Semangat Baru Bekasi
KAMIS, 22 AGUSTUS 2019
HARGA Rp3.000
Dimatikan Negara, Dipungut Pemda
PEMERINTAHAN
Dinkes Bekasi Beri Dua Catatan Khusus
Pemkab Dapat Bantuan Alat Urus Sampah Citarum JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bakal menerima bantuan alat untuk pengelolaan sampah di DAS Citarum oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Mulai dari pendirian fasilitas pusat daur ulang sampah dengan kapasitas 10 ton/hari serta fasilitas pengomposan dengan kapasitas 10-30 ton/hari yang rencananya akan dibangun di wilayah Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara hingga alat biodogester berkapasitas 1 ton/hari dan 5 unit motor sampah roda tiga. Ke Hal.. 2
CIKARANG PUSAT - Sebanyak 102.396 warga Kabupaten Bekasi dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka selama ini adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Meski ‘dimatikan’ oleh pemerintah pusat, mereka tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali ‘memungutnya’ agar dibiayai lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti menegaskan pengalihan penerima bantuan iuran ini agar semua masyarakat tetap menikmati layanan kesehatan. “Ya memang kami akan mengalihkan kepesertaan mereka menjadi penerima bantuan iuran APBD, hal ini menyusul dinonaktifkannya kepesertaan mereka dari bantuan APBN,” kata dia, kemarin (21/8). Sri melanjutkan pengalihan kepesertaan itu dilakukan dengan catatan data kependudukan mereka sesuai dengan data yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bekasi. Ke Hal.. 2
ILUSTRASI
Mustika Grande tak Kantongi Sertifikat BPN? SETU - Polemik pengembalian fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) mikik PT Budi Mustika -pengembang perumahan Mustika Grande- belum menemui titik terang. Soalnya, perumahan berpusat di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi itu diduga tak kantongi sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan ( DPRKPP) Iwan Ridwan lewat stafnya Rina di Pemda Pemkab Bekasi, kemarin (21/8). Menurut dia, saat ini masih menunggu tindak lanjut
penyerahan fasum dan fasos perumahan Mustika Grande yang dikelola PT Budi Mustika. Mengingat, serah terima fasum dan fasos milik pengembang belum lengkap. “Jadi begini ya, itu sudah sempat mengajukan bertahap tapi belum selesai. Karena ke kami harus sertifikat, tapi sampai sekarang sertifikat yang 40 persen belum selesai. Hingga saat ini PT Budi Mustika belum ada tindak lanjut lagi,” ungkap Rina. Rina secara lugas menegaskan bahwa pengembang harus menyerahkan fasum dan fasos dalam bentuk sertifikat untuk diserah terimakan dari nama pengembang ke Pemkab Bekasi.
Apa itu Fasum dan Fasos? Fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, misalnya jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, dan tempat pembuangan sampah. Fasos adalah fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman, misalnya puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna dan makam.
ADVERTORIAL
Pelatihan Pembuatan Sabun dan Sampo Perdana Digelar Upaya Disprin Bekasi Lahirkan Wirausaha Baru PEBAYURAN - Program wirausaha baru (WUB) di Kabupaten Bekasi terus digaungkan Dinas Perindustrian (Disprin) setempat. Kemarin (20/8) di Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, dinas yang dikomandoi Peno Suyatno itu
memberikan pelatihan pembuatan sabun dan sampo dalam industri kimia di wilayah III. Peno menuturkan sebanyak 40 pelaku usaha mendapat pelatihan pembuatan sabun dan sampo sebagai bagian mewujudkan wirausaha baru. Di mana, maksud dan tujuan pelatihan adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan. Serta meningkatkan kemampuan keterampilan bagi calon Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Bekasi. “Tapi khusus pelatihan sabun dan sampo ini merupakan kegiatan per-
dana. Dan syukur alhamdulilah sambutannya cukup luar biasa ya,” ujar dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin. Menurut Peno, pihaknya sengaja menggulirkan pelatihan tersebut karena sabun dan sampo merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga pelaku IKM bisa merintis usaha baru industri kimia dengan jenis kebutuhan rumah tangga. Selain itu, mereka juga dibekali materi marketing strategi untuk mempermulus usaha yang sedang dirintisnya terhadap
pasar. Harapannya, antara praktik dan teori akan sama untuk melakukan inovasi dan kreatif agar memberikan nilai tambah ekonomi dalam berwirausaha. “Sebenarnya kegiatan ini sejalan untuk mendukung misi ketiga Kabupaten Bekasi, yakni memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pariwisata, “ tegas Kadisprin itu. Peno menambahkan pelatihan ini bisa membantu masyarakat Kabupaten Bekasi dalam menin-
gkatkan perekonomian. Harapannya, antara praktik dan teori akan sama untuk melakukan inovasi dan kreatif agar memberikan nilai tambah ekonomi dalam berwirausaha. “Kita juga berharap masyarakat serius, dan bisa mengembangkan hasil produk yang dibuat langsung oleh masyarakat, dan tentunya bisa bersaing dengan perusahaan besar, “tutupnya. Diketahui bersama, program wirausaha baru merupakan bagian dari visi dan misi Bupati untuk lima tahun mendatang.
Targetnya bisa mencetak lima ribu 5.000 wirausaha baru di Kabupaten Bekasi agar berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten bekasi. Adapun tujuan dari program wirausaha terlebih dahulu di titik beratkan pada pemberian materi mental block terutama bagi pemula untuk lebih bermotivasi menjadi wirausaha baru yang kemudian dilanjutkan dengan memberi pelatihan yang sesuai dengan kemampuan dan seperti apa nantinya bisnis yang akan dibangun. (adv/ugi/hyt)
SAMBUNGAN
KAMIS, 22 AGUSTUS 2019
2
Satpas SIM Polres Metro Bekasi Raih MURI CIKARANG PUSAT- Satuan penyelenggara administrasi (Satpas) SIM Polres Metro Bekasi sabet penghargaan rekor MURI. Penghargaan ini diraih lantaran kantor pelayanan Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merupakan Satpas
SIM pertama yang menerapkan sistem layanan antrean terintegrasi First in First out (FIFO) Integrated System untuk layanan pemohon SIM di wilayahnya. Koordinator Konsultan Satpas Prototipe Indonesia, Tino Kawilarang mengatakan, sistem antrean FIFO ini digagas, dibuat,
dan dikembangkan anak bangsa yakni tim staf ahli Korlantas Polri. Sistem ini menjamin pemohon SIM dilayani dengan lebih cepat, tertib, nyaman, dan teratur, kemarin (21/8). “Jadi pemohon SIM akan menjalani semua proses tanpa terlewat,” tegasnya. Dengan sistem ini seluruh
informasi seperti berapa jumlah pemohon SIM yang hadir, pemohon yang lulus dan tidak, serta jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) hari itu juga akan diketahui secara langsung (real time). “Karena data peserta terkoneksi dalam sistem daring pelayanan terpadu di Satpas
Dimatikan Negara ... dari halaman 1 “Saat ini kita masih melakukan proses verifikasi dan validasi lagi. Kalau dari hasil verifikasi dan validasi oke, kita bisa langsung integrasikan menjadi peserta PBI APBD sehingga saat mereka mengakses layanan tidak tertolak,” terang dia. Sri Enny meminta masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN bersikap kooperatif untuk mengecek status kepesertaannya serta mendaftarkan diri dan keluarganya dengan mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Enny melanjutkan jika berkaca pada sisi anggaran, Pemkab Bekasi masih memungkinkan untuk menam-
bah kuota PBI APBD. “Karena kita itu punya kuota untuk 579.944 warga sementara sampai saat ini baru 467 ribuan warga saja yang terdaftar sebagai peserta PBI APBD,” tukas dia. Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jabar Dodo Suhendar menyebutkan sebanyak 700 ribuan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) di Jawa Barat dinonaktifkan. Mereka dianggap tidak lagi masuk klasifikasi warga prasejahtera yang membutuhkan bantuan sosial. “Lebih dari 700 ribu warga Jabar dikeluarkan karena tidak ada dalam BDT (basis data terpadu) masyarakat miskin. Ini bisa kemungkinan karena sudah tidak membutuhkan, salah sa-
Dirjen Pengelolaan Sampah KLHK Rosa Vivien Ratnawati menuturkan bahwa program kerjasama ini merupakan Implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum. “Ini adalah tugas Kementrian LHK dalam mempercepat pelaksanaan dan keberlanjutan
kebijakan pengendalian DAS Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan DAS Citarum,” ungkapnya, kemarin (21/8). Dirinya berharap agar pemda yang telah m e n d apatkan bantuan dapat memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan sebaik-baiknya. “Semoga dengan adanya fasilitas tersebut seluruh masyarakat turut berpartisipasi
ang simulator, produksi perpanjangan SIM, zona transit, lapangan uji praktik, zona hasil pengumuman uji praktik, serta zona produksi SIM baru. di tempat yang sama, Kepala Polres Metro Bekasi, Chandra Sukma Kumara menambahkan, selain menerapkan sistem antrean FIFO, Kantor Satpas SIM Kabupaten Bekasi
juga dilengkapi sejumlah fasilitas dan teknologi modern seperti internet, wireless, komputer, LED tv wall, cctv, server, speaker, serta tablet “Gedung ini juga lebih besar dari gedung sebelumnya di Kalimalang. Tempat parkir yang luas, kantin, ruang tunggunya juga ber-AC,” katanya.(ugi/tom)
Mustika Grande .. saran, sudah tidak ada lagi (meninggal),” kata dia saat dihubungi, kemarin (21/8). Peserta BPJS Kesehatan subsidi yang dinonaktifkan didominasi warga Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cirebon. “Pokoknya yang jumlah penduduknya banyak dan warga miskinnya juga banyak,” jelas dia. Ia menuturkan saat ini dinsos di kabupaten dan kota tengah memverifikasi data penerima pengganti peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan dari BDT masyarakat miskin. Ia menargetkan proses verifikasi selesai dalam waktu sebulan. “Sebulan ini seharusnya selesai. Karena dibagi ke
masing-masing kabupaten/ kota. Tinggal teknis dinsos dengan BPJS. Tapi kalau ternyata nanti datanya ada di BPJS, harus dimasukkan lagi (yang sempat dinonaktifkan),” ungkap Dodo. Sebelumnya, BPJS Kesehatan menonaktifkan 5.227.852 jiwa dari peserta penerima bantuan iuran (PBI). Kebijakan yang berlaku sejak 1 Agustus 2019 itu merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019. Penonaktifan dilakukan karena peserta PBI tersebut tidak terdaftar dalam BDT Kementerian Sosial. Posisi mereka secara bersamaan akan diisi peserta pengganti yang tercatat dalam BDT. (dtc/har/hyt)
dengan cara yang paling mudah dan sederhana, mulai dari diri sendiri untuk mengurangi timbunan sampah,” tuturnya. Sementara itu, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang dilakukan oleh Kementrian LHK. Menurut dia, pihaknya akan mendukung upaya yang dilakukan secara bersama dan terintegrasi baik oleh Pemerintah Pusat dan pemda serta masyarakat.
“Sesuai dengan program prioritas kami dalam membangun Bekasi Baru Bekasi Bersih tentu hal ini merupakan sebuah langkah yang akan kita dukung dan akan kita jalankan bersama-sama,” tegasnya. Dirinya mengatakan bahwa jajarannya telah menyiapkan langkah langkah strategis dalam hal pengelolaan sampah khususnya di wilayah DAS Citarum. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkakan par tisipasi masyarakat
Pemkab Dapat ... dari halaman 1
SIM pusat Korlantas Polri,” katanya. Tino menjelaskan ada 11 zona terintegrasi dalam sistem ini di antaranya zona lobi dan informasi, zona registrasi, zona identifikasi, zona ruang pencerahan dan zona ruang uji praktik. Kemudian zona uji keterampilan pengemudi atau ru-
“Kendalanya sertifikat di BPN. Kita masih menunggu mau meneruskan atau tidak,” bilangnya. Artinya, sambung Rina, untuk penyerahan fasum dan fasos itu pembangunan perumahan harus sesuai site plan awal. Selain itu fasos-fasum juga dalam keadaan baik “Dari jalan, drainase dan lampu harus dalam kondisi baik sesuai site plan,” ucap dia. Rina mengimbau bagi para pengembang hunian di Kabupaten Bekasi agar menyerahkan fasum dan fasos ke pemda. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan DPRD dan Bupati Bekasi. “Jadi untuk perumahan denga luas lahan kurang dari 10 Hektare dan sudah selesai pembangunannya. Maka penyerahan fasum dan fasos paling lambat tiga tahun setelah masa pemeliharaan,” tuturnya. Namun kenyatannya, PT Budi Mustika sudah 10 tahun membangun perumahan Mustika Grande hingga kini belum melakukan serah terima, mirisnya develop-
er ternama sudah enggan mengurus fasos-fasum. Seperti diketahui bersama bahwa ancaman bagi pengembang yang tidak melakukan kewajiban membangun fasum dan fasos adalah denda hingga Rp 2 miliar atau penjara selama lima tahun. Perbandingan antara luas fasilitas dengan perumahan adalah sekitar 40 banding 60. Meski begitu, perbandingan atau persentase tersebut tergantung besar kecilnya kompleks perumahan yang dibangun. Untuk perumahan kecil yang luas arealnya kurang dari 5.000 m2, lahan fasumfasos bisa 20 persen atau 30 persen. Kebanyakan digunakan untuk jalan, drainase, gorong-gorong, dan lahan terbuka. Terpisah, Humas PLN UP3 Bekasi, Meri Yuliana menegaskan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum diserahterimakan ke Pemkab Bekasi merupakan tanggung jawab developer perumahan. Hal itu menanggapi terkait warga perumahan Mustika Grande harus ‘urunan’ melakukan pembayaran PJU kepada pihak PLN atas nama
pengembang. “Kalau sebelum serah terima ke pemkab, PJU masih tanggung jawab developer,” tegas dia. Tak ada aturan yang mengatur warga untuk membayar tagihan PJU. Karena diketahui tagihan PJU itu ditujukan untuk ke developer. Diketahui, Mustika Grande merupakan hunian milik PT Budi Mustika yang dibangun di atas lahan 20 hektare dengan dihuni 2.500 kepala keluarga (KK). Kasus serupa juga pernah dilakukan PT Budi Mustika sebagai pengembang perumahan ternama di Indonesia yang berujung aksi demonstrasi. Tepatnya di Perumahan Mustika yang berlokasi di dua desa, Desa Pasir Nangka dan Matagara, Tigaraksa, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten. Mengingat sebagian menjadi langganan banjir, sehingga fasos dan fasum seperti jalan mudah rusak. Sehingga setelah diserahkan ke Pemkab Tangerang, warga mengharapkan ada upaya untuk menanggulangi banjir di lokasi itu. (dim/hyt)
d a la m m e ng o l a h s e r t a memilah sampah sehingga dapat dimanfaatkan kembali dan sisanya dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain Pemerintah Ka-
bupaten Bekasi, penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama program pengelolaan sampah di DAS Citarum yang digelar di Hotel Melia Jakarta juga
dihadiri empat kabupaten lainnya diantaranya Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu. (*/hyt)
dari halaman 1
ADVERTORIAL
CAMAT CIBARUSAH PIMPIN UPACARA KEMERDEKAAN CIBARUSAH – Kemeriahan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Kecamatan Cibarusah berjalan sukses. Berbagai kegiatan lomba hingga apel upacara pengibaran bendera merah putih pada puncak HUT RI di Stadion Mini Cibarusah, Sabtu (17/8) silam. Tak tanggung-tanggung, Camat Cibarusah Enop Can pun kembali
didapuk sebagai pemimpin upacara. Ia menuturkan, gebyar HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-69 berjalan lancar dengan berbagai kegiatan, termasuk gerak jalan yang diikuti oleh semua unsur masyarakat dan instansi. Terakhir puncak acaranya yakni Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia dan
dilanjutkan dengan acara pemberian hadiah lomba. Menurut Enop, HUT RI ini mengambil tema nasional ‘SDM Unggul Indonesia Maju’ yang berarti semua elemen, instansi dan unsur masyarakat harus kompak, bekerjasama, dan saling menghargai, untuk meraih prestasi. “Jangan lupa bahwa kemerdekaan ini pun merupakan Rahmat dari Alloh SWT, Tuhan
yang maha esa, kita harus bangga dan menghargai atas perjuangan dan pengorbanan pahlawanpahlawan kita yang dengan tulus dan ikhlas, sehingga negara kita merdeka,” katanya kepada Cikarang Ekspres. Enop mengakui bahwa wilayahnya masih dilanda kekeringan, dan saat ini PDAM telah menyambungkan pipanya ke tiga desa yang mengalami
kekeringan, termasuk nanti pembuatan delapan hidran. Ketiga desa itu adalah Desa Sirnajati, Ridogalih, dan Desa Ridomanah. “Insya Alloh kedepannya tiga desa tersebut akan mendapatkan air bersih dari PDAM,” tuturnya. Veteran pejuang Cibarusah Haryono berharap bagi anak muda untuk mengisi kemerdekaan ini dengan
berkarya. “Jadi jangan pernah bertanya apa yang diberikan negara pada kita, tapi berupaya apa yang akan kita berikan pada negara. Raihlah prestasi karena ‘bekerja keras dan bekerja cerdas’, pasti dalam diri kita ada potensi. Jangan lupa pemerintah maupun pengusaha harus lebih perhatian terhadap anak muda dalam pendidikan, dan lapangan kerja,” pungkasnya. (adv/ags/hyt)
ENOP CAN, SH, MSi. Camat Cibarusah
KAMIS, 22 AGUSTUS 2019
SAMBUNGAN
3
Satpas SIM Terapkan FIFO CIKARANG PUSAT - Kantor pelayanan Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menerapkan sistem layanan antrean terintegrasi First in First out (FIFO) Integrated System untuk melayani pemohon SIM di wilayahnya. "Satpas SIM Polres Metro Bekasi tercatat dalam rekor MURI, karena inilah
Satpas SIM yang pertama kali menggunakan FIFO Integrated System," kata Koordinator Konsultan Satpas Prototipe Indonesia, Tino Kawilarang di Cikarang. Dia mengatakan sistem antrean FIFO ini digagas, dibuat, dan dikembangkan anak bangsa yakni tim staf ahli Korlantas Polri. Sistem ini menjamin pemohon SIM dilayani dengan lebih cepat,
tertib, nyaman, dan teratur. "Jadi pemohon SIM akan menjalani semua proses tanpa terlewat," tegasnya. Dengan sistem ini seluruh informasi seperti berapa jumlah pemohon SIM yang hadir, pemohon yang lulus dan tidak, serta jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) hari itu juga akan diketahui secara langsung (real time).
"Karena data peserta terkoneksi dalam sistem daring pelayanan terpadu di Satpas SIM pusat Korlantas Polri," katanya. Tino menjelaskan ada 11 zona terintegrasi dalam sistem ini di antaranya zona lobi dan informasi, zona registrasi, zona identifikasi, zona ruang pencerahan dan zona ruang uji praktik. Kemudian zona uji keter-
ampilan pengemudi atau ruang simulator, produksi perpanjangan SIM, zona transit, lapangan uji praktik, zona hasil pengumuman uji praktik, serta zona produksi SIM baru. di tempat yang sama, Kepala Polres Metro Bekasi, Chandra Sukma Kumara menambahkan, selain menerapkan sistem antrean FIFO, Kantor Satpas
SIM Kabupaten Bekasi juga dilengkapi sejumlah fasilitas dan teknologi modern seperti internet, wireless, komputer, LED tv wall, cctv, server, speaker, serta tablet "Gedung ini juga lebih besar dari gedung sebelumnya di Kalimalang. Tempat parkir yang luas, kantin, ruang tunggunya juga berAC," katanya. Diketahui dalam sehari
pihaknya melayani 200 pemohon untuk perpanjangan dan pembuatan SIM baru. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016, biaya pembuatan SIM A dipatok seharga Rp120.000 sementara SIM C Rp100.000 sedangkan untuk perpanjangan SIM A sebesar Rp80.000 dan perpanjangan SIM C seharga Rp75.000. (ugi)
Swasembada Lawan Mafia Bawang JAKARTA - Impor komoditas pangan selama ini diketahui sangat menjanjikan bagi pihak tertentu, utamanya bawang putih yang hingga saat ini 95 persen lebih dipenuhi kebutuhannya melalui impor. Disparitas harga yang cukup lebar, antara harga di negara asal dan dalam negeri sangat menguntungkan bagi importir. Karenanya, citacita swasembada bawang putih pada 2021 menghadapi tantangan yang berat. "Dulu kami pernah swasembada pada 1994. Kami mampu memenuhi sendiri kebutuhan bawang putih. Namun krisis ekonomi 1998 yang berujung pada ekonomi yang lebih terbuka (liberal) dengan ditandatangani letter of intent dgn IMF, impor produk pertanian termasuk bawang putih menjadi tidak terkendali. Kini ketergantungan bawang putih pada
bawang putih impor sangat tinggi," ujar Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Yasid Taufik yang biasa dipanggil Yasid, di Jakarta (21/8). Pemerintah menyadari ini tidak mudah, untuk mengembalikan kemampuan swasembada bawang putih nasional. Kebutuhan bawang putih nasional mencapai 580.000 ton per tahun dan lebih 95 persennya berasal dari impor. Melihat kondisi yang sangat bergantung kepada negara lain, maka Menteri Pertanian Amran Sulaeman berani untuk membalikkan keadaan, bahkan telah ditetapkan swasembada bawang putih harus diraih pada 2021. Menurut kalkulasi, meraih swasembada hanya perlu lahan penanaman bawang putih sekitar 73 ribu hekatar, sementara berdasarkan
indentifikasi lahan yang sesuai untuk penanaman bawang putih tersedia 600 ribu hektar. "Sejalan dengan program swasembada tersebut, maka telah dirumuskan ketentuan bahwa setiap importir yang mengajukan RIPH memiliki kewajiban tanam 5 persen dari volume yang diajukan dlm RIPH. Disinilah tantangan penerbitan RIPH," jelas Yasid. Akhir akhir ini muncul kasus bawang putih yang ditangani oleh KPK yang membawa nama Kementerian Pertanian. Dalam UU no 13/2010 mengenai Hortikultura, importasi produk hortikultura termasuk bawang putih terlebih dahulu harus mendapat izin impor dari menteri yang menangani bidang perdagangan, namun terkebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Menteri
Pertanian. Mekanisme rekomendasi dan izin impor secara hormonis telah berjalan sejak tahun 2013, walaupun ketentuan ini terus mengalami perbaikan. Dalam penerbitan RIPH Kementan menekankan persyaratan teknis yaitu terkait keamanan pangan. Bawang putih yang boleh masuk ke dalam negeri harus berasal dari bawang putih yang dibudidayan di lahan yang menerapkan standar Good Agriculrural Practise (GAP) dan penerapan standar pananganan pasca panen dgn menerapkan Good Handling Practises (GHP), RIPH tidak mengatur volume impor, sementara untuk volume impor ditentukan dalam izin impor yang dikeluarkan oleh Kemdag yang dikaitkan dengan kapasisas gudang yang dikuasai oleh importir. (bbs/uzi)
salah satu solusi bagi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan bersih," kata Wali Kota Bekasi. Sementara Harun mengatakan Membangun kota cerdas tentu membutuhkan perasarana penun-
ja ng s e p e r ti p e ra ngkat tekhnologi dan sistem informasi tekhnologi. Melihat hal itu dalam rangka meimplementasikan digitalisasi proses yang ada di goverment, PT Telkom yang dikenal masyara -
kat dengan telkomunikasi dan tekhnologinya pun menciptakan sebuah solusi smart city dalam bentuk Smart City Government atau Smart City Nusantara. “Trend PT Telkom kan
lebih ke tekhnologinya. Terkait hal itu kita punya solusi khusus yang namanya Smart City Nusantara, dimana targetnya adalah government atau pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota,�ungkapnya. (Dhy)
Gelora Bung Karno (GBK) juga sama, sistem sewa putus," kata dia. "Kami kan enggak mau j u g a s e p e r t i i t u . Ma k a dalam waktu dekat kami mau adakan FGD (focus group dis cussion), utk
mengubah perwal (peraturan wali kota) itu. Biar lebih menguntungkan kami, bukan hanya membranding saja. Nilai rupiahnya pun kami dapat," ujar Zakarsih. (Msr)
Sebelumnya diberitakan, puluhan siswa SMP di Kota Bekasi dikabarkan mengalami keracunan makanan kadaluarsa. Akibat kondisi itu siswa mengalami sakit perut, mual hingga muntah hingga harus dilarikan ke rumah sakit maupun puskesmas. Kabar itu dibenarkan oleh Dinas Kesehatan Kota
Bekasi. " Ya benar, itu kejadian di sekolah wilayah Bekasi Timur pada Senin (19/8/2019) kemarin," ujar Kepala Bidang Pencegahan Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Dezy Sukrawati saat dihubung i aw a k m e d i a, S e l a s a (20/8/2019). (Msr)
Pemkot Implementasikan .... dari halaman 4 Berkenaan dengan hal tersebut, Wali Kota Bekasi dalam kunjungan kerja ini berkesempatan mensimulasikan dari berbagai program yang ada sehingga dapat
merumuskan dan mensinergikan program yang ada pada PT Telkom Indonesia dengan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi sangat berharap dengan adanya
program-program pada PT Telkom Indonesia yang diimplementasikan di Kota Bekasi akan menjadi salah satu solusi bagi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan bersih. "Berharap, ini menjadi
Pencemaran .... dari halaman 4 Selain menyurati Gubernur Jabar, Rahmat menyebut Pemkot Bekasi telah mengadukan masalah
Stadion Patriot ....
pencemaran tersebut ke Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Kita sudah kirim surat ke
Menteri lingkungan hidup, ke dirjen juga. Kita tahu kan di Cikeas juga ada persoalan, di Cileungsi juga ada persoalan pencemaran libah itu," jelas dia. (Msr)
gan adanya Taman Budaya dapat menjadikan Jatiasih "Episentrum Budaya" ditingkat lokal," terang Bang Anton sapaan akrabnya. Lebih lanjut, dia pun khawatir karena lokasi yang akan dijadikan taman budaya Jatiasih yang berada dibawah kolong Tol Jembatan Komsen Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi miliki PT JLJ. "Nah itu lahankan soalnya bukan Fasos Fasum, tapi milik Perusahan. Namun saya yakin karena pimpinan daerah yang
ngomong dan disaksikan oleh masyarakat banyak, tinggal kita lihat aja perkembangan dan tentunya terus dikawal sehingga apa yang menjadi harapan bersama dapat terlaksana," ungkap pria pengrajin Ondel - ondel Betawi ini. Captain: Dzikir Istighoshah MDI Arriyadh dalam rangka Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74, di Bawah Kolong Tol Jembatan Komsen Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat. (Dhy)
Pegiat Seni .... dari halaman 4 Ditempat terpisah, Wakil Ketua Kumpulan Betawi Bekasi (KUMBESI) Korwil I, Anton sangat mengapresiasi Pemkot Bekasi yang tengah bersedia mendengarkan aspirasi dari para penggiat seni budaya Jatiasih. "Memang sudah dari dua tahun yang lalu para penggiat seni budaya di Jatiasih resah dan kebingungan tidak ada tempat yang sentral untuk berkegiatan. Den-
dari halaman 4 Zakarsih menganggap, tarif Rp 5 juta itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan pemasukan iklan yang diperoleh penyewa. Zakarsih mengakui bahwa
Bekasi turut memperoleh keuntungan dari segi promosi stadion, tetapi hal itu tidak cukup. "Secara nilai rupiah mungkin belum menguntungkan. Di Stadion Pakansari (Cibinong) dan
Polres-Dinkes .... dari halaman 4 Kemudian, pihak sekolah memberikan hadiah berupa makanan kepada para siswa tersebut. "Nah makanan yang dijadikan sebagai hadiah ini sudah kadaluarsa. Itu diduga kuat jadi penyebab siswa keracunan," jelas Erna. Berdasarkan pengakuan
pihak sekolah, makanan itu dibeli dari sebuah warung yang tak jauh dari sekolah. "Kita juga sudah lakukan pemeriksaan ke warung penjual makanan itu. Kami pesan untuk sekolah agar lebih waspada dan teliti dalam membeli makanan, cek tanggal kadaluarsanya," kata Erna.
Harian Umum
Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi
KAMIS, 22 AGUSTUS 2019
HARGA Rp3.000
4
Pencemaran Kali Bekasi Mengancam Wali Kota Akui Sudah Minta Bantuan ke Provinsi BEKASI - Ratusan ikan sapu-sapu yang ada di Kali Bekasi dekat bendungan Jalan Mayor Hasibuan, Bekasi Timur, Kota Bekasi, mati mengambang, Rabu (21/8/2019). Kondisi itu telah terjadi sejak beberapa hari belakangan ini. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tak heran atas fenomena matinya ratusan ikan sapusapu tersebut. Pasalnya, pencemaran Kali Bekasi sudah cukup memprihatinkan. Maka dari itu kami sudah kirim surat ke-
pada Gubernur Jawa Barat. Karena kali ini lintas wilayah jadi tidak bisa hanya ditangani oleh Kota Bekasi saja," ujar Rahmat, Rabu (21/8/2019). Rahmat menyebut pencemaran Kali Bekasi berasal dari limbah hulu sungai, yang mana bukan wilayah Kota Bekasi. Oleh karena itu perlu keterlibatan Pemprov Jabar untuk menyelesaikan persoalan bersama dengan daerah lainnya yang dilintasi Kali Bekasi tersebut. "Ini kan harus diasistensi oleh Pak Gubernur Jabar. Supaya Pak Gubernur memanggil Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor dalam penyelesaian Kali Bekasi ini," jelas dia. n Ke Hal... 3
ISTIMEWA
SOROT Stadion Patriot Mulai Dikomersilkan BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi berencana akan merevisi Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2019 yang mengatur tentang tarif sewa gedung olahraga di Bekasi. Revisi itu utamanya menyangkut Stadion Patriot Candrabhaga yang pamornya kian mengilap. Stadion bertaraf internasional itu baru saja jadi lokasi syuting iklan toko online Shopee yang menampilkan megabintang sepakbola, Cristiano Ronaldo. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, Ahmad Zakarsih menyebutkan, revisi itu berkaitan dengan retribusi tambahan jika Stadion Patriot ditayangkan untuk kepentingan komersial. Ia ingin agar Pemerintah Kota Bekasi mendapat royalti atas pemasukan iklan tadi. Yang akan kami ubah yang komersial, iklan itu. (Sekarang) kan kalau dipakai iklan komersial (tarifnya) hanya Rp 5 juta. Itu yang akan kami tambahkan klausulnya. Jika ditayangkan lebih dari dua minggu, kami wajib dapat penambahan retribusi, entahlah apa itu bahasanya, royaltikah, apakah," kata Zakarsih saat ditemui di Islamic Ke Hal... 3 Centre Bekasi, Rabu (21/8/2019). n
Pegiat Seni Budaya Dukung Dzikir Kemerdekaan BEKASI - Wacana yang dilontarkan para penggiat seni budaya Jatiasih saat Dzikir Kemerdekaan disambut baik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Pasalnya kolong Tol Komsen akan di jadikan Taman Budaya. Wakil wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengatakan, melihat kekompakkan dan terjalinnya komunikasi yang baik dari Camat hingga lurah, RW/RT serta kumpulan para penggiat seni budaya di Jatiasih yang mengatasnamakan Paketan Budaya Jatiasih. Pemkot akan ikut mewujudkan harapan dan keinginan warga, tentu harus bersama - sama. "Ini adalah salah satu Camat
ISTIMEWA
yang paling kompak, setiap kegiatan seluruh lurah dan
aparaturnya hadir. Kota Bekasi memang kota yang penuh ha-
Polres-Dinkes Tangani Penyebab Keracunan Siswa BEKASI - Polres Metro Bekasi Kota bersama Dinas Kesehatan Kota Bekasi tengah melakukan penyidikan terkait dugaan makanan kadaluarsa yang membuat puluhan siswa SMP mengalami keracunan. "Kami masih menyelidiki kasus ini bersama Dinkes
ISTIMEWA
PROGRAM Pemkot Implementasikan Smart City KOTA BEKASI - Menuju ke arah pengimplementasian program SMART City, Pemerintah Kota Bekasi kunjungi Living Lab SMART City Nusantara PT telkom Indonesia yang berada di Jln. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, kemarin, (21/8). Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, didampingi Kadiskominfostandi Kota Bekasi, Encu Hermana, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah, TWUP4 Kota Bekasi, beserta jajaran diterima langsung oleh Manager experience management, Harun dari Living lab Smart City Nusantara, GM Wilayah Bekasi, Dwi Pratomo Juniarto dan Account manager telkom wilayah Bekasi, Gusti Ayu, Manager Bges. Living Lab SMART City Nusantara PT Telkom Indonesia memiliki berbagai program aplikasi yang dapat diimplementasikan pada pelaksanaan pemerintahan diantaranya, Smart Gobverment m e l i p u t i C o m ma n d C e nt e r, E - Ke l u ra ha n , E-Puskesmas, SIAP online, Absen online, Smart Industry meliputi Pajak Hotel & Restoran online, Smart Citizen dan lain sebagainya. n Ke Hal... 3
ISTIMEWA
rapan yang memiliki sumber daya alam dan kreatifitas dari
masyarakatnya. Tadi disampaikan akan membuat destinasi budaya (Taman Budaya), destinasi pariwisata saya selaku kepala daerah menyetujui, mari kita bangun bersama - sama," ujar Wakil Wali Kota Bekasi, minggu lalu. Menurutnya, yang diperlukan kemudian bagaimana ini dibuat seoptimal mungkin. Sudah ada dua contoh keinginan masyarakat satu diantaranya adanya destinasi wisata taman bambu nah sekarang taman budaya di Jatiasih. "Ini semua selaras dengan Visi misi Pemkot Bekasi yang terus berupaya menjadikan Bekasi, Kota yang kreatif," jelasnya. n Ke Hal... 3
ISTIMEWA
Kota Bekasi," ujar Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing, saat dikonfirmasi. Erna mengatakan polisi juga telah memintai keterangan pihak sekolah dan mengambil sampel makanan untuk diuji di laboraturium.
Sampel makanan juga sudah dibawa ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan uji lab," kata Erna. Adapun hasil sementara, Erna menuturkan kejadian itu bermula ketika pihak sekolah menggelar kegiatan lomba HUT ke-74 RI pada Senin (19/8/2019). n Ke Hal... 3