Cikarang Ekspres, 10 Oktober 2019

Semangat Baru Bekasi

KAMIS, 10 OKTOBER 2019

HARGA Rp3.000

Awas Penipuan Berkedok Beasiswa Luar Negeri Banyak Warga Jabar Tertipu, Polri Amankan Dua Tersangka

JAKARTA - Banyak cara yang digunakan penipu untuk meraih keuntungan.

Baru-baru ini, 40 warga dari Jawa Barat, Lampung dan Jawa Tengah menjadi korban penipuan berkedok beasiswa dan bekerja ke

luar negeri.

Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Agus Kuncoro menuturkan pihaknya berhasil menangkap dua orang tersangka yakni berinisial R dan L. Mereka

berperan yang menawarkan kepada calon korbannya untuk kuliah ke Taiwan.

“Ada modus operandi baru di sini yaitu menjanjikan beasiswa kuliah di luar negeri dalam hal ini di Taiwan, sambil bekerja. Sudah ada

sekira 40 orang WNI yang menjadi korban,” kata Agus di Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta, kemarin (9/10).

Mereka dijanjikan kuliah di Chienkuo Technology University dan mendapat gaji dari pekerjaan sebesar

27.000 Dollar Taiwan. Namun pada kenyataannya, para korban dipekerjakan dari Senin hingga Sabtu di pabrik pembuatan rak besi.

Agus mengungkapkan para calon korban yang ber minat untuk diajak

ke Taiwan tersebut harus membayar terlebih dahulu untuk administrasi sebesar Rp 35 juta. Selain itu, para korban juga diminta untuk menyiapkan berkas pendaftaran untuk kuliah agar para korban percaya.

Ke Hal...2

POLITIK Elit PAN Diduga Main Mata Isi Kursi Cawabup CIKARANG PUSAT - Dugaan aliran suap yang masuk ke kantong anggota DPRD Kabupaten Bekasi, kian kencang.

Sekretaris Forum DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Herdian mengungkapkan kemungkinan dugaan tersebut benar karena ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh elit partai politik mengenai cawabup.

“Saya sebagai sekretaris Forum DPC dan kader PAN tidak pernah menerima hal yang dimaksud.

Mungkin elite DPD PAN Ketua dan Sekretaris DPD bisa dikonfirmasi ke beliau,” kata dia kepada Cikarang Ekspres.

Herdian menegaskan, untuk kader PAN sendiri dirinya berani memastikan tidak menerima sepeserpun dari cawabup. Dengan begitu, kader PAN lebih mengedepankan kemajuan Bekasi dibanding untuk kepentingan pribadi.

“Kalau 18 DPC dari 23 DPC PAN yang ada di Kabupaten Bekasi. Bisa saya pastikan tidak pernah menerima apapun dari cawabup,” katanya.

Sebaliknya, kata dia, hustru dirinya bersama 18 DPC melakukan gerakan mosi tidak percaya kepada ketua dan sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi.

“Salah satu poin dari mosi tidak percaya itu adalah terkait penentuan calon wakil bupati yang di duga hanya mementingkan oknum kepentingan elite partai kami di kabupaten bekasi,” tegasnya.

Ke Hal...2

iBekasikab, Aplikasi Perpustakaan Digital Resmi Diluncurkan C I K A R A N G U TA R A Inovasi terus dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Bekasi. Kemarin (9/10) di Hotel Holliday Inn, Cikarang Utara, OPD yang dipimpin Dedy Supriyadi itu meluncurkan aplikasi iBekasikab. Yakni, aplikasi perpustakaan digital yang berisi kumpulan buku-buku pelajaran dan bacaan untuk konsumsi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat umum.

Kepala Disarpus, Dedy Supriyadi menuturkan peluncuran iBekasikab ini untuk memudahkan pembaca meminjam buku bacaan tanpa harus datang ke perpustakaan konvensional.

“Jadi dengan iBekasikab, buku bacaan berupa digital.

Ini bagian stimulus agar masyarakat di Kabupaten Bekasi gemar membaca,”

kata dia.

Adapun tujuan peluncuran aplikasi iBekasikab secara umum untuk memotivasi, memacu dan mendorong minat baca masyarakat.

“Tujuannya mengkampanyekan budaya kegemaran membaca kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian meningkatkan layanan perpustakaan dan minat baca masyarakat. Terakhir menciptakan layanan per-

pustakaan yang terintegrasi dan lengkap dalam berbagai format,” bilang dia.

Dedy berharap, aplikasi baru ini menjadi solusi atas kebutuhan era masyarakat digital. Karena menurut dia, iBekasikab sudah bisa diunduh untuk di smartphone berbasis android dan IOS. “Su d a h b i s a d i d ow n load melalui Playstore. Ini merupakan aplikasi perpustakaan digital milik Ka-

bupaten Bekasi yang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun,” tukas dia.

Sementara itu, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menyambut baik salah satu inovasi yang dilakukan oleh Disarpus. Hal ini sesuai UU Nomor 43 Tahun 2017 tentang Layanan Perpustakaan.

“A p l i k a s i i n i , g u n a memenuhi dan memudahkan masyarakat untuk membaca Ke Hal.. 2

ADVERTORIAL

BKPPD SABET STAND TERFAVORIT LAYANAN INFORMASI KEPEGAWAIAN C I K A R A N G P U S AT Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi berhasil menyabet penghargaan stand terfavorit pada Pekan Raya Bekasi (PRB) pada 21-29 Sepetember 2019 lalu.

OPD yang dipimpin Ali Syabana ini meraih juara favorit stand terbanyak pelay-

anan name teg aparatur sipil negara (ASN).

Sekretaris BKPPD Edward Sutarman mengatakan juara favorit ini diraih atas kerja keras semua pihak dalam memberikan pelayanan name teg ASN. K a re n a m e n u r u t d i a , pelayanan name teg ini merupakam layanan khusus bagi ASN pada even inovasi

dan informasi pembangunan Kabupaten Bekasi.

“Kami hadir memberikan informasi kepegawaian selama dua hari kepada 70 ASN. Syukur alhamdililah ini disambut baik,” kata dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin (7/10).

Edward menjelaskan pihaknya tidak memberikan pelayanan kepegawaian

yang menjadi wewenang Badan Kepegawiaan Nasional (BKN) maupun kenaikan pangkat merupakan tanggungjawab Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat.

“Jadi kami fokus pada informasi kepegawaian pelayanan name tag ASN. Karena pelayanan kepegawaian harus ke BKN dan kenaikan

pangkat harus ke Provinsi Jawa Barat,” ungkap Edward.

Selain itu, dalam rangka m e n i ngk at k a n d i s i p l i n p e gawa i s e h i ng ga b e rdampak pula pada pelayanan masyarakat, BKPPD jiga menerima pengaduan terhadap ASN Kabupaten Bekasi yang melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian disaat jam

kerja.

“Tentu syaratnya harus melampirkan bukti dukung pelanggaran yang dilakukan ASN,” bilang Plt Kabag Humas Pemkab Bekasi ini.

Edward menambahkan sejak dibukanya PRB pada 21 September 2019 oleh Bupati Bekasi Eka Supria At maja h i ng ga d i tu tu p

Sekda Uju, stand BKPPD t i d a k p e r na h s e p i d a r i pengunjung baik itu kalangan ASN maupun masyarakat luas.

“Hampir setiap harinya, petugas yang berjaga di stand memberikan layanan konsultasi dan informasi pelayanan kepegawaian kepada ASN,” imbuh dia. (adv/msr/hyt)

KAMIS, 10 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

2

Kerugian Kebakaran Ruang SMK Teknologi Assalam Hampir Satu Miliar CIKRANG UTARA Sebanyak 6 ruang kelas SMK Teknologi Assalam di Jalan Industri Bumi Asih, Cikarang Kota ludes terbakar si jago

merah, kemarin (9/10).

Akibat sejumlah ruangan tersebut ludes, kerugian ditaksir sekitar Rp 900 juta.

Komandan Pleton

1 Damkar Kabupaten Bekasi, Dany Adha menuturkan dari informasi yang dihimpun dari RT setempat, api muncul berawal dari

ruangan belajar di pojok atas.

“Kemungkinan dugaan sementara korseleting, soalnya ruangan kelas itu kosong hanya meja dan

Apdesi Desak Wacana TPSS Segera Dirumuskan TA M B U N S E L ATA N Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Bekasi diharapkan segera merumuskan pengadaaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara [TPSS] di setiap desa.

TPSS dinilai bisa mengurangi volume sampah ke TPA Burangkeng dan mengurangi keberadaan sampah liar yang kian mengkhawatirkan.

Sekretaris Jenderal [Sekjen] Asoisasi Pemerintah Desa Indonesia [Apdesi] Kabupaten Bekasi, Jaut Sarja Winata permasalahan sampah harus ditangani secara serius oleh Pemkab Bekasi dan seluruh elemen masyarakat.

“Mengharapkan banget, dari dulu saya pengin adanya TPPS di setiap desa dan mobil pengendaraan pengangkut sampah, itu minimal setiap desa ada mobil sampah satu,”kata Jaut kepada awak media beberapa waktu lalu.

Terkait lahan TPPS, Jaut meyakini di setiap desa di Kabupaten Bekasi ada lahan yang dapat difungsikan untuk area tpss, “Saya yakin di setiap desa ada

lahan yang bisa dibeli oleh desa. Pemerintah kan punya anggaran, tinggal cari tanah yang sesuai harganya dan tidak menganggu lingkungan,”tuturnya.

Pria yang juga Kepala Desa Tambun ini menjelaskan TPA Burangkeng tidak akan mampu menampung sampah di 23 kecamatan. Apalagi saat ini kondisi TPA Burangkeng sudah melebihi kapasitas atau overload.

“Ini akan menjadi permasalahan besar, jika masalah sampah dibiarkan seperti ini. Ga mungkin tuh TPA Burangkeng terus menerus menampung sampah Kabupaten Bekasi, sekarang saja sudah penuh. Saya sangat mendukung wacana tpss di setiap desa,”paparnya.

Sebelumnya, Ketua OKK Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Acep Juandi memastikan akan menolak keras rencana perluasan TPA Burangkeng, lantaran perluasan bukan solusi jika pengelolaan sampah tidak serius.

Ia pun ingin ada tpss yang menerapkan konsep 3R dalam pengelolaan se-

hingga dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan dapat memilah sampah yang masih bernilai ekonomis.

Pria yang akrab disapa Leo meyakini dengan pengelolaan TPSS yang profesional dengan memisahkan antara sampah organik dan nonorganik akan membuat volume sampah liar di Kabupaten Bekasi menyusut.

Meski demikian, perlu adanya peraturan daerah yang mengikat agar setiap desa terdapat TPSS.“Ini kan bisa pakai dana desa, tapi perlu ada peraturan dari pemerintah. Ini tugas dewan baru jangan hanya membuat peraturan tata ruang. Tapi bagaimana mengelola sampah dengan baik,” paparnya.

Untuk permasalahan lahan disebutkan Leo, pemerintah dapat memanfaatkan fasum-fasos perumahan sebagai TPSS. “Kan ada fasos-fasum, kita sebagai Karang Taruna memberikan saran. Ada satu item ditambahkan, perumahan itu wajib menyediakan TPSS,” demikian Leo. (dim)

Demokrat Bakal Bangun Kantor Permanen TAMBUN SELATAN - Partai DPC Demokrat Kabupaten Bekasi kini berkantor sementara di Ruko Metland Tambun, Kecamatan Tambun Selatan. Hal itu, dikarenakan daerah Tambun merupakan strategis dan persiapan pembangunan resmi Gedung Demokrat DPC Gedung Demokrat di Kalimalang Tambun Selatan.

Ketua Partai DPC Demokrat Bekasi, Romli mengatakan pada syukuran kantor sementara ini, Partai Demokrat juga melakukan santunan kepada anak ya-

tim piatu.

“Hari ini kita (Demokrat) mulai berkantor di Ruko Metland Tambun, karena disini tempat yang strategis dan menghindari kemacetan jika ada kegiatan-kegiatan yang kami ada akan di kantor,” kata dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin (9/10).

Me nu r u t d i a, d i r i nya berencana dalam waktu dekat Demokrat akan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor di Kalimalan, Tambun Selatan pada tahun ini.

“Orang tua korban yang tidak mampu menyediakan uang Rp 35 juta tersebut akan diberikan penalangan oleh para tersangka, dengan catatan sesudah para korban berkuliah sambil bekerja di Taiwan, penghasilannya sebagian akan digunakan untuk melunasi jumlah uang administrasi yang dibayarkan di muka tadi,” jelasnya.

Menurut Agus, para korban yang percaya dengan bujuk rayu para tersangka selanjutnya ditampung ter-

mengajar (KBM) dan diperkirakan dia ker ugian Rp 900 Juta.

“Untuk korban jiwa nihil, kebakaran terjadi dari jam 1 siang dan ber-

hasil dipadamkan jam 3 sore dengan menerjunkan 5 Mobil Damkar dan 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran dari Lippo,” tandasnya. (har)

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021-89970065 Website: www.bekasikab.go.id

IZIN REKLAME

a. Surat Permohonan b. Surat kuasa c. Fotocopy KTP Penanggung Jawab d. Fotocopy NPWP e. Design Gambar Reklame f. Denah Lokasi Pemasangan Reklame g. Surat Keterangan Sewa/ Izin Atas Tanah atau Bangunan Yang di Pergunakan h. Surat Jaminan Asuransi Reklame Untuk Ukuran di Atas 20 Meter i. Perhitungan Kontruksi Untuk Ukuran di Atas 20 Meter j. Fotocopy STNK Utuk Reklame Kendaraan Berjalan k. Non Retribusi l. Non SOP 3 Hari Kerja m. Masa Berlaku 6 Bulan

“Kami akan bangun kantor sendiri, meski periode ini kita tidak mendapatkan pimpinan dewan padahal suara kursi kita meningkat satu. Namun dengan semangat kader dan gotong royong pastikan bisa bangun kantor baru,” katanya.

Menurut dia, partai Demokrat kini dinilai solid dan kekeluargaan terasa pada periode ini. dengan begitu kinerja untuk masyarakat bisa tercapai dengan maksimal dengan saling bahu membahu. “Demokrat sekarang itu udah seperti kekeluargaan, solid. (har)

Awas Penipuan .. dari halaman 1

bangku,” kata dia saat dikonfirmasi Cikarang Ekspres, kemarin.

Dikatakan dia, api melahap 6 ruangan kegiatan belajar

iBekasikab ..

lebih dahulu di Jakarta untuk mengikuti beberapa tes yang dilakukan langsung oleh perwakilan dari Taiwan yang tergabung dalam jaringan kasus ini untuk membuat orang tua korban percaya.

Setelah sampai di Taiwan, korban menjalani rutinitas perkuliahan dan sebulan kemudian mendapat kerja.

Para korban juga hanya menerima gaji sebesar 5.000 NT atau sekitar Rp 2 juta. Bahkan di antaranya ada yang sama sekali tidak menerima gaji.

“Sesampainya di Taiwan

mereka dipekerjakan dari Senin sampai Sabtu untuk kemudian di hari Minggu, para korban akan dipertemukan perwakilan yang sebetulnya bagian dari jaringan ini untuk seolah seperti kuliah padahal hanya belajar bahasa Taiwan untuk memudahkan pekerjaannya itu sendiri,” ucapnya.

Setelah apa yang dijanjikan yakni mendapatkan sejumlah uang ketika bekerja disana tidak tercapai, akhirnya sejumlah korban melapor pihak kepolisian dan modus TPPO ini terungkap.

“Dua tersangka atas nama

L dan M. L ini perannya merekrut calon PMI. Dari 2017, sudah memberangkatkan 75 PMI. Yang M perannya memberangkatkan dan berkoordinasi dengan jaringan di luar negeri, dari tahun lalu sampai sekarang sudah memberangkatkan 8 orang,” terangnya.

Kedua tersangka dijerat Pasal 4 UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan/atau Pasal 83 serta Pasal 86 A Nomor 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (*/hyt)

seorang pejabat partai yang ditemui di DPRD Kabupaten Bekasi.

Dengan sikap wakil rakyat yang mempercepat proses pemilihan cawabup itu, ada dugaan kuat main mata anggota dewan dengan salah satu nama calon wakil bupati.

Informasi yang didapat, diduga ada aliran dana besar dari salah satu cawabup kepada anggota DPRD. “Ya informasinya per dewan mendapat Rp 250 juta per orang dari calon Wabup itu,” kata seorang sumber yang tak ingin disebutkan namanya.

Bahkan, lebih jauh lgi, ada agenda settingan yang kemungkinan akan terjadi jika Bupati Eka menolak

adanya wakil bupati disisa masa jabatannya ini. “Jika Bupati menolak adanya calon wakil bisa kemungkinan dewan gunakan hak angket dan ujungnya impechment,” terangnya.

Sementara itu, pemerhati politik Abu Fitri mengatakan perlu ada klarifikasi dari anggota DPRD atas dugaan tersebut. Jika tidak, para dewan anyar ini kuat dugaan main mata dengan cawabup yang memiliki kocek tebal.

“Jangan sampai dewan baru ini sudah bicara kepentingan perut masing-masing daripada kepentingan masyarakat,” katanya.

Bahkan, politisi PBB itu

meminta KPK untuk turun langsung jika benar adanya gratifikasi jabatan tersebut.

“Saya meminta anggota dewan anyar ini melihat kasus Meikarta, jangan sampai citranya makin buruk saja,” ujarnya.

Meski begitu, Abu Fitri tak mau menuduh begitu saja tanpa ada pembuktian.

Sarannya ada lembaga hukum yang melakukan investigasi soal proses cawabup ini.

“Jika perlu dibentuk lembaga pengawas proses pemilihan cawabup ini, guna meminimalisir adanya main mata antara eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

Diisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendesak Pemerintah

buku-buku pilihan yang Best Seller serta buku-buku pelajaran,” ujarnya.

Menurut dia, peluncuran aplikasi perpustakaan digital ini melihat tingginya angka pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ada 171,17 juta jiwa yang terhubung internet sepanjang 2018.

“Jadi ada pertumbuhan sebanyaj 27,9 juta jiwa pengguna internet di 2018 yang didominasi kaum milenial,”

ungkap Eka. Selain itu, sambung dia, iBekasikab juga bagian newujudkan program gerakan membaca masyarakat pintar dan takwa (Gempita) pada tahun 2020 dan literasi ceria pada tahun 2021.

Eka berharap, masyarakat juga bisa meminjam buku secara gratis. Baik secara online maupun offline dengan berbagai fitur yang menarik dan bermanfaat.

“Aplikasi iBekasikab juga bisa sebagai ruang informasi program-program pemerintah dan profile Kabupaten Bekasi. Nantinya,

iBekasikab juga berintegrasi dengan program Bebunge (Bekasi Nyambung Bae),” jelas Eka. Dalam iBekasikab, juga ada konten Bupati Menyapa. Sehingga bupati dan pemustaka bisa berkomunikasi dengan pemustaka lainnya. “Bisa juga sharing tentang buku yang tersedia.

Selain itu ada fitur E-Pustaka yang bisa mengakomodir perangkat daerah, komunitas dan organisasi untuk menampilkan konten lokal berupa hasil karya untuk masyarakat,” tukas dia. (inf/ msr/hyt)

Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk segera mengisi kekosongan kursi wakil bupati. Pasalnya hingga saat ini belum ada laporan mengenai progres pengisian pendamping Eka Supria Atmaja.

Hal itu tertuang dalam surat yang dilayangkan oleh Pemprov Jabar kepada Bupati Bekasi yang ditandatangani Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar.

Dalam surat itu disampaikan, sesuai dan perundang-undangan dengan sisa masa jabatan Bupati Bekasi bahwa harus segera diisi kursi wakil untuk melengkapi.

“Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan

kepada Bupati Bekasi bahwa kekosongan jabatan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 terhitung sejak Wakil Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, SH dilantik menjadi Bupati Bekasi pada tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan akhir masa jabatan Bupati Bekasi pada tanggal 22 Mei 2022, yaitu 35 bulan 10 hari, sehingga jabatan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 20172022 harus segera disi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,”tulis surat itu.

Selain itu Ketua Himpunan Putra Patriot Bekasi (HIPPRASI) dan rombongan menyampaikan aspirasi ke

Kementerian Dalam Negeri mengenai proses pengisian kekosongan Wakil Bupati Bekasi dan meminta agar Me n te r i D a la m N e g e r i mendesak Bupati Bekasi segera menyampaikan 2 (dua) nama calon Wakil Bupati Bekasi. Agar aaudara segera melaporkan secara tertulis perkembangan proses Pengisian Jabatan Wakil Bupati Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat dan segera berkoordinasi dengan partai politik pengusung agar memproses 2 (dua) orang calon Wakil Bupati Bekasi kemudian Bupati Bekasi mengusulkan kepada Ketua DPRD Kabupalen Bekasi untuk dilakukan proses pemilihan. (dim/uzi)

dari halaman 1

Elit PAN .. dari halaman 1 Sebelumnya, hari ini direncanakan DPRD Kabupaten Bekasi paripurna penetapan alat kelengkapan dewan (AKD).

Selain itu, sidang paripurna tersebut juga dibarengi dengan pembahasan panitia pemilihan calon wakil bupati.

Namun, sidang pembahasan panitia pemilihan cawabup itu menimbulkan tanda tanya.

Mengapa anggota dewan anyar ini mempercepat proses pemilihan cawabup.

“Selain membahas tupoksi dewan juga soal cawabup, kenapa cawabup didahulukan ketimbang urusan lain,” kata salah

KAMIS, 10 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

3

Kursi Menkumham dan Jaksa Agung Jangan Diisi Politisi JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengungkapkan komposisi menteri dalam kabinet mendatang atau Kabinet Kerja Jilid 2. Untuk jabatan menteri dari partai politik (parpol), Jokowi memberi jatah 45 persen, sedangkan menteri dari kalangan profesional 55 persen.

Pakar politik Pangi Syarwi Chaniago menyarakan, pos Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Jaksa Agung diharapkan bukan dari kalangan politikus.

Menurutnya, Jokowi harus berani untuk tidak mengakomodasi kepentingan partai politik pada periode kedua.

“Pak Jokowi harus berani berkonfrontasi dengan kepentingan partai yang mengakomodir untuk memasukan kader-kadernya pada dua pos strategis ini. Alasannya sederhana, jabatan ini tidak pantas diberikan kepada politisi. Ini semestinya diisi oleh pejabat karier profesional supaya tidak bias kepentingan benturannya tidak terlalu kuat,” kata Pangi, Rabu (9/10).

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyebut, posisi Menkumham dan Jaksa Agung harus diisi oleh orang-orang profesional. Karena pada periode pertama, sangat kental nuansa politis di dua lembaga tersebut.

“Kita sudah merasakan sepak terjang mereka, di mana geng politiknya cenderung menguat dibanding geng penegakan hukum,” terang Pangi.

Hal ini terjadi karena posisi Menkumham dan Jaksa Agung diisi oleh kader partai politik. Menurut Pangi,

partai politik bisa mengakomodasai kepentingannya melalui aparat penegak hukum. Karena pada dasarnya, dia merupakan kader partai politik.

“Walaupun dalam tanda petik mereka sudah mundur dari partai, tetapi tetap jadi kader partai. Di satu sisi mereka juga harus tunduk kepada presiden dan loyal kepada presiden. Tetapi biasanya hubungan mereka dengan partai tetap garis putus-putus, walaupun tidak garis komando,” ucap Pangi.

Akibatnya, kata Pangi, penegakan hukum di Indonesia ini menjadi tumpang tindih oleh kepentingan partai. Hal ini pun berdampak pada citra Jokowi yang dinilai buruk dalam sistem penegakan hukum.

“Karena Menkumhamnya dari kader partai, bekerja tidak bisa lepas dari kepentingan partai begitu juga dari Jaksa Agung yang kita paham bagaimana Jaksa Agung dipakai untuk kepentingan elektoral salah satu partai politik yang berasal dari partainya. Kita bisa lihat saling sandera, saling mengancam dan saling memainkan kartu masing-masiny. Itu sudah rahasia umum. Bagaimana bupati, gubernur yang bermasalah misalnya ditakuttakuti dengan jaksa pakai kekuatan penegak hukum untuk bisa masuk ke salah satu partai, itu tidak baik.

Banyak mudaratnya,” sesal Pangi.

Pernyataan senada juga dilontarkan oleh pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya, posisi Menkumham dan Jaksa Agung merupakan strategis karena bertanggungjaw-

ab pada aturan UndangUndang dan penegakan hukum. Dia memandang, Menkumham dan Jaksa Agung hendaknya diserahkan kepada orang-orang profesional.

“Menkumham hendaknya diserahkan pada para profesional yang berintegritas, bukan pada politisi yang cenderung melakukan kerja kerja kementrian yang menguntungkan parpolnya,” ujar Fickar.

Akademisi Universitas Trisakti ini pun mencontohkan, dampak dari posisi Menkumham diisi dari kalangan politisi adanya revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Hal ini pun hingga kini menjadi polemik di tengah masyarakat.

“Kerja Menkumham yang paling ironis justru revisi UU KPK yang melemahkan KPK, tapi disebut sebagai menguatkan,” ujar Fickar.

Fickar menyebut, posisi strategis itu harus diisi oleh orang-orang yang punya integritas. Jika nantinya lagi-lagi diisi dari kalangan politisi, ini akan kembali memperburuk aturan dan penegakan hukum di Indonesia.

“Akan ada kemunduran dalam legislasi nasional.

U U lebih banyak mengakomodasi kekuasaan ketimbang memberi akses yang luas bagi masyarakat,” urainya.

Fickar pun kembali mencontohkan terkait terkait polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga kini menjadi perdebatan.

Dia menyebut, RKUHP itu lebih justru merugikan masyarakat.

Ikon Kota .... dari halaman 4 Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi memperketat pengamanan di sekitar Taman Hu-

Inisiator kegiatan, Abdus Salam saat diwawancara mengatakan, untuk pertama kalinya NGOPI (Ngobrol Pintar) Pemuda Jatiasih akan diadakan, dengan harap, terjalinnya komunikasi dan interaksi antar masyarakat Jatiasih dan anggota DPRD Kota Bekasi yang telah menjadi wakil rakyat di parlemen khususnya wilayah Jatiasih.

“Banyak harapan dan aspirasi tentunya saat bertatap muka langsung dewan wakil rakyat. Disinilah masyarakat dan anggota DPRD Kota Bekasi dapat saling bertukar pikiran dalam kontek membangun Jatiasih 5 Tahun kedepan,” ujar Salam yang juga akan menjadi Moderator pada kegiatan diskusi

tan Kota Patriot. Apalagi, di beberapa titik, cat plang besi itu mulai banyak mengelupas.

Keramik-keramik di sekitarnya pun berlubang.

“Seyogianya tempat-tempar fasilitas umum dapat dijaga, dalam hal ini oleh Satpol PP,” kata Priadi singkat. (bbs/dhy/mhs)

nanti, kemarin (9/10).

Me nu r u t n y a, Jat i a s i h bagaikan “Episentrum” Kota Bekasi, pasalnya perguliran perekonomian guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat mumpuni. Tampak dari beragamnya usaha yang berderetan sepanjang pertigaan Komsen ada MCD, Giant, KFC dan lain sebagainnya.

“Semuanya itu tentu mesti dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar sehingga terciptanya keselarasan dan kesesuaian,” ujarnya.

“Untuk kehadiran para peserta dapat melakukan registrasi dengan cara Daftar: #Nama_Asalwilayah_ Nomorhp dan kirim ke 08xxxxxxxx. Untuk pendaftar pertama panitia akan memberikan minuman 50 pendaftar pertama secara

gratis,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Jatiasih, Ahmadi ElMadong Al Ghonzhales mengungkapkan, sangat mengapresiasi kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Pemuda Jatiasih, memang sudah seharusnya kegiatan diskusi seperti ini diadakan karena menjadi ajang silaturahmi.

“Ini hal yang positif, memang mesti diawali. Bicara pembangunan harusnya sumber daya manusianya terlebih dahulu. Apalagi ini para pemuda memang sudah sewahnya menjadi pemuda yang Cerdas, kreatif, Maju, Sejahtera dan mampu beradaptasi dengan perubahan sehingga menjadi pribadi yang berprestasi,” ungkapnya. (dhy/mhs)

Dewan Pelesir .... dari halaman 4 Ketua Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan T WUP4 (Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kota Bekasi, B e n n y Tu n g g u l m e n g abarkan, Pemkot Bekasi telah lama menjalin kerja sama dengan sebuah perusahaan insinerator asal China. “Saya pernah ke sana juga, ini tindak lanjut saja sebenarnya. Di Guangzhou kalau tidak salah,” kata Benny saat dihubungi awak media.

Sementara Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Sajekti Rubiah menambahkan, Wali Kota Bekasi akan

sudah dibatalkan MK. Namun kembali dihidupkan dalam RKUHP,” sesal Fickar.

Te r l e b i h p o s i s i Ja k s a Agung, kata Fickar, jika Presiden kembali menunj u k Ja k s a A g u n g m a k a akan menggunakan kekuasaannya dengan dalih menegakan penegak

Agung tidak diisi oleh politisi. Jika hal ini terulang, maka akan berdampak pada sistem demokrasi yang mengakomodir kekuasaan partai politik.

“Jadi kesimpulannya ini justru memundurkan kualitas demokrasi Indonesia,” pungkasnya. (bbs/mhs)

ini juga berharap pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai kepala negara bisa berjalan dengan aman dan lancar. Bahkan Bambang berharap unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa bisa ditunda dahulu.

Maksudnya, acara sakral pelantikan dua kepala negara ini tak perlu adanya aksi unjuk rasa. Karena hal itu akan menganggu ketertiban

dan keamanan di hajatan penting tersebut. “ Ma k a s a y a i n g a t k a n kepada adik-adik mahasiswa yang berniat untuk turun ke jalan saya imbau dan saya mohon dengan amat sangat jangan lakukan itu pada saat pelantikan. masih banyak waktu yang bisa dilakukan untuk memberikan aspirasi dan unjukrasa,” pungkasnya. (bbs/mhs)

itu tampaknya tak seberhasil saat dirinya muncul dengan kasus bersama Atta Halilintar. Kini, siapa yang tidak mengenal Bebby Fey dengan segala sensasi.

Lantas dengan berbagai aksi kontroversialnya tersebut, apakah Bebby sudah merasa followers-nya naik dan diikuti dengan banyaknya rezeki dari endorse media sosial? “Kalau masalah rezeki Tuhan yang atur, bukan karena kasus ini tiba-tiba ada rezeki,” ujar Bebby singkat tanpa mau

meneruskan pernyataannya lagi.

Seperti diketahui pada 3 Oktober lalu tersebar video Bebby Fey tengah berada di klub malam. Sambil bergoyang dan memainkan alat DJ, seorang pria bertopi asyik merangkul pinggang Bebby dan kemudian mencium payudara perempuan itu. “ Tante-tante sebelum teriak dilecehkan, harusnya jejak digitalnya dihapus dulu biar panjat sosialnya totalitas,” tulis akun Rumpi. manja.official. (*)

Padahal, kata Nico juga, Pemkot Bekasi selalu mendapatkan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, hingga Pemprov Jawa Barat, yang jumlah sangat besar. ”Jangan-jangan surplus, tapi ditutupi sehingga terlihat defisit,” paparnya juga.

Nico mengkhawatirkan, kalau tidak ada transparansi maka pengelolaan keuangan daerah itu bisa saja disalahgunakan. ”Jangan main-main, karena pengelolaan keuangan daerah kalau tidak ada transparansi kepada publik akan berpotensi korupsi,” papar Nico.

Me n y i k a p i i t u , Ka b i d Ang ga ra n BPK AD Ko ta

Bekasi Imam Yahdi mengakui memang belum memaparkan secara terp e r i n c i d a na ya ng a d a pada kas daerah kepada DPRD Kota Bekasi yang baru. Mengingat, adanya masa transisi dari DPRD lama ke DPRD baru. Selain itu juga, pihaknya masih melakukan pembukuan terhadap penyera-

p a n a ng ga ra n d a r i k a s daerah. ”Memang jumlah kas daerah belum kami publikasikan. Sebagai mitra kerja, memang ada kewajiban kami membuka kas daerah kepada anggota dewan. Tapi saat ini kan masih transisi. Makanya kami belum berani menjelaskannya,” ujarnya. (bbs/dhy/mhs)

Dariyanto, dihubungi via seluler, kemarin (8/10).

Senada dengan Dariyanto, Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied mengakui saat ini anggota dewan akan melakukan outbond yang diselenggarakan oleh sekretariat DPRD Kota

Bekasi.

“Iya outbound di Lembang, Bandung. Ini agenda kegiatan resmi dari Sekretariat DPRD Kota Bekasi,” ucap Abdul Muin Hafied.

Pria akrab disapa bang Mu i n m e ngat a k a n , d i lakasanakan outbound ini

untuk mempererat hubungan silahturahim antar anggota dewan. “Outbound dilakukan biar hubungan emosional, dan kebersamaan terjalin dengan baik,” ujarnya.

Dari informasi yang bered a r, 5 0 a n g g o t a D P R D

mengikuti kegiatan outbound dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompentensi. Kegiatan sendiri dilaksanakan di Hotel Putri Gunung, Jalan Tangkuban Perahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. (bbs/dhy/mhs)

Jadwal Pelantikan....

Menelisik Arah .... dari halaman 4

hukum “Kedudukan Jaksa Agung dimanfaatkan secara politis dengan cara menggunakan kekuasaan memperluas pengaruh partainya,” ungkap Fikhar.

Oleh karenanya, Fickar menyarankan agar posisi Menkumham dan Jaksa

“Substansi RKUHP yang justru kembali mengakomodasi nilai nilai kolonial dan yang terjadi justru rekonolidasi bukan dekolonisasi dalam penyusunan RKUHP. Terkait munculnya pasal penghinaan Presiden, ujaran kebencian pada lembaga negara yang semuanya

melakukan kunjungan kerja selama tiga hari. “Kalau kunjungannya sejak hari ini Rabu (9/10) sampai Jumat (11/10),” kata Sajekti.

Ketua DPRD Kota Bekas i , C h a i ro m a n Ju w o n o Putro mendukung kunjungan Wali Kota ke China lantaran hal itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Bekasi. “Iya saya sudah dapat surat tembusannya j u g a. K i t a m e n d u ku n g asal nanti ada hasil yang baik,” kata Chairoman.

Sebelumnya diketahui, Baru saja dilantik, 50 anggota DPRD Kota Bekasi ramai-ramai akan pelesiran bareng. Selama tiga hari, terhitung per dan sampai 8-10 Oktober kantor wakil rakyat di Kota

Bekasi tidak akan diisi oleh para anggota dewan ya ng Ap r i l l a l u d i p i l i h rakyat. Kantor DPRD ditinggalkan bukan untuk agenda kerja, melainkan piknik berupa outbound di L embang, Bandung, Jawa Barat.

Metro Bekasi sempat mengonfirmasi kepada sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi.

Mereka membenarkan adanya kegiatan outbound ini. Bahkan secara terangterangan menyebut agenda pikink ini merupakan kegiata resmi Setwan DPRD Kota Bekasi.

“Iya ada kegiatan anggota DPRD ke Bandung selama tiga hari, kegiatan outbound. Ini mau persiapan berangkat,” kata Ketua Fraksi Golkar Persatuan

dari halaman 4 “Kami juga akan mendatangi, para kandidat Presiden Pak Prabowo, Pak Sandi Uno, Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla, Kita juga akan mengunjungi para mantan presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bamsoet memastikan pelantikan Jo k o W i d o d o ( Jo k o w i ) dan Ma’ruf Amin sebagai kepala negara dilakukan

pada sore hari. Dari jadwal yang sebelumnya pada Minggu 20 Oktober 2019 pagi har i, sekira pukul 10.00 WIB, diubah menjadi pukul 16.00 WIB. “Jadi 20 Oktober diundur dari awal jam 10.00 WIB menjadi 16.00 WIB, agar saudara-saudara kita bisa diberikan kesempatan beribadah pada pagi harinya,” ujar Bamsoet.

Politikus Partai Golkar

Ungguh Video .... dari halaman 4 “Bulan Juli dan memang dulu aku yang mengunggah video tersebut. Kalau sekarang ya enggak tahu siapa yang menyebarkannya,” jelas Bebby.

Saat ditanya bagaimana perasaannya saat bagian penting seorang perempuan itu dicium laki-laki yang bukan suami. Bebby Fey justru santai lantaran pria itu tak memiliki ketertarikan kepada perempuan.

“Dia adik temanku dan kami hanya seru-seruan,

orangnya juga ya begitu (suka sesama jenis). Kebetulan aku pakai baju dengan belahan dada begitu,” tutur sang DJ. Bebby Fey bukan hanya santai melakoni keisengannya tersebut, ia juga enggan mempedulikan omongan miring banyak orang atas apa yang dilakukan. “Kalau dicemooh, dari dulu sudah begitu. Ditambah dengan kasus yang kemarin, jadi ya sudahlah,” ungkapnya.

Tujuan Bebby Fey menaikkan jumlah followers dengan video tak senonoh

DPRD Sentil .... dari halaman 4

Harian Umum

KAMIS, 10 OKTOBER 2019

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

HARGA Rp3.000

4

Dewan Pelesir ke Lembang, Wali Kota Terbang ke Tiongkok KOTA BEKASI- Riuh keberangkat rombongan DPRD Kota Bekasi piknik (outbound) ke L embang, Bandung selama tiga ha r i b e l u m usai, publik kem-

bali dikejutkan dengan rencana keberangkatan Wali Kota Bekasi, Rahmat “Pepen” Effendi ke Tiongkok yang juga dijadwalkan akan dilakukan selama tiga hari.

Namun tujuan Pepen bertolak ke Tiongkan berbeda dengan keberangkatan rombongan anggota DPRD Kota Bekasi ke Lembang.

Jika para wakil rakyat berangkat ke Lembang sekadar outbound dengan dalih untuk mengakrabkan diri, Pepn terbang ke Tiongkok

justru untuk menghadiri undangan salah satu perusahaan insinerator sampah asal negara tirai bambu tersebut.

Saat dikonfirmasi oleh awak media soal ini, Pe p e n m e mb e na rk a n .

Ia akan menghadiri sebuah undangan terkait uji kelayakan insinerator sampah. Kata Pepen, ia berniat untuk memenuhi undangan tersebut lantaran mesin insinerator sampah tersebut memiliki

kemampuan besar, yakni ma mpu m e mu s na h ka n sampah sekitar 1.800 ton per hari.

“Kebetulan mereka sudah melaksanakan MoU (Memorandum of Understanding/ nota kesepahaman) dan sedang menyusun visibility study. Kalau 1.800 ton itu, sampah di Kota Bekasi akan selesai (dimusnahkan),” kata Rahmat.

Pria yang kerap disapa Pepen itu menambahkan, Pemkot Bekasi perlu

memiliki mesin pemusnah sampah dalam kapas i t a s b e s a r. P a s a l n y a , dalam satu harinya, sampah yang di Kota Bekasi mencapai 1.800 ton.

Di sisi lain, ia juga menuturkan, Pemkot Bekasi juga menerima tawaran serupa dari Korea Selatan.

“Tapi yang Korea Selatan itu tiga ribu ton,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama ia juga berpandangan, selain memusnahkan

sampah yang timbul setiap hari. Pemkot Bekasi juga perlu untuk memusnahkan tumpukan sampah milik Pemprov DKI di TPA Bantargebang.

“Kota bekasi atas hasil terakhir dari rapat sama pak presiden dengan Kementerian Kemaritiman. Bahkan sekarang Kota Bekasi dan Solo menjadi prioritas Kementerian Kemaritiman.

Makanya kita harus berfikir keluar cari solusi itu,” kata dia. n Ke Hal... 3

DPRD Sentil BPKAD Dinilai Tidak Transparan Kelola KAS Daerah KOTA BEKASI- DPRD Ko t a B e k a s i m e n g r i t i k Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dinilai tak transparan terhadap jumlah dana yang ada di kas daerahnya. Pasalnya, hingga kini Pemkot Bekasi tidak pernah mempublikasikan jumlah dan pengelolaan keuangan daerah tersebut, kepada publik.

Seorang anggota DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang melontarkan kritikan soal KAS daerah lantaran ia menanggap selama ini, mitra kerjanya di eksekutif kerap menutupi jumlah dana yang ada pada kas daerah. Bahkan, selama perjalanan roda pemerintahan ini, belum pernah sama sekali dilakukan publikasi terhadap kas daerah. ”Ini perlu jadi catatan Pemkot Bekasi. Jangankan masyarakat, kami pun sebagai

ISTIMEWA

anggota dewan tidak pernah tahu berapa uang di kas daerah. Jangan-jangan anggaran kas daerah memang sengaja disembunyikan,” terangnya,

Selasa (8/10).

Menurutnya juga, transparansi dana kas daerah penting diketahui anggota DPRD dan masyara-

kat. Lantaran, jumlah kas daerah akan menjadi dasar pencapaian kinerja pemda dalam melaksanakan pembangunan daerah tersebut.

Transparansi dana yang ada di kas daerah guna mengetahui perlu atau tidaknya menggenjot sejumlah sektor guna mendongkrak PAD

untuk kas daerah atau sebaliknya. ”Selama ini, masyarakat hanya tahu kalau Pemkot Bekasi defisit keuangan. In-

formasinya pun sumir. Ada yang bilang defisit Rp700 miliar, ada lagi yang bilang Rp900 miliar dan ada juga yang bilang Rp500 miliar. Jadi yang benar mana?

Kalau begini kan semua bertanya-tanya ke mana dana kas daerah terserap?,” cetusnya.

Agar warga mendapatkan jawaban pasti, Nicko meminta agar Pemkot Bekasi memberikan penjelasan kepada warga. ”Kami sebagai anggota dewan dan warga butuh penjelasan dari Pemkot Bekasi mengapa sampai keuangan daerah defisit?

Apa penyebab defisitnya?,” ujar anggota dewan berlatar belakang jurnalis ini.

Tak sampai di sana, politikus PDIP ini juga mengaku selama ini masyarakat dan DPRD Kota Bekasi tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan kas daerah. Mulai dari jumlahnya, serapan anggaran, besaran pendapatan daerah, hingga angka surplus atau defisit neraca keuangan daerah Pemkot Bekasi tersebut. n Ke Hal... 3

Ikon Kota Bekasi Penuh Coretan

Bebby Fey Unggah Video Hot Demi Followers IG BEBBY Fey memberikan klarifikasi terkait video syur saat bagian payudaranya itu dicium pria.

Perempuan yang mengaku telah ditiduri Atta Halilintar itu mengaku perbuatan tersebut hanya iseng dan untuk menarik perhatian warganet.

“Video itu diambil saat aku di Bali dan untuk menaikkan followers,” kata Bebby dalam tayangan YouTube StarPro Indonesia, Rabu (9/10).

Bebby Fey menambahkan, video yang sempat viral seminggu lalu di akun gosip sebenarnya telah lama dibuat. Sebelum perempuan seksi ini terkenal karena kasusnya bersama Atta Halilintar. Ia pun tak tahu menahu mengapa video tersebut justru tersebar baru-baru ini. n Ke Hal... 3

DISKUSI PUBLIK Menelisik Arah Pembangunan Jatiasih KOTA BEKASI- Sabtu (12/10) mendatang, Forum Pemuda Jatiasih bakal menggagas diskusi publik yang melibatkan sejumlah wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi. Antusias para peserta sudah terasa meski kegiatan baru akan digelar dua hari lagi. Hal ini terlihat dengan cukup banyaknya peserta yang daftar ke panitia.

Dikusi publik ini rencananya bakal dilangsungkan di Nosix Cafe Jl. Wibawa Mukti II, Kompleks Satwika Permai Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Adapun tajuk diskusi yang akan dibahas adalah: Masa Depan Jatiasih di Tangan Anggota DPRD Baru”. n Ke Hal... 3

KOTA BEKASI- Salah satu ikon Kota Bekasi berupa plang besi bertuliskan “Kota Bekasi” di Taman Hutan Kota Patrio Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan jadi sasaran coret-coretan. Pada Selasa (8/10), plang besi yang berwarna putih itu tampak tak lagi mulus lantaran penuh coretan dan gambar bertinta hitam.

Kebanyakan di antaranya ditengarai merupakan nama seseorang. Tertulis di sana nama seperti “Akbar”, “Acho”, “Thorik”, “Beller”, “Bg Isna Kumis”, dan masih banyak lagi.

Tak diketahui siapa pelakunya.

Trotoar di sekitar Taman Hutan Kota Patriot memang kerap jadi persinggahan warga untuk sekadar duduk-duduk menikmati semilir angin. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum dan Taman pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi Priadi Santoso mengaku sudah mengetahui keadaan ini.

Ia mengklaim akan segera membersihkan salah satu

SUMBER FOTO:NET

SOROT: Salah satu ikon Kota Bekasi berupa plang besi bertuliskan “Kota Bekasi” di Taman Hutan Kota Patrio Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan jadi sasaran coret-coretan.

ikon Kota Bekasi itu, tanpa merinci target waktu pem-

bersihan tersebut. “Tentunya nanti akan dilakukan pem-

Jadwal Pelantikan Berubah-ubah JAKARTA- MPR kembali meralat jam pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin pada Minggu 20 Oktober 2019. Dari sebelumnya dilakukan sore hari pukul 16.00 WIB kini menjadi pukul 14.00 WIB. Ke tu a M P R Ba mb a ng S o e sat yo m e ngat a ka n , setelah melalui proses diskusi dengan para pimpinan MPR. Maka dipu-

tuskan pelantikan dilakukan sekira pukul 14.00 WIB. “Tadi ada wacana kalau jam 16.00 terlalu mepet dengan maghrib. Akhirnya kita sepakat untuk mengusulkan kepada kesekjenan, maupun protokol istana, dan Presiden agar dilakukan jam 14.00 WIB,” ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/10).

Bambang menjelaskan, dilukukan pelantikan pukul 14.00 WIB ini karena MPR tidak ingin menggangu kegiatan masyarakat dalam berolahraga di car free day Sudirman-Thamrin.

Termasuk masyarakat bisa melaksanakan ibadah terlebih dahulu sebelum menyaksikan pelantikan itu.

“Karena car free day berakhir

jam 11.00, kemudian ibadah juga bisa selesai jam 12.00an jam 13.00, kita juga yang muslim selesai salat zuhur, dan selesai upacara kita juga masih bisa solat ashar,” katanya.

Menjelang pelantikan tanggal 20 tersebut, MPR juga akan mengundang para mantan kepala negara.

Termasuk tokoh-tokoh nasional. Sehingga bisa menghadiri acara sakral tersebut. n Ke Hal... 3

bersihan dan pengecatan kembali. Secepatnya,” kata

Priadi melalui aplikasi WhatsApp, Selasa sore. n Ke Hal... 3