Cikarang Ekspres, 25 November 2019

SENIN, 25 NOVEMBER 2019

Semangat Baru Bekasi

HARGA Rp3.000

Obon Kecam

KINERJA

Keputusan Ridwan Kamil Media Gathering Dituding Hanya Tutupi Kekurangan Bawaslu CIKARANG PUSAT – Sejumlah media masa diundang Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam kegiatan media gathering yang digelar di Hotel Grand Cikarang. Diduga, acara tersebut hanya ingin menutupi kinerja badan Pengawasan Pemilu yang tak maksimal di pemilu lalu.

Ke Hal.. 2

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN BEKASI Mengucapkan

Selamat

Hari Guru Nasional (HGN) ke-74 (25 November 2019) “Guru Penggerak Indonesia Maju”

KEPALA BAPPEDA BEKASI SLAMET SUPRIADI

Tetapkan UMK dengan Surat Edaran Telah Melanggar Undang-undang TAMBUN SELATAN - Terbitnya Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai kecaman dari kalangan buruh.

Anggota DPR-RI, Obon Tabroni angkat bicara terkait terbitnya surat edaran itu.

Ia menyayangkan langkah Ridwan Kamil yang membuat potensi gejolak dalam hubungan industrial.

“Surat Edaran ini jelas merugikan para Buruh di

jawa Barat, karena Surat edaran Ini membuat posisi buruh sangat rentan menerima perlakuan dari oknum pengusaha yang berani membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum,” kata Obon.

Obon mendata di Tahun

2019 ada 56 Perusahaan mengajukan penangguhan Upah atas SK Gubernur saat itu, artinya mekanisme itu tetap berjalan dan masih ada ruang untuk pengusaha jika tidak mau melaksanakan ketentuan SK Gubernur.

“Saya mengkhawatirkan tindakan Gubernur Jawa Barat saat ini akan mengakibatkan gejolak yang menggangu kondusifitas hubungan industrial saat ini antara pengusaha dan buruh/pekerja di Jawa Barat yang memiliki Ke Hal...2

Puluhan Peserta Didik Geruduk Kantor LPK MHJ TAMBUN UTARA - Buntut dari dugaan penipuan Lembaga Penyalur Kerja (LPK) PT Miraino Hashi Jaya (MHJ) kepada Iman Santoso, puluhan anak didik LPK MHJ menggeruduk kantor LPK di Perumahan Graha Prima.

Para anak didik itu juga merasa ditipu oleh LPK tersebut. Pasalnya masing-masing anak didik juga dipintai uang agar bisa memperoleh kesempatan magang di Jepang.

Usut punya usut, ternyata Surat Kontrak (SK) yang diberikan oleh LPK agar meyakinkan anak didik kalau memang diterima kerja ternyata bodong. Pasalnya

sk tersebut berbahasa Jepang yang tidak dimengerti anak didik.

Menurut Karman perwakilan anak didik yang merasa ditipu ternyata SK tersebut bukan surat kontrak melainkan hanya sebuah kertas brosur yang bertuliskan bahasa Jepang.

“Saya minta bantuan yang ahli untuk diterjemahkan, ternyata itu bukan SK melainkan itu hanya brosur, brosur untuk kaiko (perawat). Jadi bukan untuk magang, kira-kira begitu,”tuturnya Ketika dihadapkan dengan puluhan anak didik, sayangnya Direktur Utama Ke Hal...2 LPK MHJ,

ADVERTORIAL

Transaksi Non Tunai Rambah Pedesaan Program Kerjasama DPMD Bekasi-Bjb Cabang Cikarang Bikin Lebih Transparan dan Efiesien

C I K A R A N G P U S AT Sistem pembayaran non tunai atau non cash transaction (NCT), terus digaungkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi.

Tak ayal, dinas yang dipimpin Ida Farida itu melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau memorendum of understabding (MoU) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dab Banten (BJb) Tbk Cabang

Cikarang di Aula DPMD, Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat (22/11).

Diketahui bersama, kolaborasi DPMD Bekasi dengan Bjb Cabang Cikarang ini merupakan salah satu konsep dari program Smart Village. Progran ini akan menyasar seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bekasi.

Melalui progran ini, seluruh transaksi keuangan desa berupa penerimaan setoran dan pembayaran pengeluaran desa dilakukan melalui

rekening bank Dalam sambutannya, Kepala DPMD Ida Farida mengatakan kerjasama tentang jasa layanan perbankan non tunai pengelolaan keuangan masyarakat dan desa ini merupakan rencana beberapa bulan lalu akhirnya bisa terealisasi.

Menurut dia, kerjasama ini sebagai semangat angkuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa yang dilaksanakan secara transparan, sekaligus ben-

ALMU JAMIL/CIKARANG EKSPRES

TANDATANGAN: Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Ida Farida menandatangani surat kerjasama dengan Bank BJB di dampingi Pimpinan Bank BJB Cabang Cikarang, Riki Ahmad Nurdin, Jumat (22/11).

tuk komitmen DPMD dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana, masyarakat bisa tahu dab bisa mengakses.

“Kita akan membentuk model-model, desa-desa yang siap menjadi desa digital. Kita tahu dengan jumlah 3,5 juta warga yang ada di Kabupaten Bekasi, layanan perbankkan ini memang sangat dibutuhkan. Apalagi kan semua sudah era digital,” kata Ida. Dalam kerjasama ini, sam-

bung dia, DPMD juga meminta agar 180 desa terdapat ATM. “Mudah-mudahan secara bertahap, saya tahu Bank Jabar ini jaringannya sudah ke luar pulau jawa. Ini pastinya luar bisa,” ucapnya.

Meski begitu, Ida menambahkan layanan pembayaran non tuni ini juga akan dikembangkan bukan hanya dalam kontek penggunaan dana desa namun prodak industri bisa dikembangkan di desa.

“Ya aeperti jaminan pensiunan bagi perangkat desa, ke-

mudian BPD bisa mengembangkan sebagai mitra kerja di desa, BUMDes dan lainlainnya,” ungkap mantan Kepala DPMPTSP Bekasi itu.

Dengan posisi anggaran yang mencapai hampir Rp triliun untuk 180 desa di Kabupaten Bekasi, ida berharap dengan anggaran tersebut bisa mensejahterakan masyarakatnya.

“Kalau uang tersebut perputarannya tidak lari keluar tentu saja ini akan mendongkrak ekonomi yang

ada di masing-masing desa.

Dan semoga dari perjanjian kerjasama ini betul-betul bisa direalisasikan. Di tahap ketiga akan kita mulai penyelenggaraan non tunai untuk dana desa “ paparnya.

Masih kata Ida, keuangan yang berasal dari provinsi berupa alokasi alokasi desa ini baru tahapan untuk siltap dan BPD. “Kita harapkan akan lakuakan evaluasi termasuk prodak-prodak yang ada di BJB yang nantinya akan dikembangkan. (adv/mil/hyt)

SENIN, 25 NOVEMBER 2019

SAMBUNGAN

2

AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES.

Foto : saat Kades Bojongmangu Ihut Jari uang didampingi Camat memberikan arahan kepada peserta Musrenbangdes.

10 Usulan Prioritas di Murenbang BOJONGMANGU Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu yang dilaksanakan. Dalam Musdus dan Musdes tersusun usulan yang diajukan oleh tiga dusun.

Tentunya telah dipilah dan dipilih, sehingga ada 10 usulan yang diprioritaskan untuk anggaran APBD kabupaten Tahun 2021.

Menurut Kepala Desa Bojongmangu Ibut Jari,

dirinya mengajak kepada warga untuk menambahkan usulan, baik infrastruktur, Pemberdayaan dan Pembinaan serta pelatihanpelatihan. Usulkan juga Pembangunan sarana dan prasarana sekolah, peternakan dan pertanian.

Jangan sampai ada usulan yang terlewatkan.

“Alhamdulillah Desa Bojongmangu di dalam Musrenbangdes untuk Anggaran Tahun 2021 telah memprioritaskan 10 Usulan termasuk pembangunan

Jembatan penghubung antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, dengan pengajuan anggaran sekitar 25 milyar,” ucap Ibut.

Dikatakannya lagi, memang usulan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan untuk Desa Bojongmangu ditahun 2019 masih ada yang belum terealisasi.

Maka diusulkan kembali di Musrenbangdes untuk anggaran APBD Tahun 2021. Karena pembangunan itu berkelanjutan dan

berkesinambungan. Tapi dengan dana desa yang terus bertambah setiap tahunnya, semoga pembangunan Infrastruktur jalan bisa dituntaskan dengan cepat.

“Sehingga kedepannya pembangunan akan terfokus pada pemberdayaan, pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM),” terangnya.

Camat Bojongmangu Agung Suganda menuturkan, perlu diingat dalam mengusulkan

kegiatan pembangunan harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai usulan itu tumpang tindih dengan yang diusulkan ditahun 2020, termasuk yang akan dibangun oleh pemdes.

“Alhamdulilah elemen masyarakat dalam Musrenbangdes ini ikut hadir,” paparnya.

Ketua BPD Bojongmangu Ranto mengatakan, tentunya dengan adanya Musdus, Musdes dan berlanjut ke Musrenbang desa. bisa

menjadi pembelajaran yang baik dan bermanfaat bagi semua elemen masyarakat yang ada di Desa Bojongmangu.

“Mudah-mudahan usulan yang diajukan dari tiga dusun bisa direalisasikan,” tandasnya.

Ditempat yang sama Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Bojongmangu Ipan Pandu Nugraha menegaskan, mengenai prioritas penggunaan dana desa 2020 dituangkan di

Permendes menyangkut empat prioritas, yakni Infrastruktur, Pemberdayaan, Pembinaan dan pelatihan, PDP sendiri sebagai fasilitator dan mendampingi pemdes dalam melaksanakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa. “Saya berharap pemdes melaksanakan Pembangunannya disesuaikan dengan RPJMdes, dan usulan yang di Musrenbangdes hasil dari Musdus dan yang Musdes,” pungkasnya. (ags)

pertahankan eksisten WCI hingga usia enam tahun ini.

“Apa yang dilakukan pengurus ini, saya salut karena sudah berdedikasi untuk organisasi, hingga saat ini masih aktif dan eksis. Karena memang tidak mudah menjaga kekompakan hingga usia enam tahun ini,” paparnya.

Ketua Pelaksana Kegiatan WCI Pusat di Cibitung Mita, mengatakan kegiatan ini di-

siarkan secara langsung di media sosial WCI sebagai upaya syiar dan motivasi bersam.“Sehingga pada akhirnya terbangun cita-cita besar kita bersama, yaitu terbangunnya persatuan, kesatuan, dan keharmonisan sesama saudara sebangsa dan setanah air,” katanya.

“Ini belum sebagaimana harapan, namun demikian semoga ini menjadi sebuah

awal yang baik agar secara kualitatif ke depannya kami bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi,” demikian Mita.

Sementara WCI Regional Bekasi memilik asrama Yayasan Umat Nusantara (Yauma) di Perumahan Taman Harapan Baru, Medansatria, Kota Bekasi untuk menyalurkan santunan kepada anak yatim.

Panti Yauma terpilih karena dianggap pantas dan layak sebagai tempat kegiatan sosial bertema ‘Giat Bersedekah Komunitas Makin Berkah’ tersebut.

“Ada 50 anak yatim yang kita santuni. Semua dana bersumber dari member WCI Regbek yang berdonasi. Selain memberikan santunan berupa uang, kita juga memberikan barang, ada

kasur, lemari, jam penanda waktu salat,” jelas Nurhayati , Minggu (24/11/2019).

Menurutnya, antusias anggota Regbek dalam berpartisasi dan berdonasi pada kegiatan tersebut sangat tinggu. Selama ini WCI dikenal dengan kegiatan touring dan kopi darat, dengan kegiatan bakti sosial ini menunjukkan WCI juga peduli terhadap nasib sesama. (dim)

Murdiono tidak mau menerjemahkan sk yang diduga bodong itu. Padahal pengakuan Murdiono kepada anak didik memiliki surat kemampuan Bahasa Jepang level N2.

Sontak puluhan anak didik itu meminta Murdiono untuk menunjukan surat kemampuan bahas Jepang level N2, tapi Murdiono tidak bisa menunjukan dengan alasan surat sedang

dikirim ke Jepang untuk keperluan administrasi dan juga lupa pasword untuk mengecek online.

Anak didik yang dinyatakan lulus saat interview diminta uang puluhan juta untuk keperluan administrasi, padahal kata Karman saat itu anak didik buka di test interview melainkan hanya kunjungan dari Jepang.

Mereka menuntut agar pihak LPK bertanggung jawab atas kerugian yang dialami

anak didik. Pasalnya kerugian hingga puluhan juta dialami satu anak didik.

Salah satu anak didik yang saat ini tinggal di asrama, Obi mengaku sudah membayar 15 juta tapi kepastian pemberangkatan belum jelas.

Karena tidak adanya kejelasan, Obi yang berasal dari Jogja ini harus menjadi ojek online untuk menutupi kebutuhan sehari-hari di asrama, “Di asrama ga ngapain-ngapain,” katanya.

Mu rd i o n o m e n a m p i k melakukan penipuan, pasalnya untuk berangkat magang ke Jepang memerlukan proses yang cukup panjang.

Proses pemberangkatan pun sempat tertunda karena saat itu dirinya terbelit kasus hukum yang harus diselesaikan, “Kenapa terjadi kelambatan, karena ada berkas yang harus diurus tertunda karena LPK MHJ dilaporkan mengenai penggelapan uang,” katanya. (dim)

tak maksimal di Pemilu 2019 ini. Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bekasi mengadakan kegiatan media gathering bersama 50 Jurnalis dari berbagai media di Grand Hotel Cikarang, kawasan jalan jababeka raya Cikarang Industrial

Estate desa pasir gombong Kecamatan Cikarang Utara.

Acara media gathering tersebut di adakan bertujuan untuk menjalin sinergitas informasi antara media dan Bawaslu Bekasi ini berlangsung selama 2223 November 2019.

Dalam sambutannya Ket u a B a w a s l u Bekasi, Syaiful Bachri mengatakan, keakraban dengan jurnalis harus terjaga. Karena, kata dia, tanpa media lembaga demokrasi yang dipimpinnya bukan apa-

apa.“Bawaslu tanpa media bukan apa-apa. Sebab, media selama ini menjadi alat strategis penyampaian informasi dan pesan-pesan Bawaslu,” kata Syaiful Bachri di hadapan 50 orang jurnalis dari berbagai media. (har)

WCI Santuni 1802 Anak Yatim CIKARANG BARAT - Suasana berbeda dalam Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) White Car Indonesia (WCI) yang keenam pada Minggu (24/11). Pihaknya mengadakan santunan kepada kaum dhuafa secara serentak di seluruh regional.

Ketua Umum WCI, Jeffry Thomson mengatakan sebanyak 1802 kaum dhuafa di seluruh Indonesia diberikan santunan oleh masing-masing regional.

“Ini serentak di seluruh regional, terdata sebanyak 22 regional termasuk pengurus pusat mengadakan santunan.

Perayaan ulang tahun kali ini memang berbeda,” kata Jeffry.

Dikatakan Jeffry, ulang tahun ini kali ini, WCI tidak mengadakan perayaan dengan pesta. “Biasanya kan dikenal perayaan itu dengan panggung hiburan, kali ini lebih ke kegiatan sosial,” paparnya.

Pemberian santunan, dikatakannya sesuai kesanggupan masing-masing regional, “Tidak ditentukan, sesuai kesiapan regional masing-masing,” tuturnya.

WCI pusat sendiri memilih lokasi santunan di Yayasan Miftahul Ulum, Cikarang Barat yang dihadiri oleh jajaran pengurus pusat WCI. WCI tercatat mempunyai sekitar 3.800 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, Jeffry mengatakan sudah ada 31 regional yang terbentuk dimasing-masing wilayah.

“Masing-masing regional diharapkan fokus dalam kegiatan sosial. Memberikan manfaat untuk regional masingmasing. Ulang tahun keenam ini saya harap seluruh anggota semakin guyub,”paparnya.

Salah satu pendiri WCI, Henny tak menyangka WCI menjadi salah satu komunitas otomotif terbesar di Indonesia. “Waktu itu hanya penyuka mobil putih di daerah Bekasi. Saat itu anggota hanya puluhan, dan ternyata antusias sangat besar,” kata Henny.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus WCI baik tingkat pusat maupun regional yang sudah berdedikasi mem-

Obon Kecam .. dari halaman 1 jumlah pekerja lebih dari 127,07 Juta orang yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Barat,”kata Politisi Gerindra ini.

Ia menilai kebijakan Ridwan Kamil tidak mencer-

Puluhan Peserta ... minkan sikap dan kepedulian terhadap buruh. “Saya sangat menyayangkan sikap Gubernur Jawa Barat yang tidak menggunakan Surat Keputusan akan tetapi lebih memilih menggunakan Surat Edaran yang tidak memiliki kekuatan hukum,”

ujar Obon.

Ridwan Kamil menurut Obon, bertentangan dengan Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mana upah minimum ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur, bukan surat edaran. (dim)

yang terkena kasus pidana, mereka seperti menutup mata,” kata Arul.

Kesan tutup mata itu bisa dilihat dari dugaan cueknya Bawaslu dalam menyikapi adanya anggota PPK yang terkena k a s u s h u kum. Minimal ada komunikasi yang dibangun Bawaslu bersama KPUD Kabupaten Bekasi menyikapi kasus tersebut.

“Ini kan tidak ada sama sekali, PPK itu kan bawahan dari KPU dan mitra Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu, ketika terkena hukum harusnya jangan dilepas begitu saja,” sesal Arul.

Makanya, Arul sangat menyayangkan dan mendukung kegiatan yang digelar Bawaslu menggelar media gathering bersama media hanya untuk menutupi kinerja Bawaslu yang

Media ... dari halaman 1 Seperti dikatakan Ketua PPK Cikarang Utara, Mohamad Nazarudin, kinerja Bawaslu dicapnya tak maksimal di Pemilu lalu.

Dia menuding ada ketidaksingkronan Bawaslu dengan KPU di pesta demokrasi lalu.

“Saya melihat KPU dan Bawaslu tidak sinkron, terutama menyikapi anggota PPK

dari halaman 1

SENIN, 25 NOVEMBER 2019

SAMBUNGAN

3

Pengelolaan Air Limbah Domestik Dicap Sangat Baik KOTA BEKASI Pemerintah Kota Bekasi kembali mendapatkan apresiasi pemerintah pusat. Kali ini atas kinerja pengelolaan air limbah domestik di 2019. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Iimbah Domestik (PALD) telah meraih kategori A dengan Predikat Sangat Baik dengan nilai 7,91.

UPT PALD Kota Bekasi ditetapkan menjadi satu-satunya UPT Pemerintah Daerah yang meraih predikat ini dari Kementerian PUPR, Direktur Jenderal Cipta Karya. Penilaian Kinerja dilakukan pada Juli 2019 lalu.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi, Jumhana Lutfi mengatakan rasa bangganya UPTD PALD Disperkimtan Kota Bekasi mendapat nilai 7,91 Kategori A dengan Predikat Sangat Baik dari Kementerian PUPR. “Syukur Alhamdulilah kita meraih predikat sangat baik dari pemerintah pusat.

Apalagi kita satu-satunya UPT yang mendapatkan nilai ini,” ungkap Kepala DPKP Kota Bekasi, Jumhana Lutfi dalam keteranganya.

Lanjut Lutfi, UPTD PALD telah bekerjasama dengan Waternet Belanda yang didanai oleh Asia Development Bank dalam rangka peningkatan Kapsitas SDM dan diharapkan menjadi mentor untuk UPTD lain.

“Pencapaian kinerja

ini juga tidak lepas dari Komitmen Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam reformasi birokrasi, dukungan Anggaran dari Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi , serta Unsur internal Disperkimtan yang memberikan kebebasan dalam mengembangkan Inovasi pelayanan serta kerja keras Team Hejo/ UPTD PALD sendiri yang mematuhi SOP serta bekerja “Think out of the box,” kata dia.

Adapun aspek penilaian yang dilakukan Kementerian PUPR terhadap UPT PALD Kota Bekasi yaitu Aspek Pelayanan bobot penilaian 30 % mendapatkan Nilai sebesar 2,54 atau ratarata 25 %. Poin kedua, Aspek Keuangan bobot penilaian 30 % mendapatkan nilai sebesar 2,38 atau rata-rata 24%, poin penilaian ketiga, Aspek Oprasional bobot penilaian 20 % mendapatkan nilai sebesar 1,33 atau ratarata 13%dan Aspek SDM dan Tata Kelola bobot penilaian 20% mendapatkan nilai 1,63 atau rata-rata 16%.

“Kita masuk kategori A dengan capaian nilai 7,91 karena masuk bobot nilai antara nilai 7-9. Penilaian kinerja dibagi 5 kategori, kategori A plus sampai dengan kategori D,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubdit Standarisasi Kelembagaan, Direktorat PLP, Ditjend Ciptakarya, Kementerian PUPR, Marsha Ulina Pasaribu mengatakan bahwa tujuan utama

ARIF MALDHY/METRO BEKASI

KERJA BAGUS: Pemerintah Kota Bekasi kembali mendapatkan apresiasi pemerintah pusat. Kali ini atas kinerja pengelolaan air limbah domestik di 2019.

dari penilaian kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap operator pengelolaan air limbah domestik dari aspek Pelayanan, SDM, keuangan, oprasional dan tata kelola.

“Dan ini dapat dijadikan patokan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong UPT ALD agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Marsha. Kementerian

PUPR juga berharap agar UPTD PALD Kota Bekasi dapat lebih berbenah lagi karena masih ada sedikit catatan untuk pebaikan serta melihat komposisi Staf UPTD PALD KOTA BEKASI

Oposisi Ragukan Staf Khusus Milenial JAKARTA- Pengangkatan 14 staf khusus (stafsus) presiden dengan 7 orang di antaranya berasal dari kalangan milenial menuai kritik kubu oposisi. Keberadaan stafsus dinilai tidak memiliki urgensi. Bahkan kontraproduktif dengan wacana presiden yang hendak merampingkan birokrasi. ”Saya kira ini (pengangkatan stafsus milenial, Red) adalah gimmick presiden daripada kebutuhan itu sendiri,” kata juru bicara PKS Muhammad Kholid dalam diskusi bertajuk Efek Milenial di Lingkaran Istana di Hotel Ibis Jakarta Pusat kemarin (23/11).

Pihaknya skeptis dengan keberadaan stafsus. Bahkan, kerja stafsus tanpa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dia anggap berpotensi tumpang-tindih dengan lembaga sebelumnya. Misalnya, Kantor Staf

dari 51 org yang berkeja di UPTD 50 diantaranya adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) atau Non ASN/PNS. “Diharapkan Pemerintah Kota Bekasi dapat melengkapi posisi jabatan pada

UPTD PALD untuk ASN/ PNS untuk melanjutkan Estafet oprasional ke depan.

Karena hanya ASN/PNS yang bisa menjabat struktural,” ungkapnya. (dhy/ mhs)

KPK Luncurkan Album ‘Suara Antikorupsi’ Jelang Hari Antikorupsi

Presiden (KSP). Apalagi, saat ini juga ada lembaga Sekretariat Kabinet (Setkab), Sekretariat Negara (Setneg), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan utusan khusus. ”Makanya, saya katakan gimmick.

Karena hanya akan menjadi aksesori,” paparnya.

Meski demikian, PKS tetap memberikan apresiasi lantaran Presiden Jokowi mau merangkul anak-anak muda untuk terlibat langsung dalam ring satu kekuasaan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti fungsi stafsus yang menurutnya minimalis. Stafsus, jelas dia, hanya bertugas memberikan input kepada presiden. Tidak ada kewenangan untuk melakukan eksekusi program. ”Staf khusus hanya bisa menjadi pembisik dan teman diskusi. Presiden juga tidak punya

keharusan menerima input itu,” kata Dedi.

Dengan fungsi tersebut, menurut dia, jumlah stafsus Presiden Jokowi terlalu banyak. Sebetulnya sudah cukup di periode sebelumnya yang diisi tokoh-tokoh matang di bidang masingma s i n g . D i a nt a ra nya, Sukardi Rinakit, Fadjroel Rachman, Arif Budimanta, Ari Dwipayana, dan Diaz Hendropriyono. Dia ragu

keberadaan stafsus milenial punya daya pengaruh terhadap kebijakan presiden.

Input tentang kepemudaan dan persoalan milenial sebetulnya bisa diambil dari lembaga lain yang sudah eksis. Apalagi, tidak ada jaminan gagasan atau input anak-anak muda tersebut dipakai presiden sebagai landasan kebijakan yang diambil.

Stafsus milenial, menu-

Bekasi merupakan bentuk perhatian [emerintah daerah kepada kantor unsur Forkupimda di Kota Bekasi. “Dalam hal ini kita akan b e r i h a k guna pakai kepada para Kepala Seksi di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, beliau juga ucapkan banyak terimakasih, sehingga dengan adanya hibah ini

dapat digunakan sebagai mobil operasional dan ke depannya kejaksaan Negeri Kota Bekasi dapat bekerja lebih baik lagi,” kata Karman saat memberikan sambutan.

Pada tempat yang sama, Rahmat Effendi mengucapkan harapannya ke depan bisa terus berkomunikasi dengan baik dengan Ke-

jari Kota Bekasi. Bahkan wali kota yang biasa disapa Pepen ini mengatakan, ingin diberikan warning oleh kejaksaan sejak awal memulai program. Pernyataan ini sekaligus sinyal, Pepen berharap tak ingin ada permasalahan hukum di tengah-tengah atau di ujung proyek pembangunan atau program

rut Dedi, diangkat karena Jokowi sangat ingin dianggap sebagai presiden yang memberikan perhatian kepada anak muda. Di bagian lain, Jokowi sedang melanjutkan politik akomodatif untuk merangkul semua kalangan. ”Semua diakomodasi. Baik milenial maupun kelompok tua,” jelas pengajar Universitas Telkom Bandung itu. (bbs/ mhs)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meluncurkan album kompilasi ‘Suara Antikorupsi’ (SAKSI) jelang Hari Antikorupsi 2019. Album ini mengemas sejumlah lagu karya musisi dari penjuru negeri.

“Seluruh lagu yang akan mengisi album ini akan dipilih oleh masyarakat melalui proses voting mulai 22-26 November 2019, yang terbuka bagi siapapun dan dapat diakses melalui situs dan kanal KPK,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Minggu (24/11).

Febri menuturkan, terdapat 15 lagu yang

akan ditampilkan dan dapat didengar secara utuh pada laman voting tersebut. Nantinya, sembilan lagu terfavorit yang mengumpulkan suara terbanyak akan dikemas ke dalam cakram padat (CD).

Kemudian, album tersebut akan diproduksi dan rencananya dibagikan secara gratis ke masyarakat. “Peluncuran album ini akan dilakukan pada Jumat, 6 Desember 2019 di Gedung Merah Putih KPK sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2019,” ucap Febri.

Di sisi lain, Febri menyatakan album ‘Suara Antikorupsi 2019: B-side’ ini adalah bentuk apresiasi KPK atas kreativitas, ide, dan semangat para musisi dalam upaya pemberantasan korupsi. (bbs/mhs)

yang sedang dijalankan oleh Pemkot Bekasi.

“Pemerintah mengucapkan terimakasih dengan adanya komunikasi yang baik, koordiansi yang baik, keinginan kami adalah diwarning dari awal dari pada nantinya sudah berjalan namun ditengah-tengah ada kesalahan terkait perdata, itu merupakan

upaya untuk mewujudkan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, benar, aman dan nyaman. Hibah ini juga dalam neraca tidak bakal hilang, karena dari negara untuk negara,” ujar dia.

Usai serah terima hibah kendaraan, Wali Kota Bekasi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi berkelil-

ing di kantor sementara yakni di eks Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang berada di depan Grand Mall Bekasi, dikarenakan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah dirombak yang berada di samping Polres Metro Bekasi Kota yang direncanakan akan di bangun 5 lantai oleh Pemerintah Kota Bekasi. (dhy/mhs)

CIEE .... dari halaman 4 difasilitasi Pemkot Bekasi di Kantor eks Dinas Kesehatan setempat.

(Kantor kejaksaan sedang mulai pembangunan gedung megahnya, red) .

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Karman menuturkan, pemberian mobil dinas oleh Pemkot

Hubungi Bagian Iklan JAMIL : 0838 0765 0426 KEHILANGAN TELAH HILANG BPKB MOBIL AVANZA NOPOL : B 1192 KMJ A/N JAINIH JAMALUDIN, ALAMAT KEL. JATILUHUR RT 002 RW 011 JATIASIH BEKASI

KEHILANGAN TELAH HILANG BPKB SEPEDA MOTOR SUPRA NOPOL B 6102 KUJ A/N DADI KUSDIMAN. TELAH HILANG BPKB SEPEDA MOTOR JUPITER Z NOPOL B 3528 KEN A/N AFIF FATURRAHMAN

LOWONGAN KERJA BTH: (1)TSS.MIN.D3 T.MESIN/T. INDUSTRI/T.ELEKTRO/METALURGI (2)SALES.MIN.SMA MAX40TH.PNY MOTOR&SIM C. SIAP MENGIKUTI TRAINING PRODUCT KNOWLEDGE DI JAKARTA.(BIAYA AKOMODASI PP & KOST 1BLN DISIAPKAN).KIRIM LMRN: HRD.IMG@GMAIL.COM

KEHILANGAN TELAH HILANG BPKB SEPEDA MOTOR SUZUKI SHOGUN NOPOL B 3756 FY A/N DADI KUSDIMAN ALAMAT : RT 002/011 JATILUHUR JATIASIH BEKASI

KEHILANGAN

KEHILANGAN

HILANG SERTIFIKAT NO 6512 A/N MUHAMAD HASAN LUAS 1.126 M² DS.TELAGA MURNI - KP.BOJONG KONENG RT 04/03 KEC.CIKARANG BARAT

S AT U B U A H B P K B M O B I L MERK NISSAN X-TRAIL NO.POL : T 1186 TQ DENGAN NO.KA : MHBF3CF1CEJ000022 NOSIN :QR25005580L WARNA HITAM TAHUN 2014 STNK ATAS NAMA

KEHILANGAN SATU BUAH BPKB MOBIL MERK NISSAN GRAN LIVINA NO.POL : T 1273 AG DENGAN NO.KA : MH8BG1CG1F J096356 NOSIN : HR15932790B WARNA MERAH TAHUN 2012 STNK ATAS NAMA WINDA SYAM IBNU DJATMIKO DENGAN NOMOR BPKB : J.01035922

SATU BUAH BPKB MOBIL MERK N I S S A N D AT S U N G O - PA N C A NO.POL : T 1389 TP DENGAN NO.KA : MHBJ1CH2FEJ000067 NOSIN : HR12700630T WARNA ABU-ABU METALIK TAHUN 2013 STNK ATAS NAMA IIN SUHAENI DENGAN NOMOR BPKB : M-00403579

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

SENIN, 25 NOVEMBER 2019

CIEE..PEMKOT-KEJAKSAAN

MAKIN MESRA

Beri 11 Unit Mobil Dinas untuk Jaksa Rogoh Puluhan Miliar Bangunkan Gedung Mewah

KOTA BEKASI – Hubungan mesra antara Pemkot Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi nampaknya kian melengket. Setelah memastikan menggelontorkan puluhan miliar untuk membangunkan gedung 5 lantai untuk kejaksaan. Terbaru, Jumat (22/11) Pemkot Bekasi memberikan hibah 11 unit mobil

untuk Kejari Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi didamping Kepala BKAD Kota Bekasi, Sopandi Budiman dan Asisten Daerah III Setda Kota Bekasi, Nadih Arifin langsung memberikannya kepada Kepala Kejari Kota Bekasi,Karman di kantor sementara Kejari Kota Bekasi yang juga Ke Hal...3

Tahun 2020 Bapenda Optimalkan PAD Pajak Air Tanah CIKARANG PUSAT Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat terus mengoptimalkan pendapatan sektor pajak air tanah yang dinilai masih belum maksimal dan tidak mencapai target dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi mengatakan, pendapatan dari sektor pajak air tanah masih terus diupayakan agar selalu mencapai target yang sudah ditetapkan.

“Kita terus gali potensi pajaknya, kita sedang upayakan di tahun ini mencapai target yang ditetapkan,” katanya kepada Cikarang Ekspres.

Berdasarkan catatan Bapenda Kabupaten Bekasi, perolehan pajak air tanah pada tahun 2016 mencapai Rp4,1 miliar atau

93,26 persen dari target sebesar Rp4,5 miliar. Di tahun 2017 menurun menjadi Rp3,6 miliar atau sebesar 81,15 persen dari target yang sama di tahun sebelumnya.

Sementara t a hu n 2 0 1 8 hampir mencapai target yang ditetapkan yakni Rp4,1 miliar dari target Rp 4 , 5 m i l ia r atau sebesar 93 persen. Untuk itu, potensi pendapatan tahun ini terus digenjot agar sesuai dengan penegakan amanah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi nomor 5 tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Herman mengaku, pada Tahun 2020 mendatang akan menargetkan pajak air tanah secara optimal, dikarenakan banyak pelaku industri nakal yang tidak membayar retribusi penggunaan air tanah.

“Saat ini, tercatat ada sekitar 300 wajib pajak atau perusahaan yang membayar pajak air tanah,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman menyatakan, retribusi pajak dari sektor air tanah belum tergali secara

maksimal oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, padahal pajak itu seharusnya menjadi lumbung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut dia, setiap industri yang berdiri membutuhkan air untuk menjalankan usahanya, namun kompensasi yang didapat pemerintah daerah jauh dari harapan.

“Bapenda harus maksimal untu k se kto r p a ja k ta n a h , apalagi salah satu penyebab kekeringan di Kabupaten Bekasi ditengarai adanya eksploitasi air tanah skala besar sehingga berdampak pada minimnya volume air bawah tanah,” katanya.

Berdasarkan LKPJ Bupati Bekasi 2018, disebutkan beberapa perusahaan yang menikmati air tanah sebagai pendukung bisnisnya di antaranya Bekasi Fajar

PAJAK AIR TANAH TIAP TAHUN TAHUN 2016 2017 2018

REALISASI 4,1 miliar 3,6 miliar 4,1 miliar

PERSEN

93,26 persen 81,15 persen 93 persen

Industrial Estate, Lippo Cikarang, Puradelta Lestari (GIIC), Jababeka, dan PT Multi Karya Hasil Prima (Marunda Center).

Kemudian Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC), Kawasan Megapolitan Manunggal Industrial Development (MM2100), Kawasan East Jakarta Industrial Park (EJIP), Hyundai Inti D e ve lo p m e n t, s erta Gobel Dharma Nusantara.

“Bekasi ini kota Industri, mereka pelaku industri baik rumahan maupun pabrikan pasti menggunakan air untuk

TARGET 4,5 miliar 4,5 miliar ,5 miliar

kebutuhan komersil. Baik yang bersumber dari PDAM, air permukaan, air tanah maupun WTP swasta, harus diawasi penggunaanya,” ungkapnya.

Apalagi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) lebih dari 2.000 perusahaan berada di kawasan industri tersebut namun hanya ada 300 perusahaan yang berizin menggunakan air tanah. “Ini yang menjadi perhatian kita semua, harusnya perusahaan yang memanfaatkan air harus memberikan kontribusi besar ke daerah,” pungkasnya. (adv/jio)