Semangat Baru Bekasi
SENIN, 25 MARET 2019
HARGA Rp3.000
Terpilih Jadi Desa BBABS
KESEHATAN Pemkab ‘Lobi’ 25 Pamsimas ke Pusat CIKARANG PUSAT – Sedikitnya 25 program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas) diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi ke Pemerintah Pusat. Hal tersebut diupayakan guna memberikan pelayanan air bersih ke desa-desa yang sulit dijangkau jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). “Usulan ini guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bekasi terkait ketersediaan air bersih,” ujar Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, kepada Cikarang Ekspres, kemarin (24/3). Chaidir menerangkan, 25 lokasi yang diusulkan mendapat program tersebut tersebar di sejumlah desa yang belum menerima pasokan air bersih dari PDAM Tirta Bhagasasi. “Saat ini sedang diverifikasi dan selanjutnya menunggu persetujuan dari pusat,” terangnya. Pelaksanaan pembangunan jaringan air bersih ini nantinya akan dilakukan secara langsung oleh kelompok masyarakat di masing-masing desa penerima manfaat. “Kami hanya membantu pendampingan di lapangan agar program tersebut berjalan sesuai harapan,” tambah Chaidir. Dan jika nanti telah selesai dibangun, dirinya berharap agar masyarakat mampu menjaga serta mengelolanya dengan baik, melalui kelompok swadaya masyarakat yang sudah terbentuk sebelumnya. Chaidir melanjutkan, dengan adanya Pamsimas ini masyarakat dapat mengaakses layanan air minum dan sanitasi yang Ke Hal...2
CIBARUSAH – Desa Cibarusah Jaya terpilih sebagai desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BBABS) atau Open Defecation Free (ODF). Sebab, warga di desa yang dipimpin Abu Bakar itu telah memahami arti Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Mulai dari pembuatan jamban sehat dalam rumah, sehingga berkurangnya masyarakat BBABS alias dolbon. Kasi Ekbang Kecamatan Cibarusah Syarif menyebutkan terpilihnya Desa istimewa
Cibarusah Jaya ini harus berimbas dan menjadi inspirasi bagi desa lainnya di wilayahnya. “Saya bersyukur semua desa dan elemen masyarakat termasuk lintas sektoral yakni klinik dan rumah sakit swasta mendukung dan merespon agar desa BBABS,” kata dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin. Sementara itu, Kades Cibarusah Jaya Abu Bakar mengaku warganya telah memahami tentang prilaku hidup sehat itu penting.
Ke Hal...2
Anggaran Besar, Serapan Nol Besar Silpa Tahun Lalu 1 Triliun, DPRD Pun Meradang
CIKARANG PUSAT – Serapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi rendah atau bisa dicap rapot merah. Ke Hal...2
AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES
DAPAT APRESIASI : Kades Cibarusah Jaya saat memberikan penghargaan berhadap kader kesehatan desa lantaran wilayahnya terpilih sebagai desa BBABS.
ADVERTORIAL
Sekda Kabupaten Bekasi Lantik 6 Pejabat Fungsional Pengawas SEKRETARIS Daerah (Sekda) melantik 6 pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pejabat fungsional auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bekasi, pada Jumat Lalu (21/3) di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Deltamas, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.107BPKPPD/2019 Tanggal 23 Januari 2019 Tentang Penyesuaian/Inpasing Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemer i n t a h a n d i D a e r a h Pada Inspektorat Kabupaten Bekasi dan Keputusan Bupati Bekasi nomor 824/Kep.1845BPKPPD/2018 T a n g g a l 3 0 N o v e m b e r 2018 Tentang pengangkatan, perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional auditor dilingkungan kab bekasi. Sekda Kabupaten Bekasi, Uju dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dan mutasi jajaran pejabat setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan serta peningkatan kapasitas kelembagaan, juga merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai. “Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, pelantikan dapat dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi. Pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan l e b i h d i u tamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik agar tetap berjalan, terutama dalam
kaitannya dengan Pelaksanaan Kinerja Pengawasan,” katanya. Terang Sekda, pejabat fungsional P2UPD mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam aspek pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. “Jabatan fungsional P2UPD merupakan bagian dari aparat pengawasan yang mempunyai kewenangan dan peranan yang sangat penting dalam manajemen pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dan tujuan pemerintah daerah,” terangnya. Oleh karena itu, Uju berharap para pejabat fungsional yang dilantik dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang sesuai dengan aturan yang berkaitan dengan pengawasan, khususnya di lingkup Pemkab Bekasi. "Saya harap saudarasaudara yang sudah dilantik bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, amanah, dan juga berpedoman kepada undang-undang yang berlaku," harapnya. Nama-nama pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/ Kep.107-BPKPPD/2019 Tanggal 23 Januari 2019 Tentang Penyesuaian/Inpasing Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pada Inspektorat Kabupaten Bekasi adalah H. Alex Satudi, SH, MM, Deri Yulianda SKM, MKM dan Opin Sarwita, SHM. Sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi nomor 824/Kep.1845-BPKPPD/2018 Tanggal 30 November 2018 Tentang pengangkatan, perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional auditor di lingkungan Kabupaten Bekasi adalah Paroha Robani, S.IP, MM, Bella Revita Putri Wardani, S.AB dan Nanik Prawitasari, SE. (adv/fan)
FOTO-FOTO: HUMAS PEMKAB BEKASI
LANTIK: Sekda Kabupaten Bekasi, Uju, saat melantik 6 pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pejabat fungsional auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bekasi, Jumat Lalu (21/3).