Cikarang Ekspres, 13 Desember 2019

Semangat Baru Bekasi

JUMAT, 13 DESEMBER 2019

HARGA Rp3.000

FOTO NET

RAWAN : wilayah Bekasi Selatan rawan mengalami pergeseran tanah. Warga harus waspada bencana.

Gempa Bekasi Picu Gempa Megathrust Wilayah Sesar Balibis Waspada Bencana CIKARANG PUSAT - Gempa bermagnitude 3,2 yang mengguncang Kabupaten Bekasi diduga bisa memancing gempa

Megathrust. Sebab, gempa tersebut dipicu oleh aktivitas sesar Baribis.

Sesar Baribis ini menyambungkan ke beberapa wilayah di Jawa Barat mulai dari Subang, P u r w a k a r t a , K a r a wang, Bekasi sampai Jakarta, Tanggerang sampai Rangkas

Bitung.

Kepala Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami BMKG,Dar yono menyebut, dalam peta geologi Pulau Jawa menunjukkan lokasi episenter gempa berada pada jalur zona Sesar Naik Baribis (Baribis Thrust).

Ke Hal.. 10

Parkir Truk di Kalimalang Resahkan Pengguna Jalan TAMBUN SEL ATAN - Keberadaan truk yang menjadi jalan inspeksi Kalimalang sebagai tempat parkir semakin meresahkan pengguna jalan. Pasalnya, sudah menganggu dan kerap

membahayakan. Berdasarkan pantuan Cikarang Ekspres, truktruk menggunakan sisi jalan yang baru dibangun untuk digunakan tempat parkir. Hal ini lantaran belum berfungsi jalan baru di

kalimalang. “Ganggu banget, itu dijalan pada markir gitu truk-truk.

Padahal kan lumayan walaupun belum berfungsi semua, udah bisa dilewati untuk motor,” kata salah Ke Hal.. 10

ADVERTORIAL

Jalan Tol Layang Bisa Urai Kemacetan Bekasi Bupati Eka Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Japek II

CIKARANG PUSAT - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek (Japek) II, kemarin (12/12).

Presiden Joko Widodo menyebutkan keberadaan dan beroperasinya jalan tol layang Jakarta-Cikampek (Japek) berpotensi men-

gurangi tingkat kemacetan hingga 30 persen.

“Kita harapkan kemacetan di jalur ini bisa berkurang 30 persen. Ini bisa mengirit BBM,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan jalan tol layang Jakarta-Cikampek Km 38, Kabupaten Bekasi.

Presiden menyatakan bersyukur bahwa pemban-

gunan jalan tol Jakarta-Cikampek II elevated sudah rampung dan segera bisa dimanfaatkan.

Ia mengaku selama ini banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat yang terjebak macet parah di wilayah tersebut.

“Banyak keluhan-keluhan yang masuk kepada saya.

Kalau sudah lewat yang na-

manya Cikampek - Jakarta atau sebaliknya, macetnya bisa berjam-jam dan kita harapkan dengan selesainya Jakarta Cikampek II elevated ini persoalan itu sudah tidak kita dengar lagi,” katanya.

Presiden menyatakan memberikan penghargaan dan apresiasi dengan selesainya pembangunan jalan tol tersebut.

“Karena saya tahu prosesnya sangat rumit. Jalan yang ada tetap harus dibuka dan berjalan. Di dekatnya ada pembangunan LRT dan di dekatnya ada pembangunan kereta cepat sehingga bukan sesuatu yang gampang diselesaikan,” katanya.

Selain itu, pembangunan juga dilakukan di tengah lalu lintas yang padat den-

PERESMIAN: Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek (Japek) II, kemarin (12/12).

gan rata-rata 200.000 kendaraan yang lalu lalang setiap hari.

“Alhamdulillah semua lancar dan kita harap ini bisa mengurai kemacetan dan kemacetan yang sering dirasakan oleh masyarakat selama terjebak berjam-jam ini sekarang bisa dihindari,” katanya.Hal senada diutarakan Bupati Bekasi Eka Su-

pria Atmaja. Dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat atas diresmikannya Jalan Tol Layang Japek II ini.

“Tentunya dengan beroperasinya Tol Layang Japek II maka ruas Jalan Tol Cikampek bisa terurai dari kemacetan. Ya khususnya wilayah Kabupaten Bekasi,” kata dia. (adv/hyt)

SAMBUNGAN

JUMAT, 13 DESEMBER 2019

10

PENDIDIK : kualitas guru di Bekasi terus ditingkatkan seiring adanya teknologi 4.0

Nasib Guru di Era Revolusi Industri 4.0 TAMBUN SELATAN - Peran guru tak akan terganti pada era Revolusi Industri 4.0. Guru akan berperan aktif dalam pembelajaran kognitif, afektif, dan

psikomotorik dalam mendidik siswa.

Makanya, kata Perwakilan Sekolah Guru Indonesia (SGI), Nazmy, jiwa kepimpinan guru

h a r u s t e r u s d i t i n g k a tkan ditengah kemajuan teknologi.

“Yang terpenting adalah gurunya membaca situasi t e r b a r u . S G I b e r u p aya

memahami guru mengajari generasi apa,” katanya. Peran guru membantu m e n ga ra h k a n s i s w a d i lapangan meski adanya teknologi. Kunci keper-

cayaan yang paling dibutuhkan untuk mendidik siswa adalah guru.

“Teknologi itu tools aja, terkait teknologi, mau ga mau jika p es er ta didik

m e ma ng su d a h p a ha m teknologi, mau ga mau guru juga harus mempelajari,” tuturnya.

Guru menghadapi tantangan yaitu akses ke

sumber-sumber informasi untuk pengajaran, teknologi akan sangat membantu guru untuk menyimpan energi, waktu, dan memenuhi panggilan mengajar. (dim)

Waduh, Jumlah Lutung di Muara Gembong Terus Berkurang

ILUSTRASI/FOTO NET

MUARA GEMBONG Kepedulian masyarakat akan kawasan mangrove terus bertumbuh. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya kepedulian terhadap kawasan hutan pesisir pantai.

Padahal, sebelumnya, Kawasan mangrove kondisi sangat memprihatinkan.

Pembukaan tambak dan hutan secara tidak terkendali disinyalir menjadi salah satu penyebab naiknya air laut ke daratan. Selain banjir di wilayah sekitar, juga menyebabkan Lutung Jawa terancam punah.

“Satwa itu kini jumlahnya tinggal puluhan ekor saja.

Keberadaan lutung itu sering saya lihat di hutan mangrove wilayah desa Pantai Bahagia dan di desa Pantai Harapan Jaya,” ujar Anggota Pokdarwis Alif Bata, Makmur.

Penyebab berkurangnya lutung Jawa, kata Makmur, k a r e n a d u lu d i ja d i k a n objek pemburu liar yang bebas. Itu terjadi sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung atau suaka

margasatwa.

“Sekarang pengawasan sangat ketat. Semenjak ada larangan-larangan menembak.Dulu itu banyak pemburu dari luar Bekasi,” ungkapnya.

Sejak ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, kata Makmur, sudah jarang terjadi penembakan.

“Sekarang pengawasan ketat.

Plang-plang larangan juga sudab ada,” katanya.

Muaragembong menjadi pintu gerbang terakhir penyelamatan satwa di Kabupaten Bekasi. Karena wilayah ini memiliki area mangrove terluas. Jika di bandingkan dengan pesisir Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya.

Apalagi, sebagian wilayah Muaragembong, peruntukannya untuk wilayah perhutanan yang langsung di bawah kendali Departemen Kehutanan.

Sekarang kata dia kendala adalah konservasi karena sebagian penambak memiliki SKD. Sehingga sulit mengembalikan hutan mangrove. (Dim)

Usai Eks Model Malaysia, Kini Mantan Model Indonesia Yang Ditangkap JAKARTA – Setelah menangkap eks model Malaysia, Satnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan pengembangan kasus pengedaran narkotika. Hasilnya, aparat kepolisian menangkap seorang mantan model catwalky asal Indonesia di Jakarta Timur.

Model itu berinisial SR, 34. SR ditangkap di sebuah rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (11/12). Dalam penangkapan polisi menyita narkoba jenis sabu.

Ada juga alat hisap sabu alias bong yang diamankan polisi. “Ini terkait kasus penyelundupan sabu dari Malaysia (kasus DY),” kata Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Erick Frendriz dikonfirmasi wartawan, Kamis (12/12).

Hingga kini, lanjutnya SR masih diperiksa intensif. Hal tersebut dilakukan guna mencari tahu perannya. Jika merujuk pada

pengakuannya, SR mengaku pengguna aktif. Sabu yang disita dalam penangkapannya itu tengah diperiksa di Laboratorium Forensik.

“Dia (SR) mantan model catwalk asal Indonesia. Barang buktinya ada satu paket kecil sabu, alat hisap dan keterangan dia pengguna aktif. Sementara barang bukti sedang dilakukan uji labfor untuk mengetahui komposisi dari sabu yang diamankan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, penyelundupan narkoba jenis sabu jaringan internasional asal Malaysia dibongkar polisi, Selasa, 10 Desember 2019. Seorang wanita berinisial DY, 39, dicokok dalam penangkapan di salah satu apartemen di kawasan Tangerang Selatan. “Anggota kami telah melakukan pengungkapan narkoba jenis sabu asal Malaysia,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi. JawaPos.com

ILUSTRASI: Kasatresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendiz (Sugih Mulyono/ Jawa Pos)

Gempa Bekasi .. dari halaman 9 Sesar Baribis ini sebenarnya aktif dan sudah ada sejak dulu. sesar Baribis ini buming pada 2016 karena diperbincangkan ahli geodesi Australia, Achraff Koulali.

Jika ditarik lurus antara Cibatu dan Tangerang, maka melintasi empat kecamatan di Jakarta, yakni Ciracas, Cipayung, Pasar Rebo, dan Jagakarsa.

Da r yo n o s eb e l u m nya mengaku skeptis dengan riset Koulali tersebut. Dia tidak menolak sekaligus belum menerima karena masih diperlukan penelitian lanjutan untuk membuktikan kebenaran hal itu.

“Kalau kita bicara real fact, tidak ada data kegempaan saat ini yang menunjukkan aktivitas di situ. Belum ada catatan gempa kecil sekalipun di jalur itu (Baribis arah barat). Meskipun secara

Parkir Truk .. struktur dan peta geologi lama memang (Baribis) bersambung ke Jakarta,” katanya. sementara itu, Pakar gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Danny Hilman Natawidjaja menyebut, temuan Koulali valid. Namun, apakah benar sesar Baribis menyebabkan gempa megathrust, masih perlu penelitian lebih dalam. “Perlu pembuktian lebih lanjut karena data

satu penggunan motor asal Bekasi, Anwar. Ia menilai, tidak seharusnya jalan tersebut digunakan untuk parkir truk. “Ya dilihat juga ga enak, menganggu banget.

Apalagi ditambah bangunan liar,” tuturnya.

Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi, kata dia, bisa mensterilkan jalan itu dari parkir truk dan bangli.

“Ya, pemerintah dong harus tegas,” paparnya.

Berdasarkan pantauan, dari batas Kota Bekasi hingga Desa Pasir Tanjung, Cikarang Pusat, sebagian besar jalur dua arah itu sudah selesai dibangun meski belum dapat digunakan sepenuhnya.

Warga berharap agar jalur

Kali Malang itu segera dioperasikan.

“Pengen cepet-cepet jalan dua arah, karena efektif banget. Sekarang jalanan kalimalang semrawut macet pagi-sore makin menjadi,” katanya. (Dim)

detailnya belum ada,” kata Hilman.

Untuk bisa meneliti Baribis yang mengarah ke barat dan

utara, diperlukan banyak data mencakup lokasi, sebaran, zona sesar aktif, dan karakteristik sumber gempa

bumi. Data ini dibutuhkan untuk menganalisis bahaya guncangan gempa, baik pada batuan dasar maupun

tanah permukaan, sehingga risiko akibat gempa dan mitigasinya dapat diperkirakan. (bbs/har)

dari halaman 9

NASIONAL

JUMAT, 13 DESEMBER 2019

11

Ricuh Pengusuran RW 11 Tamansari

Warga: Nanti Anak Saya Pulang Kemana?

Status Tanah Masih Sengketa BANDUNG- S ejumlah warga RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung menghadang petugas Satpol PP Kota Bandung yang akan melakukan penggusuran rumah, Kamis (12/12).

Berdasarkan pantauan awak media, petugas Satpol PP Kota Bandung bersama

dengan aparat kepolisan mulai berdatangan mulai pukul 09.00 WIB. Mereka datang dengan membawa satu alat berat.

Warga yang sudah tahu rencana tersebut, telah bersiap bahkan sampai menutup akses dengan menggunakan alat seadanya.

Petugas Satpol PP terpaksa membongkar rumah secara paksa dan membawa keluar barang milik warga.

Warga yang sudah tahu

rencana tersebut, telah bersiap bahkan sampai menutup akses dengan menggunakan alat seadanya.

Petugas Satpol PP terpaksa membongkar rumah secara paksa dan membawa keluar barang milik warga.

S e o ra n g w a r g a b e rteriak kepada petugas untuk tidak membongkar rumahnya. Sambil menangis dia mengatakan bahwa dirinya masih berhak tinggal di tempat itu.

“Lihat rakyat, jangan semena-mena. Kita masih punya hak untuk tetap tinggal.

Kita ada bayi pak,” katanya saat petugas membongkar rumahnya, kemarin (12/12).

Warga lainnya, bahkan kebingungan harus tinggal di mana jika rumahnya digusur. “Nanti anak saya harus pulang ke mana?” ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum warga dari LBH Bandung, Rifki Zulfikar mengatakan proses eksekusi

yang dilakukan oleh Satpol PP telah melanggar hukum.

Pasalnya proses gugatan di PTUN Bandung masih berlangsung.

“Jadi proses ini serangkaian kekerasan terjadi, memang yang jadi korban warga yang masih bertahan dan menolak, karena memang proses izin lingkungan tidak sesuai dengan azas lingkungan yang baik, prosedural lingkungan hidup,” katanya. (bbs/mhs)

SEKILAS n Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

KPK Sudah Periksa 7 Saksi JAKARTA- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi.

Mereka adalah Konsultasi Aviasi Mandiri yang juga mantan VP Aircraft Maintenance Management PT Garuda Indonesia Batara Silaban, Senior Manager Engine Management PT Garuda Indonesia Azwar Anas. Kemudian VP Enterprise Risk Management and Subsidiaries PT Garuda Indonesia Enny Kristiani, CEO PT ISS Indonesia yang juga mantan Direktur Layanan Strategi dan Teknologi Informasi PT Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan.

Direktur Keuangan PT Delta Dunia Makmur yang juga mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Eddy Porwanto Poo, mantan VP Aircraft Maintenance PT Garuda Indonesia Dodi Yasendri, dan ibu rumah tangga bernama Dessy Fadjriaty.

“Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HDS (Hadinoto Soedigno),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (12/12).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar, dan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (Persero) tahun 2007-2012 Hadinoto Soedigno tersangka kasus dugaan suap pengadaan mesin dan pesawat di PT Garuda Indonesia.

Keduanya diduga menerima suap dari Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd Soetikno Soedarjo yang juga pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA). Soetikno juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini.

Soetikno diduga memberi Rp 5,79 miliar kepada Emirsyah untuk pembayaran rumah di Pondok Indah, USD 680 ribu dan EUR 1,02 juta yang dikirim ke rekening perusahaan milik Emirsyah di Singapura, dan SGD 1,2 juta untuk pelunasan apartemen milik Emirsyah di Singapura.

Sedangkan untuk Hadinoto, Soetikno memberi USD 2,3 juta dan EUR 477 ribu yang dikirim ke rekening Hadinoto di Singapura. Selain dijerat tersangka suap, Emirsyah Satar dan Soetikno Soedardjo dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). (bbs/mhs)

ISTIMEWA

SOROT: Mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar saat diwawancarai awak media.

ILUSTRASI: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Mendikbud Nadiem Makarim hapus Ujian Nasional (UN).

Jokowi Dukung Mendikbud Nadiem Hapus UN JA K A RTA - Me n t e r i Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan Ujian Nasional (UN) 2020 akan menjadi yang terakhir. Nantinya, UN akan diganti menggunakan asesmen kompetisi minimum dan survei karakter.

Menanggapi hal itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ( Jokowi) menyambut baik keputusan yang dibuat oleh salah satu menterinya tersebut. Ia pun menegaskan, pada 2021 tidak ada lagi UN. “Sudah diputuskan oleh Mendikbud bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus, artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021,” terangnya setelah

meresmikan Tol JakartaCikampek Elevated di Cikarang, Kamis (12/12).

Kebijakan baru tersebut nantinya akan diganti dengan asesmen (penilaian) kompetensi, artinya yang diasesmen adalah sekolah, guru dan survei karakter murid. Dari situ para murid akan dievaluasi dan dinyatakan lulus.

“Pendidikan kita sampai ke level mana. Nanti sudah dihitung saya, kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud, ar tinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angkaangkanya, yang angkanya dibawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi (pendidikan) sehingga bisa naik levelnya,

akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik,” terang Jokowi.

Sebagai informasi, alasan UN diganti adalah survei dan diskusi dari beberapa pihak termasuk juga dengan orang tua siswa, hasilnya tidak baik.

Karena siswa fokusnya menghapal materi yang telah dipelajari.

UN juga menurut Nadiem belum menyentuh kepada karakter siswa.

Sehingga dia memutuskan UN hanya akan ada sampai 2020. Setelah itu asesmen kompetisi minimum dan survei karakter yang akan diterapkan.

“Jadi memang belum menyentuh karekter siswa secara holistik,” terang Mendikbud Nadiem Makarim. (bbs/mhs)

Sempat Bentrok, Aparat Robohkan Paksa Bangunan SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban sejuml a h r u ma h d i k aw a s a n RW 11, Tamansari, Kota B a n d u n g , Ja w a B a r a t , Kamis (12/12). “Hari ini kita melaksanakan peng a m a n a n d a n p e n e r tiban aset, perintah tugas kita dari wali kota untuk m e l a k s a na k a n p e n e r tiban aset,” kata Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi di lokasi penertiban.

Ras dian mengatakan, aset lahan yang ditempati sejumlah rumah tersebut merupakan milik Pemkot Bandung. Sebelum dilakukan penertiban, pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada warga.

“Memang ini sepertnya agak cukup lama, kita sudah memberikan surat perintah, surat peringatan k e s a t u , k e d u a, k e t i g a, memang waktunya agak lama,” kata Rasdian.

Penertiban ini dilakukan, karena Pemkot Bandung akan membangun rumah deret di wilayah tersebut. Dalam p e n e r t i b a n i t u , Sat p o l PP mengerahkan ribuan personel dengan dibantu petugas kepolisian dan TNI untuk pengamanannya. Menurut Rasdian, pembongkaran itu dilakukan karena 176 kepala keluarga menunggu kepastian Pemkot Bandung dalam membangun r u m a h d e re t d i l o k a s i tersebut. Ia pun mengklaim bahwa dari ratusan warga Tamansari, sebagian besar sudah pindah ke Rusunawa Rancacili.

Hanya sebagian kecil yang masih bertahan.

“Jadi makanya di sebelah mendambakan wali kota untuk membangun rumah deret yang nyaman dan aman,” ujar dia.

Berdasarkan pantauan

d i l ap a nga n , s e ju m l a h anggota Satpol PP tengah mengeluarkan barangbarang warga dari rumah yang akan dibongkar tersebut. Sejumlah warga pun tampak memboyong barang-barangnya keluar r umah. Namun, sesaat sebelum penertiban, sejumlah pemuda memprotes dan menghadang penertiban tersebut.

Bahkan para pemuda dan anggota Satpol PP sempat bersitegang dan terlibat saling dorong.

Meski begitu, Satpol PP a k h i r n y a m e ro b o h k a n rumah di lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat. Mengenai ada warga yang protes, Rasdian mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal biasa ketika ada pro kontra dalam sebuah penertiban. “Kalau pun ada konflik tadi, saya lihat bukan warga sini, saya enggak tahu warga dari mana,” kata Rasdian.

S e m e n t a ra i t u , p e rwakilan advokat dari L e mbaga Ba ntu a n Hukum, Rifki Zulfika mengatakan bahwa ada 33 kepala keluarga yang masih menetap di kawasan itu.

“Ada 33 KK yang masih di sini, mereka tinggal di 16 bangunan yang bertahan,” ujar Rifki.

Menurut Rifki, penertiban yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Pasalnya, gugatan warga terkait izin lingkungan pembangunan rumah deret masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

“Warga di sini sudah berpuluh-puluh tahun dan tak ada yang merasa ini tanah Pemkot. Sekarang, kita masih nunggu putusan PTUN, pendaftaran ser tifikasi tanah juga,” kata Rifki. (bbs/mhs)

Harian Umum

JUMAT, 13 DESEMBER 2019

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

Anggaran Kartu Sehat Tetap Disahkan DPRD Kota Bekasi Tunggu Evaluasi Ridwan Kamil KOTA BEKASI- Anggaran program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) tetap disahkan oleh DPRD Kota Bekasi dalam RAPBD 2020 pada akhir November 2019 lalu. Padahal, DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi sudah sama-sama mengetahui bahwa program KS-NIK sebagai jaminan kesehatan daerah mesti dilebur ke dalam BPJS Kesehatan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun secara spesifik menerbitkan peraturan bahwa dalam penyusunan APBD

2020, tak boleh ada anggaran jaminan kesehatan daerah yang tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan.

Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman beralasan, anggaran KS-NIK telanjur diusulkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Namun, dewan telah memberi catatan resmi mengenai anggaran KS-NIK itu ketika RAPBD 2020 disahkan dan disetor ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Nanti perubahan nomenklaturnya tergantung evaluasi Gubernur. Karena setelah ketok palu itu, Gubernur punya waktu 15 hari untuk mengevaluasi,” ujar Chairoman ditemui awak media di ruangannya pada Kamis (12/12).

“Kalau misalkan nanti Gubernur memperbolehkan, oh

itu ya sudah. Nanti (tanggung jawab) Gubernur berhadapan demgan Mendagri, bukan dewan lagi, karena dewan sudah memberikan catatan catatan,” kata dia.

Dalam dokumen RAPBD 2020 yang ditunjukkan Chairoman anggaran KS-NIK digelontorkan sekitar Rp 338,6 miliar. Nomenklatur angga-

ran tersebut bukan “program KS-NIK” melainkan “pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kota Bekasi berbasis NIK”.

Di dalamnya, ada beberapa poin peruntukan anggaran, termasuk kegiatan operasional pembiayaan jaminan, perjanjian kerja sama RE pemerintah dan swasta dalam pelayanan jamkesda, serta verifikasi klaim RS yang bekerja sama.

Sebelumnya diberitakan, program KS-NIK Kota Bekasi tengah menjadi polemik karena Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden agar program jaminan kesehatan daerah, termasuk KS-NIK, harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. (bbs/ dhy/mhs)

HARGA Rp3.000

12

KPK Pun Ikut Beri Respons KOMISI Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendukung langkah Pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan layanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KSNIK) sebagai pelengkap program BPJS Kesehatan.

Kepala Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Naingg olan menyebut, BPJ S Ke s e hat a n pu nya beberapa celah layanan yang dapat ditambal oleh jaminan kesehatan daerah (jamkesda), seperti KS-NIK di Bekasi.

“Kita sih men-support Bekasi kalau jamkesda mereka bisa menambal yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Karena menurut hitungan kami, kalau dia menganggarkan jamkesda sekaligus menalangi iuran BPJS, anggaran kesehatannya jauh lebih besar,” jelas Pahala kepada awak media, Selasa (10/12).

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi berencana menyusun skema baru pelayanan KS-NIK mulai 2020 mendatang. Skema baru ini disusun karena sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang jadi acuan KS-NIK saat ini harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan, sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102.

“Nanti namanya pembiayaan layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi berbasis NIK. Nanti jalan di antara bagian-bagian yang tidak dicover oleh BPJS,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers, Senin (9/12) kemarin.

“Jadi misalnya pasien sakit,

“Kita sih mensupport Bekasi kalau jamkesda mereka bisa menambal yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan.”

oleh BPJS hanya ditanggung 2 kali kontrol. Tapi dokter memberi rekomendasi 4 kali kontrol. Kekurangannya ini yang dilengkapi KS-NIK,” imbuhnya.

Pahala menyatakan, skema seperti itu merupakan bentuk integrasi KS-NIK sebagai jaminan kesehatan daerah dengan BPJS Kesehatan sebagai jaminan

kesehatan nasional.

Skema itu, menurut Pahala, justru lebih bagus ketimbang Pemer intah Kota Bekasi bersikeras mempertahankan KS-NIK sebagai program kesehatan dengan manfaat yang sama persis dengan BPJS Kesehatan.

Selain berpotensi menimbulkan kerugian negara karena anggaran dan klaim ganda rumah sakit terhadap KS-NIK dan BPJS kesehatan, warga Kota Bekasi juga tak dijamin akan dilayani ketika sakit di luar kemampuan Pemkot Bekasi. (bbs/dhy/mhs)