Cikarang Ekspres, 15 Oktober 2019

Semangat Baru Bekasi

SELASA, 15 OKTOBER 2019

HARGA Rp3.000

BPK Temukan Ratusan Juta Kelebihan Anggaran LAMI Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Kerugian Negara Jaminan Kesehatan CIKARANG PUSAT - Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat, tahun anggaran 2018 ditemukan adanya kelebihan pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Te m u a n B P K s e b e s a r Rp165 Juta lebih yang harus dikembalikan ke kas daerah

atau Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dari data yang ada, Dinas Kesehatan (Dinkes) dinilai keliru membandingkan data daftar peserta PBI jaminan kesehatan. Di mana, berdasarkan data penetapan peserta PBI dengan daftar masyarakat yang telah mencabut berkas kependudukan untuk pindah tempat ting-

gal keluar dari Kabupaten Bekasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tahun 2016 - 2018 Koordinator Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Suganda mendesak penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksa (LHP) keuangan Pemkab Bekasi Tahun Ang-

garan 2018 terkait temuan BPK RI soal kelebihan pembayaran PBI jaminan kesehatan.

“Adanya dugaan kelebihan pembayaran PBI Jamkes kepada peserta yang telah pindah tempat tinggal keluar dari Kabupaten Bekasi sebesar kurang lebih Rp165.071.000, pada Tahun 2018 hasil Audit BPK,” kata dia, kemarin.

Menurut, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor: 34C/ LHP/XVIII.BDG/05/2019, tanggal 24 Mei 2019 diungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Kesehatan telah melakukan pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan sebesar

Rp128.968.682.000.

Pemeriksaan lebih lanjut terkait data kepesertaan PBI BPJS, dilakukan dengan membandingkan antara daftar peserta PBI Jaminan Kesehatan, berdasarkan data penetapan peserta PBI dengan daftar masyarakat yang telah mencabut berkas kependudukan untuk pindah tempat tinggal keluar

dari Kabupaten Bekasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 - 2018. “Pemeriksaan menunjukkan hasil bahwa terdapat kelebihan pembayaran PBI Jaminan Kesehatan kepada peserta yang telah pindah tempat tinggal keluar dari Kabupaten Bekasi sebesar kurang lebih Rp165 juta,” papar Suganda.

Ke Hal...2

ADIKARYA PARLEMEN JABAR

OLAHRAGA

Serap Aspirasi Warga Tiap Akhir Pekan

Puluhan Tim Akan Adu Kebolehan Turnamen 234 CIKARAG UTARA - 234 Solidarity Community (SC) dalam waktu dekat akan menggelar turnamen sepakbola bernama Open Tournament Cup 234 SC Kapubaten Bekasi. Pembahasan mengenai turnamen itu digelar di Cikarang Utara, Minggu (13/10).

Ketua 234 SC Regional Wilayah (Regwil) Kabupaten Bekasi, Rizky Febriant, menjelaskan ada 32 tim yang akan bertanding dan semuanya tak hanya berasal dari Bekasi, tetapi ada juga yang dari Karawang, Kota Bekasi, Jakarta, dan lainnya.

Ke Hal...2

Faizal Hafan Farid

CIKARANG TIMUR - Setelah resmi bekerja sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi Jawa Barat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Faizal Hafan Farid memastikan akan tetap meluangkan waktunya untuk dapat mendengar keluh kesah masyarakat.

Hal ini dilakukan agar bisa menyerap aspirasi khususnya untuk warga Kabupaten Bekasi yang mana merupakan daerah pemilihan (dapil) dalan mengantarkannya duduk sebagai wakil rakyat di Gedung Sate.

Tak tanggung-tanggung, pria asal Cikarang ini telah menentukan waktu pada Jumat sampai Minggu untuk duduk bersama masyarakat

mendengarkan aspirasi yang nanti akan dibawanya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saya menetapkan waktu untuk serap aspirasi di hari Jumat sampai dengan Minggu. Saya ada di dapil untuk melakukan kunjungan dan silaturahim serta mendengarkan aspirasi masyarakat,” tegas Faizal.

Selain itu, sambung dia, jika ada masyarakat yang belum dijumpai, ia pun mempersilahkan mereka untuk menyampaikan unek-unek melakui media sosial yang dikelola sendiri. “Aspirasi juga bisa via media sosial yaitu facebook dan instagram,”tuturnya.

Di Kabupaten Bekasi, berdasarkan temuan yang ia terima ketika

berkeliling atau blusukan terungkapada empat yang harus diprioritaskan.

Yakni sektor pendidikan, kesehatan, sosial dan infrastrukur.

“Prioritas terkait pelayanan dasar masyarakat. Seperti SMA ini kan dikelola provinsi.

Kami mengupayakan pengawasan mutu dan infrastruktur pendidikan,” tegas dia.

Selain itu infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang menjadi kewenangan provinsi. Hafan memastikan akan mengawal pemeliharaan agar laik d ig u na k a n . “ Ki t a a k a n kawal yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan kewenangan provinsi maupun pemda kabupaten Bekasi,” imbuh Faizal. (dim/hyt)

ADVERTORIAL

Distribusi Air Besih Terus Dilakukan Upaya Pemkab Bekasi Atasi Kekeringan di 7 Kecamatan dan 17 Desa

CIKARANG PUSAT - Merujuk data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, sebanyak 7 kecamatan dan 17 desa serta tersebar di 61 titik, pendistribusian air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan.

Distribusi air bersih diberikan kepada 7.905 kepala keluarga (KK), yang disalurkan BPBD Kabupaten Bekasi, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi, polsek-polsek, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi serta Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan

perusahaan swasta lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bekasi Uju menginstruksikan, pendistribusian air minum ‎kepada warga terdampak kekeringan, akan terus diberikan selama mereka masih membutuhkan air.

“Pendistribusian air bersih kepada masyarakat, tetap dilakukan selama masyarakat masih membutuhkan. Tidak ada penghentian penyaluran air bersih, kecuali masyarakat sudah tak membutuhkan air lagi, atau sudah memasuki musim hujan,” ujar dia, Senin (14/10).

Uju juga telah menginstruksikan kepada BPBD Kabupaten Bekasi

dan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi serta PMI Kabupaten Bekasi untuk memastikan warga tetap mendapatkan air bersih. “Kami telah menugaskan kepada BPBD, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, bahkan PMI serta pihak swasta ikut mendistribusikan air bersih kepada warga,” tuturnya.

Uju menambahkan, musim kemarau kali ini meluas dan hampir merata di 23 kecamatan. “Kondisi alam seperti ini, jangankan di Kabupaten Bekasi, di daerah lain saja kekeringannya sudah meluas,” tuturnya.

Pemkab Bekasi, dalam waktu dekat akan menyelenggarakan

Salat Istisqa, agar diberi hujan oleh Yang Maha Kuasa.

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) III Bekasi, Suhup, menambahkan, pihaknya telah mencarikan solusi bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.

“Program jangka pendek, kami telah melakukan pengiriman air kepada masyarakat terdampak kekeringan, jangan sampai masyarakat kekurangan air bersih.

Kemudian, jangka menengah akan ada penyambungan pipa PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi kepada masyarakat. Jangka panjangnya, kami akan bangun waduk di sekitar masyarakat

yang selalu terdampak kekeringan, akan kami bangun embung air (waduk buatan sebagai penampung air hujan)‎,” sambung Suhup.

Dia mengatakan, beberapa wilayah yang kerap terdampak kekeringan, kondisi alamnya memang tandus dengan tanah berbatu sehingga pengeboran air tanah pada kedalaman 60 meter belum menempatkan mata air dan tanah dilapisi bebatuan keras.

“Kontur tanahnya memang harus kami periksa betul karena hingga ke dalaman 60 meter belum mendapatkan air,” imbuhnya. (adv/hyt)

DISTRIBUSI AIR BERSIH

BPBD Kabupaten Bekasi ACT sebanyak PDAM Tirta Bhagasasi Polsek Cibarusah Dinas Sosial Bekasi

TOTAL

285.000 liter 88.000 liter 38.000 liter 12.000 liter 5.000 liter

428.000 liter

7 DAERAH TERDAMPAK KEKERINGAN Cibarusah Serangbaru

Cikarang Timur Cikarang Pusat Muaragembong Bojongmangu Cikarang Utara

AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja membagikan air bersih dari PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi kepada warga di Kecamatan Cibarusah, Jumat (12/7).

SAMBUNGAN

SELASA, 15 OKTOBER 2019

2

Lima Daerah Berpotensi Jadi Alun-alun Bekasi CIKARANG PUSAT - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk membangun alun-alun, mulai dirintis tahun ini.

Kepala Sub Bidang Tara Ruabg dan Lingkungan Hidup Bappeda Bekasi Evi Mutia mengatakan saat ini baru dimulai dengan fasibility

study atau studi kelayakan.

“Ya, sedang dilakukan studi kelayakan untuk menentukan dimana lokasi untuk pembangunan alun-alun tersebut,” ujar dia.

Adapun satu hal penting untuk menentukan lokasi alun-alun, sambung Evi, sesuai ketentuan adalah

di pusat kota Kabupaten Bekasi. Di antaranya, lima wilayah di Cikarang, masing-masing Cikarang Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Cikarang Timur dan Cikarang Pusat.

Selain itu, tentunya infrastruktur jalan ke titik lokasi alun-alun dimaksud

sudah tersedia dan terhubung dengan wilayah kecamatan lainnya.

Kebutuhan lahan untuk alun-alun tersebut, diperkirakan sekitar dua hektar.

“Namun memang cukup sulit mencari lahan sekitar dua hektar di tengah kota saat ini lantaran pemakaian

lahan untuk kepentingan swasta selama ini cukup besar,” tegas dia.

Alun-alun yang akan dibangun itu, selain Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang luas, juga ada bangunan pemerintahan di sekitarnya.

Seyogyanya yang namanya alun-alun memang ada

kantor bupati atau walikota dan mesjid agung seperti yang ada di beberapa daerah di Indonesia.

Akan tetapi karena kantor bupati sudah ada terlebih dahulu, bangunan pemerintahan yang nanti akan dibangun di sekitar alun-alun, bisa untuk

kepentingan lain, semisal gedung perpustakaan.

Terkait dana untuk pembangunan alun-alun, Evi menambahkan, untuk pembebasan lahannya oleh Pemkab Bekasi. “Nah pembangunan fisiknya melalui APBD Provinsi Jawa Barat,” tukas dia. (jio/hyt)

Sedangkan untuk siswa yang ikut partisipasi dalam waktu jam belajar,

Suhup mengatakan SMK itu kewenangan Provinsi, pasti pihak Polres udah

koordinasi dengan pihak Provinsi untuk persoalan ini.

“Kan SMK sekarang udah kewenangannya provinsi, mungkin pak Kapolres udah

mengirimkan surat dan berdiskusi dengan pihak provinsi,” tandasnya. (har)

Turnamen Mobile Legend SMK Sederajat CIKARANG UTARA - Kapolres Metro Bekasi, Kombespol Candra Sukma Kumara ajak SiswaSiswi SMK Sederajat seKabupaten Bekasi Deklarasi Tolak Demo ke Jakarta dan Deklarasi Tertib Lalu Lintas, di Lapangan Promoter Polrestro Bekasi, Senin (14/10).

Diketahui, kegiatan Polres Metro Bekasi itu merupakan dalam rangka peringati hari Sumpah Pemuda tersebut juga menyajikan Tournament Mobile Legends (ML) untuk 250 peserta yang akan berlangsung selama 14 hari kedepan (14 sampai 28 Oktober).

“Ajakan deklarasi dan lomba (Tournament) untuk pelajar SMA/SMK dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda dan sekaligus mengajak pelajar Kabupaten Bekasi untuk tidak berdemo ke Jakarta, sehingga mereka akan mendapat kesibukan dengan rangkaian acara yang tersaji di Polres Metro Bekasi. Jadi,Kita cegah dan antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Candra, kemarin.

Terang dia, pertandingan Mobile Legend diadakannya, lantaran

menurut dia melihat dari minat pelajar atau peserta hingga mencapai 250 peserta (team). “Mobile Legends ini bagi mereka sangat familier, sehingga kita pilih itu. Dan agar mereka berkumpul bersama dan sekaligus menyatukan mereka untuk saling bersatu,” terang dia.

Lomba atau tournament ini, lanjut Candra, karena anak-anak ini 90 persen menginginkan (hoby), sehingga nantinya pemenang lomba peringkat 1,2 dan 3 akan diikutkan ke tingkat Nasional. “Kita akan diikutkan pemenang ke tingkat Nasional,” pungkasnya.

Sementara itu Asda II Kabupaten Bekasi, Suhup menuturkan Pemkab Mendukung penuh kegiatan yang digelar Polres tersebut, menurut dia dengan kegiatan tersebut tidak ada lagi siswa SMK sederajat yang ikut demo di Jakarta.

“Kita berharap tidak ada lagi siswa yang ikut demo lagi ke jakarta apalagi tidak ada tujuannya, serta dengan deklarasi siswa diharapkan tertib lalu lintas baik motornya, helmnya dan lainnya,” tandasnya.

Himapindo Maknai Keterpurukan Ekonomi sebagai Tantangan CIKARANG PUSAT - Sejak 3 dekade, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren penurunan yang sistemik dan berjangka panjang. Tentunya sangat mengkhawatirkan bagi proses kemajuan suatu bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia. Hal ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor indikator ekonomi.

Ketua Umum DPP Himapindo, Budiyanto mengatakan jika Korupsi menjadi salah satu faktor penghambat yang paling signifikan, kepastian hukum usaha yang masih tidak terprediksi dan birokrasi yang masih mempersulit kegiatan usaha khususnya dalam proses perizinan

dan masih banyak lagi yang lainnya.

“Banyak investor yang hengkang ke luar negeri dan beberapa investor baru yang semestinya menanamkan modalnya ke Indonesia tapi akhirnya lebih memilih ke Vietnam, Laos dan Malaysia,” jelas Budiyanto.

Fenomena ini harus direspon positive sebagai sebuah tantangan bagi masyarakat intelektual Indonesia, khususnya Mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan estapet kemajuan Indonesia kedepan untuk mempersiapkan dirinya sebagai Pelaku Ekonomi di negeri sendiri.

“Jumlah pengusaha merupakan salah satu indika-

tor internal bagi kemajuan ekonomi Indonesia, dimana suatu negara akan maju fondasi ekonominya kalau jumlah pengusahanya lebih dari 7%, sementara Indonesia masih berada dilevel 3,1 %,” paparnya.

Dalam kondisi itu, Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (Himapindo) lahir dan hadir untuk mengambil langkah strategis mengisi ruang kosong yang harus segera diisi untuk menambah kekuatan ekonomi baru yang lebih mandiri, tidak tergantung investor asing, ekonomi yang berdaulat dan mampu mensejahterakan masyarakat dan bangsa Indonesia dan hanya dilevel Maha-

siswa yang mampu melakukan percepatan proses pertumbuhan tersebut.

Silatnas Himapindo dilaksanakan dari tanggal 11-14 Oktober 2019 di Kampus Universitas Pelita Bangsa dan setiap sesinya selalu dihadir i r ibuan maha siswa Pelita Bangsa dan juga dihadiri 104 mahasiswa perwakilan Pengurus Himapindo lebih dari 60 Kampus yang berasal dari 16 Provinsi yaitu dari Aceh, Banten, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Dengan menghadirkan berbagai narasumber mulai dari para penentu kebijakan di DPR RI, DPRD provinsi, Kementerian, Peneliti Indef, Merial Institut, Akademisi, Mantan Menteri, Politisi Nasional dan juga para aktivis yang telah malang melintang baik dalam dunia politik maupun dunia usaha.

Berikut Narasumber yang hadir di acara Seminar Kewirausahaan dan Silatnas Himapindo 1 diantaranya Prof. Rokhmin Dahuri, Faizal Hafan Faridz, H. Ruhiyat Nugraha, Mukhlis Pane, Abra El Latalattop, Hanif Muhammad, Mardani Ali

Sera, Deny Giovano, Akhmad Syaikhu, Dede Macan Yusuf, Arif Satria, Helmy, Jonny Madrizal, Helmy Fajar, Dr. Eva Anggraini, Prof.

Indra Cahya Uno, Dr. Ririn dan juga Politisi Muda Calon Pemimpin Indonesia kedepan Agus Harimurty Yudhoyono.

Dan pada kesempatan mengisi seminar beberapa pembicara diminta menjadi Dewan Pembina Himapindo dan mereka menyatakan kesediaannya adalah Prof.

Rokhmin Dahuri, Agus Harimurty Yudhoyono, Akhmad Syaikhu, Prof. Indra Cahya Uno, Hanif Muhammad, Abra El Latalattop, H. Ruhiyat Nugraha dan H. Faizal Hafan Faridz.

Dengan Seminar Nasional Kewirausahaan dan Silaturahmi Nasional Pertama, Himapindo berkeyakinan bahwa dengan membangun kebersamaan kolektif sistemik untuk “Menjadi Pengusaha sebelum Sarjana” akan memberikan daya dukung bekal persiapan lebih terstruktur untuk menuju Indonesia Emas 2045, satu abad Indonesia Merdeka yang lebih sejahtera.

Yakin, Mahasiswa Indonesia hari ini di 2019, adalah pengusaha dan penguasa dan juga sebagai Pemimpin Indonesia dimasa Indonesia sebagai n e g a r a a d i d a ya s e ca r a ekonomi dan teknologi di dunia Internasional. (Uzi)

Eka Pelit Anggaran Cegah Radikalisme CIKARANG PUSAT - Salah satu penyebab seringnya aksi penangkapan oleh Densus 88 terhadap terduga teroris di kabupaten Bekasi dinilai Karena minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap program deradikalisasi.

Hal tersebut diungkapkan Ketua PCNU Kabupaten Bekasi, Bagus Lukito. Bagus yang ditemui dikegiatan LPTQ hotel Grend Cikarang kemarin, mengungkapkan jika sampai saat ini tidak ada perhatian sama sekali dari Pemda soal gerakan radikal tersebut.

“Saya pernah memberikan masukan Soal itu tetapi sampai saat ini tidak ada sama sekali, jangankan itu persoalan narkotika saja tidak dianggarkan,” jelas Bagus.

Perhatian pemerintah daerah terhadap pencegahan gerakan radikal seperti tidak adanya anggaran untuk program tersebut.

“Adapun pemerintah daerah berkoordinasi dengan kami, NU, Muhammadiyah sifatnya ala

kadarnya jadi ya tidak maksimal,” ujarnya.

Kondisi seperti itu sangat disayangkan oleh PCNU Kabupaten Bekasi. Seharusnya, pemerintah daerah tidak mengandalkam anggaran dari pemerintah pusat saja.

Me ng i ngat, Kabu p at e n B e ka s i merupakan Wilayah yang kaya akan kawasan industri. Dengan begitu, faktor keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Di sini banyak investor kawasan industri, jika mereka merasa tak nyaman ya investasi juga terancam.

Mereka bisa tak mau menanamkan modalnya di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Kedepan diharapkan ada evaluasi dari pemerintah daerah untuk meminimalisir gerakan radikal.

Jangan sampah, adanya penangkapan terduga teroris selalu terjadi di kabupaten Bekasi. “Ya jangan sampai terus seperti itu, penangkapan terduga teroris selalu ada di Kabupaten Bekasi,” tandasnya. (Uzi)

Puluhan Tim .. dari halaman 1 “Olahraga yang berkembang di Bekasi itu bola.

Sekarang jarang momen turnamen gede. Makanya kita dari 234 SC berpikir ayo kita naikin lagi yang sudah memudar. Kita bikin kompetisi bola,” katanya kepada awak media.

Dari 32 tim yang ada akan dibagi menjadi 8 grup. Tiap grup dihuni 4 tim. Pembukaan akan berlangsung pada 26 Oktober 2019.

Kompetisi ini diperkirakan memakan waktu 4 bulan.

Mulai pembukaan sampai babak final.

“Antusiasnya sangat tinggi sekali. Dalam 3 hari kita

BPK Temukan .. blast di media sosial udah ada 20 tim yang mendaftar.

Yang mendaftar ada dari tingkat senior sampai SD. Ada yang mengusulkan agar kita bikin festival antar-SSB juga,” katanya.

Lanjut Rizky, kompetisi ini juga untuk menggelorakan kembali euforia sepak bola di Kabupaten Bekasi, dan

agar persepakbolaan di kabupaten dengan wilayah industri yang luas ini semakin maju.

“Ini juga sebagai upaya untuk mencari bakat bibitbibit pemain bola untuk Kabupaten Bekasi, juga bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda,” demikian Rizky. (dim)

dari halaman 1 Dikatakan Suganda, BPK menyebutkan dari hasil wawancara dengan PPTK Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi PBI dinyatakan, bahwa Dinkes Kabupaten Bekasi dan BPJS Cabang Cikarang telah melakukan

rekonsiliasi data setiap bulan.

Namun, ada yang belum melaksanakan rekonsiliasi data terkait peserta yang pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten B ekasi. Padahal, seharusnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dapat melakukan

rekonsiliasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. “Dengan kondisi itu, kami mendesak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kelebihan anggaran yang mencapai ratusan juta,” pungkasnya. (jio)

SELASA, 15 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

3

Penarikan Ranitidin Berlangsung 80 Hari JAKARTA- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengumumkan penarikan obat penurun asam lambung ranitidin yang mengandung N-nitrosodimethylamine (NDMA). Sebelumnya hanya jenis injeksi dan sirup, kali ini termasuk obat jenis tablet.

Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan, lembaganya

menerbitkan penjelasan terkait jenis produk ranitidin yang terdeteksi mengandung cemaran NDMA di atas ambang batas pada Jumat (4/10).

Hal itu berdasar hasil pengujian yang dilakukan BPOM. BPOM memerintahkan agar industri farmasi pemegang izin edar produk yang terdeteksi mengandung cemaran NDMA yang

melebihi batas ambang menghentikan produksi dan distribusi. Selain itu, dilakukan penarikan kembali seluruh bets (batch) produk yang terdeteksi mengandung cemaran yang jika digunakan dalam waktu lama bisa mengakibatkan kanker tersebut.

Berdasar kajian terhadap hasil pengujian BPOM sam-

pai Rabu (9/10), lembaga itu memerintah seluruh industri farmasi pemegang izin edar produk ranitidin untuk menghentikan sementara produksi. Seluruh distribusi dan peredarannya pun harus dihentikan. ”Beberapa industri farmasi telah melakukan pengujian secara mandiri terhadap cemaran NDMA dan menarik

secara sukarela produk ranitidin dengan kandungan cemaran,” jelasnya.

Penarikan dilakukan selama 80 hari ke depan.

Setelah itu akan ada sanksi jika masih memproduksi atau mendistribusikan obat tersebut. Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam dr Prasetyo Widhi Buwono SpPD me-

nyatakan, penyakit tukak lambung tidak harus diobati dengan jenis obat ranitidin.

Ada beberapa jenis obat yang disesuaikan dengan gejalanya. ”Masyarakat yang sedang menggunakan obat ranitidin bisa berkonsultasi dengan dokter,” tuturnya.

S e m e nt a ra i tu , Ke tu a Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Nurul Falah

Eddy mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan seluruh apoteker di Indonesia. Apoteker yang berada di wilayah produksi sudah diminta menghentikan produksi dengan ranitidin. Sedangkan apoteker di ranah pelayanan juga diinformasikan untuk tidak memberikan obat itu. (bbs/mhs)

akan menerimanya dengan senang hati,” tutur suami Cut Meyriska, Roger.

Sebelumnya Chika sempat diisukan tengah berbadan dua saat menikmati bulan madu dengan Roger di Singapura.

Dugaan tersebut berkembang lantaran sahabatnya, Marcella Simon menyebutnya kerap merasakan mual. Lewat Insta Story-nya pada September 2019, dia meminta Chika untuk melaksanakan pemeriksaan kehamilan.

“Soooo happy melihat

ini. Sudah enakan @cutratumeyriska? kalau masih mual, buru-buru ke RS cek!

You have to know before your flight back (kamu harus tahu beneran hamil atau tidak sebelum penerbangan pulang), loh. Kok gue yang deg-degan,” tulis Marcella Simon.

Unggahan aktris 30 tahun itu kemudian ditanggapi Cut Meyriska dengan mengamininya. Lewat Insta Story, Chika menuliskan, “Bismillah.” (*)

dengan dana bantuan dari DKI Jakarta sebesar Rp16 miliar. “Ini salah satu pen-

anganan banjir di daerah perbatasan dekat DKI Jakarta,” ungkapnya.

Sementar itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber

Daya Air Kota Bekasi, Arief Maulana mengatakan selain saluran di bawah jalan tol, pemerintah tengah membangun dua polder air di

Bantargebang dan Bekasi Barat. “Fungsinya sebagai pengganti rumah air yang hilang akibat pembangunan,” kata Arief. (dhy/bbs/mhs)

“Setidaknya perlu dua atau tiga tahun untuk memastikan semua peraturan pendukung tersebut ada, padahal KPK harus terus bekerja tanpa menunggu kekosongan hukum,” terang Erwin.

Oleh karenanya, Erwin menuturkan kewenangan menerbitkan Perrpu merupakan kewenangan absolut Presiden sebagai bagian mengukuhkan sistem presidensil. Satu hal yang penting untuk diperhatikan, bahwa Indonesia menganut sistem presidensil, bukan parlementer, sehingga posisi konstitusional Presiden sangat kuat.

“Kebijakan Presiden dalam menerbitkan Perrpu KPK untuk menyelamatkan

asa pemberantasan korupsi tidak boleh diintervensi dan ditekan oleh parlemen,” pungkasnya.

KPK Pun Masih Berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan agar Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Sebab pada Kamis (17/10), jika Presiden belum juga menerbitkan Perppu, maka secara otomatis UU KPK hasil revisi berlaku.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, kinerja KPK akan melemah seiring berlakunya UU KPK hasil revisi. Dia pun sangat berharap Jokowi dapat mener-

bitkan Perrpu KPK. “Kami berharap Presiden akan mengeluarkan Perppu, kami sangat berharap itu.

Yang kedua, kalaupun seandainya tidak dikeluarkan, kami akan menjalankan undang-undang yang ada dengan segala keterbatasannya,” kata Laode di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Keterbatasan itu, kata Laode, karena dalam UU KPK hasil revisi terdapat pembentukan Dewan Pengawas untuk mengatur kinerja KPK dalam segi penyadapan, penggeledahan, hingga penyidikan suatu kasus. Keberadaan Dewan Pengawas dengan kewenangannya seperti ini diyakini dapat

membatasi kinerja KPK. Kendati demikian, hingga kini belum juga dibentuk Dewan Pengawas. Sehingga menurut Laode, belum adanya peraturan peralihan yang jelas ini bakal mengganggu kinerja KPK. “Apakah mungkin undangundang yang baru itu bisa terlaksana sebelum ada dibentuk Dewan Pengawas juga misalnya. Jadi, ini aturan peralihan UU KPK yang baru tidak jelas,” sesal Syarif.

Untuk diketahui, sejumlah akademisi hingga elemen mahasiswa dan masyarakat telah menuntut agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Namun, hingga kini desakan penerbitan Perppu itu belum juga dipenuhi oleh Jokowi. (bbs/mhs)

Lady Liberty Hongkong Huni Lion Rock PEREMPUAN itu memakai helm, goggle alias kacamata pengaman, dan masker gas. Itu jelas upaya untuk mengamankan diri dari gas air mata. Tangan kanannya memegang payung dan tangan kirinya menggenggam tongkat dengan bendera di bagian atas.

Minggu pagi (13/10) sosok

setinggi 4 meter tersebut berdiri tegak di puncak Lion Rock.

“Perempuan” itu punya nama. Lady Liberty. Lengkapnya, Lady Liberty Hongkong. Patung yang namanya terinspirasi dari Lady Liberty di Amerika Serikat (AS) itu menjadi simbol perjuangan dan perlaw “Bebaskan

Hongkong. Revolusi pada era kami,” bunyi tulisan yang tertera pada bendera patung tersebut.

Slogan itu terlontar dari mulut para demonstran hampir setiap hari. Kini slogan tersebut abadi diusung Lady Liberty Hongkong.

Dari Lion Rock, patung itu menghadap hutan kota dan

Wali Kota .... dari halaman 4 Pepen menilai pentingnya memperbarui data penduduk.

Enggak Tergesa-gesa ....

Penduduk pendatang diwajibkan melapor 1x24 jam.

“Makanya 1x24 jam tamu itu atau updating data ber-

dasarkan RT dan RW itu juga penting, minimal sebulan sekali updating data,” ucapnya. (bbs/mhs)

kadang mau bongkar bangunan di atas lahan negara saja kita diperkarakan, di sana itu yang namanya kalau komunis

itu tanah milik Negara, mau pakai zona 1, zona 2, zona 3 itu paling dikasih uang kerahiman lah,” tuturnya. (dhy/mhs)

Pepen Puji .... dari halaman 4 solutif dalam sebuah proses kemacetan. Kita kadang-

Penunggu Pos .... dari halaman 4 “Yang jelas meninggal di Rumah Sakit Polri,” ujar Supriyanto.

Polisi pun langsung bergerak dan menangkap pelaku di Pos Taman Blok B, Jatiwaringin Asri, Pondok

gedung-gedung pencakar langit yang terhampar di bawahnya. Sejak dulu Lion Rock adalah lambang gerakan prodemokrasi Hongkong. Di salah satu puncak bukit itulah biasanya banner-banner berukuran raksasa terpampang.anan rakyat Hongkong. (bbs/ mhs)

Gede, Kota Bekasi, Minggu (13/10) sore. Polisi belum mengetahui motif pelaku dan hubungan pelaku dengan korban.

“Masih diam aja dia, belum ini (diketahui motif ).

Tadi mau dimintai keterangan, belum itu (bicara),

diem aja dia,” ujar ya.

S e m e nt a ra i t u , p o l i s i ma s i h m e nye l i d i k i k a sus ini. Polisi juga masih memeriksa kejiwaan pelaku. “Ya tunggu kete ra n g a n r u m a h s a k i t ,” ujar Supr iyanto. (dhy/ bbs/mhs)

Er win pun menyebut, penerbitan Perppu KPK merupakan jalan keluar untuk menjawab kebuntuan konstitusional salah satu anggota KPK terpilih, Nurul Gufron. Sebab kini usia Gufron masih 45 tahun, sedangkan syarat pimpinan KPK menurut UU KPK hasil revisi harus berusia 50 tahun.

“Bahwa proses revisi UU KPK yang terburu-buru mengakibatkan tercederainya hak konstitusional calon anggota KPK terpilih Nurul Gufron, karena yang bersangkutan dipilih berdasarkan syarat UU KPK yang lama,” ucap Erwin.

“Oleh karena itu, untuk menyelamatkan hak konstitusional Nurul Gufron yang tercederai, Presiden

harus mengeluarkan Perrpu sebagai jalan konstitusional dalam waktu yang singkat,” sambungnya.

Selain itu, penerbitan Perrpu KPK lebih memberikan kepastian hukum terhadap KPK secara kelembagaan.

Dalam UU KPK hasil revisi, tidak ditemukan adanya mekanisme transisi pemberlakukan peraturan tersebut. UU KPK yang baru harus langsung dijalankan jika disahkan Presiden.

Namun, Erwin menyebut terlalu banyak implikasi yuridis yang harus direspon oleh Presiden dan KPK untuk mengefektikan undangundang hasil revisi tersebut.

Hal itu tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu pendek.

dari halaman 4 Chika mengaku tidak ingin terburu-buru untuk memiliki anak. Karena ia yakin,Tuhan pasti akan memberikan hadiah terindah untuk mereka berdua saat waktunya sudah tepat.

“Allah pasti akan memberikan (anak) di waktu yang pas, di tempat yang pas. Jadi kita enggak mau terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru gitu. Jadi semua natural dan alami

aja, kan juga baru nikah,” jelas Chika.

Meski tidak ingin terburuburu, pasangan yang telah menikah pada 17 Agustus 2019 itu tidak berniat menunda punya anak.

Mereka tentu akan senang apabila Allah SWT sudah menggariskan kehadiran buah hati untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangga.

“Kita enggak menundanunda ya, anak itu kan rezeki dari Allah. Allah kasihnya berapapun kami pasti

Banjir Masih .... dari halaman 4

Tarik-Ulur .... dari halaman 4 diprediksi bisa lumpuh.

Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menilai, dalam hitungan hari, KPK akan lumpuh karena sejumlah kewenangannya dalam UU KPK hasil revisi secara otomatis pada Kamis (17/10) mendatang akan berlaku. Namun, Er win pun menegaskan Presiden Jokowi harus menerbitkan Perppu KPK. “Karena yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam menyelamatkan asa pemberantasan korupsi saat ini adalah Presiden menerbitkan Perppu KPK,” kata Erwin dalam keterangannya, Senin (14/10).

Harian Umum

SELASA, 15 OKTOBER 2019

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

HARGA Rp3.000

4

Wali Kota Jengkel Kota Bekasi Dicap “Sarang Teroris” KOTA BEKASI- Penangkapan sejumlah terduga teroris di wilayah Bekasi membuat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi merasa prihatin. Dia merasa miris sebab kotanya dicap sebagai ‘sarang teroris’, padahal pen-

TITIK LANGGANAN TERENDAM: l Kecamatan Rawalumbu l Bekasi Timur l Bekasi Selatan l Bantargebang l Jatiasih l Medan Satria l Bekasi Barat l Jalan Ahmad Yani l Jalan Siliwangi l Jalan Sudirman l Jalan Agus Salim.

angkapan teroris tak hanya di Kota Bekasi, tetapi juga Kabupaten Bekasi.

“Sama dengan--umpamanya sekarang teroris ada di Bekasi--saya kadangkadang miris, ini Bekasinya yang mana?. Temen-temen

harus memberitakan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, Tambun kabupaten Bekasi, jangan Bekasi aja,” kata Pepen di kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi (14/10).

“Bekasi itu kalau dicap (sarang teroris, red) ada dua (kota/kabupaten), tolong dilurusin itu, Bekasi bayangin (sarang teroris) kan miris,” sambung Pepen.

Meski begitu, Pepen mengakui ada beberapa terduga

teroris yang bertempat tinggal di Bekasi. Ia mengaku sulit mengidentifikasi keberadaan teroris di tengahtengah warga.

“Nah yang alamatnya di sini memang, di kota yang plural ini sulit untuk men-

gidentifikasi itu,” tuturnya.

Mengantisipasi h a l ini, n

Rahmat Effendi

Ke Hal... 3

Banjir Masih Menjadi Ancaman Gelontoran Anggaran Minimalisir Ketinggian Air KOTA BEKASI- Banjir menjadi bencanan tahunan yang selalu menghantui Kota Bekasi setiap kali musim hujan tiba. Tak kurang dari 49 titik menjadi wilayah langganan banjir.

Pemkot Bekasi pun bukannya diam saja. Sejumlah upaya terus dilakukan.

Hanya saja, pemerintah mengakui, tahun ini tidak akan bisa membereskannya total. Melainkan sekadar bisa meminimalkan ketinggian air saat banjir melanda.

“Berbagai upaya penanggulangan kami lakukan untuk membuat tinggi banjir di setiap titik semakin menurun dan cepat surut,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Air Kota Bekasi, Yudianto, Senin (14/10). “Pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir belum tuntas,” timpalnya.

Yudi menuturkan, membereskan persoalan ban-

jir di Kota Bekasi hal yang melakukan normalisasi mudah lantara perlu dana beberapa saluran hingga yang cukup besar untuk dibuatnya Polder Pengamembangun infrastruktur sinan. pengendali banjir di wilayah “Dibuat crossing jalan setempat, sebab sebagian tol dan Kalimalang juga besar titik banjir merupakan berpengaruh terhadap bekas sawah atau rawa yang banjir di Pengasinan,” telah beralih fungsi menjadi katanya. permukiman penduduk.

Dia menambahkan, “Infrastruktur lebih ban- saat ini pemerintah yak pembangunan polder t e n ga h b e r u p aya air dan normalisasi serta yang sama untuk peningkatan kapasitas sal- titik-titik banjir di uran,” kata dia. beberapa perumaNamun, sedikit demi se- han di wilayah dikit, upaya meminimalkan Kecamatan Ponketinggian air banjir pun, dok Gede pada ia klaim cukup membuah- tahun ini. kan hasil. Sebagi contoh, Di sana kata dia, banjir yang sering pemerintah terjadi di Perumahan Pon- daerah tendok Hijau Permai (PHP) gah memRawalumbu sekarang paling b a n g u n tinggi sekitar 70 sentimeter, crossing padahal sebelumnya men- j a l a n capai dua meter. Menurut tol n Yudianto, hal itu lantaran Ke Hal... 3 pemerintah daerah sudah

SEKILAS Pepen Puji Infrastruktur Kota-Kota di Tiongkok KOTA BEKASI- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Tiongkok. Pria yang akrab disapa Pepen ini mengaku belajar banyak hal untuk perbaikan Kota Bekasi dari kunjungan singkatnya itu.

“Banyak, China itu ekonominya luar biasa,” ucap Rahmat Effendi kepada wartawan di Kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kemarin (14/10).

Sebagaimana diketahui, Pepen berkunjung ke negeri dengan julukan Tirai Bambu, selama 3 hari per dan sampai tanggal 9-11 Oktober lalu. Pepen mengunjungi beberapa tempat di China, salah satunya Tiananmen Square di Beijing.

“Di situ orang menghormati pemimpinnya itu dari pagi, sampai 3-4 kilometer untuk melihat jasad Mao Zedong ‘kan dia ‘kan dikremasi, di-mumi. Kecintaan dia (warga China) terhadap pemimpinnya itu luar biasa,” kata Pepen.

Pepen juga sempat menyinggung kemacetan di China. Menurutnya, China membuat solusi mengatasi macet dengan membangun flyover hingga 5 tingkat Pepen juga terkesan dengan pembangunan infrastruktur di China yang menurutnya tidak berbelit-belit.

“Jembatan itu hampir ada 4-5 flyover, kenapa China membuat jembatan sampai seperti itu, artinya n Ke Hal... 3

Penunggu Pos Sekuriti Tiba-tiba Tusuk MZ KOTA BEKASI- Nasib sial dialami Muhammad Zukri (27). Ia harus eregang nyawa setelah dadanya dua kali ditusuk oleh Rosib Daelewa (69), yang diduga mengidap gangguan kejiwaan alias stres. Peristiwa penusukan terjadi di Jatiwaringin Asri Blok B RT 06 RW 13, Kelurahan

Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pada Minggu (13/10) siang.

“Pelaku diduga kurang sehat (stres),” kata Kanit Reskrim Polsek Pondok Gede AKP Supriyanto saat dihubungi wartawan, kemarin (14/10). “Berdasarkan keterangan saksi yang pertama kali melihat, korban terjatuh di TKP setelah

ditusuk oleh pelaku menggunakan pisau dapur dan pelaku kembali ke pos tempat tinggalnya,” timpalnya.

Pelaku disebutkan tinggal selama bertahun-tahun di pos sekuriti di perumahan tersebut. Korban meninggal dunia pada Minggu (13/10) sore setelah sempat dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. n Ke Hal... 3

TARIK-ULUR PERPPU KPK: KAMIS, UU KPK BARU BERLAKU! UNDANGUndang Nomor 20/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) yang telah disahkan oleh DPR pada (17/9) lalu akan berlaku secara efektif pada Kamis (17/10) mendatang. Itu artinya, dalam empat hari ke depan apa-

bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), maka komisi antiKe Hal... 3 rasuah n

Cut Meyriska

“Enggak Tergesa-gesa, Kan Baru Nikah...”

SEBAGAI pengantin baru, Cut Meyriska dan Roger Danuarta kerap dihantui pertanyaan soal momongan. Namun perempuan yang kerap disapa Chika itu mengaku belum melaksanakan program kehamilan.

“Kita sih enggak program (kehamilan),” ujar Cut Meyriska, dikutip dari tayangan Starpro Indonesia, Minggu Ke Hal... 3 13 Oktober 2019. n