinasi dan kerjasama baik dengan pihak kecamatan, Muspika, Pemdes, Lintas Sektoral, Bidan Desa dan peran serta para kader kesehatan dan PKK. Apalagi Pemdeslah yang akan menganggarkan untuk pencegahan stunting dengan Makanan Pendamping ASI [MPASI]. “Saya ingin para kader yang telah dibina, selanjut-
Aria secara lugas menegaskan bahwa persoalan di Kabupaten Bekasi cukup kompleks. Sehingga perlu sinergitas antara Pemkab Bekasi
Aktivis Laskar Merah Putih Cikarang itu menjalankan, pembuangan limbah ilegal itu berbentuk seperti pasir hitam. “Limbahnya seperti slidge pasir hitam,” jelasnya. Acim pun curiga jika limbah itu sengaja dibuang oleh perusahaan-perusahaan nakal. Bahkan, katanya, limbah tersebut masuk kategori limbah B3. “Pastinya sangat berba-
haya untuk kesehatan manusia, apalagi ini dibuang Deket wilayah pemukiman warga,” katanya. Acim berharap adanya temuan pembuangan limbah ilegal itu bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Sebab, sudah membahayakan warga setempat. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Danto meminta anggar kinerja dinas lingkungan hidup segera turun tangan.
“Bagaimanapun, pembuangan limbah ilegal ini harus dituntaskan, kami minta dinas LH harus aktif menyelesaikan persoalan tersebut,” tegasnya. Namun Politisi Gerindra itu teringat jika beberapa tahun lalu pernah terjadi pembuangan sampah ilegal. Tempatnya persis sama diarea tak jauh dari gedung Pemda. Namun sayang, sampai saat ini kasusnya tidak ada kejelasan sama sekali. “Jadi kesan-
nya kinerja LH ini kurang becus menyelesaikan masalah pembuangan limbah ilegal,” sindirnya. Makanya, kedepan anggota dewan anyar bakal menekan kinerja LH agar lebih ditingkatkan dalam pengawasan lingkungan. “ Ja n g a n s a m p a i p e m bu a nga n li mba h i le ga l ini terus dan terus terjadi di Bekasi, ini tanggungjawab dinas LH,” tandasnya. (uzi)
“Masa mau mutuskan sesuatu yang dikirim setingkat kepala bidang bahkan kepala seksi. Seharusnya kepala dinas yang punya kebijakan,” tegas dia. Menurutnya, saat ini masih ada banyak kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya dukungan pembiayaan
dari APBD untuk merealisasikannya secara maksimal. P a d a h a l, Ko ta B e k a s i yang merupakan daerah pecahan dari Kabupaten Bekasi sudah cukup maju dari bidang pendidikan dan kesehatan maupun infrastruktur. “Tentu kedepan Kabupaten Bekasi harus lebih baik lagi,” harap dia. Artinya, kata Aria, pihaknya akan fokus
memaksimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para penyambung lidah rakyat. Yakni, legislasi, anggaran dan pengawasan. “Semua kegiatan dan program, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan kemasyarakatan, semua akan kita perjuangkan. Tapi sesuai dengan tupoksi kami,” jelasnya. Intinya, semua itu
merupakan pekerjaan rumah (PR) bersama antara seluruh elemen. Sebab, perjuangan yang harus dilakukan secara bersamasama itu sangat perlu, mengingat daerah saat ini masih mengalami defisit anggaran. “Artinya, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk memperjuangkan Kabupaten Bekasi bisa maju dan berkembang,” tukas dia. (*/hyt)
nya dapat memberikan masukan kepada masyarakat,” harapnya. Seorang Narasumber di Kegiatan Stunting Farida Ayu Erika Wati menjelaskan, stunting pun seringkali dipengaruhi masalahmasalah non kesehatan dan itu menjadi akar dari masalah stunting. Baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah d e g ra d a s i l i n g ku n ga n . Karena itu, ditegaskan oleh Farida, kesehatan membu-
Lagi, .. Plt Kadisbudpora Nani Suwarni. “Nah kalau Plt kadisnya sendiri belum ya. Kami masih minta keterangan para staf dahulu,” bilang dia. Sementara itu, Sekda Uju menyatakan jika memang terbukti adanya kepala dinas
yang melakukan pungutan fee 5 lersen tentunya ini sudah melanggar aturan. “Intinya tidak boleh, pokoknya tidak boleh, dan sanksinya kita kembalikan ke ketentuan yang ada,”tutupnya belum lama ini. (ugi)
S ementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ari Dwi Nugraha mendukung jam operasional truk mulai dari jam sepuluh malah sampai jam lima pagi.
“Karena banyak keluhan dari masyarakat, jangan hanya satu titik jalan saja, jika perlu bupati mengeluarkan surat edaran mengenai jam operasional truk,” tandasnya. (uzi)
sebagai eksekutif dengan DPRD Bekasi selaku lembaga legislatif. “Justru banyak persoalan yang harus dibenahi. Makanya kedepan harus dibangun komunikasi yang baik,” tegas dia kepada
Cikarang Ekspres, belum lama ini. Aria melanjutkan selama ini organisasi perangkat daerah (OPD) banyak yang hanya mengirimkan perwakilan untuk rapat bersama DPRD Bekasi.
Fokus .. dari halaman 1
ehatan, mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, ya ng ma na te ntu a ka n sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. “Pola asuh dan status gizi sangat dipengaruhi oleh p emahaman orang tua (seorang ibu) maka, dalam mengatur kesehatan dan gizi di keluarganya. Karena itu, edukasi diperlukan agar dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi atau ibu dan anaknya,” tutupnya. [ags]
AGUS NURYADIN / CIKARANG EKSPRES>
Dorong .. dari halaman 1
para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan empat kali selama kehamilan. Bersalin di fasilitas kesehatan, lakukan inisiasi menyusu dini (IMD) dan berupayalah agar bayi mendapat colostrum air susu ibu (ASI). Berikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah itu, ASI boleh dilanjutkan sampai usia 2 tahun, namun berikan juga Makanan Pendamping ASI [MPASI]. Jangan lupa pantau tumbuh kembangnya dengan membawa buah hati ke Posyandu setiap bulan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah berikanlah hak anak mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya melalui imunisasi yang telah dijamin ketersediaan dan keamanannya oleh pemerintah. Masyarakat bisa memanfaatkannya dengan tanpa biaya di Posyandu atau Puskesmas. 3) Sanitasi dan Akses Air Bersih Rendah, aksesnya terhadap pelayanan kes-
Foto bersama Kepala Puskesmas, yang didampingi Narasumber, Kader Kesehatan dan PKK, serta staf dan Bidan Desa.
Anak Buah .. dari halaman 1
tuhkan peran semua sektor dan tatanan masyarakat. 1) Pola Makan Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam. Istilah “Isi Piringku” dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein (baik nabati maupun hewani) dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat. 2) Pola Asuh Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan Balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatab reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga
dari halaman 1
JUMAT, 27 SEPTEMBER 2019
SAMBUNGAN
3
Hari Ini, Presiden Undang Mahasiswa ke Istana JAKARTA- Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan siap menerima dan berdiskusi dengan mahasiswa di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (27/9).
Hal ini dilakukan setelah ia mendengar aspirasi mahasiswa yang beberapa hari lalu melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana pengesahan sejumlah RUU
kontroversial. “Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa utamanya dari BEM,” kata Jokowi usai bertemu dengan para tokoh nasional
di Istana Negara, Jakarta, Kamis (26/9). Mantan Wali Kota Solo itu menuturkan bahwa ia mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk
penyaluran aspirasi yang dilindungi undang-undang. “Saya menyampaikan apresiasi saya terhadap demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa sebagai bentuk
demokrasi di negara kita,” ucap Jokowi. Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak menginginkan adanya aksi unjuk rasa yang berujung
kerusuhan. Terlebih sampai merusak fasilitas umum. “ Yang penting jangan sampai merugikan kita semuanya,” tukas Jokowi. (bbs/mhs)
Kabareskrim: Tidak Ada SP3 Kasus Karhutla JAKARTA- Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan bahwa tidak ada penghentian kasus atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahkan, jika ada oknum dari pemerintah atau anggota dewan juga akan ditindak tegas. “Saya yakinkan tidak ada SP3,” kata Idham di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (26/9). Idham menuturkan, pihaknya bersama Kejaksaan Agung sepakat untuk mempercepat proses penyidikan kasus karhutla. Selain itu, proses penuntutan akan
dilakukan secara maksimal baik pelaku perorangan maupun korporasi. “Kami juga satu visi dan misi dalam proses kerhutla agar ada efek jera baik pelaku perorangan maupun korporasi agar tak ada lagi pembakaran hutan dan lahan,” katanya. Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun menegaskan, tak akan ragu melakukan penindakan terhadap siapapun termasuk kepala daerah atau anggota dewan jika memang terbukti terlibat dalam kasus karhutla. “Kami akan lihat nanti tentu penyidik di lapangn akan melihat. Apakah ada kemungkinan kesana, kalau ada tanpa ada keraguan sedikitpun pasti
akan saya lakukan proses penyidikan itu,” katanya. Diberitakan sebelumnya, Polri terus melakukan
penindakan terhadap para pelaku kebakaran hutan dan lahan baik individu maupun korporasi. Hingga
hari Selasa, 24 September, sebanyak 323 individu dan 14 korporasi ditetapkan sebagai tersangka.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, untuk tersangka individu dilakukan penyidikan dari 284 laporan polisi. “Jumlah tersangka individu sebanyak 323 orang dari 284 laporan polisi,” kata Dedi, Selasa (24/9). Dedi pun merinci, untuk wilayah Polda Riau sebanyak 59 orang ditetapkan tersangka. Kemudian Polda Aceh satu tersangka, Polda Sumsel 26 tersangka, Polda Jambi 39 tersangka, Polda Kalsel 26 tersangka, Polda Kalteng 79 tersangka, Polda Kalbar 69 tersangka, dan Polda Kaltim 24 tersangka. Lebih lanjut, Dedi menam-
bahkan, untuk korporasi sebanyak 14 perusahaan yang telah ditetapkan tersangka. Adapun rinciannya, Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka, Polda Riau satu tersangka, Polda Sumsel satu tersangka dan Polda Jambi satu tersangka. “Kemudian Kalsel dua tersangka, Kalteng satu tersangka, Kalbar dua tersangka dan Polda Lampung 5 tersangka,” katanya. Sementara itu, terdata total luasan lahan yang terbakar di sembilan Polda yang menangani karhutla yakni sekitar 7482,8519 hektare. “Di Sumsel paling luas, area yang terbakar 1783,39 hektare,” kata Dedi. (bbs/mhs)
Selamat Datang Anjing Metal ADA alasan banyak orang yang menyebut anjing sebagai sahabat terbaik manusia. Selain setia menemani, ia cakap membantu aktivitas manusia. Pada Selasa (24/9), Boston Dynamics meluncurkan sahabat manusia versi robot. Namanya Spot. Robot berkaki empat itu diperkenalkan kepada khalayak sejak tahap pengembangan pada 2015. Sejak itu,
ia terus mendapat perhatian berkat keahliannya. Mulai aksi mengangkut truk sampai berdansa dengan lagu Uptown Funk milik Bruno Mars. Memang, Spot tak mirip anjing pada umumnya. Ia tak seperti Aibo, robot anjing besutan Sony, yang dibangun lengkap dengan moncong, cakar, dan suara gonggongan. Spot tak punya kepala ataupun kecerdasan
buatan untuk berinteraksi dengan manusia. Boston Dynamics sengaja merancang Spot untuk membantu manusia melakukan pekerjaan kasar. Ia dirancang untuk berjalan melalui banyak medan dan berbagai situasi. Karena itulah, perusahaan teknologi terkemuka itu hanya menjual robot tersebut untuk perusahaan tertentu. Misalnya, perusahaan konstruksi,
kilang minyak, atau jaringan listrik dan gas. Menurut CNN, Spot memiliki adik bernama SpotMini dengan tinggi 0,76 meter. Yang ini difungsikan untuk membantu pekerjaan rumah tangga seperti membuka pintu, mengambil minuman, sampai menaruh piring di dishwasher. Boston Dynamics menyatakan, SpotMini juga diluncurkan tahun ini. (bbs/mhs)
menhub. Sebanyak 20 Bus hibah Kemenhub difungsikan sebagai Transpatriot sedangkan 1 bus akan dijadikan bus sekolah.Transpatriot koridor II dan III baru beroperasi sejak Agustus
lalu dengan total 20 armada yang melayani rute Wisma Asri – Bantargebang dan Wisma Asri – Sumber Arta. Tarifnya sendiri disesuaikan dengan jarak, namun tidak lebih dari Rp10 ribu.
“Oleh karena itu, saya menyambut baik tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2019 ini yaitu ‘Merajut Nusantara Membangun Bangsa, Bakti Nyata Insan Perhubungan untuk Indonesia Unggul
Indonesia Maju’ untuk mempresentasikan bagaimana seluruh elemen Kementerian Perhubungan dan seluruh stakeholder bersama-sama secara nyata membangun konektibilitas yang sinergi
guna mewujudkan transportasi yang berkeselamatan bagi seluruh masyarakat pengguna transportasi di seluruh indonesia,” tukan wali kota yang biasa disapa Pepen ini. (dhy/mhs)
Kepala DPMP TSP Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra di Pressroom Humas Kota Bekasi, Plaza Pemkot Bekasi, kemarin (26/9). Di tempat yang sama, Auditor Madya Inspektorat Kota Bekasi, Sunarto men-
gatakan, Pemkot Bekasi saat ini terus berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih guna menekan potensi adanya laku culas oknum pegawai pemerintahan yang melakukan pungli.
“Ini merupakan upaya pencegahan nyata dalam pemberantasan pungli, g rat i f i ka s i d a n d e nga n tindakan tegas. Sehingga ini dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku,” tegas Sunarto.
Selanjutnya, Satgas Saber Pungli berharap dengan adanya pengawasan maka dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik, sehingga dapat merubah pola pikir dan budaya pungli pada unsur
Birokrasi. Dalam kesempatan ini juga kami berharap kepada seluruh instansi yang melakukan pelayanan masyarakat supaya menghindari pungutanpungutan yang melanggar aturan. (dhy/mhs)
pernah sentimen terhadap suku, ras maupun agama. Jadi risetnya juga harus melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya, jangan asal menentukan,” tutup
Mbah Mijan. Seperti diketahui Pasal 252 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, mem-
beritahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan
penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda pal-
ing banyak Kategori IV”. Denda kategori IV ini s e b a g a i m a n a d i s e b u tkan dalam Pasal 79 yakni membayar denda Rp200 juta. (*)
Pemkot Serius .... dari halaman 4 “Nanti macet lagi, jalan dilebarkan lagi, macet lagi. Mari kita dukung inovasi-inovasi yang sifatnya adalah untuk transportasi publik,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Kota Bekasi telah memiliki 9 bus Transpatriot dengan rute, yakni Terminal Bekasi - Harapan Indah. Kemudian Pemkot Bekasi mendapatkan hibah 21 bus dari Ke-
Saber Pungli .... dari halaman 4 “Tentu kami sangat menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada segenap ASN dan mitra pemerintah, para anggota Polres yang telah berparti-
sipasi dengan melakukan langkah-langkah positif bersama pemerintah dan aparat hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pungli salah satunya yaitu dengan diadakannya sosialisasi,” ujar
Timbul Polemik .... dari halaman 4 Jika memang pemerintah ingin memasukan santet dalam hukum formil, Mbah Mijan berharap orang-orang
ahli di bidang tersebut dilibatkan. Sebab akar budaya klenik di Indonesia beragam. “Supranatural tidak pernah melawan negara, tidak
Harian Umum
JUMAT, 27 SEPTEMBER 2019
Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi
HARGA Rp3.000
4
Pemkot Serius Urus Transportasi Transpatriot Diklaim Bisa Tuntaskan Kemacetan
Mbah Mijan “Timbul Polemik Gaib....” PARANORMAL selebriti Mbah Mijan turun bereaksi terhadap RUU KUHP. Mbah Mijan mengkritisi Pasal 252 tentang santet dan klenik di RUU KUHP. Meski akrab dengan hal klenik dan mistis, Mbah Mijan menilai tak sehar usnya pasal santet dan klenik masuk dalam undang-undang formil Indonesia. Sebab, jika dimasukan dalam undang-undang justru membuat keresahan di era modern saat ini. “Padahal tanpa harus dibuat undang-undang, hal semacam ini akan tergerus dan punah dengan sendirinya. Di saat hampir separuh rakyat Indonesia berpikir modern, justru mereka diajak untuk berpikir tentang klenik kembali, ini kan lucu,” jelas Mbah Mijan kepada awak media. Selain itu, Mbah Mijan menilai pasal santet dan hal klenik lainnya sulit dibuktikan dengan logika. Sehingga kemudian salah diartikan oleh orang awam. Dikhawatirkan pasal tersbut disalahgunakan. “Pasal-pasal tersebut harus jelas dan spesifik dalam mendefinisikannya, sesuatu yang memiliki kekuatan gaib itu bagaimana, tolak ukurnya apa, lalu cara membedakan gaib dan tidak bagaimana?. ranah gaib disentuh, akan timbul polemik gaib pula,” sambung Mbah Mijan. n Ke Hal... 3
KOTA BEKASI- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengaku serius membenahi transportasi publik yang ada di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khsusnya di bidang transportasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memaparkan, saat ini pihaknya berkomitmen penuh mengembangkan Transpatriot yang dinilai mendapat respons positif dari banyak pihak. “Kami terus kembangkan yang namanya transportasi massal seperti Transpa-
1. Wisma Asri-Sumber Arta Pertigaan Wisma Asri - Depan Bhayangkara - TP Tabrani - Summarecon - TP Emerald - Stasiun Bekasi - TP Stadion Patriot - TP Stadion 1 - TP BCP - RS Awal Bros - Gunadarma Bekasi - Kots Bintang - Caman Utara - Sumber Arta - Caman - Depan Galaxy Pet Shop - Gapura Grand Galaxy City - Depan LIA Galaxy - Grand Metropolitan - Mal Metropolitan Pintu 1 - Tol Barat 2 - TP Tol Barat 1 SPBU Total - TP Islamic Centre - Ruko Bekasi Mas - TP Stadion 2 - Pemkot Bekasi - Stasiun Bekasi (Indomaret) - TP Tabrani - Summarecon - TP Emerald - Seberang Bhayangkara - Pertigaan Wisma Asri 2. Trayek Summarecon-Vida Bantargebang Summarecon - TP Emerald - Stasiun Bekasi - TP Stadion Patriot - TP Stadion 1 - TP BCP - Tol Barat 2 - SPBU Shell Seberang Trisakti - Depan Kemang Pratama - Seberang Jl. PungutRawalumbu - Kampus STISIP Bekasi - Masjid Besar Al-Ittihad - Pasar Alam Vida - Depan Jl. Pungut-Rawalumbu - Seberang Kemang Pratama - Depan Trisakti - TP Tol Barat 1 SPBU Total - TP Islamic Centre - Ruko Bekasi Mas - TP Stadion 2 - Pemkot Bekasi - Stasiun Bekasi (Indomaret) - TP Tabrani - Summarecon. l Jumlah armada 29: 9 mobil Pemkot Bekasi dan 20 mobil hibah dari Kemenhub. l Tarifnya sendiri disesuaikan dengan jarak, namun tidak lebih dari Rp10 ribu.
triot yang hadir di masa kepemimpinan kami,” kata Rahmat saat Peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Kota Bekasi di lapangan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi, kemarin (26/9). Dia menilai, diperlukan sebuah langkah inovatif untuk mengatasi masalah kemacetan yang makin hari makin
mengkhawatirkan. Pelebaran jalan atau pembatasan kendaraan pribadi dirasa belum lengkap tanpa pembenahan transportasi massal. “Kalau kita hanya menga n d a l k a n p e r g e ra k a n dengan kendaraan pribadi yang kita miliki, yang terjadi hanya menunggu beban masalah itu,” ujar Rahmat. n Ke Hal... 3
Saber Pungli Datangi ASN DPMPTSP KOTA BEKASI- Tim kepolisian dar i Mapolres Metro Kota Bekasi dan Satgas Saber Pungli mengunjungi para ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP TSP) Kota Bekasi, kemarin ( 2 6 / 9 ) . Me re k a d at a ng untuk memberikan pemahaman ancaman hukum bagi para ASN yang nekat melakukan pungli. Apalagi bagi keperluan pelayanan publik seperti pengurusan izin usaha. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pres-
ISTIMEWA
iden RI Nomor 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim Saber Pungli merupakan salah s a t u b a g i a n k e b i ja k a n pemerintah dalam melak-
sanakan reformasi di bidang hukum sebagai bentuk upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil guna mewujudkan penegakan hukum. n
Ke Hal... 3