Semangat Baru Bekasi
RABU, 17 JULI 2019
HARGA Rp3.000
Lelang Pejabat Bisa Dicicil ? Harga Menyesuaikan DP
AGUS NURYADIN / CIKARANG EKSPRES
Foto : Kantor Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah sedang di bangun.
Kantor Desa Ridomanah Mulai Direhab CIBABUSAH – Kantor Desa Ridomanah, Kecamatan Cibarusah akhirnya diperbaiki. Perawatan pembangunan (rehab) ini dilakukan mengingat bangunan yang memang sudah membutuhkan perawatan rutin. menggunakan anggaran yang telah
diberikan pemerintah melalui program Alokasi Dana Desa (ADD). Kepala Desa Ridomanah Oden mengatakan, pembangunan serta rehab kantor desa ini bertujuan agar memberikan kenyamanan kepada warga masyarakat
serta meningkatakan kualitas pelayanan yang prima. ”Saya sangat bersyukur karena pembangunan kantor desa dapat terwujud tahun ini. Yang terpenting kantornya dapat bermanfaat bagi semua warga,” tandasnya kepada Cikarang
Ekspres, Kemarin (16/7). Diakuinya, pembangunan kantor Desa Ridomanah ini menggunakan anggaran dari ADD yang di APBDes kan. Dengan dibangunnya kantor desa ini diharapkan bermanfaat bagi aparatur dan khususnya bagi warga.
CIKARANG PUSAT - Beredar rumor dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi bahwa lelang jabatan dapat dibeli atau dengan cara dicicil (kredit). Betapa tidak, lelang jabatan yang tinggal menunggu hari tersebut menuai bermacam perspektif dari berbagai golongan, salah satunya LSM Sniper. Hal ini seperti diungkapkan Ketua Umum Sniper Indonesia, Gunawan Bani Kundang, kepada Cikarang Ekspres, Kemarin (16/7). “Jadi bukan hanya motor, mobil dan rumah yang
cara mendapatkanya bisa dengan cara dicicil atau kredit. Mutasi jabatanpun bisa dicicil, Jangan-jangan semua itu tergantung besarnya DP,” ujar Gunawan. Tambahnya, Ini harus menjadi catatan tersendiri dan jika itu benar terjadi penegak hukum tidak boleh tinggal diam, Agar praktik jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Bekasi ini tidak menjadi budaya keariban lokal, tegas Gunawan. “Kebayangkan carut marutnya kalau praktik jual beli ini sudah menjadi
budaya keariban lokal di Pemkab Bekasi. Mau dibawa kemana amanah rakyat nantinya. Apa mau dilestarikan? Atau kita legalkan saja,” ketusnya. Terkait steatment ini, Gunawan menghimbau apabila ada pejabat yang tidak terima, silahkan melaporkan dirinya atas dugaan apapun. “Saya tidak takut, silahkan lapor atas dugaan apapun kalau ada pejabat yang tidak terima dengan pernyataan saya. Sebelum saya bongkar semua praktik biadab ini. Tunggu saja nanti,” ungkapnya. (fan/tom)
Ke Hal.. 2
Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Bekingi PT Epson CIKARANG SELATANTudingan yang dilaporkan Serikat Buruh FSPMI menuai tentangan. Betapa tidak, Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II menilai PT Indonesia Epson Industry (IEI) tidak bersalah atau sudah melakukan peraturan perundangan-undangan terkait permasalahan yang dilaporkan serikat buruh
FSPMI Pimpinan Unit Kerja (PUK) Epson. “PUK mengadukan terkait masalah pasal 52, 54, 57 dan 58 terkait perjanjian kerja. Mereka (Serikat,red) dalam perjanjian ini dibuat kurang lengkap. Kalau sesuai pasal 54, bahwa disitu harus ada jenis usaha, di perjanjian tidak ada,”Kata Endi Suhendi selaku Pengawas Ketenagakerjaan di
Endi Suhendi
Kabupaten Bekasi, Kemarin (16/7). Endi menyebut jika nama perusahaan sudah mewakili jenis bidang, “Ketika PKW T ini sudah ada PT Indonesia Epson Industry diwakili manager, kalau bicara jenis asal perusahaan badan hukum, pasti ada jenis usaha. Jenis usaha apa?, sudah terwakili di nama perusahaan,”katanya. Ke Hal.. 2
ADVERTORIAL
Penyusunan APBD diminta perhatikan Skala Prioritas Pembangunan CIKARANG PUSAT - Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju ingin Perangkat Daerah dapat mensinkronisasikan Penyusunan APBD Kabupaten Bekasi sesuai dengan skala prioritas pembangunan. Ada 5 Skala prioritas pembangunan yang harus disinkronkan diantaranya pembangunan manusia dan pengetas kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor rill dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, dan stabilitas pertahanan keamanan. Hal tersebut disampaikannya dalam acara sosialisasi penyusunan APBD tahun anggaran 2020, yang ber-
tempat di Hotel Sakura Park Cikarang Pusat, Senin(15/7). Selain itu Uju meminta dalam penyusunan APBD Kabupaten Bekasi harus berpedoman pada peraturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 33 tahun 2019. “Untuk memperhatikan pembangunan tentunya kita harus juga memperhatikan skala prioritas pembangunan untuk mensingkronisasikan kepada semua perangkat daerah, seperti pengetasan kemiskinan yang kita tau angka kemiskinan di kabupaten bekasi ini masih cukup tinggi dan pengoptimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal yang
sesuai dengan perbub”ucapnya. Selain itu, dirinya juga mentargetkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan Kemendagri tentang APBD tahun anggaran tahun 2020 paling lambat pada tanggal 30 November 2019. “Untuk kepala perangkat daerah dan tim anggaran saya harap untuk terus memperhatikan jadwal dan tahapan penyusunan untuk upaya pemenuhan kepentingan masyarakat.”tuturnya.
Adapun pedoman 9 prioritas Jawa Barat yang menjadi sebuah pedoman pembangunan yakni pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, optimalisasi pengenbangan destinasi wisata, pendidikan agama juara, infrastruktur konektifitas wilayah, perencanaan membangun desa, subsidi gratis, dan inovasi pelayanan publik. “Dari 9 prioritas pembangunan Jabar ini saya berbicara tentang pelayanan publik dimana kita mendapatkan rapor merah dari
ombudsman, saya harap untuk kedepannya kita bisa mendapatkan yang lebih baik dari merah menjadi hijau.”ucapnya. Selain itu, adanya indikator utama dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah yaitu ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas opini pemerikasaan BPK, dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi. “Alhamdulillah terkait kualitas opini pemeriksa BPK laporan keuangan pemerintah kabupaten bekasi tahun anggaran 2018 sudah mendapatkan opini yang wajar
tanpa pengecualian.”ujarnya. Terakhir menurut pria berkacamata ini, dirinya juga mengharapkan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2020 dapat mengalami perubahan yang cukup signifikan untuk mewujudkan pengelola keuangan yang efisien,ekonomis, efektif, transparan dan dapat bertanggung jawab. “Saya harap untuk peserta sosialisai untuk dapat mencerna dengan baik untuk materi yang di sajikan mematuhi tahapan, mengingat APBD ini sebagai salah satu instrumen yang penting untuk menggerakan perekonomian daerah,” tutupnya. (fan/tom/adv)
FOTOFOTO: HUMAS PEMKAB BEKASI
UJU