Semangat Baru Bekasi
SELASA, 16 APRIL 2019
HARGA Rp3.000
Kasus Malang Bisa Terulang KPK Terus Telusuri Gratifikasi DPRD Kabupaten Bekasi BANDUNG – Ingat kasus suap dan korupsi di Kota Malang yang kembali geger awal bulan April ini. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu tersangka eks Sekda Cipto Wiyono dari hasil pengembangan penyidik dan persidangan dalam kasus suap APBD Tahun 2015.
Usut punya usut, lembaga yang dipimpin Agus Raharjo terus membidik tersangka baru. Setelah Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan empat anak buahnya jadi tersangka suap perizinan Meikarta, kini lembaga antirasuah itu mulai membidik kasus lain yang berpo-
tensi menyeret legislatif. Lantas apa kasus yang kini didalami KPK selain suap izin mega proyek milik Lippo Group itu? Informasi yang dihimpun Cikarang Ekspres, ada dua kasus yang didalami KPK dalam pemanggilan 16 saksi di Pengadilan Tipikor Bandung Senin (1/4) lalu. Yakni, Ke Hal...2
Eka Tidak Mampu Jadi Bupati Perda ‘Miliknya’ Kok Dibiarkan Memble CIKARANG PUSAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Pelaksana tugas (Plt) Bupati, Eka Supria Atmaja, hingga saat ini tidak bisa mengambil sikap tegas mengenai maraknya Tempat Hiburan Malam (THM) yang masih beroperasi di wilayahnya. Hal itu diutarakan Ketua Umum Sniper Indonesia, Gunawan, menanggapi persoalan THM illegal yang kian marak di Kabupaten Bekasi. “Selaku pimpinan tertinggi di Pemkab Bekasi seharusnya mengambil sikap tegas terhadap THM ilegal. Bukan berdalih masih menunggu
istimewa
laporan dari bawahannya mengenai persoalan THM,” ketus dia, kemarin. Sementara Eka Supria Atmaja, saat dikonfirmasi mengungkapkan persoalan THM itu mengaku masih prlu dibahas tim.
“Dan nanti tim melaporkan kepada saya. Baru tadi kita panggil semua, ada Bagian Hukum ada dari Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Kesbangpol,” kata Eka, usai menerima audensi Forum Ukhuwah Islamiyah Ke Hal...2
ADVERTORIAL
Bappeda Minta OPD Aktif Isi Data LKPj Sebagai Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi 2018 yang Tepat Waktu CIKARANG UTARA - Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta aktif dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan. Sehingga penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal itu diungkapkan Sekretaris Bappeda Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti dalam rapat pembahasan penyusunan LKPj Bupati Bekasi di Hotel Holiday Inn, Jababeka, pada Senin (18/3) lalu. Menurut dia, penyusunan LKPj Kepala Daerah ini merupakan salah satu kewajiban konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan APBD tahun 2018. LKPj merupakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang memuat tentang pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018. Dalam rangka penyusunan LKPj ini, maka laporan pelaksanaan program/kegiatan dilampirkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Selain LKPj Kepala Daerah, yang harus disusun dan disampaikan ke DPRD paling lambat tiga bulan setelah pelaksanaan APBD yaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. “Jadi ini hal-hal rutin setiap tahun yang kita laksanakan dalam proses pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bekasi. Perlu kami garis bawahi, karena
dalam waktu yang bersamaan akan menyiapkan LKPj, LPPD dan LKPD. Tentu ini akan membutuhkan waktu dan perhatian kita semua untuk bersama-sama menyelesaikannya,” jelas Iis. Ia melanjutkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi pada tahun 2018, mengacu pada dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi 2017-2022. “Untuk itu diperlukan pengisian form evaluasi hasil terhadap RKPD Kabupaten Bekasi tahun 2018 dari perangkat daerah. Untuk sebagai bahan penyusunan LKPj Kabupaten Bekasi 2018,” urainya. Untuk itu, Iis menegaskan bahwa seluruh OPD bisa melaksanakan beberapa hal. Yakni mengisi form evaluasi hasil terhadap RKPD Kabupaten Bekasi 2018 dengan serius dan baik. “Sehingga dapat dihasilkan bahan penyusunan LKPj Bupati Bekasi tahun 2018 yang final dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. Kemudian, jadikan penyelarasan dalam tahapan penyusunan LKPj Bupati sebagai bahan evaluasi. Khususnya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai tupoksinya dalam upaya meningkatkan hasil pembangunan daerah Kabupaten Bekasi. “Dan yang terakhir, pengisian form evaluasi hasil terhadap RKPD Kabupaten Bekasi tahun 2018 ini wajib diselesaikan. Yang diakhiri dengan penyerahan data isian form evaluasi hasil terhadap RKPD Kabupaten Bekasi 2018 yang final dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Iis. Hasil terhadap RKPD Kabupaten Bekasi 2018 sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati Bekasi 2018. Diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar sesuai tujuan yang diharapkan. (adv/fan/hyt)
FOTO-FOTO: HUMAS PEMKAB BEKASI
SAMBUTAN: Sekda Kabupaten Bekasi, Uju, saat memberikan sambutan dalam penyusuan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2018 di Hotel Holiday Inn Cikarang Selatan,
IIS SANDRA YANTI