Cikarang Ekspres, 12 November 2019

SELASA, 12 NOVEMBER 2019

Semangat Baru Bekasi

HARGA Rp3.000

Inspektorat Periksa 180 Desa Jika Ditemukan Unsur Pidana Bakal Ditangai Kejari CIKARANG PUSAT - Inspektorat Kabupaten Bekasi mulai memeriksa Dana Desa di 180 Desa Kabupaten Bekasi. Hal itu dikatakan Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA. Supratman

saat diwawancarai Cikarang Ekspres, Kemarin (11/11).

“Kami Inspektorat lagi pengawasan dan pemeriksaan Dana Desa Kabupaten Bekasi, ini adalah mandatori dari Kemendes,” kata

Supratman.

Dikatakan dia, pemeriksaan dilakukan selama 12 hari kerja dan telah berjalan serta tim inspektorat sudah mulai memeriksa.

“Ini yang kami periksa

Dana Desa bukan dana alokasi desa. Semuanya kita periksa sekitar 180 desa yang kita periksa,” katanya Diterangkan dia, untuk pemeriksaan sendiri Inspektorat memeriksa LPJ

dan kegiatan desa itu. Nanti hasilnya dilaporkan bupati.

“Jika ada temuan bakal di laporkan Bupati, yang mengeksekusi permasalahan ini nanti kemendes,” tuturnya.

Ke Hal...2

Hand Over Glendale Park Orange County

DILENGKAPI FASILITAS JEPANG HINGGA MAL TERBESAR CIKARANG PUSAT - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) kembali melakukan serah terima secara bertahap unit Apartemen Glendale Park di Orange County, Cikarang, Bekasi, Sabtu (9/11).

Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Simon Subiyanto mengatakan serah terima ini merupakan bagian komitmen terhadap pembeli. Di mana, sebanyak 508 unit diserahkan secara bertahap mulai Sabtu (9/11) hingga beberapa waktu ke depan.

“Glendale Park ini merupakan bagian Orange County, lokasinya sangat bagus terletak di antara kawasan industri ada, Lippo Cikarang, Jababeka, Deltamas,

EIJP, bagaimana prospeknya? Bagus banget,” ujar dia di sela serah terima kunci unit, kemarin.

Selain itu, sambung Simon, serah terima Glendale Park merupakan kelanjutan dari serah terima 1.271 unit apartemen Orange County yakni Tower Irvine Suites, Westwood Suites, Pasadena Suites dan Burbank Suites.

Sedangkan, satu menara (tower) berikutnya, Newport Park, akan diserahterimakan pada tahun depan.

Glendale Park dan Newport Park merupakan kerja sama operasi antara PT Lippo Cikarang Tbk dengan Mitsubishi Corporation, melalui anak usahanya PT Diamond Development Ke Hal...2

Bakesbangpol Sosialisasi Berantas Narkoba C I K A R A N G U TA R A Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bakesbangpol gelar sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgu-

naan dan peredaran gelap Narkoba P4GN, demi meningkatkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

Sebelumnya, diketahui dalam sosialisasi P4GN

ini juga melibatkan Polres Metro Bekasi, Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi, BNK Kabupaten Bekasi dan Lapas Cikarang, yang dilaksanakan di hottel Grand

Zuri, Jababeka, Cikarang Utara, kemarin, (11/11).

Kepala Bakesbangpol Kabupeten Bekasi, Aat Barhaty menjelaskan, bahaya narkoba ini tentunya bisa

merusak masa depan anak bangsa. Menurutnya, untuk membangun suatu bangsa tentunya tidak lepas dari pada regenerasi itu sendiri yang tidak Ke Hal...2

Mengenap Pejabat Teras Pasca Mutasi, Asep Saefulloh (3)

Kawal dan Tuntaskan Pekerjaan Rumah Bidang Pendidikan Pada pelakasanaan mutasi pejabat yang digelar pada 31 Oktober 2019 lalu, beberapa kepala maupun sekretaris SKPD diberi kepercayaan untuk memegang posisi baru.

Namun ada juga yang tetap dipertahankan pada pososi sebelumnya. Satu di antaranya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Asep Saefulloh HARIPAN NAHAMPUN, CIKARANG PUSAT Kembali diberi amanah untuk mendampingi Carwinda senagai Kadisdik Bekasi, tak membuat Asep Saefulloh kesulitan.

Pasalnya, dirinya hanya perlu melanjutkan programprogram kerja sebelumnya.

Asep mengaku bakal lebih fokus dalam menjalankan tugas mewujudkan pendidikan karakter yang dicita-citakan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

“Jadi saya tinggal hanya melanjutkan apa yang sudah disusun bersama dengan Pak Kadisdik Carwinda,” kata dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin.

Apalagi diakui pria kelahiran Bandung 4 Desember 1964 ini walau sudah menjabat beberapa tahun di Disdik Bekasi seperti Kepala Bidang Pembinaan Pendididikan Menengah 2013-2016 dan Kabid Data, Sarana dan Pengendalian Mutu Pendidikan 2017-2019, dirinya masih memiliki pekerjaan yang belum diselesaikan.

“Insya Allah secara bertahap kami akan tuntaskan sehingga pendidikan di Kabupaten Bekasi lebih maju dan modern,” kata Asep.

Mantan Kabid Peningkatan Daya Saing Dinas Perikanan dan Kelautan Bekasi ini berharap dirinya bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Bekasi.

Tentunya berbekal pengalamanya sebagai guru dan Kepala SMAN 20052012, Asep bakal mengawal kebijakan pimpinan agar terlaksana dengan baik dan bekerja berpegang dengan aturan, Ke Hal...2

SELASA, 12 NOVEMBER 2019

SAMBUNGAN

2

PPK : KPU Dicap Lepas Tanggung Jawab Jajang : Kami Pastikan Tidak Lepas Tanggungjawab C I K A R A N G P U S AT Setelah ditetapkan bersalah.

Ketua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cikarang dipastikan resmi ditahan. Pasalnya, banding PPK ditolak.

“Mengenai putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, banding kami ditolak. Hasil keputusannya kami tetap dikenakan hukuman dua bulan penjara, dan denda Rp 10 juta,” ujar anggota PPK Cikarang Barat, Abuy Asbulah, saat ditemui di depan Gedung Wibawa Mukti Pemda, usai mengambil surat putusan di Pengadilan Negri Cikarang, Jumat (8/11).

Dalam persoalan ini, Abuy sangat menyanyangkan tindakan dari KPU Kabupaten Bekasi, yang tidak memberikan bantuan hukum.

Bahkan saat melakukan banding, KPU tidak memberikan bantuan hukum sama sekali.

“Kami dari PPK Cikarang Barat merasa keberatan dengan hasil ini, karena harapan kami KPU bisa membantu dan mengadvokasi terkait permasalahan hukum yang sedang kami hadapi,” tuturnya.

Dirinya menyakini, apabila dalam persoalan ini KPU Kabupaten Bekasi bisa membantu, hasilnya akan berbeda. Sayangnya KPU hanya melihat saja. Artinya, PPK dilepas begitu saja untuk menghadapi persoalan yang sedang dihadapi.

“Kami hari ini dilepas begitu saja tanpa ada pengacara dari KPU. Akhirnya kami merasa telah menjadi

korban dalam persoalan ini,” ucapnya.

Dirinya membeberkan, persoalan ini berawal saat penyandingan data pada tanggal 19 Agustus 2019.

Pada saat itu, sebanyak 12 TPS di Desa Telaga Murni tidak ada C1 hologram, sehingga itu menjadi bahan aduan dari Partai Nasdem.

Padahal, kata Abuy, harusnya KPU tidak usah melibatkan PPK dalam persoalan ini. Mengingat, SK sebagai PPK Cikarang Barat habis di tanggal 30 Juni 2019. Dan untuk penyerahan kotak sendiri pada 1 Mei 2019, yang ditanda tangani oleh staf KPU. “Berarti kesalahan bukan di PPK Cikarang Barat, karena di tanggal 1 Mei semua kotak sudah kami serahkan, dan ada tanda terimanya, yang ditanda tangani oleh staf KPU. Yang kami kecewakan kenapa ini larinya ke PPK, dan KPU juga seperti

lepas tangan,” bebernya.

Dirinya mengaku, dia bersama ke empat orang rekannya (PPK Cikarang Barat), sudah pasrah dengan apa yang di putuskan oleh Pengadilan Negri Cikarang, maupun Pengadilan Tinggi Jawa barat. Pasalnya, walaupun dilanjutkan terus, hasilnya tidak akan berubah, karena KPU sendiri tidak membantu.

“Ya kami sudah pasrah, karena memang KPU juga hanya berdiam diri, tidak melakukan advokasi, maupun pendamping hukum kepada kami. Jadi kami terima saja hasil keputusan ini,” ungkapnya.

Masih Abuy, pada hari Senin (11/11) dirinya bersama ke empat rekannya diminta datang ke Kejaksaan.

Dirinya menyakini, hari itu dirinya ke empat rekannya akan eksekusi. Artinya, hari itu akan dilakukan penahanan.

“Kemungkinan kami akan mulai ditahan hari Senin, karena kami diminta datang ke Kejaksaan untuk membuat LP,” ucapnya dengan raut muka yang sedih.

Menganggapi hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin menolak jika KPU Kabupaten Bekasi dibilang lepas tangan dalam persoalan ini. Pasalnya, semua proses dari awal sampai akhir KPU ikut mengawal, dari proses penyidangan, pemeriksaan, sampai pembuatan memori banding.

“Semuanya kita kawal, jadi tidak benar, kalau ada yang ngomong seperti itu.

Saya berani pastikan bahwa itu tidak benar. Jadi yang perlu dipahami, bahwa ini pidana pemilu, bukan kasus umum,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon.

Jumat (8/11).

Menurut Jajang, dalam persoalan pidana pemi-

lu KPU sudah melakukan pendampingan hukum, tapi bukan sebagai pengacara, hanya sebatas mengawal, mengkoordinasikan, dan sebagainya, karena kalau sudah mengenai pidana menjadi pribadi.

“Sepanjang perjalanan kasus pidana pemilu tidak ada pedampingan hukum.

Ini kasus bukan kepada lembaga, tapi orang perorang,” tukasnya.

Kata Jajang, sampai saat ini KPU masih menunggu langkah-langkah keputusan dari Pengadilan Tinggi, karena untuk sekarang baru sebatas informasi. Misalkan sudah jelas keputusannya, akan disampaikan dan di konsultasikan ke KPU RI dan Provinsi. “ Saya akan berkordinasi dengan KPU Provinsi, maupun KPU RI. Paling itu kalau langkah-langkah dari KPU mah. Kalau banding ditolak, mau tidak mau ada eksekusi

dari pihak Kejaksaan. Tapi kita akan bela terus. Kalau masih ada peluang,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negri Cikarang, Decky Cristian menjelaskan, hasil keputusan banding dari PPK Cikarang Barat ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat sudah turun. Diputuskan pada tanggal 1 November, dan dibacakan pada 4 November 2019.

Menurutnya, dalam putusan tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permintaan banding dari terdakwa, sekaligus menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Cikarang pada 21 Oktober 2019.

“Jadi bandingnya ditolak, tetap putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang yang di kuatkan. Artinya PPK Cikarang Barat tetap dikenakan pidana dua bulan penjara dan denda Rp 10 juta,” jelasnya. Jumat (8/11). (dim)

LINGKUNGAN Camat dan Kades Bersinergei Uraikan Sampah Kali Jambe TAMBUN SELATAN - Camat Tambun Selatan, Junaefi terjun langsung bergotong royong membersihkan tumpukan sampah yang ada disekitaran kali jambe, di perbatasan Jatimulya, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Senin (11/11). Pemebersihan sampah itu dilakukan bersama dengan Pemerintahan Desa Lambangsari, Kelurahan Jatimulya dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

“Berkaitan dengan tumpukan sampah di jatimulya dan lambangsari, Pemerintahan Kecamatan Tambun Selatan dan Desa Lambang Sari serta Kelurahan Jatimulya mulai membersihkan dengan bergotong royong,” kata Camat.

Dikatakan dia, pengangkutan sampah dari kali itu dibantu Dinas Lingkungan Hidup dengan menerjunkan mobil eksekatornya dan mobil sampah sebanyak 10 unit.

“Nantinya sampah itu diangkut dan dibuang ke TPA Burangkeng. Untuk hari ini sampah yang sudah diangkut sebanyak 2 rit truk sampah,” katanya.

Dijelaskan dia, sampah itu kebanyakan alat perlengkapan rumah yang rusak serta didominasi plastik, menurut dia sampah itu kebanyakan dari kiriman kota dan oknum warga yang sembarangan buang sampah ke kali.

“Kedepannya kami terus bersinergi dengan desa agar mensosialisasikan kemasyarakatan dengan menjaga lingkungan. Harapnnya bisa mengurangi sampah yang ada,” tandasnya.

Sementara itu Kades Lambang Sari, Pipit Haryanti mengatakan bahwa pihaknya siap membantu persoalan sampah ini, agar terciptanya lingkungan yang bersih. Karena menurut dia dengan lingkungan bersih akan membuat warganya terbebas dari penyakit. “Kami siap membantu serta ikut serta menyelesaikan persoalan sampah ini, karena persoalan sampah ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama. Dengan harapannya lingkungan bersih rakyatpun sehat dan lingkungan kita jadi indah dilihat,” tutup Pipit. (har)

Ultah Harper, Peserta Fun Bike Membludak CIKARANG SELATANRatusan peserta funbike memadati halamam Hotel Harper Cikarang Minggu (3/11). Kegiatan itu dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke dua Harper Cikarang.

Funbike itu bertajuk “to provide excellent service” yangberpusat di area parkir halaman Harper. Pihaknya sudah dua kali berturut mengadakan fun bike.

“Harper Fun bike Seru

sudah ada sebelumnya di ulang tahun harper yang pertama, dunia olahraga gowes sepeda ini akan kami rutinkan kedepannya, karena peminat masyarakat cukup antusias,”kata General Manager Hotel Harper Cikarang, Bambang Widjanarko.

Ia mengatakan funbike di Cikarang sangat diminati masyarakat terutama menyalurkan hobi dan ajang silaturahmi.

“Banyak masyarakat me-

Inspektorat .. dari halaman 1 “Jika ada temuan dan unsur pidananya lalu diperintahkan Bupati baru

Indonesia. Tower Glendale Park dan Newport Park merupakan apartemen kelima dan keenam di Orange County, dengan total 1.094 unit.

“Jadi dari enam tower yang ada di Orange County, Glendale Park terbesar karena 40 lantai dibandingkan tower lain,” sebut dia.

Simon menambahkan, lokasi Orange County sangat strategis karena dilintasi pembangunan strategis nasional seperti Tol Layang Jakarta- Cikampek II (elevated) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Komitmen pemerintah pusat terhadap koridor timur Jakarta ditunjukkan beberapa proyek antara lain pembangunan light rail transit (LRT) CawangBekasi Timur, pelabuhan laut dalam Patimban, dan Bandara Kertajati yang telah beroperasi sejak Juni 2018.

To w e r G l e n d a l e Pa rk dilengkapi fasilitas yang didesain khusus seperti Ofuro Japanese Spa, kolam renang, arena olahraga, dan taman bermain anak serta didukung teknologi canggih.

lingkungan dengan menghemat energi dan mengurangi limbah plastik.

“Harper Cikarang berharap dengan terlaksananya kegiatan ini tidak akan berhenti disini saja, kami ingin terus menjaga eksistensi hotel kami bukan dalam segi pelayanan saja tapi, kami ingin menjunjung tinggi olahraga sepeda untuk masyarakat wilayah Bekasi dan cikarang yang menyukai olah raga tersebut.”tuturnya.

Para peserta yang hadir pada acara Fun Bike dikenakan biaya registrasi sebesar Rp. 50.000 per orang, selain itu juga bagi para peserta yang hadir mendapatkan kupon, air mineral dan Jersey. “Pada tahun ini, peserta yang hadir berjumlah sekitar 600 peserta, hal tersebut sebenarnya melebihi target. Hal ini, di karenakan ketebatasan tempat maka sehingga jumlah peserta dibatasi,” ungkapnya. (dim)

Bakesbangpol .. kita lapor kejaksaan,” tandasnya Sementara itu, Camat Tambun Selatan, Junaefi mengatakan mulai besok

Inspektorat bakal memeriksa Dana Desa di 9 Desa Kecamatan Tambun Selatan. “Hari ini tim Inspektorat melakukan perte-

muan semua kepala desa, yang memberikan informasi bahwa nantinya bakal periksa 9 desa itu mulai besok,” tandasnya. (har)

“Hingga saat ini, unit yang terjual mencapai 95% dari total 508 unit di Glendale Park,” kata Simon Subiyanto.

Lippo Cikarang berkolaborasi dengan desainer Jepang kelas dunia, Kengo Kuma, sebagai konsultas masterplan dan Mitsubishi Jisho Sekkei sebagai arsitek utama serta PT Kajima Indonesia sebagai kontraktor.

“Ke depan, Orange County memiliki mal terbesar, terbaik dan termegah sehingga menjadi daya tarik tersendiri di koridor timur Jakarta,” ujar Simon.

Sementara itu, Director Mitsubishi Corp, Takashi Ito, mengungkapkan alasannya memilih Lippo Cikarang menjadi tempat investasi. Diketahui, satu tower Glendale Park telah dibeli oleh Mitsubishi Corp, untuk ekspatriat yang bekerja di sekitar Lippo Cikarang.

“Lippo Cikarang merupakan salah satu pusat perekonomian di wilayah regional Bekasi. Ini didukung wilayah Cikarang, Cibitung, Cikampek, Karawang dan sekitarnya berkembang menjadi pusat industri besar,” ujar Takashi Ito. Simon pernah men-

gatakan, Orange County kelak memiliki fasilitas berskala super-regional. Lalu, memiliki pusat perkantoran, Univeritas Pelita Harapan, hotel bintang lima, International Convention Center, serta Rumah Sakit Umum dan Kanker Siloam Hospitals. Selain itu, pusat ritel dan entertainment. Sejumlah infrastruktur transportasi juga memperkuat lokasi Orange County. Pembangunan infrastruktur secara massif yang saat ini dilaksanakan pemerintah antara lain light rail transit (LRT) Cawang-Bekasi Timur yang pembangunannya sudah mencapai 51%. Lalu, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan beroperasi Maret 2021.

Pembangunan infrastruktur tersebut menjadikan Orange County satusatunya megaproyek di koridor timur Jakarta yang terintegrasi dan paling strategis. Hal itu memberikan banyak kemudahan bagi ribuan karyawan dan perusahaan besar multinasional yang telah beroperasi di wilayah Bekasi termasuk di Lippo Cikarang, antara lain Astra, Honda, Suzuki, Mitsubishi,

Isuzu, Panasonic, Toshiba, Hankook, Samsung, dan ribuan industri manufaktur lainnya.

Di sisi lain, strategisnya lokasi koridor timur Jakarta membuat enam developer ternama bersatu dan membentuk Komite Koridor Timur Jakarta sebagai terobosan baru untuk mengukuhkan kawasan tersebut sebagai destinasi hunian dan investasi menjanjikan yang tidak kalah dengan berbagai kawasan lainnya di Jakarta. Keenam developer tersebut adalah PT Summarecon Agung Tbk, PT Jababeka Tbk., PT Lippo Cikarang Tbk, PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Innopark), PT Pollux Properti Indonesia Tbk, dan PT PP Properti Tbk. Pembentukan komite tersebut berawal dari tukar pikiran bersama para developer yang ada di wilayah timur Jakarta terkait permasalahan yang sama mengenai image kawasan koridor timur Jakarta yang secara tidak langsung turut berdampak pada sisi pemasaran yaitu mengenai kemacetan dan kawasan industry. Koridor Timur Jakarta seperti Bekasi, Cikarang,

Dilengkapi .. dari halaman 1

minta diadakan lagi Harper Fun Bike.

Kami dari Team Harper Cikarang sangat berterima kasih atas kerja samanya dari lippo cikarang, teman-teman media dan komunitas sepeda yang sudah mensukseskan acara funbike,”tuturnya.

Ia mengatakan selain mengajak masyarakat untuk hidup sehat.

Hotel Harper Cikarang juga berkomitmen menjaga

koba dan masyarakat Kabupaten Bekasi sama-sama bisa mencegah narkoba.

“Ya, penyalahangunaan narkotika dan obat-obatan terlarang pada saat ini, kian hari kian marak, sehingga dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari, kerena tentunya pemakai semakin hari akan semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancuran saraf,” jelasnya.

Namun begitu, menurutnya, bahwa pemakai tentunya tidak dapat berpikir

jernih, dan akibatnya harapan masyarakat yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.

“Diketahi bahwa, sasaran dan penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja, kalau dirata-rata usianya sekisaran umur 11 sampai 24 tahun, Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktuwaktu dapat mengincar siapapu, Maka dari itu mari sama-sama kita perangi narkoba demi masa depan yg lebih baik,” tutupnya. (inf/ugi/mil)

“Selain itu juga saya mengajak di lingkungan sekretariat bekerja dengan cermat dan berjalan dengan berpegang aturan dan bisa memberikan informasi dengan

baik kepada bawahan,” tuturnya.

AlumnusMegisterPendidikan ini berharap dengan kondisi keterbatasan akan terus bekerja secara maksimal serta memberikan terbaik agar pendidikan Kabupaten Bekasi.

“Tentu saya ingin dengan keterbatasan saya ingin membuat terbaik untuk kemajuan pendidikan lebih baik di Kabupaten Bekasi dengan berpegangan kebijakan pimpinan,” tandasnya. (*/hyt)

dan Karawang merupakan jantung bagi perekonomian Indonesia.

Di mana pada 2018 menyumbang kepada negara sebesar Rp 14,8 triliun berdasar pada data Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu tumbuh 5,17 % lebih tinggi dari capaian tahun 2017. Setidaknya lebih dari 60% aktivitas perekonomian nasional disumbang oleh

Koridor Timur Jakarta yang 70%-nya berpusat di BekasiCikarang. Presiden Direktur PT PP Properti, Tbk, Taufik Hidayat mengatakan, dari sisi ruang, koridor Timur Jakarta cukup luas karena pengembangannya berpotensi hingga ke wilayah Kertajati. Di sisi lain, tingkat polusinya rendah, fasilitas pendidikannya tidak kalah dengan koridor barat.

“Harga juga lebih affordable dibanding barat. Sehingga dapat dilihat bahwa kami sangat optimistis jika koridor timur tempat yang layak untuk berinvestasi hunian. PP Properti sendiri memiliki total luas lahan sebesar 160 hektare mencakup wilayah Bekasi, Cikarang dan Kertajati,” kata dia, di Jakarta, belum lama ini. (msr/hyt)

dari halaman 1 menggunakan barang terlarang.

“Sebenarnya kita ketahui bahwa penggunaan Narkoba ini tentunya sangat merusak masa depan, dan ini tentunya Bakesbangpol Kabupaten Bekasi, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, untuk bisa meminimalisir penggunaan narkoba,” ucap Aat Barhaty kepada Cikarang Ekspres.

Namun begitu, tambahnya, semua kalangan bisa memahami bahayanya nar-

Kawal dan .. dari halaman 1

SELASA, 12 NOVEMBER 2019

SAMBUNGAN

3

KPK Periksa Istri Wali Kota Medan Rita Maharani JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memer iksa Rita Maharani. Dia merupakan istri Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin, yang terjerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan jabatan di Pemkot Medan tahun 2019.

Rita akan akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN). “Yang bersangkutan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikonfimasi, Senin (11/11).

Secara paralel, lembaga antirasuah juga melakukan pemanggilan terhadap Direktur PT Kani Jaya Sentosa Yamitema Laoly. Dia akan diperiksa sebagai saksi.

“Yang bersangkutan akan

diperiksa untuk tersangka yang sama,” ujar Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya pada 2019.

Selain Dzulmi, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang di-

angkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (bbs/ mhs)

Unjuk Rasa Makin Masif, Presiden Bolivia Umumkan Pengunduran Diri PRESIDEN Bolivia, Evo Morales, memutuskan untuk mundur dari jabatannya setelah unjuk rasa yang memprotes hasil pemilu pada bulan lalu semakin masif. Morales mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu (10/11) malam waktu setempat atau Senin (11/11) WIB. Seperti diketahui, kemenangan Morales dalam pemilu bulan lalu mendapat protes keras dan disengketakan. Pada akhirnya, pemantau internasional meminta hasil pemilu tersebut dibatalkan. Hal itu setelah adanya temuan manipulasi dalam pemilu yang digelar pada 20 Oktober lalu.

Pengunduran diri Morales tak lepas juga dari desakan politikus dan pimpinan militer serta kepolisian. Awalnya, Morales sependapat dengan temuan pemantau

internasional dan setuju untuk menggelar pemilu ulang. Pemilu ulang akan dilakukan usai Morales terlebih dahulu mengganti badan Pemilu Bolivia.

Morales pada akhirnya melunak. Dia masih memiliki hati nurani setelah melihat demonstrasi yang masif. Apalagi, beberapa rekan politiknya banyak yang mendapat cercaan dari warga. Seperti dilansir dari BBC, lewat sebuah pidato yang ditayangkan di televisi, Morales mengatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dia pun berharap dengan keputusannya tersebut aksi unjuk rasa bisa mereda.

“Tolong hentikan serangan saudara-saudari. Hentikan pembakaran dan menyerang,” sebut Morales seperti dilansir BBC. Tak hanya Morales yang

memilih mundur. Wakil Presiden Alvaro Garcia Linera dan Senator Adriana Salvatierra juga mengundurkan diri.

Putusan Morales tersebut disambut gembira rakyat

PMII Usulkan .... dari halaman 4 “PMII melihat banyak persoalan yang terjadi akibat belum terstrukturnya tata kelola perparkiran. Salah satu indikasi yang terjadi yaitu adanya dugaan kebocoran dan banyak aksi juru parkir yang tidak memiliki payung hukum. Solusinya, bentuk BUMD Parkir agar penataannya profesional dan memiliki penghasilan yang jelas,” ucap Jufry.

Pria yang menjabat sebagai Ketua GP Ansor Kota Bekasi ini mengatakan, implikasi positif dari dibentuknya BUMD Parkir adalah penyerapan tenaga kerja yang bisa melibatkan dari berbagai elemen kemasyarakatan.

“Dengan adanya BUMD Parkir, tentu ini solusi nyata untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur,” ulas Jufry.

Selain itu, pria yang akrab disapa Pepen ini pun menegaskan, tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang ada di wilayah ini berada di tangan Pemerintah Kota Bekasi. Adapun pembangunannya sendiri dibantu

program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Summarecon Agung Tbk, melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Direktur Eksekutif Sumarecon Agung Albert Luhur menjelaskan, pihaknya ingin membantu bersama-sama memajukan

Untuk diketahui, Kota Bekasi tengah diramaikan oleh viralnya video tentang ribuan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang mendemo salah satu mini market di Jalan Narogong Rawalumbu Kota Bekasi.

Massa menuntut agar pengusaha mini market bekerjasama dengan Ormas untuk mengelola perparkiran dengan dasar surat rekomendasi dari Pemerintah Kota Bekasi. (bbs/mhs)

Retribusi Parkir. Perda Nomor 3 Tahun 2010 mengatur tentang Pajak Parkir dan Perda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal.

“Tinggal pedoman pengelolaan parkir, nanti tinggal penugasan. Penugasannya (pengelola parkir) nanti selektif. Jangan asal ambil kalau perlu menggunakan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), nanti tinggal Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) membuat norma-norma tersebut,” ujar Rahmat.

Dia menjelaskan, parkir yang berada di lahan fasos dan fasum dikenakan retribusi parkir. Sedangkan, yang masuk kategori pajak parkir adalah pengelola parkir yang berada di pusat perbelanjaan besar seperti mal, hotel, toko-toko yang menerapkan pengambilan tiket parkir yang telah dikerjakasaman dengan pihak ketiga.

“Saat ini, kita sedang mempersiapkan regulasinya (pa-

jak parkir di minmarket).

Regulasinya antara lain petunjuk teknis, pedomanan, nanti ada atribut yang akan mengidentifikasi dan juga melihat (sebagai pengelola parkir),” ujarnya.

Pemkot Bekasi, kata dia, akan berupaya menjaga keamanan, kenyamanan pemilik tempat ataupun masyarakat yang sebagai konsumen.

“Nanti akan ada tata cara penyetoran uang parkir, akan diatur hak dan kewajibannya. Retribusinya atau pajaknya ditarik, pemerintah daerah dapat uangnya, uangnya akan disetorkan ke kas daerah. Bagian operatornya (pengelola parkir), mendapat bagian berapa?

Ini yang masih kita perbaiki,” katanya.

Terkait pelibatan ormas Kota Bekasi yang akan mengelola parkir minimarket, kata Rahmat, Pemkot Bekasi tidak melihat organisasi ormas-nya. Pemkot Bekasi melihat pemberdayaan terhadap anggota ormas ini.

“Kita tidak lihat ormasnya, tapi pemberdayaannya.

Persoalan ormas mau me-

digencarkan pula di lingkup wilayah kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Bekasi.

“Idealnya setiap rumah yang masih memiliki pekarangan bisa membuat tiga sampai lima lubang,” katanya.

Perihal alat pembuatannya, Yayan mengatakan, masyarakat bisa meminjamnya ke kelurahan karena pemerintah tidak

mengadakan pengadaan alat secara massal untuk masyarakat.

“Kami sekadar memberikan hadiah mesin pembuat lubang biopori kepada SKPD, OPD, atau BUMD yang pada acara ini bisa menyelesaikan pembuatan lubang dengan baik. Hadiah ini sekadar rangsangan agar gerakan ini bisa digencarkan secara lebih luas,” ucapnya. (dhy/mhs)

itu pun lantas ramai dikomentari para netizen. Ada beberapa yang memberi saran agar Prilly tak terlalu mendengar ucapan orang lain.

“Masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Kalau hidup masih dengerin ucapan orang, terus sakit hati, diri sendiri yang rugi????,” pendapat salah seorang netizen.

Sementara itu, tak jarang juga yang membela Prilly dalam kasus ini. Mereka

pun tak membenarkan perlakuan bodyshaming yang kerap dilontarkan oleh orang-orang.

“Memang enggak enak loh kalau jadi korban body shamming. Enggak apa-apa di bilang baperan, memang seharusnya dikeluarin semua emosi ke orang yang suka ngebully. Pokoknya enggak enak banget deh,” sahut netizen lainnya mengomentari tulisan Prilly Latuconsina. (*)

“Kerjanya mulai dari sekarang dan PDIP harus memperlihatkan kepada rakyat dulu. Kita partai massa dan kader sekarang partai pelopor yang identik dengan partai yang mengadvokasi masalah masalah rakyat,” kata dia.

Dirinya berharap pada Pilkada 2024 Wali Kota Bekasi berhasil diduduki dari PDIP. Maka dari itu pihaknya telah menyusun strategi dan penguatan agar kursi Wali Kota Bekasi bisa diraih.

“Makanya kita gelar kon-

solidasi, kita menyampaikan hasil Kongres V PDI Perjuangan di Bali dan juga hasil workshop tiga pilar partai Jawa Barat yang intinya Jawa Barat kita ingin kembali menang di 2024 yang kita mulai dengan Pilkada 2020 di 8 kota kabupaten. Bahkan targetnya kursi Wali Kota Depok kita rebut, termasuk nanti Kota Bekasi,” kata dia.

Sementaraa itu Tri Adhianto mengatakan siap maju sebagai calon wali kota tahun 2024. Ketika ditanya persiapan, dirinya saat ini lebih memilih fokus untuk bekerja melayani masyara-

kat Kota Bekasi.

“Persiapannya tinggal ikhtiar saja bagaimana kemudian kita kerja, kerja, kerja yang berguna. Kemudian masyarakat bisa menerima yang penting bahwa kesejahteraan masyarakatlah utamnya. Intinya lebih baik, lebih baik,” kata dia, Senin (11/11).

Sementara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku tak terkejut atas dorongan Tri Adhianto maju sebagai calon Wali Kota Bekasi pada 2024 mendatang. Dirinya juga tak mempermasalahkan atas hal tersebut.

“Ya itu hak Mas Tri lah,

engga ada masalah saya.

Toh masih lama toh dan semua itu kembali ke pilihan warga. Kalau saya kan sudah engga bisa nyalon lagi, sudah dua periode,” kata dia.

Terkait koalisi antar Partai Golkar dan PDI Perjuangan pada Pilwalkot Bekasi 2024, Rahmat menyebut masih terlalu jauh.

“Itu masih jauh lah, sekarang utamanya kerja dengan baik beri pelayanan terbaik ke masyarakat dan jalankan program yang sudah jadi janji kami berdua saat kampanye,” paparnya. (bbs/ mhs)

tuk dibina, diberdayakan bukan dijuluki, ormas itu (kumpulan) preman, tidak,” tuturnya.

Dia menegaskan masih banyak potensi pendapatan daerah yang ditata dalam pengelolan parkir di minimarket Kota Bekasi, mulai

dari aturan seperti pajak parkir, pajak restoran atau retribusi parkir hingga operator (pengelola) dana tersebut dapat dikelola dengan baik.

“Saat ini, kita tunda dulu penarikan pajak parkir di minimarket hingga regulasi yang kita rencanakan tadi

(mengenai petunjuk teknis, pengelolaan, penyetoran dapat dapat terencana dengan baik). Secepatnya akan kita perbaiki regulasi tadi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda, tidak banyak

tanggapan terkait hal ini.

Pihaknya, masih fokus memperbaiki regulasi untuk mendukung rencana penarikan pajak parkir di minimarket Kota Bekasi.

“Sesuai arahan, kita sedang mempersiapkan semuanya,” imbuhnya. (bbs/mhs)

Bolivia yang memang tak mengakui hasil pemilu pada bulan lalu. Morales dinilai sebagai pemimpin yang tidak demokratis. Sementara, pendukung Morales sebaliknya. Putusan mun-

dur Morales disebut sebagai kudeta. Morales adalah pemimpin pribumi pertama yang pernah dimiliki Bolivia. Dia diklaim membuat rakyat Bolivia yang miskin menjadi setara dengan yang

dari halaman 4 mengurangi produksi sampah sejak di lingkup perkantoran wali kota Bekasi.

Sampah-sampah dedaunan tidak ada yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sumur Batu, apalagi dibakar. Sampah dedaunan diproses untuk menghasilkan kompos.

“Lalu salah satu cara

sederhananya, memasukkan sampah dedaunan tadi ke lubang biopori, sehingga permasalahan sampah tertangani, tanah pun menjadi subur,” katanya.

Lebih lanjut Yayan mengatakan, gerakan yang dilakukan kali ini merupakan ‘pilot project’ menggencarkan pembuatan lubang biopori dengan total 624 titik. Setelah di skala pemerintahan, hal serupa akan

Masuk Kuping ....

Kota Bekasi melalui pendidikan dengan berpartisipasi pada pembangunan gedung sekolah. “Kami menyadari pendidikan merupakan hal mendasar dan menjadi pondasi majunya sebuah bangsa.

Prinsip kita dalam pembangunan ini adalah memberikan kualitas yang terbaik,” ujarnya. (dhy/mhs)

Pemkot Tetap .... dari halaman 4

jabatannya demi menyelamatkan bangsa.

Morales sendiri adalah presiden pertama yang dimiliki Bolivia. Dia menjabat sebagai presiden sejak 2006 silam. Morales tetap mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat secara berturut-turut. Dalam pemilu 20 Oktober lalu, Morales mendapat suara tertinggi. Namun, pemilu itu dianggap kontroversial karena pengadilan telah dipengaruhi untuk membatalkan batas masa jabatan presiden. Pada akhirnya, pemantau internasional menilai ada banyak kecurangan dan menyerukan agar pemilu diulang.

Hanya saja, Morales memilih putusan berbeda. Dia mengambil pilihan yang bisa dibilang cukup tepat yakni mundur dari jabatannya. (bbs/mhs)

Pejabat Buat ....

Akhirnya, SMAN 21 .... dari halaman 4

lain. Di satu sisi, kelompok yang berseberangan menilai mundurnya Morales adalah akhir dari tirani.

Usai pemilu 20 Oktober lalu, Bolivia dilanda unjuk rasa yang dari hari ke hari semakin panas. Demonstran memprotes hasil pemilu yang dinilai penuh dengan kecurangan. Dilaporkan setidaknya tiga orang tewas dalam sejumlah unjuk rasa. Bahkan, sejumlah polisi yang masih mengenakan seragam turut bergabung bersama demonstran.

Morales terus mendapat tekanan. Sejumlah rekan politiknya dicerca oleh demonstran. Bahkan, beberapa lainnya memilih mundur karena khawatir dengan keselamatan keluarganya.

Sampai-sampai, Panglima Militer Jenderal Williams Kaliman, turut mendesak agar Morales mundur dari

miliki badan usaha, silakan tetapi yang yang kita lihat bukan organisasi ormasnya, tetapi pemberdayaannya.

Orangnya (anggota ormas) bisa, yang penting memiliki izin operasional parkirnya.

Badan usaha bisa, yang penting memiliki izin operasionalnya,” tuturnya.

Dari awal, kata dia, Pemkot Bekasi melibatkan ormas karena ingin memberdayakan semua oramas.

“Kita ingin rangkul semua ormas, kalau ada pemberdayaan terhadap ormas, bukan ormasnya yang dimunculkan tetapi pemberdayaannya peningkatan kapasitasnya, peningkatan pelatihannya, peningkatkan pemberdayaan UKM-nya, dan sebagainya. Bukan ormasnya,” imbuhnya.

Dia berharap, masyarakat jangan membuat anggapan negatif terhadap semua ormas.

“Tidak semua ormas kita anggap premanisme, tidak.

Makanya kita berharap, jangan sampai ada ormas yang melakukan tindakan premanisme, makanya pemerintah punya kewajiban un-

dari halaman 4 “Kan itu hal yang enggak perlu diomongin ya, kalian enggak tahu efeknya ke orang lain itu gimana. Terutama ke orang kayak saya yang sudah kelaperan enggak makan dan olahraga tiap hari hehe,” lanjutnya.

Gadis 23 tahun ini pun mengatakan bahwa kejadian tersebut sudah dia alami sejak waktu yang lama.

Oleh sebab itu, pemain film Danur ini merasa perlu

mengungkapkan isi hatinya.

“Sudah lama mau nilis ini karena suka ngebatin aja setiap ada yang minta foto tapi ujung-ujungnya body shaming,” tutup Prilly Latuconsina.

Akan tetapi, unggahan tersebut kini sudah tak tersedia dalam Insta Stories Prilly. Namun, kekecewaan gadis berdarah Ambon dan Sunda ini sudah dibagikan oleh beberapa akun gosip di Instagram.

Unggahan dari akun gosip

PDIP Usung .... dari halaman 4

Harian Umum

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

SELASA, 12 NOVEMBER 2019

HARGA Rp3.000

4

PEMKOT TETAP TUGASKAN ORMAS

TARIK DUIT PARKIR

Pepen: Kita Ingin Rangkul dan Berdayakan

KO TA B E K A S I Pemerintah Kota Bekas memutuskan memperbaiki kebijakan terkait rencana pengelolaan parkir di mini market. Namun Bekasi tetap menggunakan ormas untuk tarik d u i t parkir, deng a n

Gelaran Konferensi Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi, yang berlangsung di Aula KPU Kota Bekasi, Minggu (10/11), turut

catatan akan diseleksi lebih ketat.

Sebelumnya, pemerintah daerah dianggap menyalahi aturan apabila mengumpulkan uang parkir di minimarket berdasarkan ketentuan retribusi parkir. Semestinya berdasarkan regulasi yang ada, di minimarket pengelolaan parkir dikumpulkan berdasarkan pajak parkir.

Pemerintah dalam mengumpulkan uang parkir harus berdasarkan kategori pajak parkir atau retribusi parkir. “Kalau di minimarket, dari awal bahwa itu tidak bisa ditarik retribusi parkir, baik yang off street atau on street, tetapi dikumpulkan melalui pajak parkir. Tidak bisa diambil (pendapatan daerah) dari izin usaha minimarketnya, enggak bisa diambil dari tanahnya karena tanahnya (bukan fasos dan

fasum). Bisa diambil dari pajak. Pajak parkir ini bisa di-assessment, dengan ketentuan bahwa payung hukumnya harus berbadan hukum atau PT (Perseroan Terbatas), koperasi atau perorangan yang memiliki NPWP dan izin operasional parkir,” ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi kepada awak media, kemarin (11/11).

Pihak yang dapat mengumpulkan pajak parkir di minimarket tersebut adalah pihak ketiga yang telah memenuhi persyaratan seperti perorangan yang memiliki NPWP, memiliki izin operasional parkir, serta yang memiliki surat tugas pengelolaan parkir yang dikeluarkan Pemkot Bekasi, dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

Surat tugas yang dikeluarkan Bapenda Kota Bekasi ini

PMII Usulkan Pembentukan BUMD Parkir

mencetuskan rekomendasi terhadap Pemerintah Kota Bekasi untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Parkir.

Rekomendasi eksternal

ini, merupakan bentuk perhatian Keluarga Besar PMII atas stigma yang menyebut bahwa Kota Bekasi sebagai Kota Preman sekaligus mendukung pemerintah agar

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran. “ B e l a k a nga n i n i Ko t a Bekasi viral disebut Kota Preman. Pemicunya adalah

persoalan tata kelola parkir yang dinilai merupakan sektor strategis untuk meningkatkan PAD. Menyinggung ini, Keluarga Besar PMII Kota Bekasi mereko-

mendasikan agar segera dibentuk BUMD Parkir,” ujar Majelis Pembina Cabang PMII Kota Bekasi, Muhammad Jufry.

Menurut Jufr y, BUMD

sempat heboh dan menjadi dasar penyelidikan Polres Metropolitan Bekasi Kota untuk memeriksa Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda, pekan kemarin.

“Bisa saja, setor pajak dibayarkan kepada minimarket kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah atau si perorangan yang kerja sama dengan pemerintah daerah yang menyetorkan langsung.

Berapa kesepakatannya, misalkan dalam satu hari Rp 100.000, berarti bayar Rp 100.000 dalam sebulan ada sekitar Rp 3 juta atau sebulan Rp 300.000 (sesuai dengan jumlah pengunjung di minimarket) yang penting tidak memberatkan apara pembeli minimarket untuk membayar parkir,” katanya Pemkot Bekasi telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Pajak Parkir dan Perda n Ke Hal... 3

Parkir adalah salah satu solusi agar pengelolaan perparkiran lebih profesional dan meningkatkan pendapatan daerah secara nyata. n Ke Hal... 3

PDIP Usung Tri di Pilwalkot Bekasi 2024 KOTA BEKASI- Tri Adhianto dipastikan akan maju sebagai calon Wali Kota Bekasi pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Tri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi telah

Prilly Latuconsia

“Masuk Kuping Kanan, Keluar Kuping Kiri...”

PRILLY Latuconsina menuangkan kekesalannya dalam sebuah unggahan di Insta Stories, Minggu (10/9).

Kali ini, mantan kekasih Maxime Bouttier itu berbicara mengenai perlakuan orang-orang yang minta berfoto namun diiringi dengan kalimat body shaming.

“Boleh enggak sih kalau minta foto setelahnya bilang ‘makasih’ bukannya bilang ‘kak, kalau di TV gendut gede banget’ atau ‘kakak aslinya pendek ya’ atau ‘kakak gemukan ya?’,” tulis Prilly dalam Insta Storiesnya.

Menurut Prilly, kalimat-kalimat tersebut seharusnya tak pantas untuk diucapkan pada orang lain.

Terelebih, bagi sebagian orang, kata-kata itu akan Ke Hal... 3 berpengaruh pada kondisinya. n

Tri Adhianto

mendapat restu dan dorong maju dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat.

Tri sebagai mana diketahui pada Pemilukada kemarin, awalnya saat berpasangan bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi diusung oleh Partai PAN. Akan tetapi dia bergabung ke PDI Perjuangan pada Juni 2019 lalu, agar memuluskan langkahnya maju sebagai calon Wali Kota Bekasi.

“Kota Bekasi ini kita dorong Ketua DPC Wakil Wali Kota (Tri Adhianto) untuk mencalonkan Wali Kota Bekasi tahun 2024 berbarengan dengan pemilu serentak,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, saat acara rapat internal di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, belum lama ini.

Meskipun Pilkada Bekasi masih panjang, lanjut Ono, pengusungan dilakukan agar Wakil Wali Kota Bekasi ini bisa bekerja dengan baik dan menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat. n Ke Hal... 3

Akhirnya, SMAN 21 Punya Gedung Sendiri KOTA BEKASI- Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 21 kini punya gedung baru yang terletak di Perumahan Sapta Pesona, Kelurahan Jatiluhur, Jatiasih, Bekasi Selatan. Sebagai informasi, para siswa SMAN 21 selama ini menumpang belajar di gedung milik SDN Jatimakmur 3 dan 4 setelah berdiri sejak empat tahun lalu. Sementara, pembangunan gedung baru tersebut sudah dimulai sejak Oktober 2018 lalu.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan bahwa

realisasi pembangunan gedung baru SMAN 21 ini sebagai bagian mewujudkan pelayanan dasar yang diberikan melalui sarana dan prasarana bangunan yang memadai serta meningkatkan daya tampung siswa SMA di Kota Bekasi.

“Tujuan dari dibangunnya gedung ini supaya bisa mengimplementasikan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Bekasi dan mencapai visi Kota Bekasi yang cerdas,” kata Rahmat di Jatiasih, Senin (11/11). n Ke Hal... 3

Pejabat Buat Lubang Biopori di Komplek Kantor Wali Kota KOTA BEKASI- Pemerintah Kota Bekasi mengerahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, juga Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pembuatan lubang biopori di area taman kantor wali kota Bekasi, kemarin (11/11). Selanjutnya, diharapkan gerakan pembuatan lubang biopori ini bisa gencar juga dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan secara merata di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai motor penggerak aksi ini terlebih dahulu telah membagi ‘lapak’ pembuatan lubang biopori. Di setiap area tugas SKPD, OPD, dam BUMD juga telah ditandai titik-titik untuk pembuatan lubang biopori yang diberi jarak berkisar 50 cm satu sama lain.

Tanda patok itu yang dilubangi dengan menggu-

ARIF NALDHY/METRO BEKASI

GOTONG ROYONG: Pemerintah Kota Bekasi mengerahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, juga Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pembuatan lubang biopori di area taman kantor wali kota Bekasi, kemarin (11/11).

nakan tongkat. Ada pula instansi yang membekali diri dengan mesin pembuat

lobang biopori.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berkesempatan juga

menjajal tantangan membuat lubang biopori ini. Dari beberapa titik yang diker-

jakannya, tampak ia sesekali kesulitan saat ujung tongkat biopori bertumbukan dengan bebatuan sehingga sulit membuat lubang lebih dalam.

Kepala Dinas LH Kota Bekasi Yayan Yuliana menyebutkan, lubang biopori harusnya dibuat dengan kedalaman 1,2 meter. Dengan kedalaman demikian, satu lubang biopori akan bisa menampung 10 liter air.

“Awal musim hujan seperti sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk membuat lubang biopori, karena keberadaan lubang bisa menjadi tempat penampungan cadangan air saat hujan turun,” katanya.

Adapun kehadiran lubang biopori di taman kantor wali kota Bekasi juga bisa difungsikan sebagai tempat penampungan dedaunan kering. Hal ini sejalan dengan program Dinas LH Kota Bekasi n Ke Hal... 3