Semangat Baru Bekasi
SENIN, 15 APRIL 2019
HARGA Rp3.000
Baru Separuh Uang Pelicin Dewan Dikembalikan Neneng Yasin Setor 11,5 Miliar, Neneng Rahmi 700 Juta BANDUNG - Dugaan bagibagi uang dalam proses perizinan mega proyek
Meikarta kian menguat. Ini setelah makin banyaknya oknum pejabat baik eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Bekasi yang mengembalikan uang suap ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin sendiri
misalnya. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin (10/4), ia mengaku telah mengembalikan semua uang suap izin Meikarta yang diterimanya, yakni sebesar Rp 11,5 miliar ke rekening Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia pun menyesal dan
mengaku khilaf telah menerima suap dari mega proyek itu. Apalagi, dirinya menjabat sebagai pejabat publik di Kabupaten Bekasi. JPU KPK Yadyn kemudian menanyakan perihal uang yang diterimanya dari Meikarta dari kurun 2017 hingga 2018. Neneng pun mengaku
jika uang itu disimpannya. ”Dari kurun waktu itu uang dipakai apa saja? Apalagi uang itu sudah dibagi-bagi,” tanya Yadyn. “Uang itu saya simpan, dan tidak pernah dipakai. Makanya, saat saya ditangkap langsung saya kembalikan,” tukaa Politikus
Ke Hal...2
anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga menerima aliran suap Meikarta dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) senilai Rp 1 miliar serta untuk plesiran ke Thailand sebesar Rp284.715 juta. Mengingat, mereka mengaku hanya menerima Rp 500 juta Ke Hal...2
Berani Kampanye di Medsos Terancam Pidana
CALEG Asli Petani, Darissalam Optimis Duduki Kursi DPRD CIKARANG PUSAT - Tinggal hitungan hari menjelang pencoblosan Pemilu 2019, masyarakat diminta untuk tidak golput dan memilih sesuai hati nuraninya. Hal itu dikatakan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil IV, Darissalam. “Masyarakat harus menentukan pilihannya jangan sampe golput dan pemilu kali ini mementukan masa depan mendatang,” kata Darissalam. Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Bekasi 2019 cukup menarik apalagi di dapil IV, Gerindra yang notabene salah satu partai diunggulkan memiliki jagoan dapil IV Kabupaten Bekasi yang meliputi Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Tambelang dan Kecamatan Sukawangi. Ya, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bekasi, Darissalam kali ini akan memperjuangkan aspirasi para petani yang dengan nomor urut 2 dari Dapil IV yang diusung oleh parta Gerindra. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bekasi Darissalam mengatakan dirinya membawa aspirasi perjuangan para petani dan akan meningkatkan sektor pertanian Kabupaten Bekasi, menurutnya dirinya siap memperjuangkan kesejahteraan bagi para Petani khususnya di Dapil IV.
Golkar itu. Mantan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili juga mengaku telah mengembalikan semua uang yang diterimanya dari Meikarta, yakni sebesar Rp 700 juta. Lantas bagaimana dengan
ISTIMEWA
Izin Operasi THM Dicabut C I K A R A N G P U S A T – Seluruh tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Bekasi dipastikan dilarang beroperasi. Hal itu seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2016 tentang
Kepariwisataan. “Jadi karena sudah dilarang dalam Perda Pariwisata, seluruh tempat usaha yang mungkin sebelumnya telah memiliki izin operasional, secara otomatis izinnya itu gugur.
Jadi dapat dikatakan, tempat hiburan yang ada ini tidak memiliki izin. Kami juga tidak pernah menerbitkan izin setelah perda itu terbit,” ungkap Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Penanaman Modal Ke Hal...2
C I K A R A N G P U S AT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 14-16 April sebagai masa tenang Pemilu 2019. Para peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun di masa tenang. Pada Minggu (14/4), para peserta pemilu dapat dijatuhkan sanksi jika melanggar aturan masa tenang yang telah ditetapkan lewat UU dan Peraturan KPU (PKPU). Bagaimana peraturan di masa tenang bagi peserta pemilu? Berdasarkan UU Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon
anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017. Kemudian, merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Melalui PKPU, KPU mengatur tentang larangan berkampanye di media sosial. Larangan itu tertuang dalam Pasal 53 ayat (4) PKPU No 23/2018. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta platform media sosial tidak menyebarkan iklan kampanye selama masa tenang kampanye Pemilu 2019. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan, iklan kampanye yang dilarang itu adalah iklan yang memuat rekam jejak, citra diri, hingga menguntungkan salah satu calon. Ke Hal...2
ADVERTORIAL
Masuki Masa Tenang Pemilu, Pemkab Bekasi Turunkan APK CIKARANG PUSAT - Hari pertama masa tenang Plt. Bupati Bekasi pimpin aksi gerakan bersih APK serentak, Minggu (14/4). “Pencanangan Gerakan K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam rangka menuju pelaksanaan Pemilu Serentak yang akan berlangsung tanggal 17 April 2019 mendatang,” ujar Eka Supria Atmaja, saat memimpin apel di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Dalam amanatnya Eka menyampaikan kepada seluruh
peserta Apel bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun komitmen bersama dan Sinergitas Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Pemilu dalam rangka menjaga ketertiban, Keindahan dan Kebersihan pada Masa Kampanye yang baru saja usai. “Hari ini kita telah memasuki masa tenang, oleh karena itu mari kita sama sama menjaga dan mencipatakan wilayah Kabupaten Bekasi menjadi lebih
tertib, bersih, indah” Ucap Eka.. Tambah Eka bahwa gerakan K3 ini pada hakekatnya adalah tanggung jawab bersama maka dari itu dirinya meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang hadir untuk bertanggung jawab melaksanakan serta menciptakan wilayah Kabupaten Bekasi menjadi tertib, bersih, dan indah.
Selain itu Eka juga menginstruksikan khususnya kepada Satpol PP yang memiliki kewenangan untuk menertibkan maupun menurunkan APK (Alat Peraga Kampanye) di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Pemilu bahwa menjelang 3 hari pada masa tenang semua Partai Politik peserta Pemilu
wajib mencopot maupun menurunkan segala bentuk APK baik itu Spanduk, Poster maupun Baliho. Sehingga pada hari pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April mendatang sudah tidak ada lagi APK yang terpasang. Selepas pelaksanaan Apel Pagi, Plt. Bupati Bekasi di dampingi Sekretaris Daerah dan pejabat lainnya turut meninjau pelaksanaan Gerakan K3 yang telah dibagi menjadi 28 Segmen atau titik Lokasi di sepanjang jalan negara dan diikuti oleh
seluruh pegawai dari masing masing Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kegiatan Monitoring dimulai dari segmen 1 yaitu perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi di Kecamatan Tambun Selatan sampai Segmen terakhir yaitu wilayah Kecamatan Kedung waringin yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Tak jarang Eka pun ikut turun membantu para pegawai melakukan aksi bersih bersih jalanan. (fan/adv)
FOTO-FOTO HUMAS PEMKAB BEKASI