Cikarang Ekspres, 22 Oktober 2019

Page 1

Semangat Baru Bekasi

SELASA, 22 OKTOBER 2019

HARGA Rp3.000

BISNIS

Okupansi Didominasi Segmen Keluarga CIKARANG BARAT - Jika biasanya hotel di Kabupaten Bekasi didominasi kalangan ekspatriat, berbeda dengan Hotel Igloo yang berada di Cikarang Barat. Ya, hotel ini para tamu didominasi oleh kalangan keluarga. Hal itu diungkapkan Hotel Manager Igloo, Bintang Budiman ketika berbincang dengan awak media beberapa waktu lalu. “Untuk di Hotel Igloo mayoritas tamu dari keluarga,”katanya. Ke Hal...2

HUMANIORA Gaungkan Bina Desa CIKARANG PUSAT – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto bakal menggaungkan Program Bina Desa. Program tersebut dinilai bagus untuk mendongkrak potensi ekonomi yang dimiliki desa Politisi PKS itu mengakui program tersebut atas beberapa pertimbangan. “Ya diantaranya factor politisi dimana banyak suara PKS dan suara Budiyanto menjadi salah satu faktor mutlak kewajiban sturktur dan kewajiban sebab akibat yang tidak bisa diabaikan,” jelas Budiyanto. Dia menilai jika suara politik PKS disuatu wilayah (desa) banyak maka konstituen harus diurus baik itu personalnya maupun lingkungannya. “Faktor Politis ini akan sangat mempermudah pelaksanaan program karena akan ada dorongan dan dukungan kuat dari masyarakat sekitar untuk merealisasikan program-program yang direncanakan,” jelasnya. Ke Hal...2

ILUSTRASI

Desak Naskah Akademik Sampah Untuk Tindak Tegas Perusahaan Nakal Pembuang Limbah CIKARANG PUSAT – Persoalan sampah jadi persoalan serius Kabupaten Bekasi. Pasalnya, tidak semua sampah yang dihasilkan warga daerah itu terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) Burangkeng. Akibatnya, tiap hari ada ratusan ton sampah yang tidak terangkut dibuang warga ke

sungai dan jalanan. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Kardin secara lugas meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengenai peraturan daerah terkait lingkungan. Sehingga ada tegas terhadap perusahaanperusahaan yang membuang limbahnya secara illegal. “Sampai sekarang kami tidak tahu ada Perdanya atau tidak, sanksi bagi perusahaan yang melanggar juga belum tahu makanya kami meminta segera DLH

menyerahkan naskah akademiknya segera untuk kami bahas,” jelas dia, kemarin (21/10). Politikus Golkar itu mengakui sampai saat ini hanya bisa menekan DLH agar berkoordinasi menyikapi persoalan pembuangan limbah secara illegal. Mengingat, Kabupaten Bekasi sudah masuk tahap mencemaskan dalam urusan pengelolaan segala jenis kotoran sampah. Bahkan, tak hanya persoalan pembuangan limbah il-

legal saja tetapi juga persoalan pembuangan sampah dan limbah ke sungai. “Ya kalau lamban buat naskah akademiknya bisa tambah banyak sampah berserakan dimana-mana,” tukas dia. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Bekasi, Ade Kuswara Kunang meminta agar pemerintah daerah, khususnya DLH fokus agar persoalan sungai sampah tidak terjadi lagi di Kabupaten Bekasi. “Saya meminta agar

L H bisa menangai p olusi pencemaran limbah sampah ke aliran sungai. Persoalan ini sudah menjadi kronis dan perlu ada perhatian khusus terhadap sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi,” urainya. Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan banyaknya timbunan sampah ke sungai. Di antaranya, minimnya kesadaran warga sekitar agar tidak membuang sampah ke sungai. Ke Hal...2

ADVERTORIAL

Komitmen Sejahterakan Guru Honorer Bupati Eka : Tidak Ada Biaya Ambil SK Penugasan CIKARANG PUSAT - Harapan guru honorer SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Bekasi, untuk mendapatkan

pengakuan dan perhatian dari Pemkab Bekasi akhirnya terwujud. Minggu (20/10) di Gedung Wibawa Mukti Komplek Pemda Bekasi, ribuan guru yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) menerima SK Penugasan dari Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Bupati Eka menyatakan SK Penugasan yang diberikannya adalah bentuk komitmen dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. “Selama tidak melanggar undang-undang dan peraturan. Saya tanda tangani SK Penugasan untuk guru honorer,” kata dia saat Pelantikan Komite Pendidik

dan Tenaga Kependidikan (Eka Center). Selain itu, Eka juga mengingatkan kepada guru honorer, untuk tidak memberikan uang kepada pertugas yang memberikan SK penugasan. Hal itu juga berlaku bagi Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. “Jangan sampai ada kata potongan honor atau apapun

saat menerima SK. Karena SK diambil di pemda. Jadi petufas terkait jangan sampai ada potongan honor atau pungutan apa pun saat pemberian SK penugasan nantinya,” tukas dia. Sementara itu, Ketua FPHI Bekasi Suhermin mengapresiasi komitmen Pemkab Bekasi atas legalitas dan

pengakuan terhadap guru honorer. Di mana, pertemuan akbar ini sebagai bentuk komitmen FPHI kepada Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja yang telah memberikan SK penugasan kepada seluruh pengajar honorer. “FPHI akan berdampingan dengan Bupati Bekasi dalam melaksanakan pembangu-

nan. Dan akan mendukung Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk periode selanjutnya,” bilang dia. Diketahui bersama, Eka Center nantinya akan ada kotak suara untuk menampung aspirasi para guru honorer. Sehingga dapat segera ditindak lanjuti oleh Bupati Bekasi. (adv/hyt)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Cikarang Ekspres, 22 Oktober 2019 by Karawang Bekasi Ekspres - Issuu