Cikarang Ekspres, 27 Mei 2019

Page 1

Semangat Baru Bekasi

SENIN, 27 MEI 2019

HARGA Rp3.000

Tender Proyek PUPR Akal-akalan KPK Diminta Awasi Tender Jembatan dan Bangunan C I K A R A N G P U S AT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun untuk mengawasi proses tender proyek jembatan dan bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. KPK jangan hanya konsen pada ‘permainan’ proyek Meikarta semata. Namun, lembaga antirasuah itu diminta untu kembali mengintesifkan pengawasan proses tender jembatan dan bangunan karena diduga hanya akal-akalan untuk menguntungkan pengusaha tertentu. “Kami minta KPK agar mengawasi seluruh proses tender di Kabupaten Bekasi. Ini karena selama proses tender hanya formalitas dan penuh rekayasa,’’ tegas Ketua Bidang investigasi Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Ahmad Gozali, kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, seperti proses tender kontruksi lanjutan Jembatan Pebayuran Rengasdengklok Kecamatan Pebayuran dengan

nilai anggaran sekitar Rp 26 miliar. Dari awal pendaftaran sampai pengumuman yang sudah dijadwalkan ternyata mengalami kemunduran bahkan berkalikali perubahan penetapan evaluasi dan penetapan pemenang. Dari hasil evaluasi yang lolos hanya 3 rekanan diantaranya PT. Aura Hutaka dengan nilai penawaran Rp. 23. 232. 747. 208. 00″. PT. Lestari Nauli Jaya dengan nilai penawaran Rp. 23. 520. 703. 172. 70″. dan PT. Bona Jati Mutiara dengan nilai penawaran Rp 24. 771. 360. 877. 32″. Namun anehnya, pihak panitia memenangkan PT. Bona Jati Mutiara selain penawaran lebih tinggi juga PT tersebut saat ini sedang dalam proses pemanggilan pihak Polda Metro Jaya. Yang tertuang dalam nomor : 038/LAP/DPP-ICC/IV/19 April 2019. Gozali berharap, pihak panitia kedepan mematuhi aturan main. Sehingga pembangunan di Kabupaten Bekasi benar-benar sesuai keginginan masyarakat. ’’Pihak ULP harus professional. Hilangkan intimidasi untuk memenangkan kontraktor tertentu yang terduga sudah bermain dengan pihak dinas terkait,’’ingatnya. (fan/ hyt)

AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES.

RETAK LAGI : Kondisi Jembatan Cibungur Kampung Galang Desa Sukamukti mengalami keretakan akibat pekerjaan asal-asalan.

Akibat Kelalaian Pemborong Jembatan Cibungur Retak BOJONGMANGU – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) benar-benar harus

segera dievaluasi. Betapa tidak, pembangunan jembatan Cibungur, Kampung Galang, Desa Sukamukti,

Kecamatan Bojongmangu kembali retak. Padahal, jembatan tersebut baru diperbaiki oleh pihak pembo-

Ke Hal...2

Kampung Cibungur tersebut diduga asal jadi, walaupun belum lama diperbaiki. Ke Hal...2

Hindari Lima Titik Pasar Tumpah Pantura

KASUS Kades Ciantra Terbukti Pungli Bisa Dipidana CIKARANG UTARA – Dugaan pungutan liar (pungli) Kepala Desa Ciantra, Inta Sasmita berkedok minta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan terus bergulir. Sampai saat ini pihak Polres Metro Bekasi, terus mendalami kabar adanya praktik pungli di Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan. Pasalnya, jika terbukti pungli, pelaku bisa terancam pidana, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12 huruf B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Lalu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. Di mana, aturan tersebut menegaskan bahwa THR hanya diberikan pada orang yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan. Sehingga bila tidak ada ikatan kerja, maka seseorang tidak dapat meminta atau mendapatkan THR dari perusahaan. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Rizal Marito mengatakan pihaknya menunggu laporan adanya pihak tertentu baik perusahaan maupun yang lain atas dugaan pemerasaan tersebut. “Kami belum menerima laporan terkait dugaan pungli yang dilakukan kades Ciantra,” kata dia saat dikonfirmasi Cikarang Ekspres, kemarin (26/5). Meski begitu, sambung Rizal, pihaknya menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja turun untuk menindak persoalan yang menyeret kepala desa tersebut.

rong. Tokoh Pemuda Desa Sukamukti Marno secara lugas menegaskan bahwa pembangunan jembatan

Mobil Dinas ‘Haram’ Dibawa Mudik C I K A R A N G P U S AT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melarang segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik atau pulang kampung saat Lebaran 2019/Idul Fitri 1440 Hijriah. Perintah ini sesuai imbauan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. “Ya ini kan sesuai imbauan KPK, kita ikuti saja,” kata Sekda Pemkab Bekasi,H Uju Juhaeri, kemarin. Untuk menindaklanjuti imbauan tersebut, Uju mengaku pihaknya telah mem-

buat surat edaran berisi larangan pemakaian mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran. Isi surat edaran tersebut sama dengan imbauan KPK. “Surat tersebut telah didistribusikan ke seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sampai Ke Hal...2

C I K A R A N G U TA R A – Pemetaan potensi kemacetan di ruas jalan arteri atau jalur Pantai Utara (Pantura) di Kabupaten Bekasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2019 telah rampung. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna, mengungkapkan jalan Pantura masih ditemui gangguan jalan yang dapat menghambat para pemudik. Misalnya sarana infrastrukturnya atau kondisi jalan yang terdapat lubang atau kerusakan jalan. “Kemudian adanya pasar tumpah di lima titik di jalur Pantura. Seperti pasar tumpah ada di Tambun, Cibitung, Pasar Lama, Sentra Grosir Cikarang (SGC) dan Lemahabang,” kata dia, kemarin. Yana melanjutkan di beberapa ruas jalur mudik di wilayah setempat juga masih terdapat perlintasan kereta api sebidang. Keberadaan perlintasan ini justru menghambat laju

kecepatan pengendara motor di jalur Pantura. “Mentalitas pengendara roda dua saat di perlintasan sebidang dan lampu merah juga diuji. Artinya mereka harus sabar mematui rambu lalu lintas demi kenyamanan mereka juga,” papar Yana. Ia juga mengeluhkan soal minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan Gatot Subroto dan di dekat Kali Ulu. Minimnya PJU dikhawatirkan bisa menurunkan tingkat kewaspadaan pemudik saat berkendara sehingga berpotensi kecelakaan. Dia berharap agar instansi terkait bisa menangani persoalan tersebut, sehingga potensi gangguan jalan di jalur mudik bisa ditekan seminimal mungkin. “Kita harap bisa segera ditangani karena prediksi kita puncak arus mudik di Kabupaten terjadi pada H-3 atau 2 Juni dan arus balik H+3 atau 8 Juni,” ujarnya. Ke Hal...2

Ayo Dukung Raperda KLA CIBARUSAH - Untuk menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) ada beberapa kriterianya yakni pratama, madya, nindya dan seterusnya. Tingkatan tersebut berbanding lurus dengan progres yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Bekasi. Karena keberadaan layak anak ini bukan tanggungjawab satu dinas saja, tapi oleh seluruh perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama lintas sektoral dan masyarakat. Tentunya Kecamatan, Puskesmas, masyarakat dan lintas sektoral mendukung DPRD m e l a l u i Pa n s u s u nt u k segera mensahkan Rancangan Peraturan Ke Hal...2

AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES.

Foto bersama Kepala puskesmas, dan Pansus DPRD beserta staf puskesmas dan pihak kecamatan.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.