Cikarang Ekspres, 21 Oktober 2019

Semangat Baru Bekasi

SENIN, 21 OKTOBER 2019

HARGA Rp3.000

UMK Bekasi Terancam Batal Naik Disnaker Hanya Bisa Pasrah Ikuti Aturan Pusat CIKARANG PUSAT - Upah Mininum Kabupaten (UMK) Bekasi tahun 2020 terancam batal naik. Hal itu menyusul aturan baru berupa surat

edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tertanggal 15 Oktober 2019.

Surat edaran bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 ihwal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019, ada poin kelima secara jelas menyebut “Gubernur dapat (tidak wajib) mene-

tapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk kabupaten/kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP).”

Menanggapi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi mengaku pasrah dengan aturan baru yang dikeluarkan Ke-

LAYANAN Ribuan Pelanggan Nonaktif Dapat Aliran Air PDAM

EKA SUPRIA ATMAJA

BUPATI BEKASI

Sementara itu, Kepala Sub Media Massa, Humas Kemenaker Subhan, mengatakan bahwa gubernur bisa saja tidak menetapkan UMK, karena memang dalam aturan PP 78 2015 tentang pengupahan mengatur demikian.

Ini mengacu pada pasal 46 pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang

mengatur bahwa gubernur “hanya” dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/ kota, artinya tidak wajib.

Selain itu, hanya diwajibkan bila gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

Ke Hal...2

Selain Dorong Perda LP2B, Fokus Lingkungan dan Pencemaran

CIKARANG PUSAT – Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi kembali dipertanyakan. Dinas yang menangani pengendalian lingkungan hidup itu dinilai tak maksimal dalam mengatasi persoalan perusahaan nakal yang semabarangan membuang limbahnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi mempertanyakan sejauh mana DLH dalam melakukan pengawasannya ke lapangan.

“Pertama saya menanyakan seperti apa DLH terjun kelapangan ketika dihadapi adanya perusahaan yang membuang limbah secara illegal,” tegas dia, kemarin (20/1O).

Ke Hal...2

Ke Hal...2

tenagakerjaan belum juga dikabulkan pemerintah pusat maupun DPR RI. “Jadi begini kami dari Disnaker akan menjalankan apa yang dikeluarkan surat edaran dari Ke m e n a k e r. Ya k a re n a kita negara hukum sebagai wilayah kita hanya menjalankan peraturan tersebut,” tukas Edi.

ADIKARYA PARLEMEN JABAR

KINERJA Komisi III Bakal ‘Pencet’ DLH

CIKARANG PUSAT - Sebanyak 1.785 pelanggan nonaktif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, bisa bernafas lega.

Pasalnya, BUMD milik Pemkab Bekasi ini menggratiskan penyambungan kembali pelanggan nonaktif selama bulan promosi hingga Oktober 2019 ini.

menterian Ketenagerjaan (Kemenaker) tersebut.

“Pada prinsipnya kami ikut aturan pemerintah pusat dan kami siap menjalankanya,” kata Edi kepada Cikarang Ekspres.

Ia mengakui bahwa aturan baru yang dikawatirkan dapat membuat luka kekecewaan mendalam para buruh karena revisi UU Ke-

Irfan Haeroni

SUKATANI - Masingmasing dari 120 anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 yang terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tentu memiliki visi dan miso yang berbeda-beda.

Satu di antaranya, Irfan Haeroni yang punya jargon berpendapat bersama rakyat untuk Bekasi sejahtera.

Saat ditemui Cikarang Ekspres di kediamanya di Kecanatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Irfan mengaku hal utama yang harus dipikirkan dengan situasi dan kondisi saat ini adalah nasib rakyat.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ini tengah mencari akar masalah belum adanya

Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Di mana, lahan pertanian di Kabupaten Bekasi terus tergerus dan berubah fungsi menjadi industri dan perumahan.

“Karena saya ini orang utara, akan konsen di lingkungan dan pencemaran. Alih fungs lahan pertanian menjadi perumahan salah satunya yang saya soroti,” tegas Irfan kepada koran harian ini.

Irfan berjanji akan turun langsung untuk mengecek kenapa hingga saat ini Kabupaten Bekasi belum memiliki LP2B. Padahal diketahui Raperda LP2B sudah tiga kali diajukan. ”Ini kan sudah tiga kali diajukan, alasannya kekurangan administrasi. Saya akan berkoordinasi dengan

anggota DPRD Kabupaten Bekasi,” bilangnya.

Selain itu, sambung dia, dirinya akan terus memantau agar LP2B bisa diterbitkan. “Saya akan terus pantau. Ini harus sinkron dengan regulasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi,”tuturnya.

Sebagai satu-satunya wakil Jawa Barat asal Sukatani ini mengatakan pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi harus dibatasi agar tidak menggerus lahan pertanian.

“Perumahan-perumahan harus dibatasi. Dengan membatasi perumahan kita bisa menekan melonjaknya harga tanah. Perda lahan abadi harus ada di Kabupaten Bekasi,”tegasnya. (dim/hyt)

SENIN, 21 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

2

Sosialisasi Sertifikat Halal Minim CIKARANG UTARA Dewan Pengurus Nasional Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso (Papmiso) Indonesia beraudiensi ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Kehadiran Papmiso Indo-

nesia ke sana dalam rangka menyampaikan persoalan yang tengah dihadapi pelaku usaha kuliner di Indonesia, di antaranya sosialisasi sertifikat halal dari kementerian terkait.

Selama ini, sosialisasi

JKN Sebulan Setelah Persalinan Langsung Nunggak Iuran JAKARTA - Persalinan jadi salah satu jenis layanan kesehatan yang paling banyak menyerap biaya dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN). Sayangnya, ini tidak disertai dengan kepatuhan para pengguna layanan tersebut. Sebulan pasca melahirkan, sebagian besar langsung tidak bayar iuran.

Fakta tersebut dibeberkan oleh Asisten Deputi Bidang Riset Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Citra Jaya. Dia memaparkan, dalam analisa perilaku adverse selection peserta segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri tahun 2017/2018, kecenderungan perilaku ini sudah muncul ketika awal kepesertaan. Peserta PBPU hamil diketahui baru mendaftar sebulan sebelum mendapatkan layanan persalinan. Tepat sebulan sebelum due date.

“Dari 219.446 sample, 64,7 persen ibu hamil PBPU baru menjadi peserta,” ujarnya di Jakarta, Jumat (18/10).

Mirisnya lagi, mereka langsung stop bayar iuran usai mendapat layanan kesehatan persalinan tersebut. Dalam data yang dipaparkan, setidaknya ada sekitar 150 ribu peserta PBPU nunggak sebulan pasca lahiran. “68 persen nunggak status pembayaran iurannya setelah mendapat pelayanan,” sambungnya.

Akibatnya, BPJS Kesehatan lagi-lagi harus menelan pil pahit. Besaran iuran yang masuk jauh lebih rendah dari besar pembiayaan yang harus dikeluarkan untun pelayanan bersalin ini. Dia merinci, harusnya besaran iuran yang diperoleh dari jumlah sample di periode tersebut mencapai Rp 286,39 miliar. Akan tetapi, iuran yang masuk hanya Rp 102, 62 miliar.

Padahal, lanjut dia, beban biaya yang dibayarkan BPJS kesehatan pada fasilitas kesehatan mencapai Rp 309,45 Milyar. Artinya, BPJS Kesehatan harus nombok sebesar Rp 206,89 miliar.

“Pasti minus. Hal ini menunjukkan kecenderungan perilaku adverse selection yang bisa merugikan BPJS kesehatan,” ungkap Citra.

Diakuinya, perilaku adverse selection ini juga terjadi di beberapa negara. Seperti Ghana, Thailand, Filipina, hingga Amerika Serikat. Tapi, negaranegara tersebut telah berhasil menerapkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan peserta jaminan sosial. (*/hyt)

terkait sertifikat halal dari Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat terbilang minim.

Sekjen Papmiso Indonesia, Bambang Hariyanto, mengatakan persoalan lain

yang disampaikan meliputi belum ada Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai aturan teknis pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH), biaya pengurusan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dan potensi keka-

cauan pada pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. “Apa yang menjadi keluhkesah para pelaku UMKM itu didengar langsung Pak Eko Sulistyo, Deputi IV Kantor Staf Presiden, dan akan

membantu menyampaikan kepada Bapak Jokowi,” ujarnya.

“Semangat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH adalah tuga s p e m e r i n ta h d a la m memberikan kepastikan

hukum, perlindungan dan jaminan atas produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat,” demikian Bambang.(dim)

Ajak Keliling Edu Forest SETU - Rombongan murid SDN 01 Kertarahayu diajak mengunjungi hutan kota Edu Forest yang berada di Desa Tamansari, Kecamatan Setu oleh PT Komatsu Undercarriage Indonesia (KUI) pada Sabtu (19/11) kemarin.

Anak-anak tersebut diberi pemahaman mengenai jenis-jenis tanaman dan pohon yang ada di Edu Forest.

Kegiatan ini dalam rangka rangkain acara ulang tahun yang kedelapan KUI. Asisten Manager Human Resources General Affair, Sri Lestari mengatakan KUI ingin memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai lingkungan.

“Anak-anak kita ajarkan macam-macam tanaman pohon seperti trembesi. Kita bekerjasama dengan Dinas Perhutanan Jabar dan Dinas

Pariwasata Kabupaten Bekasi,”katanya.

Ia mengatakan KUI rutin

mengajak anak-anak ke Edu Forest agar anak dapat lebih mencintai lingkungan

khususnya merawat pohon dan tanaman karena merupakan sumber

kehidupan.

“Anak-anak sangat antusias, bahkan anak-anak bilang selain tanam, beri pupuk, siram. Juga dibantu dengan doa, agar tanaman tetap tumbuh subur,”katanya.

Edu Forest merupakan hutan kota yang dikembangkan oleh KUI diatas lahan milik Provinsi Jawa Barat seluas lima hektar. Ribuan macam tanaman dan pohon di Edu Forest.

Wakil Ketua Panitia Ulang Tahun KUI, Dede Sasmita mengatakan ada tujuh kegiatan yang diadakan oleh pihak panitia dengan tema ESG (Environtement, Sosial, Goverment) “Dalam ulang tahun ini kita mengusung tema sosial dan lingkungan.

Nanti puncak acara saat family gathering,”tutupnya. (dim)

Bekasi Darurat Aksi Teror C I K A R A N G P U S AT Polres Metro Bekasi mensosialisasikan pencegahan paham radikal kepada personel Polri, PNS dan Bhayangkari Jajaran Polres Metro Bekasi, di Gedung Wibawa Mukti Pemda, pada Jumat (18/10).

Kapolres Metro Bekasi, Kombespol Candra Sukma Kumara mengimbau para ibu Bhayangkari agar menahan diri dalam penggunaan media sosial (medsos) yang dapat merugikan suami.

“Ibu-ibu sayang tidak pada

Lurah Jatimulya, CHARLES MARDIANUS

suaminya? Kalau sayang suaminya, jempolnya tolong dijaga, jangan ikutikutan pada unggahan yang merugikan kita semua.

Sudah ada korban, jangan sampai kami jadi korban berikutnya,” kata dia.

Imbauan itu disampaikan Candra berkaitan dengan kasus yang menimpa mantan Dandim di Kendari yang dicopot jabatannya akibat cuitan sang istri terkait peristiwa penusukan Menkopolhukam Wiranto, beberapa waktu lalu.

UMK Bekasi .. dari halaman 1 Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus menambahkan bahwa yang wajib ditetapkan oleh gubernur adalah UMP, bukan UMK. “Sedangkan UMK tidak wajib. Kalau tahun ini tidak menetapkan UMK, berarti berlaku UMK tahun kemarin,” kata dia, kemarin.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan secara keseluruhan surat edaran menaker melanggar UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan. Dan sudah ada keputusan MA yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak keputusan gubernur Jawa Barat yang membuat SK gubernur tentang

“Kalau suami nakal, marahin suaminya. Jangan sampai sumpah serapah di media sosial. Saya harap tidak berulah seperti itu,” ucap dia.

Candra juga mengingatkan kondisi Bekasi yang kerap menjadi tempat bermukim teroris.

Sejak peristiwa penusukkan Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang beberapa waktu lalu, sedikitnya 40 terduga teror telah ditangkap. Ironisnya, tidak sedikit berasal dari Kabupaten

Bekasi. Ini menandakan jika Bekasi tengah darurat aksi teror.

“Ini sudah urgent, harus segera kami sampaikan, mengingat sudah pada situasi yang darurat radikalisme. Pasca peristiwa di Pandeglang, sudah 40 orang teroris ditangkap. Kemudian dua orang polwan yang sudah terpapar ISIS dan siap melakukan amaliyah. Ini harus segera disampaikan semua. Maka kami lakukan penguatan di internal bersama Bhayangkari dan

juga PNS sebelum terjun ke masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kasatgas Wilayah DKI Jakarta Densus 88, Kompol Winsu Guntur mengatakan, banyaknya teroris yang bermukim di Bekasi harus menjadi sinyal waspada bagi warga sekitar.

“Segera melapor bila terdapat warga yang mencurigakan. Kemudian, pendataan oleh RT/RW pun sansangat penting untuk memantau penduduk di wilayahnya,” tandas dia. (har)

Politikus Gerindra itu mengakui sejauh ini belum mengendus upaya baik dari DLH dalam menangani personal limbah illegal.

Sebab, sampai saat ini masih saja ada perusahaanperusahaan dengan seenaknya membuang limbahnya, terutama ke sungai.

Dia yakin jika ada tindakan tegas dari DLH terhadap perusahaan nakal maka tidak ada lagi perusahaan yang berani membuang limbahnya sembarangan.

“Nyatanya sampai saat ini masih ada perusahaan nakal itu, bahkan yang sudah jelas membuang limbahnya dan perusahannya juga diketahui, sayangnya tidak ada sanksi sama sekali,” katanya.

Makanya, Helmi juga menanyakan sanski apa yang telah diberikan DLH

terhadap perusahaan nakal tersebut. Dia yakin, jika ada sanksi yang diberikan akan menjadi shock terapi perusahaan di Kabupaten Bekasi agar bisa mengelola limbahnya dengan baik.

“Jadi tidak dibuang sembarangan apalagi dibuang ke sungai,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, anggota DPRD dari dapil IV ini meminta agar DLH buka-bukan mengenai penanganan libah illegal yang tak maksimal. Jika alasannya kekurangan personel untuk melakukan pengawasan di lapangan ada penambahan personel yang dilakukan.

“Kalau ditanya alasannya kenapa pengawasan DLH lemah, alasanya jumlah pengawas lapangannya minim. Kalau minim ya tambah dong!” serunya.

Selain itu, apa yang menjadi penyebab DLH tak memberikan sanksi kepada

perusahaan nakal. Jika alasannya tidak didukung Perda maka Komisi III DPRD siap merevisi Perda tersebut agar bisa diberikan sanksi kepada perusahaan nakal tersebut.

ar para pelanggan PDAM yang selama selama ini tidak aktif. “Para pelanggan itu tidak aktif karena tidak membayar rekening pemakaian air,” ujar Maman.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya membebaskan biaya penyambungan kem-

bali karena mereka sudah pernah terdaftar sebagai pelanggan.

Sesuai keputusan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, pelanggan nonaktif dan mendaftar kembali, dibebaskan biaya penyambungan sebesar

Rp 150.000 bagi pelanggan nonaktif kurang satu tahun, dan Rp 2,5 juta pelanggan yang di atas satu tahun.

“Jika pelanggan mau aktif lagi, hanya diwajibkan membayar tunggakan rekening dan denda,” tukas dia. (jio/hyt)

Komisi III .. nilai upah minimum padat karya di bawah nilai upah minimum yang berlaku. SK gubernur tersebut dibatalkan oleh MA,” tegas dia.

Iqbal melanjutkan yang s e h a r u s n y a d i l a ku k a n pemerintah adalah segera merevisi PP 78/2015, khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum.

“Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa KHL yang digunakan dalam survei pasar adalah KHL yang baru, yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Adapun KHL yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item.

Menurut informasi, KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional

berjumlah 78 item. Namun demikian, KSPI menghitung KHL baru adalah 84 item.

Menurut Said Iqbal, jika perhitungan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan KHL yang baru tersebut, maka kenaikan upah minimum2020berkisar10persen-15 persen.

“Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51 persen,” tegasnya.

Terlebih lagi, di dalam UU Ketenagakerjaan diatur, dasar hukum kenaikan UMP/UMK adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survey didapat, besarnya kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktorfaktor yang lain Dalam konteks gubernur dapat tidak wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota untuk kabupaten/kota tertentu yang

mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP seperti dalam surat edaran menaker dapat dilihat dari kasus di Jawa Barat.

Pada kasus di Jawa Barat, UMP-nya jauh di bawah UMK Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Bogor, Depok, dan lain-lain. Daerah-daerah ini juga sentra industri terbesar di Indonesia.

Di mana, UMK 2019 di Jawa Barat untuk Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.234.010,27. Disusul, Kota Bekasi Rp 4.229.756,61, Kabupaten Bekasi Rp 4.146.126,18, Kota Depok Rp 3.872.551,72, Kota Bogor Rp 3.842.785,54, Kabupaten Bogor Rp 3.763.405,88 dan Kabupaten Purwakarta Rp 3.722.299,9.

Sedangkan UMP 2020 di Jawa Barat cuma bakal naik dari Rp 1.668.372 menjadi Rp 1.810.350 bila mengikuti kenaikan UMP 8,51%. (*/ har/hyt)

cabang (kacab) dan kantor cabang pembantu (KCP) di Kota dan Kabupaten Bekasi.

Sebanyak 1.785 pelanggan nonaktif yang mendaftar kembali menjadi pelanggan aktif antara lain berasal dari

Cabang Rawatembaga 171 pelanggan, Kota Bekasi 52 pelanggan, Cikarang Utara 68 pelanggan, Rawalumbu 39 pelanggan, Tarumajaya 160 pelanggan, Pondokungu 171 pelanggan, dan Tambun 35 pelanggan.

Bulan promosi ini menyas-

dari halaman 1

“Berikan kami naskah akademiknya maka akan kami revisi Perda itu dimana kekurangannya,” tegasnya.

Selain itu, Helmi mengungkapkan, Komisi III akan segera memanggil DLH dalam waktu dekat.

Di situ, Komisi III akan meminta adanya pemetaan dari DLH perusahaan mana saja yang menghasilkan limbah B3 dan Non B3.

“Dengan begitu bisa diketahui perusahaanperusahaan yang ada.

Misalnya di Setu ada pembuangan limbah illegal maka akan dengan mudah diketahui perusahaan mana yang membuangnya,” tandasnya. (uzi)

Ribuan Pelanggan .. dari halaman 1 “Selama bulan promo, kami menggratiskan biaya penyambungan kembali terhadap pelanggan yang tidak aktif. Ada 1.785 pelanggan tidak aktif yang kembali menjadi pelanggan

aktif PDAM,” ujar Direktur Usaha PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, Maman Sudarman, kemarin.

Menurut dia, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi menjaring kembali pelanggan nonaktif yang tersebar di 22 kantor

SENIN, 21 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

3

Lamborghini Terbakar, Raffi Ahmad: Berapa Miliar Gue Ganti?

JAKARTA- Mobil Lamborghini milik artis Raffi Ahmad terbakar di Jalan Raya Sudirman Sentul City, Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Sabtu (19/10) sekitar pukul 14.30 WIB. Mobil mewah itu terbakar setelah melakukan syuting di kawasan Sirkuit Sentul, Bogor.

Informasi yang diperoleh,

peristiwa itu berawal saat mobil mewah jenis sedan berwarna hitam tersebut, bergerak dari arah Sirkuit Sentul menuju Tol Jagorawi via alternatif Jalan Babakan Madang. Menurut keterangan Saliman, 41, pengemudi Lamborghini Raffi Ahmad itu, dalam perjalanan tibatiba temperatur mesin naik.

Setibanya di TKP tepatnya

Simpang Bunderan Kecil dekat SICC, mesin mobil panas lalu terbakar. Pada saat terjadinya peristiwa itu, melintas kendaraan tanki air, dan langsung dilakukan tindakan pertama dengan cara menyemprotkan air ke mobil tersebut, sehingga api mesin padam.

“Informasi dari timnya itu mobil Raffi Ahmad. Seperti-

nya habis syuting di Sirkuit Sentul. Diduga karena mesin panas hingga akhirnya terbakar,” ujar Paulus, Kepala Divisi Security Sentul City seperti, Minggu (20/10).

Pihaknya mendapatkan laporan saat kejadian pukul 14.30 WIB, dan langsung mendatangi lokasi serta mengamankan TKP dari kerumunan massa. “Keru-

gian material belum bisa ditafsirkan,dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu,” pungkasnya.

Raffi Ahmad Syok Sementara itu, Artis Raffi Ahmad mengaku syok setelah mobil Lamborghini Aventador miliknya terbakar di kawasan Sentul City. Hal itu disampaikan Irwansyah sahabat Raffi Ahmad. Menu-

rut Irwansyah, Raffi Ahmad begitu syok mengetahui mobil mewahnya itu terbakar.

“Syoklah. Mahal banget,” ujar Irwansyah kepada wartawan di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10).

Menurut Irwansyah, atas insiden itu Raffi Ahmad sangat terpukul. Ayah Raftahar Malik Ahmad itu bingung memikirkan biaya perbai-

kan kerusakan. “Orang dia bilang ‘Wah gila, gue pasti pusing banget ini berapa M gue ganti’ katanya,” tutur Irwansyah.

Hanya saja, Irwansyah menyebut Raffi Ahmad tidak mengemudikan mobil tersebut saat peristwa nahas itu terjadi. “Iya yang bawa bukan Raffi alhamdulillah,” pungkasnya. (bbs/mhs)

Gibran Tegaskan Maju Pilwalkot Solo Lewat PDIP JAKARTA- Tiga Anak Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangerap turut menghadiri prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). Mereka berharap, kepemimpinan Ayahnya diperiode kedua bisa lebih baik.

“Semoga lebih baik,” kata Gibran ditemui usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.

Ketika ditanya sisi apa yang

lebih baik, Gibran berharap hal itu mencakup regulasi, perizinan, terutama yang mencakup sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM).

“Semua yang mendukung UMKM, semoga lebih baik,” singkat Gibran.

Putra sulung Jokowi ini pun turut berbicara soal langkah politiknya untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Solo. Dia menyebut, akan mengikuti proses pemilihan kepala daerah itu dengan maju melalui Partai Demokrasi Indonesia Per-

juangan (PDIP). “ Ke ma r i n su da h saya katakan maju lewat PDIP, itu saja,” tegas Gibran.

Pengusaha markobar ini menyebut, dirinya kini telah sah menjadi kader PDI Perjuangan. Sebab kini telah memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu.

“Saya punya KTA PDIP ya lewat PDIP, saya tidak akan pernah bilang lewat independen,” ungkap Gibran.

Sementara itu, harapan

Pengusaha Teriak .... dari halaman 4 Lalu, meminta DPRD untuk membuat surat imbauan kepada Pemkot Bekasi agar proaktif dalam memfasilitasi perundingan UMK dan UMSK. ”Bicara dengan nilai 8.51

persen UMK , harusnya UMSK di atas itu, sebab kelas kerjanya juga sudah beda. Kota Bekasi selalu terlambat dalam memutuskan UMK dan UMSK tiga tahun belakangan ini,” katanya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Ef-

Titik Kumuh .... fendi menegaskan, pihaknya menerima audiensi baik yang dilaksanakan oleh Apindo maupun Serikat Pekerja. ”Kami akan agendakan rapat dengar pendapat dengan Apindo terkait penetapan UMK ini,” katanya. (mhs/*)

Pemkot Bekasi sendiri sebenaranya sudah memasang pengumuman di reklame yang berisikan tidak adanya CFD bertepatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden. Alhasil, warga pun kecewa. Pemkot Bekasi dinilai tidak serius memberikan pengumuman, lantaran banyaknya warga yang tidak tahu.

“Sosialisasinya kurang ini mah. Saya aja enggak tahu ada pengumuman itu. Lah pengumumannya cuma dipasang di depan jalan Gedung Pemkot. Sementara saya sehari-hari enggak lewat situ,” kata Yanto, salah satu warga Kranji kepada awak media, kemarin (20/10).

Hal senada dikatakan

Surahmi, warga Pekayon yang mengaku selalu ikut CFD tiap pekan di Bekasi.

Dia tidak mengetahui adanya informasi mengenai peniadaan CFD hari ini.

Meski demikian, ibu satu anak itu tetap melakukan olahraga bersama keluarga.

“Udah dateng ke sini masa balik lagi. Ya, olahraga aja di dalam GOR sambil jajan,” ujarnya.

Sementara itu, tampak sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi meneriakkan imbauan agar masyarakat meninggalkan Jalan Ahmad Yani maupun flyover Summarecon karena tidak ada penutupan jalan bagi kendaraan bermotor.

“Berhubung kegiatan rutin CFD pada tanggal 20 Oktober 2019 ditiadakan, maka

miliar hingga Rp30 miliar.

“Kan yang dibangun itu m a c a m - m a c a m . Mu l a i rumah tidak kayak huni, sanitasi, masyarakatnya,

terus septictank komunal, termasuk air bersihnya,” ucap Luthfi. (bbs/dhy/ mhs)

bunuh diri. Tak hanya sekali, tapi berulang kali.

“Ada beberapa kali, percobaan bunuh diri tapi ya,” Kini Ariel mengaku mas i h b e r ju a n g m e l aw a n depresinya. Ia dinyatakan

mengalami Borderline Personality Disorder (BPD).

Yakni kepribadian ambang akut yang menyebabkan dirinya sulit untuk berkegiatan dan menjalin hubungan dengan orang lain. (*)

Ini mengacu pada pasal 46 pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang mengatur bahwa gubernur “hanya” dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/ kota, artinya tidak wajib.

Selain itu, hanya diwajibkan bila gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/ kota harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

Sementara itu, Direktur Pengupahan Kemenaker

Dinar Titus kembali menegaskan bawah yang wajib ditetapkan oleh gubernur adalah UMP, bukan UMK. “Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak wajib. Kalau tahun ini tidak menetapkan UMK, berarti berlaku UMK tahun kemarin,” kata Dinar kepada awak media, Jumat (18/10) Menanggapi ini kalangan serikat buruh gerah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan secara keseluruhan surat edaran

menaker melanggar UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan... Dan sudah ada keputusan MA yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak keputusan gubernur Jawa Barat yang membuat SK gubernur tentang nilai upah minimum padat karya di bawah nilai upah minimum yang berlaku...

SK gubernur tersebut dibatalkan oleh MA,” kata Said Iqbal kepada awak media.

Dalam konteks gubernur dapat tidak wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota untuk kabupaten/ kota tertentu yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP seperti dalam surat edaran menaker dapat dilihat dari kasus di Jawa Barat. Pada kasus di Jawa Barat, UMP-nya jauh di bawah UMK Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Bogor, Depok, dan lain-lain.

Daerah-daerah ini juga sentra industri terbesar di Indonesia. (bbs/mhs)

rus sudah masuk dalam daftar 5 besar ekonomi dunia.

Serta angka kemiskinan bisa terus dikurangi.

“Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun.

Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen,” ujarnya.

Jokowi menerangkan, pada 2045 mendatang juga tepat satu abad usia Indonesia. Oleh

karena itu menurut dia sudah sepatutnya bangsa ini melesat tinggi di kancah internasional.

Rakyat harus bisa keluar dari pendapat kelas menengah. Indonesia sudah saatnya menjadi negara maju

dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau pendapatan Rp 27 juta per kapita per bulan. Target ini harus menjadi fokus utama seluruh komponen bangsa. (bbs/mhs)

dari halaman 4 Selain itu, ia pun menyampaikan, pengurangan titik kumuh juga me-

kami mengimbau pada masyarakat Kota Bekasi agar segera meninggalkan area Jalan Ahmad Yani karena tidak adanya penutupan jalan. Terima kasih,” seru petugas Dishub Bekasi melalui pengeras suara.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yayan Yuliana menjelaskan alasan ditiadakannya CFD selain karena berbarengan dengan pelantikan presiden, juga sebagai upaya antisipasi gangguan keamanan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.

“Khusus hari Minggu ini aja yang enggak ada CFD. Nanti ada lagi CFD-nya di minggu depan tanggal 27 Oktober 2019,” kata Yayan. (*)

nyesuaikan ketersediaan anggaran. Ia melanjutkan, selama ini anggaran untuk pengurangan titik kumuh mencapai Rp25

Aku Ngumpet-ngumpet .... dari halaman 4

Warga Tidak .... dari halaman 4

yang sama untuk pemerintahan Jokowi-Maruf pun dilontarkan oleh Kahiyang Ayu. Dia mengharapkan Indonesia ke depan bisa lebih baik.

“Ya semoga lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik lagi,” harap Kahiyang.

Hal senada pun dilontarkan oleh Kaesang, pengusaha Sang Pisang ini pun mengharapkan yang terbaik atas kepemimpinan Ayahnya pada periode kedua.

“Ya pokoknya yang terbaik aja,” pungkas Kaesang. (bbs/mhs)

Total lima psikolog ia datangi. Tetapi tidak juga menemukan jalan keluar karena hasil diagnosa yang berbeda-beda.

“Aku berhenti beberapa

saat. Aku self harm. Ngelukain diri sendiri di tempattempat yang orang lain enggak bisa lihat,” tuturnya.

Tak hanya melukai diri sendiri, Ariel bahkan sempat melakukan percobaan

Kemenaker: UMP .... dari halaman 4

Usai Dilantik .... dari halaman 4 “Karena itu, Jokowi menegaskan tidak mau birokrasi kedepan itu hanya melakukan tugas-tugas monoton dan sekedar meneruskan

rantai pekerjaan saja.

“Jadi birokrasi itu pekerjaannya jangan hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi

itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi menargetkan cita-cita jangka panjang. Yakni, pada 2045 mendatang, Indonesia ha-

Harian Umum

SENIN, 21 OKTOBER 2019

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

HARGA Rp3.000

4

HASIL SURVEI MEDIAN:

Usai Dilantik, Jokowi Ingin Pendapatan Rakyat Rp 27 Juta Per Bulan JAKARTA- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada 2045 mendatang Indonesia bisa masuk 5 besar negara ekonomi terkuat di dunia. Pendapatan rakyatnya Rp 320 juta per kapita per tahun. Serta angka kemiskinan bisa ditekan hingga 0 persen.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jokowi menilai harus ada inovasi baru. Sehingga tidak hanya caracara lama yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

“Dalam dunia yang penuh risiko dan sangat dinamis juga kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton,” kata Jokowi dalam pidato pertamanya usai dilantik sebagai Presiden di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Jokowi juga kemudia mengenang tahun pertamanya menjadi seorang Presiden pada 2014 lalu. Saat itu dia

mengundang masyarakat untuk halalbihalal, dan protokol meminta dia untuk berdiri di titik yang sudah ditentukan. Dia pun menurutinya.

Setahun kemudian dia kembali menggelar acara serupa. Lagi-lagi protokol menempatkan dia di titik yang sama. Sontak dia bereaksi kepada Mensesneg, Pratikno untuk segera beranjak dari titik tersebut.

“Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu

akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang. Ini yang namanya monoton dan rutinitas,” ucap Jokowi.

Atas dasar itu, Jokowi.meminta agar seluruh pejabat di pemerintahannya mau mendobrak rutinitas yang terus menerus berulang.

Harus ada peningkatan produktivitas. Jangan lagi berorientasi hanya kepada proses, tapi harus pula mementingkan hasil nyata juga.

Lebih lanjut, Jokowi berpesan kepada seluruh menterinya agar tidak hanya bertugas sebagai membuat dan melaksanakan kebijakan. Namun pemerintah harus mampu memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.

“Kalau ditanya, jawabnya ‘program sudah terlaksana pak’ tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaatnya,” imbuh Jokowi. n Ke Hal... 3

ISTIMEWA: Doc fto: net.

SOROT: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pada 2045 mendatang Indonesia bisa masuk 5 besar negara ekonomi terkuat di dunia. Pendapatan rakyatnya Rp 320 juta per kapita per tahun. Serta angka kemiskinan bisa ditekan hingga 0 persen.

Pengusaha Teriak Ampun Apindo: Diam-diam Banyak Pabrik Pindah ke Jateng

Ariel Tatum

“Aku Ngumpet-ngumpet....”

ARIEL Tatum membeberkan rahasia terbesarnya pertama kali di depan publik. Dengan besar hati, ia mengaku mengalami depresi sejak usia 13 tahun.

“Ini untuk pertama kali aku deg-degan juga karena belum penah terbuka seperti ini sebelumnya. Aku pertama ke psikolog usia 13 tahun. Aku ngumpetngumpet dari orang tua,” Ujar Ariel saat menjadi pembicara di seminar End The Shame, Sabtu (19/10) di Jakarta Pusat.

Karena ia menyadari ada yang salah dengan kesehatan mentalnya, Ia mencoba mencari pertolongan profesional. Karena masih malu untuk bercerita kepada orang tuanya, ia rela menabung sendiri untuk membayar jasa psikolog kala itu. n Ke Hal... 3

SEKILAS

Warga Tidak Tahu CFD Libur KOTA BEKASI- Pemkot Kbekasi memutuskan kegiatan mingguan Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani libur bertepatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden RI terpilh, kemarin (20/10). Namun kenyataanya masih banyak warga yang tidak tahu. Pada hari yang sama, kemarin, warga terpantau banyak memadai Jalan Ahmad Yani- Flyover Summarecon. n Ke Hal... 3

KOTA BEKASI- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi mengaku, upah minimum di Kota Bekasi saat ini sangat tinggi. Bahkan, sejumlah pengusaha mengaku keberatan dengan kenaikan UMP tahun depan. ”Dan ini bukan omongan Apindo saja, tapi faktanya sekarang ini sudah banyak perusahaan yang pindah ke luar kota Bekasi. Ke wilayah Jawa Tengah yang upahnya masih terjangkau,” kata Ketua Apindo Kota Bekasi, Purnomo.

Purnomo menyebut dalam berbisnis, pengusaha tidak semata-mata hanya melihat persaingan di dalam

kota, melainkan pengusaha sejenis yang berada di luar kota. Dengan produk yang sama, mereka harus bersaing menjual produk ditengah masyarakat.

Akhirnya, mereka harus memilih untuk melakukan evaluasi guna efisiensi dengan merelokasi maupun memberhentikan pekerjanya. Lebih efisien menggunakan mesin yang lebih canggih sehingga berimbas pada pengurangan tenaga kerja dan cost produksi. ”Laporan resmi mereka ada yang diam-diam pindah atau mengembangkan usahanya di tempat lain, sementara yang ada di Kota Bekasi dibikin status quo saja. Dia tidak tutup, tapi produksinya dikurangi, dialihkan ke Jawa Tengah,” lanjut Purnomo.

Terpisah, pendiri serikat pekerja Kota Bekasi, Masrul

Zambak mengaku, dalam tiga tahun ke belakang ini Kota Bekasi selalu terlambat dalam memutuskan UMK dan UMSK. Bahkan tahun ini, serikat pekerja merasa dikhianati.

Pasalnya, kenaikan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) dibawah PP 78 tahun 2015.

Pihaknya berencana untuk menggelar pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Mereka meminta untuk DPRD membuat surat himbauan kepada Dewan Pengupahan Kota (Depeko) agar segera membahas UMK dan UMSK tahun 2020.

Selain itu, meminta DPRD untuk membuat surat himbauan yang ditujukan kepada Apindo untuk dapat berunding mewakili asosiasi pengusaha sektor tanpa surat mandat. n Ke Hal... 3

poin kelima secara jelas menyebut “Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk kabupaten/

kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP).”

Pihak kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker)

SESUAI ketentuan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tak wajib ditetapkan gubernur setiap tahun, berbeda dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), hukumnya wajib.

Apalagi, bagi para gubernur yang memiliki kabupetan/kota dengan upah minimum (UMK) lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) tak diwajibkan menaikkan UMK pada 2020. Setidaknya hal ini ditegaskan dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tertanggal 15 Oktober 2019.

Surat edaran bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 ihwal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019, ada

ILUSTRASI.Sumber foto: net

PEMUKIMAN: Jumlah titik kumuh di Kota Bekasi sampai saat ini tak kunjung berkurang. Berjumlah 112 titik.

perkembangan yang awalnya 112 titik itu ada 450 hektare, sekarang (dari 112 titik

BERIKUT DAFTAR BESARAN UMK 2019 DI JAWA BARAT : l Kabupaten Karawang Rp 4.234.010,27 l Kota Bekasi Rp 4.229.756,61 l Kabupaten Bekasi Rp 4.146.126,18 l Kota Depok Rp 3.872.551,72 l Kota Bogor Rp 3.842.785,54 l Kabupaten Bogor Rp 3.763.405,88 l Kabupaten Purwakarta Rp 3.722.299,9 USULAN UMSK 2020 YANG SUDAH VIRAL: l Kabupaten Karawang Rp. 4,594,324. l Kota Bekasi Rp. 4,589,708 l Kabupaten Bekasi Rp. 4,498,961 l Kota Depok Rp. 4,202, 105 l Kota Bogor Rp. 4, 169,806 l Kabupaten Bogor Rp. 4,083,671 l Kabupaten Purwakarta Rp. 4, 039,067 Sedangkan UMP 2020 di Jawa Barat cuma bakal naik dari Rp 1.668.372 menjadi Rp 1.810.350 bila mengikuti kenaikan UMP 8,51%.

Kemenaker: UMP Wajib Naik, UMK Belum Tentu...

Titik Kumuh Belum Berkurang KOTA BEKASI- Jumlah titik kumuh di Kota Bekasi sampai saat ini tak kunjung berkurang. Meskipun demikian, dalam satu tahun terakhir, Pemkot Bekasi melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) mengklaim telah mengurangi luas wilayah kumuh. Jika sebelumnya terdapat 450 hektare, saat ini, angka tersebut telah berkurang menjadi 350 hektare.

Kepala Disperkimtan Kota Beksi, Jumhana Luthfi menuturkan, pihaknya belum dapat mengurangi jumlah titik kumuh di Kota Bekasi. Meskipun demikian, ia mengaku, luas titik kumuh tersebut telah berkurang sekitar 100 hektare, Kamis (17/10).

“Jadi 112 titik itu tidak semuanya bisa kita cover.

Kita hanya memperkecil gitu. Nah ini kita lihat

TARIK-ULUR PENGUPAHAN 2020: PENGUSAHA NGELUH, BURUH KUKUH!

tersebut) tinggal 350 hektare. berarti kan 100 hektare sudah mulai berkurang,”

kata Jumhana Luthfi kepada awak media.

Kemudian, terkait ke-

beradaan titik tersebut, ia tidak merinci lokasinya.

Ia hanya menyebutkan, keberadaan titik tersebut hampir merata di seluruh kecamatan di Kota Bekasi. “Tersebar di 10 kecamatan, kan semuanya 12 kecamatan, jadi hampir setiap kecamatan ada,” kata dia.

Sedangkan terkait dengan kendala pengurangan titik kumuh tersebut, Luthfi mengatakan, pengurangan titik kumuh masih memerlukan dukungan masyarakat. Ia beralasan, pemusnahan titik kumuh harus dibarengi dengan perubahan kebiasaan masyarakat.

“Kadang-kadang kita bangun fisiknya tapi tidak digunakan oleh masyarakat.

Contohnya MCK, waktu saya masih di Bappeda, kita bangun MCK untuk bersama tapi malah tidak dipakai,” ujar dia. n Ke Hal... 3

menjelaskan maksud dari surat edaran tersebut. Kepala Sub Bidang Media Massa, Humas Kemenaker Subhan, mengatakan bahwa guber-

nur bisa saja tidak menetapkan UMK, karena memang dalam aturan PP 78 2015 tentang pengupahan mengatur demikian. n Ke Hal... 3