Cikarang Ekspres, 26 Maret 2019

Semangat Baru Bekasi

SELASA, 26 MARET 2019

HARGA Rp3.000

Copot Kepala OPD tak Becus Plt Bupati-Sekda Diminta Utamakan Pelayanan Publik

CIKARANG PUSAT – Sorotan tajam terkait serapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi yang masih rendah terus bergulir.

Kali ini giliran Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) yang menilai bahwa ketidaktegasan Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja untuk menindak organisasi

perangkat daerah (OPD) yang tidak bisa kerja.

Te r u t a m a , O P D y a n g mendapat anggaran besar namun tak dibelanjakan secara maksimal seperti Di-

nas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Koordinator LAMI, Suganda menyesalkan atas kinerja dua OPD penerima anggaraan besar yaitu Dis-

dik maupun Dinkes. Padahal, keduanya merupakan institusi yang mengelola pelayanan publik.

Ia pun khwatir serapan angaran di layanan public

bisa membuat pelayanan kurang berjalan baik. “Seharusnya warga sekitar bisa merasakan manfaat dari APBD Kabupaten Bekasi yang sangat besar. Ke Hal...2

HOTEL HARPER CIKARANG Gulirkan Lomba Mewarnai Bobo CIKARANG SELATAN – Kepedulian terhadap dunia pendidikan terus ditunjukan Hotel Harper Cikarang. Teranyar, hotel yang berlokasi di jalan Mataram, kav. 37-39 Cibatu, Cikarang Selatan (Ciksel) itu menggelar lomba mewarnai yang bertajuk “ LOMBA MEWARNAI BERSAMA BOBO”.

Perlombaan yang menggaet Kompas Gramedia itu dikhususkan untuk anak-anak tingkat Sekolah Dasar (SD) mulai dari kelas 1-3 dan kelas 4-6.

“Lomba ini akan diikuti 100 peserta yang terdiri dari anak-anak Sekolah Dasar “ Kata Otto Sianturi selaku Food dan Baverages Manager Hotel Harper Cikarang, kemarin (26/3).

Ia melanjutkan perlombaan ini tidak lain sebagai ajang meningkatkan kreativitas anak pada usia dini dan membantu mengasah pengembangan imajinasi, kreatifitas dan rasa percaya diri anak.

“Perlombaan tersebut akan dimulai pada Minggu, 31 Maret 2019. Rangkaian acara mulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00. setelah itu dilanjutkan dengan pemberian hadiah dan door prize“ ujarnya.

Tidak hanya itu, kata Otto, dengan biaya kontribusi sebesar Rp 50 ribu, peserta akan mendapatkan Goudy Bag dari kompas dan majalah bobo, sanck, kupon discount, dan kupon undian.

Ke Hal...2

KASUS ILUSTRASII

Penataan Muaragembong Danta

Ketum PSSI Hattrick Jadi Tahanan

MUARAGEMBONG - Warga Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi tampaknya harus bersabar untuk menanti penataan wilayahnya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).

Pasalnya, sampai saat ini informasi terkait rencana

penataan daerah pesisir utara Kabupaten Bekasi oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil masih belum ‘danta’ alias belum jelas.

Camat Muaragembong, Junaefi menyatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait rencana tersebut. “Saya

juga sampai saat ini masih menunggu informasi mengenai rencana Pak Gubernur yang katanya mau menata Muaragembong. Sampai saat ini belum ada komunikasi ke kita, mau dibangun atau dijadikan seperti apa Muaragembong ini oleh Pemprov Jabar, saya belum tau,” ungkapnya,

Ke Hal...2

BANDUNG – Merujuk data sementara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan secara online (WOKP) secara online per tanggal 24 Maret 2019, jumlah perusahaan di sembilan kabupaten/kota yang termasuk DAS Citarum sebanyak 11.608 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 969.762 orang.

Lokasi tersebar mulai dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Mochamad Ade Afriandi mengatakan pihaknya bersama Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan LKS Tripartit sedang merumuskan konsep pelayanan ketenagakerjaan di wilayahnya.

Ke Hal...2

Pemprov Jabar benar-benar dapat m e nga l o ka si ka n APBD-nya untuk penataan Muaragembong. Apalagi Muaragembong ini juga kan sudah masuk dalam wilayah pengembangan pariwisata yang masuk dalam Perda Ripada (Rencana Induk Pariwisata) juga,” kata dia.

Ke Hal...2

Ingat, Pejabat Wajib Lapor Kekayaan Minggu Ini

JAKARTA – Joko Driyono jadi Ketua Umum PSSI ketiga yang ditahan pihak berwajib setelah Nurdin Halid dan La Nyalla Mattalitti. Jokdri resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan kelima terkait kasus perusakan barang bukti pengaturan skor di Polda Metro Jaya, kemarin (25/3).

Mantan CEO PT Liga Indonesia itu sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Februari lalu.

Penyidik Satuan Tugas Antimafia Bola Polri menahan Plt Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono usai Joko diperiksa di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

“Saudara JD diperiksa tadi pukul 10.00 WIB, lalu kami gelar perkara sekitar pukul 14.00 WIB, setelah itu kami lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan,” kata Kepala Satgas Antimafia Bola Polri Brigadir Jenderal Pol Hendro Pandowo di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

INDUSTRI Pabrik Wajib Bangun Rusun Pekerja

kemarin (25/3).

Sebagaimana harapan warga Muaragembong, pihaknya berharap Pemprov Jabar dapat segera merealisasikan rencana tersebut.

Sebab, tidak sedikit warga yang menanyakan persoalan itu ke pihaknya. “Mudahmudahan saja, tahun ini

ILUSTRASII

Pemkab Tepati Janji Perbaiki Infrastruktur Burangkeng C I K A R A N G P U S AT Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mulai memperbaiki infrastruktur di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, sebagai bukti pemerintah daerah menaruh perhatian khusus kepada warga desa yang terdampak langsung aktifitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.

“Kita perbaiki infrastruktur yang sekiranya sudah tidak layak. Jalan jembatan TPA Burangkeng misalnya, atas permintaan warga kemarin sudah

kita tutup lubang-lubangnya. Tinggal nunggu cuaca bagus nanti diaspal atau beton, tergantung kontur titik jalannya,” kata Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, kemarin (25/3).

Iman menerangkan, perbaikan infrastruktur jalan tersebut akan menggunakan alokasi anggaran crash program atau tanggap darurat Pemkab Bekasi. “Sementara ini perbaikan pakai anggaran crash program. Nanti kita hitung dulu berapa kebutuhan untuk perbaikan

jalan ini,” terangnya.

Iman mengimbau warga Desa Burangkeng untuk segera mengusulkan apa saja yang menjadi permintaan warga kepada pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur.

“Pemkab kan janji akomodir tuntutan itu. Jangan lupa juga masukkan ke dalam usulan Musrenbang,” tambahnya.

Kepala Desa Burangkeng, Nemin, membenarkan pekerjaan tersebut. Perbaikan Ke Hal...2 jalan itu

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa setengah penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu pelaporan pada 31 Maret 2019.

“Dalam beberapa hari ini. terdapat peningkatan LHKPN dari berbagai instansi, namun menjelang satu minggu terakhir batas waktu LHKPN periodik pada 31 Maret 2019, tingkat kepatuhan pelaporan masih belum mencapai setengah dari seluruh wajib lapor,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin (25/3).

Data KPK sampai Senin pagi, lanjut Febri, 46,47 persen yang melaporkan kekay-

aannya. Lembaga antirasuah itu pun mengingatkan dengan waktu tinggal satu minggu, agar para penyelenggara negara yang sudah masuk kategori wajib lapor dapat melaporkan kekayaannya ke KPK. “Caranya mudah, cukup dengan membuka website elhkpn.kpk.go.id kemudian login dan mengikuti petunjuk yang ada. Jika ada kendala, bisa menghubungi KPK di “call center 198”, kami akan membantu,” ucap Febri.

Pihaknya pun melihat ada sejumlah penyelenggara negara yang sudah mulai membuat draf penyampaian LHKPN, namun masih melengkapi informasi dan lampiran.

“Semoga dalam waktu satu minggu ini hal tersebut bisa selesai,” kata Febri.

Ke Hal...2

ILUSTRASII

SELASA, 26 MARET 2019

DESA KITA

2

Pasirranji Wakili Cikpus Lomba Desa CIKARANG PUSAT – Desa Pasirranji menjadi wakil dari enam desa se- Kecamatan Cikarang Pusat (Cikpus) pada Desa Tingkat Kabupaten Bekasi yang digelar pada 10 April 2019 mendatang.

Kepala Desa Pasir ranji, Wa rd i Su na n d a r m e nga ku secara keseluruhan siap untuk mengikuti lomba desa level kabupaten.

“Tentu saja dari lomba desa ini, saya berharap masyarakat Desa Pasirranji meningkat kehidupan perekonomiannya,” kata dia ke p a d a C i ka ra ng E k sp re s, kemarin.

Menurutnya, delapan indikator penilaian lomba desa telah dipersiapkan, bahkan untuk lebih baik lagi pihak kecamatan pun melakukan pembinaan

Copot Kepala ... dari halaman 1 Ini kuncinya ada di Plt Bupati dan DPRD untik mendesak atau mengontrol kegiatan instansi tersebut,” kata Suganda.

Dengan begitu, sambung dia, masyarakat pun bisa merasakan kenyamanan dalam layanan publik yang dilakukan Pemkab Bekasi terutama bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kalau memang kepalanya gak becus kan bisa dicopot.

Itu wewenang Pak Plt Bupati dan Sekda ya,” ucap Suganda.

Suganda bergarap Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja maupun Sekda Uju mendorong dan mengingatkan para dinas terkait agar menyerap anggaran secara maksimal. “Kami yakin pimpinan kita pasti memikirkan rakyatnya,” tukas dia.

Semenetara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nurdin mengaku heran mengapa hingga memasuki tiga bulan tahun ini serapan anggaran ada yang belum dibelanjakan.

Padahal, idealnya ini sudah diatas 30 persen.

“Jadi rendahnya serapan anggaran ini perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Khawatir serapan anggaran nanti tidak mencapai target,” kata dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin (24/3).

Usut punya usut, ada delapan OPD yang belum melaporkan progres daya serap keuangan dan fisik ke Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD. Yakni, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Nurin secara lugas menegaskan pihaknya akan segera memanggil OPD yang punya anggaran besar namun serapannya masih nol besar. Yakni, Disdik dan Dikes. “Tentunya dalam

Hendro mengatakan Joko Dr iyono akan ditahan terhitung hari ini hingga 20 hari ke depan.

Sebelumnya Joko telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau memasuki dengan cara membongkar, merusak, atau menghancurkan barang bukti yang telah dipasang garis polisi

waktu dekat kami bakal panggil dua OPD yang anggaran besar itu. Jangan sampai masyarakat terbangkalai karena penyerapan anggaran kurang maksimal,” ucap dia.

Nurdin mengingatkan OPD jangan takuttakut menyerap anggaran. “Bagaimanapun ya anggaran harus diserap, OPD jangan takut dengan adanya penangkapan dari KPK,” tegas dia.

Politisi PAN Kabupaten Bekasi itu menilai jika penyerapan anggaran oleh eksekutif sangat penting sekali untuk pembangunan.

Apalagi, Kabupaten Bekasi masih memiliki pekerjaan yang besar, terutama pembangunan dunia pendidikannya.

Jangan sampai, dengan tidak adanya penyerapan anggaran oleh OPD malah menghambat pembangunan. “Kalau daerah lain itu kekurangan anggaran untuk pembangunan tetapi di kita itu malah anggaran terkesan disia-siakan,” katanya.

Nurdin mengungkapkan jika setiap tahunnya, APBD Kabupaten selalu menyusakan silpa. Seharusnya, sisa lebih penggunaan anggaran itu tidak terulang lagi setiap tahunnya.

“Tahun kemarin Silpanya besar mencapai Rp 1 triliun masa tahun ini juga harus menyisakan anggaran lebih besar lagi, seharusnya tidak terjadi lagi,” katanya.

Menurut Nurdin, seharusnya OPD tersebut bisa maksimalkan penyerapan anggaran. Terlebih, Disdik dan Dinkes merupakan pelayanan yang sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat.

“Kita memanggil dinas itu mau tahu apa permasalahan hingga gak maksimal penyerapan anggaran,” kata Nurdin.

Ia menambahkan, pihak rksekutif disetiap OPD diharapakan sesuai rencana yang disepekati oleh DPRD harus bisa menyerap anggaran secara maksimal.

“Jadi pelayanan publik kan kayak Dinas Pendidikan tentunya jangan sampai guru honorer telat gajian dan jangan sampai begituh (penyerapan anggaran)

kurang maksimal. Kasian mereka saya mendengar aspirasi mereka di lapangan, Dinkes juga soal pelayanan Puskesmas dan obat juga jangan sampai mengganggu,” tandas dia.

Diketahui sebelumnya, tiga bulan anggaran berjalan, belum satu pun organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bekasi yang serapan keuangannya tembus 5 persen dari t o t a l a n g g a ra n s e n i l a i 5.933.744.605.773.

Bahkan, ada delapan OPD yang belum melaporkan progres daya serap keuangan dan fisik ke Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD. Yakni, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Secara umum, kondisi ini tentu saja menimbulkan kerisauan terhadap ancaman sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tinggi pada pengunjung tahun. Bila ingin melepaskan cap kinerja pemerintah yang gagal, Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mesti menggenjot belanja di tiap OPD. Jangan sampai stigma di masyarakat kian menguat bahwa semangat memprogramkan tak diiringi dengan kemampuan membelanjakan.

Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bekasi, Widi Mulyawan menyebutkan bahwa serapan APBD tahun 2019 masih sangat rendah. Hingga Maret ini, serapan anggaran hanya 4,18 persen.

Sedangkan, untuk pembangunan fisik, dari 4.431 kegiatan, baru 0,37 persen yang dikerjakan. Jumlah tersebut jauh dari komitmen awal Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menargetkan pembangunan akan digelar sejak awal tahun.

“Jika melihat data yang

ada memang tidak sesuai apa yang direncanakan.

(Serapan,red) anggaran 0,37 persen per tanggal 20 Maret,” kata dia, kemarin.

Disamping itu, serapan pun hampir dipastikan jauh dari target yang dicanangkan. Pada triwulan I, seharusnya anggaran yang diserap telah mencapai Rp 1.533.863.175.663 atau 25,85 persen.

Namun, yang terserap baru mencapai Rp 209.332.539.940 untuk belanja tidak langsung dan Rp 38.846.876.311 untuk belanja langsung. Secara keseluruhan, anggaran yang diserap baru mencapai Rp 248.179.416.251 atau 4,18 persen.

Menurut Widi, mayoritas anggaran yang diserap merupakan belanja tidak langsung yang sifatnya rutin, seperti gaji dan honorer pegawai. Sedangkan, anggaran pembangunan terbilang minim.

“Jika memang dibandingkan tahun sebelumnya, memang tahun ini lebih rendah. Ada beberapa faktor, seperti penyusunan anggaran kemarin agak terlambat, kemudian ada beberapa dinas juga yang belum memiliki kepala dinas definitif, itu turut memengaruhi,” kata dia.

Tidak hanya serapan yang rendah, namun terdapat pula organisasi perangkat daerah yang belum menyerap anggaran.

L ebih jauh, Widi menambahkan, hanya tiga OPD dengan serapan tertinggi meski presentasenya rendah. Mereka adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKP) dengan serapan Rp 10.468.778.219 atau 2 persen dari pagu anggaran, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp 4.909.944.400 (5,76 persen), dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rp 2.764.889.031.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr Sri Eni mengaku tak tahu terkait serapan anggaran yang masih nol. Ia menyarankan untuk ke anak buahnya bagian bendahara keuangan.

“Nanti tanya ke keuangan saja ya. Itu saya kurang ha-

oleh penguasaan umum di Kantor Komisi Disiplin PSSI, sejak 14 Februari 2019 silam.

Dalam kasusnya, Joko diduga sengaja merusak sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan pengaturan skor sepak bola yang sedang ditelisik oleh Satgas Antimafia Bola Polri.

Joko Driyono dikenakan Pasal 363 KUHP terkait pencurian dan pem-

beratan, kemudian Pasal 232 KUHP tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan. Lalu Pasal 233 KUHP tentang perusakan barang bukti dan yang terakhir adalah Pasal 235 KUHP terkait perintah palsu untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan di Pasal 232 KUHP dan 233 KUHP. Penetapan Joko Driyono sebagai tersangka bermula dari ditetapkannya ter-

lebih dahulu tiga tersangka yakni supir Joko Driyono yakni Muhammad Mardani alias Dani, pesuruh di PT Persija Musmuliadi alias Mus dan pesuruh di PSSI Abdul Gofar.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan barang b u kt i . Po l i s i m e n d u g a ketiganya ditugaskan oleh Joko Driyono untuk memusnahkan barang bukti itu. (ant/hyt)

revolusi industri 4.0 perlu dikembangkan agar bentuk p e l aya na n p a d a d u n i a usaha maupun pekerja mampu mengikuti tuntutan perubahan global.

“Berkenaan dengan Citarum Harum ditinjau dari bidang ketenagakerjaan menjadi sangat penting

p e n g g u naa n t e k n o l o g i informasi dan komunikasi untuk eksistensi LKS Tripartit,” ungkap Ade. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, LKS Tripartit harus menjadi representasi hubungan industri. Dengan begitu, lembaga ini bisa

Pabrik Wajib ... dari halaman 1 Langkah itu dilakukan untuk mendekatkan l aya na n k e p a d a d u n i a usaha dan pekerja, sebagai solusi kondusifitas ketenagakerjaan di Jawa Barat. Konsep tersebut menjadi bagian dari

program 100 hari kinerja Disnakertrans Jabar.

Menurut dia, program Citarum Harum apabila ditinjau dari bidang ketenagakerjaan perlu ada peran teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih eksistensi LKS Tripartit dalam menghadapi

Seperti tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta partisipatif dalam politik.

“S e b a b d a l a m p e n i l a i a n lomba desa ini pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan inovasi-inovasi dari kepala desa, BPD dan semua elemen masyarakat harus tumbuh,” jelasnya.

Lanjutnya, apalagi Desa Pasirranji saat ini telah menjadi daerah industri. Maka harus dikembangkan perekonomian masyarakatnya, tinggal berkolaborasi dengan Bumdes.

“Saya yakin dengan memanfaatkan Bumdes, kehidupan perekonomiannya akan semakin kuat,” pungkasnya. (ags/hyt)

Penataan Muaragembong ...

Ketum PSSI ... dari halaman 1

terhadap perangkat desa.

Apalagi saat ini desa telah memiliki Bumdes, sebagai pondasi penguatan perekonomian masyarakat. Ditambah dengan Tim Penggerak PKK yang telah memiliki keterampilan.

Sementara itu, Camat Cikarang Pusat Endin Samsudin menegaskan, pihak desa harus memanfaatkannya, salah satunya adalah untuk peningkatan kinerja aparaturnya dan menjadikan sebagai evaluasi agar semakin tertib administrasinya.

Kepala Desa tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan, harus didukung oleh semua elemen masyarakat.

Intinya maju dan mundurnya Pemdes dikembalikan lagi kepada masyarakatnya.

dari halaman 1 He mat nya, j i k a Pe m rov Jabar berkomitmen u ntu k m e nat a w i laya h Muaragembong, maka persoalan pendangkalan di Kali Muarabungin, Kali Muarabeting dan Kali Muarajaya harus mendapat prioritas untuk diselesaikan.

Ketiga kali tersebut, merupakan jalur air yang menjadi akses utama masyarakat setempat yang berprofesi nelayan untuk melaut ataupun mengantarkan masyarakat menuju lokasi wisata mangrove.

“Jadi ada tiga kali yang butuh normalisasi dan kewenanangannya memang ada di pemerintah provinsi

dan pusat. Makanya besar harapan kami agar persoalan ini bisa diselesaikan.

Kalau mau bikin orang Muaragembong maju, jalur airnya memang harus dibenahi. Karena kalau air lagi surut, tentu susah untuk dilalui. Paling menggunakan perahu-perahu kecil,” beber dia.

Selain menormalisasi ketiga kali tersebut, Junaefi juga berharap Pemprov Jabar dapat menginisiasi pembangunan infastruktur menuju Pantai Beting dan Muara Bendera. “Lokasi menuju Pantai Beting dan Muara Bendera itu kan ada jalur yang putusputus. Andai dibuat track penghubung diantara hu-

tan mangrove, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata baru di Muaragembong,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jabar untuk bersama-sama menata kehidupan masyarakat di wilayah Muaragembong.

Kang Emil menegaskan pembenahan total akan dilakukan di tahun 2019.

Pembenahan dilakukan untuk mengembangkan potensi daerah tersebut.

Targetnya, menjadikan kawasan Muaragembong jadi desa beradab. (fan/hyt)

gan teknis dan ToT (training of trainer) e-LHKPN, klinik LHKPN serta koordinasi dan rekonsiliasi e-LHKPN,” ungkap Febri.

Dalam konteks membantu masyarakat menentukan pilihan pada Pemilu 2019 dan mewujudkan membantu masyarakat menerapkan slogan “pilih yang jujur”, KPK juga berencana akan mengumumkan para anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah melapor-

kan kekayannya. Sehingga hal tersebut diharapkan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat,” kata Febri Berdasarkan data Direktorat Pendaftaran dan Penyelidikan (PP) LHKPN KPK sampai Senin pagi, dari 335.969 penyelenggara yang wajib menyampaikan LHKPN terdapat 156.116 yang sudah lapor dan 179.853 yang belum lapor dengan tingkat kepatuhan 46,47 persen. (ant/hyt)

Ingat, ... dari halaman 1 KPK juga telah menggunakan cara “jemput bola” dengan mendatangi sejumlah institusi, termasuk memenuhi undangan Sekjen DPR untuk memberikan pendampingan serta ke sejumlah daerah.

“Sampai 1 Maret 2019 ini, Direktorat PP LHKPN telah melakukan 154 kegiatan di Jakarta dan sejumlah daerah, yaitu berupa bimbin-

Pemkab Tepati... dari halaman 1 dilakukan oleh Pemkab Bekasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. “Dua hari pasca kesepakatan pembukaan TPA, jalan langsung diperbaiki.

Sudah turun dari Dinas PUPR untuk mulai lakukan perbaikan,” tutur Nemin.

Menurutnya, kondisi jalan masuk TPA satu-satunya milik Pemkab Bekasi itu terbilang parah. Jalanan

tersebut hancur di banyak titik dengan kedalaman mencapai 30 sentimeter dan bahkan beberapa di antaranya mencapai luas tiga meter persegi.

Sementara aktifitas pembuangan sampah menuju TPA Burangkeng kini sudah berjalan normal seperti sebelum aksi penutupan oleh sekelompok warga setempat. “Truk sampah juga sudah mulai berdatangan membuang sampah ke sini.

Sudah normal kembali,”

tambahnya.

Perbaikan infrastruktur menjadi salah satu tuntutan warga pada aksi penutupan TPA selama dua pekan kemarin. Setelah tercapai kesepakatan kedua belah pihak, Pemkab Bekasi segera merespon tuntutan warga dengan melakukan perbaikan infrastruktur pada akses jalan masuk TPA. Jalan yang awalnya berlubang kini sudah diratakan dengan batu dan siap untuk diaspal. (fan/hyt)

Gulirkan Lomba ... “ Maka dari itu, diharapkan para orangtua segera mendaftarkan anakanaknya untuk mengikuti dan meramikan acara tersebut,” katanya.

Otto berharap orang tua dapat memberikan apresiasi terhadap kreativitas anak dan meluangkan waktu bersama si buah hati.

Dan yang paling penting mengedukasi anak-anak

sedari dini.

Untuk pendaftaran, peserta bisa langsung datang ke Hotel Harper Cikarang atau bisa menghubungi kontak person 0878-86179196 dan 0821-2723-7914. (mil/hyt)

menjadi tempat di mana pemerintah, industri, dan buruh berdiskusi bersama dan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu.

“Lembaga Tripartit ini harus menjadi representasi dari yang namanya hubungan industrial ini.

Harusnya semuanya bisa dimusyawarahkan karena Indonesia adalah negeri Pancasila,” kata dia. “ D i S i l a Ke e m p a t n y a (Pancasila) saja disebut musyawarah mufakat.

Diobrolkan dulu lalu disepakati. Kalau sudah disepakati ya sudah jangan banyak dipertanyakan,” sambungnya.

Lebih lanjut, gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini menuturkan bahwa industri mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, termasuk dalam

mengurangi tingkat pengangguran.

“Dalam teori ekonomi tidak ada cara mengurangi pengangguran tercepat kecuali melalui industri.

Karena satu kali pabrik buka bisa seribu orang bekerja, jadi industri ini penting,” tuturnya.

Namun, pada kesempatan ini, Emil juga menekankan industri perlu ada keberpihakan terhadap kesejahteraan pekerja.

Untuk itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni industri diminta membuat perumahan buruh di dekat pabrik atau lokasi kerja, serta menyelenggarakan sekolah di pabrik bagi putra daerah.

“Maka saya akan buat aturan, bahwa setiap industri pabrik harus menyediakan rumah susun (dekat pabrik). Kami juga

akan upayakan agar pabrik itu bisa memberikan kursus kepada putra daerah untuk langsung disalurkan sesuai kebutuhan,” katanya.

K e d e p a n , Em i l ju ga akan membuat aturan agar perusahaan atau industri yang beroperasi di Jawa Barat membayar pajaknya di Jawa Barat.

“Kita juga akan buat peraturan semua perusahaan yang berproduksi di Jawa Barat harus bayar pajaknya di Jawa Barat.

Boleh punya kantor pusat di Jakarta tapi harus punya kantor cabang di kabupaten/ kota di Jawa Barat,” jelasnya.

LKS Tripartit Jabar juga menggelar rakor terkait Citarum Harum. Untuk itu, tema yang diangkat dalam rakor adalah “Kesiapan Dunia Usaha Guna Ke b e rha s i l a n P ro g ra m Citarum Harum”. (ant/hyt)

dari halaman 1

Harian Umum

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

SELASA, 26 MARET 2019

HARGA Rp3.000

1

Pemkot-DPRD Kompak Tutup Mata Pasien Dugaan Malpraktik RS Anna Pekayon Lapor ke MKDKI BEKASI TIMUR - Keluarga korban pasien dugaan malpraktik dokter di Rumah Sakit (RS) Anna Pekayon menyangkan sikap berbagai stakeholders yang seakan tidak perduli atas musibah yang dialami Ira Puspita.

Pasalnya, sampai detik ini tidak ada dari pihak manapun yang bersedia mendengarkan keterangan maupun keluhan dari sang korban.

Pernyataan ini disampaikan keluarga pasien Tian Bahtiar, kepada Metro Bekasi, kemarin

(25/3). Tian menilai, stakeholder mulai dari IDI, Dinas Kesehatan (Dinkes), BPJS, DPRD Kota Bekasi tidak perduli terhadap nasib warganya.

Sebab, sejauh ini si pasien belum dimintai keterangan atas peristiwa tersebut.

“Kami menyayangkan seluruh sikap para stakeholders ini ( I D I , D i n ke s, BPJS, Dewan bahkan Menteri Kesehatan) yang mencerminkan

ketidakperdulian mereka terhadap nasib rakyat kecil. Jangankan di mediasi, didengar pun tidak. Termasuk oleh DPRD Kota Bekasi yang notabene wakil kami

di legislatif,” keluh Tian.

Meski begitu, pihaknya mengaku telah menerima surat dar i Dinkes Kota Bekasi untuk bertemu besok (hari ini,red). Namun, dari kuasa hukum Ira minta dijadwalkan ulang.

Sebab, profesi Ira yang merupakan sopir Transjakarta harus meminta izin karena menyangkut pelayanan publik.

“Tidak bisa dadakan. Ira bekerja sebagai sopir. Dia harus izin dulu n Ke Hal... 2

SAPA WALI KOTA

Bincang Santai Bersama Warga Jakasampurna BEKASI BARAT - Bincang santai bersama warga RW 17 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat bisa dibilang istimewa. Pasalnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi hadir dalam kesempatan tersebut.

Rahmat menuturkan banyak orang bilang Kota Bekasi ini macet. Hal itu, kata dia, menandakan laju pertumbuhan ekonominya yang tinggi.

Bahkan, Kota berjuluk Patriot ini juga beragam sehingga perlu saling menghormati, jangan membedakan warna kulit, agama dan ras, selagi itu masih ber-KTP kota Bekasi berarti itu warga negara Indonesia n Ke Hal... 2

POLITIK

IDHO MAI SAPUTRA/METRO BEKASI

MASIH BANDEL : Pemasangan APK di pohon marak di Kota Bekasi. Seperti diwilayah Margahayu, puluhan APK terlihat semerawut nempel di pepohonan hijau, kemarin (25/3).

Banyak Caleg Kangkangi Aturan APK BEKASI TIMUR - Kredibilitas Bawaslu Kota Bekasi kembali diuji. Meski aturan jelas melarang alat peraga kampanye (APK) dipasang di pohon, namun hampir sebagian besar banner para calon legislatif (caleg) justru menempel di pepohonan yang ada di Kota Patriot ini n Ke Hal... 2

Belasan PNS Bekasi Dipecat, Hak Jaminan Pensiun pun Hangus BEKASI SELATAN - Tindakan tegas diambil Wali Kota Bekasi terhadap bawahannya yang terlibat kasus korupsi. Tak tanggung-tanggung, belasan pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi resmi diberhentikan dari status PNS sejak 1 Maret lalu.

Pemberhentian ini menyusul adanya status berkekuatan hukum tetap atau inkracht atas tindakan korupsi yang dilakukan belasan aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

”Memang, ada 11 PNS yang resmi diberhentikan terhitung sejak awal Maret lalu.

Mereka diberhentikan karena terjerat kasus korupsi dan kasusnya berkekuatan hukum tetap,” terang pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi Karto, kemarin (23/4).

Karto menjelaskan, untuk ASN yang diberhentikan tapi memiliki jabatan, maka jabatan tersebut akan dialihkan kepada pelaksana tugas (plt).

Tujuannya agar roda organ-

isasi dinas yang ditinggalkan pejabat definitif karena tersangkut kasus hukum itu tidak terganggu dengan pemberhentian pimpinannya. ”Jabatan yang ditinggalkan pejabat yang resmi diberhentukan langsung diisi oleh pelaksana tugas,” katanya juga. Sebelum 11 PNS diberhentikan, kata Karto juga, ada dua ASN yang lebih dulu menerima surat pemecatan karena terlibat kasus korupsi juga. ”Dua PNS sudah lebih dulu diberhentikan. Jadi

kalau dikalkulasi, sudah ada 13 PNS terlibat korupsi yang diberhentikan ” ucapnya lagi. Menurut Karto juga, keputusan pemberhentian itu bukan hanya dilakukan oleh Pemkot Bekasi. Tetapi pemberhentian kepada ASN yang terjerat kasus korupsi juga dilakukan daerah lain. ”Jadi, secara bersama-sama seluruh daerah memberhentikan PNS yang terjerat kasus korupsi,” jelasnya lagi. Karto mengaku, seluruh ASN yang diberhentikan maka seluruh

hak yang melekat dipastikan hilang. Termasuk hak jaminan pensiun.

Pemberlakuan aturan itu diberlakukan sama dengan seluruh pegawai yang terjerat kasus korupsi di daerah lain. ”Kota Bekasi termasuk daerah terakhir yang menerapkan pemberhentian seluruh pegawai yang terjerat kasus korupsi.

Lantaran kami menunggu permohonan sejumlah ASN yang terjerat korupsi ke Mahkamah Konstitusi atau MK,” katanya juga n Ke Hal... 2

Sanksi Keras Disiapkan bagi ASN Ogah Pakai Seragam B E K A S I S E L ATA N - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak main-main dan bakal memberikan teguran keras bagi para pegawai yang tidak menggunakan tanda jabatan setelah aturan ditetapkan. Namun, pemer-

intah bakal memberikan kelonggaran soal kedisiplinan seragam itu sampai beberapa bulan kedepan setelah ditetapkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, pengenaan seragam dan tanda

jabatan lengkap bagi para ASN akan dimulai pada awal April, mendatang. Tetapi, dispensasi bakal diberikan hingga bulan Agustus bagi ASN harus benarbenar lengkap dan disiplin.

“Kami minta paling lambat pegawai bisa mengikuti ke-

bijakan ini sampai 1 Agustus 2019. Artinya, pemerintah tidak kaku dan masih memberi dispensasi,” kata dia, kemarin (25/3).

Sedang untuk pembelian atribut, lanjutnya, dibebankan ke pegawai masing-

masing melalui organisasi perangkat daerah (OPD).

Bagi pegawai yang tidak mengikuti aturan ini sampai ambang 1 Agustus 2019, pemerintah akan melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali n Ke Hal... 2

Melihat Sidang Kasus Pembantaian Satu Keluarga di Kota Bekasi

Terancam Hukuman Mati, Eksepsi Terdakwa pun Ditolak Kasus pembunuhan satu keluarga sempat menjadi perhatian publik. Di mana, saat sekeluarga ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya, Jalan Bojong Nangka II, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi pada 13 November 2018 lalu.

Empat korban yang tewas adalah Diperum Nainggolan (38), Maya Ambarita (37), Sarah Nainggolan (9), dan Arya Nainggolan (7). Antara terdakwa Haris Simamora dan korban memiliki hubungan keluarga yakni sepupu dari korban Maya Ambarita. Kemarin (25/3), sidang Eksepsi atau nota kebaratan yang dilayangkan penasihat hukum terdakwa Hary Aris Sandigon alias Haris Simamora resmi ditolak.

MOHAMAD SUYUDHI, Bekasi Selatan EKSEPSI penolakan resmi diketok majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi.

Dengan begitu, majelis hakim meminta jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi-saksi pada Senin

(1/4/2019) mendatang, untuk melanjutkan sidang pembunuhan satu keluarga di Pondokgede, Kota Bekasi, yang dilakukan oleh terdakwa.

“Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa

menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Haris dilanjutkan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Musa Arief Aini, saat membacakan putusan sela di PN Bekasi, kemarin n Ke Hal... 2

SAMBUNGAN

SELASA, 26 MARET 2019

2

Tarif Baru Ojek Online Dimulai 1 Mei JAKARTA - Setelah polemik berpanjangan, pemerintah akhirnya mengumumkan penentuan tarif ojek online. Aturan tarif ini sudah terangkum dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam ketentuan tarif ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membaginya dalam tiga zona.

Adapun zona 1 meliputi wilayah Jawa non-Jabodetabek, Sumatera, dan Bali.

Zona 2 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Terakhir, zona 3 meliputi Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Beleid ini bakal resmi diberlakukan pada 1 Mei 2019 mendatang.

“Tarif ini sudah memperhitungkan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya yang diperhitungkan adalah

biaya langsung saja. Sedangkan biaya tidak langsung itu yang ada di pihak aplikator sebesar 20 persen,” kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, kemarin (25/3).

Berikut rincian tarifnya: 1. Zona 1: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850 per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.300 per km.

Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 7 ribu -

Rp 10 ribu.

2. Zona 2: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2 ribu per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.500 per km.

Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 8 ribu Rp 10 ribu.

3. Zona 3: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100 per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.600 per km.

Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 7 ribu Rp 10 ribu.

Dari tarif tersebut, biaya

jasa minimal merupakan biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer (km). Adapun tarif yang berlaku itu bersifat nett atau bersih diterima pengemudi.

Budi menjelaskan, khusus Jabodetabek memiliki besaran biaya jasa yang berbeda.

Alasannya, penggunaan ojol pada wilayah tersebut sudah menjadi kebutuhan primer.

“Karena pola perjalanan untuk ojol di jakarta sudah

kebutuhan primer. Hasil riset mengatakan itu. Artinya ada aspek plus mile dan last mile, ojol ini sekarang sudah jadi kebutuhan untuk terhubung ke kendaraan lain (transportasi massa lain),” tuturnya.

Selain itu, Dirjen Budi menyampaikan permohonan maaf mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia meminta maaf apabila masih ada yang belum sesuai dari penentuan biaya jasa tersebut. Meski

begitu, pemerintah terus membuka ruang diskusi kepada semua pihak.

“Dalam kesempatan yang baik ini, seperti yang disampaikan bahwa biayanya diumumkan hari i n i . Ja d i ya ng p e r t a ma kami ingin sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak terkait biaya jasa ini. Tapi kalau kemudian tarif belum sesuai kita masih membuka diskusi,” pungkasnya. (jpg/ hyt)

Tekonogi Termal Solusi Sampah Dapat Teruji

Bincang Santai .... dari halaman 1 “Jadi jangan saling membenci dan jangan saling mencaci, jangan sampai NKRI ini terpecah belah, NKRI dan Pancasila harus ada di dalam hati,” tegas dia.

Rahmat menambahkan ada rencana program karya bhakti yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi bersama TNI dan warga sehingga nantinya tidak ada uang yang terbuang percuma dan pembangunan pun akan maksimal.

Kemudian, ada pamor di tiap RW sehingga semua pelayanan dapat dibantu melalui para pamor, warga tidak perlu ke kantor pemerintahan, nanti yang ambil dan antar adalah pamor, jadi warga hanya perlu sabar dan menunggu di rumah.

“Sistemnya antar berkas

lalu diantar oleh Pamor, sehingga warga tidak udah lagi menunggu berhari hari, hanya tinggal duduk diam.dan akan diantarkan kerumah masing masing sesuai alamat, ini adalah bentuk sinergitas untuk memudahkan pelayanan di Kota Bekasi,” beber dia.

Rahmat mengingatkan para lurah untuk setiap hari berkeliling ke wargawarganya sehingga nantinya warga merasa diayomi dan lurah jadi dekat dengan warga. Pun begitu dengan para camat juga harus turun ke kelurahan-kelurahan.

“Saya juga akan turun ke kecamatan-kecamatan ke kelurahan-kelurahan dan ke warga-warga, untuk mengontorl tiap permasalahan yang ada di warga nya, jangan hanya di balik meja dan dikantor, kita harus terjun

Namun, dia memastikan ASN di Kota Bekasi taat terhadap aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan.

“Paling kalau enggak pakai juga atributnya, kita tegur.

Kita yakin mereka pasti pakai pangkat dan tanda jabatan.

Karena pegawai Bekasi memang taat pada aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan,

atribut pakaian dinas harian pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Bekasi akan bertambah mulai 1 April 2019 mendatang.

Mereka akan mengenakan tanda pangkat di pundak kanan dan kirinya serta tanda jabatan di dada kanan sesuai jenjang pendidikan dan karirnya di pemerintahan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kota Bekasi Karto

ke lapangan,” tukas dia.

Rahmat menambahkan kota Bekas heterogen dan sangat plural namun mendapatkan kota harmonis, kota layak HAM dan kota nomor keenam yang toleran se-Indonesia, mampu membuat aman damai dan tentram. Sehingga banyak investasi masuk dan perekonomian terus naik.

“Tentunya warga juga semakin sejahtera dan maju, dan nantinya klo investasi masuk pasti ada lowongan pekerjaan, ada pajak yang masuk, ada hiburan rakyatnya, sehingga warga juga dapat menikmati apa yang ada di Kota Bekasi.

Terakhir nanti hari senin lapangan dan taman di RW 17 ini akan diukur lalu di sket untuk diajukan dalam pembangunan,” bilangnya. (adv/hms)

Dalam sidang dengan agenda putusan sela yang dibacakan ketua majelis hakim, beberapa pertimbangan terungkap dalam putusan sela tersebut.

Ke t u a Maj e l i s Ha k i m Musa Arief Aini dan hakim anggota Djuyamto dan Syofia M Tambunan mempertimbangkan dua hal agar melajutkan sidang perkara dengan terdakwa Haris Simamora.

Pertama, dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa, dinyatakan bahwa surat dakwaan JPU tidak jelas dan kurang cermat.

Majelis hakim beranggapan, surat dakwaan yang disusun JPU sudah jelas dan cermat.

“Tentang isi yang kami sampaikan dalam pertimbangan, bahwa apa yang menjadi eksepsi penasihat hukum bahwa uraian dakwaan tidak jelas dan kurang cermat itu, menurut majelis hakim tidak seperti itu. Majelis hakim menyatakan uraian dakwaan sudah jelas, sudah terang, sudah lengkap,” ungkap salah satu hakim anggota yang juga selaku Humas PN Bekasi, Djuyamto, usai persidangan putusan sela.

Kedua , menyatakan

masih menikmati fasilitas negara meski tersandung kasus hukum dan tidak dipecat. Tercatat ada 2.357 PNS yang terjerat kasus hukum termasuk di Pemkot Bekasi tapi hingga akhir 2018 belum juga dipecat.

SKB itu terbit bermula dari terungkapnya data BKN mengenai ribuan PNS yang masih menerima gaji meski sudah dihukum terkait kasus korupsi. Para ASN itu masih menikmati fasilitas negara meski tersandung kasus hukum dan tidak dipecat. Tercatat ada 2.357 PNS yang terjerat kasus hukum termasuk di Pemkot Bekasi tapi hingga akhir 2018 belum juga dipecat.

Hingga 14 Januari 2019, baru 393 PNS yang sudah

diberhentikan tetap dan ditetapkan surat keputusan PTDH oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK). Jumlah PNS yang dipecat itu 42 orang berasal dari instansi pusat, 351 lainnya di sejumlah daerah.

Terancam dipecat, membuat sejumlah ASN melakukan uji materi atau judicial review ke MK terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 huruf b dan huruf d tentang PDTH. Hingga akhirnya, pemecatan dilakukan sejumlah daerah terkait ASN yang terjerat kasus korupsi termasuk oleh Pemkot Bekasi. (idp/msr/hyt)

gan. Terlebih, paku yang digunakan nantinya bakal tertempel dan membuat pohon tersebut mati.

“Harusnya kita bisa menjaga lingkungan. Karena, wilayah kita sangat tinggi polusi. Kalau pepohonan di taman hijau itu mati, kita sendiri yang bakal susah,” tukasnya.

Perlu diketahui, mengenai zona kampanye dan pemasangan APK yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tahapan Penyelenggaraan Kampanye. Melalui KPU tingkat provinsi dan kota atau kabupaten, pengurus partai di daerah sudah

diberikan edaran tentang regulasi tahapan penyelenggaraan kampanye agar dapat memahami dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018, seluruh caleg dan calon presiden atau cawapres, dilarang memasang alat peraga kampanye di pohon. Hal ini diperkuat dengan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor: 159.1/ PL .01.5-Kpt/3275/KPUKot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Bekasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (ims/ hyt)

Makanya, kami minta reschedulle. Kami tidak tahu kapan penjadwalan ulangnya. Yang jelas, sampai sekarang belum ada kejelasan,” imbuhnya.

Disisi lain, pihak kuasa hukum pasien akan mengirimkan laporan sekaligus pengaduan ke Majelis Ke-

hormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas peristiwa tersebut. Sebab, jajaran Pemkot Bekasi dirasa tidak serius dalam melakukan penanganan kasusnya.

“Sampai kapanpun Ira akan terus berjuang dan menuntut tanggung jawab dokter dan RS Anna. Wa-

laupun para anggota dewan tidak peduli, pemerintah tidak mau dengar. Kami sadar ini perjuangan panjang. Yang diperjuangkan Ira semata-mata menuntut tanggung jawab hukum,” bebernya.

Seperti diketahui, meski dalam kondisi belum sehat Ira telah kembali berak-

tivitas. Meskipun, dokter yang kini menangani nya melarang si pasien untuk bekerja berat.

“Karena dia merasa bertanggung jawab atas pekerjaannya yang memberikan dia penghasilan selama ini.

Makanya dia nekat bekerja dalam kondisi kurang sehat,” pungkasnya. (ims/hyt)

waan,” kata Djuyamto..

Haris Simamora didakwa pasal berlapis yakni d a kw a a n p r i m e r Pa s a l

340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Pa s a l 3 6 3 a y a t ( 1 ) k e tiga. Dakwaan subsider

Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 363 ayat (1) ketiga, lebih subsider lagi Pasal 365

KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan, dengan ancaman hukuman mati. (*/hyt)

dari halaman 1 Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan keputusan memberhentikan belasan ASN itu diambil karena adanya keputusan bersama terkait sanksi tegas bagi PNS yang terjerat kasus korupsi. ”Bukan hanya Kota Bekasi yang menerapkan aturan itu. Sejumlah daerah juga mengikuti keputusan yang sama. Aturan dalam surat keputusan bersama seperti itu,” katanya.

Rahmat mengaku, secara pribadi ikut prihatin dengan keputusan tersebut.

Pasalnya, ada hak-hak PNS yang harus hilang akibat pemecatan tersebut. Salah satunya hak pensiun. Na-

mengatakan, tanda pangkat akan dipakai oleh PNS dari golongan terendah yakni I sampai paling tinggi IV. Tanda pangkatnya, kata dia, mirip dengan aparat kepolisian dan TNI. “Yah mirip-mirip gitu, kita pakaikan pangkat agar tingkat golongan mereka kelihatan di kalangan aparatur maupun masyarakat,” kata Karto, belum lama ini. (ims/hyt)

pemeriksaan perkara atas nama terdakwa dilanjutkan. Majelis hakim mengagendakan, sidang lanjutan dengan pemeriksaan saksisaksi, akan digelar pekan depan.

“Senin depan, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dar i penuntut umum,” tuturnya.

Dalam eksepsinya, penasihat hukum juga juga menyoal tentang kekeliruan dalam mencantumkan nomor visum dalam dakwaan JPU. “Kalau kekeliruan itukan, hanya soal administrasi, dan tidak berakibat pada ketidakcer matan uraian dak-

mun, katanya juga, karena keputusan diambil karena kesepakatan bersama itu maka Kota Kota Bekasi ikut mendukung.

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi ASN yang tersandung kasus korupsi.

KSB itu terbit bermula dari terungkapnya data BKN mengenai ribuan PNS yang masih menerima gaji meski sudah dihukum terkait kasus korupsi. Para ASN itu

Banyak Caleg .... dari halaman 1

Terancam Hukuman .... dari halaman 1

yang cepat dan signifikan,” terangnya..

Perlu diketahui, teknologi termal merupakan teknologi dalam pengelolaan sampah yang mampu mereduksi volume sampah secara cepat dan mengubahnya menjadi energi. “ Pe n g o l a h a n s a m p a h menggunakan teknologi termal, karena mampu memusnahkan sampah dalam waktu yang cepat dan signifikan,” kata Hammam.

Me n k o Ke m a r i t i m a n , Luhut Binsar Panjaitan menambahkan usaha dengan pemusnahan sampah tersebut bisa bekerja secara cepat dan signifikan agar sampah tidak menumpuk.

Bahkan dengan teknologi termal semoga menjadi solusi yang diharapkan seperti keinginan dari Presiden RI. Tak hanya di Kota Bekasi, hal ini juga akan diterapkan di berbagai kota lain agar sampah tidak menjadi permasalahan kembali.

“Minimal kita berusaha dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah putih yang baru diresmikan di Kota Bekasi,” kata Luhut. (msr/hyt)

Belasan PNS ....

Sanksi Keras .... dari halaman 1

BANTARGEBANG - Permasalahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang Kota Bekasi tak kunjung selesai.

Pasalnya, saat ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berencana mengurangi kapasitas pengolahan sampah sebanyak 100 ton per-hari.

Hal itu akan dilakukan melalui pilot project pengolahan sampah termal di TPA tersebut. Dengan termal antinya akan mengurangi timbunan sampah yang selama ini menjadi masalah yang berkepanjangan.

Kepala BPPT, Hammam Riza menjelaskan teknologi termal merupakan teknologi dalam pengelolaan sampah yang mampu mereduksi volume sampah secara cepat dan mengubahnya menjadi energi.

Di mana, teknologi termal ini didorong oleh Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2018, yakni sebagai upaya pemecahan masalah sampah perkotaan di Indonesia. “ Pe n g o l a h a n s a m p a h menggunakan teknologi termal mampu memusnahkan sampah dalam waktu

Seperti contoh di taman Proklim Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timu, Kota Bekasi, puluhan APK baik DPRD Kota Bekasi, DPRD Provinsi hingga calon presiden (capres) terpampang di pepohonan taman tersebut.

Mereka seolah mengangkangi dan tidak perduli aturan yang ada soal larangan pemasangan APK. Bahkan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi secara tegas melarang hal itu. Sebab, selain mengotori juga membuat rusak pepohonan hijau.

Ketua Divisi Lingkungan Hidup KPA Cempala Kota Bekasi, Sugi menyayangkan hal tersebut. Dia meminta, Bawaslu segera bertindak tegas dan memproses caleg yang melanggar aturan itu.

“Keberanian Bawaslu seperti sedang diuji. Padahal, sudah jelas ada larangannya. Tapi, memasuki masa kampanye malah justru banyak APK yang bertebaran dan dipasang di pepohonan hijau,” ungkap Sugi kepada Metro Bekasi, kemarin (25/3) Dia menjelaskan, pemasangan APK di pepohonan sangat merusak lingkun-

Pemkot-DPRD .... dari halaman 1

SELASA, 26 MARET 2019

SOCCER ZONE

3

Italia Tampil Menyerang Lawan Liechtenstein ITALIA akan menjamu Liechtenstein di Stadio Ennio Tardini, Parma. Pada pertandingan kedua mereka di kualifikasi EURO 2020 Grup J, Rabu (27/3). Italia sudah berada di jalur yang tepat dan mereka perlu meneruskannya.

Italia mengawali langkah dengan kemenangan 2-0 atas Finladia di Friuli. Deflected shot Nicolo Barella dan gol debut Moise Kean membawa Azzurri meraih tiga poin dalam laga pertamanya di grup ini. Sementara itu, Michele Polverino dan kawan-kawan dikalahkan Yunani 0-2 di kandang mereka sendiri.

Permainan memuaskan ditunjukkan pasukan Roberto Mancini ketika melawan Fin-

landia. Mereka pun diharapkan lebih berani lagi dalam menyerang saat Menghadapi Liechtenstein nanti.

Skuat Italia mengalami penyusutan akibat cedera. Sebelumnya, Federico Chiesa dan Alessandro Florenzi sudah meninggalkan training camp Italia.

Setelah melawan Finlandia, Stephan El Shaarawy dan Cristiano Piccini juga kembali ke klubnya. Namun Azzurri masih punya cukup kekuatan untuk memenangi pertandingan kedua.

Ketika melawan Finlandia, starting XI Italia diisi Gianluigi Donnarumma, Cristiano Biraghi, Cristiano Piccini, Giorgio Chiellini,

PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN Perkiraan starting XI Italia (4-3-3): Donnarumma; Biraghi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola; Barella, Verratti, Jorginho; Bernardeschi, Quagliarella, Kean.

Pelatih: Roberto Mancini.

Leonardo Bonucci, Jorginho, Marco Verratti, Nicolo Barella, Ciro Immobile, Federico Bernardeschi dan Moise Kean.

Untuk laga ini, Mancini bakal melakukan beberapa perubahan, khususnya di lini belakang dan lini depan. Leonardo Spinazzola bisa menggantikan Piccini di pos bek sayap. Sementara itu, striker veteran Fabio Quagliarella kemungki-

Perkiraan starting XI Liechtenstein (4-1-4-1): Buchel; Wolfinger, Kaufmann, Goppel, Rechsteiner; Weiser; Hasler, Polverino, M.Buchel, Salanovic; Gubser.

Pelatih: Helgi Kolvidsson.

nan akan menggantikan Ciro Immobile di posisi ujung tombak. Jorginho, Marco Verratti, Nicolo Barella diyakini akan tetap jadi starter di lini tengah.

Italia sudah mendapatkan start yang bagus. Mereka pasti siap tampil optimal agar tak merusak momentum yang telah terbangun.

Statistik Italia selalu menang tanpa kebobolan dalam dua laga

terakhirnya. Italia selalu clean sheet dalam empat laga terakhirnya. Italia tak terkalahkan dalam lima laga terakhirnya (M3 S2 K0).

Italia hanya kalah dua kali dalam sepuluh laga terakhirnya (M4 S4 K2). Liechtenstein tanpa kemenangan dalam lima laga terakhirnya (M0 S1 K4), sejak mengalahkan Gibraltar 2-0 di UEFA Nations League pada 9 September 2018.

Liechtenstein hanya menang dua kali dalam 31 laga terakhirnya (M2 S4 K25). Italia selalu menang dengan mencetak empat gol atau lebih dan tanpa kebobolan dalam dua laga sebelumnya melawan Liechtenstein. (*/rie)

Pecahkan Rekor, MU Akan Gaet Bek Leicester City

Dybala Ajak Bocah Mesir Stadium Juventus BOCAH berusia 13 tahun, Shehata mendadak terkenal. Setelah melakukan aksi heroik yang menyelamatkan banyak orang dalam insiden pembajakan bus.

Paulo Dybala mengundang bocah ‘pahlawan’ Mesir, Rami Shehata untuk menyaksikan sebuah pertandingan Juventus. Shehata, menjadi perbincangan karena aksi heroiknya yang menyelamatkan teman-teman dan staf gurunya dari insiden pembajakan bus di Milan.

Sopir bus sebagai pelaku pembajakan berniat untuk membakar bus setelah mengikat seluruh penumpang.

Semua yang ada di dalam bus panik lantaran tak bisa berbuat apa-apa, setelah alat komunikasi mereka dirampas oleh sopir Untuk mengelabuhi sang sopir, Shehata saat berkomunikasi dengan orang tuanya berpura-pura memanjatkan doa dalam bahasanya, Mesir.

Selepas diamankan oleh pihak berwajib, aksi yang dilakukan oleh Shehata tersebut. Mengundang perhatian banyak kalangan tak terkecuali Dybala yang mengetahui. Sang bocah mengenakan kaos dengan namanya dalam sebuah wawancara.

“Halo Rami, saya Paulo Dybala dan saya ingin mengatakan bahwa saya mendengar apa yang kamu lakukan, benar-benar seorang pahlawan,” puji Dybala melalui sebuah pesan suara.

“Saya dengan kamu memiliki kaos saya dan akan senang untuk bisa berbicara dengan kamu. Saya mengundang ke stadion untuk menyaksikan sebuah pertandingan. Semoga saya bisa bertemu dengan kamu. Shehata adalah orang yang hebat, mengirim pelukan hangat untukmu,” pungkasnya. (*/rie)

LEICESTER City memberikan tanggapan terhadap minat Manchester United atas Harry Magui re. T h e Fox e s d i s e b u t siap melepaskan sang bek jika United memecahkan rekor transfer dunia.

Rumor ketertarikan United terhadap Maguire sudah mengambang sejak musim panas tahun lalu.

Manajer United saat itu, Jose Mourinho terkesima dengan kemampuan sang bek usai ia tampil solid di Piala Dunia 2018 bersama Timnas Inggris.

Meski gagal mendatangkan Maguire tahun lalu, United tidak patah arang.

Tim yang bermarkas di Old Trafford itu dirumorkan akan kembali mengincar sang bek begitu bursa transfer dibuka. Dilansir Daily Star, Leicester menyadari bahwa bek mereka diincar oleh United. Mereka dikabarkan siap bernegosiasi dengan setan merah untuk eks bek Hull City tersebut.

Menurut sejumlah laporan yang beredar di Ing-

gris, salah satu sektor yang diprioritaskan Ole Gunnar Solskjaer di bursa transfer musim panas nanti adalah sektor pertahanan Setan

Merah.

S o l s k ja e r d i k a b a r k a n masih tidak puas dengan stok bek tengah United. Ia menilai bek terbaik mereka,

Victor Lindelof tidak memiliki tandem yang sepadan sehingga performa pertahanan United naik turun.

S o l s k ja e r d i k a b a r k a n

cukup terkesima dengan penampilan Maguire di Leicester City. Untuk itu ia ingin sang bek memp erkuat timnya musim depan. Leicester City menurut laporan Daily Star dikabarkan siap melepaskan Maguire ke Old Trafford. Namun mereka ingin mahar transfer yang besar untuk sang bek.

Leicester berani memasang harga mahal karena Maguire bar u saja men e ke n ko nt ra k b a r u d i King Power Stadium di musim panas nanti. Alhasil posisi mereka sangat kuat untuk menahan sang bek di bursa transfer nanti.

Leicester dikabarkan akan mematok harga sekitar 100 juta pounds untuk transfer Maguire. Ia akan m e n ja d i b e k t e r m a h a l dunia, memecahkan reko r t ra n s f e r Vi rg i l va n Dijk yang dibeli Liverpool dari Southampton dengan mahar transfer sebesar 75 juta pounds tahun lalu. (*/rie)

Kalahkan Belanda, Timnas Jerman Layak Menang WINGER Timnas Jerman, Leroy Sane merasa puas dengan kemenangan timnya atas Timnas Belanda dini hari tadi. Sane menilai skuat Der Panzer mendapatkan banyak pelajaran berharga pada pertandingan ini.

Timnas Jerman mengawali perjalanan mereka di Kualifikasi Euro 2020 dengan cukup sulit. Mereka harus menantang salah satu tim unggulan, Belanda untuk pertandingan pertama grup C. Jerman yang sempat unggul 2-0 terlebih dahulu mendapatkan perlawanan sengit dari tuan rumah yang berhasil menyamakan kedudu-

kan melalui Matthijs De Ligt dan Mempis Depay. Namun beberapa menit sebelum laga usai, Nico Schulz sukses mencetak gol kemenangan Jerman di Johan Cruyff Arena.

Sane sendiri merasa senang timnya mampu mengatasi perlawanan Die Oranje.

“Kami bermain dengan sangat sensasional di babak pertama,” kata Sane.

Sane menilai timnya memetik pelajaran berharga pada pertandingan ini, terutama setelah mereka berhasil unggul terlebih dahulu dnegan skor 2-0 di babak pertama. Sane menilai timnya seharusnya

bisa menang dengan lebih mudah andai mereka tidak menurunkan konsentrasi mereka di babak kedua.

“Setelah bermain dengan baik di babak pertama, kami mulai goyah di babak kedua dan akhirnya Belanda mampu memanfaatkan situasi ini dan mencetak gol,” jelasnya.

Namun Sane menegaskan bahwa gol kemenangan yang diciptakan Timnas Jerman di jelang akhir laga bukanlah sebuah kebetulan semata. Ia menilai rekan-rekannya bekerja sangat keras untuk mencetak gol, sehingga jerih payah mereka terbayar berkat gol Schulz

di menit-menit akhir laga.

“Lawan kami adalah tim yang sangat brutal ketika diberi kesempatan. Namun

kami terus berjuang hingga akhir dan kami benar-benar layak mendapatkan gol ini,” pungkasnya. (*/rie)

PSSI Akan Menjaga Integritas Wasit DENGAN rencananya, Komite Adhoc Integritas PSSI bakal mengumpulkan para wasit Liga 1 pada April mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite Adhoc Integritas PSSI, Ahmad Riyadh.

Riyadh mengatakan, saat ini pihaknya masih terus berupaya agar sepakbola Indonesia benar-benar bisa bersih dari match-fixing maupun mafia sepakbola.

Salah satunya adalah dengan terus berupaya men-

ingkatkan kinerja wasit di dalam lapangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, wasit memang kerap dijadikan sasaran jika ada sebuah tim yang menderita kekalahan. Terdekat, Komite Adhoc tersebut bakal mengumpulkan wasit-wasit di Liga 1 beserta seluruh stakeholder sepakbola termasuk unsur-unsur kepolisian.

“Agar tercapai kesepahaman, untuk sama-sama saling menjaga integritas wasit,” ujar Riyadh.

Lanjut Riyadh, pihaknya berencana mengumpulkan para wasit tersebut pada April mendatang, sebelum Liga 1 bergulir sekaligus penyegaran. Bagi mantan ketua Komite Banding PSSI itu, wasit memiliki andil untuk menciptakan azas fair-play di lapangan hijau, di samping PSSI, pengurus klub, serta pemain.

Selain wasit, Komite Adhoc juga tengah mengupayakan kepada PSSI, agar Komite ini menjadi komite

tetap di periode Kepengurusan mendatang. “Sangat penting. Komite ini harus berdiri sendiri untuk menjaga integritas PSSI. Bukan lagi tim Adhoc bersifat sementara, tetapi tim tetap,” tutur Riyadh.

Selain itu dirinya pun berharap bisa sesegera mungkin bisa bertemu dengan Satgas Anti Mafia Bola untuk bisa saling bersinergi dengan baik.

“Kami usahakan sesegera mungkin. Tinggal tunggu waktu saja,” pungkasnya. (*)

POLITIKA SELASA, 26 MARET 2019

4

Membangun Demokrasi dan Aspirasi Rakyat

Sembilan Parpol Gagal Tembus 4 Persen Merujuk Hasil Survei Charta Politika JAKARTA - PDI Perjuangan diprediksi menjadi partai pemenang Pemilu 2019, setidaknya berdasar survei terbaru Charta Politika yang dirilis kemarin (25/3) di Jakarta.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menuturkan bahwa partai besutan Megawati Soekarnoputri itu meraih 24,8 persen suara. Posisi kedua bertengger Partai Gerindra

yang meraih 15,7 persen.

“Diikuti kemudian oleh Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS,” kata Yunarto dalam paparan hasil survei bertajuk “Prediksi Hasil Akhir dan Konstelasi Isu Jelang Pemilihan Umum Serentak 2019”.

Berdasar survei, Parta Golkar meraih 9,8 persen, PKB 7,2 persen. Partai Demokrat 5,1 persen. Partai NasDem 4,9 perzen. PKS 4,1 persen.

Dalam survei itu juga ditemukan ada sejumlah partai yang meraih elektabilitas di bawah parliamentary threshold empat persen.

Yakni PPP 3,6 persen, PAN

3,2 persen, PSI 1,4 persen, Perindo 1,3 persen, Partai Hanura 0,8 persen, PBB 0,4 persen, Partai Berkarya 0,4 persen, PKPI 0,3 persen, dan Partai Garuda 0,2 persen.

Sedangkan yang tidak tahu atau tak menjawab 17,1 persen. Hanya saja, Yunarto menegaskan bahwa pihaknya tidak berani mengklaim partai-partai ini tidak lolos PT. Sebab, kata dia, masih ada 17 persen undecided voters yang bisa saja terdistribusi norma ke semua partai. Belum lagi margin of error yang sebesar 2,19 persen.

“PPP dan PAN bisa saja mendapat empat persen.

Jadi, saya tidak berani menyimpulkan tujuh yg lolos.

Itu salah secara statistik.

Harus dihitung margin of error dan 17,1 persen (undecided voters) tidak hilang tetapi akan tersistribusi ke masing-masing partai,” katanya.

Karena itu, Yunarto mengatakan, jika mau membuat spekulasi sedikit, yang kemungkinan lolos bisa delapan hingga sembilan

partai. “Perhitungan saya yang akan lolos 8-9 (partai) kalau mau membuat sedikit spekulasi,” ungkapnya.

Sisi lain, Yunarto memaparkan bahwa secara umum dukungan pemilih partai politik juga sejalan dengan support kepada capres dan cawapres.

Pemilih PKB misalnya, 81,1 persen memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf. Hanya 13,3 persen memilih Prabowo Sandi. Yang tidak menjawab 5,6 persen.

Pemilih Partai Gerindra, 9,9 persen memberikan dukungan atau memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf. Yang memilih Prabowo - Sandi 88,5 persen. Yang tidak tahu atau tak menjawab 1,6 persen.

Pemilih PDIP 92,9 persen memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf. Sebanyak 3,6 persen memilih Prabowo - Sandi.

Yang tidak tahu atau tak menjawab 3,4 persen.

Pemilih Partai Golkar 66,3 persen memilih Jokowi Kiai Ma’ruf. Sebanyak 26,5 persen memilih Prabowo Sandi. Yang tidak tahu atau

tak menjawab 7,1 persen.

Pemilih Partai Nasdem 67,3 persen memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf. Sebanyak 25,5 persen memilih Prabowo Sandi. Yang tidak tahu atau tak menjawab 7,1 persen.

Pemilih Partai Garuda 33,3 persen memilih Jokowi Kiai Ma’ruf. Sebanyak 66,7 persen memilih Prabowo - Sandi.

Pemilih Partai Berkaya 50 persen memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf, 50 persen Prabowo - Sandi.

Pemilih PKS 13,4 persen memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf. Sebanyak 85,4 persen memilih Prabowo - Sandi. Yang tidak tahu atau tak menjawab 1,2 persen.

Pe m i l i h Pe r i n d o 7 6 , 9 persen memilih Jokowi Kiai Ma’ruf. Sebanyak 11,5 persen memilih Prabowo Sandi. Yang tidak tahu atau tak menjawab 11,5 persen.

Pemilih PPP 54,2 persen memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf. Sebanyak 31,9 persen memilih Prabowo - Sandi. Yang tidak tahu atau tak menjawab 13,9 persen.

Pemilih PSI 85,7 pers-

en memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf. Sebanyak 10,7 persen memilih Prabowo - Sandi. Yang tidak tahu atau tak menjawab 3,6 persen.

Pemilih PAN 27 persen memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf.

Sebanyak 61,9 persen memilih Prabowo - Sandi. Yang tidak tahu atau tak menjawab 11,1 persen.

Pemilih Partai Hanura 75 persen memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf. Sebanyak 25 persen memilih Prabowo - Sandi.

Yang tidak tahu atau tak menjawab 3,4 persen.

Pemilih Partai Demokrat 28,2 persen memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf. Sebanyak 63,7 persen memilih Prabowo Sandi. Yang tidak tahu atau tak menjawab 7,8 persen.

Pemilih PBB 62,5 persen memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf.

Sebanyak 37,5 persen memilih Prabowo - Sandi.

Pemilih PKPI 50 persen memilih Jokowi - Kiai Ma’ruf.

Tidak ada yang memilih Prabowo - Sandi. Yang tidak tahu atau tak menjawab 50 persen Survei digelar 1-9 Maret 2019 melalui wawancara

PARTAI LOLOS PARTAI PDIP Partai Gerindra Parta Golkar PKB Partai Demokrat Partai NasDem PKS

SUARA 24,8 persen 15,7 persen 9,8 persen 7,2 persen 5,1 persen 4,9 perzen 4,1 persen

PARTAI TIDAK LOLOS PARTAI PPP PAN PSI Perindo Partai Hanura PBB Partai Berkarya PKPI Partai Garuda

SUARA 3,6 persen 3,2 persen 1,4 persen 1,3 persen 0,8 persen 0,4 persen 0,4 persen 0,3 persen 0,2 persen.

tatap muka langsung melibatkan 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi.

Survei menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. (jpnn/hyt)

Bentuk Tim Independen Tingkat RT CIKARANG UTARA - Meski harus melawan sejumlah politisi senior di daerah pemilihan (dapil) VI. Calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Hanura, Wawan Herawan mengaku tak gentar.

Wawan mengatakan sejak jauh hari membentuk tim independen untuk memulusukan perjalanannya sebagai wakil rakyat. Tim independen bertugas sebagai perpanjangan tangan dalam pileg.

“Kita tidak ada kampanye secara khusus, lebih pendekatan secara langsung.

Satu per satu tempat kita datangi atau warga kita undang ke base camp di Puri

Cikarang Hijau,” kata Wawan beberapa waktu lalu.

Wawan mengatakan tim independen terdiri dari mesin partai dan relawan. “Tim ini terbentuk mulai dari Kecamatan hingga tingkat RT,” ujarnya.

Ia mengaku enggan memberikan janji manis kepada masyarakat di dapilnya.

Namun ia menegaskan majunya di pesta demokrasi ini ingin memberikan kontribusi untuk masyarakat.

“Saya tidak hanya ucapkan janji-janji, tapi juga dibuktikan dengan niat baik ke depannya. Saya juga tidak terlalu banyak janji-janji, biar masyarakat yang menilai,” katanya. (dim/hyt)

DIMAS APRIYANTO/CIKARANG EKSPRES

SAPA WARGA : Tak hanya sapa warga, calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Bekasi dapil VI dari Partai Hanura, Wawan Herawan punya strategi khusus untuk memenangkan Pileg 2019 mendatang.

Gaet Sahabat Yaceu, Caleg Hanura Berikan Fogging

DIMAS APRIYANTO/CIKARANG EKSPRES

KEBERSAMAAN : Calon legislatif (caleg) Hanura DPRD Kabupaten Bekasi dapil I bekerjasama dengan tim Sahabat Setia Yaceu Herliyanti (caleg Provinsi Jawa Barat) turun melakukan pengasapan ratusan rumah di perumahan tersebut bersama warga dan pengurus RW 18 RT 03.

SETU - Penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Bekasi membuat resah warga Perumahan Griya Husada Asri, Desa Cijengkol.

Nah, upaya pencegahan pun dilakukan Parlintongan Sihombing dengan menggelar fogging gratis.

Calon legislatif (caleg) Hanura DPRD Kabupaten Bekasi dapil I bekerjasama dengan tim Sahabat Setia Yaceu Herliyanti (caleg Provinsi Jawa Barat) turun melakukan pengasapan ratusan rumah di perumahan tersebut bersama warga dan pengurus RW 18 RT 03.

Parlintongan mengatakan, fogging yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin agar wilayah Perumahan Griya Husada Asri bebas dari

penyakit yang disebabkan nyamuk Aides Aygepty.

“Jadi, ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya bersama caleg provinsi nomor urut enam, Ibu Yaceu, ada beberapa keluhan salah satunya kesehatan,” kata Parlintongan.

Pria yang akrab disapa Parlin ini menjelaskan dari hasil pertemuan dengan warga ada empat orang dilingkungan Griya Husada yang terjangkit DBD. “Ada beberapa keluhan di lingkungan warga. Yang utama adalah masalah warga yang DBD ini yang harus ditindak lanjuti,” katanya.

Ketua RT 03 RW 18, Heri Hernando memberikan apresiasi kepada kepedulian caleg Hanura tersebut. “Saya sendiri yang kena DBD. (dim/hyt)

Timses Fauzi Sesalkan Perusakan APK SUKATANI - Kasus perusakan alat peraga kampanye (APK) calon legislatif (caleg) kembali terjadi di Kabupaten Bekasi..

Kali ini menimpa Muhamad Fauzi, caleg Partai Solidaritas Indonesia ( P S I ) n o m o r u r u t s at u dari daerah pemiliihan (dapil) V. APK berjenis spanduk dan baliho yang terletak dibeberapa titik dirusak.

Pantauan di lapangan, APK berupa spanduk itu tampak sengaja dirusak dengan menggunakan benda tajam. Kondisi tersebut terlihat dari bekas sobekan.

Koordinator Sobat

Fa u z i , Cu l a y m e n y a n ya ngk a n a d a nya p e r u sakan yang dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab itu.

“Sebagai koordinator tim pemenangan sobat Fauzi sangat menyesal atas kerusakan dan kehilangan APK kampanye PSI,” ujarnya.

Dia mengaku miris ditengah pesta demokrasi yang harus dilakukan dengan sukacita ada sejumlah oknum yang dengan sengaja merusak APK. Padahal, APK tersebut tidak melanggar ketentuan. “Padahal PSI sebagai partai baru tidak pernah menyerang partai lain,” singkat dia. (dim/hyt)

SAMBUNGAN

SELASA, 26 MARET 2019

3

Polisi Ringkus Komplotan Pencurian Kayu B A N JA R – P o l re s B a n ja r meringkus lima pelaku pencurian kayu lapis (triplek) milik PT Berkat Karunia Surya (BKS). Tiga dari lima pelaku pencurian merupakan karyawan perusahaan tersebut.

Pencurian terjadi sekitar pukul 11.00 wib, Rabu (20/3). Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, lima pelaku diringkus tim Jatanras Satuan Reskrim Polres Banjar. Peristiwa itu bermula ketika Asisten Direktur PT BKS Diamonika mendapatkan laporan bahwa barang yang dikirim dari perusahaannya ke perusahaan lain tidak sesuai.

Menyusut.

“Mendapatkan laporan itu, langsung mengecek rekaman CCTV di setiap sudut pabrik serta melaporkan kasus tersebut

ke polisi. Lima pelaku (yang diringkus). Tiga diantaranya karyawan PT BKS. Satu mantan karyawan dan penadah,” ujar Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana.

Yulian menjelaskan, modus pelaku yakni saat mengirimkan barang, di tengah jalan, kayu lapis yang akan dikirim diturunkan di suatu tempat.

Setelah mengantarkan barang, mereka kemba l i ke lokasi sebelumnya untuk membawa kayu tersebut untuk selanjutnya dijual ke penadah.

Lanjut Yulian, para pelaku mempunyai peran masingmasing. NS dan DR berperan mengangkut barang dari pabrik dengan mengunakan dump truck. Kemudian menurunkan barang tersebut di rumah DM

di Kelurahan Situbatu.

“S ementara AY b erp eran membantu menaikkan kayu lapis di pabrik. Lalu DM b erp eran menaikkan atau mengangkut dengan kendaraan pick up dan mengirimkan ke rumah Zam. Sedangkan Zam sebagai penadah,” ungkapnya.

Menurut Yulian, dalam kasus tersebut polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit dump truck, mobil pick up, 560 lembar triplek, uang tunai hasil penjualan Rp 10 juta, handphone dan 4 lembar fotocopy scan surat izin barang keluar. Untuk m e m p e r t a n g u n g jaw a b k a n perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (*/rie)

Suasana Baru .... dari halaman 4 yang berbeda-beda.

“Pelatih mungkin lebih tahu programnya, karena setiap pelatih punya pola latihan berbeda-beda. Ada pelatih yang selama masa preseason diem aja, ada juga pelatih yang senang memang tanpa friendly game tapi sesama pemain dan tim sering,” tukasnya.

Sebanyak 24 nama disertakan oleh Radovic untuk fokus berlatih serta membangun kekompakan.

Training center (TC) memang kerap menjadi

Emil Ingatkan ....

ajang pelatih menanamkan filosofi bermain pada pemain sebelum kompetisi digelar.

Maka dari itu bahan evaluasi pasca gagal di Piala Presiden pun coba dibenahi Persib “Kita akan latihan intens dan ketemu setiap hari. Kalian tahu pemusatan latihan memang program yang tepat sebelum kompetisi dimulai.

Kita akan terus lakukan evaluasi,” ujar sang pelatih seperti dilansir dari laman resmi Persib.

Dalam rombongan pemain yang dibawa oleh p elatih terdapat nama Fabiano Beltrame. Rekrutan

anyar Maung Bandung tersebut masuk daftar untuk menyesuaikan diri dengan klub barunya guna tatap Liga 1 2019. Karena baru satu kali dia berlatih sejak merapat berkostum Persib dan diperlukan adaptasi.

Dalam pemusatan latihan ini beberapa pemain juga tidak dibawa oleh tim pelatih.

Billy Keraf, Muchlis Hadi, Wildan Ramdhani, Fisabillah serta Esteban Vizcarra disimpan di Bandung. Belum jelas alasan kenapa mereka diparkir karena biasanya training center diikuti oleh semua pemain. (*/rie)

Uu: .... dari halaman 4 karakter religius, nasionalisme dan maju.

“Saya harap juga di era 4.0 ini sekalipun santri yg identik dngan tradisional tapi santri tidak boleh ketinggalan harus maju,” tuturnya.

Perkemahan santri pramuka yang digelar selama dua hari ini. Merupakan kegiatan tahunan yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat selaku pembina pesantren. “Tema kali ini adalah Santri Moderat NKRI Kuat, akan kita tanamkan nilai-nilai nasionalisme

pada mereka,” kata kepala Kanwil Kemenag Jabar Buchori dalam sambutannya.

Ia m e n e k a n k a n p a r a santri pramuka untuk terus berkembang dan berinovasi dari tingkat penggalang hingga penegak selama perkemahan berlangsung. Buchori meminta kepada Kemenag di tiap Kabupaten/ Kota untuk membentuk Saka atau Satuan Karya Pramuka dengan nama Saka Amal Bakti.

Tujuannya sebagai wadah pendidikan guna menyalurkan bakat, mengembangkan minat, meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pengalaman para santri pramuka

di berbagai bidang kejuruan.

“Saya minta Kemenag Kabupaten/ Kota segera membentuk Saka dengan nama Saka Amal Bakti,” pintanya.

Berbeda dengan di tingkat Jabar, PPSN tingkat nasional diselenggarakan dalam tiga tahun sekali. Pada PPSN tingkat nasional tahun 2021 mendatang, Jawa Barat mencalonkan diri menjadi tuan rumah dengan Pangandaran sebagai lokasi penyelenggaraan.

“Jabar siap jadi tuan rumah PPSN nasional dan sudah direkomendasikan di Pangandaran tahun 2021,” ungkap Buchori. (*/rie)

Menikmati Jadi .... dari halaman 4 Lanjut Monita, samasama berkecimpung di dunia tarik suara. Monita mengaku saling mendukung dengan suaminya. Tetapi, mereka selalu berusaha menyediakan waktu berdua di tengah kesibukan masing-masing.

“Suami aku sangat suportif.

Paling kita bagi jadwal aja, jadwal dia apa, jadwal aku apa. Kalau, misalnya ternyata keseringan jadwalnya nggak cocok, kita harus bikin waktu tetep sama-sama gitu,” ujar Monita.

Namun, menjadi istri, membuat monita selalu lebih dulu berada di rumah sebelum suaminya pulang.

Ia berusaha membereskan rumah dan menyediakan kebutuhan suami. Sehingga, sang suami merasa nyaman begitu sampai di rumah setelah lelah bekerja.

“Sebenernya, suami aku nggak minta pulang lebih dulu. Cuma, tibatiba rasanya kayak nggak enak nih kalau jam segini belum pulang. Inginnya kalau dia pulang, udah ada aku di rumah. Jadi, aku bisa beres-beres. Jadi, dia pulang ngerasa enak gitu,”

ungkapnya.

Sebagai seorang istri, M o n i t a j u g a m e n g a ku prioritasnya menjadi b e r u b a h . Ta k m e r a s a kesulitan dengan perubahan itu, perempuan 31 tahun ini justru sangat m e n i k m a t i n y a. S e b a b, dilalui bersama suami tercinta.

“Seneng sih, ternyata seiring berjalannya waktu kita fasenya berbeda lagi.

Kita akhirnya prioritasnya berbeda lagi. Terus, cara pandang kita juga berubah.

Sangat menikmati masa-masa transisi itu,” pungkasnya. (*/rie)

sekali.

Baru saat ke Oman itulah merasa sudah ke luar negeri. Kini saya tidak kenal lagi Muscat yang dulu. Sudah berubah total.

Hanya rajanya yang masih sama: Sultan Qaboos. Dan hotelnya yang juga masih sama : Intercontinental Hotel.

Di hotel inilah saya dulu menginap. Selama seminggu. Untuk pertama kali merasakan hotel bintang lima. Di umur saya yang 28 tahun. Rute ke Oman pun dulu panjang sekali. Dari Surabaya ke Jakarta dulu.

Lalu ke Singapura. Naik Singapore Airlines. Ke Abu Dhabi dulu. Dari sini naik

Oman .... dari halaman 4 Tapi itu tidak saya anggap ke luar negeri. Karena tidak pakai paspor. Ke sananya pun naik speed boat. Di sana juga pakai bahasa Indonesia. Makanan di warungnya sama. Piringgelasnya sama. Pokoknya bukan luar negeri sama

KEHILANGAN TELAH KEHILANGAN B P K B M O T O R NOMOR REGRISTASI: B 8290 EF, ATA S N A M A : L E O N A R D E F E N D Y, A L A M A T: D U T A H A R A PA N I N D A H K K / 4 1 RT8/2 JU, MERK: HINO, TYPE: FF 173 NA ECONO, JENIS MOBIL BARANG, MODEL D E L . VA N ( B S W G ) , TA H U N P E M B U ATA N 1 9 9 7 , WA R N A HIJAU, NOMOR RANGKA: MHEFF173NXXA12832, N O M O R M E S I N : H07DAJ15801, NOMOR BPKB:

KEHILANGAN HILANG BPKB MOTOR NOPOL B 3820 FWC A/N DWI ASTUTI D/A JL.KANCIL3 NO C60 CIKARANG BARU RT03/01 SERTAJAYA CIKARANG TIMUR - BEKASI , NOSIN JFM2E1655346 NORAK MH1JFM21XEK620747

KEHILANGAN TELAH HILANG SHM NO 1827 NO SURAT UKUR 41/2011 A/N ENDANG SUTARTINAH LT 144 M ² L O K A S I G R A N D W I S ATA CLUSTER CITRUS GARDEN BLOK CD NO 41, BEKASI

KEHILANGAN BERITA KEHILANGAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS HJ. SAUNIH NO SERTIPIKAT AP733561 HAK MILIK NOMOR 00491/MILIK ALAMAT KP PULO GEBANG RT 05 RW 01 DESA MUKTIWARI KEC. CIBITUNG KAB. BEKASI

PROPERTI DIJUAL RUMAH SHM LT 90 M2, LB 180 M2, LISTRIK 2300 WATT, JET PUMP DAN PAM, LOKASI DI PERUM REGENSI II

maksimal “Sedikitnya 60 persen masalah kependudukan karena kurangnya pengetahuan.

Misalkan, bahwa untuk pindah domisili tidak harus balik dulu ke tempat asal, hanya untuk membuat surat pindah. Cukup lapor di Disdukcapil kota yang akan ditinggali,” jelasnya.

“Kebanyakan dari hasil temuan adalah kurangnya

sosialisasi, juga ‘kaku’-nya solusi terhadap variasi masalah, sehingga belum maksimal ‘follow up’-nya,” tambahnya.

Menjelang Pemilu 2019, Emil menyampaikan bahwa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyatakan keping e- KTP untuk Jawa Barat, 100 persen sudah tersedia. Kemudian me-

merlukan kecakapan Kepala Dinas-nya, agar memaksimalkan segera distribusi e- KTP itu kepada maysarakat.

“Selanjutnya akan kita lakukan rapat kerja untuk menjadikan standar pelayanan Jabar Juara. Kita akan pilah juga program baik yang sudah berjalan di Kota/ Kabupaten untuk diadopsi,” pungkasnya. (*/rie)

melanjutkan,” kata Emil.

Ini akan menghemat biaya dan akan meng-cover angka partisipasi pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, hal tersebut perlu juga untuk dilakukan karena ada penyusutan jumlah sekolah dan peserta didik di level SMP dan SMA/SMK. Sementara di sisi lain pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pemerataan pendidikan.

“Ada gagasan yang sedang kami eksperimenkan. Mohon dukungannya juga.

Misalkan jumlah SD sekitar 19 ribuan se-Jawa Barat.

Dari 19 ribu yang masuk SMP tinggal 5 ribuan, kemudian SMA-nya tinggal 1.500-an. Jadi makin hari makin menyusut,” ujar Emil.

“Kami dituntut pemerataan pendidikan. Dalam teori pembangunan tidak sederhana membeli lahan, membangun konstruksi apalagi daerah perkota-

an mahal sekali. Padahal sekolah-sekolah swasta itu SD-nya di situ, bangunan SMP-nya di situ, SMA/SMKnya di situ,” jelasnya.

Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa untuk mewujudkan gagasan tersebut ada kendala teknis. Dimana jenjang SD dan SMP ada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara jenjang SMA/SMK dalam kewenangan pemerintah daerah provinsi.

“Tapi ini urusan dunia, tidak sekaku itu dalam pandangan saya sebagai pemimpin di wilayah, sehingga kami bisa menjamin akses pendidikan yang sekarang ini bisa semakin luas, sehingga orang yang - konsep Pak Menteri (Mendikbud) yaitu zonasi itu, agak repot kalau sudah masuk ke SMA/SMK karena semakin sedikit dan semakin jauh,” paparnya.

Menanggapi rencana usulan pembangunan pendidikan Jabar yang disampaikan Emil, Mendikbud Muhadjir

Effendy menyambut baik usulan tersebut. Terlebih menurut Muhadjir, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa saat ini urusan pendidikan terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat untuk pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi untuk jenjang SMA/SMK atau sederajat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat.

“Saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), isinya sangat bagus sekali, luar biasa, visoner sekali,” tutur Muhadjir.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, rencana ke depan pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

Mudah-mudahan pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan semakin maju dan tentunya harus didukung oleh daerah atau pemerintah kabupaten/kota,” harapnya.

Menurut Muhadjir, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan keharusan untuk memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing. Meskipun menurut undang-undang penanggung jawab pendidikan nasional tetap ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector.

Acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan yang turut dihadiri Bupati Garut Rudy Gunawan, para pejabat teras Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika ini menampilkan kreasi seni dan budaya khas Garut yang ditampilkan para siswa dan siswi dari berbagai sekolah se-Kabupaten Garut.

Selain di Kabupaten Garut, Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Jabar juga akan dipusatkan di tiga tempat lainnya yakni di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bandung. (*/rie)

Gulf Air ke Muscat.

Sekarang sudah sangat beda. Sudah ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Muscat. Tiap hari.

Menggunakan pesawat Oman Air. Inilah untuk pertama kalinya saya naik Oman Air. Ternyata penuh juga. Begitu banyak jemaah umroh yang kini transit di Muscat, ibukota Oman.

Di ruang tunggu saya bertemu pak Edy Setiawan.

Alumni akuntansi Unair.

Yang kini punya perusahaan travel. Setelah pensiun dari kantor akuntan HTM. Ia membawa rombongan tur ke Mesir. Lalu akan jalan darat ke arah Palestina.

Bermalam di dekat terusan Suez. Dari Palestina ke Jo rd a n i a. “S ay a h a n y a dapat kursi 30 di Oman Air. Yang 18 orang naik Saudi,” katanya.

“Tur jalur ini sekarang populer,” katanya.

Berarti kini banyak pilihan.

Unt u k u m ro h mau p u n untuk tur seperti itu. Bahkan

untuk ke Eropa. Transitnya tidak lagi hanya bisa di Dubai. Atau Abu Dhabi.

Atau Doha, Qatar. Sudah ada pilihan lain: transit di Muscat.

Pesawatnya juga tidak hanya Emirates, Etihad atau Qatar Airways. Kini sudah ada Oman Air. Oman, Emirat, Qatar adalah tiga negara kecil bertetangga.

Kini ada empat penerbangan raksasa dari tiga negara itu.

Semua menghubungkan Indonesia-Mekkah. Atau Indonesia-Eropa. Sama saja: transit di Doha, Dubai, Abu Dhabi atau Muscat.

Sebagai pendatang baru Oman Air tahu bagaimana harus merebut pasar: yang lain pakai Boeing 777. Oman pakai 787 Dreamliner. Jarak antar kursinya lebih longgar.

Beberapa centimeter. Kelas bisnisnya juga seperti first class.

Harganya pun lebih murah. Saya juga bertemu dua anak muda Jakarta.

Yang bekerja di perusahaan

minyak di Dammam, Saudi Arabia. Ia juga selalu l e w at Mu s cat. D e n ga n pertimbangan harga tadi. Tiba di Muscat saya langsung ingin bernostalgia.

Ke hotel Intercontinental.

“Masih ada. Masih bagus,” kata sopir saya.

Benar.

Saya langsung mengenali bangunannya.

Ti d a k b e r u b a h. Ha nya lingkungannya yang tidak sama lagi. Sudah banyak toko dan restoran di sekitarnya. Sudah jadi kota. Sudah beda dengan 40 tahun lalu. Hotel ini dulunya seperti sendirian di padang pasir.

Saat memasuki Intercontinental saya malu mengingat masa lalu. Yang beberapa keju di hotel ini saya bawa pulang. Itulah untuk per tama kalinya saya melihat keju. Tidak berani memakannya.

Rasanya aneh. Akan saya tunjukkan ke istri: seperti inilah makanan di hotel

bintang lima.

Saya juga malu dengan wartawan-wartawati bule dari Eropa. Yang bahasa Arabnya luar biasa. Padahal m e re k a b u k a n I s l a m .

U nt u k m e n c a p a i h o t e l ini saya minta dilewatkan Souk. Pasar tradisional.

Jualan utamanya ikan. Di pinggir pantai.

Ternyata juga sudah jadi pasar modern. Meski yang dijual tetap ikan. Dulu saya heran: yang belanja di pasar itu kok semua laki-laki. Dari situlah saya bar u tahu budaya Arab: wanita tidak ke pasar. Sebenarnya saya tidak ingin ke Oman.

Te m a n s a y a l a h y a n g memprovokasi. Ia orang Oman. Kelahiran Lebanon.

Bertemu saat saya ke Beirut yang lalu. Ia eksekutif di perusahaan telkom: Oredoo.

“Oman sudah berubah total,” katanya.

Sekarang saya tidak meragukan ucapannya.

(Dahlan Iskan)

dari halaman 4 atau informasi dari warga itu sendiri.

Alih-alih inovasi sudah dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan masyarakat. Tetapi masyarakatnya sendiri belum mendapat informasi dari hadirnya inovasi yang sudah dibuat.

Sehingga inovasi pun tidak termanfaatkan secara

Pemprov Akan.... dari halaman 4

BLOK DD1/21, KEL WANASARI, KEC CIBITUNG, KAB BEKASI. TANPA PERANTARA, MINAT HUBUNGI 081290007117 DWI RACHMAWATI

KEHILANGAN TLH HILANG SATU BANDEL AJB NO: 388/1/16/US/1980 LUAS 3.740.

M2, DS. KEDUNG WARINGIN KEC. CIKARANG, KAB BEKASI. A/N R.E.DJARKASIH HUB: AGUS, PERUM GRAHA CIKARANG BLOK C 18 NO: 19 RT006/16 DESA SIMPANGAN, KEC. CIKARANG UTARA, HP: 0813-2453-9396

IKLAN KEHILANGAN SERTIPIKAT HAK MILIK. Nomor Sertipikat : HM / 499 Atas : Haji Alwi Junaedi, SE, MM. Nomor induk Bidang : 10.05.08.10.02180 Nomor surat ukur : 580/Sindangmulya/1998 tanggal 27-11-1998 Nomor seri sertifikat : AN 047679 Luas Tanah : 2401 M2 (Dua Ribu Empat Ratus satu meter persegi) Tanah berlokasi di Rt. 06/02 Desa Sindangmulya Kecamatan Cibarusah Bagi yang menemukan, diharapkan mengembalikan atau menghubungi kepada Ujang Saprudin Ginanjar (Uje), No Hp. 0857-7101-5258

METRO JABAR SELASA, 26 MARET 2019

HARGA Rp3.000

Suasana Baru, Persib TC Selama Sepekan di Batam

ISTIMEWA

M E N ATA P k o m p e t i s i musim 2019, Persib Bandung akan berada selama sepekan di Batam.

Pe mu s at a n l at i ha n i n i jadi ajang para pemain membangun kekompakan demi meraih hasil terbaik di liga. Meski begitu Supardi menyebut sebenarnya tak

ada yang berbeda dalam latihan selain suasana baru.

“Sebenernya TC ini pemindahan latihan saja sebenarnya sekalian untuk cari suasana baru biar di Bandung terus. Ga ada yang berlebihanlah,” ujar kapten tim Persib, Supardi.

Lanjut Supardi, selain

menggelar latihan Persib juga akan memainkan satu laga uji coba di Batam.

Belum tahu mengenai siapa lawan yang akan dihadapi nanti. Namun jika yang menjadi lawan adalah klub lokal dari daerah sekitar, dia menilai itu akan menjadi hal yang positif bagi tim.

“Uji cobanya mungkin lawan tim yang kita engga tahu timnya kaya apa. Tapi bagus ada baiknya untuk Persib karena biasanya kita ketemu tim lokal yang notabene di bawah kita, jadi untuk mengasah finishing bagus,” ungkapnya.

Dirinya juga masih buta

dengan program yang akan diberlakukan oleh Radovic di Batam. Tapi apapun rencana yang dirancang tim pelatih tentu tujuannya adalah membuat tim lebih tangguh lagi. Dia paham bahwa setiap pelatih mempunyai karakter dan rencana Ke Hal...3

Emil Inginkan Pengurusan E-KTP Secara Digital BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyayangkan masih adanya warga yang harus kerepotan. Hanya untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang dibutuhkannya.

“Seiring perkembangan era digital, inginkan segala urusan terkait kependudukan bisa juga diselesaikan secara digital pula. Dengan warga datang ke kantor saja sudah tidak canggih,” kata Emil.

Lanjut Emil, ia apresiasi Kabupaten Sumedang yang sudah menjalankan program pengiriman dokumen kependudukan via pos ke rumah warga. Sehingga warga tidak perlu bersusah payah ke kantor Disdukcapil hanya untuk mengambil dokumen.

Selain itu, menurut Emil, contoh baik juga dicontohkan Kota Bekasi. Yang mengupayakan layanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eK TP), secepat layanan pesan antar restoran cepat saji. Dengan mengantar cetakan blanko langsung ke rumah pemohon.

Adapun di Kota Bekasi, HUMAS PEMPROV JABAR

mekanisme operasional layanan antar itu dilakukan melalui penempatan aparatur Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di setiap wilayah Rukun Warga (RW). “Inilah semangat pelayanan publik di era baru, dimana negara yang mendatangi warga, bukan selalu warga yang mendatangi negara,” ungkapnya.

Emil berharap, dengan maksimalnya layanan publik yang paling mendasar tersebut. Jawa Barat mampu menjadi Provinsi digital yang berpredikat “Zero Complaint Government”.

“Kalau bisa, (contoh) ngurus KTP seperti kita beli tiket pesawat online, tidak perlu lagi kita datang ke loket karcis. Atau seperti kita pesan makanan online, kita harus berpikiran seperti konsumen, dengan warga diam di rumah, tapi urusan bisa selesai,” tuturnya.

Selain inovasi layanan, Emil juga sempat menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, dari sejumlah permasalahan kependudukan yang ia dapati, tak jarang masalah pun hadir dari kurangnya pengetahuan,

Ke Hal...3

Uu : Milenial Harus Jiwa Religius dan Nasionalisme

DISWAY Oman Akhirnya saya mendarat lagi di Muscat. Rabu kemarin. Setelah lebih 40 tahun tidak ke Oman. Ke Oman-lah saya pertama kali ke luar negeri. Sebagai wartawan Tempo. Tahun 1978 atau 1979. Sekitar itu.

Sejak itu saya tidak pernah ke sana lagi. Sebelum ke Oman saya memang pernah ke Tawau. Saat saya jadi wartawan pemula di Samarinda. Dapat tugas liputan ke Nunukan. Saya belum pernah punya paspor.

Camat Nunukan-lah yang membuatkan pas lintasbatas. Dengan KTP sementara warga Nunukan.

Ke Hal...3

SELEBRITIS

PANGANDARAN – Sebanyak 1200 santri pramuka mewakili Pondok Pesanten di seluruh Jawa Barat mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) ke-4 tingkat Jabar 2019, di Bumi Perkemahan Pramuka, jalan Pamugaran Kabupaten Pangandaran.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, ia mengapresiasi kegiatan tersebut.

Karena bermanfaat juga untuk melatih kedisiplinan, menumbuhkan sifat tolong menolong, menjalain kebersamaan dan ujungnya membentuk karakter para santri.

“Ini penting, karena ada juga kegiatan yang sifatnya

individual seperti pidato karena calon pemimpin harus bagus public speakingnya maka dilatih hari ini,” ujar Uu. Dengan begitu, lanjut Uu, akan menghasilkan generasi muda yang memiliki jiwa religius sekaligus nasionalisme dan patriotisme yang kuat. “Saya berharap lahir generasi muda yang memiliki jiwa religius dan jiwa nasionalisme serta patriotisme,” jelas Uu. Selain itu, sekalipun santri identik dengan ketradisionalan dan mayoritas hidup di pedesaan, namun Uu meminta mereka untuk menyambut era industri 4.0.

Dengan begitu santri akan memiliki Ke Hal...3

HUMAS PEMPROV JABAR

Pemprov Akan Pemerataan Pendidikan Menikmati Jadi Pengantin Baru PENYANYI cantik Monita Tahalea tengah menikmati menjadi pengantin baru. Menikah dengan Bayu Risa pada Oktober tahun lalu, Monita mengaku masih menikmati masa-masa berdua dan menyesuaikan satu sama lain.

“Kalau sekarang lagi nikmatin masa-masa berdua karena baru beberapa bulan juga married-nya gitu.

Terus, masih banyak beberapa hal yang pengen kita kerjain. Lagi menyesuaikan satu sama lain juga,” ujar Monita.

Ke Hal...3

HUMAS PEMPROV JABAR

GARUT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan akses pendidikan agar semakin luas.

Tidak hanya di satu tingkatan pendidikan, namun di semua level atau jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK. Untuk itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dihadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy, mengusulkan agar lokasi sekolah SD, SMP, dan SMA/ SMK ada dalam satu gedung atau lokasi.

Hal ini dilakukan agar ada

kemudahan bagi peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sama halnya seperti sebagian besar bangunan sekolah milik sekolah swasta dimana SD, SMP, dan SMA/SMK ada dalam satu kawasan atau gedung.

“Kami mohon izin mengajukan gagasan kami ingin membangun, misalkan kami membangun SMP di atas bangunan SD atau bangunan SMA di atas bangunan SMP. Sehingga lulus SMP tidak harus sibuk PPDB kemana-mana lagi, cukup dilanjutkan bagi yang ingin Ke Hal...3