Cikarang Ekspres, 11 Desember 2019

Page 1

Semangat Baru Bekasi

RABU, 11 DESEMBER 2019

HARGA Rp3.000

Cawabup Bukan Soal Haknya Bupati Nama Tuti dan Marzuki Masuk Notulensi Panlih DPRD Bekasi CIKARANG PUSAT – Pengisian kursi kosong wakil bupati Bekasi, terus dikebut. Satu di antaranya, Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Bekasi mengundang pengurus DPD Golkar Jabar untuk membahas proses tahapan pemilihan pendamping bupati Eka Supria Atmaja di masa sisa jabatanya. Pada kesempatan itu, dari DPD Golkar Jabar diwakili oleh Agus Sihombing, bertemu langsung dengan Ketua Panlih Cawabup, Mustakim. “Jadi kami sudah dijelaskan

oleh ketua Panlih tentang tahapan, dasar hukum dan pemilihan ini adalah untuk menjelaskan kepada partai pengusung yang berhak mengajukan cawabup, partai pengusung pemenangan Pilkada 2017,” jelas Agus kepada awak media. Partai pengusung yaitu Golkar, NasDem, PAN dan Hanura. Agus mengungkapkan jika, undangan Panlih DPRD Bekasi ke DPD Golkar Jabar tak lepas dari status kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Bekasi saat ini. Di mana, mereka belum

mengantongi SK sebagai pengurus definitif. “Karena belum kantongi SK, atas saran Panlih dari dewan partai Golkar, disarankan satu tingkat yaitu Golkar provinsi Jabar,” katanya. Dia juga menyinggung soal keputusan DPP Golkar mengisi kekosongan sisa masa itu sudah diputuskan atas nama Tuti Yasin dan Akhmad Marzuki sebagai calon wakil bupati. “Jadi sudah tidak ada lagi nama yang dikeluarkan selain dua nama itu,” ujarnya. Ke Hal.. 10

Bekasi Tidak Aman Gempa, Warga Panik Seperti Tanah Amblas CIKARANG PUSAT - Gempa tektonik bermagnitudo 3,2 mengguncang sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, kemarin (10/12). Informasi yang dihimpun koran harian ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa itu terjadi pukul 12.54 WIB. Sumber gempa dilaporkan berada di darat Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Hendro Nugroho menyebutkan gempa berkekuatan magnitudo 3.2. Pusat gempa terletak pada koordinat 6.54 LS - 107.08 BT. “Tepatnya berada

di darat pada jarak 22 kilometer barat daya Kabupaten Bekasi,” katanya. Menurut dia, sumber gempa berkedalaman 4 kilometer. BMKG menggolongkan sebagai gempa dangkal. “Akibat aktivitas sesar lokal,” ujar dia. Dampak gempa seperti pada peta tingkat guncangan BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, guncangannya terasa di wilayah Cikarang. Skala intensitasnya berkisar II - III MMI, pun di Cibarusah. BMKG belum menerima adanya laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa

bumi tersebut. Sementara itu, sebagian warga Cikarang panik saat wilayah itu diguncang gempa tersebut. Mereka merasakan pergerakan tanah di Perumahan Mega Regency, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Warga mendengar ada suara pergerakan tanah hingga amblas ke dalam. “Saya merasakan seperti ada tanah yang amblas di sekitar lokasi perumahan saya,” kata warga Perumahan Mega Regency, Clara Faradhika. Ia melanjutkan sempat ada hentakan-hentakan saat terjadi gempa. Ke Hal.. 10

ADVERTORIAL

Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Disahkan Dalam Rapat Paripurna DPRD Bekasi Bersama Bupati Eka Supria Atmaja CIKARANG PUSAT - Dewan Per wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penetapan keputusan DPRD Kabupaten Bekasi/ Penandatanganan Nota Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa

(10/12). Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja didampingi Sekretaris Daerah Uju dan jajaran perangkat daerah menghadiri secara langsung rapat paripurna yang beragendakan penyampaian laporan hasil kegiatan komisi-komisi, serta penyampaian laporan pansus dalam pembahasan Raperda Kabupaten Bekasi tentang pengelolaan barang milik daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Eka menyampaikan dengan telah dibahas dan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan barang milik daerah oleh DPRD, maka agar ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum.

“Raperda ini sebagai pedoman pengelolaan barang milik daerah yang mengatur mengenai kebutuhan dan penganggaran pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sehingga diharapkan terwujudnya pengelolaan

barang milik daerah yang baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah,” terangnya. Lebih lanjut, Eka menuturkan sesuai dengan ketentuan pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, paling lambat 7 hari setelah Raperda ini mendapat persetujuan ber-

sama, agar disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor registrasi sebelum diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. “Pendapat, pandangan dan saran yang telah disampaikan akan menjadi catatan dan perhatian kami, guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Bekasi,” ujarnya. Ditambahkannya, apa

yang sudah disampaikan oleh pimpinan dan anggota dewan, Eka menegaskan pihaknya selaku eksekutif akan segera melaksanakan apa yang telah direkomendasikan dan ditetapkan untuk segera disikapi demi perbaikan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan, melalui Perangkat Daerah yang secara teknis mempunyai tupoksi serta kewenangannya. (adv/hyt)

PARIPURNA: Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja didampingi Sekretaris Daerah Uju dan jajaran perangkat daerah menghadiri secara langsung rapat paripurna.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Cikarang Ekspres, 11 Desember 2019 by Karawang Bekasi Ekspres - Issuu