Warta Kepegawaian by rofiq amri

Vol. 3 No. 8, 31 Desember 2006

Warta Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar Telp : 0411-512011 Fax : 0411-513708 www.bkn.go.id/ makasar kanreg4@bkn.go.id

ISSN 1 8 2 9 - 6 8 1 5

Dari Redaksi

Kanreg IV BKN Makassar

Penerbit : Humas Kantor Regional IV BKN Makassar

Percetakan : Karya Asrindah, Jl. Tamalate I (Tidung 4 No. 143) Makassar ISSN : 1829-6819 Badan Infokom & PDE Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 315/REK/K.4/BIK/PDE/2004 Pelindung : Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Penasehat : Kepala Bagian Umum Kepala Bidang Mutasi Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Pimpinan Redaksi : Iswinarto Setiaji Editor Senior : IGN Hariyadi, Mulyono Reporter : Bambang Supardi, Andi Anto, Paryono Suharman, Riswan, Akhmad Syauki Desain Grafis : Nanang Bendahara : Sunarto, Fuardin Sirkulasi : Herman Sekretariat : Budirman Alamat Redaksi : Warta Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar Jl. Paccerakang No. 3 Daya Makassar 90241 Sulawesi Selatan Telp. 0411. 512011 Fax. 0411.513708 Website : www.bkn.go.id/makasar e-mail : kanreg4@bkn.go.id Rekening Bank : BRI Unit Daya Cabang Somba Opu Makassar No. Rek. 3057.01 -25365.53-2

UNTUK PENGIRIMAN ARTIKEL DAN BERITA DIKETIK DENGAN FONT TIMES NEW ROMAN, 12 POINT, SPASI SINGLE, MAKSIMAL 3 HALAMAN KUARTO DITANDATANGANI DISERTAI IDENTITAS DAN PHOTO YANG TERKAIT. DIKIRIM KE REDAKSI WARTA KEPEGAWAIAN BESERTA FILENYA/ DISKNYA

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Dari Redaksi Tak terasa tahun 2006 telah kita lewati. Tahun 2007pun mulai kita tapaki. Kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2007, tentunya d engan tahun yang baru bukan hanya kalendernya saja yang baru tetapi tentunya setiap orang sudah harus berbenah dan melakukan introspeksi diri. Tetapi bukan berarti introspeksi hanya kita lakukan pada saat tahun baru saja, usahakanlah untuk selalu berintrospeksi untuk mencapai hal yang lebih baik. Pembaca, edisi akhir tahun ini, memang mengalami keterlambatan. Banyak kendala teknis maupun non teknis yang kami alami di edisi ini. Banyaknya tugas-tugas pokok yang memang harus diselesaikan. Selain kendala tersebut, beberapa materi juga terlambat kami terima termasuk kendala finansial juga menjadi permasalahan bagi buletin ini sebelum naik cetak. Namun semuanya itu akhirnya dapat diatasi karena adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Memang tidak mudah untuk mengelola buletin WK ini, disela-sela tugastugas rutin yang juga banyak. Namun tidak pada tempatnya rasanya kami mengeluh. Kami bersyukur memiliki pucuk pimpinan yang benar-benar mengerti dan memahami fungsi dari buletin ini yaitu sebagai media penghubung antara BKN dengan aparat kepegawaian di daerah. Terbitan Edisi ini mempunyai arti yang lain karena setelah edisi ini, kami para awak Warta Kepegawaian tidak lagi dibimbing secara langsung oleh Kepala Kanreg IV BKN Edy Sujitno karena mendapat tugas baru sebagai Sekretaris Utama BKN di Jakarta, namun kami masih mengharapkan suntikan semangat dan bimbingannya supaya buletin WK tetap terbit baik di Jakarta maupun tetap di Makassar. Red aksi tid ak lupa juga mengucapkan selamat menjalankan tugas buat Fuardin, bendahara WK, Herman, bagian sirkulasi WK serta teman-teman lainnya yang pindah tugas ke Kanreg X di Denpasar dan Kanreg XI di Manado. Selamat jalan dan selamat berjuang teman!. Jangan lupakan kami di Makassar. Kami meletakkan persoalan kesejahteraan PNS sebagai topik utama dengan pertimbangan adanya komitmen pemerintah untuk menaikan gaji PNS yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan PNS dan pelayanan kepada masyarakat. Rubrik lainya masih tetap ada, seperti laporan khusus, opini dll. Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca.

Salam Hangat Redaksi WK

EDISI PERTAMA

EDISI TERAKHIR

Forum Pembaca

FORUM PEMBACA 1.

Redaksi Warta kepegawaian yang terhormat, Ibu saya adalah penerima pensiunan janda dari PNS, selain Ibu saya, almarhum Bapak saya masih meninggalkan seorang istri dan penerima pensiun juga. Akan tetapi yang bersangkutan telah meninggal dunia. Yang akan saya tanyakan, apakah jumlah penerimaan pensiun Ibu saya akan bertambah dengan meninggalnya istri kedua Bapak saya? Mohon penjelasannya! Dari Ibrahim di Makassar

Saudara Ibrahim yang kami hormati, Terima kasih atas pertanyaannya mengenai jumlah prosentase besarnya penerimaan pensiun janda, dapat kami jelaskan sebagai berikut : 1. Untuk besarnya penerimaan pensiun janda/duda yang dialami oleh Ibu Saudara diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pasal 17 yang menyatakan besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36 % (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 36 % (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu. 2. Dalam kondisi yang terjadi pada Ibu Saudara dimana isteri kedua dari almarhum Bapak Saudara telah meninggal dunia maka untuk pembayaran besarnya penerimaan pensiun isteri pertama (Ibu Saudara) tidak ada kenaikan, tetap 18 % (delapan belah perseratus) dari dasar pensiun. Demikian penjelasan kami semoga Saudara Ibrahim dapat memahaminya. 2.

Saya adalah seorang CPNS yang baru diangkat sebagai PNS, yang ingin saya tanyakan bagaimana dan

BAGI YANG INGIN BERLANGGANAN SILAHKAN HUBUNGI REDAKSI WARTA KEPEGAWAIAN KANREG IV BKN MAKASSAR JL. PACCERAKANG NO. 3 DAYA MELALUI FAX : 0411.513708 ATAU ISWINARTO SETIAJI : 08124222561 BUDIRMAN : 0411.512011, HP. 081355424166 MULYONO : 081524027407 BAMBANG SUPARDI : 081342771564 ANDI ANTO : 08124227832 e_mail : kanreg4@bkn.go.id

persyaratan untuk mendapatkan (Karpeg) ?

Kartu Pegawai Dari Ani di Sidrap

Saudara Ani yang terhormat, terima kasih atas pertanyaannya dan dapat kami jelaskan sebagai beikut : 1. Saudara Ani bisa datang langsung ke Kanreg IV BKN atau melalui BKD/Instansi setempat dengan membawa kelengkapan berkas yang telah ditentukan. 2. Adapun syarat-syarat yang harus dilampirkan untuk mendapatkan Karpeg : 1) Usul permintaan Karpeg dari instansi. 2) Salinan sah SK pengangkatan menjadi PNS yang mana di dalam SK ini harus : a. SK perorangan lengkap dengan konsideran. b. Tidak berlaku surut. c. Tercantum nomor dan tanggal STTPL dan pengujian kesehatan. d. Masa CPNS tidak kurang dari 1 (satu) tahun, dan apabila lebih dari 2 (dua) tahun maka harus tercantum Nomor Persetujuan dari Kepala BKN. 3) Surat keterangan hilang dari kepolisian (asli) untuk penggantian Karpeg yang hilang dan lampirkan copy sah Karpeg yang hilang (apabila ada). 4) Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Demikian disampaikan, semoga Saudari dapat memahaminya.

Kritik dan saran dapat disampaikan melalui fax maupun email ke alamat redaksi Warta Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar Jl. Paccerakang No. 3 Daya Telp. 0411-512011 Fax. 0411.513708 email : kanreg4@bkn.go.id

POJOK KANTOR

Dengan KPE semua jadi beres, ambil gaji, belanja, berobat, bayar listrik, air, telepon, nginap di hotel, beli tiket, pokoknya PNS sejahtera

Dapat disaksikan dalam siaran TV pada acara Mimpi kali ye

Musim PILKADA, PNS tetap netral atau jadi Tim Sukses terselubung

Ini musimnya buah simalakama

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Daftar Isi

Dari Redaksi 2. 3. 4.

Dari Redaksi Forum Pembaca Daftar Isi Laporan Utama

Kenaikan Gaji, Kesejahteraan dan Pelayanan PNS

Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Manuju PNS Profesional dan Sejahtera

......Gaji pegawai perlu dinaikkan karena masih terasa kurang / rendah untuk menyesuaikan perkembangan harga-harga kebutuhan pokok sehari- hari PNS dan keluarganya serta untuk meningkatkan motivasi pelayanan, kalau gaji kurang maka pelayanan semakin jelek karena PNS tidak fokus pada pekerjaannya dan tidak fokus pada pelayanan kepada masyarakat

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Laporan Khusus 14. Rakor Lagi Kapan Rakernya ? Itulah salah satu pertanyaan dari salah seorang peserta Rakor Pengawasan yang dilaksanakan di Aula Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 22 Nopember 2006. Berbeda dengan Rakor tahun lalu yang mengundang dari instansi BKD atau Bagian Kepegawaian dan Bawasda, tahun ini khusus mengundang instansi Bawasda sesuai dengan tema Rakor kali ini yaitu â&#x20AC;&#x153; Melalui Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Konsisten, Kita Laksanakan Manajemen Kepegawaian berdasarkan Praktek yang Bersih dan Bebas dari KKN.â&#x20AC;?

18.

Layanan Baru Bapertarum-PNS Dalam Membantu Kepemilikan Rumah Bagi PNS

Daftar Isi 20.

Sosialisasi PT. Taspen dan PT. Askes di Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar

Wisata 44.

Taman Nasional Bantimurung Kingdom of the Butterfly

Lingkaran Kepegawaian 23.

Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil

Bina Kepegawaian Serba Serbi & Flash 26 & 31 27 & 30 28 & 29

Serba serbi Temen Seperjuangan Flash

46. 48.

Menyimak Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Pentingnya Asas Diskresi Dalam menyelesaikan Kasus-kasus Kepegawaian

Opini 32.

Kesejahteraan PNS Dalam Konteks Manajemen PNS : Sebuah Gagasan

36.

Menggagas Asuransi Pendidikan Anak PNS

Mr. Hung 50.

Peraturan 52.

4 Sehat 5 Sempurna 53. 40.

Peningkatan Kinerja Pegawai Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar

Master Plan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dengan Citra Satelit.

BUP PNS yang menduduki Jabatan Eselon I dan Eselon II Kebijakan Formasi dan Pengadaan PNS TA. 2006 Asah Otak

54.

Asah Otak

Mitra Kerja Ucapan dan Ha ha hi hi 42.

Sosialisasi Manajemen Kepegawaian dan Standar Kompetensi Jabatan.

55.

Ucapan dan ha ha... hi hi.... Warta Kepegawaian - Desember 2006

Laporan Utama

KENAIKAN GAJI, KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN PNS Dunia Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan dunia pengabdian. Semua kegiatan yang dilakukan PNS wajib mengutamakan kepentingan negara, diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, Salah satu kepentingan negara yang utama adalah memajukan kesejahteraan umum. Atas hasil kerjanya, PNS mendapat imbalan gaji yang diterima secara teratur setiap bulan. Namun besaran gaji yang diterima masih jauh dibanding dengan gaji pegawai negeri di negara tetangga.

ementara itu tuntutan biaya hidup di negeri ini semakin lama semakin membumbung tinggi, oleh karena itu dibutuhkan suatu pengabdian yang ekstra besar untuk menjadi seorang PNS yang sukses. Sukses dalam arti yang ideal yaitu menjadi aparatur yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tanpa menjual kehormatan dan martabatnya sebagai pegawai negeri sipil. Pengertian sukses tersebut selayaknya terpatri dibenak setiap pegawai negeri sipil. Namun, kenyataan yang ada tidak selalu demikian, sebagian besar pegawai masih menganggap kesuksesan diukur dengan jabatan tinggi, fasilitas dan kekayaan dimana untuk mendapatkannya segala daya dan upaya dilakukan agar dapat mencapai kesuksesan tersebut. Untuk mempertahankan semangat dan idealisme ditengah minimnya kesejahteraan PNS dan belum terlaksananya pembinaan kepegawaian yang konsisten, modal penting untuk mencapai sukses sebagai aparatur yang mampu memberikan pelayanan maksimal adalah sikap ikhlas.

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Apabila seseorang bercita-cita menjadi seorang PNS karena ingin bergaya hidup metropolitan dan borjuis maka sudah seharusnya angan-angan ini dibuang jauh-jauh karena gaji PNS tidak akan cukup untuk digunakan hidup berlebihan. Ibarat kata cukup untuk makan saja sudah syukur. Untuk itu, bagi seorang PNS harus bisa membiasakan diri hidup sederhana dan mengencangkan ikat pinggang walaupun lubang di ikat pinggang sudah tidak ada lagi. Falsafah hidup bagai air yang mengalir, sangat cocok dengan kondisi pembinaan pegawai negeri sipil saat ini. Air yang mengalir tenang akan memberikan manfaat kehidupan bagi tempat yang dilewatinya. Demikian juga, setiap pegawai yang telah berjanji siap ditempatkan dimana saja harus selalu memberikan manfaat bagi lingkungannya dan rekan kerja dimanapun ia berada. Jabatan tak seharusnya diminta dan dikejar dengan cara-cara kurang terpuji, karena jabatan merupakan titipan dan amanah yang harus dipertanggung jawabkan tidak saja di dunia tetapi juga diakhirat kelak. Romantika kehidupan pegawai memang selalu dipenuhi keterbatasan dan kesempitan. Di kantor, ruang tempat

bekerja sempit, panas sehingga tidak nyaman untuk bekerja. Di rumah kalaupun punya, tidak ada lagi tempat yang dapat digunakan dengan leluasa karena rumah sana sini suntuk (RSSS). Untuk tidak menambah penderitaan diri diperlukan sikap lapang hati. Dengan lapang hati tidak saja akan mengubah ruang kantor menjadi luas, rumah jadi besar, tetapi juga menumbuhkan jiwa besar dan menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Keterbatasan materi jangan membuat pegawai selalu berkeluh kesah. Masih banyak orang yang hidupnya lebih susah. Syukuri nikmat yang diberikan. Orang yang tidak bersyukur hatinya selalu merasa kekurangan, dan ini akan berpotensi terjadinya bibit penyakit penyelewengan kewenangan dan kekuasaan. Rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2007 yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di depan rapat paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2006 merupakan suatu berita gembira bagi para PNS di seluruh Indonesia. Kenaikan tersebut sebesar 10 persen sampai dengan 15 persen. Besaran kenaikan berdasarkan

Laporan Utama pertimbangan tekanan laju inflasi dan rencana defisit anggaran. Kenaikan gaji tersebut untuk mempertahankan daya beli dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lain pegawai akibat inflasi, disamping itu untuk mengejar perimbangan dengan gaji karyawan swasta. Yang jelas dengan kenaikan sebesar 15 persen, pemerintah harus menganggarkan belanja pegawai Rp 95 triliun dalam Rancangan Anggaran pendapantan dan Belanja Negara (RAPBN) 2007. Suatu jumlah yang tidak sedikit. Tak dapat disangkal bahwa pemerintah mempunyai dalih atau alasan yang sama dalam menaikkan gaji PNS. Paling tidak ada dua alasan mengapa pemerintah menaikkan gaji PNS. Alasan pertama adalah meningkatkan kesejahteraan PNS dan yang kedua adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kenaikan gaji, diharapkan kesejahteraan PNS akan meningkat. Begitu pula, dengan meningkatnya kesejahteraan PNS akan meningkat pula pelayanan PNS kepada masyarakat. Akan tetapi, pertanyaannya apakah kedua dalih ini dapat terwujud secara baik ? Ada keraguan dari kalangan PNS sendiri walaupun gaji naik belum tentu akan makin sejahtera. Keraguan tersebut muncul berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa rencana kenaikan gaji PNS selalu diikuti dengan lonjakan harga barang bahan kebutuhan pokok dan jasa. Fenomena yang terjadi harga barangbarang dan jasa di pasaran sudah naik mendahului realisasi kenaikan gaji tersebut. Dengan kata lain, sebelum kenaikan gaji diterima, harga barangbarang dipasaran sudah naik. Dengan kenyatan ini, kebanyakan PNS beranggapan bahwa dampak dari kenaikan gaji terhadap kesejahteraan PNS belum terlalu signifikan. Dalam kenyataannya kenaikan gaji belum dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan manusiawi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kenaikan gaji PNS akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ? Jika memakai akal sehat, seharusnya ada korelasi antara kenaikan gaji PNS dengan perbaikan mutu pelayanan, tetapi kenyataannya tidak ada. Dalam kenyataannya, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mendapatkan pelayanan minimalpun masyarakat harus membayar biaya

tambahan diluar biaya yang seharusnya. Sungguh ironis. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi : Prosedur pelayanan , Waktu penyelesaian, Biaya pelayanan, Produk pelayanan, Sarana dan prasarana, Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kenyataan yang selama ini dijumpai adalah pelayanan publik belum memuaskan, malah jauh dari prinsipprinsip pelayanan publik yaitu Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung Jawab, Kelengkapan Sarana dan Prasana, Kemudahan Akses, Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, serta Kenyamanan. Tampaknya telah tertanan suatu pandangan, sikap dan perilaku birokrasi yang belum berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Masih ada kecenderungan para pelayan publik (birokrat) yang memposisikan masyarakat sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Akibatnya, pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum kadang dibalik sebagai pelayanan masyarakat kepada pelayan publik (birokrat). Ketika rencana kenaikan gaji diumumkan oleh pemerintah muncul pula berbagai tanggapan dan harapan dari

masyarakat akan pelayanan PNS. Salah satu tanggapan adalah “dari dulu gaji dinaikkan terus menerus tetapi pelayanan tetap saja seperti itu atau M.Si (Masih Seperti itu). Kayaknya ngak ada jaminan gaji naik maka kinerja PNS akan semakin baik. Tanggapan lainnya adalah “ kalau gajinya naik, saya harapkan jangan jadi anggota 704 ( datang jam 7, hasilnya nol, pulang jam 4)”. Tanggapan dan harapan ini bermakna bahwa memang kenaikan gaji selama ini belum mampu meningkatkan disiplin, sikap mental dan kinerja PNS dalam melayani kepentingan masyarakat, dan belum juga mampu menghapus praktek kolusi, korupsi dan nepotisme di kalangan birokrasi. Adalah sangat wajar apabila masyarakat sebagi pembayar pajak yang dalam hal ini mengaji PNS berharap dengan adanya kenaikan gaji maka sikap dan perilaku PNS dapat lebih disiplin, kreatif, bermotivasi, efisien, efektif, responsive, tranparan, akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya tidak ada jaminan pasti bahwa kenaikan gaji dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pelayanan PNS kepada masyarakat. Dalam kenyataannya, kenaikan gaji selalu diikuti oleh lonjakan harga barangbarang dan persentase kenaikannya pun belum mampu mengimbangi dan memenuhi bermacam-macam kebutuhan PNS mulai dari kebutuhan sandang, pangan, perumahan , kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Akan tetapi PNS hanya bisa berucap “daripada tidak naik lebih baik naik walaupun cuma sedikit”. (MasAd)

na"nk/WK

Janji, Pemerintah untuk menaikkan gaji PNS selalu di tunggu Warta Kepegawaian - Desember 2006

Laporan Utama

KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE) MENUJU PNS PROFESIONAL DAN SEJAHTERA Dari pelaksanaan Pendaftaran Ulang PNS (PUPNS) Tahun 2003 ditemukan bahwa Nomor Induk Pegawai (NIP) sudah tidak unik dan tidak dapat mengakomodir perubahan seperti pemekaran Departemen / Badan Pemerintah / Daerah Otonom, oleh karena itu diperlukan pemberian identitas baru bagi PNS yang dinamakan dengan Nomor Identitas Pegawai (NIP) baru. Disamping itu, diperlukan pula suatu

sistem yang memudahkan CPNS, PNS dan Pensiunan PNS, beserta keluarganya, untuk mendapatkan berbagai fasilitas yang diperlukan yaitu : 1. Pelayanan kepegawaian seperti perubahan data kepegawaian, pemutakhiran data, dll. 2. Pelayanan kesehatan (Askes). 3. Pelayanan Taspen seperti jaminan hari tua, uang pensiun, uang duka, dll.

Pelayanan tabungan perumahan (Bapertarum) seperti bantuan uang muka, renovasi rumah dan pengembalian tabungan. Pelayanan perbankan seperti penerimaan gaji, cek saldo rekening, transfer rekening, pembayaran telepon/listrik/PAM, fasilitas â&#x20AC;&#x2DC;e-wallet atau dompet elektronik, Layanan multiguna lainnya seperti pembelian di merchant-merchant.

Nanang/Warta Kepegawaian

Sosialisasi, Dari Kiri Kakanreg Makassar Edy Sujitno, Sekretaris Utama BKN Eko Sutrisno, Kepala BKN Prapto Hadi, Deputi Inka BKN Masni Rani Muchtar dan Australian Public Service Commision Michael Jones

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Laporan Utama

Semua kemudahan diatas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, agar kinerja dan profesionalitas PNS meningkat, sehingga pada akhirnya bermuara pada peningkatan pelayanan PNS kepada masyarakat. Kartu Pegawai Elektronik (KPE) adalah kartu identitas PNS yang menggunakan teknologi smartcard dan dilengkapi dengan otentifikasi sidikjari serta kemampuan layanan multiguna, sehingga merupakan system yang paling optimal sebagai solusi kebutuhan tersebut diatas. Pelaksanaan program KPE diawali dengan simulasi, pilot project, hingga implementasi secara nasional disesuaikan dengan infrastruktur di masing-masing daerah yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015, dimana pihak-pihak yang terkait dengan KPE yaitu Menpan, BKN (Penerbit Kartu), Dep. Keuangan (Pengelola Penggajian), PT. Askes ( Partisipasi Pelayanan Kesehatan), PT.

Taspen (Partisipasi Pelayanan Pensiun), Bapertarum (Partisipasi Pelayanan Taperum), Merchants, dan PT. Sucofindo sebagai Integrator Pengembangan Sistem dan Jaringan. Untuk itu Badan Kepegewaian Negara bekerjasama dengan PT Sucofindo mengadakan kegiatan sosialisasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang berlangsung di Aula La Galigo Kanreg IV BKN Makassar pada tanggal 15 Agustus 2006. Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala BKN Prapto Hadi dimana kegiatan ini diikuti oleh utusan dari Badan Kepegawaian Daerah di wilayah kerja Kantor Regional IV BKN. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Utama BKN Eko Sutrisno, Deputi Inka BKN Masni Rani Mochtar dan perwakilan dari PT Sucofindo Jakarta serta Mr. Michael Jones Senior Executive Advisor dari Australian Public Service Commision.

Nanang/Warta Kepegawaian

Peserta, Sosialisasi yang meliputi unit pengelola kepegawaian dan stack holder di wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar

Untuk lebih mengetahui bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh BKN dalam penerapan KPE dan permasalahan kepegawaian maka Tim Warta Kepegawaian disela-sela acara sosialisasi melakukan wawancara dengan Kepala BKN Prapto Hadi, Sekretaris Utama BKN Eko Sutrisno. Disamping itu kami juga turut mewawancarai Mr. Michael Jones. Berikut petikan wawancaranya : Pertanyaan buat Kepala BKN Kartu Pegawai yang selama ini berlaku sejak tahun 1974 akan diganti dengan Kartu Pegawai Elektronik (KPE ). Menurut pandangan Bapak, kirakira apakah yang mendasari sehingga terjadi perubahan dan pergantian Kartu Pegawai Manual menjadi Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) ? Jadi, kalau kita ingin maju, yang invonasi dan kreatifitas diperlukan, karena itu kuncinya untuk pengembangan dan pembaharuan. Kalau dengan cara manual banyak tertinggal, kita mengurusi PNS beserta keluarganya, kalau PNS itu 4 juta orang dengan keluarganya bisa 15 juta, bisa 20 juta jumlahnya. Oleh karena itu kita perlu juga memperbaharui dengan sistem yang modern yaitu komputerisasi dalam sistem yang terintegrasi dari pusat maupun daerah sampai ke daerah. Kalau ini sistemnya sama dan on line dan bisa terpadu, maka kalau terjadi perubahan atau mutasi pegawai entah itu dari golongan bawah naik ke golongan atas kaitannya dengan pelayanan, itu bisa cepat terselesaikan karena di kartu itu sudah ada PIN-nya, kartu ini sudah dengan data kepegawaian. Beberapa aplikasi masuk di sini, jadi masalah kenaikan pangkat, tanggal lahir, keluarganya semuanya ada di kartu ini, tinggal nanti kaitan dengan pelayanan di Warta Kepegawaian - Desember 2006

Laporan Utama tempat lain entah Askes, Taspen, Rumah Sakit dan sebagainya cukup dengan membaca ini, tidak akan dipalsu karena pada waktu membuat ini ada kodenya, ada sidik jarinya, sekaligus kita membenahi juga masalah Nomor Induk Pegawai (NIP), karena kalau data pegawai itu lengkap, akurat maka kita bisa membuat perencanaan yang baik misalnya kaitan dengan transportasi pegawai, kaitan dengan masalah perumahan pegawai, kaitan dengan masalah kesehatan, Kemudian sebelum hasil PUPNS itu sendiri, sulit diperkirakan jumlah pegawai itu berapa, dulu itu 4,5 juta diperkirakan, karena kita tidak tahu persis maka alokasi belanja pegawai dipersiapkan sejumlah itu, nah sekarang kita sudah tahu persis jumlah pegawai 3,7 juta berarti pemerintah menyediakan gaji pegawai tepat, kalau disediakan lebih kan sayang, mestinya bisa untuk keperluan pelayanan masyarakat yang lain sehingga pemanfaatan uang yang pas, dulu kan lebih, nah sekarang sudah ketahuan persis jumlah pegawai sehingga dibutuhkan belanja untuk membayar gaji pegawai tiap tahun dibutuhkan 70 trilyun. Dulu disediakan jumlah banyak, sehingga sekarang jumlah pegawai tidak banyak lagi dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan, kita bisa atur dengan rencana yang baik. Kemarin ya, sebelum tahun 2006, gaji pegawai terendah Rp. 660.000,- di bawah UMR, nah sekarang sudah bisa naik terendah Rp. 1.060.000,- nah nanti kita naikkan lagi untuk menyesuaikan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga PNS itu, oleh karena itu sistem penggajian dengan istilah adil dan layak. Adil itu supaya proporsional pendidikannya, masa kerjanya, kemudian pengalamannya, beban tugasnya, resiko kerjanya itu supaya berbeda, sehingga nanti penggajian diatur kembali sesuai dengan struktur yang baru, yang bisa memberikan motivasi gaji itu orang bisa semakin meningkat pola kariernya, memberikan motivasi untuk selalu belajar, untuk selalu menambah pengetahuannya, itu intinya. Sehubungan dengan perubahan Kartu Pegawai Manual ke Kartu Pegawai Elektronik (KPE), maka rencananya dibarengi pula dengan

Warta Kepegawaian - Desember 2006

pengaturan dan penetapan NIP dari 9 digit dimana dua angka pertama menunjukan kode instansi tempat PNS pertama kali diangkat sebagai CPNS / PNS, sedangkan NIP yang baru nantinya berjumlah 18 d i g i t

yang diidentikkan bahwa PNS adalah unified atau perekat negara kesatuan RI. Menurut pandangan Bapak, bagaimanakah nantinya dapat membedakan PNS tersebut berstatus PNS Pusat atau PNS Daerah jika telah

membaur menjadi satu dengan pola NIP yang baru ? Jadi, PNS itu kan satu, kita menggunakan istilah unfied system, jadi PNS itu satu, norma, standar, prosedur satu, nasional, yang berlaku untuk seluruh negeri Indonesia ini. Beda PNS Pusat dan PNS Daerah itu sebenarnya hanya sumber penggajiannya saja, ini sekarang ada usulan agar gaji PNS melalui APBN semua, tapi sekarang yang berlaku masih APBN untuk gaji PNS Pusat dan APBD untuk gaji PNS daerah karena dari sisi perimbangan keuangan dan sistemnya seperti itu sekarang. Kemudian kita harapkan PNS dengan kartu pegawai yang sama itu akan menjadi perekat bangsa meskipun di Papua, Maluku, Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu kita sama, sehingga PNS yang akan mutasi pindah kerja mau kemana saja bisa, orang pusat atau pejabat ditingkat pusat itu kan asalnya dari pejabat daerah, pejabat daerah yang berhasil di tingkat kabupaten / kota bisa naik ke propinsi, nah propinsi bagus bisa naik jadi pimpinan nasional. Nah itu kita harapkan seperti itu, kemudian NIP kita tuliskan tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir supaya kita tahu kapan dia pensiun, kemudian kapan tahun masuk, bulan masuk, kemudian dengan kartu itu dapat dibedakan jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan, itu konsep ke depan seperti itu. Karena sekarang ini jumlah kelembagaan negara dan pemerintah itu banyak, sehingga kode instansi tidak mungkin lagi menampung jumlah instansi yang semakin bertambah, apalagi dengan otonomi daerah, kalau masingmasing kabupaten / kota mengajukan dan minta nomor dan kode instansi maka NIP baru dengan 18 digit akan lebih efektif. Selain PNS yang akan diberikan KPE, maka bagi PNS yang telah berkeluarga akan diberikan pula kartu Istri / suami serta kartu tambahan yaitu

Laporan Utama kartu anak. Kira-kira apa manfaat keberadaan kartu anak tersebut ? Anak itu kan kaitannya jika ia berobat, misalnya tinggal di daerah lain atau sedang kuliah di kota lain, maka dapat diketahui ini anaknya siapa, dia punya askes karena bapaknya PNS atau ibunya PNS, jadi untuk kemudahan. Tentu saja ada yang tidak sama isinya di dalam aplikasi KPE PNS, misalnya untuk mengambil gaji, tidak boleh anaknya atau istrinya, yang mengambil gaji harus yang bekerja sebagai PNS, Bapak atau Ibunya, begitu, jadi itu untuk kemudahan saja. Apakah nantinya Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) dapat mengganti peranan penggunaan Kartu Askes, kartu Taspen, ataukah Bapertarum ? Semuanya bukan mengganti, Kartu Pegawai Elektronik (KPE) ini multiguna, bukan hanya layanan kepegawaian, tapi juga layanan lain misalnya kita mau bayar telepon, bayar air minum / PDAM, dan transaksi lainnya, bayar apa saja bisa pakai kartu ini, kan lebih hemat. Lalu perangkat pembuatan Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ), apakah dirancang sendiri oleh BKN dan fihak yang mendanai pengadaan KPE ini ? Kita buat sendiri, jadi kita bukan sistem proyek, kita tangani sendiri, bedanya kalau sistem proyek, bila proyek selesai maka perencanaan tersebut kadang tidak jalan lagi, kalau ini merupakan tugas rutin kita. Itu kuncinya di situ. Gaji PNS itu cukup banyak, bayangkan saja belanja gaji pegawai setahun 70 trilyun, jadi insventor berkeinginan mengelola KPE ini, dan teknis KPE ini akan dilakukan oleh Sucofindo Apabila KPE ini akan diberlakukan dalam waktu dekat ini, apa dan bagaimana peranan Kantor Regional ( Kanreg ) BKN dalam menyukseskan program KPE ini, dan apakah Kantor Regional BKN diberi wewenang menetapkan dan mencetak KPE ini guna mempercepat pelayanan di bidang kepegawaian sesuai dengan wilayah kerjanya ? Kantor Regional BKN itu akan kepanjangan tangan BKN, Kanreg itu kan kanregnya BKN Pusat, BKN adalah pusatnya Kanreg, Kanreg itu juga ujungnya BKN, jadi sama, tidak dibedabedakan seperti itu, Kanreg terpisah

sendiri, BKN sendiri. Memang ada peranan atau kewenangan yang diturunkan atau ditangani oleh Kanreg, dan juga ada yang masih di BKN. Jadi itu semua tidak masalah, hanya karena kita lihat dari tupoksi masing-masing, mana yang bisa di kanreg, mana yang bisa di pusat karena peraturan perundangundangan yang mengatur seperti itu. Kaitan dengan kesejahteraan PNS, baru-baru ini di media massa ramai diperbincangkan tentang kenaikan gaji PNS untuk tahun 2007. Menurut pandangan Bapak, apakah gaji yang diterima oleh PNS telah mampu mensejahterakan PNS beserta keluarganya ? Gaji pegawai perlu dinaikkan karena masih terasa kurang / rendah untuk menyesuaikan perkembangan hargaharga kebutuhan pokok sehari-hari PNS dan keluarganya serta untuk meningkatkan motivasi pelayanan, kalau gaji kurang maka pelayanan semakin jelek karena PNS tidak fokus pada pekerjaannya dan tidak fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Pertanyaan buat Sekretaris Utama BKN sekaligus Sekretaris Jenderal KORPRI Program Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) dirancang untuk memberikan kemudahan bagi PNS untuk memperoleh pelayanan di bidang kepegawaian serta dirancang sebagai kartu belanja dan dompet elektronik serta dapat digunakan sebagai layanan Askes, Taspen, Bapertarum, pembayaran on line, rekening listrik, telepon, PAM, dan merchant lainnya. Dapatkah Bapak memberikan gambaran sejauhmanakah peranan KORPRI untuk mendukung program penyelenggaraan KPE ini ? Jadi begini, selama ini KORPRI itu memiliki atau merancang kartu anggota sendiri yaitu kartu anggota KORPRI, nah kartu anggota KORPRI ini mempunyai fasilitas-fasilitas kerjasama dengan fihak ketiga misalnya penerbangan, kereta, dan hotel-hotel yang terkait dengan kerjasama KORPRI, dan juga ada discount dan sebagainya, nah dengan adanya KPE ini maka dari sisi efisiensi, pasti KORPRI tidak perlu keluar biaya lagi, tinggal tempel saja logo KORPRI ke KPE, sehingga itu efisiensi yang luar biasa, itu manfaat bagi organisasi

KORPRI dari sisi anggaran, dari KORPRI-nya juga multifungsinya sekaligus, nah kalau selama ini kan, dompetnya penuh, ada kartu KORPRI, ada Kartu Pegawai, sehingga nantinya bisa satu kartu. Jadi sudah sangat efisien, paling tidak itu yang kita inginkan. Jika data KPE kita up date, data PNS ter up date, data anggota KORPRI-nya ter up date karena otomatis Sebagaimana Bapak utarakan tadi bahwa KPE ini banyak multifungsinya, termasuk kerjasama dengan fihak ketiga misalkan BUMN atau perbankan. Dengan kerjasama dengan perbankan ini, apakah PNS dapat menarik gaji melalui Anjungan KPE, dan apakah program ini mewajibkan PNS untuk membuka rekening dan diserahi buku tabungan ? Jadi begini, kartu ini multifungsi dan fungsinya sebagai dompet elektronik, nah dompet elektronik ini maksimal bisa digunakan sejumlah gaji. Lain halnya dengan kartu kredit, kartu kredit gesek berapa saja nanti ditagih, PNS nantinya kita batasi dengan jumlah maksimal untuk mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah gajinya dan sesuai jumlah maksimal uang yang dimiliki oleh PNS tersebut. Tapi kalau ke depannya sudah bagus, gaji PNS bagus dan sebagainya, tentu saja KPE ini nantinya bisa menjadi kartu kredit, sehingga ada kerjasama dengan fihak lain, tapi untuk dompet elektronik menjadi kartu kredit, saya kira pendekatan bisa orang per orang juga, misalnya pegawai dengan golongan tinggi dengan reputasi yang baik, saya kira pihak perbankan tidak sulit untuk merubah KPE menjadi kartu kredit. Ya, saya kira perkembangan seperti itu tidak tertutup kemungkinan. Nah yang perlu kita lihat nanti dari sisi KORPRI karena KORPRI ini juga melayani masyarakat. Apa sih manfaat masyarakat setelah PNS punya KPE, pertanyaan kritis yang harus kita jawab, apa yang bermanfaat hanya bagi PNS dan Kantor. Pasti kantor jelas, dengan KPE ini bayar telepon, bayar ini itu tidak perlu antri, tidak perlu keluar, tidak perlu tinggalkan tugas, cukup dari anjungan KPE saja. Dari sisi pelayanan, kantor berjalan dengan baik, dari sisi masyarakat karena petugas ini selalu ada di kantor, tidak perlu keluar untuk berbagai keperluan yang sifatnya pribadi, maka pelayanan pada masyarakat tentunya lebih bagus, misalnya ada tamu yang datang, mau ketemu minta tanda Warta Kepegawaian - Desember 2006

Laporan Utama tangan, orangnya tidak ada, lagi pergi bayar listrik, berkasnya di laci, sehingga dengan penggunaan KPE ini tidak akan terjadi seperti itu lagi, ini kan lebih bagus. Mengenai kartu ini, seperti dijelaskan pak Kepala BKN, tidak ada proyek atau anggaran atau APBN yang membiayai kartu ini. Kartu ini dibiayai oleh investor, jadi begitu nanti kartu ini bisa digunakan untuk transaksi, disitulah nantinya investor mendapatkan fee dari transaksitransaksi yang terjadi, makanya ini jangka panjang dan bertahap, tidak sekaligus, punya target, ini ada tahaptahapnya dan infrastrukturnya mulai dari kota-kota besar dan daerah-daerah secara bertahap. Kira-kira berapa lama target nasional penggunaan KPE dan penyediaan infrastrukturnya misalnya pembangunan anjungan KPE ? Ya, 5 sampai 10 tahun, tapi mungkin operasionalnya di kota-kota besar 2 - 3 tahun mungkin kita bisa karena yang perlu kita bangun kesepakatankesepakatan berbagai fihak yang terkait dengan Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ), kalau itu sudah ketemu, hari ini ketemu untuk melakukan MOU ( Memorandum Of Understanding ) maka besok sudah bisa on line dan besok kartunya bisa digunakan. Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) ini masih dalam tahap sosialisasi, sementara bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan dan telah PNS akan diberikan kartu pegawai. Apakah pemberian kartu pegawai kepada PNS tersebut masih menggunakan kartu pegawai manual ataukah Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) ? Tiap kebijakan selalu ada masa transisi, transisi itu tentu saja pasti menggunakan yang lama, jika yang baru belum berjalan. Jadi ada masa transisi dan masa transisi ini harus dijaga sehingga perjanjiannya itu mulus, sehingga pegawai-pegawai yang baru nantinya mungkin sudah bisa, bahkan kalau ini sudah jalan, begitu masuk BKN bisa lebih dulu terselesaikan. Nah kartu ini sangat baik bagi Pegawai Negeri karena dengan kartu ini yang multifungsi dan fungsinya sebagai dompet, tidak ada orang yang taruh dompet sembarangan, dan tidak ada orang yang tidak hati-hati menyimpan dompetnya, tapi kalau dengan kartu pegawai sekarang lebih

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Nanang/Warta Kepegawaian

Wawancara, (dari kiri) Sesma BKN Eko Sutrisno, Australian Public Service Commision Mr. Michael Jones, Kepala BKN, Prapto Hadi aman jika dititip di bank. Tapi banyak orang tidak hati-hati menyimpan kartu pegawainya karena pada saat diperlukan bingung carinya, tapi karena ini dompet dan kalau taruhnya sembarangan ya resiko. Jadi orang akan hati-hati dengan kartunya dan bagi pegawai juga setiap saat bisa melihat data PNS-nya misalnya datang ke ajungan KPE di BKN atau Anjungan KPE di kantornya. Misalnya kemarin usul kenaikan pangkat, sudah keluar atau belum kenaikan pangkatnya, kok belum, teman-temannya sudah, kok saya belum, bisa menanyakan hal tersebut ke pengelola kepegawaian. Jadi setiap saat orang bisa melihat file data pribadinya melalui Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ), disamping itu KPE ini mempunyai fasilitas-fasilitas merchant lainnya, dan tidak tertutup kemungkinan ada peningkatan fasilitasfasilitas yang akan digunakan, sehingga peningkatan terjadi karena banyaknya institusi yang ingin terkait di kartu itu, sehingga data kartu tersebut terus mutakhir misalnya tempat-tempat belanja ingin masuk, perbankan ingin masuk, kartu ini nantinya akan hidup karena banyaknya fasilitas-fasilitas yang dimilikinya. Dan nantinya keuntungankeuntungan itu akan sebagian balik ke pemilik kartu dan fihak ketiga yang mendukung berbagai fasilitas di KPE itu, misalnya kita menjadi anggota koperasi, makin kita sering belanja di koperasi maka pada akhir tahun, maka Sisa hasil usaha ( SHU ) tersebut yang diterima oleh anggota koperasi tersebut akan lebih

banyak dibanding anggota yang belum pernah belanja di koperasi, dan mungkin juga ada bonus-bonus dari transaksitransaksi yang dilakukan melalui Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) Jika Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) ini dilengkapi dengan berbagai macam layanan kepegawaian termasuk pengembangan sistem kepegawaian melalui elektronik, maka nantinya perlu dibangun anjungan KPE. Menurut Bapak, bagaimanakah penyiapan pembangunan anjungan KPE tersebut, dan apakah di setiap propinsi / kabupaten / kota akan dibangun anjungan KPE, dan berapa banyak anjungan KPE ini yang dibangun di setiap Propinsi / Kabupaten / Kota ? Anjungan KPE ini adalah insfrastruktur yang cukup mahal jika membangun cukup banyak, pembangunan anjungan KPE ini harus dilihat dari sisi efisiensinya, misalnya dalam satu kabupaten apakah perlu 10 atau 20 atau cukup 5 atau cukup 2, itu sangat tergantung pada situasi daerah masing-masing misalnya di kantor Sekretariat Daerah ada satu yang manfaatnya untuk aplikasi kepegawaian, tapi di rumah sakit kabupaten ada kaitannya dengan askes, jadi saya kira tidak perlu banyak-banyak, kan tidak tiap hari orang mau melihat aplikasi kepegawaiannya dan tidak perlu orang datang berbondong-bondong. Jadi insfrastruktur ini tidak masalah dan saya

Laporan Utama

Nanang/Warta Kepegawaian

Berharap, Para pengelola Kepegawaian di tingkat Prop/Kab/Kota berharap KPE segera terealisasi dan Kesejahteraan PNS segera meningkat kira untuk saat ini sebagai teknologi yang sederhana dan tidak begitu mahal Konsep awal dari Kartu Pegawai Elektronik ( KPE ) ini, apakah ada tim perumus yang memandang perlunya pengadaan KPE ini ataukah adopsi dari negara lain ? Saya kira kita ini kan bangsa yang terbuka dengan dunia luar, dengan teknologi, dengan informasi, dengan ilmu pengetahuan yang kita punya dan itu terjadi dimana-mana juga kan. Kalau kita boleh melihat benchmarking di Malaysia, identitas nomor penduduk malah sudah on line, semacam kartu penduduk yang multifungsi. Pak Kepala BKN sudah melihat, bahkan kartu penduduk tersebut juga berfungsi sebagai paspor. Dan itu juga tidak tertutup kemungkinan bagi kita bahwa KPE ini akan berkembang dan mengilhami kartu penduduk elektronik secara nasional dan bisa terjadi seperti itu. Pertanyaan buat Mr. Michael Jones ( Konsultan Kepegawaian dari Komisi Kepegawaian Negara di Australia ) Mr. Mike, bagaimana anda melihat kepegawaian di Indonesia, apakah ada kesamaan atau perbedaan di Australia ? Persamaan dan perbedaan kepegawaian di Indonesai dan di Australia itu ukurannya yang berbeda, sistemnya yang fleksibel, otonomi ditingkat negara bagian, masing-masing departemen diberi kewenangan memfasilitasi gaji dan prosedurnya, juga diterapkan masalah akuntalibiltas individunya, kalau di Indonesia juga di instansinya, namun akuntalibilitas individu belum diterapkan betul, karena

DP-3 kita masih DP-3 lama, belum standar kinerja individu, disana sudah individual. Saya sampaikan di Australia tidak ada Departemen Dalam Negeri dan tidak ada Bappenas, jadi masing-masing Departemen melakukan perencanaan sendiri. Nah data di Australia di sana bagus, sehingga perencanaan bagus karena data akurat. Di Australia telah melaksanakan reformasi berkelanjutan sudah 25 tahun ini misalnya reformasi di bidang manajemen keuangan,reformasi manajemen kepegawaian, reformasi pengambilan kebijakan, reformasi perencanaan dan reformasi di bidang lainnya. Itu yang sudah dikerjakan tapi reformasi terus berkelanjutan, tidak berhenti. Disana mengikuti sistem terpisah, masing-masing departemen, masing-masing negara bagian bisa berjalan sendiri, jadi policy atau kebijakan dasar ada di pemerintah federal, jadi kebijakan umum ada di commen well (negara bagian yang melaksanakan) termasuk masalah keuangan, kalau di Indonesia kan tidak begitu, di Indonesia Uniform , masalah keuangan terpisah antara APBN dan APBD. Mr. Mike, seberapa besar jumlah pegawai di Australia ? Hanya 1,3 juta permanen publik service, jadi pegawai yang permanen (PNS) dan yang lain itu bukan atau non pegawai permanen yang disebut pegawai kontrak (PTT) misalnya yang bertugas sebagai Cleaning Service, Satpam, Penjaga Sekolah, disana itu bukan pegawai negeri

Dapatkah Mr. Mike memberikan gambaran peranan Komisi Kepegawaian Negara di Australia ? Komisi Kepegawaian Negara di Australia mempunyai peranan menetapkan formulasi kebijakan, formulasi kinerja, pengembangan sumber daya pegawai, dan jumlah pegawai di komisi kegawaian negara di Australia itu berjumlah tidak lebih dari 200 orang dan merupakan orang-orang pilihan. Dapatkah Mr. Mike memberikan gambaran seberapa besar gaji pegawai di Australia ? Gaji pegawai terendah di Australia adalah 30.000 dollar / pertahun, dan jika perbulan 30.000 dollar / 12 bulan = 2500 dollar / bulan, jika dirupiahkan setiap bulannya sebesar 2500 dollar x Rp. 9000 = 22 juta 500 ribu per bulan. Jadi gaji pegawai perbulan di Australia jika dirupiahkan adalah 22 juta 500 ribu. Di sana harga rumah 5000 dollar ( jika dirupiahkan 5000 x Rp. 9000 = Rp. 45.000.000,- ), jadi pegawai Australia dapat membeli rumah dengan gaji yang tinggi yang diterima Bagaimana rekrutmen pegawai di Australia ? Rekrutmen pegawai di Australia bersifat Kompetisi terbuka, dan untuk penerimaan pegawai berdasarkan jabatan-jabatan yang dibutuhkan, dan posisi-posisi itu diiklankan sehingga semua warga Australia boleh mendaftar, boleh memilih. Selain masalah pendidikannya yang diutamakan adalah kemampuannya, dan cara mengukur kemampuan itu adalah melalui testing, wawancara, kemudian kriteria yang diketahui masyarakat umum. Memang di Australia itu misalnya program Doktor (S3) selain diuji oleh penguji pada Universitas atau guru besar juga diuji oleh masyarakat, disana wakil Warta Kepegawaian - Desember 2006 13 masyarakat menguji apa betul tidak,

Laporan Khusus

RAKOR LAGI KAPAN RAKERNYA ? Itulah salah satu pertanyaan dari salah seorang peserta Rakor Pengawasan yang dilaksanakan di Aula Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 22 Nopember 2006. Berbeda dengan Rakor tahun lalu yang mengundang dari instansi BKD atau Bagian Kepegawaian dan Bawasda, tahun ini khusus mengundang instansi Bawasda sesuai dengan tema Rakor kali ini yaitu â&#x20AC;&#x153; Melalui Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Konsisten, Kita Laksanakan Manajemen Kepegawaian berdasarkan Praktek yang Bersih dan Bebas dari KKN.â&#x20AC;?

ilatarbelakangi oleh berbagai kejadian di daerah antara lain sering terjadinya penyimpangan di bidang kepegawaian dan sebagai upaya tindakan prefentif oleh karena itu Bawasda sebagai instansi pengawas harus memiliki kemampuan yang memadai khususnya di bidang kepegawaian. Oleh karena itu Rakor kali ini merupakan langkah awal untuk menjalin kerjasama ke depan antara BKN dan Bawasda dalam hal pengawasan kepegawaian. Rakor pengawasan kali ini dihadiri oleh 59 peserta yang terdiri dari Bawasda Propinsi / Kabupaten / Kota di wilayah kerja Kantor Regional IV BKN dan menghadirkan dua pembicara masingmasing satu dari BKN Jakarta dan satu lagi dari Bawasda Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya Kepala Kantor Regional IV BKN Edy Sujitno, selaku penyelenggara Rakor Pengawasan Kepegawaian mengemukakan bahwa Sesuai Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, khususnya Pasal 34 menyatakan bahwa salah satu tugas Badan Kepegawaian Negara adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian. Namun kenyataannya sekarang ini fungsi pengawasan dan pengendalian termasuk tindak lanjutnya masih kita rasakan belum optimal atau lebih konkritnya kurang efektif, baik permasalahan yang menyangkut organisasi yang diawasi maupun organisasi pengawasan itu sendiri. Kita semua menyadari bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Nanang/Warta Kepegawaian

Serius, Peserta Rakor dari Bawasda Prop/Kab/Kota Sewilayah Kerja Kanreg IV Makassar yang di adakan di Aula Lagaligo (controlling) adalah salah satu fungsi yang penting di dalam manajemen di samping fungsi-fungsi manajemen lainnya. Mengingat pentingnya fungsi pengawasan tersebut diperlukan kepedulian dari seluruh unit pengawasan baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal ini menjamin terwujudnya suatu kebijakan pengawasan nasional. Dalam pelaksanaan tugas manajemen kepegawaian tersebut, banyak ditemui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan kepegawaian diantaranya sebagai contoh : Kepangkatan, sampai saat ini masih sering ditemukan penyimpangan

atau kesalahan dalam usul kenaikan pangkat maupun realisasi kenaikan pangkatnya, seperti memanipulasi TMT kenaikan pangkatnya yang didudukinya, memanipulasi atau merekayasa jabatan yang didudukinya agar dapat diberikan kenaikan pangkat. Pengangkatan dan pemberhen tian dalam / dari jabatan. Ditemukan banyak sekali pangangkatan PNS dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya belum 2 ( dua ) tahun dalam jabatan yang diduduki sudah diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi, bahkan ada pula pengangkatan dalam jabatan yang melompat bukan setingkat

Laporan Khusus lebih tinggi, tetapi dua tingkat / dua jenjang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan yang menduduki pangkat 2 ( dua ) jenjang dari pangkat terendah untuk jabatan tersebut ( biasanya disertai keterangan bahwa tunjangan jabatan akan dibayarkan setelah yang bersangkutan memiliki pangkat yang memenuhi syarat, parahnya lagi jabatan tersebut digunakan untuk usul kenaikan pangkatnya ). Pemberhentian dari jabatan tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya yang seharusnya lebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur tetapi tidak dikonsultasikan, langsung diberhentikan dari jabatan. Pengangkatan dalam jabatan fungsional tidak sesuai dengan Keputusan Menpan, dan ada pula untuk memanipulasi hal tersebut dengan cara antidatir, dibuat sekarang seolah-olah dibuat / ditandatangani oleh Kepala Dinas pada saat impassing tahun 2001. Setelah kami cek nama Kepala Dinas tersebut ternyata pada tahun 2001, jabatannya masih Kepala Bagian. Ini nyata sekali adanya manipulasi surat keputusan oleh Kepala Dinas tersebut. Pemberhentian dan Pensiun. Permasalahan yang sering muncul adalah masalah perubahan tanggal lahir, nama istri-istri yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan, pada saat usul pensiun barulah diketahui bahwa yang bersangkutan memiliki lebih dari satu istri. Demikian juga jumlah anak yang dimiliki, bahkan ada bukan anaknya sendiri tiba-tiba diusulkan sebagai anak kandungnya sendiri. Hal ini diperkuat dengan berbagai dokumen dari instansi yang berwenang ( dari beberapa kasus setelah diteliti keterangan dari instansi tersebut tidak benar ) Ijazah. Penggunaan ijazah palsu atau ijazah aspal untuk pembinaan karier pegawai. Proses memperoleh ijazah tersebut seringkali tidak sinkron dengan waktu melaksanakan tugas. Keputusan pengangkatan sebagai pengurus KORPRI. Kami banyak menemukan surat keputusan Bupati / Walikota tentang pengangkatan dalam suatu jabatan sebagai pengurus KORPRI yang mencantumkan tunjangan jabatan yang dibebankan pada APBD, padahal seharusnya pembayaran tunjangan dibebankan pada kas KORPRI yang bersangkutan, hal ini banyak yang perlu kembali. Demikian beberapa contoh penyimpangan yang kami temukan. Penyimpangan tersebut bukan hanya

dalam hitungan satu dua, tetapi di beberapa kabupaten jumlahnya bisa mencapairatusan. Penyimpangan, pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain disebabkan karena :  Tidak tersedianya data yang akurat sehingga pengambil keputusan salah dalam mengambil keputusannya.  Adanya unsur kesengajaan  Ada alasan yang menarik terhadap unsur kesengajaan ini, yaitu alasan tidak tersedianya tenaga yang memenuhi syarat administratif, sehingga terpaksa melakukan tindakan tersebut, Berbagai kasus tersebut kami selalu terlambat mengetahuinya, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan baik structural maupun fungsional karena pada umumnya surat keputusan tersebut disampaikan ke BKN pada saat yang bersangkutan diusulkan untuk kenaikan pangkat. Seharusnya SK pengangkatan dalam jabatan dan segala mutasi lainnya disampaikan ke BKN paling lambat 25 hari sejak ditetapkannya. Dari berbagai kasus yang kami temukan tersebut, kami sudah memberitahukan atau mengirim surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan mendapat tanggapan yang positif, namun masih ada pula yang tidak menanggapi. Karena itu setiap kali ada kasus atau permasalahan yang kami sampaikan kepada Bupati atau Walikota, tembusannya kami sampaikan pula kepada Bawasda Kabupaten / Kota yang bersangkutan dan kami sampaikan pula kepada BKD dan Bawasda Propinsi sehingga mendapatkan tanggapan atas surat kami tersebut. Dengan latar belakang seperti itulah kami sangat merasakan betapa sangat pentingnya peranan aparat pengawas dalam hal ini Bawasda baik Kabupaten / Kota maupun Propinsi dalam ikut serta melakukan pengawasan kepegawaian. Dengan demikian mitra kerja BKN sebenarnya bukan hanya BKD tetapi juga Bawasda. Kami berharap bahwa Peranan Bawasda dalam melakukan pengawasan kepegawaian sejak awal di forum Baperjakat sampai setelah terbitnya keputusan agar pembinaan manajemen kepegawaian berjalan sebagaimana mestinya, bersih, dan bebas dari KKN. Apabila pemberian pangkat dan jabatan kepada pegawai dilakukan dengan caracara yang tidak benar, kita bisa

membayangkan bagaimana orang-orang yang tidak benar tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Sementara itu Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Drs. S. Kuspriyo Murdono, M.Si , dalam sambutannya dan sekaligus pembicara dalam Rakor Pengawasan Kepegawaian mengemukakan pada dasarnya PNS di berbagai Negara mempunyai peranan utama sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik, dan pengelola pemerintahan. Dengan demikian PNS mempunyai peran yang strategis, dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian, oleh karena itu perlu didukung adanya SDM PNS yang professional, dan berdisiplin tinggi sehingga mampu memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya PNS Daerah. Berbagai perubahan juga ikut mempengaruhi eksistensi Pegawai Negeri Sipil sehingga bisa memunculkan rasa kedaerahan yang berlebihan, hambatan dalam mobilitas perpindahan PNS, dan hambatan dalam pola karier dan munculnya kader-kader yang potensial di tingkat propinsi/ nasional. Lebih lanjut Kuspriyo Murdono, juga mengidentifikasi berbagai masalah kepegawaian yang sering muncul antara lain: 1.

Pengadaan CPNS Dalam hal pengumuman sering ditemukan permasalahan :  Lowongan formasi PNS belum diumumkan seluas-luasnya kepada masyarakat  Pengumuman belum dilakukan sesuai dengan ketentuan. (pengumuman paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran)  Pengumuman hasil test yang ditunda dan diulang-ulang ( diralat ), sehingga menimbulkan adanya kesan terjadi rekayasa, dan tidak professional dalam penerimaan CPNS  Dalam pengumuman hasil test sering terjadi adanya nomor test yang sama untuk nama peserta yang berbeda, sehingga menimbulkan gejolak dan perasaan tidak puas dari peserta test.  Masih ada instansi yang tidak mengumumkan penerimaan CPNS secara transparan Warta Kepegawaian - Desember 2006

Laporan Khusus  Instansi

masih enggan mengumumkan penerimaan CPNS secara terbuka dengan alasan formasinya sedikit  Masih ada instansi yang tidak mengumumkan kualifikasi pendidikan yang jelas / terperinci Mengenai seleksi masih seringnya ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut :  Pelaksanaan ujian tidak serentak  Soal ujian tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan  Distribusi soal terlambat  Jumlah soal ujian / LJK tidak sesuai dengan jumlah peserta  Kurangnya tenaga TI dalam memproses LJK dengan system komputerisasi  Keputusan pengumuman kelulusan tidak tepat waktu  Bank soal belum tersedia.  Terdapat kecendrungan adanya kabupaten / kota yang mengumumkan dan menetapkan hasil test, tidak berdasarkan rangking nilai yang ditetapkan oleh Gubernur.  Soal ujian belum mempunyai standar yang baku sehingga panitia penerimaan CPNS kesulitan dalam membuat soal ujian.  Pembuat soal ujian bukan lembaga yang sesuai dengan aturan  Pemeriksaan lembar jawaban computer ( LJK ) dilakukan oleh lembaga yang tidak kridibel Mengenai Penetapan NIP dan pengangkatan CPNS masih seringnya ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut :  Usulan bahan tidak lengkap  Usulan tidak memenuhi syarat  Usulan tidak tepat waktu  Penetapan NIP tidak tepat waktu  Terdapat kasus peserta test CPNS, yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat dan telah dikeluarkan NIP-nya oleh BKN tetapi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, sampai bertahun-tahun tidak direalisasikan surat keputusan CPNS-nya.  Instansi dalam mengusulkan berkas CPNS ke BKN tidak tertib umumnya dilakukan pada akhir tanggal penutupan.  Seseorang yang telah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN / BUMD yang akan melamar sebagai

Warta Kepegawaian - Desember 2006

CPNS belum diatur dalam PP Nomor 98 Tahun 2000 Jo PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadaan PNS maupun dalam peraturan pelaksanaan lainnya.  Banyak CPNS yang tidak melaksanakan tugas pada unit kerja yang ditetapkan, namun SK Pemberhentian dari pimpinan instansi tidak diterbitkan 2.

Pengaangkatan Tenaga Honorer Mengenai pengangkatan Tenaga Honorer masih seringnya ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut :  ·Masa kerja sebagai tenaga honerer kurang dari satu tahun  Penghasilan sebagai tenaga honorer tidak dibiayai oleh APBN / APBD  Masa kerja sebagai tenaga honerer terputus sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.  Surat Keputusan pengangkatan tenaga honorer ditetapkan berlaku surut  Surat Keputusan pengangkatan tenaga honerer tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.  Pengangkatan tenaga honorer oleh Pejabat yang berwenang namun ditempatkan di luar instansi pemerintah, contoh di yayasan, sekretariat KONI  Usia tenaga honorer lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006  SK pengangkatan tenaga honorer fiktif  Tenaga honorer telah mengundurkan diri masih tercantum dalam data base  Tenaga honorer belum terdaftar dalam database, namun telah mengisi LJK tenaga honorer  Tenaga honorer telah terdaftar dalam database, namun belum mengisi LJK tenaga honorer.  Tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan, namun belum masuk dalam data base  Tenaga honorer Guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan guru ( tidak mempunyai sertifikat mengajar atau akta )  Tenaga honorer yang pindah wilayah tugas, karena pemekaran wilayah tidak tercantum dalam data base  Tenaga honorer yang mempergunakan ijazah atau akta palsu

 Ditemukan perbedaan data pada data base dengan data pendukung, contoh nama, tanggal lahir dan masa kerja.  Pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS tidak berdasarkan urutan usia dan masa kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku.  Ditemukan rekayasa penambahan masa kerja sebagai tenaga honorer agar memenuhi persyaratan yang ditentukan 3.

Kenaikan Pangkat, Berbagai permasalahan yang muncul antara lain:  Kesalahan dalam usulan kenaikan pangkat  Kesalahan dalam penetapan kenaikan pangkat, perbaikannya memakan waktu lama  Keterlambatan usulan kenaikan pangkat  Pembayaran gaji sering terlambat  Realisasi nota persetujuan teknis kenaikan pangkat untuk ditetapkan menjadi SK kenaikan pangkat PNS sering terlambat sehingga berdampak munculnya rapelan gaji kenaikan pangkat.  Ada kecendrungan PNS secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan pejabat pengelola kepegawaian merekayasa TMT kenaikan pangkat sebelumnya, SK jabatan dan tanggal lahir untuk kepentingan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.  Ditemukan penggunaan ijazah palsu / aspal untuk kepentingan kenaikan pangkat. 4.

Pengangkatan dalam jabatan Sering ditemukan masalah sebagai berikut :  Belum berdasarkan objektivitas  Belum sepenuhnya berdasarkan netralitas  Kriteria persyaratan jabatan struktrual dan fungsional belum ditetapkan.  Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional belum ditetapkan.  Pengangkatan PNS dalam jabatan structural dan fungsional belum melalui assessment center  Evaluasi dan klasifikasi jabatan belum dilaksanakan  Pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan tidak melalui Baperjakat

Laporan Khusus  Pengangkatan PNS dalam jabatan struktrual tidak sesuai dengan kriteria PP Nomor 100 Tahun 2000 Jo PP Nomor 13 Tahun 2002, khususnya di daerah pemekaran ( masih 2 tingkat di bawah pangkat terendah yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut )  Penempatan PNS dalam jabatan belum berdasarkan standar jabatan dan kompetensi.  Pengangkatan dalam jabatan belum dilaksanakan secara konsisten misalnya pengangkatan dalam jabatan struktural tidak melalui Baperjakat serta pengangkatan dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensi 5.

Pensiun Sering ditemukan masalah sebagai berikut :  Data pendukung administrasi pensiun cukup banyak  Batas usia pensiun belum standar  PNS cendrung merubah tanggal lahir dengan berbagai cara untuk kepentingan memperpanjang batas usia pensiun  Dengan berlakunya PP Nomor 9 Tahun 2003 yang menetapkan kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS untuk golongan IV/c ke atas menjadi kewenangan Presiden, maka penerbitan SK pensiunnya cendrung memakan waktu yang lebih lama Pada kesempatan berbincangbincang dengan Warta Kepegawaian ketika ditanyakan mengenai adanya kurang beraninya Bawasda untuk mengawasi keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian jika terdapat penyimpangan, Pak Kus (Drs. S. Kuspriyomurdono, M.Si), tidak menampik kenyataan tersebut. Selain posisi Bawasda berada di bawah Pejabat Pembina Kepegawaian, barangkali juga karena kurang begitu pahamnya Bawasda tentang kepegawaian sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut salah satunya dengan rakor antara BKN dan Bawasda. Kalau tahun lalu rakor antara BKN, BKD dan Bawasda dan kali ini juga rakor antara BKN dan Bawasda maka tahun depan memang sudah harus ada raker antara BKN dan Bawasda, hal ini disampaikan menjawab pertanyaan salah satu peserta rakor.

Sementara itu Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Sulawesi Selatan selaku pembicara kedua mengemukakan bahwa pengawasan kepegawaian merupakan bahagian integral atau tidak terpisahkan dengan manajemen kepegawaian, terutama dalam kerangka pengelolaan manajemen kepegawaian nasional secara komprehensif. Bawasda sebagai aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, jika merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, juga berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepegawaian di daerah kerjanya. Penanganan atas berbagai kasus kepegawaian di daerah merupakan salah satu tugas Bawasda dan nampaknya seluruh kasus kepegawaian di daerah diarahkan melalui proses pemeriksaan Bawasda. Hal ini cukup menambah beban tugas bagi Bawasda, yang seharusnya ada yang cukup hanya dengan pemeriksaan atasan langsung. Hubungan kerja antara Bawasda dan BKN selama ini sangat terbatas, dan lebih banyak hubungan tersebut dilakukan melalu Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Kepegawaian. Dengan memperhatikan aspek pengawasan kepegawaian yang penanganannya disamping dilakukan oleh BKN, juga dilakukan oleh Bawasda, maka diharapkan melalui Deputi Bidang Pengendalian dan Pengawasan BKN, maka hubungan kerja ini dapat lebih dipertajam terutama menyangkut :

 Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kepegawaian  Penetapan norma, standar dan prosedur pengawasan kepegawaian  Pendidikan dan Diklat pengawasan bidang kepegawaian  Koordinasi penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dibidang kepegawaian termasuk penanganan kasus kepegawaian.  Pemberian pedoman dan fasilitas lainnya di bidang pengawasan kepegawaian. Hubungan kerjasama ini dinilai sebagai suatu kebutuhan mendasar, mengingat peraturan-peraturan di bidang kepegawaian begitu dinamis, sehingga memerlukan penyamaan persepsi guna dapat menjadi standar yang sama dalam pengawasan kepegawaian. Diakhir sesi, banyak usulan, kritik dan saran dari daerah tentang berbagai kejadian di daerah, dan yang paling mendapat sorotan dan paling aktual mengenai penerimaan CPNS dari tenaga honorer yang sampai sekarang ada daerah yang masih belum selesai. Sebelum menutup rakor Deputi Dalpeg BKN sempat memberikan akses telepon yang mudah dihubungi jika terjadi permasalahan di daerah sebagai langkah untuk mempermudah komunikasi antara Bawasda dengan BKN.(yon)

Nanang/Warta Kepegawaian

Wawancara, Deputi Pengendalian Pegawai BKN Kuspriyo Murdono Warta Kepegawaian - Desember 2006

Laporan Khusus

LAYANAN BARU BAPERTARUM-PNS DALAM MEMBANTU KEPEMILIKAN RUMAH BAGI PNS Jumlah Pegawai Negeri Sipil diseluruh Indonesia kurang lebih 3,8 juta orang. PNS yang belum memiliki rumah sendiri berjumlah kurang lebih 1,2 juta ( PUPNS per 31 Juli 2005). Hal ini memberikan gambaran bahwa sekitar 33,34 % dari seluruh PNS di Indonesia belum memiliki rumah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu permasalahan pemerintah Indonesia sejak dulu hingga kini terutama didalam penyediaan perumahan. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kemampuan ekonomi dan daya beli PNS, serta masih sangat terbatasnya pemenuhan kebutuhan akan rumah. Program perumahan dan pemukiman merupakan tanggung jawab bersama baik tanggung jawab masyarakat sendiri, pemerintah dan dunia usaha. Untuk itu khususnya perumahan bagi PNS, Badan Pertimbangan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUMPNS), yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Kepres RI Nomor 14 Tahun 1993tentang Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas dan peran aktif untuk mewujudkan kesejahteraan PNS di bidang perumahan. Pada awalnya penyaluran bantuan kepada PNS yang aktif berupa Bantuan Uang Muka (BUM) dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) sesuai dengan golongan PNS tersebut. Sedangkan kepada PNS yang sudah memasuki masa pensiun, akan diberikan pengembalian dana TAPERUM-PNS ditambah dengan jasa tabungan sebesar 12 % dari jumlah simpanan secara komulatif. Saat ini untuk Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) tidak lagi disalurkan kepada PNS. Untuk mendukung programprogram layanan tersebut, BAPERTARUM-PNS menghimpun dana yang berasal dari iuran tabungan perumahan PNS yang terkumpul setiap bulannya dari PNS di seluruh Indonesia. Besarnya iuran Taperum yang dipotong dari setiap PNS adalah sebesar :  Golongan I : Rp. 3.000, Golongan II : Rp. 5.000,-

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Aji/Warta Kepegawaian

Sosialisasi, Layanan Baru Bapertarum di hotel Quality Makassar, di hadiri oleh Sekprov Sulawesi Selatan H.A Mualim (tengah)

 Golongan III : Rp. 7.000, Golongan IV : Rp. 10.000,Adapun besaran dana yang disalurkan untuk Bantuan Uang Muka (BUM) adalag sebagai berikut :  Golongan I : Rp. 1.200.000, Golongan II : Rp. 1.500.000, Golongan III : Rp. 1.800.000, Golongan IV : Rp. 2.100.000,Pada awalnya program bantuan dari BAPERTARUM-PNS ini dapat memenuhi kebutuhan uang muka untuk memiliki rumah bagi PNS baik Bantuan Uang Muka KPR atau Bantuan Sebagian Biaya Membangun untuk PNS yang memiliki tanah sendiri . Namun dengan semakin meningkatnya harga jual rumah, daya beli PNS untuk membeli rumah menjadi semakin sulit, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan uang muka KPR. Disisi lain minat PNS untuk memiliki rumah masih sangat tinggi, dimana dari data PUPNS menunjukkan lebih dari 1,1 juta PNS yang masih belum memiliki rumah. Penyaluran dana kepada PNS melalui pemberian Bantuan Uang Muka maupun Bantuan Membangun dirasakan semakin berkurang manfaatnya dikarenakan nilai bantuan semakin

merosot yang mana nilai bantuan terlalu kecil atau tidak sebanding jika dibandingkan dengan dana yang diperlukan untuk membangun rumah. Disamping itu khususnya untuk Bantuan Uang Muka tidak cukup untuk menutup kebutuhan uang muka yang diminta oleh pengembang jika PNS akan membeli rumah lewat Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Masih belum berubahnya besaran Bantuan Uang Muka yang diberikan kepada PNS dikarenakan besarnya iuran PNS yang dipotong untuk tabungan perumahan setiap bulan masih belum berubah sejak tahun 1993. Hal ini mendorong BAPERTARUM-PNS berupaya untuk membantu PNS dalam memenuhi kebutuhan uang muka KPR dalam memiliki rumah yang terjangkau dan layak huni dengan melakukan perubahan konsep Bantuan menjadi Pinjaman dengan suku bunga lunak. Dasar perubahan skema bantuan menjadi pinjaman tersebut adalah hasil sidang anggota BAPERTARUM-PNS yang dihadiri oleh seluruh anggota dimana Menteri Negara Perumahan Rakyat sebagai Ketua dengan anggota yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara. Dari hasil sidang

Laporan Khusus Laporan Khusus tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/M// PERMEN/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Pemberian/Pinjaman Uang Muka KPR bagi PNS, sehingga saat ini PNS sudah dapat menikmati manfaat Pinjaman Uang Muka (PUM) maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan uang muka kredit kepemilikan rumah. Dampak positif dari perubahan skema tersebut adalah pertama bagi PNS akan memperoleh kepastian untuk mendapatkan rumah yang layak, kedua PNS dapat memenuhi seluruh kebutuhan uang muka KPR dan yang ketiga BAPERTARUM-PNS tidak terancam defisit arus kas karena tidak sebanding antara penerimaan iuran dengan dana yang disalurkan. Sedangkan untuk program Bantuan Uang Muka sampai dengan saat ini masih tetap dilaksanakan, pelaksanaanya disentralisasikan kembali ke BAPERTARUM-PNS pusat. Demikian juga dengan Bantuan Sebagian Biaya Membangun di atas tanah sendiri (BM), untuk sementara ditangguhkan sampai menunggu Peraturan Presiden yang baru yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan. Pokok-Pokok Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/M/ PERMEN/ 2006 adalah : 1. Besarnya Pinjaman Uang Muka (PUM) KPR maksimal 10 juta rupiah. 2. Pengembalian PUM sesuai dengan janngka waktu KPR. 3. Suku bunga dibawah suku bunga pasar. 4. Ketentuan suku bunga ditetapkan Menpera. 5. Ahli Waris dibebaskan dari pelunasan jika debitur PUM meninggal dunia, 6. Debitur PUM diwajibkan menanggung asuransi jiwa kredit. 7. PNS yang memanfaatkan PUM, tidak kehilangan haknya untuk menerima pengembalian tabungan pada saat berhenti bekerja. 8. PNS dapat memilih KPR bersubsidi atau non subsidi. 9. PNS yang telah mendapat Bantuan Uang Muka (BUM) KPR tidak diperkenankan lagi mengambil PUM. 10. PNS hanya dapat memilih salah satu antara BUM atau PUM.

2. 3. 4.

Pinjaman Uang Muka KPR (PUM) Pinjaman Lunak Konstruksi (PLK) Pengembalian Tabungan Perumahan (PT)

Bantuan Uang Muka KPR (BUM)

Kebijakan penyaluran dana BAPERTARUM-PNS saat ini terdiri dari : 1. Bantuan Uang Muka KPR (BUM)

6. 7.

Adalah bantuan yang diberikan kepada PNS untuk membantu uang muka pembelian rumah secara kredit melalui KPR di Bank Pelaksana yang besarannya disesuaikan dengan golongan ruang PNS. Ketentuan dan Persyaratan BUM : 1. Mengisi formulir pengajuan BUM. 2. Lulus verifikasi PNS oleh BAPERTARUM-PNS. 3. PNS yang belum memanfaatkan Taperum-PNS. 4. PNS yang belum memiliki rumah. 5. PNS yang memiliki masa kerja minimum 5 tahun (sejak TMT pegawai di Karpeg). 6. PNS Golongan I sampai IV/b. 7. Apabila suami/istri yang keduaduanya PNS, maka yang berhak mengajukan Taperum-PNS adalah salah satu, sedangkan lainnya akan dikembalikan pada saat pensiun. 8. PNS diperkenankan membeli rumah dengan harga jual subsidi maupun non subsidi. 9. PNS yang telah memanfaatkan BUM, hak Taperumnya tidak dikembalikan pada saat pensiun. 10. Proses pencairan BUM dilakukan melalui mekanisme perbankan. B.

Pinjaman Uang Muka â&#x20AC;&#x201C; KPR (PUM-KPR)

Adalah pinjaman yang diberikan kepada PNS untuk membantu penyediaan uang muka pembelian rumah secara kredit melalui KPR di bank pelaksana. Besaran PUM-KPR yang dapat diberikan maksimum sebesar Rp. 10.000.000,- dengan suku bunga rendah dibawah suku bunga pasar dan tenor sesuai KPRnya Ketentuan dan persyaratan PUMKPR :

C. Pinjaman Lunak Konstruksi (PLK) Adalah pinjaman lunak yang diberikan kepada pengembang untuk pembiayaan konstruksi bangunan perumahan bagi PNS dan penyalurannya dilakukan melalui bank pelaksana yang telah bekerjasama dengan BapertarumPNS. D. Pengembalian Tabungan Perumahan (PT) Adalah pengembalian tabungan kepada PNS yang berhenti bekerja baik karena pensiun maupun karena sebab lain yang selama dinas aktifnya tidak memanfaatkan bantuan maupun pinjaman dari Bapertarum-PNS. Pengembalian tersebut disertai dengan jasa tabungan. Persyaratan : 1. Mengisi formulir permohonan dan diketahui oleh Kepala BKD/Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Bagian Kepegawaian dan distempel instansi. 2. Membawa asli Karpeg/Karip dan fotocopynya. 3. Membawa asli KTP/SIM yang masih berlaku dan fotocopynya 4. Fotocopy SK golongan yang telah dilegalisir periode 1 Januari 1993 s/ d pensiun. 5. Fotocopy SK Pensiun yang telah dilegalisir. 6. Asli surat kuasa bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak.

7. 1. 2.

3. 4. 5.

Mengisi formulir pengajuan PUM atau BUM. Lulus hasil verifikasi PNS Bapertarum-PNS dan lulus secara teknis perbankan untuk kemampuan angsurannya. PNS yang belum memanfaatkan Taperum-PNS. PNS yang belum memiliki rumah. PNS yang memiliki masa kerja minimum 5 tahun. PNS golongan I s/d IV. Apabila suami/istri yang keduaduanya PNS dan salah satunya telah memanfaatkan Taperum, maka

keduanya tidak diperkenankan untuk mengajukan PUM. PNS diperkenankan membeli rumah dengan harga jual subsidi maupun non subsidi. PNS yang telah memanfaatkan PUM, hak Taperumnya tetap akan kembali pada saat pensiun.

8. 9.

Tambahan persyaratan untuk pensiun karena meninggal : Asli SKPP gaji berikut fotocopynya bagi mereka yang pensiun karena meninggal dunia . Asli surat keterangan kematian dan fotocopynya. Asli surat keterangan hak waris dari Camat dan fotocopynya.

Persyaratan yang telah lengkap dapat langsung diajukan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) di seluruh Indonesia.(Mas AD)

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Laporan Khusus

Sosialisasi PT. Taspen dan PT. Askes di Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makasar

Untuk menambah pemahaman mengenai Taspen dan Askes maka Kantor Regional IV BKN Makassar mengadakan Sosialisasi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2006 yang dihadiri seluruh Pegawai Kantor Regional IV BKN. Tampil sebagai pembicara pertama yaitu dari PT. Taspen KCU Makassar, sedangkan pembicara kedua yaitu dari PT. Askes Regional Sulawesi Selatan. Sesuai dengan motto PT Taspen adalah bahagia di hari tua bersama PT .Taspen oleh karena itu yang perlu diketahui oleh PNS dan Pejabat Negara berhenti karena telah mencapai batas usia pensiun, maka PT Taspen akan membayarkan Tabungan Hari Tua dan Pensiun pertama dan untuk memperoleh hak tersebut diperlukan persyaratan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Pas foto pemohon 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar Pas foto istri/suami pemohon 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar foto copy KTP pemohon yang masih berlaku 2 lembar foto copy Buku Rekening Bank 2 lembar(khusus pembayaran melalui Bank/Giro Pos) 5. Asli formulir SP4.A dan 1 lembar foto copy yang telah ditanda tangani. 6. Asli petikan SK Pensiun berpas poto dan 1 lembar foto copy. 7. Asli tembusan SK Pensiun berpas poto untuk PT. Taspen 8. SKPP asli + lembar kedua + foto copy 1 lembar yang diterbitkan oleh KPKN/Pemda 9. Foto copy SK pengangkatan pertama/ Karpeg 2 lembar 10. Foto copy Karpeg dan Kartu peserta Taspen 2 lembar 11. Asli Surat Keterangan Sekolah/kuliah bagi anak yang telah berusia 21-25 tahun

Warta Kepegawaian - Desember 2006

12. Asli formulir SP3R dan 1 lembar foto copy yang telah ditandatangani (khusus pembayaran melalui Bank/Giro Pos) Sedangkan untuk tabungan hari tua dan asuransi kematian apabila PNS /Pejabat Negara peserta Taspen meninggal dunia sebelum pensiun, maka PT Taspen akan membayarkan tabungan hari tua dan asuransi kematian tanpa menunggu Surat Keputusan Pensiun Janda/Dudanya. Dan oleh karena itu untuk memperoleh hak tersebut diperlukan persyaratan pembayaran sebagai berikut : 1. 2.

Asli dan foto copy KTP yang masih berlaku 1 lembar Formulir AKT 2 & 3 yang telah diisi dan disahkan oleh yang berwenang 3. Kutipan Perincian penerimaan Gaji (KPPG) dari instasi. 4. Foto copy SK KP terakhir yang dilegalisir instansi 5. Foto copy SK pengangkatan pertama/Karpeg yang dilegalisir instansi 6. Foto copy Kartu peserta Taspen(KPT) 7. Asli surat kematian dari kelurahan/ kades/rumah sakit/ puskesmas dan foto copy 1 lembar dilegalisir oleh lurah/ kades 8. Asli dan 1 foto copy surat nikah yang dilegalisir oleh lurah/ kades. 9. Foto copy SK Perbantuan/pengangkatan pejabat negara(khusus yang diperbantukan atau diangkat pejabat negara 10. Karis/Karsu Dengan catatan bahwa proses pembayaran dilakukan setelah pengecekan maupun ke kelurahan selambat-lambatnya 5 hari kerja.

Laporan Khusus Oleh karena itu bagi pensiunan untuk diketahui adalah a.

Bila seorang penerima pensiunan meninggal dunia, maka kepada Istri/suami diberikan Uang Duka Wafat (UDW) sebesar 3 kali penghasilan terakhir Bila seorang penerima tunjangan Veteran meninggal dunia, maka kepada Istri/Suami diberikan UDW yang besarnya ditetapkan Rp. 300.000,- dan bila penerima tunjangan janda/duda Veteran meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan UDW yang besarnya ditetapkan Rp. 200.000,-

istri /suami /anak dibayarkan Pensiun terusan sebesar pensiunan almarhum/almarhumah yaitu 1. 2. 3.

Sedangkan untuk memperolehnya hak-hak tersebut diperlukan peryaratan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pas poto pemohon 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar. Foto copy KTP 2 lembar yang masih berlaku dan aslinya Foto copy Kartu Identitas pensiun/struk penerimaan terakhir 2 lembar Asli formulir SP2UDW + 1 foto copy yang telah diisi dan ditandatangani pemohon Foto copy SK Pensiun (khusus PNS) 2 lembar Asli surat kematian dari lurah/kades /rumah sakit + 2 foto copy telah dilegalisir oleh serendah-rendahnya lurah/kades Asli surat nikah + 2 foto copy yang telah dilegalisir lurah/ kades Foto copy Piagam penghargaan bagi ABRI (Bintang Gerilya, sewindu&Bintang angkatan) disahkan Ka. Ajendam bagi yang belum tercantum dalam Skep Pensiun khusus TNI AD Asli surat kuasa ahli waris dan 2 lembar foto copy yang disahkan lurah/kades dan surat penunjukan yang bertanggung jawab tentang penguburan yang telah ditandatangani/disahkan lurah (khusus bagi yang tidak meninggalkan istri/suami/anak)

PT. Asuransi Kesehatan (Askes) Siapa peserta dan anggota keluarga menurut PP nomor 69 Tahun 1991 yaitu peserta Askes adalah PNS, Penerima pensiun, Veteran dan perintis kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, sedangkan anggota keluarga yaitu :

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

1. 2. 3.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan pensiun terusan yaitu apabila pensiun sendiri meninggal dunia, maka kepada

Pensiun PNS /pejabat negara/tunjangan Veteran dibayarkan selama 4 bulan Pensiun Duta Besar dibayarkan selama 2 bulan berturutturut . Pensiunan ABRI dibayarkan selama 6 bulan, dan bagi Gerilya/Sewindu/kartika eka paksi) dibayarkan selama 12 bulan berturut-turut. Presiden dan wakil Presiden dibayarkan selama 6 bulan berturut-turut

Istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Anak yang sah dan atau anak angkat dari peserta yang mendapat tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dengan ketentuan belum mencapai usia 21 tahun, belum menikah, belum berpenghasilan dan masih menjadi tanggungan peserta atau sampai 25 tahun yang masih mengikuti pendidikan formal. Bagaimana Hak peserta dan anggota keluarga Memperoleh kartu askes Memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memperoleh penjelasan/informasi tentang hak, kewajiban serta tata cara pelayanan kesehatan. Menyampaikan keluhan baik secara lisan (tlp/datang langsung) atau tertulis/surat, ke Kantor PT. Askes Bagaimana kewajiban bagi peserta askes 1. Membayar premi 2. Memberikan data identitas diri untuk penerbitan Kartu Askes 3. Berperan aktif mengetahui dan mentaati semua ketentuan yang berlaku 4. Menjaga Kartu askes agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh yang tidak berhak. Apasih Kartu Askes sebenarnya ? 1. Identitas/bukti sah yang wajib dimiliki oleh peserta, dan anggota keluarganya yang tidak dapat dipindah tangankan dan berlaku nasional.

Budi/Warta Kepegawaian

Pegawai, Kanreg IV BKN Makassar memperhatikan penjelasan dari PT. Taspen dan Pr. Askes pada Acara Sosialisasi di Ruang Lagaligo

2. Peserta dan anggota keluarga, masingmasing memiliki 1 Kartu askes 3. Ditunjukkan pada setiap kali berobat di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan PT. Askes. Warta Kepegawaian - Desember 2006

Laporan Khusus 1.

Bagaimana cara memperoleh kartu Askes ? Mengisi Daftar isian peserta dan melampirkan : a. Foto copy SK terakhir atau SK Pensiun, surat Nikah, akte kelahiran anak/keterangan lahir, kartu tanda penduduk (KTP) b. Surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi (bagi anak berusia dari 21 tahun dan dibawah 25 tahun) c. Daftar gaji (bagi PNS aktif) atau surat tanda bukti penerima pensiun (STBPP) bagi pensiunan d. Pas foto 2 lembar ukuran 2 x 3 cm kecuali bagi anak balita kartu diterbitkan oleh Kantor PT. Askes Cabang atau PT. Askes kabupaten/kota setempat sesuai dominili peserta.

Pelayanan apa saja yang dijaminkan oleh PT. Askes ? 1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama meliputi : a. Rawat jalan tingkat pertama b. Rawat inap tingkat pertama 2. Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan meliputi : a. Rawat jalan tingkat lanjutan b. Rawat inap tingkat lanjutan c. Rawat inap ruang khusus (ICU,ICCU) 3. Pelayanan gawat darurat (Emergency) 4. Persalinan 5. Pelayanan transfusi darah 6. Pelayanan obat sesuai Daftar & Plafon harga obat (DPHO) PT. Askes 7. Alat kesehatan meliputi : a. Kacamata b. Gigi tiruan c. Alat Bantu dengar d. Kaki/tangan tiruan e. IOL, pen&Screw dan implant lainnya 8. Tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif 9. Pelayanan cuci darah 10. Cangkok ginjal dan ESWL 11. Penunjang diagnostik : Laboratorium, Radiodiagnostik, Elektromedik,USG, CT Scan dan MRI Bagaimana prosedur dan ruang lingkup dari tiap jenis pelayanan Askes ? 1.

Persalinan a. Sesuai dengan prosedur pelayana Rawat Inap b. Dilakukan di Puskesmas dengan tempat tidur, Rumah Bersalin, Bidan. c. Ruang lingkup pelayanan :  Pertolongan persalinan normal maupun dengan penyulit.  Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan  Pemeriksaan penunjang diagnostik  Pelayanan darah, obat dan lain-lain d. Bila dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak bekerjasama dengan PT. Askes maka peserta membayar terlebih dahulu, kemudian mengajukan penggatian biaya ke PT. Askes, dengan besaran penggantian sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Askes. e. Persalinan yang ditanggung oleh PT Askes adalah persalinan sampai dengan anak ke dua, dengan memperhitungkan anak hidup.

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Pelayanan Transfusi Darah a. b.

Tindakan Medis Operatif, Pelayanan Cuci Darah, Cangkok Ginjal dan Penunjang Diagnostik. a. b. c.

2. 3.

Pelayan darah dilakukan oleh UPTD PMI Menunjukkan Kartu Askes serta menyerahkan surat permintaan darah yang dibuat oleh dokter yang merawat UPTD setempat Labu Darah yang diterima peserta dari UPTD disediakan ke dokter yang merawat/petugas Rumah Sakit.

Diberikan kepada peserta dan anggota keluarganya. Menunjukkan kartu Askes dan menyerahkan surat rujukan Dilakukan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan PT. Askes

Apa yang dimaksud dengan iur biaya (cost sharing) ? Iur biaya adalah pembebanan sebagaian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta dan atau anggota keluarganya, yang dibayarkan kepada fasilitas kesahatan yang bekerjasama dengan PT. Askes, yaitu di dokter keluarga dan di Rumah Sakit. Diperlukan sebagai upaya untuk menumbuhkan sadar biaya Besaran iur biaya ditetapkan bersama antara PT. Askes dengan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan PT. Askes.

Pelayanan apa saja yang tidak ditanggung oleh PT Askes ? 1. Pelayanan kesehatan yang tidak mengikuti prosedur ataupun ketentuan yang berlaku di PT. Askes 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasiltasi yang berlaku jaringan pelayanan kesehatan PT. Askes 3. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri 4. Pelayanan Kesehatan bedah plastik kosmetik, termasuk obat-obatan. 5. Check up dan atau General Check up. 6. Semua jenis imunisasi selain Imunisasi dasar bagi ibu hamil dan balita 7. Seluruh rangkaian pemeriksaan dalam usaha ingin mempunyai anak, termasuk alat dan obat-obatannya 8. Sirkumsis tanpa indikasi medis 9. Pemeriksaan kehamilan, persalinan, masa nifas anak ke tiga dan seterusnya 10. Usaha meratakan gigi (Orthodontie), membersihkan karang gigi (Scalling gigi) 11. Kasus-kasus dengan ketergantungan obat, alkohol dan zat adiktif lainnya 12. Penyakit akibat upaya bunuh diri atau dengan sengaja menyakiti diri sendiri. Bagaimana bila peserta memerlukan pelayanan informasi atau menyampaikan keluhan ? Apabia peserta memerlukan informasi atau mengalami masalah dalam mendapatkan pelayan kesehatan dapat menyampaikan pertanyaan atau keluhan, baik secara tertulis maupun lisan dengan menghubungi Kantor PT. Askes atau langsung kepada petugas Askes yang ada di Rumah Sakit.

Lingkaran Kepegawaian

TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Naskah BKN dalam Seminar di STIA LAN Makassar I.

Pendahuluan

Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara negara yang berada pada posisi yang strategis, dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan f ungsinya secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu pegawai negeri sipil seharusnya berkonsentrasi penuh pada bidang tugasnya tanpa ada beban pekerjaan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai pegawai negeri sipil. Hal ini dimungkinkan apabila kesejahteraan pegawai negeri sipil cukup memadai. Pengertian kesejahteraan tentu sangat luas, salah satunya sebagai batang pokok adalah gaji. Kenyataannya isu klasik yang selalu muncul dalam pembicaraan sehari-hari sejak kemerdekaan sampai sekarang ini adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil belum pernah menikmati kesejahteraan yang cukup memadai. Ilustrasi yang diberikan oleh Prof Dr. Sofian Effendi tentang gaji pegawai negeri sipil tahun 1992 sampai 1999 untuk ketegori pangkat terrendah gajinya hanya cukup untuk membiayai kehidupannya selama 17 hari saja. Masalah perekonomian yang selalu dituding sebagai kambing hitam belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir sehingga nilai riil gaji Pegawai Negeri Sipil menjadi relatif rendah. Dengan tingkat gaji yang tidak memadai tersebut, maka yang selalu ada dalam benak setiap pegawai negeri sipil adalah bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan untuk dapat menghidupi keluarganya. Dalam kondisi yang seperti itu banyak pegawai melakukan berbagai upaya agar tetap survive dan dapat menutupi kebutuhannya baik upaya dalam bentuk yang legal seperti pekerjaan rutin yang diproyekkan atau dilemburkan, tidak sedikit pula yang memasuki area illegal yang sering disebut dengan istilah ngobyek. Semua itu sedikit atau banyak akan berdampak pada kinerja pegawai negeri sipil baik secara individual maupun kinerja organisasinya. Hal seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. II. Undang-undang Kepegawaian.

Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 48 tahun 1999, khususnya pasal 7 mengamanatkan bahwa : 1.

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu mem acu produktiv i tas dan menjamin kesejahteraannya

Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa pada dasarnya setiap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya. Gaji yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan hidup keluarganya sehingga Pegawai Negeri dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya serta dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan gaji yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan pegawai di sektor swasta. Hal itu harus dicerminkan dalam pengaturan / sist im penggajian dan besaran penggajiannya. Sebagaimana diketahui bahwa sistem penggajian dapat digolongkan dalam dua sistim, yaitu sistim skala tunggal dan sistim skala ganda. Sistim skala tunggal selalu memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Sistim skala ganda disamping memperhatikan pangkat juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Disamping dua sistim tersebut dikenal pula adanya sistim skala gabungan antara skala tunggal dan skala ganda. Dalam sistim skala gabungan ini gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikan Warta Kepegawaian - Desember 2006

Lingkaran Kepegawaian pemerintah, sedangkan apabila berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil tertentu diatur dengan Keputusan Presiden. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Puslitbang Badan Kepegawaian Negara dangan memperhatikan hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga, antara lain Badan Pusat Statistik, Setjen Wanhankamnas, menunjukkan bahwa gaji dan sejumlah kompensasi lain yang timbul akibat statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, jauh dari mencukupi jika dibanding dengan kebutuhan hidup minimum satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan dua anak. Atas dasar kondisi riil tersebut pemerintah telah merespon dalam bentuk memberikan kenaikan gaji, memberikan kenaikan tunjangan, dan Nanang/Warta Kepegawaian G a j i, banyak pegawai melakukan berbagai upaya agar tetap survive memberikan tunjangan-tunjangan lainnya. Kenaikan gaji pokok yang dan dapat menutupi kebutuhannya baik upaya dalam bentuk yang terakhir berdasarkan Peraturan legal seperti pekerjaan rutin yang diproyekkan atau dilemburkan, Pemerintah nomor 66 tahun 2005 menunjukkan gaji pokok terendah tidak sedikit pula yang memasuki area illegal yang sering disebut untuk Pegawai Negeri Sipil golongan dengan istilah ngobyek. ruang I/a dengan masa kerja 0 tahun adalah sebesar Rp. 661.300,- dan dan tunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang tertinggi untuk Pegawai Negeri Sipil golongan ruang yang berat, mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan IV/e dengan masa kerja 32 tahun atau lebih adalah pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan sebesar Rp. 2.070.000,-. Dalam memberikan kenaikan gaji perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus. pokok tersebut Pemerintah telah merubah konsep Sistim skala ganda dan sistim skala gabungan hanya pengukuran dasar penetapan gaji, yaitu dari konsep mungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) menjadi konsep sudah ada analisa, klasifikasi, dan evaluasi jabatan / Kebutuhan Hidup Minim um (KHM), namun tetap pekerjaan yang lengkap. memperimbangkan kemampuan keuangan negara. Pasal 7 tersebut diatas bermaksud meletakkan Pemberian kenaikan pokok gaji / perubahan besaran landasan menuju sistim penggajian berdasarkan sistim gaji pokok Pegawai Negeri Sipil tersebut dimaksudkan skala ganda atau sistim skala gabungan di kemudian hari untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pegawai Negeri apabila keadaan sudah memungkinkan. Disamping itu Sipil berdasarkan gaji yang diterima dan untuk Undang-undang ini juga mengisyaratkan bahwa dalam meningatkan daya guna dan hasi l guna serta menentukan besarnya gaji harus memperhatikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. kemampuan keuangan Negara. Selain itu harus pula Apabila dilihat gaji pokok yang terendah memperhatikan keadaan tempat dimana Pegawai Negeri dibandingkan dengan gaji pokok yang tertinggi, maka itu dipekerjakan. perbandingannya adalah 1 dibanding 3,13. dengan catatan pada umumnya pegawai negeri sipil yang telah menduduki III. Gaji Pegawai Negeri Sipil. pangkat dan golongan ruang gaji yang tinggi mendapatkan tunjangan-tunjangan yang lebih tinggi pula dibanding Gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil saat dengan pegawai negeri sipil yang menduduki golongan ini adalah gaji yang ditetapkan berdasarkan Peraturan ruang yang rendah sehingga take home pay masingPemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji masing memiliki perbedaan yang signifikan. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tujuh kali diubah, Untuk mengurangi kesenjangan, dan upaya untuk yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor memenuhi amanat Undang-undang Pokok Kepegawaian 66 tahun 2005. tersebut diatas disamping memberikan kenaikan gaji Komponen gaji berdasarkan peraturan Pemerintah pokok, Pemerintah juga memberikan tambahan tersebut adalah terdiri dari Gaji pokok, tunjangan keluarga, penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu dengan tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan tunjanganmemberikan Tunjangan Umum. tunjangan lainnya. Tunjangan-tunjangan tersebut apabila berlaku untuk seluruh pegawai diatur dengan peraturan

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Lingkaran Kepegawaian IV. TUNJANGAN UMUM Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, maka ditetapkanlah Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2006 yang mengatur tentang pemberian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut adalah : 



Tunjangan umum diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Besarnya tunjangan umum adalah untuk golongan I sebesar Rp. 175.000,- , golongan II sebesar Rp. 180.000,- , golongan III sebesar Rp.185.000,- dan golongan IV sebesar Rp. 190.000,Kepada Pegawai Negeri Sipil yang penghasilannya yang penghasilannya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum jumlahnya kurang dari Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah ) sebelum digunakan untuk membayar iuran wajib sesuai peraturan perundang-undangan, diberikan Tambahan Tunjangan Umum sehinga penghasilan seluruhnya menjadi Rp. 1000.000,- ( satu juta rupiah). Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai guru sebelum tanggal 11 Mei 2006 dan telah menerima Tunjangan Tenaga Kependidikan, maka kepadanya tidak diberikan Tunjangan Umum. Bagi yang diangkat setelah tanggal tersebut diberikan

Tunjangan Umum, tetapi tidak diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan. Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah merupakan bagian dari gaji dan karenanya harus dicantumkan dalam daftar gaji. V. HARAPAN PENINGKATAN KINERJA. Dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2006 disebutkan bahwa pemberian Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan umum itu dimaksaudkan agar kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil meningkat, dan diharapkan pula ada peningkatan produktivitas. Dari hasil penelitian pada tahun 2003 diketahui bahwa kompensasi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil itu secara bersama-sama dapat mempengaruhi prestasi kerja, namun yang mempunyai hubungan signifikan terhadap prestasi kerja adalah variabel yang berupa insentif diluar gaji. Apabila kedua hal tersebut dihubungkan, maka pemberian Tunjangan Umum kepada Pegawai Negeri Sipil yang posisinya adalah merupakan komponen gaji, masih dapat diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerja atau produktivitas pegawai, namun sejauh mana signifikansinya masih perlu penelitian lebih lanjut. Terlepas dari peningkatan produktivitas pegawai, dalam hal ini pemerintah telah berusaha untuk memenuhi amanat memberikan peningkatan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil. Solusi lain untuk memenuhi maksud Undang-undang Pokok Kepegawaian tersebut diatas adalah agar tidak terus berlomba dengan tingkat inflasi maka Pemerintah perlu memikirkan menyesuaikan gaji pokok sesuai tingkat inflasi pada tahun yang berjalan atau merubah formula gaji pegawai negeri sipil.

Nanang/Warta Kepegawaian

Langkah, Pemerintah perlu memikirkan menyesuaikan gaji pokok sesuai tingkat inflasi pada tahun yang berjalan atau merubah formula gaji pegawai negeri sipil.

Daftar Bacaan  Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegaqwaian  Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.  Restrukt urisasi Sistem Kompensasi Pegawai Negeri Sipil. (*Tim Peneliti BKN )  Formula Gaji Pegawai Negeri Sipil ( Tim Peneliti BKN )  Konsep Ref ormasi Sistem Kepegawaian dikaitkan dengan Penggajian Pegawai Negeri Sipil (Prof Dr. Sofian Effendi)  Analisis Pengaruh Kompensasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. (Edy Sujitno ) Kakanreg IV BKN Makassar

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Serba Serbi Pada tanggal 26 September sampai dengan 27 September 2006 bertempat di ruang Binaloka Kanreg IV Badan Kepegawaian Negara diadakan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II bagi para pegawai di lingkungan Kanreg IV BKN. Ujian dinas ini diadakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi. Ujian Dinas Tingkat I diikuti oleh 1 orang, sedangkan Ujian Dinas Tingkat II diikuti oleh enam orang. Tampak dalam gambar para peserta ujian dinas tampak serius dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan.

Pada tanggal 10 November 2006 Kanreg IV BKN Makasar menerima penghargaan dari Pengda Percasi Sulawesi Selatan, atas prestasinya sebagai salah satu instansi pemerintah yang rutin menyelenggarakan turnamen catur di Sulawesi Selatan. Menurut H. Ibrahim, turnamen catur terbuka yang rutin di gelar di Kanreg IV BKN Makassar setiap HUT BKN mampu membantu mempercepat pengembangan olah raga catur di Sulawesi Selatan, tampak dalam gambar H. Ibrahim mewakili Ketua Umum Pengda Percasi Sulsel menyerahkan penghargaan kepada Kanreg IV BKN Makassar yang diwakili Saladin Bunga Batara

Bertempat di ruang rapat pimpinan Kepala Kanreg IV BKN Edy Sujitno pada tanggal 11 Oktober 2006 menyerahkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat kepada para pegawai di lingkungan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara. Adapun para pegawai yang naik pangkat penyesuaian ijazah ke golongan III/a sebanyak tiga orang dan yang naik pangkat ke golongan II/d sebanyak lima orang. Dalam acara ini turut hadir para pejabat eselon III di lingkungan Kanreg.

Bertempat di Masjid Al Khidmah Kantor Regional IV BKN pada tanggal 16 September 2006 atau 23 Syaâ&#x20AC;&#x2122;ban 1427 Hijriah diadakan peringatan Isra Miraj dengan tema â&#x20AC;&#x153; Dengan Memperingati Isra Miraj Kita Siapkan Diri Untuk Menyambut Bulan Suci Ramadhanâ&#x20AC;? yang dihadiri oleh warga komplek Perum Kanreg IV BKN dan jamaah sekitar masjid. Tampil sebagai penceramah dalam acara ini yaitu Ustad Mahdi

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Teman Seperjuangan NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260006353 Waisul Qorni, S.Sos Lombok Timur, 1975 III/b, Penata Muda Tingkat I / 01 April 2006 01 Maret 1995 / 01 April 1996 Islam / Kawin BTN Mangga 3 D1 No. 26 Paccerakang - Mks

NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260006403 Herman, S.S Barru, 10 Oktober 1968 III/b, Penata Muda Tingkat I / 01 Oktober 2005 01 November 1995 / 01 Februari 1997 Islam / Kawin Komp. BKN Jl. Karis II No. 7 Paccerakang - Mks

NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260004639 Budi Utomo, S.Sos Jakarta, 24 September 1963 III/b, Penata Muda Tingkat I / 01 April 2005 01 Maret 1985 / 01 Februari 1987 Islam / Kawin Komp. BKN, Jl. Karis II Paccerakang - Mks

NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260006404 Fuardin, SE Bima, 08 Mei 1969 III/b, Penata Muda Tingkat I / 01 April 2005 01 November 1995 / 01 Februari 1997 Islam / Kawin BTN Mangga 3 C3 No. 32 Paccerakang - Mks

NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260006344 Adriana Sarlotje Matantu, S.Sos Sangir Talaud, 17 Juni 1971 II/c, Pengatur/ 01 April 2003 01 Maret 1995 / 01 April 1996 Kristen / Belum Kawin Yayasan Gubernur Blok K6 No. 36 - Mks

NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260006801 Sulitno Makassar, 07 Juni 1971 II/b, Pengatur Muda Tingkat I / 01 April 2006 01 Desember 2001 / 01 Maret 2003 Islam / Kawin BTN Makkio Baji Blok E 10/1 Mks

NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260006363 Nasruddin, S.Sos Bima, 20 November 1966 III/b, Penata Muda Tingkat I / 01 Oktober 2005 01 Maret 1995 / 01 April 1996 Islam / Kawin Komp. BKN Jl. Karis II No. 4 Paccerakang - Mks

NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260004742 Nasaruddin, S.Sos Makassar, 04 Agustus 1960 III/b, Penata Muda Tingkat I / 01 April 2006 01 Maret 1985 / 01 Juni 1986 Islam / Kawin Komp. BKN Jl. Karis II No. 4 Paccerakang - Mks Warta Kepegawaian - Desember 2006

Flash

di Pundak di Tangan di langkah di pikiran di hati Mereka Perjuangan Mensejahterakan PNS sangat di impikan di harapkan di wujudkan "jalan masih panjang"

Pelantikan Pejabat Eselon I di BKN Pusat "Tantangan Baru"

Horee... Kanreg IV BKN Makassar Punya Mess Baru, namanya Baruga Anging Mammiri !! "terima kasih untuk para pekerja "

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Flash

Pelantikan Kepala Kanreg IV BKN Makasar yang Baru dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan "yang datang dan yang pergi"

Kontingen BKN dalam Upacara Pembukaan Porda " Calon Juara Umum "

Peninjauan Lapangan Calon Lokasi Kanreg XI Manado " Strategis "

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Teman Seperjuangan NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260006800 Muhammad Danial Rapi, S.Kom Makassar, 24 Oktober 1971 III/b, Penata Muda Tingkat I/ 01 April 2006 01 Desember 2001 / 01 Maret 2003 Islam / Kawin Jl. Macini Raya No. 35 B - Mks

NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260006336 Fatima Erma Latief, SE Pare-pare, 18 Maret 1968 III/c, Penata/ 01 April 2003 01 Maret 1995 / 01 Agustusl 1996 Islam / Kawin Komp. BKN Jl. Karis II Paccerakang - Mks

NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260006303 Ricky Exsonia Anthon Talumepa, S.Sos Polewali Mamasa, 13 Juni 1967 III/b, Penata Muda Tingkat I / 01 April 2005 01 Maret 1994 / 01 Januari 1996 Islam / Kawin BTN Mangga 3 A2/49 Paccerakang - Mks

NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260006916 Alias Makassar, 16 November 1978 II/a, Pengatur Muda/ 01 Februari 2005 01 Februari 2005 / 01 Februari 2006 Islam / Kawin Makassar

NIP : Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pangkat, Gol. Ruang & TMT : TMT CPNS / PNS : Agama, Status : Alamat :

260006915 Muhammad Sayuti Bone, 23 November 1974 II/a, Pengatur Muda/ 01 Februari 2005 01 Februari 2005 / 01 Februari 2006 Islam/ Kawin BTN Mangga 3 - Paccerakang - Mks

Selamat Menjalankan Tugas di Kantor Regional XI Manado torang pe kerja harus lebih baik jo

Drs. Sang Nyoman Dartana, Dedi Kurniawan, S.Sos, Yudha Lumbawan, S.Sos, Nurul Kholisa, S.Sos, Sunarsih

Selamat Menjalankan Tugas di Kantor Regional X Denpasar 30

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Serba Serbi Pada tanggal 19 Oktober 2006 bertempat di Aula Lagaligo Kanreg IV BKN Makassar diadakan kegiatan buka puasa bersama yang diikuti para pegawai, warga komplek Perumahan Kanreg IV BKN, warga sekitar kantor dan anak-anak Panti Asuhan. Sebelum acara buka puasa terlebih dahulu dilaksanakan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustad Prof. DR, Muhammadiyah Amin, MA dari UIN Alauddin Makassar

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 61 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan Porseni yang diikuti Dinas, Badan dan Instansi Vertikal. Kontingen Kanreg IV BKN turut serta memeriahkan, dimana cabang perlombaan yang diikuti yaitu : bulu tangkis, bola volley, senam SKJ tahun 2004, tennis meja, catur. dan menyanyi lagu perjuangan. Tampak dalam gambar Kontingen Kanreg IV BKN dalam defile Pembukaan Porseni yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan Amin Syam.

Pada tanggal 4-8 Agustus 2006, bertempat di Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (BPPLSP) Makassar diadakan diklat teknis Penilik yang dikuti oleh 75 Orang utusan dari Provinsi Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut, Gorontalo, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua, dengan tema kegiatan â&#x20AC;&#x153; Melalui Diklat Penilik Kita Tingkatkan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal" Dalam diklat ini Gautama Pusuhita dan Yulianus Tandi Direktur Pengembangan Karier BKN tampil sebagai narasumber

Sosialisasi Pembinaan disiplin PNS & Pemberhentian dengan Hak Pensiun yang diadakan di Aula Kantor Bupati Selayar pada tanggal 23 Agustus 2006 yang dihadiri sekitar 250 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas, Muspida, Kepala Sekolah dan Staf Bagian Kepegawaian di berbagai dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Selayar.

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Opini

Kesejahteraan PNS dalam konteks Manajemen PNS : Sebuah Gagasan Oleh : Akhmad Syauki Tulisan singkat ini mengawali akan perlunya perhatian serius untuk mewujudkan kesejahteraan PNS. Bagaimana pun pemikiran yang ingin kita terapkan untuk menciptakan suatu PNS yang profesional dengan segala macam peraturan perundangundangan khususnya yang mengatur tentang pembinaan karier PNS, disiplin yang tinggi, komitmen tinggi terhadap suatu organisasi pemerintah, serta menciptakan suatu kompetensi, tidak akan banyak membantu jika tingkat kesejahteraan PNS khususnya gaji masih sangat minim yang diterima oleh PNS untuk dapat membiayai segala macam keperluan hidup PNS beserta keluarganya, sehingga muncullah berbagai pungutanpungutan yang tidak resmi di berbagai instansi sebagai wujud akumulasi rendahnya gaji yang diterima PNS, dan akibatnya produktivitas kerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat rendah.

Warta Kepegawaian - Desember 2006

ila dibanding di negara-negara maju, maka tingkat produktivitas kerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum dapat menunjukkan hasil yang menggembirakan tentang suatu profesionalisme, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Hal ini tidak lain karena kesejahteraan PNS khususnya gaji atau take home pay belum dapat mensejahteraan PNS beserta keluarganya serta akibat dari dampak krisis ekonomi yang masih terasa sampai sekarang dan akhirnya kebutuhan hidup sehari-hari PNS beserta keluarganya belum dapat ditutupi oleh gaji yang diterima oleh PNS.

Kesejahteraan PNS hanya dapat terwujud jika kebijaksanaan manajemen kepegawaian antara lain netralitas, disiplin, profesionalisme, dan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik sehingga terjadi peningkatan produktifitas kerja PNS. Produktifas kerja hanya dapat diukur bila ada suatu penilaian kinerja PNS yang akan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas kinerja, pengukuran kinerja, standar kinerja dan sasaran kinerja. Output dari Produktifitas kerja PNS nantinya akan memberikan suatu penghargaan kepada PNS berupa gaji yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan dan tanggung jawabnya dalam menjalankan suatu tugas jabatan negeri.

Opini Disamping itu, hal yang mutlak Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tanggal layak, maka seorang PNS dapat melalui dilakukan untuk meningkatkan 11 Mei 2006 tentang Tunjangan Umum kredit perumahan melalui perbankan. Di produktifitas kerja PNS yaitu dengan bagi PNS yang intinya memberikan Australia jumlah PNS atau yang berstatus mewujudkan kesejahteraan PNS yang kesejahteraan tambahan bagi PNS yang permanen publik service berjumlah 1,3 kaitannya juga dipengaruhi oleh tidak menduduki suatu jabatan. Dalam juta. Begitu fantastisnya gaji pegawai penyaringan / rekruitmen CPNS yang peraturan tersebut dijelaskan bahwa bagi disana, dan mungkin juga kita dapat berkualitas, penyusunan evaluasi jabatan, PNS yang tidak menerima suatu berkaca pada tingkat kesejahteraan PNS standar kompetensi jabatan, sistem tunjangan jabatan struktural, tunjangan di negara Asean misalnya Malaysia, penilaian kinerja PNS, diklat atas dasar jabatan fungsional, atau tunjangan yang Singapura maka tingkat kesejahteraan analisis kebutuhan diklat, pola karir PNS, dipersamakan dengan tunjangan jabatan berupa gaji PNS tersebut sangat sistem informasi kepegawaian. diberikan tunjangan umum setiap memungkinkan untuk memacu tingkat Apabila kesejahteraan PNS itu ingin bulannya. Besarnya tunjangan tersebut produktivitas kerja mereka sehingga jam diwujudkan, maka metode besaran gaji diberikan berdasarkan golongan PNS, kerja disana memungkinkan minimal 40 pokok dan tunjangan hendaknya misalnya untuk golongan IV diberikan jam dalam seminggu dan dilakukan didasarkan pada bobot jabatan dan sebesar Rp. 190.000,-, untuk golongan III dengan semangat kerja yang tinggi prinsip-prinsip keadilan sehingga sangat diberikan sebesar Rp. 185.000,- untuk karena gaji yang mereka terima sangat diperlukan formula gaji PNS dan golongan II diberikan sebesar Rp. fantastis, sedangkan di Indonesia jam pedoman evaluasi jabatan dalam rangka 180.000,- serta golongan I diberikan kerja bagi PNS ditetapkan 37,5 jam klasifikasi jabatan. sebesar Rp. Strategi pencapaian 175.000,-. kesejahteraan PNS Disamping hanya dapat berjalan tunjangan gaji, dengan baik jika tunjangan dilakukan hal-hal jabatan, maka sebagai berikut yaitu : PNS menerima memberlakukan sistem juga tunjangan renumerasi yang adil, pangan / beras, layak dan kompetitif ; tunjangan memberikan pelayanan keluarga yang kesehatan secara diberikan memadai bagi PNS dan kepada keluarga keluargan ya; PNS misalnya memberikan fasilitas kepada PNS perumahan kepada yang beristri / PNS; memberikan ber sua mi tunjangan pendidikan; diberikan memberikan tunjangan tunjangan istri / transportasi; suami sebesar 5 memberikan tambahan % dari gaji Nanang/Warta Kepegawaian insentif atas hasil Pengabdian, PNS Kepada NKRI Belum di lihat dari Sudut Kesejahteraan p o k o k kerjanya; dan sedangkan memberikan penghargaan yang bersifat untuk anak diberikan tunjangan anak seminggu. Di Indonesia PNS hanya non material lainnya. sebesar 2 % dari gaji pokok untuk tiapberjumlah 3,7 juta dengan gaji minimun Sebagai perbandingan bahwa gaji tiap anak sebanyak-banyaknya 3 ( tiga ) berdasarkan Peraturan Pemerintah PNS yang berpangkat terendah di orang anak termasuk 1 ( satu ) orang anak Nomor 66 Tahun 2005 tentang Australia dalam sebulan jika dirupiahkan angkat. Namun penghasilan PNS Perubahan Ketujuh atas perubahan sebesar Rp. 22.500.000,- dengan asumsi tersebut tidak semuanya dapat dibawa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun Gaji pegawai terendah di Australia adalah pulang ke rumah atau take home pay, 1977 tentang Peraturan Gaji PNS PNS 30.000 dollar / pertahun, dan jika namun PNS diwajibkan membayar iuran. yaitu untuk golongan ruang I/a dengan perbulan 30.000 dollar / 12 bulan = 2500 Hal ini dipertegas dalam Pasal 32 masa kerja nol tahun digaji sebesar Rp. dollar / bulan, jika dirupiahkan setiap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 661.300 sedangkan gaji tertinggi bulannya sebesar 2500 dollar x Rp. 9000 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun golongan ruang IV/e dengan masa kerja = 22 juta 500 ribu per bulan. Jadi gaji 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 32 tahun digaji sebesar Rp. 2.070.000,-. pegawai perbulan di Australia jika di ayat (1) dinyatakan bahwa untuk Selain ketentuan tersebut, maka bagi PNS dirupiahkan adalah 22 juta 500 ribu. Di meningkatkan kegairahan bekerja, yang menduduki suatu jabatan diberikan sana harga rumah 5000 dollar ( jika diselenggarakan usaha kesejahteraan tunjangan struktural, tunjangan dirupiahkan 5000 x Rp. 9000 = Rp. PNS, kemudian di ayat (2) dinyatakan fungsional, tunjangan yang dipersamakan 45.000.000,- ), jadi pegawai Australia bahwa Usaha kesejahteraan sebagaimana dengan tunjangan jabatan. Untuk dapat membeli rumah dengan gaji yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi memotivasi kerja bagi PNS yang tidak tinggi yang diterimanya, bedanya PNS di program pensiun dan tabungan hari tua, menduduki suatu jabatan, maka baruIndonesia untuk memperoleh rumah yang asuransi kesehatan, tabungan perumahan, baru telah dikeluarkan suatu Peraturan Warta Kepegawaian - Desember 2006

Opini dan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS, kemudian di ayat (3) dinyatakan pula bahwa untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2), PNS wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya. Untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan tersebut, maka dari setiap PNS dipungut iuran sebesar 10 % dari penghasilan setiap bulannya dengan rincian 4,75 % untuk iuran dana pensiun, 3,25 % untuk iuran tabungan hari tua, dan 2 % untuk pemeliharaan kesehatan atau premi askes. Dengan adanya iuran-iuran tersebut, maka penghasilan yang dibawa pulang ke rumah/take home pay oleh PNS hanya sebesar 90 % dari penghasilannya. Formula gaji PNS yang berlaku sekarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS PNS dengan kenaikan sekitar 15 % dari gaji sebelumnya, sebenarnya belumlah cukup memadai untuk memenuhi standar kehidupan PNS dan keluarganya secara layak. Sebenarnya bila dicermati, kenaikan gaji PNS sebanyak 15 % adalah sebagai dampak kenaikan biaya kebutuhan hidup PNS dimana kenaikan harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan pasar modern sangat melonjak serta tingginya nilai inflasi, sehingga pemerintah membuat suatu kebijakan untuk menaikkan gaji PNS agar PNS tetap fokus terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bila dibanding Formula gaji PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 dengan Formula gaji Pimpinan dan Anggota DPR terkhusus DPRD berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2006, sangatnya mencolok perbedaannya. Padahal, apabila kita mencermati peranan PNS sangatlah besar untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Lembaga legislatif ( DPR ), lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif ( PNS ) secara kolekfit mempunyai peranan yang cukup besar dalam membangun bangsa dan negara yang tercinta ini menuju terciptanya tujuan pembangunan nasional dan tujuan negara. Sebagai bahan perbandingan gaji PNS, maka gaji Ketua DPRD dapat membawa pulang gaji / take home pay

Warta Kepegawaian - Desember 2006

sebesar Rp. 29.810.316-, sedangkan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 13.733.416,- dan anggota DPRD sebesar Rp. 12.880.441,-. Formula gaji dan tunjangan Ketua DPRD dapat dirinci sebagai berikut : 1. Uang Representasi sebesar Rp. 3.000.000,2. Tunjangan Keluarga yaitu tunjangan Istri / Suami ( 10 % x Uang Representasi ) = Rp. 300.000,- dan tunjangan Anak ( 2 % x Uang Representasi x 2 ) = Rp. 120.000,3. Tunjangan Beras ( 4 x 10 x Rp. 2.524 / Kg ) sebesar Rp.100.960,4. Tunjangan Paket ( 10 % x Uang Representasi ) sebesar Rp. 300.000,5. Tunjangan jabatan ( 145 % x Uang Representasi ) sebesar Rp. 4.350.000,6. Tunjangan Komunikasi sebesar Rp. 9.000.000,7. Tunjangan Operasional sebesar Rp. 18.000.000,Total pendapatan Rp. 35.070.960, dengan potongan PPh 15 persen sebesar Rp. 5.260.644,- sehingga pendapatan bersih Rp. 29.810.316,Formula gaji dan tunjangan Wakil Ketua DPRD dapat dirinci sebagai berikut : 1. Uang Representasi ( 80 % x Uang Representasi Ketua ) sebesar Rp. 2.400.000,2. Tunjangan Keluarga yaitu tunjangan Istri / Suami ( 10 % x Uang Representasi ) = Rp. 240.000,- dan tunjangan Anak ( 2 % x Uang Representasi x 2 ) = Rp. 96.000,3. Tunjangan Beras ( 4 x 10 x Rp. 2.524 / Kg ) sebesar Rp.100.960,4. Tunjangan Paket ( 10 % x Uang Representasi ) sebesar Rp. 240.000,5. Tunjangan jabatan ( 145 % x Uang Representasi ) sebesar Rp. 3.480.000,6. Tunjangan Komunikasi sebesar Rp. 9.000.000,7. Tunjangan Operasional sebesar Rp. 9.600.000,Total pendapatan Rp. 16.156.960, dengan potongan PPh 15 persen sebesar Rp. 2.423.544,- sehingga pendapatan bersih Rp. 13.733.416,Formula gaji dan tunjangan Anggota DPRD dapat dirinci sebagai berikut : 1. Uang Representasi ( 75 % x Uang Representasi Ketua ) sebesar Rp. 2.250.000,2. Tunjangan Keluarga yaitu tunjangan Istri / Suami ( 10 % x Uang Representasi ) = Rp. 225.000,- dan

tunjangan Anak ( 2 % x Uang Representasi x 2 ) = Rp. 90.000,3. Tunjangan Beras ( 4 x 10 x Rp. 2.524 / Kg ) sebesar Rp.100.960,4. Tunjangan Paket ( 10 % x Uang Representasi ) sebesar Rp. 225.000,5. Tunjangan jabatan ( 145 % x Uang Representasi ) sebesar Rp. 3.262.500,6. Tunjangan Komunikasi sebesar Rp. 9.000.000,Total pendapatan Rp. 15.153.460, dengan potongan PPh 15 persen sebesar Rp. 2.273.019,- sehingga pendapatan bersih Rp. 12.880.441,Mencermati besaran gaji yang diterima oleh pimpinan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD setiap bulannya, seyogyanya gaji dan tunjangan tersebut telah dapat mensejahterakan hidup Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, lalu bagaimana dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh PNS, apakah gaji dan tunjangan bagi PNS telah dapat mensejahterakan PNS beserta keluarganya. Pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Lembaga Yudikatif agar dapat merumuskan suatu formula gaji bagi PNS dan pejabat negara secara adil dan layak. Sebenarnya kesejahteraan PNS dalam konteks manajemen PNS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Adapun Ketentuan yang mengatur tentang kesejahteraan PNS dipertegas dalam : ď Ž Pasal 1 angka 8 dinyatakan bahwa Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. ď Ž Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Kemudian di ayat ( 2) dinyatakan bahwa gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. ď Ž Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa Kebijaksanaan manajemen PNS mencakup penetapan norma,

Opini

Beban Kerja, Belum sesuai dengan Kesejahteraan

ď Ž

standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak kewajiban, dan kedudukan hukum. Pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan PNS. Kemudian di ayat ( 2 ) dinyatakan pula bahwa usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi program pensiun, dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putraputri PNS. Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan PNS, dibentuk Badan Kepegawaian Negara ( BKN ), kemudian di ayat ( 2) dinyatakan pula bahwa Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan manajemen PNS yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya PNS dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan PNS, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kemudian BKN dalam mendukung penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen PNS, mempunyai Visi yaitu untuk mewujudkan PNS yang

profesional dan sejahtera, serta Misi yaitu menyelenggarakan manajemen PNS yang berbasis kompetensi untuk mewujudkan PNS yang profesional dan sejahtera. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian maka peranan Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara untuk membuat suatu regulasi dan kebijakan dalam mensejahterakan PNS dan keluarganya akan sangat dinanti-nantikan oleh 3,7 juta PNS serta puluhan juta keluarga PNS serta para pensiunan PNS. Olehnya itu, Badan Kepegawaian Negara merupakan institusi yang sangat sentral dan penting untuk turut serta menciptakan dan mewujudkan suatu kesejahteraan PNS dan keluarganya sehingga nantinya akan mampu meningkatkan SDM putera-puteri PNS untuk menjadi sosok manusia yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dipentas dunia. Selain gaji yang diterima PNS untuk menjamin kesejahteraan PNS beserta keluarganya, maka hal terpenting yang mungkin segera dibentuk adalah Asuransi Pendidikan bagi Putera-Puteri PNS sesuai amanat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, serta bagi pensiun PNS maka hal mungkin segera dibentuk adalah Lembaga Pengelola Dana Pensiun PNS sesuai amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda / Duda Pegawai. Seyogyanya untuk mensejahterakan PNS beserta keluarganya, yang perlu

Nanang/Warta Kepegawaian

menjadi bahan renungan adalah bagaimana meningkatkan gaji pokok PNS supaya lebih tinggi dari sekarang sehingga pada saat PNS menanti hari tuanya untuk menjalani masa pensiun maka PNS tidak mempunyai suatu penyakit syndrom bahwa masa pensiun adalah masa yang sulit untuk mensejahterakan PNS dan keluarganya sehingga kurang mampu memberikan ketenangan dan jaminan hidup dimasa tuanya secara memadai. Seyogyanya tunjangan jabatan yang diterima PNS perlu diatur sedemikan rupa sehingga tunjangan jabatan tidaklah lebih tinggi dari gaji pokok yang diterima PNS dan akhirnya seorang PNS yang akan pensiun akan mempunyai gaji pokok pensiun yang tinggi, sehingga dapat membiayai anak-anaknya untuk sukses meraih masa depannya dengan harapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mempunyai SDM yang andal. Disamping hal tersebut, maka hal yang terpenting dilakukan adalah bagaimana gaji dan tunjangan dari para penyelenggara pemerintahan baik itu yang terlibat di dalam eksekutif ( termasuk PNS ), yudikatif, dan legislatif ataupun yang tergolong ke dalam pejabat negara sedapat mungkin tidak terjadi kesenjangan gaji dan tunjangan yang sangat jauh perbedaannya. Hal ini akan berhasil jika ada keinginan dari pemerintah khususnya Badan Kepegawaian Negara, Departemen Keuangan, dan Instansi terkait serta keinginan Presiden untuk mewujudkan good dan clean government/governance dengan membuat suatu regulasi dan aturan yang akan mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan PNS.

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Opini

Menggagas Asuransi Pendidikan Anak PNS Suharman

Ketika kita bicara masalah anak, ditelinga terngiang ingatan kita pada masa kanak-kanak dulu menjadi anak yang periang dan ceria, energik, lucu dan menggemaskan. Anak adalah sebagai generasi penerus dan pewaris orangtua, bangsa dan negara. Kecerdasan anak bangsa menjadi tanggungjawab bersama yaitu pemerintah, pendidik (guru dan dosen), masyarakat dan orang tua itu sendiri, dalam arti pemerintah sebagai pengambil kebijakan, kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, guru dan dosen sebagai pelaksana kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sedang masyarakat sebagai elemen kontrol sosial serta orang tua sebagai filter terakhir dalam keluarga. Dengan telah dikeluarkannya undang-undang tentang guru dan dosen, menjadi semakin jelaslah tugas guru dan dosen baik dalam tugas mengajar maupun pencapaian kariernya. Karena dipundak guru dan dosenlah menjadi tumpuan harapan dalam mencerdaskan anak bangsa di masa mendatang, kualitas pendidikan anak sangat ditentukan oleh kualitas guru dan dosen. Sedang kualitas guru sangat terkait erat dengan lembaga pendidikan dalam mencetak tenaga guru yang prof essi onal dan berkualitas.

betapa tidak pendidikan saat ini masih terasa mahal dan suli t untuk mendapatkannya. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa membawa satu istilah baru dalam kehidupan di masyarakat, yaitu pekerjaannya rutin, monoton, lamban, gaji serba paspasan, dan sebagainya seperti lagu Umar Bakrie-nya Iwan Fals yang menceritakan seorang guru sekolah dasar negeri yang muridnya sampai menjadi menteri, ia tetap naik sepeda butut dan gaji yang selalu disunat.

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu dari citacita kemerdekaan bangsa Indonesia, secara nyata telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang sudah berjalan selama 60 tahun yang lalu. Dalam amandemen UUD 1945 tahun 2002 pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa â&#x20AC;&#x153;Tiap-tiap warga negara berhak mendapat kan pengajaran. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainyaâ&#x20AC;?. Masih banyak kendala yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkannya,

Guru sangat bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sadar bahwa tugas guru adalah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta bagaimana membuat anak didik menjadi pintar, dapat menjaga dan memelihara citra baik sekolah dari penilaian negatif masyarakat serta mampu bersaing dengan sekolah lain. Sel ain t anggungjawab guru, pemerintah lebih bertanggungjawab dalam mengatur dan melaksanakan program wajib belajar yang telah dicanangkan termasuk penggunaan

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Tanggungjawab Pemerintah

metode, media alat bantu, sarana dan prasarana yang harus dipenuhi. Belum hilang dalam ingatan kita, ketika pasangan SBY-MJK dalam menyampaikan visi dan misi saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, berjanji akan meningkatkan pem erat aan pendidikan untuk golongan kurang mampu dari daerah terpencil dan masyarakat penyandang cacat, menyempurnakan kurikul um, meningkatkan profesionalitas tenaga pendidi kan, meningkat kan kesejahteraan tenaga kependidikan kewiraswastaan dan meningkatkan mut u pendidikan non f orm al, meningkatkan m anajemen pendidikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perbaikan mutu pendidikan. Akhir-akhir ini ditengarai banyak guru dalam menjalankan tugasnya selain mengajar juga menjalankan pekerjaan sambilan dengan menjual buku kepada muridnya, hal tersebut dil akukan semata-mata untuk menambah penghasilannya. Tidak sepenuhnya kesalahan dari guru tersebut tet api karena adanya

Opini tawaran untuk menam bah penghasi lan dari perusahaan penerbitan buku, menjadi tuntutan ekonomi yang sangat menghimpit dal am pemenuhan kebutuhan keluarganya, mengingat gaji yang diterimanya masih belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Agar guru dapat bekerja dengan tenang dan dapat meni ngkat kan m utu pendidikan serta untuk mencegah timbulnya praktek perdagangan buku, maka kesejahteraannya perlu mendapat perhatian. Kenyataan yang ada di masyarakat setiap tahun penghasilan guru selalu tertinggal dengan kecepatan laju inflasi dan merosotnya mata uang rupiah yang tidak pernah stabil. Akibat nya sebagian guru terpaksa mencari tambahan lain selain gaji yang ia terima, sehi ngga tidak dapat berkonsentrasi penuh kepada tugas dan kewajibannya. Ironisnya di kotakota besar sering kita temui banyak guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, meninggalkan anak didiknya untuk mencari tambahan penghasilan dengan cara menarik ojek. Namun demikian, masih banyak guru dengan jiwa pengabdian dan komitmen tinggi tetap melakukan tugasnya dengan baik dan terpuji. Bahkan untuk menyelesaikan tugasnya harus bekerja lembur sampai larut malam tanpa imbalan yang layak. Kalau kita berbicara masalah kesejahteraan guru dan dosen serta pegawai pada umumnya, terbersit di

benak kita tentang jaminan untuk pem enuhan kebutuhan hi dup manusia. Guru, dosen dan pegawai lainnya selalu dituntut untuk bekerja secara prof esional. T untutan profesional harus diimbangi dengan kesejahteraan yang memadahi agar dalam bekerja dapat memusatkan perhatiannya kepada pekerjaannya, karena mustahil guru dan pegawai lai nnya dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal kalau kesejahteraannya tidak diperhatikan. Sebagai konsekuensi dari tugas ini adalah tuntutan untuk bekerja dengan prof esi onal, yai tu kemampuan seseorang akan memperoleh penghargaan at as dasar keseimbangan antara ambisi dan kemampuan atau antara kemampuan dengan potensi yang dimiliki dan antara keahlian dengan kompensasi yang layak diterima. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan kesejahteraan guru, dosen dan pegawai lainnya terutama menyangkut masa depan anak-anaknya dan sudah saatnya pemerintah memikirkan asuransi pendidikan bagi putra putrinya. Ketika profesi lain berkembang memperoleh penghargaan yang layak dari masyarakat, profesi guru malah makin tertinggal di belakang. Mereka yang menjadi guru adalah orang orang pilihan, gelar pahlawan tanpa tanda jasa yang diberikan kepada guru makin lama makin memudar seiring dengan terpuruknya prestasi anak didiknya, karena tingkat

kesejaht eraan tidak kunj ung diperhatikan oleh pemerintah. Disisi lain peningkatan kesejahteraan guru tidak bisa dilepaskan dari sistem penggajian yang berkaitan dengan sistem kepegawaian dan keuangan negara secara umum. Menyadari keterbatasan anggaran negara, sehingga pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pendidikan yang diamanat kan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebesar 20% belum dilaksanakan. Sedangkan dalam perubahan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa negara harus memprioritaskan untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Keberadaan undang-undang guru dan dosen diharapkan akan menjadi komitmen pemerintah untuk memperbaiki prof esi guru yang sel ama i ni terpuruk, dengan penegasan kemauan untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru. Peningkatan prof esionalisme guru dilakukan dengan menetapkan kualif ikasi akademik guru menjadi sarjana strata satu dan keharusan guru memperoleh sertifikasi pendidik yang diperoleh mel alui pendidikan prof esi. Peningkatan jenjang akademik dan sertif ikasi guru ti dak akan memperbaiki kualitas pendidikan bila hanya berhenti pada persyaratan formal saja, tanpa ada perbaikan kinerja guru yang dikaitkan dengan karier dan menciptakan sekolah sebagai lingkungan belajar mengajar yang memadahi bagi guru dan anak didiknya.

Kesejahteraan dan Pengakuan

Warta Kepegawaian

Generasi Penurus, Anak-anak Pengajian Masjid Al-Hikmah Kanreg IV BKN Makassar, Siapa yang Menjamin Pendidikan Mereka ?

Tidaklah berl ebihan bahwa harapan dan i mpian yang di dambakan oleh setiap guru dan pegawai pada umumnya adalah adanya kesejahteraan yang meningkat dan pengakuan profesinya diterima di masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat berupa penghargaan, yaitu dapat diberikan kenaikan pangkat tepat pada waktunya, tepat pada orangnya dan dapat memberikan manfaat, dapat memberikan dorongan semangat untuk berprestasi. Dengan adanya Warta Kepegawaian - Desember 2006

Opini kenaikan pangkat yang tepat waktu juga akan mempengaruhi penghasilannya, disamping kenaikan gaji juga kenaikan jabatan yang mengakibatkan tunjangan yang diterima akan lebih besar. Guru sebagai tenaga prof esional, mengharapkan adanya pengakuan yang layak dari pem erint ah, disamping itu tidak adanya jaminan kesehatan dan perumahan yang memadahi sebagaimana layaknya tenaga prof essional l ainnya. Kenyataan yang ada saat ini, masih banyak guru yang berada di daerah terpenci l jauh dari jangkauan transportasi dan komunikasi kondisi nya m asih sangat menyedihkan. Hal tersebut dapat kita rasakan bahwa dalam set iap mengurus kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi lainnya ke tingkat kecamat an, dari kecam atan ke kabupaten dengan meninggalkan anak didiknya, masih memerlukan tenaga dan waktu berhari-hari serta mengeluarkan beaya ekstra yang tidak sedikit jumlahnya. Inilah profil sebuah pengorbanan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa menjadi tumpuan orangtua dan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, dimasa kini, esok dan yang akan datang, nasibnya masih jauh dari kelayakan hidup sejahtera.

Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan dalam memberikan pertimbangan tertentu, dibantu oleh Komisi Kepegawaian Negara yang dit etapkan dengan keputusan Presiden. Namun Kom isi Kepegawaian Negara ini belum terbentuk dan dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, opini yang berkembang di kalangan pejabat pem bina kepegawaian, Kom isi Kepegawaian Negara ini baru pada tahap di wacanakan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendayagunaan Aparatur Negara (Rakornas PAN) yang diselenggarakan bulan Nopember 2005 di Jakarta. Komisi Kepegawaian Negara menurut undang-undang tersebut keanggotaannya terdiri dari dua anggota tetap yang berkedudukan sebagai ketua dan sekretaris komisi serta tiga anggota tidak tetap yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketua dan sekretaris Komisi Kepegawaian Negara secara ex officio menjabat sebagai kepala dan wakil kepala BKN. Inilah yang menjadi tugas pemerintah ke depan untuk segera membentuk Komisi Kepegawaian Negara, agar dalam tugasnya dapat merumuskan kesejahteraan pegawai terutama yang menyangkut masalah asuransi pendidikan putra putri pegawai yang sampai saat ini belum dilaksanakan.

Dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja diselenggarakan kesejahteraan. Usaha kesejahteraan mel iput i program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra putri pegawai. Namun asuransi pendidikan ini belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian tersebut ada dua hal pokok yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah yaitu:

Kedua, Usaha kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah berupa asuransi yang dipotong langsung dari gaji pegawai berupa taspen sebesar 4,75 %, THT 3,25%, asuransi kesehatan 2% dan tabungan perumahan besarnya sekitar 1%, sehingga jumlah keseluruhan mencapai 11%. Ini yang menjadi kewajiban pegawai, sedangkan pemerintah sebagai pemberi kerja yang harus memberikan kontribusi kepada pekerja. Namun sampai saat ini pemerintah belum menetapkan besarnya kontribusinya yaitu pola sharing antara pemerintah sebagai pemberi kerja dan pegawai sebagai pekerja dalam iuran program pensiun dan tabungan hari tua (THT), termasuk disini pembentukan dana asuransi pendidikan bagi putra putri pegawai yang belum dilaksanakan akan segera terealisasi. Akibatnya

Pertama, Kebijaksanaan manajemen kepegawaian berada di tangan Presiden selaku kepala pemerintahan. Untuk membantu

Warta Kepegawaian - Desember 2006

manfaat yang diterima oleh pegawai relatif masih sangat kecil, sehingga bel um menyent uh kebutuhan hidupnya. Ada usaha pemerintah untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan Polri pada tahun 2006, yang diprioritaskan pada golongan satu dan dua. Kal au ki ta menghit ung penghasilan, gaji pegawai meliputi dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan pangan dan tunjangan anak yang besarnya hanya 2% per anak dari gaji pokok, jumlah ini belum menyentuh kepada kesejahteraan anak. Dengan tidak m engurangi rasa hormat terhadap kebijakan pemerintah, penulis mengusulkan dalam usaha untuk menghimpun dana asuransi pendidikan putra putri pegawai dapat dilakukan dengan cara: Pertama, tunjangan anak dapat dinaikkan menjadi 4% dari gaji pokok, dengan asumsi bahwa yang dibayarkan kepada pegawai hanya 2% saja, kemudian 2% sisanya di potong langsung oleh negara menj adi tabungan/dana yang nanti nya diperuntukkan menjadi asuransi pendidikan putra putri pegawai. Kedua, untuk tahap awal prioritas utama peruntukan asuransi pendidikan hanya dapat diberikan kepada putra putri pegawai golongan satu dan dua saja. Ketiga, perlu dibentuk badan pengelola atau apalah namanya nanti untuk menampung dan mengelol a dana tersebut, sehingga nantinya dapat disalurkan kembali menjadi dana asuransi pendidikan. Asuransi Pendidikan Dalam kamus besar bahasa Indonesia mendifinisikan asuransi sebagai suatu pertanggungan, yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang l ain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Apabila terjadi sesuatu menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Sedangkan dalam Undang Undang Nom or 2 Tahun 1992 tent ang Perasuransian menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah

Opini perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung pengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal nya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi asuransi sesungguhnya adalah usaha untuk memindahkan resiko atas kepemilikan individu maupun lembaga di masa depan kepada pihak lain. Pada hakekat nya asuransi secara luas mencakup pengertian jaminan, yaitu setiap usaha untuk mencegah dan m engat asi keterbelakangan, ketergantungan, jaminan haritua, jaminan terhadap keluarga, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan seterusnya. Dari hasil Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang dilaksanakan tahun 2003 yang lalu, diketahui bahwa jumlahnya 3.541.961 orang pegawai. Untuk merumuskan dan memperoleh dana asuransi pendidikan kita dapat mengambil contoh dalam menghitung asuransi pendidikan. Sebagai contoh pegawai golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 16 tahun 5 bulan, pendidikan SMA, gaji pokok sebesar Rp. 1.243.800,-. Dari data tersebut, kemudian kita membuat hitung-hitungan kasar kalau 50% dari jumlah pegawai tersebut sudah berkeluarga dan mempunyai anak rata-rata 2 orang, maka jumlahnya 1.770.980 orang pegawai. Dari jumlah tersebut kemudian kita melakukan perkali an, sehingga akan mendapatkan: 1.770.980 x 2% x 2 anak x Rp. 1.243.800,- maka akan terkumpul dana sebesar Rp.88.109.796.960,- Sedangkan asuransi pendidikan untuk tingkat SD dan SMP, beasiswa pendidikan yang dapat diberikan kalau kita patok ratarata sebesar Rp. 125.000,- per anak/ bulan, maka akan diperoleh jumlah penerima bant uan beasi swa pendidikan sebanyak 704.878 anak setiap bulan, ini yang menjadi harapan penulis.

Selama belum dibiayai oleh pemerintah, asuransi pendidikan bagi anak guru dan pegawai lainnya mem ang akan suli t jika ti dak melakukan perencanaan yang baik. Persiapan dana untuk pendidikan tidak harus mengandalkan kepada pemerintah, tetapi dapat ditempuh melalui berbagai cara, salah satunya dapat berbentuk asuransi, tetapi dapat juga berupa tabungan pendidikan yang banyak ditawarkan oleh pihak asuransi maupun perbankan. Persiapan orang tua untuk dana pendidikan satu sama lain bisa berbeda, bahkan dana ini pun sebenarnya bisa di sediakan lewat instrumen investasi yang banyak tersedia seperti menabung atau mem injam melalui bank dan sebagainya. Dalam tabungan asuransi, bukan pendidikannya yang diasuransikan, melainkan orangnya. Saat melakukan penghitungan biaya yang akan dibutuhkan, orangtua tidak hanya menimbang biaya masuk sekolah tersebut t api j uga mengkalkulasi nilai inflasinya. Apabila memilih asuransi, yang harus dilihat nilai pertanggungannya. Dalam penyiapan dana pendidikan ini, orangtua sebaiknya tidak terlalu mem aksakan diri, lebih baik menyediakan dana sesuai dengan kemampuan, karena itulah perlunya perencanaan yang matang. Manfaat yang mungkin dapat diperoleh dari asuransi pendidikan

put ra putri pegawai yang diselenggarakan oleh pemerintah nantinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan pegawai lai nnya sert a dapat m enjamin kesinambungan pendidikan bagi anak-anak guru dan pegawai, sehingga akan meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Jam inan kesejahteraan dapat tercermin dari jenis dan besarnya manfaat yang diberikan kepada para pesertanya. Sedangkan jenis manfaat dan nilai manfaat sangat ditentukan oleh besarnya iuran dan akumulasi iuran yang dikelola oleh penyelenggara program asuransi pendidikan ini. Mengingat keterbatasan pengetahuan perasuransian dan kemampuan yang dimiliki, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan pem erint ahan khususnya yang menangani masalah kepegawaian yang sedang melakukan reformasi dan membuka babak baru bagi peningkatan kesejahteraan pegawai, masyarakat, bangsa dan negara untuk semakin baik dan sejahtera. Suharman Kepala Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian Kantor Regional IV BKN Makassar

www.pkpu.or.id

Beasiswa bagi anak PNS, Sangat diharapkan, mengingat gaji orang tua mereka yang sangat kurang. Warta Kepegawaian - Desember 2006

4 Sehat 5 Sempurna

Peningkatan Kinerja Pegawai Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar Oleh: Burhan Manda

Sistem informasi seiring dengan perkembangan zaman kini menduduki urutan penting dalam terlaksana dan tercapainya suatu tujuan dalam mendukung seluruh Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Rasional dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang aparatur negara, mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir disetiap instansi pusat maupun daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Sasaran yang ingin dicapai diantaranya :  mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal  mewujudkan data PNS yang akurat melalui sistem pelayanan aplikasi kepegawaian secara On Line  mewujudkan pengelolaan tata naskah kepegawaian yang handal  mewujudkan penyimpangan tata naskah melalui media komputer secara terpadu  mewujudkan sistem Recovery data PNS dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan peranan sistem informasi memiliki fungsi yang melekat pada fungsi-fungsi lainnya dalam sistem kepegawaian dan memberikan arah yang pasti dan efektif terhadap terlaksananya sistem-sistem kepegawaian yang lain, dan peranan itu nampak dalam sistem data Pegawai Negeri Sipil yang sentralistik atau sistem

Warta Kepegawaian - Desember 2006

On Line dari seluruh bagian sistem kedalam bagian sistem informasi PNS. Dengan fungsi dan peranan yang sedemikian besar tersebut sehingga tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa dengan peningkatan kinerja pegawai pada bidang informasi kepegawaian khususnya pada kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar akan berimplikasi secara langsung kedalam peningkatan dan efektifitas data seluruh sistem Kepegawaian di Indonesia dan secara tidak langsung akan memberikan kepastian terhadap peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi keindahan akan tujuan dalam bidang informasi kepegawaian tidaklah seindah secara teoritis, dalam pencapaian tujuan-tujuan bidang informasi kepegawaian memerlukan waktu dan kemungkinan tidak sedikit kendala yang dapat timbul dalam

pelaksanaannya, dan penulis berusaha memberikan pemahaman menyangkut hal tersebut ditinjau dari sudut pandang aktualisasi pelaksanaan kinerja pegawai bidang informasi kepegawaian. Pelaksanaan yang nyata dari pemahaman akan tujuan kearah netralitas, profesionalisme, sejahtera dan akuntabel adalah merupakan harapan dari bidang Informasi Kepegawaian. Pelaksanaan tersebut seperti yang telah diuraikan diatas memiliki permasalahan spesifik yang berkaitan dengan kendala-kendala yang ada dan memiliki pengaruh untuk menghambat dan atau sekaligus juga sebagai faktor kendala yang menjadikan tujuan yang telah dijelaskan dimuka menjadi tidak efektif. Oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

4 Sehat 5 Sempurna 1.

Peningkatan kinerja Pegawai pada Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar amat diharapkan untuk lebih mengefektifkan bidang informasi kepegawaian menuju kearah profesionalitas, sejahtera dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian dengan akurat, cepat dan tepat. Untuk mengetahui hal-hal yang merupakan penghambat atau mengurangi efektifitas bidang informasi kepegawaian.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Visi dan Misi serta sasaran dan Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Suatu lembaga apalagi sebagai lembaga negara maka arah dan tujuan dari lembaga dan atau organisasi tersebut memiliki arti penting sebagai penentu dari pelaksanaan suatu sistem yang dikelolanya seperti Badan Kepegawaian Negara lingkup atau bidang sistem informasi manajemen kepegawaian yang tertuang dalam visi dan misi. Adapun visi dan misi dari sistem informasi manajemen kepegawaian tersebut seperti tertuang dibawah ini : Visi : Menjadikan sistem informasi manajemen kepegawaian sebagai implementasi E-Government dalam pelayanan Badan Kepegawaian Negara di bidang Kepegawaian. Misi : Mengintegrasikan teknologi informasi di unit pengelolaan kepegawaian instansi pusat dan pemerintah daerah, untuk menggerakkan dan mendorong percepatan dalam implementasi pelayanan di bidang Kepegawaian Dari visi dan misi tersebut diatas nampak jelas sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Negara bidang Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian yakni : 1. Mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal. 2. mewujudkan data PNS yang akurat melalui sistem pelayanan aplikasi kepegawaian secara online (SAPK). 3. Mewujudkan penyimpanan tata naskah melalui media computer secara terpadu. 4. mewujudkan sistem recovery data PNS.

5. 6.

mengembangkan situs web BKN dan Archie. Mewujudkan pelayanan kepegawaian secara online melalui multimedia elektronik.

Secara keseluruhan tergambar dari visi misi dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bidang Informasi Kepegawaian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi dari Bidang Informasi Kepegawaian ini secara khusus dan seperti juga yang terangkum dalam Pasal 24 dan 25 Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara melingkupi pengelolaan dan pengolahan data dan informasi kepegawaian diantaranya adalah :  melaksanakan sistem informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah;  memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian pada instansi daerah di wilayah kerjanya.  Menghimpun, menyusun, dan membuat laporan kerja bulanan, triwulan, semester, dan tahunan dari tiap-tiap seksi.  Penyiapan data masukan hasil mutasi kepegawaian.  Pelaksanaan penyuntingan, penyandian dan penelitian data kepegawaian.  Pelaksanaan pengolahan data kepegawaian.  Penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pertukaran informasi.  Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian.  Pengelolaan arsip kepegawaian A.

Pengertian dan Operasionalisasi Bidang Informasi Kepegawaian Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian haruslah diketahui secara jelas mengenai arti dari pelaksanaan sistem dimaksud karena hal ini menyangkut dari efektifitas peranan bidang informasi kepegawaian itu sendiri Informasi yang dimaksudkan didalam penjabaran dari operasionalisasi bidang informasi kepegawaian adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang mengandung arti bagi penguna dan mempunyai nilai nyata dalam pengambilan keputusan baik sekarang maupun yang akan datang. Selain itu informasi adalah data yang mengandung arti dalam memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan

merupakan suatu data yang telah diproses dan mengandung arti untuk pengambilan keputusan, jadi data hanhya akan menjadi informasi jika mengandung arti. Selain daripada itu perlu pula kiranya diartikan menyangkut data sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan informasi, yang mengandung arti yaitu peristiwa atau kenyataan yang mengandung suatu pengertian untuk dijadikan dasar menyusun keterangan pembuatan kesimpulan atau penetapan keputusan. Sedangkan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data dan informasi mencakup penerimaan informasi, distribusi dan penyimpanan serta penyalurannya dalam batas ruang dan waktu dimana dalam pengolahan sistem informasi menggunakan perangkat keras maupun lunak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya seperti yang telah dijelaskan terdahulu demi untuk tercapainya hal dimaksud, maka sumber daya pegawai yang berperanan dalam pelaksanaan tersebut memegang peranan sangat penting khususnya pada kantor Regional IV Badan Kepegawaian Bidang Efektifitas pelaksanaan kerja berbanding dengan luas cakupan bidang informasi kepegawaian dalam hal pengelolaan data secara kuantitas sumber daya manusia sudah dianggap cukup. Hal tersebut didasarkan kepada kriteria sumberdaya teknologi atau dalam artian kemampuan teknologi mengaplikasikan data dan informasi dari cakupan kantor regional Badan Kepegawaian Negara Makassar sudah dianggap masih mampu mengaplikasikan data yang ada sehingga kuantitas dari orang-orang yang menjalankan sumber daya teknologi (software dan hardware) adalah memenuhi, atau dengan kata lain bahwa jumlah perangkat tehnologi berbanding lurus dengan jumlah manusia yang mengoperasikannya. B.

Efektifitas Operasionalisasi Bidang Informasi Kepegawaian Dalam pelaksanaan operasionalisasi Bidang Informasi Kepegawaian yang dimaksudkan diatas pada bagian terdahulu, maka yang paling utama pertanyaan yang timbul adalah “apakah operasionalisasi Bidang Informasi Kepegawaian kearah tujuan yang telah digariskan telah efektif ?”. Muara dari pertanyaan itu bukanlah dipandang dari sisi kuantitas semata Warta Kepegawaian - Desember 2006

Mitra Kerja seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, tetapi haruslah dilihat dari sisi kualitas keseluruhan cakupan Operasionalisasi Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Pelaksanaan Operasional bidang Informasi Kepegawaian secara efektif dan efisien perlu ditingkatkan secara maksimal mengingat bahwa bidang pekerjaan atau porsi terbanyak dalam Bidang Informasi Kepegawaian adalah pengelolaan informasi dan data dalam bentuk perangkat keras (hardware), Perangkat lunak (software), Basis Data (database), Jaringan Komputer atau Komunikasi Data (Networking) sering tidak berjalan secara efektif. Selain daripada itu dalam efektifitas operasional bidang informasi kepegawaian dengan monopoli bidang tugas tehnologi informasi dan komputerisasi, maka tidak dapat pula dilupakan sarana-sarana lain seperti penyusunan tata naskah,penulisan kartu induk dan daftar isi yang memerlukan keahlian tersendiri. Sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam bidang Informasi Kepegawaian yakni mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal dan mewujudkan data PNS yang akurat melalui sistem pelayanan aplikasi kepegawaian secara online (SAPK) serta Mewujudkan penyimpanan tata naskah melalui media komputer secara terpadu, maka beberapa hal yang pimpinan harus pikirkan adalah : 1. Pelatihan yang maksimal, terarah dan kontinyu serta sesuai dengan bidang kerja Informasi Kepegawaian. 2. Pengisian posisi-posisi sentral yang memegang peranan utama dan atau pengambil keputusan dalam Bidang Informasi Kepegawaian BKN yang betul-betul tepat ditinjau dari sisi Kompatibel dalam segala aspek sehingga tercipta prinsip â&#x20AC;&#x153;Wright men on the wright gunâ&#x20AC;?. 3. Pengadaan peralatan dan sarana pendukung. 4. Pengangkatan tenaga Arsiparis

SOSIALISASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN Pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 1 September 2006, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Propinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Kanreg IV Badan Kepegawaian Negara mengadakan kegiatan Sosialisasi Manajemen Kepegawaian dan Standar Kompetensi Jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Polman selaku ketua panitia dalam laporannya mengatakan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan m eningkat ketrampilan serta pengetahuan. Untuk mewujudkan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan PNS, maka perlu dilakukan pembinaan, salah satu bentuk pembinaan yang kita bisa lakukan adalah sosialisasi. Untuk bisa mengelola administrasi kepegawaian yang benar di satu sisi dan sisi lain untuk mengetahui seorang PNS m empunyai

kom petensi atau tidak dalam melaksanakan tugasnya maka perlu dilakukan sosialisasi manajemen kepegawaian dan penyusunan standar kompetensi jabatan sebagai acuan menduduki suatu jabatan. Dalam rangka terwujudnya harapan tersebut, maka kegiatan ini dengan dikerjasamakan dengan fihak BKN Regional IV Makassar sebagai lembaga paling kompetensi di bidang kepegawaian. Adapun maksud dan tujuan sosialisasi manajemen kepegawaian dan sosialisasi penyusunan standar kompetensi jabatan dimaksudkan unt uk memaham i pengelol aan kepegawaian yang benar dan diharapkan juga aparat yang mengelola kepegawaian mempunyai ketrampilan atau kemampuan dalam menyusun standar kom petensi jabatan struktural di unit kerja masing-m asing. Hasil yang diharapkan terwujudnya peningkatan pengelolaan admi nitrasi kepegawaian dan ketrampilan serta kem ampuan untuk m enyusun standar kompetensi jabatan struktural di lingkutan kerja masingmasing. Sosialisasi ini diikuti oleh 45 orang, yang terdiri dari 21 orang dari

Drs. Burhan Manda, SH, MH Kepala Seksi Pengolahan Data Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar Warta Kepegawaian

Kerja sama, BKN dan Pemda Polewali Mandar dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Mitra Kerja dinas / badan / kantor, 8 orang dari sekretariat daerah, 1 orang dari sekretariat DPRD, 15 orang dari kecamatan. Sementara itu Drs. Suharno M.Si Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Kanreg IV BKN dalam sambutannya mengharapkan dengan adanya Diklat tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia PNS yang lebih baik. Sosialisasi peraturan di bidang kepegawaian memberi kan pemahaman kepada peserta tentang berbagai peraturan kepegawaian sehingga dasar pel aksanaan pengelolaan kepegawaian sedangkan diklat standar kompetensi jabatan memberikan kerangka acuan kepada kita untuk menjamin obyektifitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Bahwa untuk dapat menyusun standar kompetensi jabatan struktural PNS pada instansi pemerintah bai k pusat m aupun daerah diperl ukan pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS. Karena dengan standar kompetensi ini akan memahami karakter dan sifat suatu jabatan yang akan diisi oleh PNS, yang akhirnya dapat mewujudkan PNS yang profesional. Diharapkan dengan sosialisasi peraturan di bidang kepegawaian dan diklat standar kompetensi jabatan dapat dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan diklat yang lain untuk melengkapi kegiatan ini. Seperti halnya analisis jabatan, diklat evaluasi jabatan karena dengan kedua jenis diklat ini peserta akan memahami tentang peta jabatan dan penyusunan klasifikasi jabatan sebagai bahan untuk memberikan kompensasi PNS yang layak dan adil berdasarkan prestasi kerja yang selama ini hanya didapatkan pada pengalaman kerja, pendidi kan jabatan, pangkat dan golongan PNS sebagai dasar penggajian. Akhirnya melalui suatu sosialisasi dan diklat ini, kit a harapkan peserta mampu mem ahami berbagai peraturan kepegawaian yang berlaku serta memahami dan mampu mengukur standar jabatan strukural PNS sesuai keputusan Kepala BKN Nomor 46 A Tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Kab. Polman

tertentu, karena tanpa memiliki dim ana dalam sambutannya kom petensi yang jelas m aka mengatakan bahwa sejak pelayanan kepada publik tidak bisa diberlakukannya PP Nomor 8 Tahun dil akukan secara m aksim al. 2003 tentang pedoman organisasi Sosialisasi kepegawaian dan perangkat daerah sebagian besar penyusunan standar kompetensi pemerintah daerah di Indonesia telah jabatan struktural di lingkup mencoba untuk menata kembali pemerintah kabupaten Polewali struktur organisasi dan tata kerja Mandar adalah merupakan langkah organisasinya. Dalam awal pasca ditetapkannya perda mengimplementasikan tersebut, tentang susunan dan pembentukan banyak daerah mengalami kesulitan organisasi perangkat daerah untuk menjamin obyektifitas dan Kabupaten Pol ewali Mandar. kualitas personalnya yang telah Kelembagaan di Kabupaten Polewali disusun tersebut. Mandar adalah paling ramping di Dengan dasar Undang-Undang Sulawesi Barat dan di Sulawesi Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undangsecara umum bahkan di kawasan Undang Nomor 43 Tahun 1999 Indonesia Timur secara umum. Untuk tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mewujudkan pengelol aan pola pada Pasal 17 ayat 2 menyatakan kepegawaian yang baik dan benar di bahwa pengangkatan PNS dalam kabupaten Polewali Mandar, perlu suatu jabatan dilaksanakan didukung oleh SDM yang andal dan berdasarkan prinsip profesionalisme memiliki kompetensi serta siap sesuai dengan kompetensi, prestasi berkompetensi. Kompetensi adalah kerja dan jenjang pangkat yang kemampuan dan karakteristik yang ditetapkan untuk jabatan itu serta harus dimiliki oleh seorang PNS syarat obyektif l ainnya tanpa berupa pengetahuan, pengetahuan membedakan jenis kelamin, suku, dan keahlian, dan sikap perilaku yang agama, ras, atau golongan. Untuk diperlukan dalam melaksanakan menjamin obyektif itas dan tugas jabatannya. transparansi pengangkatan PNS Untuk mengetahui seorang PNS dal am j abatan st ruktural dan mempunyai kompetensi atau tidak, mewujudkan pemerintahan yang maka perlu ditetapkan standar bersih dan berwibawa serta menjamin sebagai acuan untuk menentukan pelaksanaan tugas pemerintah dan kom petensi yang dibutuhkan. pembangunan, maka perlu ditetapkan Keberhasilan pelaksanaan tugasstandar kompetensi jabatan struktural tugas pemerintahan, pelaksanaan PNS dilingkup pemerintah Kabupaten pem bangunan dan pembinaan Pol ewal i Mandar. Pengelol aan kemasyarakatan di dalam era otonomi administrasi kepegawaian mutlak daerah ini adalah sangat ditentukan harus ditangani secara baik dan benar kemampuan SDM sumber daya pada masing-masing satuan kerja aparatur dan kemampuan perangkat daerah di lingkungan kelembagaan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Polewali (Sy@uki) Mandar. Administrasi kepegawaian harus ditata sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga PNS tidak dirugikan baik dari segi kenaikan pangkat, maupun d a l a m pengangkatan dalam jabatan. Di lai n f i hak kompetensi j a b a t a n m er upak an persyaratan yang Warta Kepegawaian dim iliki untuk Peserta, Sosialisasi Manajemen Kepegawaian menduduki jabatan Warta Kepegawaian - Desember 2006

Wisata

TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG Kingdom of The Butterfly Bantimurung yang kirakira bermakna jangan melamun, sejak lama dikenal para wisatawan, terutama wisatawan manca negara yang menjulukinya sebagai Kingdom of The Butterfly. Disana kita bisa menikmati indahnya air terjun serta warna warni ribuan kupukupu yang bertebaran di alam bebas atau bermain dengan kera hitam (Macaca Maura), akan tetapi sekarang ini Bantimurung lebih mirip sisa-sisa kerajaan kupu-kupu meski Aji/Warta Kepegawaian tetap saja masih menjadi Center For Butterfly Breeding, Salah satu tempat konservasi kupu-kupu primadona wisata

ibuan pelancong terus menikmati keelokan tempat wisata itu karena masih ada air terjun, hutan lebat, goa, dan batu-batu kapur karst yang menakjubkan yang dapat dinikmati. Selain kupu-kupu di Bantimurung banyak dijumpai kera-kera yang berkeliaran di hutan Bantimurung. Di kawasan ini juga ada goa yang dinamakan Goa Mimpi yang sangat indah dengan berbagai ornamen, sayangnya goa yang menjadi andalan Kabupaten Maros ini banyak yang rusak. Banyak ornamen goa seperti stalakmit yang dipatahkan para pengunjung untuk dijadikan souvenir. Taman Nasional Bantimurung dari kota Makassar jaraknya kira-kira 45 kilometer, bisa ditempuh kurang dari satu jam dengan kendaraan. Disepanjang perjalanan, selepas kota Maros, pemandangannya cukup teduh, di pinggir jalan, pohon asam besar-besar berbaris di sepanjang kali kecil (saluran). Pandangan pun bisa menyapu bukitbukit karst yang menakjubkan. Begitu mudah mencapai Bantimurung, angkutan umum bahkan melayani pengunjung sampai sore hari. Cukup mengeluarkan ongkos Rp. 3.000,- dari Maros, anda dapat naik angkutan umum (pete-pete) sampai di depan pintu gerbang TN Bantimurung.

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Sejak beberapa dekade ini Bantimurung memang semakin murung. Kawasan yang pernah dikenal juga sebagai surga kupu-kupu ini boleh jadi tak lagi seindah yang dibayangkan ilmuwan Inggris Alfred Russel Wallace yang pernah meneliti kawasan Bantimurung pada tahun 1857. Ketika itu Wallace begitu terkagum-kagum akan keindahan Bantimurung. Sewaktu mengarungi jeram serta menelusuri goa dan hutan, Walacce pun terpana betapa kawasan Bantimurung menjadi habitat ratusan kupu-kupu yang mengagumkan. Tatapi itu terjadi hampir sekitar satu setengah abad silam. Keindahan alamnya memang mempesona. Hutan â&#x20AC;&#x201C;hutan dengan pepohonan yang besar dan lebat. Air terjun dengan danau yang indah, sementara dinding-dinding bukit berupa batuan kapur terjal dengan goa-goa dan sungai di bawah tanah. Karena keindahannya, tidak mengherankan apabila tanpa pr omosipun Taman Nasional Bantimurung selalu dikunjungi wisatawan, bukan hanya datang dari sekitar Sulawesi Selatan saja, tetapi juga dari seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara, bukan hanya sekedar berwisata, tetapi tidak sedikit yang datang untuk melakukan kegiatan penelitian.

Wisata Kawasan Taman Nasional Bantimurung ramai dikunjungi wisatawan terutama setiap akhir pekan atau hari libur, yang paling ramai adalah saat musim liburan sekolah atau pekan-pekan akhir menjelang bulan Ramadhan. Namun ironisnya, semakin banyaknya pengunjung justru menjadi ancaman bagi ekosistem di kawasan itu. Kupu-kupu diburu, banyak yang membawa kupu-kupu sebagai hiasan dinding. Ini juga dilirik penduduk setempat, kupu-kupu diburu dan diawetkan. Di Taman Nasional Bantimurung diketahui ada sekitar 15 jenis kupu-kupu yang tergabung dalam tiga famili. Dua diantaranya, termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi yakni kupu-kupu raja Helena (Troides Helena) dan kupu-kupu Raja Halifran (Troides Halipron). Selain populasinya sudah sangat sedikit, kedua jenis kupu-kupu itu juga diperkirakan sudah hampir punah. Kedua jenis ini termasuk satwa yang dilindungi. Meski demikian, ada 13 jenis kupu-kupu yang ada di Bantimurung masuk dalam kuota tangkap, diantaranya dari famili Dandidal hanya satu jenis yakni Idea Blanchardii. Sementara dari famili Nymphalidal, terdapat tiga jenis yang masuk dalam kuota tangkap masing-masing Charaxes Affinis yang populasinya mencapai 16 ekor dalam 1.000 meter persegi, Lexias Aeetes yang berpopulasi 69 ekor dan Parthenos-Sylvia 4 ekor dalam 1.000 meter persegi. Selanjutnya famili Papilionidal, tergolong jenis kupu-kupu terbanyak di Bantimurung. Sementara yang paling banyak ditangkap dan diperjualbelikan para kolektor dan penangkap kupu-kupu di Bantimurung dari famili Papilionidal, ada sekitar lima jenis, diantaranya, Graphium Milon,

Lampr opter a Meges, Papilio Gigon, Papilio Ascalapus dan Papilio Sataspes. Jika anda memasuki kawasan Taman Nasional Bantimurung maka dengan mudah dapat dijumpai para penjaja kupu-kupu yang diawetkan. Harga per kotak berisi 12 kupu-kupu aneka jenis dapat anda beli seharga Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,-. Jadi jangan kaget kalau sulit menemui kupukupu sekarang ini. Jangan lagi bermimpi seperti zaman Wallace. Boleh jadi kekaguman Wallace itu bakal menjadi kenangan manis di masa lalu. Kalau dulu digambarkan kupu-kupu terbang dan hinggap dimana saja hampir di seluruh areal Taman Nasional Bantimurung, kini tidak lagi. Kupu-kupu baru bisa ditemui di tempat-tempat tertentu, biasanya harus berjalan lebih jauh lagi ke dalam hutan. Lebih-lebih pada saat banyak pengunjung, kupu-kupu seakan menghilang. Ada juga yang bilang, kupu-kupu itu ada musimnya. Kalau berkunjung bukan pada saat musimnya, pasti tidak akan menjumpai. Akankah kupu-kupu di Taman Nasional Bantimurung benar-benar punah? Tidak mustahil hal itu terjadi mengingat eksploitasi yang tidak terbendung. Selain itu, terjadinya perubahan alam dan berkurangnya vegetasi berupa sumber pakan mengakibatkan migrasi kupu-kupu mencari daerah baru semakin tak terhindarkan. Artinya, kupu-kupu terancam baik oleh ulah manusia juga sekaligus akibat pengaruh alam. Oleh karena itu penting untuk memelihara keanekaragaman kupu-kupu agar tetap lestari. Ada dua hal yang tarik-menarik . di satu sisi upaya untuk melestarikan spesies kupu-kupu merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi, tetapi disisi lain pemanfaatan kupu-kupu secar a ekonomi bisa menguntungkan masyar akat setempat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penangkaran, meliputi upaya pengembangbiakan dan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Di dalam penangkaran ini tentu saja harus dipikirkan untuk pemulihan populasi di alam bebas yang terus menurun. Kar ena itu, sangat penting dilakukan restocking dengan cara melepas sebagian hasil penangkar an ke alam bebas sehingga julukan Bantimurung sebagai kerajaan kupu-kupu bukan hanya julukan dimasa lampau yang tidak ada artinya lagi dimasa kini. (MasAd) Aji/Warta Kepegawaian

Air Terjun, Salah satu objek yang menarik para wisatawan, baik lokal maupun international Warta Kepegawaian - Desember 2006

Bina Kepegawaian

Menyimak Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Oleh : Sugijono Sebagaimana diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara yang sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan supaya berdaya guna dan berhasil guna, sangat diperlukan PNS yang profesional, netral, jujur, dan bertanggung jawab. Kondisi yang demikian hanya dapat dimungkinkan apabila PNS memiliki kinerja yang baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian mengamanatkan diterapkannya Manajemen Kepegawaian yang berdasarkan pada sistem karier dan prestasi kerja, dengan dititik beratkan pada prestasi kerja. Namun sampai dengan saat ini manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud belum dapat diwujudkan. Penerapan manajemen kepegawaian yang berorientasi pada prestasi kerja atau kinerja sangat diharapkan untuk menjadikan PNS yang profesional dan bertanggung jawab sebagaimana sangat diharapkan oleh masyarakat. Keluhankeluhan atas pelayanan publik yang dilakukan oleh PNS masih banyak terdengar dimasyarakat, baik masalah kelambanan ataupun ketidak transparanan dalam penetapan biaya. Hal tersebut tidak akan terjadi bila PNS pada umumnya ataupun yang berada pada sektor pelayanan publik memiliki kinerja yang baik, profesional, jujur dan bertanggung jawab. Membuat penilaian kinerja pegawai itu baik atau kurang baik salah satunya melalui suatu alat ukur metode penilaian. Kinerja atau prestasi kerja PNS dinilai menggunakan aturan yang ada yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Penilaian tidak mencerminkan obyektifitas, berbagai kendala masih banyak ditemui dalam penerapannya. Konsep Kinerja Pegawai 1.

Pegawai dan Kinerja Dalam manajemen SDM, pegawai (manusia) dan kinerja (perfomance) sangat berkaitan erat, karena manajemen adalah kiat mengatur semua sumber daya yang di miliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. (Prasetya Irawan, 1973) selanjutnya dikatakan pengertian kinerj a (performance) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati dan dapat diukur â&#x20AC;&#x153; pengertian lain kinerja menurut Bernardin and Russel (1993) kinerja diartikan sebagai the record of outcomes produced on a specefied job funcion or activity during a specified time period (catatan tentang hasil yang telah diperoleh dari pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu). 2.

Penilaian Kinerja Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses mengukur kinerja pegawai. Pada umumnya penilaian mencakup aspek kualitas dari pelaksanaan pekerjaan. Untuk mengetahui sejauhmana dan seberapa baik tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada seseorang pegawai itu dilaksanakan. Kinerj a atau prestasi kerj a PNS dinilai dengan menggunakan penilaian pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam suatu daftar yang disebut DP3.

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Unsur-unsur yang dinilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan meliputi : a. Kesetiaan b. Prestasi kerja c. Tanggung jawab d. Ketaatan e. Kejujuran f. Kerja sama g. Prakarsa h. Kepemimpinan Pengertian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah : Kesetiaan : Pada umumnya adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan tanggung jawab tersebut harus dibuktikan dengan sikap dan tingkah laku atau perbuatan sehari-hari serta dalam melaksanakan tugasnya Prestasi kerja : Hasil kerja yang dicapai oleh seseorang PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya Tanggung jawab : Kesanggupan seseorang PNS menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Ketaatan : Kesanggupan seseorang PNS untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku Kejujuran : Ketulusan hati seseorang PNS dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya Kerjasama : Kemampuan seseorang PNS untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya Prakarsa : Kemampuan seseorang PNS untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan

Bina Kepegawaian Kepemimpinan : Kemampuan seseorang PNS untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal melaksanakan tugas pokok. Penilaian ini digunakan bagi PNS yang memangku jabatan.

Nilai Nilai pelaksanaan pekerj aan dalam Daftar penilaian pekerjaan dinyatakan dalam angka dan sebutan sebagai berikut : i. Amat baik = 91 - 100 j. Baik = 76 â&#x20AC;&#x201C; 90 k. Cukup = 61 â&#x20AC;&#x201C; 75 l. Sedang = 51 â&#x20AC;&#x201C; 60 m. Kurang = 50 kebawah Akumulasi dari nilai setiap unsur tersebut kemudian dibagi jumlah unsur untuk memperoleh nilai rata-rata yang kemudian nilai pelaksanaan pekerjaan 4.

Tujuan Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan prestasi kerja pegawai. Dengan demikian pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja. Digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kenaikan pangkat, mutasi dan promosi jabatan serta bagi pengembangan pegawai. Sesuai dengan tuj uannya, maka Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan harus dibuat seobyektif dan seteliti mungkin. Oleh karena itu setiap pejabat yang berwenang membuat DP 3 atau pejabat penilai dituntut untuk melakukan penilaian dengan benar terhadap PNS yang berada dalam lingkungannya masing-masing. Kondisi Penilaian Kinerja saat ini Penilaian kinerja PNS sampai pada saat ini masih belum optimal, masih jauh dari harapan yaitu penilaian yang obyektif dengan mewuj udkan hasil penilaian yang valid untuk dipergunakan bagi kepentingan organisasi dan pegawai itu sendiri. Permasalahan â&#x20AC;&#x201C;permasalahan yang muncul dalam proses penilaian kinerja pada umumnya adalah dari faktor manusia. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut : a. Penilai memiliki karakteristik pribadi yang tidak jarang berpengaruh dalam membuat penilaian pada pegawai dilingkungannya, sehingga hasil penilaian menjadi bias. b. Penilai cenderung memberikan nilai yang sama, menyamaratakan nilai dari seorang pegawai, karena sesuatu hal yang dianggapnya baik. Pegawai yang dianggap rajin, datang dan pulang tepat waktu, jarang meninggalkan tempat, dinilai baik dalam unsur prestasi kerja, maka tanggung jawab, ketaatan, kerjasama dan lain â&#x20AC;&#x201C;lain unsur akan dinilai baik. Jadi aspek tertentu mempengaruhi aspek yang lain lebih dikenal dengan efek halo (halo effec) c. Penilai memberikan penilaian yang rata pada setiap pegawai tanpa memperhatikan kekurangan dan kelebihan diantara pegawai yang dinilainya. Hal tersebut terjadi disebabkan penilai tidak membuat catatan-catatan sepanjang waktu penilaian terhadap pegawai yang dinilai atau memberikan nilai yang sama agar penilaian yang dilakukan penilai tahun lalu. Kondisi seperti ini akan mendatangkan rasa tidak puas bagi pegawai yang merasa telah menunjukkan kinerja yang baik, karena hanya akan dinilai sama. d. Penilai cenderung memberikan nilai yang tinggi kepada pegawai yang dinilai hanya karena tidak mau dicap pelit atau ingin dipuji bawahannya. Hal tersebut akan membuat bahwa penilaian tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya tentang kinerja pegawai yang dinilai. Penilaian dengan sikap kemurahan hati (leniecy) sangat merugikan bagi organisasi.

Penilai memberikan penilaian yang rendah dengan ketat (strictness) kepada pegawai yang dinilai. Kelemahan dari sikap ini adalah tidak memberikan nilai yang wajar bagi pegawai yang berusaha menunjukkan kinerja sebaik mungkin. Penilai menilai berdasarkan prilaku atau kejadian tertentu yang baru saja terjadi (receny) yang teringat oleh penilai baik itu hal yang bersifat positif atau negetif. Hal ini juga dimungkinkan karena penilai tidak membuat catatancatatan selama kurun waktu penilaian. Penilai hanya mengingat apa yang baru saj a dilakukan pegawai mendekati saat penilaian dari pada bulan-bulan sebelumnya. Adalah hal yang logis dari sifat manusia yang mudah mengingat-ingat kejadian yang baru saja terjadi dari pada yang lampau.

Permasalahan yang lain dari penilaian adalah penggunaannya, banyak peraturan kepegawaian hanya menyebutkan persyaratan dari DP3 untuk setiap mutasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pindah wilayah kerja, kenaikan gaji berkala dan lainlainnya menyatakan setiap unsur bernilai baik, tanpa menyebutkan baik dengan nilai berapa ? Tidak hanya bernilai baik tetapi dipersyaratkan untuk naik pangkat misalnya harus dengan nilai 80 dan sebagainya. Hal ini perlu agar dapat diperoleh pegawai untuk menunjukkan kinerjanya yang baik agar dapat naik pangkat dan lain sebagainya. Namun penilaiannya juga harus obyektif dengan menghilangkan biasbias penilaian sebagaimana tersebut diatas. Manfaat Penilaian kinerja yang obyektif Manfaat penilaian kinerja yang obyektif dan rasional adalah sebagai berikut : 1.

2. 3. 4.

Sebagai bahan dalam pembinaan pegawai, bahan pertimbangan untuk kenaikan pangkat, pemindahan, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan gaji dan lain sebagainya. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk pegembangan pegawai dengan mengatasi hambatanhambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pelatihan untuk peningkatan kemampuan (kompetensi) pegawai agar mencapai standar prestasi yang diperlukan. Sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian imbalan, penghargaan ( kompensasi) apabila organisasi menerapkan merit sistem

Saran-saran Langkah-langkah yang perlu diambil agar penilaian kinerja PNS dapat menghasilkan penilaian yang obyektif dan rasional adalah : 1. Penekanan pada penilai, penilai harus menghilangkan sifat subyektif dalam penilaian, mengedepankan obyektifitas sehingga hasil penilaian berdasarkan fakta sebenarnya dan dapat dipercaya. 2. Pentingnya menciptakan instrumen alat ukur yang akurat, mudah digunakan, mempunyai tingkat keandalan tinggi, dapat mengidentifikasi prilaku dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pegawai dalam melaksanakan tugas. 3. Penentuan standar hasil pekerjaan dengan pemilihan metode yang sesuai didasarkan pada uraian tugas pada masing-masing unit kerja organisasi. 4. Memberikan imbalan/penghargaan (kompensasi) bagi PNS yang menunjukkan kinerja tinggi dengan menerapkan merit sistem.

Sugiono, S.Sos Mantan Kepala Bidang Pensiun Kanreg X Jayapura Tinggal di Makassar Warta Kepegawaian - Desember 2006

Bina Kepegawaian

PENTINGNYA ASAS DISKRESI DALAM MENYELESAIKAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN Haryomo Dwi Putranto A.

Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berkaitan dengan manajemen Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya merupakan kaedah hukum tertulis yang dibuat oleh Pemerintah, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian kadang-kadang tidak lengkap dan tidak jelas dalam menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian yang timbul dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. Masih banyak kasus-kasus kepegawaian yang belum ditemukan dasar hukumnya dalam peraturan kepegawaian. Sementara itu Pejabat yang berwenang dituntut untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut dalam rangka pembinaan PNS. Pejabat yang berwenang tidak boleh menolak untuk membuat keputusan terhadap kasus yang terjadi dengan alasan belum ada peraturan kepegawaian yang mengaturnya. Apabila tidak ada keputusan, maka tidak akan ada kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga akan berpengaruh terhadap kedudukan dan hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil tersebut. Dalam hal yang demikian pejabat yang berwenang dapat menerapkan asas diskresi dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya demi memperoleh kepastian hukum. B.

Pengertian Asas Diskresi

Kaedah hukum tidak mungkin mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya (Mertokusumo, 1996:37). Dalam keadaan seperti ini membawa administrasi negara kepada suatu konsekuensi khusus, yaitu memerlukan kemerdekaan bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian persoalanpersoalan yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelesaiannya belum ada. Kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri ini dalam Hukum Administrasi Negara disebut dengan asas diskresi atau freies Ermessen (Sjahran Basah, 1985:12). Dalam Kamus Jermanâ&#x20AC;&#x201C;Indonesia dinyatakan bahwa istilah freies Ermessen sepadan dengan kata diskresi (discretionaire) yang artinya menurut kebijaksanaan, dan sebagai kata sifat yang berarti menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada undang-undang. Sedangkan dalam kepustakaan Ilmu Hukum Adiministrasi Negara telah banyak pakar yang memberikan batasan mengenai istilah ini. Praj udi Atmosudirdj o (1981:85) mengatakan bahwa asas diskresi artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan â&#x20AC;&#x2DC;tidak ada peraturannya, dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapat sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas. Senada dengan pendapat tersebut, Sjachran Basah (1985:151) mengatakan bahwa diberlakukannya freies Ermessen oleh administrasi negara itu dimungkinkan oleh hukum agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang penting yang timbul secara tiba-tiba. Dalam hal demikian, administrasi negara terpaksa bertindak cepat, membuat penyelesaian. Namun Keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelesaiakan masalah-masalah itu harus dapat dipertanggung jawabkanâ&#x20AC;?

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Dari beberapa pendapat yang dikutip sebelumnya, pada hakikatnya tidak terhadap perbedaan prinsip, sebab inti hakekat yang dikandung adalah sama, yaitu adanya kebebasan bertindak bagi administrasi negara untuk menjalankan fungsinya secara dinamis guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak, sedangkan untuk aturan itu belum ada. Kebebasan bertindak administrasi negara tersebut bukan kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya dan tanpa batas, melainkan tetap terikat kepada batas-batas tertentu yang diperkenankan oleh Hukum Administrasi negara. Asas Diskresi tidak boleh diartikan secara berlebihan seakan-akan badan atau pejabat administrasi negara boleh bertindak sewenang-wenang atau tanpa dasar dan dengan dasar yang tidak jelas ataupun dengan pertimbangan yang subjektif-individual. Oleh karena itu lebih baik jika dikatakan mereka bertindak berdasarkan kebijaksanaan (Hans J. W olf, 1989:145-146). Asas Diskresi merupakan pengecualian terhadap asas legalitas dalam arti yang sempit. Hal ini bukan berarti dikesampingkannya sama sekali asas legalitas, karena sikap tindak administrasi negara harus dapat diuji berdasarkan peraturan perundangan lainnya yang lebih tinggi maupun berdasarkan ketentuan hukum tidak tertulis. Dalam hal ini tetap dipergunakan asas legalitas, hanya saja dalam pengertian yang lebih luas dan fleksibel yang tidak saja berdasarkan pada peraturan perundangan yang tertulis maupun pada ketentuan hukum yang tidak tertulis. Sehubungan dengan hal itu, Praj udi Atmosudirdj o menyatakan bahwa Diskresi diperlukan sebagai pelengkap daripada asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang (1983:77-78) C.

Pentingnya Asas Diskresi dalam Kepegawaian

Cukup dipahami bahwa fungsi service publik (berstuurzorg) mengakibatkan pemerintah (administrasi negara) diperkenankan turut serta secara aktif di dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat. Campur tangan administrasi negara sedemikian rupa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu konsekuensi logis dari fungsi itu, atau dianutnya pemerintah welfare state, maka kepada pemerintah diberi suatu kebebasan (keleluasaan) untuk bertindak atas inisiatif sendiri di dalam batas-batas tertentu. Dalam bidang kepegawaian asas diskresi diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam dalam melaksanakan manajemen kepegawaian berdasarkan kebijaksanaan yang telah ada tanpa berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini mungkin terjadi dimana peraturan kepegawaian yang telah ada sebagai peraturan dasar yang abstrak, akan tetapi peraturan perundangan tersebut sudah tidak cocok lagi dengan keadaan dan kondisi pada saat ini, sehingga langkah yang diambil oleh pejabat berwenang yang terdahulu dijadikan sumber hukum bagi alat administrasi negara yang lain dalam perbuatan yang jenis dan fungsinya sama. Pejabat yang berwenang diperkenankan menggunakan asas diskresi karena dalam melaksanakan tugasnya tidak mungkin selalu diikat oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karena peraturan kepegawaian yang berlaku tidak

Bina Kepegawaian dapat dij adikan acuan dalam menyelesaikan kasus kepegawaian yang muncul, sehingga ia memerlukan kebebasan berbuat dalam rangka memperoleh kepastian hukum Kebebasan untuk membuat keputusan tersebut dimungkinkan oleh hukum agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang penting yang timbul secara tiba-tiba. Dalam hal demikian, pejabat yang berwenang harus bertindak cepat, membuat penyelesaian. Namun Keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu harus dapat dipertanggung jawabkanâ&#x20AC;? D.

Beberapa Penerapan Asas Diskresi dalam Kasus Kepegawaian

Praktek administrasi kepegawaian sering menggunakan istilah kasus terhadap permasalahan-permasalahan kepegawaian yang diselesaikan oleh instansi itu sendiri. Sedangkan permasalahan kepegawaian yang diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sering disebut sengketa. 1.

Kasus kepegawaian yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat PNS

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Bupati akan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliknya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 juncto Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS dinyatakan bahwa salah syarat untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat PNS adalah setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) minimal bernilai baik dalam dua Tahun terakhir. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 disebutkan bahwa pejabat penilai adalah atasan langsung dari PNS yang dinilai. Sebelum berlakunya otonomi daerah, Bupati secara administrasi kepegawaian berada di bawah Gubernur. Dengan demikian DP-3 bagi PNS yang menduduki jabatan Bupati dibuat oleh Gubernur sebagai atasan langsung Bupati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan Bupati adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di wilayahnya. Hal ini mangandung arti bahwa Bupati merupakan pembina kepegawaian yang tertinggi di wilayahnya dan Gubernur bukan atasan langsung dari Bupati. Dengan demikian muncul permasalahan siapa yang menjadi pejabat penilai dalam pembuatan DP-3. Apabila kita mengacu pada peraturan kepegawaian, PNS yang tidak dinilai DP-3 nya dalam dua Tahun terakhir tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, di sisi lain Bupati yang merupakan Pej abat Pembina Kepegawaian tertinggi di wilayahnya tidak dapat dinilai DP-3 nya karena tidak mempunyai atasan langsung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibuat kebijakan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku untuk memenuhi kepentingan umum, dalam hal ini PNS yang diangkat sebagai Bupati. Kebijakan yang diambil adalah bahwa khusus untuk PNS yang diangkat menj adi Bupati dan akan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya tidak perlu dibuatkan DP3 nya. Kebijaksaan ini kemudian di tetapkan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan W alikota Nomor : K.26-3/V 18-2/99 tanggal 25 September 2001 tentang W ewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan Kepada BAPEK. Izin Perkawinan, dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang merupakan penerapan asas diskresi, karena memenuhi unsurunsur asas diskresi yaitu: Adanya kebebasan dari aparatur pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Dalam hal ini aparatur pemerintah bertindak atas inisiatif sendiri dengan membuat kebijakan untuk tidak membuat DP-3 bupati sebagai salah satu syarat penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat. Apabila Bupati dibuatkan

DP-3 akan muncul persoalan siapa yang menjadi pejabat penilai dan atasan pejabat penilai Bupati. 2.

Kasus Kepegawaian yang berkaitan dengan Cuti PNS

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 juncto Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/ SE/1977 tentang Cuti PNS disebutkan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) Tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar selama 3 (tiga) bulan, termasuk cuti Tahunan dalam Tahun yang bersangkutan. Yang dimaksud bekerja secara terus-menerus adalah bekerja dengan tidak terputus. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama seperti menunaikan ibadah haji. Permasalahan yang muncul adalah apabila seorang PNS akan menunaikan ibadah haji tetapi masa kerjanya belum mencapai enam Tahun, maka pejabat yang berwenang tidak dapat memberikan cuti besar kepada PNS tersebut. Di sisi lain pejabat yang berwenang tidak dapat menolak permintaan izin PNS untuk menunaikan ibadah haji, karena menyangkut hak asasi manusia. Permasalahan lain adalah PNS yang menjadi Petugas Jamaah Haji Indonesia (PDHI) yang kadang-kadang harus melaksanakan tugas pembimbingan haji secara terusmenerus harus meninggalkan tugas selama 40 hari. Dalam hal ini pejabat harus mengambil kebijakan yang tidak diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku. Kebijakan tersebut adalah memberikan cuti karena alasan penting, sehingga PNS yang bersangkutan dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Apabila kita mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 bahwa cuti karena alasan penting diberikan kepada PNS tidak untuk menunaikan ibadah keagamaan, melainkan diberikan kepada PNS apabila Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Atau salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a di atas meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal itu. Di samping itu cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang melangsungkan perkawinan pertama . Kasus-kasus tersebut merupakan sebagian contoh penerapan asas diskresi dalam menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian. Masih banyak contoh lainnya yang mengharuskan pejabat yang berwenang menerapkan asas diskresi dalam praktek pelaksanaan manajemen kepegawaian baik di Pusat maupun Daerah. Permasalahan yang terjadi adalah keberanian pej abat yang berwenang untuk menggunakan asas diskresi dalam menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian yang dalam penyelesaiannya kadang-kadang tidak ditemukan landasan hukum yang mengaturnya. Dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian saat ini pejabat yang berwenang belum sepenuhnya menerapkan asas diskresi dalam menyelesaikan kasus kepegawaian. Kecenderungan untuk tidak menerapkan asas diskresi karena pejabat yang berwenang masih belum berani mnegambil resiko atas kebijakan yang diambil. Disamping itu masih banyak pejabat yang berwenang kurang memahami peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. Disisi lain banyak peraturan kepegawaian yang sulit untuk dipahami sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam implementasinya. Terlepas dari kendala-kendala tersebut, sangat penting bagi seorang pejabat yang berwenang untuk menerapkan asas diskresi dalam menyelesaikan kasus-kasus kepegawaian yang memerlukan penyelesaian dalam waktu yang singkat demi memperoleh kepastian hukum seorang PNS, agar tidak merugikan hak-hak PNS.

Drs. Haryomo Dwi Putranto, S.Pd, M.Hum Kepala Seksi Bimbingan Teknis Kanreg I jogyakarta Warta Kepegawaian - Desember 2006

Mr. Hung

MASTER PLAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DENGAN CITRA SATELIT Oleh Julinuddin A. PENDAHULUAN Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. Manusia dengan segala kegiatannya melakukan interaksi terhadap lingkungannya, proses interaksi tidak selalu menghasilkan dampak positif bagi kehidupan manusia, akan tetapi dapat pula menghasilkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, degradasi sumberdaya alam, kemiskinan sumberdaya manusia, dan kesenjangan pembangunan. Dengan adanya master plan dapat berfungsi untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut. Tujuan utama perencanaan pengembangan wilayah adalah menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang ada di dalamnya dapat dilakukan secara optimal guna mendukung kegiatan kehidupan masyarakat sesuai dengan t ujuan dan sasaran pembangunan wilayah yang diharapkan. Undang undang nomor 24 tahun 1992 mengamanatkan bahwa semua kegiat an pembangunan, baik i tu dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat, seyogyanya sesuai dengan Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Selain untuk mencapai ef isiensi dan ef ektiv itas pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, maka sepatutnya Pemerintah Kabupaten melakukan pembuatan Master Plan tata ruang.

2. 3. 4.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dilakukannya Pembuatan Master Plan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk memperoleh Rancangan Tata Ruang Kabupaten, yang aktual, akurat, terpadu, terpercaya dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), sehingga dapat dim anf aatkan sebagai acuan pembangunan di tingkat Kabupaten, maupun di tingkat kecamatan. Tujuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan rencana tata ruang Kabupaten, yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan. Dan mencerminkan strategi pengembangan jangka panjang (10 tahun) yang terarah dan terpadu. 2. Menciptakan pola Tata Ruang Kabupaten yang serasi, dengan penyebaran fasilitas secara tepat dan merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan Kabupaten, dalam menunjang kehidupan masyarakat, C. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari kegiatan penyusunan MP tata ruang wilayah Kabupaten adalah : 1. Tersedianya peta-peta yang menggambarkan lokasi pengembangan Kabupaten, dalam format hardcopy (cetakan), maupun digital (CD Rom).

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Geografis yang mudah dipahami dan up to date. Untuk meningkatkan SDM Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan wilayah dan GIS Menghasilkan peta digital dengan bersumber data satelit resolusi tinggi yang akan menjadi acuan monitoring dalam kegiatan tata kota Kabupaten.

D. PENAFSIRAN CITRA Secara umum penafsiran citra dilakukan dalam tiga tahap yaitu: (1) pengolahan awal (preprocessing) yaitu rekonstruksi citra, misalnya menajamkan citra, koreksi geometri. (2) Pengenalan statu obyek / kalsifikasi, (3) delinasi batas-batas obyek dengan pemberian atribut. Kemajuan tehnologi dalam bidang analisa data spatial dapat membantu pengelolaan hutan yang optimum dan lestari, khususnya yang menyangkut aspek perencanaan dan perlindungan hutan. Mengingat luasnya hutan di Indonesia, maka pemanfaatan teknik penginderaan jauh dan pengembangan Sistim Informasi Geografis dibidang Kehutanan sangat bermanfaat (misalnya dalam bidang perencanaan, evaluasi dan monitoring) dan mutlak dilaksanakan. Sehingga perlu disiapkan Sumber Daya Manusia Kehut anan yang tram pil dan mampu melaksanakan kegiatan Sistim Informasi Geografis SIG adalah system berbasis komputer yang dapat digunakan untuk memasukkan (capturing), menyimpan, mem eriksa, m engi ntegrasikan, m emani pulasi, menganalisa dan menam pilkan data-data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi. Maka SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem, antara lain : a.

Data Input

Mr. Hung •

Data input pada SIG biasanya terdiri dari dua komponen yaitu data grafis/spasial dan data atribut/tabuler, yang secara umum kedua jenis data tersebut dinamakan basis data SIG, yang merupakan sekumpulan informasi baik spasial maupun non-spasial yang saling mengkait.

• •

Data Output Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan sebagian basis data.

• b.

Data Management Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data yang sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diperbaharui (update) dan diubah (edit). d.

Data Manipulation dan Analisis Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Dan melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Secara umum kemampuan SIG, dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1. fungsi analisis spasial dari system informasi geografis antara lain : a. Analisis hamparan (Overlay analisis) Penggabungan data yang berbeda disebut overlay. Melalui overlay kita dapat menyatukan beberapa layer dengan segala atributnya menjadi sebuah peta yang diinginkan. b. Analisis berhampiran (proximity analisis) Fungsi ini akan menghasilkan data spasial baru yang berbentuk poligon atau zona dengan jarak tertentu dari data spasial dengan menggunakan proses yang disebut buffering. Data spasial titiktitik akan menghasilkan data spasial baru yang berupa lingkaran-lingkaran yang mengelilingi titiktitik pusatnya. 2. Fungsi analisis atribut terdiri dari a. Operasi dasar basis data mencakup : • Membuat basisdata baru (create database) • Menghapus basis data (drop database) • Membuat table basis data (Create table) • Menghapus table basis data (drop table) • Mengisi dan menyisipkan data (record) ke dalam table (insert)

Membaca dan mencari data (field atau record) dari table basis data (seek, find, search, retrieve) Mengubah data yang terdapat di dalam table basis data (update, edit) Menghapus data dari table basis data (delete, zap, pack) Membuat indeks untuk setiap table basisdata

Perluasan operasi basisdata mencakup : • Membaca dan menulis basis data dalam system basisdata yang lain (export dan import) • Dapat berkomunikasi dengan system basis data yang lain • Dapat menggunakan bahasa basis data standar SQL (Structure Query Language) • Operasi-operasi atau fungsi analisis lain yang sudah rutin digunakan di dalam system basis data

Model kerja system informasi geografis terdiri dari: Model vector, yaitu menampilkan, menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titiktitik, garis-garis atau kurva atau polygon beserta atribut-atributnya. Bentuk dasar representasi data spasial ini, di dalam system model data vector didefinisikan oleh system koordinat kartesian dua dimensi (x,y). Format raster menyatakan data spasial dalam bentuk rangkaian bujur sangkar yang disimpan sebagai pasangan angka yang menyatakan nomor baris dan kolom seperti suatu numeric. Resolusi spasial data raster tergantung dari ukuran pixel yang digunakan dan dinyatakan dalam satuan metric. Setiap pixel memiliki satu nilai yang menunjukkan nilai atribut pixel tersebut. Dalam format raster, titik diwakili oleh sebuah pixel, garis oleh beberapa pixel dengan nilai sama sedangkan area (poligon) diwakili oleh sekelompok pixel yang bernilai sama.

Drs. Julinuddin Widyaiswara Balai Diklat Kehutanan Makassar Tinggal di Makassar

Citra Satelit, digunakan dalam pembuatan master plan Warta Kepegawaian - Desember 2006

Peraturan c.

1). Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II pada saat berlakunya Surat Edaran ini telah berusia 56 (lima puluh enam ) tahun atau lebih sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi yang bersangkutan.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor Sifat Lampiran Perihal

: K.26-30/V.80-9/99 Jakarta, 27 Juni 2006 : Penting :: Batas Usia Pensiun PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II

2). Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II pada saat berlakunya Surat Edaran ini telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh Baperj akat instansi yang bersangkutan.

Kepada Yth . 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat 2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi 3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota d. DiTempat

Dalam Surat Edaran Men-PAN, angka 5 huruf c dan d, dinyatakan bahwa :

Maksud dari penjelasan Surat Edaran Men-PAN tersebut adalah bahwa apabila : 1)

Pada saat Surat Edaran Men-PAN ditetapkan (28 Maret 2006) terdapat pejabat struktural eselon I dan II yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun, maka mereka dianggap telah diperpanjang sehingga tidak perlu lagi dilakukan perpanjangan. Dalam hal PNS tersebut tenaganya masih dibutuhkan atau akan diperpanjang lagi batas usia pensiunnya sampai dengan 60 tahun, maka sebelum yang bersangkutan berusia 58 (lima puluhdelapan) tahun, perpanjangannya harus melalui penilaian dari Baperjakat.

Pada saat Surat Edaran Men-PAN ditetapkan (28 Maret 2006) terdapat pejabat struktural eselon I atau eselon II yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, maka mereka dianggap telah diperpanjang sehingga tidak perlu lagi dilakukan perpanjangan.

Perlu kami tambahkan bahwa masa perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Men-PAN Nomor SE/04/M.PAN/03/ 2006 tanggal 28 Maret 2006 dilakukan setiap kali paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan mencapai batas usia 60 tahun. Dengan demikian Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing setiap saat dapat mengevaluasi masa perpanjangan batas usia pensiun PNS yang bersangkutan sesuia peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan tentang batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( Men-PAN) Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut : a.

Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994, ditentukan bahwa : 1).

Batas usia pensiun PNS pada umumnya adalah 56 (Lima puluh enam) tahun;

2).

Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun.

Prosedur dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, antara lain sebagai berikut : 1)

Dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi dan aspek kesehatan,

Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapat pertimbangan melalui mekanisme penilaian dari Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Warta Kepegawaian - Desember 2006

Demikian, untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Badan Kepegawaian Negara TTD Prapto Hadi

Tembusan, Yth : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.

Peraturan

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 31 Agustus 2006 Nomor Sifat Perihal

: B/2110/M.PAN/8/2006 : Amat segera : Kebijakan Formasi dan Pengadaan PNS TA. 2006

Kepada Yth, 1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat 2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Penyerapan tenaga honorer dalam pengisian tambahan formasi CPNS Tahun 2005 diperkirakan baru mencapai 200.000 orang;

Kebutuhan pegawai pada instansi Pusat tertentu melalui jalur pendidikan Ikatan dinas, seperti IPDN, AIM, AKIP, STIS, dan Calon Diplomat;

Perintah khusus Presiden untuk memperhatikan kebutuhan pegawai pada instansi tertentu yang sangat kekurangan pegawai.

Kebijakan formasi dan pengadaan CPNS Tahun 2006 a.

Alokasi formasi PNS untuk Propinsi/Kabupaten/Kota seluruhnya berjumlah 275.000 sepenuhnya untuk pengadaan/pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan telah masuk dalam database BKN;

Alokasi formasi PNS untuk Instansi Pusat seluruhnya berjumlah 50.000, pengadaannya diperuntukkan bagi tenaga-tenaga : 1). Ikatan dinas : 10.000 (termasuk pemenuhan formasi yang bersifat khusus) 2). Honorer : 40.000 sepenuhnya untuk pengadaan/pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan telah masuk dalam database BKN;

Pengangkatan sebagai CPNS baik untuk Instansi Pusat maupun Daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007;

Pengadaan CPNS bagi Instansi Pusat tertentu yang mendapat formasi khusus dilakukan bersama-sama lembaga independent dan profesional dengan prioritas Universitas Negeri sehingga dapat diperoleh CPNS yang potensial dan sesuai dengan persyaratan kompetensi jabatan;

Terkait dengan hal-hal di atas, bagi Instansi Pusat dan Daerah yang belum menyampaikan usulan formasi tahun 2006 sebagaimana surat Kepala BKN Nomor : K.26-4/V.52-7/99 tanggal 1 Mei 2006 untuk Instansi Pusat dan Nomor : K.26-4/V.52-8/99 untuk Instansi Daerah, harap Saudara menyampaikan usulan formasi PNS TA. 2006 paling lambat Minggu ketiga bulan September 2006

di Tempat Dalam upaya Pemerintah memenuhi jumlah dan kualitas pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka secara terus menerus perlu dilakukan penataan pegawai. Dari data yang ada menunjukkan bahwa telah terjadi distribusi pegawai yang tidak sesuai dengan beban kerja, kompetensi pegawai tidak sesuai dengan tuntutan jabatan, serta terj adinya ketimpangan komposisi dalam pengisian jabatan, dimana tenaga administratif/fasilitatif j umlahnya lebih besar dibandingkan dengan tenaga teknis/fungsional. Oleh karena itu, pengangkatan tenaga honorer yang dilakukan mulai tahun 2005 bukan semata-mata â&#x20AC;&#x153;masalah perikemanusiaanâ&#x20AC;?â&#x20AC;&#x2122; akan tetapi karena pertimbangan sebagaian besar dari tenaga honorer tersebut telah mampu menutupi kekurangan pegawai dalam sebagimana diamanatkan dalam PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka dalam kebijakan formasi dan pengadaan PNS TA. 2006 s/d TA. 2009 penyediaan formasi untuk tenaga honorer tersebut tetap akan dilakukan/dilanjutkan. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Keuangan sesuai surat nomor : SR-131/MK.02/ 2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Anggaran Pengadaan PNS TA. 2006 dan 2007, telah memberikan pertimbangan penerimaan PNS TA. 2006 sebanyak 325.000 yang pengangkatannya sebagai CPNS terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2007. 3. Atas dasar hal-hal di atas, dengan ini saya sampaikan kebijakan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2006 sebagai berikut : 1.

Dasar Pertimbangan Kebijakan a.

Hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2004 diperoleh data kekurangan pegawai di sektor pelayana dasar (pendidikan dan kesehatan) sejumlah 875.414. Untuk mengatasi kekurangan pegawai tersebut, pada instansi Pemerintah Daerah dan beberapa Instansi Pusat tertentu telah mengangkat tenaga honorer;

Kebijakan formasi dan pengadaan PNS Tahun 2007, akan ditentukan kemudian setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh pengadaan pegawai dari pelamar umum maupun dari tenaga honorer tahun 2005 dan tahun 2006.

Demikian atas kerjasama dan perhatiaan Saudara, kami sampaikan terima kasih. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TTD TAUFIQ EFFENDI

Amanat PP 48 Tahun 2005 untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara bertahap sampai dengan Tahun 2009; Jumlah tenaga honorer (sementara) yang telah masuk dalam database BKN posisi tanggal 12 Agustus 2006 sebanyak 920.702;

Tembusan Yth : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Menteri Keuangan; 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara. Warta Kepegawaian - Desember 2006

Asah Otak MENURUN

MENDATAR

1 1

5. 6. 8. 12.

5 6 8

13. 14. 16. 17.

12 13

18.

19.

Yang akan diangkat sampai 2009 Penjarah ( hutan ) Sekolah tinggi Darma perguruan tinggi Kabupaten di Sulawesi Barat Idem Lembaga tinggi negara Hanya Instansi yg menangani pekerjaan umum Tertulis di pintu masuk kantor General manajer

Pemutus perkara di tingkat kasasi 2. Atau 3. Sial 4. Kode rahasia 7. Tidak masuk tanpa keterangan 8. Tidak memenuhi syarat 9. Rancangan anggaran dasar 10. Dengan alamat 11 Media penyimpanan data internal pd komputer 15. Pendingin ruangan 17. Penyesuaian ijazah

18 19

JAWABAN TTS VOL. 3 NO. 7 MENDATAR

1. 8. 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 26

27 28 30 32 34 35 36 39 42 44 46 47 48 49 50

PENGADAAN PEGAWAI NP DRY NB AK ADU SWA TIM RRI TAHUN ALIAS HARI BAIK ORAL

ANNO RABU SIAP ETOS ASAS RONA PURI KUM NAIK RIS EGO KELOMPOK IBU DUIT KOMA

HA HA HI HI GAJI NAIK Pejabat

: Memasuki tahun 2007 untuk kesejahteraan PNS, Pemerintah akan menaikkan gaji bagi PNS terendah menjadi lebih dari 16 juta rupiah.

Wartawan : Besar sekali. Itu gaji per bulan ? Pejabat

: Per tahun !

Warta Kepegawaian - Desember 2006

MENURUN

1. PENYULUH 2. NUANSA 3. GAMBAR 4. ANTARA 5. WASKAT 6. INDUSTRI 7. PERDANA 9. PERW IRA 11. DAPAT 14. KAMIS 21. HONORER 22. RAB 23. ILO 24. BAB

25. 29. 30. 31. 33. 37. 38. 39. 40. 43. 44. 45.

KORUPSI USA SAP ISU DUPAK INK SAE UGD MOU KO RIM IBA

KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASSAR Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Drs.Dede Djunaedhy Sebagai Kakanreg XII BKN Pekanbaru Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan RidhoNya kepada kita di dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Bambang Chrisnadi Kepala

Ucapan dan Haha Hihi Kantor Regional IV BKN Makassar Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Keluarga Besar Warta Kepegawaian Kantor Regional IV BKN Makassar Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Drs.Eko Sutrisno, M.Si

Drs. Edy Sujitno, SH,M.Si Sebagai Wakil Kepala BKN Pada Tanggal 01 Desember 2006 Semoga Allah SWT Senantiasa Memberi Bimbingan Dan PetunjukPetunjuk-Nya Dalam Mengemban Amanah Bambang Chrisnadi Kepala

Kantor Regional IV BKN Makassar Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Dr. Sulardi, MM

Sebagai Sekretaris Utama BKN Pada Tanggal 01 Desember 2006 Semoga Allah SWT Senantiasa Melimpahkan Rahmat dan Taufik nya kepada Kita Sekalian di Dalam Mengabdikan Diri Kepada Bangsa dan Negara Redaksi

KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASSAR M engucapkan Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Drs. Kundarto, M.Si Sebagai Deputi Dakatsi BKN Pada Tanggal 01 Desember 2006 Semoga Amanah dan Kepercayaan yang Diemban Memperoleh Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa Bambang Chrisnadi Kepala

Sebagai Kakanreg III BKN Bandung Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan RidhoNya kepada kita di dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Bambang Chrisnadi Kepala

KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWA IAN NEGARA MAKASSAR

KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASSAR

Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Haryo Danargono, SH

DR. Joko Sutrisno, M. Si

Sebagai Kakanreg V BKN DKI

Sebagai Kakanreg VII BKN Palembang

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan RidhoNya kepada kita di dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara

Bambang Chrisnadi Kepala

KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASSAR

M engucapkan Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Drs. Farel Simarmata

Drs. Djudjun Djuarma

Sebagai Kakanreg XI BKN Manado M anado

Sebagai Kakanreg X BKN Denpasar

Sem oga Tuhan senantiasa melimpahkan Rahmat kepada kita di dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan melim pahkan Rahmat dan RidhoNya kepada kita di dalam m engemban tugas mengemban dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara

Bambang Chrisnadi Kepala

Bam bang Chrisnadi Bambang Kepala

Warta Kepegawaian - Desember 2006