Semangat Baru Bekasi
JUMAT, 26 APRIL 2019
HARGA Rp3.000
Usut Tuntas Izin Bodong Zona Kuning Selain Ilegal, Banyak Dampak Negatif CIKARANG PUSAT - Keluarnya izin PT Coating Global System (CGS) di zona kuning harus diusut tuntas. Jika ada oknum pejabat yang terlibat atas keluarnya izin perusahaan tersebut harus ditindak tegas. “Itu penting ya agar menimbulkan efek jera, harus diusut tuntas perusahaan yang bediri di zona kuning kok bisa keluar izinnya,” tegas Pengamat Tata Ruang (Petarung), Abu Fitri Mumin kepada Cikarang Ekspres, kemarin (25/4).
Abu menilai, PT CGS yang berdiri di desa Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru merupakan contoh kecil saja. Bahkan, ia pun menduga masih banyak perusahan-perusahaan yang berdiri di Kabupaten Bekasi menyalahi aturan tempat pendirinnya. “Intinya itu harus ditindak tegas pejabatnya. Jangan dibiarkan. Jika tidak kasus seperti ini akan bertambah kedepannya,” bilang Abu. Apalagi, lanjutnya, pendirian pabrik di zona kuning juga akan berdampak terhadap kehidupan di sekitar masyarakat. Terutama, polusi dan kebisingan perusahaan.
Ribuan Barang Impor Ilegal Dihibahkan
“Jadi banyak sisi yang harus dipertimbangkan, kenapa harus ditindak tegas, selain ilegal ya banyak dampak negatifnya ke masyarakat,” tandasnya. Sebelumnya, Berdirinya PT. Coating Global System atau CGS di Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru diduga mengantongi izin bodong. Pasalnya, wilayah tempat berdirinya perusahaan tersebut masuk zona kuning. “Kami menduga bahwa izinnya ada permainan antara pihak perusahaan dengan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bidang perizinan, jika perizinan yang
dikeluarkan itu menyalahi aturan,” jelas Aktivis Jaringan Masyarakat Pro Demokrasi atau JMPD, Lili Suheri. Lili menjelaskan, zona kuning diperuntukan bagi pemukiman warga. Bukan diperuntukan bagi pendirian perusahaan atau industri. “ Ya kalau izinnya ke luar patut diduga ada main mata,” sindirinya. Lili mengakui yakin jika perusahaan tersebut telah mengantongi izin dari dinas perizinan Kabupaten Bekasi. Sebab, dirinya pernah melihat langsung jika perusahaan tersebut telah mengantongi izin Ke Hal.. 2
ILUSTRASI
Baru Empat Kecamatan Selesaikan Rekap KEDUNGWARINGIN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, memasang target rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat daerah berlangsung pada 6 Mei 2019
C I K A R A N G U TA R A - Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang, Kabupaten Bekasi, menghibahkan belasan ribu produk impor ilegal yang telah berstatus barang yang menjadi Milik Negara (BMN) kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). “Barang yang kami hibahkan ini adalah hasil penindakan dengan kategori Ke Hal.. 2 penindakan
mendatang. Komisioner KPU Kabupaten Bekasi Dani Wahab mengatakan sejauh ini proses pleno rekapitulasi perhitungan suara masih berada di tingkat kecamatan.
Di mana, sudah ada empat kecamatan yang telah rampung menyelesaikan pleno rekapitulasi suara. Yakni, Bojong Mangun, Muara Gembong, Sukatani dan Cikarang Timur. Ke Hal.. 2
UNBK SMPN 1 Tamsel, Orang Tua Piket Malam TAMBUN SELATAN - Ada yang menarik pada UNBK SMP tahun 2019 di Tambun Selatan. Ya, SMPN 1 Tambun Selatan bekerjasama dengan orang tua siswa untuk mengadakan piket malam. Tujuannya dari piket malam itu untuk
menciptakan kondusi aman Laptop serta sekolahan. Diadakan Piket Malam itu sebagai bentuk antisipasi pada tahun lalu yang dimana SMAN 5 Tambun Selatan Laptop untuk UNBK diduga dicuri. Oleh karena itu Komite
Sekolah bersama orangtua siswa kompak begadang di sekolah demi kelancaran UNBK SMPN 1 Tambun Selatan. “Alhamdulillah UNBK hingga hari terakhir lancar aman dan terkendali Ke Hal...2
ADVERTORIAL
Wirausahawan Bekasi Harus Produktif Sinergitas Disprin dan Kemenprin Bantu Industri Kecil Menengah Sandang
CIKARANG UTARA - Berbagai kebijakan dan upaya dilakukan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha di daerah, tidak terkecuali Kabupaten Bekasi. Kepala Dinas Perindustrian Disprin) Kabupaten Bekasi, Peno Suyatno melalui Kepala Seksi Industri Kimia Tekstil, Dewi Hastuti menuturkan setelah menerima bantuan peralatan, para wirausaha baru di Kabupaten Bekasi diharapkan semakin tangguh dan dapat meningkatkan produktifitas. Tak hanya itu. Mereka juga harus menjaga kualitas produksinya. ”Seluruh wirausahawan menjadi tangguh dan produksinya semakin meningkat dan berkualitas,” kata dia, kemarin. Di Kabupaten Industri terbesar se-Asia Tenggara, terus Dewi, ada tiga Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapat bantuan fasilitasi mesin dan peralatan menjahit dari Kementerian Perindustrian (Kemenprin). Yakni, Koperasi Nelayan Pantai Mekar, Koperasi Rumah Rakyat dan Koperasi Rakyat Mandiri. “Total bantuan yang diterima Rp 600 juta. Jadi ada beberapa pelaku IKM konveksi yang difasilitasi sekaligus diberikan pembinaan serta bimteknya guna pengembangan sumber dayanya dalam menjahit,” ujar Dewi. “Kita berharap ada pengembangan dan peningkatan perekonomian keluarga, umumnya masyarakat melalui giat IKM yang ada di Kabupaten Bekasi,” imbuhnya. Dewi juga berharap berharap lahirnya sentrasentra di bidang garment, tidak hanya perusahan besar saja tetapi berharap lahirnya perusahan berbasis IKM. “Tentunya kami juga akan membantu pada proses pemasarannya jika IKM berkembang menjadi besar,” tukas dia. Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenprin berupaya mendorong penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri dengan menargetkan terciptanya 20.000 wirausaha baru IKM pada tahun 2019. “Penumbuhan wirausaha baru dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik potensi yang dimiliki provinsi, kabupaten/kota, maupun potensi kelompok tertentu,” kata Kasubdit Sandang, Pangan Barang dari Kayu dan Furniture Kemenprin, Endang Purweni. Ia melanjutkan, program WUB di Kabupaten Bekasi diberikan kepada 20 orang pelaku IKM setempat. “Harapannya pelaku wirausaha baru IKM dapat memulai usaha dengan memanfaatkan mesin atau peralatan yang diterima dengan sebaiknya untuk melakukan produksi,” pungkasnya. (Adv/fan/hyt)
ISTIMEWA