Issuu on Google+

Vol. 4 No. 12, 30 April 2008

ISSN 1 8 2 9 - 6 8 1 5


Dari Redaksi Penerbit : Humas Kantor Regional IV BKN Makassar Percetakan : Karya Asrindah, Jl. Tamalate I (Tidung 4 No. 143) Makassar ISSN : 1829-6819 Badan Infokom & PDE Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 315/REK/K.4/BIK/PDE/2004

Dari Redaksi Menyambut HUT ke 60 B adan Kepegawaian Negara, Warta Kepegawaian (WK), menurunkan berita seputar kiprah Kanreg IV BKN Makassar yang telah berusia 13 tahun, tepatnya sejak tahun 1994 dengan keluarnya Kepka. BAKN No. 11/ KEP/1994 dan secara operasional telah di mulai sejak bulan Januari 1995. Terdepan dan Teladan dal am pelayanan merupakan Visi Kanreg IV BKN Makassar, apa makna dan tujuan dibalik visi tersebut, Tim WK telah mewawancarai Kakanreg IV BKN Makassar, Bambang Chrisnadi, SH, M.Si yang dilanjutkan dengan laporan BKN Makassar Menatap Masa Depan mengenai pencapaian Kanreg IV

Pelindung : Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Pimpinan Redaksi : Bambang Supardi Editor : Akhmad Syauki, Suharman Reporter : Halim Firdaus Haneng, Andi Anto, Etty Faradilla, Hamuda Desain Grafis : Nanang Subandi, Anang Widiartho Bendahara : Jatmiko Sirkulasi : Mulyanti, Mawardi Sekretariat : Alia Rasyid Alamat Redaksi : Warta Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar Jl. Paccerakang No. 3 Daya Makassar 90241 Sulawesi Selatan Telp. 0411. 512011 Fax. 0411.513708 Website : www.bkn.go.id/makasar e-mail : nanang_bkn4@yahoo.com Rekening Bank : BRI Unit Daya Cabang Somba Opu Makassar No. Rek. 3057.01 -25365.53-2

BKN . Selain kedua Laporan Utama tersebut, WK juga menurunkan laporan khusus mengenai Raker/Rakor Kepegawaian di Hotel Novotel Jogjakarta dengan fokus Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian, salah satunya dengan demo aplikasi online antara BKD dengan Kanreg IV BKN Makassar, selain itu liputan tentang Demo pegawai honorer, forum Bakohumas, persiapan Pilkada Kota Makassar serta laporan mengenai ujicoba aplikasi online atara BKD Bantaeng dengan Kanreg IV BKN Makassar. Lingkaran kepegawaian dan opini mengupas tentang penyelesaian sengketa kepegawaian PNS, Diklat, Widyaiswara dan Netralitas PNS dan masih ada laporan -laporan lain. Akhirnya Warta Kepegawaian mengucapkan Dirgahayu ke 60 BKN, di usianya yang sudah melebihi setengah abad, BKN tetap berjuang untuk mewujudkan PNS yang profesional dan sejahtera. Selamat membaca.

Vol. 1 No. 1

Vol. 1 No. 2

Vol. 2 No. 3

Vol. 2 No. 4

Vol. 2 No. 5

Vol. 2 No. 6

31 Mei 2004

31 Agustus 2004

31 Januari 2005

31 Mei 2005

31 Oktober 2005

28 Februari 2006

Vol. 3 No. 7

Vol. 3 No. 8

Vol. 3 No. 9

Vol. 3 No. 10

Vol. 3 No. 11

Vol. 4 No. 12

30 Juni 2006

31 Desember 2006

31 Mei 2007

27 September 2007 11 Desember 2007

30 April 2008

PENGIRIMAN ARTIKEL DAN BERITA DIKETIK DENGAN FONT TIMES NEW ROMAN, 12 POINT, SPASI SINGLE, MAKSIMAL 3 HALAMAN KUARTO DITANDATANGANI DISERTAI IDENTITAS DAN PHOTO YANG TERKAIT. DIKIRIM KE REDAKSI WARTA KEPEGAWAIAN BESERTA FILENYA/DISKNYA


Forum Pembaca

FORUM FORUM PEMBACA PEMBACA PNS dan Parpol Surat datang dari Sdr. Sudiro Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditugaskan pada SD Inpres No. 2 Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, intinya menanyakan bagaimana prosedur seorang PNS yang akan menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik. Dapat kami jelaskan bahwa seseorang PNS yang akan menjadi anggota/pengurus partai politik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain disebutkan bahwa: (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana disebutkan angka (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana disebutkan angka (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. b.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik, antara lain diatur pula sebagai berikut; (1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

BAGI ANDA YANG MERASA TIDAK PUAS ATAU MEMPUNYAI MASALAH DALAM HAL PELAYANAN KEPEGAWAIAN DI KANREG IV BKN MAKASSAR DAPAT DI SAMPAIKAN MELALUI SMS ATAU MENGUBUNGI LANGSUNG KE NOMOR ;

KEPALA KANREG IV BKN MAKASSAR Bambang Chrisnadi, SH, M.Si

0811442207 HUMAS KANREG IV BKN MAKASSAR Bambang Supardi

0811442205 FAX : 0411.513708 ATAU ETY FARADILA : 0411.512011 Nanang Subandi : 08124235130 e_mail : nanang_bkn4@yahoo.com Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

(2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai PNS. (3) PNS yang akan menjadi angota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai PNS. (4) PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. c.

Selanjutnya dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 tentang PNS Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa: (1) PNS yang menjadi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah wajib mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri. (2) Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian PNS dari jabatan negeri terhitung mulai yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah oleh KPUD. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut diatas, maka PNS dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik dan PNS yang akan menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik harus mengundurkan diri dari PNS. Demikian dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran dapat disampaikan melalui fax maupun email ke alamat redaksi Warta Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar Jl. Paccerakang No. 3 Daya Telp. 0411-512011 Fax. 0411.513708 email : kanreg4@bkn.go.id

POJOK KANTOR + +

Pelayanan Kepegawaian di Kanreg IV BKN Makassar telah menggunakan IT dan online system Hari 'genee' masih manual !

-

Di Usianya yang ke 13 Kanreg IV BKN Makassar Menatap Masa Depan Kecil-kecil Cabe Rawit

+ -

Kota Makassar Siap menghadapi Pilkada Ingat Bos, PNS Harus Netral !

DIRGAHAYU KE 60 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

3


Daftar Isi

DAFTAR ISI Dari Redaksi 2. 3. 4.

Dari Redaksi Forum Pembaca Daftar Isi

Laporan Utama 6.

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

13.

BKN Makassar Menatap Masa Depan

Sejak berdirinya Kantor Regional IV BKN Makassar tahun 1994 dengan keluarnya Keputusan Kepala BAKN Nomor 11/KEP/1994, secara operasional telah dimulai sejak bulan Januari 1995, sudah berusia 13 tahun telah beranjak dewasa.

Laporan Khusus 18.

Raker/Rakor Kepegawaian Jogjakarta Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian

21.

Dukungan PT. Taspen KCU Makassar Untuk Aplikasi Online

.... tekad dari seluruh pegawai yang ada di

Kantor Regional IV BKN Makassar yang menyadari kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang tugasnya melakukan pelayanan pada masyarakat secara adil dan merata, maka Visi insya allah dapat diwujudkan. Di nahkodai oleh Bambang Chrisnadi, SH, M.Si sebagai Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar yang mengemban 4 misi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan mimpi Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan, pada akhirnya akan mewujudkan visi BKN yaitu Menjadikan PNS Yang Profesional dan Sejahtera.

4

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Daftar Isi 22.

Honorer Dinas Kebersihan Pemkot Makassar Unjukrasa

23.

Membangun Citra Positif Pelaksanaan Manajemen PNS Melalui Peran Humas

24.

Pilihlah Aku Jadi ....

Opini 41.

Menyoal Rancangan Revisi Peraturan Menpan Nomor : PER/ 66/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

43.

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Mitra Kerja 46. 48.

Dirgahayu Kab. Wajo ke 609 Badan Kepegawaian Daerah dan Fiklat Kab. Wajo Mengadakan Bimbingan Teknis Kepegawaian

Wisata 50.

Asal Usul Telaga Sarangan

Peraturan 52.

Surat Ka. BKN No. K.26-30/V/45-3/99 Tgl. 04 Oktober 2007 Perihal Pemberian Bebas Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II

53.

Surat Ka. BKN No. K.26-30/V/20-10/99 Tgl. 28 September 2007 Perihal Dispensasi Batas Waktu Penerimaan Usul Penetapan NIP Untuk Pengangkatan CPNS TA. 2007

Pelayanan 26.

Ujicoba Aplikasi Online BKD Bantaeng - BKN Makassar

Serba-serbi & Flash 27 & 30 28 & 29

Serba serbi Flash

Dukacita 54.

Lingkaran Kepegawaian 31.

Penyelesaian Sengketa Kepegawaian PNS (Bagian - II)

36.

Peranan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Membangun Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Innalilahi wainna ilaihi rooji’un Telah berpulang kerahmattullah Ibu Wa Ode Samiun Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kanreg IV BKN Makassar pada tanggal 25 Januari 2008

Struktur Organisasi 55.

Struktur Organisasi Kantor Regional IV BKN Makassar WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

5


Laporan Utama

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

bang-humas/WK

Headline tulisan ini "Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan" yang merupakan Visi Kantor Regional IV BKN Makassar, sebuah rumusan Visi yang mudah membacanya tetapi sulit untuk mewujudkannya, akan tetapi dengan tekad dari seluruh pegawai yang ada di Kantor Regional IV BKN Makassar yang menyadari kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang tugasnya melakukan pelayanan pada masyarakat secara adil dan merata, maka Visi Insya Allah dapat diwujudkan. Di nahkodai oleh Bambang Chrisnadi, SH, M.Si sebagai Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar yang mengemban 4 misi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan mimpi Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan, pada akhirnya akan mewujudkan visi BKN yaitu Menjadikan PNS Yang Profesional dan Sejahtera.

D

alam rangka menyambut HUT ke 60 BKN , Warta Kepegawaian menurunkan berita tentang apa dan sampai sejauh mana Kanreg IV BKN Makassar mewujudkan mimpinya, serta wawancara khusus dengan Bambang Chrisnadi, SH, M.Si yang di lantik sebagai Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar tanggal 27 Desember 2006 yang meneruskan perjuangan Drs. Edy Sujitno, SH, M.Si yang menduduki jabatan Sekretaris Utama BKN Pusat, berikut petikan wawancara tim warta dengan Bambang Chrisnadi, SH, M.Si. Sejak Kanreg IV BKN Makassar berdiri, baru kali ini visi Kanreg IV BKN Makassar tidak sama dengan BKN Pusat ?

6

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

Kenapa Visi Kanreg IV BKN mesti sama dengan Visi BKN Pusat? Saya berpendapat bahwa setiap unit kerja sah-sah saja merumuskan visinya sesuai dengan peran dan kompetensi inti (core competency) unit kerja masing-masing. Peran dan kompetensi inti Kanreg BKN sudah ditentukan melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanreg BKN. Dari organisasi dan tata kerja Kanreg BKN itulah anggota organisasi harus mampu menemukenali, mengidentifikasi, untuk selanjutnya merumuskan visi organisasinya. Oleh karena itu sebelum saya merumuskan visi Kanreg IV BKN saya mencoba melakukan renungan dan selalu bertanya dan bertanya lagi apa sebenarnya yang menjadi kompetensi inti Kanreg IV BKN. Dalam pembentukan Kanreg BKN telah secara sadar dan sistemik dirumuskan sari pati lingkup tugas pokok Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Laporan Utama Kanreg BKN, yaitu “mendekatkan pelayan kepegawaian” seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan peran lebih luas dalam melaksanakan manajemen PNS Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur kepegawaian yang berlaku. Selain daripada itu melalui UU Nomor 43 Tahun 1999 Presiden juga telah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa Visi BKN (PNS yang professional dan sejahtera) merupakan Visi (mimpi besar) BKN dalam melaksanakan manajemen PNS secara nasional, sehingga seluruh sel-sel organisasi BKN termasuk Kanreg IV BKN harus menindaklanjuti dan berusaha mewujudkan mimpi besar BKN tersebut sesuai dengan peran dan tugas

na²ng/wk

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

pokok masing-masing. Dengan demikian Visi Kanreg IV BKN yang menitik beratkan pada “pelayanan kepegawaian” harus dipandang sebagai upaya untuk mempercepat dan mendorong tercapainya mimpi besar BKN. Pasal 3 UU Nomor 43 tahun 1999 secara tegas telah menentukan kedudukan Pegawai Negeri, yaitu sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas memberikan “pelayanan” kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Oleh karena itu dengan dilandasi kerangka juridis dan ranah berfikir filosofis, serta melalui proses menemukenali kompetensi inti organisasi Kanreg BKN, maka saya menawarkan rumusan Visi Kanreg IV BKN, yaitu “TERDEPAN DAN TELADAN DALAM PELAYANAN” dalam memberikan pelayanan kepada pejabat kepegawaian dan PNS Daerah/Pusat yang berada diwilayah kerja Kanreg IV BKN, yaitu diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. TERDEPAN, merupakan kristalisasi dari keinginan dan tekad Pegawai Kanreg IV BKN untuk selalu berubah, berinovasi, berkreasi, dan mengembangkan diri untuk menjadi organisasi yang tetap kompetetif dan akuntabel dalam menjalankan tugas pokok Kanreg IV BKN, khususnya dalam pelayanan kepegawaian, sehingga Kanreg IV BKN selalu dinamis, segar, bergairah mengikuti siklus kehidupan organisasi sebagai sebuah system terbuka dan terus menerus mampu tampil beda, mengedepankan peran teknologi komputer, dengan prinsip kerja cepat, tepat, aman, bebas cacad, dan selalu melakukan retensi sumber daya. TELADAN, merupakan nilai-nilai (value) organisasi Kanreg IV BKN agar apa yang dikerjakan/ dilakukan Kanreg IV BKN dapat menjadi contoh atau model bagi lingkup interen maupun eksteren dan menjadi tempat untuk benchmark bagi instansi lain dalam pelayanan kepegawaian karena melihat dan merasakan bahwa pihak-pihak yang dilayani merasa puas, senang, dan hormat atas perilaku Pegawai BKN dalam menjalankan proses pelayanan tanpa terkontaminasi oleh penyakit birokrasi (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kriteria cepat, tepat, aman, bebas cacat, murah, ramah, nyaman, dan nikmat. Akhirnya berdasarkan Visi Kanreg IV BKN tersebut dirumuskanlah Misi Kanreg IV BKN, yaitu: MEWUJUDKAN: 1. Pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat, aman dan berbasis teknologi informasi. 2. Data kepegawaian yang lengkap, mutahir dan berbasis teknologi informasi. 3. Penegakkan norma, standar, dan prosedur kepegawaian. WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

7


Laporan Utama

4. Dukungan dan pelayanan teknis administratif yang cepat, tepat, bebas cacad, efektif dan efesien serta nyaman. Apa yang bapak harapkan dengan "Visi Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan" di Kanreg IV BKN Makassar ? Harapan saya sangat sederhana dan tidak muluk-muluk, yaitu kedepan tidak ada lagi keluhan, kekecewaan, dan umpatan dari pihak-pihak yang dilayani Kanreg IV BKN yang ada adalah rasa bangga, puas, senang, hormat, dan menikmati pelayanan yang cepat, tepat, aman, bebas cacat, puas dan memenuhi harapan pihak-pihak yang dilayani. Bagi Pegawai Kanreg IV BKN sendiri dapat bekerja secara professional dan mendapatkan kepuasan bhatin dalam menjalankan Visi dan Misi Kanreg IV BKN, dengan cara bekerja ikhlas, dukungan alat dan bahan kerja yang memadahi, ruangan dan tempat kerja yang nyaman dan bersih. Oleh karena itu saya menyadari bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi Kanreg IV BKN tersebut bisa disebut gampang-gampah susah dan tidak dapat dicapai dalam hitungan hari, bulan, dan tahun, karena harus melalui sebuah proses panjang untuk bersama-sama melakukan perubahan pola pikir (mind set) dan perubahan budaya kerja (culture set) serta kesadaran berorganisasi dari seluruh Pegawai Kanreg IV BKN termasuk juga membangun dan mengembangkan bahan dan alat kerja, tata kerja, metode kerja, prosedur kerja, tata ruang perkantoran yang nyaman dan bersih (office management), dan berbasis teknologi komputer. Visi itu sungguh luar biasa dan untuk mewujudkannya perlu di dukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya SDM yang mumpuni, bagaimana bapak mengatasi hal ini ? Sebenarnya Visi Kanreg IV BKN itu biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa tergantung bagaimana menyikapinya saja karena sejak bekerja di BKN secara langsung atau tidak langsung sudah

8

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

dapat menangkap pesan bahwa pelayanan yang diberikan BKN (memberikan persetujuan/ pertimbangan pengadaan PNS, kenaikan pangkat dan mutasi PNS lainnya, penetapan pension, pertimbangan/persetujuan teknis penetapan formasi, penyelesian kasus kepegawaian, dan juga pelayanan data kepegawaian) lebih bersifat penghargaan. Nah karena penghargaan maka saya berpendapat bahwa postulatnya adalah tidak ada penghargaan diurus oleh orang yang akan menerima penghargaan, tetapi sebaliknya harus diurusin, jadi kalau itu urusan BKN termasuk Kanreg BKN maka yang wajib mengurusi adalah seluruh Pegawai BKN/Kanreg BKN tanpa terkecuali sesuai dengan jabatan masing-masing. Inilah yang menginspirasi saya untuk menawarkan Visi Kanreg IV BKN dengan fokus pelayanan karena sangat tidak pada tempatnya kalau saja misalnya ada PNS yang akan menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat atau pension justru harus mengurus dirinya sendiri datang ke BKN atau Kanreg BKN belum lagi kalau di BKN/Kanreg BKN ketemu Pegawai yang mengidap penyakit KKN yang memiliki pola pikir dan pola tindak “kalau bisa dibikin ruwet kenapa dibikin gampang, kalau bisa bayar kenapa mesti gratis, kalau bisa selesai besok kenapa mesti selesai sekarang, dan lain sebagainya yang serupa dalam menghambat pelayanan. Oleh karena itu langkah-langkah yang mesti saya lakukan adalah membangun komitmen dan konsensus bahwa dalam menyusun rencana kerja dan anggaran dikonsentrasikan pada pengembangan kualitas sumberdaya manusia (PNS) dan kegiatan yang bersifat phisik mulai dikurangi sesuai dengan tahapan dan capaian Visi dan Misi Kanreg IV BKN, antara lain dilakukan dengan: · Menyadarkan kembali kedudukan PNS melalui tatap muka, ceramah, dan cara-cara lain yang bernuansa pendekatan persuasif. · Mengajak merenung, menghayati, dan mencari makna pelayanan dalam organisasi melalui tatap muka, simbul-simbul, dan/atau permodelan. · Memberikan materi diklat/kursus-kursus yang mendukung tugas pokok Kanreg IV BKN. Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Laporan Utama ·

·

·

·

·

Melakukan pencerahan dan penyegaran anggota organisasi melalui kegiatan Out Bound dan ESFQ (Emotional – Spiritual – Financial Quotient), dan ceramah agama. Membangun kepercayaan dengan seluruh Pegawai Kanreg IV BKN (trust building) dengan cara memberikan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak jabatan kepada semua pejabat (struktural dan fungsional), antara secara proporsional memberikan kewenangan kepada Analis Kepegawaian atau calon Analis Kepegawaian untuk meneliti, memeriksa dan menandatangai nota persetujuan kenaikan pangkat (mutasi lainnya) dan pension disertai dengan pengawasan dengan pendekatan preventive dan persuasive oleh atasan langsung masing-masing disertai upaya memberikan keseimbangan antara reward and punishment. Mengembalikan peran pejabat struktural (Kepala Bidang dan Kepala Seksi) sebagai pemimpin unit kerja mengingat selama ini peran pejabat struktural lebih berperan melaksanakan tugas teknis administrative untuk digeser pada tugas sebagai pemimpin (kepemimpinan visioner) dengan konsentrasi tugas mengarahkan, membimbing, membagi tugas, mencerdaskan, menilai, mendorong terjadinya perubahan, melakukan dialog dan tugas-tugas lain yang sejenis. Pemberdayaan Pegawai sesuai dengan peran masing-masing dan mengasah kompetensinya melalui pelaksanaan tugas pokok. Membuat laporan hasil kerja harian secara konkrit, teratur, berkelanjutan, dan dikendalikan, yaitu setiap pegawai harus membuat laporan tertulis dengan mengisi formulir atas pertanyaan apa yang anda lakukan mulai pukul: - 08.00 sd pukul 10.00 - 10.00 sd pukul 12.00 - 13.00 sd pukul 15.00.

Tidak terasa sudah satu tahun lebih bapak memimpin di Kanreg IV BKN Makassar, banyak perubahan dan terobosan yang telah dilakukan, selain memberikan specimen bagi analis kepegawaian juga banyak mengadakan acara raker/rakor yang diadakan di luar wilayah kerja, motivasi dan tujuan apa yang di harapkan ? Tempat raker/rakor kepegawaian pada dasarnya tidak masalah mau dilaksanakan diluar wilayah kerja Kanreg IV BKN yang penting masih berada diwilayah Negara Kesatuan RI karena raker/rakor hanya merupakan salah satu bentuk atau model pertemuan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

sehingga soal tempat menjadi tidak penting. Wilayah kerja Kanreg IV BKN meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, sehingga dari aspek geografis tidak menjadi masalah apabila raker/rakor kepegawaian dilaksanakan diluar wilayah Sulawesi Selatan karena dari aspek kemudahan transportasi dan waktu tempuh, beaya jatuhnya akan sama saja yang penting ada kesepakatan dan kesepahaman dari semua peserta raker/rakor. Dibalik itu saya menyadari bahwa pelaksanaan raker/rakor kepegawaian tidak hanya memiliki tujuan tunggal (meningkatkan kinerja organisasi) tetapi memiliki multi tujuan, yaitu relaksasi bagi peserta yang telah bekerja sepanjang hari, tidak mengenal lelah, dan tidak mengenal waktu menyelesaikan tugas penetapann NIP tenaga honorer, formasi umum, dan pengangkatan Sekdes menjadi PNS dan tugas rutin lainnya. Sehingga prinsip sekali dayung dua/tiga pulau terlampaui saya coba terapkan, yaitu bekerja, berwisata mengenal kekayaan dan budaya bangsa, dan sekaligus bersilaturahmi dan waktu bekerja kembali kondisi jasmani dan rohani terasa segar, nyaman, dan prima. Selain daripada itu tidak dapat dipungkiri bahwa langsung atau tidak langsung raker/rakor kepegawaian yang dilaksanakan diberbagai kota diluar wilayah kerja Kanreg BKN dapat memantapkan hati dan pikiran untuk mencintai dan mempertahankan NKRI dan sekaligus menyukseskan salah program tahun kunjungan wisata 2008, jadi apa yang salah tidak ada kan, sekarang tinggal kemauan dan kemampuan saja dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanannya karena ini sudah masuk wilayah seni. Maksud raker/rakor pada dasaranya adalah peningkatan kinerja organisasi dengan cara melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah, telah, dan akan dikerjakan, membuat komitmen baru dalam penyelesaian tugas, mendiskusikan dan memecahkan kasus/masalah kepegawaian, dan juga menyampaikan informasi timbal balik untuk dapat bekerja lebih baik, termasuk menghasilkan rekomendasi atas sebuah kebijakan kepegawaian yang ada (kebijakan dirubah/diperbaiki, kebijakan tetap dijalankan, atau kebijakan dihentikan/dicabut). Tujuannya raker/rakor adalah agar diperoleh kesamaan dalam pola pikir, pola tindak, dan pemahaman dalam melaksanakan manajemen PNS sesuai dengan kondisi obyektif di daerah masingmasing. Sekarang kita memasuki TA. 2008, kirakira program atau kegiatan apa yang akan di rencanakan untuk membangun Kanreg IV BKN Makassar ?

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

9


L )

Laporan Utama Tahun 2008 ini merupakan titik awal untuk mewujudkan Visi dan Misi Kanreg IV BKN, meski dengan keterbatasan anggaran berkenaan dengan pemotongan anggaran sebesar 15 %, tetapi harus tetap optimis dan jalan terus karena pemotongan anggaran tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu dalam menyusun rencana kerja dan anggaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Kanreg IV BKN dilakukan dengan pendekatan skala prioritas, antara lain sebagai berikut: · Mengirim Pegawai Kanreg IV BKN untuk mengikuti diklat/kursus, seperti bahasa Inggris, pengadaan barang dan jasa, teknisi komputer, diklat kearsipan, perpustakaan, dan kesemaptaan (Satpam), diklat kehumasan dan protokol, termasuk Diklatpim Tingkat IV. · Menyelenggarakan bimbingan teknis kepegawaian untuk Pegawai Kanreg IV BKN dan untuk pejabat kepegawaian diwilayah kerja Kanreg IV BKN. · Membangunan system aplikasi (on line) mutasi kepegawaian dan pension di Kanreg dan mempersipakan aplikasi (on line) dengan BKD diwilayah kerja Kanreg IV BKN. · Pelatihan operasional system aplikasi mutasi kepegawaian dan pension. · Membangunan tempat kerja dengan model work station. · Relokasi ruang kerja agar lebih efektif dan efisien. · Rekonsiliasi data kepegawaian. · Memberdayakan fungsi wasdal kepegawaian, · Memantapkan penilaian kinerja individu. Pola pelayanan yang selama ini akan diubah dengan berbasis IT yang pada akhirnya akan mengintegrasikan data antara pengelola kepegawaian di daerah dengan Kanreg IV BKN Makassar, sejauh ini persiapan apa saja yang sudah dilakukan ? Untuk penerapan sistem aplikasi (on line) pelayanan kepegawaian di Kanreg IV BKN, pada raker/ rakor kepegawaian Tahun 2007 telah dikomunikasikan dan dibangun komitmen bersama untuk mempersiapkan sumberdaya yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sistem aplikasi, antara lain mencakup kebutuhan akan perangkat keras, perangkat lunak, dan kompetensi Pegawai yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan sistem aplikasi (on line). Mulai pertengahan bulan Pebruari 2008 ini, Kanreg IV BKN dengan difasilitasi sepenuhnya oleh Deputi Inka BKN mulai mempersiapkan pengembangan sistem aplikasi (on line) dalam pelayanan kepegawaian, terutama dalam

10

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

penyelesaian usul kenaikan pangkat, mutasi kepegawaian lainnya, dan pension PNS. Apa yang dibangun dan dikembangkan di Kanreg IV BKN dalam pengelolaan dan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi komputer, akan di demokan atau diuji cobakan pada kesempatan Raker Kepegawaian yang di laksanakan di Jogyakarta, dengan harapan nantinya apa yang dikerjakan Kanreg IV BKN dalam penggunaan teknologi komputer dalam pengelolaan dan pelayanan kepegawaian benar-benar diyakini akan memberikan nilai tambah dan nilai guna dalam meningkatkan kinerja BKD, Biro Kepegawaian, atau bagian kepegawaian pada pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Bagaimana kesiapan mewujudkan hal tersebut ?

SDM

untuk

Kesiapan SDM untuk mewujudkan Visi dan Misi Kanreg IV BKN rasa-rasanya tidak terlalu bermasalah, sepanjang seluruh Pegawai Kanreg IV BKN dalam dirinya tumbuh kesadaran untuk mau berubah, mau belajar, dan tetap ingat makna sumpah PNS/sumpah jabatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pimpinan akan memberikan kesempatan, mendorong, dan membantu pembeayaan (dinas) kepada setiap individu untuk meningkatkan pendidikan sekolah yang berkesesuaian dengan tugas pokok Kanreg BKN, mengembangkan kreatifitas, melakukan inovasi, dan mengekplorasi potensi diri untuk mengambil peran dalam organisasi. Oleh karena itu saya sudah berulang kali dan tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan bahwa masa depan akan penuh dengan tantangan dan persaingan dan siapa yang bisa memenangkan persaingan adalah yang dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan tuntutan organisasi, seperti penguasaan dan pengoperasian computer. kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dan ada kemauan untuk membaca dan membaca lagi, disiplin, dan dalam diri pegawai tertanam pemahaman bahwa bekerja adalah ibadah, bekerja adalah amanah, bekerja adalah cita-cita, bekerja adalah kehormatan, bekerja adalah kepercayaan. Dengan pola pikir tersebut maka pengembangan karier akan dilaksanakan berdasarkan system karier dan system prestasi kerja dengan lebih mengedepankan penilaian prestasi kerja (merit), antara lain pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pemberian reward dan punishment, dan tidak lagi berdasarkan daftar urut kedekatan karena saudara, adik, kakak, ipar, tetangga, anak kesayangan yang dapat menciderai prinsip keadilan dan obyektivitas dalam pengembangan karier Pegawai.

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Laporan Utama Kira-kira feedback apa yang dapat bapak berikan kepada pegawai Kanreg IV BKN Makassar apabila program ini terwujud ? Feedback yang akan saya berikan kepada Pegawai atas keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Kanreg IV BKN, adalah yang pertama secara langsung mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas hasil kerjanya, antara lain memberikan kesempatan untuk peningkatan tingkat pendidikan sekolah, mengikuti diklat/kursus, melakukan perjalanan dinas, dan lebih jauh dari itu mengusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan material maupun non material yang diintegrasikan dalam rencana kerja dan anggaran secara dinamis. Selain daripada itu saya juga ingin menularkan kepada Pegawai akan nilai hidup yang saya anut dan saya anggap baik dan benar, yaitu bahwa dalam bekerja hendaknya yang kita cari adalah kepuasan bhatin dan kebanggan diri karena apa yang kita kerjakan memiliki nilai guna dan nilai tambah untuk organisasi, memberikan kepuasan, kebahagiaan, dan kesan positif dari pihak lain atas apa yang kita kerjakan, dengan tidak lupa terus dan terus belajar dan bekerja sepenuh hati, selebihnya berdoa mudah-mudahan Tuhan YME memberikan yang terbaik untuk kita. Selain daripada itu tentu secara bersama-sama dan dalam tekad yang sama untuk berusaha mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai

instansi yang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kinerja yang diharapkan, melaksanakan SOP secara konsekuen, transfaran, diikuti dengan perilaku kerja yang bebas dari KKN termasuk upaya penambahan jam kerja dari 37,5 jam/minggu menjadi 41 jam/minggu dengan demikian kinerja Pegawai Kanreg IV BKN dapat dipertimbangkan untuk diberikan reward yang sepantasnya (equal work for equal pay) sebagaimana berlaku bagi beberapa unit kerja instansi pusat yang menerapkan pelayanan prima, seperti unit kerja pada Departemen Keuangan (pajak dan anggaran). Kalau instansi lain bisa kenapa kita tidak bisa? Berapa kira-kira jumlah pegawai yang ideal apabila program ini berjalan ? Dalam organisasi yang sehat penentuan jumlah Pegawai akan selalu berpegang pada prinsip keseimbangan antara jumlah beban kerja dengan jumlah pegawai. Oleh karena itu perkiraan jumlah Pegawai Kanreg IV BKN dengan asumsi dalam pelaksanaan tugas dilakukan dengan basis teknologi computer maka secara sistemik akan mengurangi jumlah Pegawai. Pada saat sekarang Pegawai Kanreg IV BKN ada 149 orang jauh berkurang jika dibandingkan pada Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2004 yang mencapai 200 orang lebih tetapi jumlah beban kerjanya secara kuantitatif dan akualitatif tidak

bang-humas/WK

149 Pegawai, Kanreg IV BKN Makassar yang menyadari kedudukannya sebagai aparatur negara yang tugasnya melakukan pelayanan kepada masyarat sedang mendengarkan penjelasan mengenai visi dan misi Kanreg IV BKN Makassar. Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

11


Laporan Utama ada perubahan yang signifikan, sehingga perlu dilakukan analisis kebutuhan pegawai. Asumsi saya, pada saat sekarang dengan jumlah Pegawai 125 orang sudah cukup mampu menyelesaikan beban tugas Kanreg IV BKN, sebagai konsekuensi logis penggunaan teknologi computer dalam menyelesaikan tugas. Disiplin Pegawai dan sebagian dari beban kerja Kanreg IV BKN mulai Tahun 2007 telah beralih menjadi beban kerja Kanreg XI BKN di Menado. Kebutuhan tenaga ahli dan terampil yang diperlukan organisasi tidak harus dipenuhi dengan jalan mengangkat pegawai baru (CPNS), tetapi akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan Pegawai yang ada melalui berbagai diklat/kursus. Sisanya mau dikemanakan ? Selisih (sisa) jumlah Pegawai yang ada dengan jumlah Pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan beban tugas Kanreg IV BKN tentunya tidak dilakukan dengan jalan pintas diberhentikan, tetapi dilaksanakan secara alamiah saja, yaitu Pegawai yang berhenti, pindah, dan pension tidak perlu diganti (minus growth). Hal penting lagi adalah bahwa sudah saatnya dilakukan perubahan organisasi mengingat secara substantive organisasi dan tata kerja yang sekarang ada berdasarkan Keputusan Ka BKN Nomor 59/ KEP/2001 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika tugas dan perkembangan keadaan, sehingga secepatnya harus dilakukan evaluasi. Kondisi yang berkembang dalam penyusunan organisasi sekarang adalah organisasi berbasis jabatan fungsional, sehingga tugas teknis fungsional pada Kanreg BKN sudah selayaknya dilaksanakan oleh Analis Kepegawaian dan tugas PNS yang menduduki jabatan struktural lebih besar kepada tugas memimpin unit kerja, dan konsekuensinya adalah pengurangan jabatan struktural dan mengembangkan jabatan fungsional Analis Kepegawaian. Dalam kesibukan bapak memimpin di Makassar, kegiatan lain apa yang bapak lakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran ? Kesibukan saya yang utama diluar kedinasan, adalah “bermain� tennis (bisa 3 sd 4 kali seminggu)

12

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

bersama teman-teman sejawat, teman-teman dari instansi lain, dan para pensiunan pegawai Provinsi Sulsel yang tinggal di sekitar komplek perumahan dinas Pegawai Kanreg IV BKN. Diluar itu ya sekali kali ditemani sopir cari makan menu ikan bakar, coto, konro, dan jalan-jalan untuk cuci mata melihat-lihat suasana diluar rumah, seperti pergi ke mall Panakukang, Ratu Indah Mall, atau kawasan Tanjung Bunga. Pertanyaan terakhir, secara keseluruhan apa impian bapak tentang BKN ? Impian saya tentang BKN, adalah mampu: Menjadi satu-satunya Lembaga Pemerintah Non Departemen yang kredibel dan akuntabel dalam membantu Presiden melaksanakan pembinaan PNS secara nasional. Menjadi organisasi modern dalam pengelolaan kepegawaian (efektif dan efisien) sehingga dapat menjadi model bagi instansi pusat maupun daerah. Mencegah terjadinya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian sebagai akibat adanya peraturan pe ru n da n g- u n da nga n diluar UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 yang juga mengatur masalah kepegawaian, sehingga apabila ada masalah terjadi debat hukum yang mempersoalkan peraturan mana yang bersifat lex spesialis dan mana yang bersifat lex generalis dalam pelaksanaan peraturan kepegawaian. Mampu melakukan perubahan atau pergeseran orientasi pelaksanaan manajemen PNS dari pendekatan teknis administratif dan prosedural (personnel management) bergeser menjadi pengelolaan manajemen PNS yang komprehensif dan holistik (human resources management) yang menempatkan SDM sebagai human capital atau human intellectual , sehingga aktivitas manajemen PNS dilakukan sesuai dengan lingkup manajemen PNS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 43 tahun 1999. (Bang_humas, na²ng, Hamuda) Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Laporan Utama

BKN Makassar

Menatap Masa Depan Sejak berdirinya Kantor Regional IV BKN Makassar tahun 1994 dengan keluarnya Keputusan Kepala BAKN Nomor 11/KEP/1994, secara operasional telah dimulai sejak bulan Januari 1995, sudah berusia 13 tahun telah beranjak dewasa. Banyak hal yang sudah dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pegawai Pengeri Sipil di wilayah kerjanya. Dengan momentum tersebut, sudah saatnya kita merenung dan mengevaluasi diri, sehingga dapat memacu langkah kita dengan menatap masa depan yang lebih baik. Dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian di wilayah kerja, Kantor Regional IV BKN Makassar mempunyai visi “Terdepan Dan Teladan Dalam Pelayanan� dengan mengemban misi mewujudkan: Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

1. Pelayanan Kepegawaian yang cepat, tepat, aman dan berbasis teknologi informasi 2. Data kepegawaian yang lengkap, mutakhir dan berbasis teknologi informasi 3. Penegakan norma, standar dan prosedur kepegawaian 4. Dukungan dan pelayanan teknis administratif yang cepat, tepat, bebas cacad, efektif dan efisien serta nyaman. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut harus didukung oleh semua pihak yang berkepentingan guna terlaksananya tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Karena secara akademik dan keilmuan merumuskan, membangun dan melaksanakan visi dan misi membutuhkan proses dan waktu lama. Tanpa upaya dan kerja keras semua jajaran dari tingkat pimpinan sampai di tingkat bawah, tidak mungkin WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

13


Laporan Utama tujuan dan sasaran tersebut akan tercapai. Kantor Regional IV BKN Makassar wilayah kerjanya meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku. Beban pegawai yang harus dilayani kurang lebih 600.000 pegawai belum termasuk pegawai baru dari formasi umum dan pengangkatan tenaga honorer tahun 2006 - 2007. Secara geografis wilayah kerja Kantor Regional IV BKN Makassar terdiri dari beberapa pulau yang letaknya saling berjauhan, dimana antara satu pulau dengan pulau lainnya mempunyai karakter suku, bahasa dan budaya yang berbeda merupakan sebuah archipelago, mempunyai berbagai keterbatasan sendi kehidupan seperti keterbatasan ekonomi, transportasi, penyebaran penduduk, sehingga sosialisasi kebijakan sulit untuk dijangkau. Menyikapi kondisi geografis yang ada, maka keberadaan Kantor Regional IV BKN Makassar sangat didambakan dan mutlak diperlukan untuk mendekatkan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkan pelayanan dan informasi masalah kepegawaian. Sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian di wilayah kerja, Kantor Regional IV BKN Makassar di dukung oleh 149 pegawai, dari tingkat pendidikan terdiri dari 59 pegawai lulusan SLTA, 1 pegawai lulusan D-III, 80 pegawai lulusan S1 dan 9 pegawai lulusan S2. Dari tingkat golongan ruang dapat digambarkan bahwa golongan ruang II ada 55 pegawai, golongan ruang III ada 88 pegawai, dan golongan ruang IV ada 6 pegawai. Dengan demikian pegawai yang berpendidikan S1 berjumlah 80 dan golongan ruang III berjumlah 88 pegawai sangat potensial dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Fasilitas yang dimiliki berupa gedung berlantai 3 dilengkapi dengan ruangan ber AC. sangat mendukung kinerja dengan sarana dan prasarana yang memadahi. Setiap ruangan dilengkapi dengan monitor CCTV, mobilitas pegawai dapat dipantau setiap saat oleh pimpinan. Lebih dari itu tersedia fasilitas lainnya yaitu Swalayan Informasi Kepegawaian yang berisi informasi tentang kepegawaian, mekanisme kerja, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelesaian administrasi kepegawaian dan fasilitas lain yang dibutuhkan dapat di akses langsung melalui internet serta majalah Warta Kepegawaian berisi informasi masalah kepegawaian terkini. Untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan telah tersedia poliklinik, fasilitas olah raga berupa lapangan tennis, lapangan basket, lapangan vollyball, sarana ibadah berupa masjid dan fasilitas lainnya serta didukung lingkungan kantor yang asri dan nyaman. Saat ini sedang dibangun gedung arsip berlantai 3 dengan teknologi tinggi yang nantinya dapat digunakan sebagai pusat data dan informasi,

14

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

menyimpan dokumen pegawai, baik pegawai yang masih aktif maupun yang sudah pensiun di wilayah kerja Kantor Regional IV BKN Makassar. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman pegawai Kantor Regional IV BKN Makassar, upaya untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah disusun program tahunan yaitu dalam satu minggu sekali dilakukan diskusi secara umum yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing bidang. Setiap orang membuat dan memaparkan presentasi tentang permasalahan yang muncul dalam menyelesaikan pekerjaan di setiap bidang. Oleh karena itu setiap pegawai dituntut untuk dapat menggunakan dan mengoperasikan komputer. Untuk penyaji, moderator dan narasumber ditunjuk dari salah seorang mewakili bidangnya secara bergantian, ini dilakukan untuk mengasah dan membangun karakter pegawai untuk berani tampil dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi sekaligus memberi kesempatan untuk berargumentasi dalam mempertahankan dan menyelesaikan permasalahan. Wahana ini ternyata sangat efektif untuk membangun dan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menunjang pelaksanaan tugasnya. Dari hasil diskusi tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam membangun manajemen kepegawaian yang digunakan sebagai dasar, acuan dalam menetapkan norma, standar dan prosedur kerja untuk menentukan kebijakan, terutama dalam mengembangkan kemampuan dan potensi pegawai sebagai langkah sestematis pengembangan manajemen kepegawaian di masa yang akan datang, sehingga dalam membentuk pegawai yang profesional, berkualitas, dan berkompetensi dapat terwujud melalui pembangunan sumber daya manusia yang berorientasi kinerja. Pegawai yang berprestasi baik staf maupun pejabatnya diberikan kesempatan mewakili instansi Kantor Regional IV BKN Makassar ke daerah di wilayah kerja untuk menyampaikan materi kepegawaian seperti prajabatan, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang kepegawaian. Dengan demikian implementasi manajemen sumber daya manusia secara langsung akan memiliki dampak yang berarti terhadap percepatan terwujudnya pemerintahan yang baik dan dipercaya. Hal ini harus didukung oleh budaya birokrasi baru yang berorientasi pada jiwa kewirausahaan, berwawasan global, dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Untuk menjalin hubungan kemitraan antara Kantor Regional IV BKN Makassar dengan pemerintah daerah, dilakukan kerjasama antar instansi dengan melaksanakan tim terpadu menyelesaikan masalah kepegawaian, menyelenggarakan rapat kerja, sosialisasi, workshop dan seminar tentang hal-hal Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Laporan Utama baru yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian dengan berkoordinasi dengan BKD dan Bawasda. Hasilnya dapat dijadikan sebagai panduan dalam membuat sebuah komitmen yaitu BKN, BKD dan Bawasda adalah satu, sebagai pengemban amanah Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian. Bukti dari semua itu pada tahun 2007 yang lalu telah diselenggarakan rapat kerja dengan seluruh BKD dan Bawasda di wilayah kerja Kantor Regional IV BKN Makassar dalam rangka penyelesaian pengangkatan tenaga honorer bertempat di pulau Batam yang menghasilkan kesepakatan disebut dengan komitmen Batam, kemudian berturut-turut diselenggarakan di Manado menghasilkan kesepakatan disebut komitmen Manado, di Hotel Yasmin Makassar menghasilkan kesepakatan yang disebut komitmen Yasmin dan yang terakhir diselenggarakan di pulau Bali menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan komitmen Bali. Dari beberapa komitmen tersebut telah diimplementasikan oleh BKD dan Bawasda di daerahnya masing-masing. Kantor Regional IV BKN Makassar telah menyelenggarakan rapat kerja dengan pengelola kepegawaian di wilayah kerja yang diselenggarakan di Hotel Novotel (accor) Jl. Jenderal Sudirman No. 89 Yogyakarta dari tanggal 16 – 18 Maret 2008. Dari rapat kerja tersebut menghasilkan komitmen dengan seluruh BKD/BKDD secara bersama-sama membangun dan mengembangkan pelayanan kepegawaian secara on line. Kantor Regional IV BKN Makassar telah ditetapkan sebagai pilot project dalam

pelayanan telah membangun jaringan dan mengembangkan sistem pengelolaan manajemen PNS berbasis teknologi informasi (on line) dengan seluruh BKD Propinsi/Kabupaten Kota di wilayah kerjanya, sehingga diharapkan pengelolaan dan pelayanan kepegawaian dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, cepat dan tepat serta didukung dengan data yang akurat (up to date). Saat ini yang sudah menyatakan siap untuk melakukan pelayanan kepegawaian secara on line adalah BKD Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Maros, Kabupaten wajo, Kabupaten Sinjai dan daerah lainnya akan segera menyusul. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian kepada masyarakat terutama Pegawai Negeri Sipil dan pensiun, disamping diperlukan berbagai kebijakan berupa peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian, juga diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum, agar masyarakat dapat memahami dan menyadari tentang berbagai aspek dalam pelayanan. Sejalan dengan perkembangan manajemen kepegawaian dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas sebagaimana telah dituangkan dalam visi dan misi, paradigma pelayanan berkembang dengan focus pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Pelayanan yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan berbelit-belit banyak mendapat keluhan dari masyarakat sedapat mungkin harus dihindari.

Bang-humas/wk

Pondasi, gedung arsip merupakan pembangunan tahap pertama yang rencana penyelesaiannya tahun 2009 Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

15


Laporan Utama

Laporan Khusus

bang-humas/WK

Fasilitas, yang ada di Kanreg IV BKN Makassar mulai dari camera CCTV, absensi sidik jari dan swalayan informasi Tahun 2008 Kantor Regional IV BKN Makassar dalam upaya memberikan pelayanan kepegawaian untuk mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, terutama dalam penetapan persetujuan teknis kenaikan pangkat, mutasi kepegawaian lain dan penetapan pensiun dilakukan perubahan pola pelayanan dari sistem manual menjadi sistem workstation menggunakan teknologi informasi dengan mengoptimalkan perangkat komputer. Sistem workstation ini akan mempercepat pekerjaan, memperpendek jarak dan menekan tingkat kesalahan, sehingga dapat menjamin kualitas, kuantitas dan akuntabilitas. Cara kerja dalam sistem ini, pegawai di tempatkan di ruangan khusus berhadapan dengan seperangkat peralatan komputer dan peralatan lainnya yang dibutuhkan dari menerima berkas, memeriksa, meneliti dan menandatangani sampai pekerjaan selesai ditangani oleh satu orang pegawai. Petugas/penghubung yang datang tidak dapat bertemu dan berhubungan langsung dengan pegawai

16

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

tersebut. Oleh karena itu setiap pegawai dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan pelayanan sistem workstation ini, diharapkan pegawai dan petugas akan terjadi perubahan pola pikir, pola tindak dan pola kerja yang semakin baik, cepat, tepat dan profesional serta akuntabel. Salah satu kemajuan dalam perubahan global yang harus diperlukan sekarang adalah cara kerja dalam suatu birokrasi dengan menggunakan teknologi informasi. Cara kerja seperti ini akan menjadikan birokrasi tanpa mengenal batas wilayah, perubahan paradigma birokrasi pemerintahan menggunakan teknologi informasi sekarang sudah menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, sehingga harus menjadi aktivitas sehari-hari dalam setiap proses penyelesaian pekerjaan. Segala macam informasi diproses dengan menggunakan teknologi, maka keharusan penguasan teknologi informasi merupakan salah satu kompetensi Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Laporan Utama yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh setiap pegawai, pejabat dan semua pelaku birokrasi pemerintahan. Satu hal yang perlu dicermati bahwa sebuah satuan organisasi pemberi layanan kepada masyarakat akan maju, besar dan berkembang apabila pegawainya mampu mengolah data menjadi informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai rasa kebanggaan akan korps, sehingga akan tercipta sebuah institusi yang mempunyai karakter, jiwa korsa, motivasi dan inovasi untuk maju dan berkembang dengan tetap berlandaskan peraturan dan kebijakan pimpinan demi kepentingan bersama. Hal tersebut dapat terwujud apabila pembinaan pegawai dan tradisi yang baik dilaksanakan secara berkala, terus menerus dan berkelanjutan. Kemudian pembinaan karier yang berjenjang dapat dilaksanakan dengan tour of area dan tour of duty secara periodik, relevan, berimbang .dan tetap berkelanjutan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pegawai Negeri Sipil dari latar belakang berbeda suku, adat, budaya dan pendidikan yang bervariasi dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi, sarat dengan perjuangan, integritas, dan dedikasi yang tinggi. Sudah selayaknya kita bangga dengan pelayanan yang sudah diberikan, kemajuan teknologi dan keberhasilan yang dicapai. Namun jangan hanya bangga dengan keberhasilan, tetapi kegagalan dan kekecewaan dari masyarakat yang dilayani harus kita perhatikan, ke depan masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Jangan hanya mengedepankan mimpi dari visi dan misi yang dibangun tanpa ada upaya nyata, karena tanpa upaya nyata dampaknya akan berlari dikejar mimpi karena tantangan masa depan tidak akan berpihak kepada sang pemimpi. Sudah saatnya kita bersikap arif dan bijaksama dalam mencermati kemajuan dan keberhasilan yang kita peroleh saat ini. Ada dua faktor endogenous yang sangat berpengaruh dalam kemajuan dan keberhasilan, yaitu faktor sumber daya manusia yang berkualitas dan faktor kelengkapan sarana dan prasarana yang ditopang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua faktor tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kita dalam upaya membangun sumber daya manusia berkualitas, berkompetensi, profesional, bermoral, dan bersinergi serta dapat menyingkirkan perbedaan pendapat dan kepentingan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Mengutip wawancara kepala BKN dengan Warta Kepegawaian edisi khusus ke X, “kalau BKN akan maju harus dilihat dari dua sisi, sisi pertama kondisi normatif artinya keketatan dalam aturan harus komprehensif, sisi kedua inovatif yaitu harus cepat mengikuti lingkungan strategis yang bergerak melalui informasi teknologi. Kemudian manajemennya harus Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

akomodatif terhadap perkembangan lingkungan terutama kita harus kompetitif dan mengadopsi dari manajemen lain�. Tantangan Masa Depan Apabila kita mencermati perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini, beberapa isue global seperti banyak korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, konflik pilkada di daerah, banyak Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi tim sukses salah satu calon dalam pilkada, dan maraknya demontrasi mahasiswa turun ke jalan, maka Pegawai Negeri Sipil Daerah sangat rentan dan mudah digoyang dengan isue politik, sehingga ikut turun ke jalan melakukan demontrasi menuntut hak mereka. Namun demikian apabila hal ini tidak segera diatasi tidak menutup kemungkinan situasi berkembang menjadi konflik terbuka. Kendala yang dihadapi Kantor Regional IV BKN Makassar dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian di daerah adalah dalam upaya penataan birokrasi, penataan administrasi dan melaksanakan peraturan bidang kepegawaian di daerah yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian. Letak geografis wilayah kerja terdiri dari pulau pulau yang saling berjauhan, maka dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik sesuai harapan, salah satu penyebabnya adalah karena pemahaman masih sering berbeda atas suatu peraturan perundangan yang sama. Setiap peraturan yang diterbitkan belum dapat dipahami secara benar makna dan intisari dari suatu peraturan perundangan tersebut, sehingga tertib administrasi belum menjadi standar yang baku untuk dilakukan. Oleh karena itu tugas Kantor Regional IV BKN Makassar adalah memberikan pelayanan kepegawaian yang sebaik-baiknya, selalu memberikan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik, dengan cara memberikan sosialisasi, workshop, dan bimbingan teknis bidang kepegawaian serta selalu berkomunikasi dengan BKD, Bawasda dan unit organisasi pemerintah daerah yang menangani masalah kepegawaian. Kantor Regional IV BKN Makassar sebagai pioneer dalam pelayanan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerja. Ditopang dengan sumber daya manusia yang berkualitas, handal dan mampu berkompetensi untuk meraih masa depan yang lebih baik. (Suharman)

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

17


Laporan Khusus

RAKER/RAKOR KEPEGAWAIAN JOGYAKARTA

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian

na²ng/wk

Dalam upaya membangun hubungan yang harmonis antara Kanreg IV BKN dengan para stakeholder dan menjamin kontinuitas dalam dinamika kerja pengolahan manajemen PNS, serta menyikapi perkembangan yang ada, Kanreg IV BKN menyelenggarakan Rapat Kerja Kepegawaian yang diselenggarakan pada tanggal 16 – 18 Maret 2008, bertempat di Novotel (Accor Hotels) Jl. Jenderal Soedirman No. 89, Yogyakarta. Rapat Kerja Kepegawaian pada hari pertama dengan agenda Pembukaan rapat kerja kepegawaian TA. 2008 oleh Kepala BKN dan penyerahan piagam penghargaan Kepada BKD/Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang berprestasi dalam pelayanan kepegawaian diwilayah kerja Kanreg IV BKN.

A

cara dimulai tanggal 16 Maret 2008 pukul 20.00 WIB, yang diawali dengan laporan Kepala Kanreg IV BKN (Bambang Chrisnadi, SH, M.Si). Dalam laporannya disampaikan bahwa rapat kerja kepegawaian TA 2008 antara lain dimaksudkan untuk; melakukan evaluasi atas berbagai kegiatan bidang kepegawaian yang telah dan sedang dilaksanakan serta menyikapi berbagai permasalahan yang ada, antara penetapan NIP tenaga honorer dan pelamar umum, penetapan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya serta penetapan pensiun PNS/janda/duda. Evaluasi sebagaimana tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan yang penting untuk mendapatkan informasi dan data secara obyektif atas berbagai permasalahan yang ada selanjutnya dianalisis untuk mengetahui dan mendalami penyebab hambatan, kendala, dan ketidak jelasan terhadap sesuatu yang telah, sedang dan akan kita kerjakan

18

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

na²ng/wk

Sertifikat dan Piagam perhargaan, bagi BKD yang berprestasi

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Laporan Khusus

halim/wk

Kepala BKN, Edy Topo Ashari menyerahkan Sertifiat sekaligus Piagam penghargaan kepada BKD berprestasi. sehingga kedepan dapat bekerja semakin lebih baik, tertib, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Raker kepegawaian juga dimaksudkan untuk memantapkan komitmen bersama dalam rangka implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan kepegawaian antara Kanreg IV BVKN dengan BKD, Biro kepegawaian, Bagian kepegawaian dan BKN secara On line. Sebagaimana yang telah kami uji coba bersama-sama dengan BKD Kabupaten Bantaeng, telah berhasil membangun system on line yang difasilitasi oleh pihak PT. TELKOM dan Tim Pranata Komputer dari BKN Jakarta yang pada raker kali ini juga akan diadakan demo secara langsung (real show). Pada raker kali ini juga, kami telah mencoba mengadakan penilaian pelayanan kepegawaian kepada BKD/Biro Kepegawaian/Bagian kepegawian diwilayah kerja Kanreg IV BKN. Dari hasil penilaian yang telah kami lakukan sesuai dengan standart kriteria yang kami rumuskan terpilih 10 BKD yang berprestasi dalam pelayanan kepegawaian. Adapun kreteria penilaian tersebut meliputi ; 1. Bidang Mutasi ( Penyampaian usul lebih awal, Jumlah usul yang masuk, Jumlah usul yang disetujui, Jumlah yang tidak memenuhi syarat) ; 2. Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun ( Kelengkapan dan kerapian berkas usul, keaktifan berkonsultasi, Jumlah penyelesaian/yang ditetapkan, Sisa bahan tidak lengkap); 3. Tim Penetapan NIP ( Penyampaian usul lebih awal, Kerapian/kelengkapan berkas usul, Jumlah permasalahan baik batal maupun TMS); Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

4. Bidang Informasi Kepegawaian ( Penyampaian SK realisasi Nota Pertimbangan Kenaikan Pangkat, Penyampaian mutasi lain-lain untuk peremajaan data); 5. Bidang Bintek ( Jumlah kasus yang masuk, Jumlah kasus yang sudah disurati tetapi belum mendapatkan tanggapan, kerjasama bimbingan teknis kepegawaian). Dari criteria yang ada ini, mohon masukan dari para Kepala BKD apa yang perlu ditambahkan untuk penilaian selanjutnya, ungkap Ka.Kanreg IV BKN. Acara selanjutnya, sambutan kepala BKN (Edy Topo Ashari) dan membuka secara langsung Rapat Kerja Kepegawian TA. 2008, dihadiri oleh 130 peserta dari para Sekda, Kepala BKD, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Bagian Kepegawaian,Kepala Bawasda, dan pengelola kepegawaian di wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar, serta dihadiri oleh Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun ( DR. Sulardi), Kepala Pusat Kajian dan Pelatihan Aparatur II LAN Makassar (Drs. Ngadijono Mihardjo, M.Ed), Wakil Kepala PT. Taspen KCU Makassar (Bambang Bronto Laras), Ketua STIA LAN Makassar ( Prof. Dr. Ismail Said, SH. M.Hum) dan Account Manager PT TELKOM (M. Ardi Alwi). Dalam sambutannya, Kepala BKN mengungkapkan dalam pengelolaan SDM sector public (PNS) tidak boleh ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang telah diakui keandalannya mempercepat pekerjaan, memperpendek jarak, menjamin akurasi data, efektif, WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

19


Laporan Khusus dan efisien. Untuk itu keinginan Kanreg IV BKN bersama-sama dengan BKD, Biro Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota untuk membangun system informasi dalam pengelolaan kepegawaian merupakan keputusan yang sangat tepat dan saya selaku Kepala BKN akan mendukang sepenuhnya. Kami harapkan juga kepada BKD/Biro kepegawaian/Bagian kepegawaian yang tahun 2008 mendapatkan penghargaan, agar kedepan kinerja organisasi semakin ditingkatkan khususnya dalam aspek pelayanan kepada PNS dan juga melakukan koordinasi dengan Kanreg IV BKN maupun dengan BKN Pusat. Sedangkan bagi BKD/Biro kepegawaian/Bagian kepegawaian yang belum mendapatkan penghargaan pada tahun 2008 tetap optimis dan semakin berupaya mengembangkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepegawaian. Penghargaan ini merupakan suatu momentum yang akan diikuti oleh seluruh Kanreg BKN ( Kanreg I sd Kanreg XII) untuk selanjutnya digunakan penilaian secara Nasional, ungkapnya. Pada kesempatan tersebut Kepala BKN menyerahkan piagam penghargaan kepada 10 BKD/ Biro /Bagian kepegawaian berprestasi dalam pelayanan kepegawaian diwilayah kerja Kanreg IV BKN, BKD tersebut : 1. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Wajo 2. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantaeng 3. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Banggai Kepulauan 4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Polewali Mandar

5. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Konawe Selatan 6. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kab. Majene 7. Biro Kepegawaian Prop. Maluku 8. Badan Kepegawaian Daerah Prop. Sulawesi Tenggara 9. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tujo Una-Una 10. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Hari ke dua dan ketiga di isi oleh Deputi Informasi kepegawaian Dra. Masni Rani Muchtar, Deputi Dakatsi DR. Sulardi serta paparan dari LAN Drs. Ngadijono Mihardjo, Ketua STIA LAN Makassar Prof. Dr. Ismail Said, SH, M.Hum dan PT. Taspen KCU Makassar Bambang Bronto Laras serta dari PT. Telkom Divre Makassar M. Ardi Alwi. Deputi Informasi kepegawaian Dra. Masni Rani Muchtar dalam kesempatannya juga mendemokan aplikasi online antara BKD dan Kanreg IV BKN Makassar yang telah di ujicoba pada BKD Kabupaten Bantaeng hasil kerjasama antara Kanreg IV BKN Makassar dengan BKN Pusat yang secara berkesinambungan akan terintegrasi dengan data kepegawaian di BKN Pusat, dengan aplikasi online ini nantinya akan merubah pola pelayanan yang ada di Kanreg IV BKN Makassar, dimana peran dan fungsi dari BKD benar-benar sangat diharapkan dalam menjaga dan memelihara data-data kepegawaian yang pada akhirnya dapat mewujudkan pelayanan data kepegawaian yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel. (bang_humas,na²ng)

bang-humas/WK

Paparan, dari STIA LAN Makassar, LAN dan PT. Taspen KCU Makassar pada Raker Kepegawaian di Jogyakarta

20

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Laporan Khusus

Dukungan PT. Taspen KCU. Makassar Untuk Aplikasi Online

Bambang Bronto Laras

PT. Taspen K CU Makas sar merupakan perusahaan pengelola dana pensiun PNS, Kantor yang terletak di jalan Bontolempangan ini dalam pengelolaan data pensiunan selalu berkoordinasi dengan Kanreg IV BKN Makassar selaku institusi yang berwenang menerbitkaan Surat Keputusan Pensiun. Untuk itu integrasi data, baik database maupun aplikasi dalam bentuk online antara Kanreg IV BKN Makass ar dan PT. Taspen K CU Makassar sudah menjadi keharusan dimana peran teknologi informasi dapat lebih membantu melayani para pensiunan. Wawancara Wakil Kepala PT. Taspen KCU Makassar Bambang Bronto Laras dengan tim Warta Kepegawaian tentang dukunganan PT. Taspen dalam implementasi Aplikasi online yang sedang dibangun dan dikembangkan oleh Kanreg IV BKN Makassar, hasil wawancara tersebut sebagai berikut ; Komentar bapak mengenai jaringan onli ne yang akan dikembangkan oleh Kanreg IV BKN Makassar kepada stakeholdernya ? Saya kira suatu hal yang sangat bagus sekali dan perlu mendapatkan apresiasi atas keberanian Kanreg IV BKN Makassar, Karena meskipun di luar Jawa tetapi ternyata justru lebih dahulu menerapkan system online dalam pelayanan kepegawai an

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

dengan s takeholder diwil ayah kerjanya dari pada di Kanreg lain. Saya berpendapat khususnya mengenai kepegawaian, perlu ada perbaikan system yang lebih baik, yaitu melalui peremajaan data, Up dating data sehingga data itu selalu up to date. Dengan cara online ini saya kira solusi yang tepat, dimana BKN sebagai sumber data atau KanregKanreg BKN sudah terhubung dengan Pemerintah Daerah, maka ketika terjadi perubahan data atau mutasi pegawai langsung bisa di akses perubahan data tersebut. Hal ini juga sebagai pemikiran buat PT. Taspen, suatu saat kita akan ikut didalamnya, sehingga datanya akan terhubung, terintegrasi antara BKN/Kanreg IV BKN, Pemerintah Daerah dan PT. Taspen, bahkan mungkin Instansi yang perlu kita libatkan juga yaitu DJPBN. Saya kira ini instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan pegawai, mulai dari rekruitmen, pembinaan, penggajian, pertanggung jawaban sampai dengan pembayaran hak-hak pegawai ketika purna tugas, dan data tersebut harus terpelihara. PT. Taspen ada di setiap Propinsi, bagaimana koneksi datanya ? Sampai saat ini data PT. Taspen KCU Makassar sudah online baik ke PT. Taspen pusat maupun ke cabangcabang PT. Taspen lainnya. Hanya saja kalau PT. Taspen KCU Makassar ikut online dengan Kanreg IV BKN dan pemeri ntah daerah yang ada diwilayah kerja Kanreg IV Makassar kita harus ada persetujuan ketingkat Direksi. Seandainya nanti ada perubahan struktur data yang harus mengikuti BKN sebagai pengelola data kepegawaian, apakah PT. Taspen bersedia mengikutinya ? Dalam hal ini PT. Taspen dipihak yang didalamnya paling belakang. Apabila ada perubahan baik kode

satker maupun yang lain kita selalu mengikuti, karena selama ini Taspen hanya melakukan konversi. Sumber data kepegawaian ada di BKN atau Kanreg-Kanreg BKN, kalau memang ada aturan yang baku baik mengenai kode wilayah maupun kode lainnya yang telah ditetapkan BKN dan semua harus mengacu kesitu dan kalau itu baik, saya rasa Taspen akan mengikuti karena Taspen sebagai pengguna datanya apalagi kalau BKN/KanregKanreg BKN sudah on line semua dengan BKD. Pada raker Kepegawaian di Jogyakarta yang diadakan Kanreg IV BKN, pada acara tersebut bapak membahas iuran wajib pensiun yang terb aru sebesar 10 %, mengenai hal tersebut bagaimana mekanisme dalam pemotongannya ? Sesuai dengan peraturan DJPBN No. 03/DJPPN/2008 didalamnya diatur tatacara pemotongan dan penyetoran iuran wajib pegawai daerah, dan Komi tmen kami bers ama-sama dengan DJPB N dan Pemerintah daerah yang kami hasilkan pada waktu rapat koordinasi pada tgl. Di wilayah Sulawesi Selatan- Sulawesi Barat, Dimana hasil komitmen tersebut antara lain ; 1. Iuran wajib pegawai daerah paling lambat diterima pada tanggal 5 setiap bulannya. 2. Taspen, As kes, B apetarum mendapatkan tembusan/foto copy SSB P dan rekap pembayaran gaji sebagai laporan. 3. Apabila ada kekurangan dalam pembayaran, maka Tas pen mengajukan s urat tagihan kekurangan bayar ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah menerima surat tagihan dari pihak taspen harus sudah menyetor kekurangan bayar sesuai dengan surat tagihan ke taspen (bang_humas, na²ng) WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

21


Laporan Khusus

Honorer Dinas Kebersihan Pemkot Makassar Unjukrasa Upaya yang ditempuh tenaga honorer Dinas Kebersihan Pemkot Makassar untuk diangkat menjadi CPNS dengan berbondong-bondong mendatangi Kanreg IV BKN Makassar, Jl. Paccerakang No. 3 Daya. Puncak unjukrasa yang dilakukan oleh tenaga honorer tersebut terjadi pada hari Selasa (11/3), ratusan pengunjuk rasa bergantian berorasi menuntut keadilan untuk diangkat menjadi PNS, tidak tanggungtanggung pengunjukrasa membawa serta mobil sampah yang semua terisi sampah dan mobil penyedot tinja dibawa juga, sehingga jalan masuk ke Kanreg IV BKN macet total dan tercium bau sampah menyengat beterbangan membuat warga disekitar Kanreg IV BKN menjadi tidak nyaman. Koordinator pengunjuk rasa, Sularman Arief, SE, meminta kepala kantor untuk menjelaskan “ alasan apa sehingga kami tidak bisa diangkat� sedangkan kami sudah lulus verifikasi dan ada dalam data base, dan diantara teman-teman sudah ada yang diangkat tahun 2005, ungkapnya. Para pengunjukrasa tersebut diterima oleh Kakanreg IV BKN, Bambang Crisnadi, SH. M.Si, di Halaman kantor (lapangan upacara). Semula pengunjuk rasa diminta 10 orang perwakilan untuk bertemu Kakanreg untuk membahas permasalahan

22

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

tersebut, namun ditolak oleh para pengunjuk rasa, pengunjuk rasa meminta kepala kantor untuk menjelaskan di hadapan para pengunjuk rasa yang datang sehingga semua mengetahui duduk persoalannya. Dalam penjelasan, Bambang Chrisnadi, mengungkap bahwa “ berkas usul untuk tenaga honorer dari dinas kebersihan yang sudah masuk ke Kanreg IV BKN sementara kami pending dulu, akan kami bicarakan ke tingkat pimpinan (BKN pusat) “ , kami harapkan dari teman-teman untuk bersabar, ungkapnya. Unjuk rasa ini merupakan buntut dari ketidak puasan para tenaga honorer, yang sudah tiga kali perwakilannya datang menanyakan nasib mereka, namun belum ada kejelasan yang pasti. Dari pengamatan warta kepegawaian, tenaga honorer tersebut rata-rata mengantongi SK honor dari Walikota sejak tahun 1997 s/d 2004, bahkan ada juga yang sudah bekerja sejak 1987, hanya saja mereka sejak tahun 2005 dan ada yang sebelum tahun 2005 telah bekerja pada perusahaan daerah, sehingga tidak sesuai dengan PP. 48 Tahun 2005 jo. PP. 43 tahun 2007. (bang_humas) Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Laporan Khusus

Membangun Citra Citra Positif Positif Membangun Pelaksanaan Manajemen Manajemen PNS PNS Pelaksanaan Melalui Peran Peran Humas Humas Melalui Untuk membangun image masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen PNS, Kantor Regional IV BKN bekerjasama dengan Badan Infokom dan PDE Propinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan sosialisasi kebijakan manajemen PNS, dengan tema ’’ Melalui BAKOHUMAS Instansi Pemerintah Kita Bangun Citra Positif Manajemen PNS�. Kegiatan yang diikuti oleh 60 orang anggota BAKOHUMAS pada lingkup instansi pemerintah Prop. Sulawesi Selatan dibuka oleh Kepala Kanreng IV BKN (Bambang Chrisnadi, SH. M.Si) diruang Binaloka Kanreg IV BKN. Dal am sambutannya, Bambang Chrisnadi mengatakan, peran pejabat Humas tidak kalah penting dalam membangun citra positif instansi masing-masing, disamping harus mampu menyampaikan pesan instansi masing-masing kepada publik dan stakeholder secara cepat akurat, dan akuntabel, serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Ditengah masyarakat telah lama berkembang image negatif tentang sosok PNS seperti tidak profesional, tidak disiplin, tidak tau apa yang mesti dikerjakan, malas, datang terlambat, pulang duluan, ingkar terhadap sumpah PNS dan/atau sumpah jabatan, serta menimbulkan biaya tinggi dalam pelayanan. Sehingga komunitas PNS harus segera memulai melakukan pembangunan citra positif (image building) kalau saja ingin mendapat penilaian dan citra positif dari masyarakat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Baru pertama kali kami selenggarakan kegiatan ini untuk anggaran 2008, dan kita akan lanjutkan dengan Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

tahun-tahun selanjutnya, untuk Kanreg IV BKN kami sangat menempatkan humas & protokol dalam posisi yang sangat penting diantara yang penting lainnya, dan kalau bisa kedepan Badan Infokom sebagai pembina BAKOHUMAS sudah bisa memprogramkan outbond dalam kegiatan ini, tujuannya untuk penyegaran dan menjalin hubungan kerjasama yang harmonis sesama anggota BAKOHUMAS, ungkapnya. Sementara itu, Kepala Badan Informasi komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Prop. Sulsel diwakili Sekretaris Badan Infokom, Drs. Nurlinda, M.Si menjelaskan tahun 2005 tercatat sekitar 2500 tenaga honor Pemerintah Prop. Sulsel dengan masa tugas 5 tahun hingga lebih 20 tahun yang diharapkan semua sudah dapat terangkat menjadi PNS tahun 2009 sesuai Peraturan Pemerintah. Sosialisasi berlangsung mulai pukul 08.30 s/d 15.00 dengan materi kebijakan manajemen PNS yang dibawakan oleh Kepala Kanreg IV BKN, Bambang Chrisnadi, SH. M.Si dan dilanjutkan diskusi panel, sebagai narasumber Drs. Suharno, M.Si (Kabag Umum), Saladin Bunga Batara, SH. M.Si (Kabid Bimbingan Teknis Kepegawaian), dan La Ode Hibali, S.Sos (Kabid Informasi Kepegawaian) dengan materi proses pengangkatan tenaga honorer dan penetapan NIP CPNS tenaga honorer dan formasi umum. Dalam diskusi panel dipandu oleh Andi Anto, S.Sos. MH. Sebelum penutupan, peserta sosialisasi manajemen PNS menyaksikan proses berkas tenaga honorer dan formasi umum. ( bang_ humas)

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

23


Laporan Khusus

PILIHLAH AKU JADI ….. ! Kota Makassar tampak semakin semarak dengan beragam baliho dan spanduk para kandidat walikota yang mempromosikan dirinya untuk menarik perhatian calon pemilih. Ingat lagu yang dinyanyikan KD “Pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain. Yang lain belum tentu setia ….. Jadi pilihlah aku !”. Seakan-akan kalimat terakhir dari lagu itulah yang ingin disampaikan para kandidat.

P

emilihan walikota Makassar yang idealnya dilaksanakan pada tahun 2009 dimajukan menjadi tanggal 3 Desember 2008 sehubungan dengan padatnya agenda pemilu legislatif dan pilpres 2009, namun jadwal itupun kemungkinan akan dipercepat pada bulan Oktober atau Nopember 2008 karena telah masuknya tahapan pemilu legislatif dan pilpres 2009. Menjelang pemilihan walikota Makassar, kantor Catatan Sipil sudah melakukan pemutakhiran data penduduk, dimulai dengan pendistribusian dokumen kependudukan ke 143 kelurahan di Makassar, kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian di tingkat RT dan masyarakat diberi kesempatan mengisi daftar rumah tangga. Setelah itu diserahkan ke kecamatan untuk dilakukan entry data yang hasilnya akan diserahkan ke KPU Makassar. Hal ini diharapkan agar data pemilih nantinya benar-benar akurat. Selain KPU dan Catatan Sipil, tidak ketinggalan para kandidat walikota sudah mulai menyiapkan diri menyambut pemilihan walikota yang akan digelar dengan mencuri start kampanye dalam bentuk

24

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

pemasangan baliho dan spanduk, silaturahmi dengan masyarakat, pendekatan dengan partai-partai, dialog pilkada, maupun acara-acara lainnya seperti bedah buku yang dilakukan oleh Adil Patu dengan bukunya yang berjudul “Politik tak berujung” dan Zulkifli Gani Ottoh bersama Jafar Sodding membedah buku “Tegak di Hadapan Penguasa”. Sejak adanya isyarat bahwa calon perorangan (independent) kemungkinan dapat ikut pilkada tahun ini, angin politik mulai berhembus sehingga mulai bermunculan nama-nama yang memastikan diri untuk maju bila Undang-undang yang mengatur tentang pilkada sudah jelas. Dalam rancangan Undangundang yang kini sedang dibahas oleh DPR, dukungan yang diisyaratkan bervariasi berdasarkan jumlah penduduk. Untuk Makassar yang jumlah penduduknya dibawah 2 juta diperlukan dukungan sebanyak 6,5%. Seorang kandidat independent diperkirakan harus mengumpulkan dukungan tertulis disertai foto copy KTP paling sedikit 100 ribu, jika diasumsikan jumlah penduduk Makassar sebanyak 1,5 juta jiwa. Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Laporan Khusus Diantara banyaknya kandidat walikota, mungkin hanya satu atau dua yang dikenal oleh karena itu perang baliho dan spanduk di berbagai sudut kota dirasakan sangat penting seperti kata pepatah “tak kenal maka tak sayang” namun justru kandidat yang sangat dikenal yang sekarang masih menjabat walikota (incumbent) lah yang paling banyak memasang baliho/spanduknya. Para kandidat walikota yang akan bertarung melawan incumbent bukanlah orang-orang yang dapat dianggap remeh, mereka terdiri dari orangorang terpandang dan terpelajar yang mempunyai banyak pendukung, mulai dari pengusaha, pejabat/ mantan pejabat, akademisi, olahragawan, perwira TNI, ketua/wakil ketua partai politik, wakil rakyat yang duduk di DPR/DPRD, bahkan ketua KPU Makassar yang juga menjabat sebagai ketua PWI pun ikut serta dalam pertarungan para kandidat memperebutkan kursi panas sebagai walikota. Perkenalan para kandidat dalam baliho justru terasa sebagai arogansi personal dengan menyebut dirinya “the choice of leader”, “mantap mentong”, “sang kandidat”, “pengayom multi etnis”, “sang pembaharu”, dll. Selain itu perang kata-kata pun terlihat jelas, ada yang menyebut dirinya “yang terbaik” sementara yang lain tidak mau ketinggalan, dalam arti yang hampir sama namun dalam bahasa yang berbeda “the best leader”. Bahkan slogan “mantap mentong” yang dibalas “mana lebih mantap” oleh kandidat lain, masih dijawab pula oleh yang lainnya dengan “saya yang lebih mantap boss”. Tentunya hal ini menjadi hiburan tersendiri bagi pengguna jalan sehingga masih dapat tersenyum dalam kemacetan lalu lintas. Slogan-slogan dan janji-janji para kandidat terlihat sangat abstrak sehingga nantinya sangat sulit untuk menilai dan menagih janji-janji tersebut, bahkan ada juga yang membingungkan karena maksudnya pun tidak jelas. Slogan-slogan dan janji-janji tersebut disampaikan dalam berbagai bahasa, baik dalam bahasa Indonesia (ingatkan yang lupa-kemas yang tercecer-jemput yang tertinggal, jadikan Makassar kota terdepan-membangun masyarakat sejahtera, membangun masyarakat berkualitas, dari rakyat untuk rakyat, bersatu untuk membangun, bukan pernyataan tapi kenyataan, bersama benahi Makassar, stop bicara saatnya berbuat untuk rakyat, mari kita bangun Makassar lebih baik lagi), bahasa daerah (teyaki ranggasela, katte ji antu kulle ni rannuang, tuo siporannu, sikatutui), bahasa Inggris (save our city, change to be good city, lets build Makassar with love, good government) bahkan campuran dua bahasa (mariki benahi Makassar, Insya Allah oppoki, pro rakyat cess!). Pemasangan baliho kandidat walikota tidak gratis. Dinas Pendapatan Daerah Makassar tetap Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

memungut retribusinya sesuai Perda dan memberikan batas waktu hingga 23 Pebruari 2008 akan melakukan penertiban baliho bagi yang tidak melunasi retribusi. Pemkot juga melarang kandidat walikota memasang baliho di kawasan Jl. Ahmad Yani, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Penghibur, Jl. Haji Bau, Jl. Pasar Ikan, Jl. Ujung Pandang, dan Jl. Riburane. Namun sampai tanggal yang telah ditentukan tersebut, masih banyak kandidat walikota yang belum melunasi retribusi pemasangan baliho, bahkan masih ada yang memasangnya di kawasan terlarang. Apakah kandidat seperti ini pantas untuk dipilih ? Sebagai warga Negara yang baik, sudah seharusnya kita ikut berpartisipasi secara cerdas memberikan hak suara dalam menentukan pemimpin kota yang kita cintai ini, dengan memilih salah satu kandidat yang mempunyai visi-misi yang jelas dan dapat dicapai, bukan janji-janji abstrak yang sulit ditagih nantinya dan jangan sampai kita ikut dalam kesuksesan money politic. Semoga tahapan pemilihan walikota Makassar dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan orang-orang dan partai politik yang mengusungnya.Amin. (Anna H Hasaruddin).

anna/WK

Salah satu baliho, Pilkada Kota Makassar dari calon independen

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

25


Pelayanan

Ujicoba Aplikasi Online BKD BANTAENG - BKN MAKASSAR

S

alah satu langkah yang ditempuh oleh Kanreg IV BKN Makassar untuk meningkatkan pelayanan kepagawaian adalah dengan meningkatkan peran teknologi informasi dalam proses kepegawaian, dengan cara inilah diharapkan data yang menjadi sumber permasalahan selama proses kepegawaian berlangsung dapat diatasi yaitu dengan meningkatkan peran Badan Kepegawaian Daerah untuk turut serta mengentry dan mengupdate data melalui aplikasi online antara BKD dan Kanreg IV BKN Makassar. Untuk tahap awal implementasi aplikasi online tersebut dilakukan ujicoba antara BKD Kab. Bantaeng dengan BKN Makassar yang dibantu oleh PT. Telkom Divre Makassar sebagai perusahaan penyedia jasa private line (leased line) yang nantinya akan digunakan sebagai jalur komunikasi data antara BKD Kab. Bantaeng dengan BKN Makassar. Pelaksanaan ujocoba tersebut dilakukan dalam 3 tahap, pertama tim dari BKN pusat dan Kanreg datang ke Kab. Bantaeng untuk melakukan survey, yang meliputi inventarisasi perangkat IT, aplikasi yang sedang digunakan, koneksi dan jalur data serta kesiapan SDM. Tahap kedua tim kembali datang bersama dengan pihak PT. Telkom ke Kab. Bantaeng untuk melakukan instalasi aplikasi sekaligus ujicoba koneksi ke Kanreg IV BKN Makassar, dimana BKD Kab. Bantaeng telah berkerjasama dengan PT. Telkom untuk penyewaan jalur data (leased line) antara BKD Bantang ke Kanreg IV BKN Makassar. Tahap selajutnya adalah ujicoba aplikasi online pada saat Raker/Rakor Kepegawaian yang dilaksanakan di Hotel Novotel Jogyakarta, dimana pegawai dari Kab. Bantaeng mengoperasikan langsung aplikasi tersebut

26

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

dengan asumsi lokasi acara raker kepegawaian di Hotel Novotel Jogyakarta sama dengan lokasi di BKD Kab. Bantaeng dimana database yang digunakan terletak di Kanreg IV BKN Makassar, ujicoba berjalan dengan lancar dimana perserta raker dapat menyaksikan langsung demo aplikasi online tersebut, demo ujicoba aplikasi dapat terlaksana berkat dukungan dari Tim BKN Pusat, Kab. Bantaeng, Kanreg IV BKN Makassar dan dari PT. Telkom, baik Divre Makassar, Divre Jogyakarta maupun Divree Semarang yang menjaga koneksi dapat terus berlangsung selama demo dan ujicoba aplikasi. Aplikasi pelayanan kepegawaian berbasis online tersebut di dukung oleh tim dari BKN Pusat merupakan aplikasi berbasis client server, dimana database terdapat di Kanreg IV BKN Makassar dan client terdapat di BKD masing-masing dengan mekanisme aplikasi merupakan satu kesatuan proses kepegawaian yang terjadi di BKD dan di Kanreg IV BKN Makassar dengan kewenangan masing-masing unit kerja. Setelah tahap ujicoba berjalan dengan baik serta dengan telah dibangunnya komitmen bersama dalam hal implementasi aplikasi tersebut di masing-masing BKD di wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar pada saat Raker/ rakor kepegawaian di Jogyakarta, maka Kanreg IV BKN Makassar telah mempersiapkan infrastruktur pendukung, salah satunya dengan mengganti server induk serta mengupgrade peralatan komunikasi data serta keamanaan data dan diharapkan langkah ini di ikuti oleh BKD untuk mempersiapkan infrastruktur IT di daerah masing-masing, semoga dengan cara dan langkah ini pelayanan di bidang kepegawaian dapat lebih baik dan akuntabel. (na²ng) Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Serba Serbi Pada tanggal 31 Januari 2008 bertempat di Aula Binaloka Kanreg IV BKN, diadakan acara pelepasan Bpk. Suharsono, SH dan Bpk. Djamaluddin, S.Ip yang memasuki masa purna bhakti, serta Ibu Rosnaidah, SH yang pindah instansi ke Pemerintah Kota Makassar. Bpk. Suharsono, SH mencapai BUP terhitung tanggal 01 Pebruari 2008 dengan masa kerja 28 tahun 01 bulan sedangkan Bpk. Djamaludin Djama, S.Ip mencapai BUP terhitung mulai tanggal, 01 Maret 2008 dengan masa kerja 28 tahun 00 bulan. Tampak dalam gambar dari sebelah kanan Bpk. Suharsono bersama Ibu, Bpk. Djamaluddin Djama, S.Ip bersama ibu dan Ibu Rosnaidah.

Kepala Kantor Regional IV BKN, Bambang Chrisnadi, SH. M.Si menyerahkan Surat Keputusan Kenaikan pangkat kepada 6 PNS di lingkup Kanreg IV BKN yang naik pangkat dari Pengatur, Golongan ruang II/c ke Pengatur Tk.I,Golongan ruang II/d terhitung mulai tanggal, 01 April 2008. Penyerahan SK Kenaikan pangkat diacarakan di ruang Binaloka pada tanggal 31 Januari 2008 yang dihadiri oleh semua pegawai Kanreg IV BKN, Pensiunan Pegawai Kanreg IV BKN, Pengurus Koperasi dan Dharma Wanita Persatuan Unit Kanreg IV BKN. Tampak dalam gambar PNS yang menerima SK Kenaikan pangkat dari samping kiri depan , Wa Ode Amrida, Arifuddin, Sitti Habibah, Kakanreg, Farida Ariyanti, Wa Nira, Adriati

Caretaker Gubernur Sulawesi Selatan Ahmad Tanri Balilamo pada tanggal 5 Pebruari 2008 mengadakan rapat koordinasi yang diadakan di Baruga Sangiasari, Rumah jabatan gubernur. Rapat Koordinasi dihadiri oleh para Bupati/Walikota, para Kepala dinas, Para Kepala Bawasda, para Pimpinan LPND se Sulawesi Selatan. Tampak dalam gambar Penjabat Gubernur Sul-Sel, Tanri Bali Lamo berjabat tangan Kepala Kanreg IV BKN, Bambang Chrisnadi, SH. M.Si.

Deputi Pengembangan Pegawai, Joko Efendi dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian, Made Ardita, mengadakan kunjungan kerja ke Kanreg IV BKN pada tanggal 11 Maret 2008. Dalam kunjungannya Deputi pengembangan Pegawai memberikan pengarahan tentang tugas pokok dan kewenangan dalam penyelenggaraan Diklat dihadapan Pejabat Eselon III, IV, Pejabat fungsional dan perwakilan dari bidang-bidang di lingkup Kanreg IV BKN. Deputi Pengembangan juga mengungkapkan bahwa kantor Regional tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan kegiatan diklat, karena dalam penyelenggaraan Diklat harus sudah terakreditasi Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

27


Flash

Salah Satu Rumah di Komp. Kanreg IV BKN yang terkena musibah angin Puting Beliung "Global Warming"

Ratusan Pendemo berikut kendaraan operasional dari Dinas Kebersihan mendatangi Kanreg IV BKN Makassar menuntut diterbitkannya NIP mereka "Perusahaan Daerah"

28

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 3 No. 11

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Flash

Sisi lain Rapat Kerja Kepegawaian 16 - 18 Maret 2008 di Hotel Novotel Jogyakarta "komplit" Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 3 No. 11 -

29


Serba Serbi Kepala Kanreg IV BKN Bambang Chrisnadi, SH. M.Si, bersama pejabat eselon III dan Kasubbag Kepegawaian melakukan fit and propertest terhadap 8 orang PNS dilingkungan Kanreg IV BKN yang telah memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Eselon IV. Tes tersebut sebagai kelanjutan dari tes yang pernah diselenggarakan oleh Tim BKN pusat. Tes ini dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowang, pada tahun 2008 terdapat 5 jabatan yang lowong di Kanreg IV BKN. Tampak dalam gambar peserta diuji dalam kemampuan untuk mengoperasikan komputer (Laptop).

Kepala subbag Rumah Tangga Kanreg IV BKN Makasaar, Andi Anto, S.Sos, MH mengenakan t-shirt warna putih, mendampingi stafnya (Mawardi Amin, Ersas, Basri) sedang menerima pengarahan dari Tehnisi Pelaksana pekerjaan Hydran, Elvis Abdullrachman mengenai tata cara dalam pengopersian panel elektrikal Pump Hidran

Pada tanggal 14 Januari 2008 di ruang Binaloka, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Bambang Chrisnadi, SH, M.Si, memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai di lingkungan kanreg IV BKN, dan memaparkan program kerja TA. 2008 yang akan dicapai dan dilaksanakan. Dalam pengarahannya menekankan bahwa TA 2008 ini dana yang ada dalam DIPA di prioritas untuk membangun Sumber Daya Manusia yaitu melalui Bimbingan Tehnis, Workshop, dan pelatihanpelatihan.

Dalam rangka meningkatkan SDM dilingkungan Kanreg IV BKN Makassar, pada TA. 2008 telah di programkan kegiatan pelatihan-pelatihan, diantaranya pelatihan Bahasa Inggris (Conversation Class) yang diselenggarakan setiap hari senin dan kamis jam 14.00 di ruang Phinisi dan Swa Cendikia Kanreg IV BKN Makassar. Pada tahap pertama diikuti oleh 20 peserta yang telah lulus tes penyaringan. Tim pengajar dari Lembaga Bahasa dan Pendidikan Profesional LIA.

30

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Lingkaran Kepegawaian

Penyelesaian Sengketa Kepegawaian PNS ( Bagian II ) Oleh: Suharman

Tulisan ini diangkat dari tesis penulis dengan judul Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN Makassar. Berangkat dari keinginan penulis untuk melakukan penelitiaan dengan studi kasus yang terjadi berupa penelitian dokumen yang ada di Kantor Regional IV BKN Makassar maupun dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah sengketa kepegawaian, disamping itu penulis juga telah menelusuri dokumen yang ada di Sekretariat Bapek Jakata sebagai contoh kasus. Karena sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan kajian ilmiah tentang sengketa kepegawaian dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Bagaimana penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Pegawai Negeri Sipil belum diterapkan sebagaimana mestinya. Eforia otonomi selain kemudahan-kemudahan yang diperoleh daerah ternyata juga berdampak negatif dalam bidang kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian daerah dalam melakukan tugasnya sering membuat kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu terjadi karena pejabat yang melakukan pemeriksaan dan menghukum bukan pejabat yang berwenang atau tidak diberikan kewenangan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah, mengakibatkan kesalahan dan kerugian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalaminya sehingga menimbulkan sengketa kepegawaian. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, gubernur/ bupati/ walikota berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah baik pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya. Namun dalam prakteknya dengan kewenangan yang diberikan tersebut masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam proses penyelesaian kepegawaian dan penerapan hukuman disiplin. Kasus yang terjadi, Pegawai Negeri Sipil sangat dirugikan hak-hak kepegawaian dan administrasinya. Sesuai dengan pasal 35 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain disebutkan bahwa: (1) Sengketa kepegawaiann diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. (2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Permasalahan yang muncul dalam mengelola kepegawaian di daerah selama ini masih belum adanya keseragaman dan WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

31


Lingkaran Kepegawaian konsistensi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, sehingga terjadi sengketa kepegawaian. Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah sering mengakibatkan kerugian bagi Pegawai Negeri Sipil. Keputusan yang merugikan bagi Pegawai Negeri Sipil inilah yang menjadi pangkal sengketa yang perlu mendapat penyelesaian hukum yang adil dan tidak berpihak, permasalahan dalam sengketa kepegawaian diantaranya: 1. putusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah sering terlambat diterima oleh yang bersangkutan. 2. belum adanya tertib administrasi dalam penyampaian surat keputusan hukuman disiplin terutama waktu diterima putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pegawai Negeri Sipil, sehingga banyak menimbulkan kesulitan dalam melakukan keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan. 3. adanya perbedaan pengertian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atas pemberhentiannya, terutama dalam hak-hak kepegawaian antara lain masalah tenggang waktu mengajukan keberatan dan pembayaran gajinya. 4. pejabat yang melakukan pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan dilakukan bukan oleh pejabat yang berwenang atau tanpa perintah dari pejabat yang berwenang menghukum. Dari beberapa permasalahan tersebut penulis berusaha untuk melakukan kajian tentang sengketa kepegawaian ada hubungan antara pembinaan

32

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

karier pegawai yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah dengan penerapan peraturan kepegawaian dan pelanggaran disiplin dapat menimbulkan sengketa kepegawaian serta bagaimana penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa kepegawaian sedapat mingkin dilakukan dalam lingkungan unit kerja di instansi yang mengeluarkan keputusan hukuman disiplin oleh pejabat pembina kepegawaian baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka pihak yang dirugikan masih dapat menenpuh jalur hukum yang lebih tinggi yaitu banding melalui Bapek maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa kepegawaian melalui instansi unit kerja. Dalam kasus ini penulis melakukan penelitian penyelesaian sengketa kepegawaian yang menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian pusat di lingkungan Kantor Regional IV BKN Makassar. Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 terjadi pelanggaran disiplin tingkat ringan ada 5 pegawai, tingkat sedang ada 1 pegawai dan tingkat berat ada 8 pegawai. Dari jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan seluruhnya melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut telah diproses dan dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang maupun tingkat berat Hubungan antara pembinaan pegawai dengan penerapan peraturan kepegawaian dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai Kantor

Regional IV BKN Makassar, dapat dilihat jumlah pelanggaran disiplin dari tahun 2003 sampai tahun 2006 semakin menurun bahkan pada tahun 2005 dan tahun 2006 tidak terjadi lagi pelanggaran disiplin. Dengan demikian penyelesaian sengketa kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kanto Regional IV BKN Makassar dapat diselesaikan pada tingkat instansi, maka pembinaan pegawai hubungannya dengan penerapan peraturan kepegawaian, peran kepemimpinan, kebijakan dan pelanggaran disiplin semakin baik dan efektif. Proses penyelesaian sengketa kepegawaian Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional IV BKN Makassar hasilnya adalah: 1. Proses penyelelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu melalui saluran hirarki memerlukan waktu lama, sehingga tidak mencerminkan prinsip efektifitas dan efisiensi. 2. Secara kuantitas jumlah pegawai yang di jatuhi hukuman disiplin dari tahun 2003 sampai tahun 2006 sebanyak 14 pegawai, apabila dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi dengan jumlah seluruh pegawai berjumlah 152, maka prosentasinya masih relatif sedikit. 3. Penyelesaian sengketa kepegawaian masih dapat diselesaikan di tingkat pejabat yang berwenang menghukum yaitu tingkat instansi unit kerja dan tidak sampai pada tingkat banding administrastif. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerja Kantor Regional IV BKN Makassar dapat digambarkan sebagai berikut. Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan terjadi pelanggaran disiplin sebanyak 16 kasus terdiri dari 13 Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Lingkaran Kepegawaian kasus pelanggaran disiplin PP 30 Tahun 1980 dan 3 pelanggaran disiplin PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990, Sulawesi Tenggara terjadi pelanggaran disiplin PP 30 Taun 1980 sebanyak 5 pegawai, Sulawesi Tengah terjadi penaggaran didiplin PP 30 Tahun 1980 sebanyak 4 pegawai dan pelanggaran PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 sebanyak 1 pegawai, Sulawesi Barat terjadi pelanggaran disiplin PP 30 Tahun 1980 sebanyak 2 pegawai dan pelanggaran disiplin PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990 sebanyak 2 pegawai dan Propinsi Maluku terjadi pelanggaran disiplin PP 30 Tahun 1980 sebanyak 6 pegawai dan 1 pegawai melakukan pelanggaran disiplin PP 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tersebut mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tetapi tidak dapat dipertimbangkan karena sudah melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu selama 14 (empat belas) hari setelah menerima surat keputusan. Dalam hal yang demikian ada terjadi kekurangan atau kesalahan dalam menetapkan surat keputusan. Penyelesaian sengketa kepegawaian melalui Bapek Sesuai keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 perubahan dari Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian , mempunyai tugas pokok yaitu: 1. Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sepanjang mengenai hukuman disiplin Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas serta pembebasan dari jabatan eselon I, yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat pembina kepegawaian daerah berupa pemerhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat keputusan pemberhentian melalui saluran hirarki. Menurut pasal 3A Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) disebutkan bahwa Bapek melaksanakan sidang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Dalam pasal 7, Bapek terdiri dari: 1. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangnan dan Penertiban Aparatur Negara sebagai ketua merangkap anggota. 2. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota. 3. Jaka Agung sebagai anggota.

4. Kepala Badan Intelije Negara sebagai anggota. 5. Direktur Hukum dan Perundang Undangan Departemen Hukum dan HAM sebagai anggota. 6. Ketua Pengurus Pusat KORPRI sebagai anggota. 7. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai sekretaris merangkap anggota. Dalam pasal 7 Keputusan Menkowasbang dan PAN Nomor 1/ Bapek/1998, disebutkan bahwa setiap pejabat yang menerima surat keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan, wajib meneruskannya kepada pejabat yang berwenang menghukum dilengkapi bahan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tanggapan. Dalam pasal 8 ayat (1) antara lain dsebutkan bahwa pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pegawai Neger Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin kepada Bapek. Pasal 8 ayat (2) tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bapek selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya keberatan. Dalam pasal 9 ayat (1) Bapek wajib menyelesaikan dan mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggapan dan bahan bahan kelengkapan diterima. Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal tangggapan dan bahan yang diterima oleh pejabat yang berwenang menghukum tidak dilaksanakan, Bapek dapat mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bahan bahan yang ada dan/atau WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

33


Lingkaran Kepegawaian keterangan dari Pegawai Negeri Spil yang bersangkutan. Untuk meneliti dan menganalisa kasus, penulis telah meneliti beberapa kasus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan oleh pejabat pembna kepegawaian daerah dan mengajukan keberatan kepada Bapek, salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Takalar dapat disampaikan sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil bernama Hj. Ratnawati, S. Pd NIP. 131772818 pangkat penata golongan ruang III/c guru SLTP Ranggong Dg. Romo Kabupaten Takalar telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kronologis dari kasus yang dialami oleh Sdr. Hj. Ratnawati tersebut adalah sebagai berikut: Sdr. Hj. Ratnawati, S. Pd pada tanggal 18 Mei 2001 telah melangsungkan perkawinan dengan Sdr. Djamaluddin yang masih terikat sebagai suami sah Sdr. Hj. ST Aisyah Karim. Karena pelanggaran tersebut Sdr. Hj. Ratnawati, S. Pd diperiksa oleh Bawasda Kabupaten Takalar tanggal 12 Maret 2003. Dari laporan hasil pemeriksaan Bawasda, Bupati Takalar sebagai pejabat yang berwenang menghukum menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan nomor 888/ 592/BKD/03 tanggal 9 Oktober 2003. Surat keputusan Bupati Takalar diterima Sdr. Hj Ratnawati tanggal 18 Oktober 2003, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2003 Sdr. Hj Ratnawati,

34

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

S. Pd mengajukan keberatan kepada Bapek. Dalam sidang Bapek tanggal 19 Oktober 2006 Bapek telah memeriksa, mempertimbangkan keberatan yang diajukan, mendengar dari pejabat yang berwenang menghukum dan berita acara pemeriksaan telah menetapkan dengan keputusan Bapek Nomor 178/KPTS/BAPEK/ 206 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Sdr. Hj Ratnawati, S. Pd NP. 131772818, yaitu menolak keberatan Sdr.Hj Ratnawati, S. Pd dan memperkuat keputusan hukuman disiplin Bupati Takalar Nomor 888/592/BKD/03 tanggal 9 Oktober 2003 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Proses penyelesaian sengketa kepegawaian dilihat dari rentang waktu dari pemeriksaan sampai keputusan Bapek yang menguatkan keputusan Bupati Takalar adalah sebagai berikut;

baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS dan surat edaran kepala BAKN Nomor. 23/SE/1980 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Pada tanggal 5 Mei 2006 Bupati Takalar sebagai pejabat yang berwenang meghukum baru memberikan tanggapan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan. Tidak segera merespon dan mengambil keputusan tentang tanggapan yang diajukan, hal ini tampak dalam tenggang waktunya sangat lama yaitu selama 2 tahun 6 bulan dan 6 hari. Tidak sesuai dengan pasal 8 ayat (1) bahwa pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pegawai NegerI Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin kepada Bapek selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung TGL. PROSES

NO.

URAIAN

1.

Sdr. Hj Ratnawati, S. Pd melangsungkan perkawinan Pemeriksaan dilakukan oleh Bawasda Kabupaten Takalar Keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Bupati Takalar Keputusan diterima yang bersangkutan Tanggapan oleh Bupati Takalar Keputusan Bapek

2. 3. 4. 5. 6.

LAMANYA PROSES

18-05-2001 12-03-2003

1 th, 9 bl, 24 hr

09-10-2003

6 bl, 27 hr

18-10-2003 05-05-2006 19-10-2006

11 hr 2 th, 6 bl, 6 hr 5 bl, 12 hr

Sumber: Buku regester Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar.

Sesuai dengan contoh kasus tersebut diatas, proses pemeriksaan sampai penetapan hukuman disiplin yang mempunyai kekuatan hukum tetap memakan waktu selama 3 tahun 7 bulan 7 hari. Setelah penulis teliti dan analisa, mulai dari pemeriksaan oleh Bawasda, penjatuhan hukuman disiplin sampai dengan pengajuan keberatan yang bersangkutan berjalan dengan

mulai tanggal diterimanya keberatan. Hal ini tidak mencerminkan adanya ketidakseriusan pejabat yang berwenang menghukum dalam memberikan tanggapannya. Ada kesan mengulur ulur waktu, sehingga sangat merugikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan. Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Lingkaran Kepegawaian Apabila telah lebih dari tiga bulan, Bapek dalam menyikapi hal ini seharusnya segera mengambil tindakan dan membuat suatu keputusan sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak membuat tangggapan dan melaksanakannya, maka Bapek dapat mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bahan bahan yang ada dan/atau keterangan dari Pegawai Negeri Spil yang bersangkutan. Bapek baru mengambil keputusan sesuai hasil sidangnya pada tanggal 19 Oktober 2006 dengan keputusan Bapek Nomor 178/KPTS/BAPEK/206 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Sdr. Hj Ratnawati, S. Pd NP. 131772818, yaitu menolak keberatan Sdr.Hj Ratnawati, S. Pd dan memperkuat keputusan hukuman disiplin Bupati Takalar Nomor 888/592/BKD/03 tanggal 9 Oktober 2003 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam keputusan Bapek tersebut juga dinyatakan bahwa apabila gaji Sdr. Hj. Ratnawati, S. Pd sempat dihentikan sejak surat keputusan pemberhentian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, maka gajinya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini tidak efektif dan efisien apabila hal ini dikaitkan dengan keuangan negara tentu menjadi pemborosan dan sangat merugikan keuangan negara. Dalam keputusan Bapek tersebut tidak tersirat adanya upaya banding dalam hukum peradilan yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Selama proses Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

pengajuan keberatan kepada Bapek, maka yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan surat Kepala BAKN Nomor K.99-6/V.555 tanggal 30 Agustus 1988, ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengajukan keberatan kepada Bapek, gaji dan hak-hak kepegawaian yang bersangkutan masih tetap dibayarkan. Namun kenyataan yang terjadi di daerah Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian, pembayaran gaji dan hak kepegawian lainnya terputus sehingga tidak lagi menerima penghasilan. Dalam surat kepala BAKN tersebut tidak ditegaskan, apakah yang bersangkutan masih harus tetap masuk bekerja atau tidak selama proses banding kepada Bapek. Apabila gajinya tetap dibayarkan berarti harus tetap masuk kerja seperti biasa sampai menunggu keputusan. Kekurangan atau kesalahan dalam menetapkan surat keputusan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawain Negeri Sipil disebabkan karena: 1. dalam diktum surat keputusan tidak mencamtumkan tanggal mulainya berlaku surat keputusan, seharusnya ada diktum yang menyebutkan keputusan ini mulai berlaku sejak hari ke 15 (lima belas) setelah surat keputusan diterima. 2. dalam surat keputusan tidak ada ruang untuk tanda terima surat keputusan kepada yang bersangkutan, sehingga tidak jelas kapan diterimanya keputusan tersebut. 3. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhetian masih

ada upaya untuk mengajukan keberatan, tetapi tidak mengetahui cara atau mekanisme mengajukan keberatan. 4. perlunya sosialisasi peraturan kepegawaian terutama tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tata cara mengajukan keberatan. Keputusan Bapek seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) yaitu Keputusan Bapek adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan. Upaya tersebut masih dapat dilakukan gugatan melalui mekanisme hukum dan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila seluruh prosedur telah ditempuh dan keberatannya ditolak, pihak yang bersangkutan belum merasa puas, maka dapat ditempuh upaya banding administratif. Upaya banding administratif merupakan prosedur yang hanya dapat di tempuh Pegawai Negeri Sipil apabila tidak puas terhadap suatu keputusan yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah, keputusan Bapek maupun keputusan Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Tulisan ini akan dilanjutkan pada bagian III, yaitu penyelesaian sengketan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil melalui Peradilan Tata Usaha Negara. (penulis sebagai kepala seksi bimbingan teknis kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar) WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

35


Lingkaran Kepegawaian

PERANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM MEMBANGUN PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Oleh : Ngadijono Mihardjo (Dosen STIA-LAN Makassar)

Pendahuluan Tuntutan reformasi dan perkembangan lingkungan strategies dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik, diperlukan sumber daya manusia aparatur yang professional, dimana untuk bisa menjadi sosok aparatur yang professional, mereka harus memiliki kompetensi yang unggul sesuai dengan persyaratan tugas dan jabatan masingg-masing. Untuk menciptakan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan upaya pengembangan SDM Aparatur. Salah satu upaya pengembangan kompetensi SDM yang selama ini banyak dianut dalam organisasi baik bisnis ataupun publik adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukanan oleh Diwan bahwa terdapat tiga strategi yang lazim digunakan dalam peningkatan kompetensi SDM yaitu melalui; education, training , and development (Diwan, 2005). Pendidikan dan pelatihan aparatur saat ini dipandang oleh pemerintah sebagai langkah strategis dalam membangun profesionalisme PNS yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan otonomi daerah sebagai amanat dari Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah memasuki usia yang kedelapan tahun, dimana secara langsung ataupun tidak langsung telah berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan

36

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

Ngadijono Miharjo pelatihan PNS. Hal ini wajar karena yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan pelayanan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut hanya dapat disediakan oleh PNS yang professional. Sebaliknya, pemerintah daerah mustahil akan dapat menyediakan pelayanan yang baik kepada mayarakat bilamana tidak didukung oleh PNS yang memiliki kompetensi di bidang tugas masingmasing. Untuk itu pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi dimaksud.

Terdapat beberapa faktor dari pelaksanaan otonomi daerah yang turut mempengaruhi Diklat, antara lain; 1) dari jumlah PNS sekitar 4 juta orang, hampir 80 persen PNS berada di Daerah dan sebagian besar tersebar di 473 daerah Kabupaten dan Kota pada saat ini . Hal ini berarti bahwa terdapat peningkatan kebutuhan peningkatan kualitas yang tinggi di Kabupaten dan Kota di banding sebelum otonomi daerah; 2). Sebagai Pembina Pegawai, Bupati dan Walikota meiliki kedudukan yang sama dengan Gubernur dan Menteri. Dengan kedudukannya tersebut, Bupati dan Walikota mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawainya, begitu pula mengembangkan pegawainya baik melalui pendidikan umum ataupun Diklat. 3). Pemekaran Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Lingkaran Kepegawaian organisasi perangkat daerah dan peningkatan jumlah eselon di Daerah, mengakibatkan bertambahnya kebutuhan jumlah PNS yang harus mengikuti Diklat yang dipersyaratkan bagi jabatan struktural. 4). Keragaman budaya dan wilayah, serta bervariasi kebutuhan pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah Daerah, menuntut tersedianya PNS yang professional dalam melayani, hal itu mendorong adanya berbagai jenis program-program Diklat teknis dan fungsional. 5). Dengan adanya kewenangan Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, mendorong setiap daerah meningkatkan inisiatif, kreativitas, serta inovasi guna mencari strategi-str ategi terbaik untuk memajukan daerahnya. Disinilah perlu adanya perencanaan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia baik melalui jalur pendidikan formal, dan Diklat. Berangkat dari keyakinan ini saya ingin membahas secara singkat tentang bagaimana peranan Diklat dalam membangun profesionalisme PNS, sehingga mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana tuntutan masyarakat yang semakin banyak dan kompleks.

Kebijakan Diklat PNS. Lembaga Adminiatrasi Negara sebagai salah satu Lembaga Pemer intah Non Departemen (LPND), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh MENPAN (Kepres No. 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja. Secara fungsional Lembaga Administrasi Negara mempunyai tugas “melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Adminitasi Negara menyelenggarakan fungsi kajian, kediklatan, dan advokasi dalam bidang administrasi Negara (Kepres No 103/2001 sebagaimana diubah dengan Kepres No.3 /2002). Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Berkaitan dengan fungsi kediklatan, maka Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan “pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur serta staf dan pimpinan administrasi nasional”. Dengan demikian, Lembaga Administrasi Negara selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas, juga melaksanakan amanat sesuai dalam peraturan pemerintah no 101 Tahun 2000 yang secara eksplisit dinyatakan bahwa Lembaga Administratsi Negara adalah Instansi Pembina Diklat yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat. Pendidikan dan Pelatihan PNS diselenggarakan sebagai wujud dari amanat Undang- Undang No 43 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana dalam pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk “mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan. Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan bahwa pelaksaan ketentuan sebgaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari pasal 31 tersebut dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut di atas, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. Dalam peraturan tersebut, Lembaga Administrasi Negara merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan sistem kediklatan nasional. Sedangkan Badan Kepegawain Negara sebagai Insntansi

Pengendali, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggar aan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS. Selanjutnya, bahwa salah satu tujuan Diklat PNS pada pasal 2 (ayat 1) yang ingin dicapai adalah “ meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi” . Sedangkan yang menjadi sasaran Diklat PNS pada pasal 3, adalah “terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai deng persyaratan jabatan masingmasung”. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut maka semakin jelas bahwa penyelenggaraan Diklat PNS merupakan salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah dalam penciptaan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi, dalam kerangka mewujudkan profesionalisme PNS. Dengan profesionalisme yang demikian demikian , diharapkan mereka akan mampu menyediakan serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesaui dengan bidang tugasnya. Mengingat tuntutan akan peningkatan profesionalisme melalui penyelenggaraan Diklat tersebut, maka Lembaga Administrasi Negara dalam memerankan amanat dalam Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya yaitu sebagai Instansi Pembina dalam Penyelenggaraan Diklat menerapkan paradigma “Total Quality Education” yang meliputi tiga pilar dalam pembinaan, yaitu ; “Total Quality Standar, Total Quality Assurance, dan WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

37


Lingkaran Kepegawaian Total Quality Control”. Penerapan tiga pilar pembinnaan tersebut dalam semua aspek kediklatan, dalam rangka menjamin kualitas alumni Diklat sebagaimana diharapkan dalam tujuan dan sasaran Diklat PNS. Lebih lanjut, Lembaga Administrasi Negara telah melaksanakan pr ogram penting, antara lain; a) penyusunan pedoman Diklat; b) penyusunan modul-modul Diklat; c) bimbingan dan pengembangan kurikulum Diklat; d) pembinaan Widyaiswara; e) standarisasi dan akreditasi Lembaga Diklat; f) pengembangan system informasi Diklat; g) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat; h) serta memberikan perkonsulatsian dan bimbingan penyelenggaraan Diklat.

Implementasi Kebijakan Diklat dan Permasalahaannya Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa kebijakan pembinaan Diklat PNS dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Diklat yaitu membentuk PNS yang memiliki kompetensi baik pengetahun, keahlian maupun sikap perilaku agar mereka mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional di bidang masing-masing. Dengan profesionalisme tersebut diharapkan para pegawai negeri sipil dapat menyediakan dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh lapisan masyarakat, yang sekaligus menjadi salah satu indikator perwujudan kepemerintahan yang baik. Namun demikian , hingga saat ini masih sering kita dengar akan banyaknya keluhan yang dialamatkan kepada birokrasi atas penyediaan layanan yang tidak berkualitas. Bahkan sering kita dengar bilamana orang berbicara PNS selalu berada dibenaknya terkait dengan masalah KKN, pelayanan yang lambat, pelayanan yang berbelit-belit, disiplin rendah, kurang transparan , tidak sesuai dengan ketentuan,serta pernyataan negatif lainnya. Melihat kondisi yang demikian, banyak pihak sering mempertanyakan

38

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

tentang manfaat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah selama ini. Olehnya itu, untuk menyikapi hal di atas, marilah kita mencermati bagaimana pelaksanaan Diklat PNS yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawainya sejak pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai dampak dari otonomi daerah , maka penyelenggaraan Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil didesentralisasikan ke Lembaga Diklat Pemerintah yang telah terakreditasi. Dengan kebijakan demikian dihar apkan penyelenggaraan Diklat tersebut hanya dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Terakreditasi, sehingga dapat mengarah pada tercapainya tujuan dan sasaran sesuai dengan jenis dan jenjangnya masing-masing. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan, dapat disimak uraian sebagai berikut. Diklat adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling terkait antara satu dengan lainnya, yaitu “input, proses, dan output”. Dan untuk dapat menghasilkan output yang baik , akan sangat tergantung dari prosesnya . Sedangkan untuk menjamin terjadinya proses yang bagus sangat ditentukan oleh beberapa inputs yang mendukung proses tersebut. Input yang pertama adalah “ raw inputs”, yaitu peserta Diklat. Peserta dalam proses Diklat mempunyai peranan yang sangat penting dalam dalam pencapian tujuan dan sasaran Diklat. Berkaitan dengan peserta ini, Puline Robinson mengatakan bahwa “if you want to successful learner, you have to be diciplin dan study hard. Everything depends on you.” Dalam hal peserta Diklat, pada saat ini yang sangat menentukan peserta Diklat adalah par a Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan dalam menugaskan calon peserta, mulai dari seleksi sampai

penetapan baik melalui Baperjakat maupun TSPDI. Melalui proses tersebut diharapkan telah terpilih para calon peserta Diklat yang memenuhi persyaratan tertentu dan sesuai dengan kebutuhan unit dan organisasi akan pemenuhan kompetensi sejalan dengan jenis diklat yang akan diikuti. Sehingga dengan mengikuti Diklat, para pegawai terpilih tersebut dapat mengembangkan dan memperoleh kompetensi-kompetensi baru baik yang berupa pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, serta perubahan perilaku, yang selanjutnya dihar apkan dapat meningkatkan kinerjanya. Namun harapan tersebut jauh berbeda dengan kondisi di lapangan, dimana dari pengamatan saya pada penyelenggaraan diklatdiklat teknis, fungsional, dan diklat kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah, pada umumnya motivasi sebagian peserta sangat rendah. Hal ini nampak selama proses pembelajaran, khususnya pada diklat kepemimpinan misalnya, sebagian dar i mereka kurang disiplin dalam berbagai aspek, seperti sering keluar masuk kelas untuk menelpon atau merokok, mengantuk, serta melakukan duplikasi dalam pembuatan tugas. Bahkan sering kita dengar pernyataan “ aah yang penting ikut untuk apa serius toh nanti pasti lulus”. Kalau motivasinya sudah demikian apa yang akan diperoleh selama Diklat? Prihatian memang. Hal lain yang sering saya temui adalah pengiriman calon peserta untuk diklat teknis dan fungsional sering tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh penyelenggara. Kalau sudah demikian dapat diduga bagaimana motivasinya, dan apa yang bisa diper oleh dari Diklat. Pertanyaannya kenapa motivasi mereka demikian, apakah pegawai kita tidak mau belajar atau terdapat penyebab lainnya? Menurut hemat saya hal seperti ini terjadi, mungkin dikarenakan bahwa pada umumnya instansi pemerintah belum mempunyai “career planning” yang baik, dan instansi tersebut tidak ada Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Lingkaran Kepegawaian peta pengembangan kompetensi pegawai yang bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan calon peserta Diklat. Sehingga penetapan peserta Diklat bukan didasari pada kebutuhan yang dapat memecahkan isu-isu stratejik organisasi, tetapi lebih pada keinginan semata. Selanjutnya, keadaan seperti di atas juga terjadi pada calon peserta Diklat Kepemimpinan, dimana saat ini terdapat kecender ungan bahwa sebagian besar pegawai beranggapan bila sudah memenuhi persyaratan pangkat menuntut untuk diikutkan seleksi dan selanjutnya mengikuti diklat kepemimpinan sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan struktural. Padahal semestinya yang mengikuti diklat kepemimpinan hanya mereka para pegawai yang terpilih dan benar-benar akan dan telah menduduki jabatan struktural , bukan karena semata-mata persyaratan pangkat. Dampaknya, sekarang banyak alumni diklat kepemimpinan yang belum diangkat dalam jabatan structural, begitu pula alumni diklat teknis dan fungsional yang tidak ditempatkan sesuai dengan Diklat yang telah diikuti. Sehingga sulit diharapkan akan terjadinya peningkatan kinerja individu, unit,dan organisasi.Kondisi seperti ini saya duga turut mempengaruhi motivasi para peserta selama mengikuti Diklat. Kedua adalah instrumental inputs, yang meliputi tenaga kediklatan dalam hal ini penyelenggara, widyaiswara, penceramah, pejabat fungsional lainnya dan struktural yang dilibatkan dalam mengajar, kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran dan lainnya. Lembaga Diklat Instansi Pemerintah yang telah terakreditasi dam mendapat kewenangan untuk melaksanakan Diklat tentunya telah memiliki sumber daya yang lengkap yang dapat mendukung kelancaran pr oses pembelajaran. Berkaitan dengan proses pembelajar an, tenaga kediklatan khususnya tenaga widyaiswara dan penyelenggara baik secara kuantitas maupun kualitas mempunyai peran yang sangat penting Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

untuk tercapainya tujuan suatu pelatihan. Namun demikian, kenyataan di lapangan terjadi ketimpangan yang cukup nyata antara jumlah tenaga widyaiswara dengan jumlah peserta diklat. Dari pengamatan saya bahwa jumlah widyaiswara di beberapa Lembaga Diklat Pemerintah di Kawasan Timur Indonesia rata-rata sekitar 5 orang, bahkan ada yang hanya memiliki 1 orang widyaiswara. Padahal dilihat dari jumlah peserta diklat yang harus didiklatkan rata-rata setiap Provinsi khusus untuk diklat prajabatan eks honorer saja terdapat antara 4000 sampai 10000 orang setiap tahun. Ini belum termasuk peserta diklat teknis, fungsional, dan diklat kepemimpinan. Kalau sudah begitu siapa yang harus mengajar pada diklat? Informasi yang diperoleh dari beberapa lembaga diklat, untuk mendukung proses pembelajaran dengan melibatkan para pejabat struktural, guru, dosen dan tenaga fungsional lainnya. Persoalannya, para pengajar tersebut pada umumnya tidak memiliki kompetensi dalam mengajar pada diklat. Kondisi tersebut juga belum ditunjang oleh tenaga penyelenggara dan pengelola diklat yang professional. Data di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya para penyelenggara dan pengelola diklat tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil sering berseberangan dengan kaidahkaidah kediklatan. Sering saya mendapat keluhan secara langsung maupun melalui telepon dari para alumni diklat MOT dan TOC yang tidak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan diklat di daerah, atau malahan yang tadinya sudah di unit diklat dipindahkan ke unit lain yang sama sekali tidak terkait dengan kegiatan pelatihan. Hal ini menunjukkan tidak adanya komitmen dari penentu kebijakan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat. Saya sering sedih mendengar ucapan dari para pejabat bahwa diklat itu mudah dan bisa ditangani oleh semua pegawai.

Saya tidak setuju dengan itu, menurut saya bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan diklat yang baik bilamana ditangani oleh pegawai yang punya latar belakang kependidikan, kediklatan dan pengalaman yang memadai. Ketiga adalah environmental inputs, yaitu meliputi sarana dan prasarana pembelajaran dan lingkungan dimana tempat belajar. Berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran, Lembaga Administrasi Negara telah melakukan sertifikasi dan akreditasi bagi semua Lembaga Diklat Provinsi, kecuali bagi Provinsi yang baru terbentuk. Namun demikian sarana dan prasarana yang terdapat pada Lembaga Diklat Provinsi tersebut tidak mampu menampung peserta Diklat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga, untuk Diklat tertentu penyelenggaraannya dilaksanakan di Kabupaten dan Kota, meskipun ini sebenarnya menyalahi ketentuan, karena yang diakreditasi adalah Lembaga Diklat di Provinsi bukan di Kabupaten dan Kota. Hal inilah yang menjadi per masalahan, karena penyelenggaraan diklat di Kabupaten dan Kota pada umumnya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, misalnya; keterbatasan tenaga pengajar, ruang belajar tidak standar, perlengkapan belajar, jumlah peserta lebih dari 40 orang per kelas, peserta tidak diasramakan, serta modul diklat. Hal lain dapat ditemukan bahwa penyelenggaran Diklat bagi para pegawai tidak hanya dilakukan di Lembaga Diklat sebagimana seharusnya, melainkan banyak SKPD di Kabupaten dan Kota juga melaksanakan Diklat, padahal di SKPD tersebut tidak terdapat Unit Diklat. Kondisi demikian secara langsung akan mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Berkaitan dengan berbagai permasalahan di atas, maka guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan langkahlangkah sebagai berikut;

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

39


Lingkaran Kepegawaian 1). Pejabat pembina kepegawaian harus mau merubah mindset bahwa diklat merupakan salah satu cara yang sangat strategis dalam meningkatkan kompetensi pegawai. Olehnya itu, penetapan peserta diklat harus didasari pada kebutuhan organisasi, bukan keinginan pegawai dan pemimpin. Selain itu penempatan pegawai pada unitunit Diklat harus didasari pada kompetensinya baik dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman. 2). Pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah harus melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Ini dapat dilakukan bilamana telah dilakukan “job analysis, job descriptions, dan job qualifications� . Dengan demikian terdapat peta pengembangan kompetensi, dan akan diketahui kompetensikompetensi apa yang dibutuhkan pada setiap job tersebut, sehingga setiap langkah pengembangan pegawai terarah pada kebutuhan tersebut, bukan keinginan. 3). Pemerintah Provinsi yang telah memiliki Lembaga Diklat harus senantiasa meningkatkan kapasitas kelembagaanya, baik sarana dan prasarana pembelajaran dan tenaga penyelenggara serta tenaga Widyaiswara. 4). Penyelenggaraan Diklat harus dilaksanakan dengan menganut sistem satu pintu pada Lembaga Diklat Terakreditasi, bukan pada SKPD yang tidak mempunyai Unit Diklat. 5). Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, harus lebih mengedepankan progr am – progr am Diklat Teknis dan Fungsional, karena diklat tersebut merupakan diklat yang dapat meningkatkan kompetensi teknis pegawai, sehingga diharapkan mereka akan lebih professional di bidangnya. 6). Pejabat Pembina kepegawaian perlu mensosialisasikan dan

40

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

merealisasikan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku yang saat ini telah tersedia 25 rumpun jabatan fungsional. Perlu diyakinkan kepada pegawai bahwa jabatan fungsional adalah bukan jabatan mati, atau buangan, akan tetapi merupakan jabatan yang strategis dan suatu saat dapat diangkat ke struktural.

Penutup Sebagaimana telah diuraikan di atas terkait dengan kebijakan Diklat PNS serta permasalanya dalam implementasi, dapat dikatakan bahwa Diklat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan kompetensi PNS , yang selanjutnya diharapkan mereka mampu menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada masyar akat sebagaimana tujuan luhur dari otonomi daerah. Namun demikian bahwa kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik, karena masih terdapatnya persepsi yang berbeda ter kait dengan penyelenggaraan Diklat. Olehnya itu perlu ada komitmen bersama dalam penyelenggaraan Diklat, antara pihakpihak terkait dalam hal ini pihak Legislatif sebagai penentu dalam pengesahan RAPBD, Pejabat Pembina Kepegawaian, pengelola dan penyelenggara Diklat, tenaga Widyaiswara dan pengajar lainnya, dan yang tidak kalah penting adalah para peserta Diklat yang akan

melalkukan perubahan dan pembaharuan. Sehingga Diklat dapat diselenggar akan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun Diklat dipandang sedemikian penting, perlu disadari bahwa Diklat hanya merupakan salah satu strategi dalam peningkatan kompetensi PNS, upaya lain perlu ditempuh yaitu melalui jalur pendidikan formal, serta memfasilitasi terbangunnya pengembangan diri pada setiap pegawai melalui komunikasi-komunikasi sosial di dalam organisasi. Disadari bahwa dengan tersedianya PNS yang professional belumlah menjadi jaminan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dukungan sarana dan prasarana pelayanan sangatlah diper lukan untuk memenuhi kebuuhan pelayanan masyarakat yang semakin banyak var iasinya dan kompleks sifatnya. Hal yang sangat penting dan menentukan adalah adanya dukungan kebijakan dan komitmen dari pemimpin organisasi dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Berbagai daerah yang telah berhasil dalam meningkatkan pelayanan publik seperti Provinsi Gorontalo, Kabupaten Takalar, Kota Pare-Pare, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jombang, dan Daerah lainnya patut menjadi contoh bagi para penentu kebijakan.

Kegiatan, Diklatpim II Angkatan XX Tahun 2007 Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Opini

MENYOAL RANCANGAN REVISI PERATURAN MENPAN NOMOR: PER/66/M.PAN/6/2005 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DAN ANGKA KREDITNYA Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam upaya mewujudkan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan sudah saatnya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sebagai upaya sadar yang harus dikedepankan, olehnya itu manajemen PNS yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang PokokPokok Kepegawaian mengandung makna sebagai suatu keniscayaan. Karena sangat disadari bahwa tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan hanya dapat diwujudkan jika ditopang oleh Pegawai Negeri Sipil yang professional, jujur, adil dan bertanggungjawab.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam upaya mewujudkan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan sudah saatnya mendapat perhatian yang sungguhsungguh sebagai upaya sadar yang harus dikedepankan, olehnya itu manajemen PNS yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengandung makna sebagai suatu keniscayaan. Karena sangat disadari bahwa tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan hanya dapat diwujudkan jika ditopang oleh Pegawai Negeri Sipil yang professional, jujur, adil dan

Indikasi tersebut terlihat adanya upaya menjadikan widyaiswara sebagai ujung tombak dalam pengembangan sumber Daya Manusia Aparatur dengan merancangbangun kewidyaiswaraan melalui revisi Peraturan MENPAN Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fuingsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) c.q Direktorat Pembinaan Widyaiswara setelah melakukan evaluasi dan kajian mendalam secara komperehensip. Sangat disadari oleh penulis masih banyak permasalahan yang mengitari widyaiswara itu sendiri, baik secara eksternal maupun internal diantaranya defenisi widyaiswara, spesialisasi Widyaiswara, Kompetensi Widyaiswara, kegiatan pengembangan profesi, Diklat Teknis dan Fungsional, Penjenjangan Diklat dan sistim pembinaan Widyaiswara.

bertanggungjawab. Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

41


Opini Defenisi Widyaiswara Widyaiswara berasal dari bahasa Sansakerta yaitu “Vidya”, “Ish” dan “Vara” yang memiliki arti Vidya berarti ilmu pengetahuan, Ish berarti memiliki dan Vara berarti terpilih, secara bebas dari segi bahasa Widyaiswara dapat diartikan seseorang yang terpilih karena memiliki/menguasai ilmu pengetahuan. Dan secara umum tugas Widyaiswara mirip dengan “dosen”, “guru”, instruktur” atau yang lebih popular adalah fasilitator. Sedangkan pengertian Widyaiswara dalam peraturan Menpan adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pemerintah”.Pengertian tersebut setidaknya membatasi ruang gerak Widyaiswara terutama dalam melaksanakan Tupoksinya yaitu hanya mengajar pada lembaga kediklatan yang ada di pemerintahan dan pesertanya hanya Pegawai Negeri Sipil. Padahal banyak Departemen yang merupakan instansi pembina teknis pelaksanaan program Pemerintahan seperti Departemen Perdagangan yang ditugaskan melatih peserta yang berasal dari pengelola Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), demikian halnya di beberapa instansi dimana Widyaiswara mengajar pada peserta yang non PNS. Konsekwensi dari defenisi tersebut maka segala kegiatan Widyaiswara di luar instansi pemerintah atau diklat yang pesertanya non PNS tidak dapat dihitung sebagai angka kredit. SPESIALISASI WIDYAISWARA Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang Widyaiswara sesuai dengan rumpun keilmuan yang ditekuni baik dari sisi latar belakang pendidikan maupun dari sisi pengalaman kerja untuk menentukan mata diklat yang diampunya. Peraturan MENPAN Nomor PER/66/M.PAN/6/ 2005 tidak secara tegas mengatur mengenai pembatasan jumlah spesialisasi Widyaiswara, tapi jika dikaitkan dengan profesionalisme Widyaiswara maka setidaknya ada pembatasan mata Diklat yang diampunya. Persoalannya adalah

42

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

apakah mata Diklat tersebut adalah satu kesatuan dari disiplin ilmu atau mata Diklat tersebut bagian dari ilmu terapan lainnya. Misalnya masalah kepegawaian yang terdiri dari perencanaan kepegawaian sampai pada persoalan pensiun, yang kesemuanaya adalah satu kesatuan yang utuh sehingga tidak perlu ada dikotomi. Karena ketika kita berbicara masalah disiplin Pegawai maka secara otomatis seluruh masalah terkait dengannya, mulai dari masalah gaji, kepangkatan, jabatan, sumpah PNS dan sumpah jabatan dan pemberhentian. Olehnya itu spesialisasi memang perlu untuk penguasaan keilmuan bagi Widyaiswara namun tidak pada berbagai disiplin ilmu hanya pada satu kedisiplinan ilmu saja. Untuk menunjang spesialisasi harus ditopang oleh penguasaan keilmuan dan pengalaman kerja, maka Widyaiswara harus diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berorientasi tentang ilmu kepegawaian pada setiap bidang deputi atau biro yang ada di BKN, terutama yang menyangkut dengan masalah teknis seperti kepangkatan, pensiun, formasi dan pengadaan, kesejahteraan dan penggajian dengan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga ada pengalaman kerja dan penguasaan peraturan perundangundangan. KOMPETENSI WIDYAISWARA Kompetensi Widyaiswara adalah aspekaspek yang wajib dimiliki oleh Widyaiswara terkait dengan penguasaan bidang substansi spesialisasi, keterampilan mengajar dan sikap prilaku yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Olehnya itu aktualisasi Widyaiswara harus dimulai dari diri sendiri kemudian penciptaan sistim dan lingkungan kerja yang mendorong kearah pengembangan, Termasuk alokasi anggaran tentang pengembangan kompetensi Widyaiswara apakah setiap tahuannya disediakan atau disediakan tetapi penggunaannya tidak menyentuh sama sekali bagi Widyaiswara itu sendiri. Kedepan memang perlu ada konsep khusus mengenai standar kompetensi Widyaiswara sehingga tidak membuat perbedaan persepsi diantara para Widyaiswara maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.

PENGEMBANGAN PROFESI Dalam evaluasi yang telah dilakukan khususnya pada sidang penetapan angka kredit Widyaiswara disimpulkan bahwa masih banyak Widyaiswara yang kurang fokus pada kegiatan pengembangan profesi seperti penulisan karya tulis ilmiah (KTI). Kegiatan tersebut hanya menjadi kewajiban bagi Widyaiswara Madya sampai Widyaiswara Utama. Olehnya itu kedepan kegiatan KTI sudah ada pada setiap jenjang Widyaiswara dan merupakan kegiatan utama, sehingga diharapkan dapat meningkatkan professional kewidyaiswaraan. PENJENJANGAN DIKLAT Permasalahan yang sangat kursial bagi penerapan Peraturan MENPAN Nomor PER/66/M. /2005 adalah belum adanya peraturan penjenjangan untuk Diklat Teknis dan Fungsional secara umum sehingga membawa konsekwensi tidak diakuinya kegiatan Widyaiswara terkait dengan perhitungan angka kredit padahal pada Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, padahal kegiatan Widyaiswara selalu didasarkan pada penjenjangan kegiatan Diklat. Hal lain adalah belum terakomodirnya kegiatan Widyaiswara yang bersifat Internasional dalam bentuk perhitungan angka kredit, padahal tuntutan profesionalisme Widyaiswara juga menuntut partisipasi aktif baik dalam bentuk pendidkian, seminar/pelatihan atau publikasi pada jurnal yang bersifat Internasional. Proses revisi peraturan Kewidyaiswaraan tengah digodok dan diharapkan lahir suatu kebijakan yang membawa perubahan fundamental bagi jabatan fungsional Widyaiswara, pertanyaannya adalah apakah cukup hanya merubah berbagai peraturan-peraturan kewidyaiswaraan tanpa harus dikuti perubahan cara memandang Widyaiswara, pembinaan dan kesempatan mengaktualisasikan diri serta pemberian tugas pokok Widyaiswara sesuai dengan aturan yang ada ???

Harun Arsyad, Widyaiswara Pusdiklat Kepegawaian BKN

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Opini

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) oleh: Bambang Chrisnadi, SH, M.Si Kepala Kantor Regional IV BKN Reformasi manajemen PNS untuk mewujudkan dan mendorong terwujudnya sosok PNS yang profesional dan sejahtera telah dipercepat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Salah satu pembaharuan dan wujud reformasi manajemen PNS adalah adanya perubahan ketentuan tentang kedudukan PNS dan larangan PNS untuk menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (parpol) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undangundang Nomor 43 Tahun 1999, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut : a. Kedudukan PNS, adalah sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. b. PNS harus netral dari pengaruh semua golongan, partai politik, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. c. Dalam kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata, maka PNS dilarang menjadi anggota/ pengurus partai politik (parpol). Landasan filosofis ketentuan Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999 adalah untuk membangun kembali image baru (new image building) tentang sosok PNS yang diharapkan dalam peran sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan secara profesional, jujur, adil, dan merata. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini sosok PNS masih lekat dengan berbagai stigma yang negatif, antara lain PNS merupakan pekerja yang tidak profesional, tidak kompeten, tidak disiplin, malas, dan berperilaku KKN, sehingga pemerintah perlu bekerja keras dan cerdas untuk mengembalikan citra PNS sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Salah satu faktor yang ikut ambil bagian dalam membentuk stigma negatif terhadap sosok PNS, Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

antara lain adalah adanya keterlibatan PNS dalam politik praktis dimana PNS secara sistematik telah dijadikan sebagai mesin politik yang efektif oleh salah satu kekuatan partai politik untuk pemenangan pemilu. Harga yang harus dibayar dengan kondisi tersebut adalah aktivitas dan loyalitas PNS tidak lagi kepada negara dan pemerintah, tetapi lebih cenderung loyal kepada partai politik, sehingga wajar kalau saja harapan dan upaya untuk membentuk sosok PNS yang profesional semakin jauh dari harapan bahkan sampai dengan sekarangpun masih belum berhasil membebaskan PNS dari berbagai perilaku yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam hiruk pikuk proses pilkada. Upaya pemerintah untuk mengembalikan sosok PNS yang profesional dan kompeten dengan penuh integritas dan komit, serta sadar akan kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata, nampaknya masih belum dipahami oleh komunitas PNS. Hal ini terbukti masih saja ada PNS yang secara sengaja dan sadar melibatkan diri dalam politik praktis pemilihan kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam bentuk melibatkan diri dalam kampanye salah satu calon kepala/wakil kepala daerah, dukung mendukung salah satu calon, menjadi tim pemenangan salah satu calon dengan alasan masih ada hubungan keluarga, bahkan secara sadar, sengaja, dan tanpa merasa bersalah berbondong-bondong meninggalkan jam kerja/jam dinas hanya untuk mengantarkan salah satu bakal calon kepala daerah mendaftarkan ke KPUD setempat. Prinsip netralitas PNS dimaksudkan pula agar PNS dalam keadaan apapun tetap memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tetap bekerja profesional semata-mata untuk kepentingan negara dan pemerintah, serta menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat secara sungguh sungguh, adil, dan merata. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) boleh saja silih berganti kapan saja tetapi PNS sebagai unsur aparatur negara harus tetap bersatu padu dalam posisi netral dalam menjalankan tugas mulia sebagai unsur aparatur negara bekerja secara profesional tanpa diganggu oleh hiruk pikuknya aktivitas pilkada. WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

43


Opini Tidak dapat dipungkiri bahwa komunitas PNS dapat memberikan konstribusi yang cukup signifikan untuk meraup suara, namun demikian sebagai PNS harus tetap berpegang teguh pada peraturan perundangundangan yang berlaku bagi PNS dan pemberian kesempatan bagi PNS untuk menggunakan hak suara dalam pilkada tidak dapat diterjemahkan membolehkan PNS terlibat langsung atau tidak langsung dalam aktivitas pilkada sebagaimana diuraikan diatas. Sebuah fakta juridis yang tidak terelakkan, bahwa sekali seorang WNI yang memenuhi syarat melamar dan diangkat sebagai PNS maka pada saat itu pula sebagian kedaulatannya sebagai pribadi telah diserahkan kepada negara dan pemerintah, sehingga sebagai pribadi tidak lagi sebebas seperti sebelum menjadi PNS, karena banyak aturan yang harus diikuti termasuk larangan untuk terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses pilkada dan untuk ini PNS dituntut untuk senantiasa memegang teguh komitmen dan integritasnya sebagi unsur aparatur negara dengan segala yang melekat didalamnya, seperti pengaturan kedudukan PNS, kewajiban untuk mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan, melaksanakan kewajiban, dan tidak melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan disiplin PNS, dan ketentuan lain yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak pada tempatnya apabila seorang PNS (apalagi pejabat struktural) dengan begitu gampangnya mengorbankan integritas diri, menidurkan komitmen, dan berfikir pragmatis jangka pendek mengorbankan jati diri PNS dan kariernya. Ketentuan netralitas PNS yang harus dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut : 1. PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 2. PNS yang akan menjadi anggota/pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai PNS. 3. PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena menjadi anggota/pengurus partai politik, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian. 4. PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik tidak mengundurkan diri sebagai PNS, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. 5. PNS yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, wajib mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai dasar bagi pejabat yang berwenang menetapkan keputusan

44

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

pemberhentian dari jabatan negeri terhitung sejak KPUD menetapkan sebagai calon. 6. PNS yang terpilih menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah berlaku ketentuan sebagai pejabat negara, antara lain dibebaskan dari jabatan organiknya, dan apabila tidak terpilih, selambatlambatnya 21 hari setelah yang bersangkutan tidak terpilih segera mengajukan permohonan untuk bekerja kembali sebagai dasar pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan untuk mempekerjakan kembali. 7. PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye atau duduk sebagai panitia pengawas pemilihan tanpa ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsungnya, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun. 8. PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung kepala/wakil kepala daerah, atau menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye, atau menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanpa ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsungnya, dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan mendapat hakhak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. PNS yang menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, atau menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam proses pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Selain ketentuan netralitas PNS sebagaimana diuraikan diatas, masih ada beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian PNS, antara lain: 1. Sumpah/Janji PNS dan/atau Sumpah/ Janji Jabatan. Sumpah/janji PNS dilakukan segera setelah CPNS diangkat sebagai PNS dan sumpah/janji jabatan dilakukan pada saat PNS diangkat dalam suatu Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Opini jabatan tertentu yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bunyi sumpah/ janji sebagaimana dimaksud antara lain berbunyi “akan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan”. Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah yang diawali dengan kata-kata “Demi Allah” bagi yang beragama Islam; Diakhiri dengan pengucapan “Semoga Tuhan menolong saya” bagi yang beragama Kristen/ Protestan/Khatolik; Diawali ucapan “ Om atah parawisesa” bagi yang beragama Hindu; dan diawali ucapan “Demi Sanghyang Adi Budha” bagi yang beragama Budha. Sumpah/janji sebagaiman dimaksud bagi umat beragama pasti paham betul apa konsekuensi apabila seorang PNS mengingkari dan melanggar sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan PNS yang diucapkan. Lafal sumpah ini mengandung pengertian bahwa, PNS tidak akan meninggalkan jam kerja/tugas kedinasan karena ada kepentingan lain diluar jam kerja/tugas kedinasan, antara lain meninggalkan jam kerja/tugas kedinasan untuk mengikuti aksi-aksi dukung mendukung salah satu calon, atau mengikuti kampanye untuk mendukung salah satu calon pilkada. 2. Kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan disiplin PNS, yaitu: a. Kewajiban: (1) mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain. (2) melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab. (3) memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps PNS. (4) mentaati ketentuan jam kerja. (5) memberikan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. b. Larangan: (1) melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau PNS. (2) Menyalahgunakan wewenangnya. (3) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. Tulisan singkat tentang netralitas PNS ini kiranya dapat dipahami oleh setiap PNS secara cerdas, sehingga tidak ada lagi PNS yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam aktivitas pilkada dengan mengorbankan citra dan jati diri PNS sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Pemerintah telah memberikan pilihan secara adil dan obyektif kepada PNS untuk tetap menjadi PNS dengan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengundurkan diri sebagai PNS apabila tidak ingin terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS dan kaidah-kaidah moral sebagai bagian dari unsur aparatur negara, sehingga tidak ada lagi kemunafikan dalam diri PNS dimana disatu sisi dalam pidato atau pengarahan diwarnai dengan semangat/menyuarakan ingin menjadi PNS yang profesional dan kompeten tetapi disisi lain berperilaku yang kontraproduktif dan menciderai jati diri dan kedudukannya sebagai unsur aparatur negara (catatan khusus untuk PNS yang menduduki jabatan struktural). Mudah-mudahan PNS yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada diwilayah Provinsi Sulsel yang lagi marak dengan hajatan/pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah, dan dengan dalih atau alasan apapun PNS tidak ada secara sadar melibatkan diri baik langsung atau tidak langsung dalam aktivitas pilkada yang dilakukan didalam maupun diluar jam dinas/jam kerja, harapan yang sama juga untuk PNS yang bekerja di Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota diwilayah kerja Kanreg IV BKN lain, yaitu diwilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, dan Maluku. SEMOGA

Sumber: 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. 4. Perpres RI Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri. 5. Keputusan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 tentang Syarat PNS Menjadi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. 6. SE Menteri PAN Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas PNS. WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

45


Mitra Kerja

Bang-humas/wk

DIRGAHAYU KAB. WAJO KE - 609 Sekilas sejarah Kab. Wajo. Pemerintahan di Kerajaan Wajo menurut catatan sejarah, diawali saat penobatan La Tenribali selaku Batara Wajo pertama tahun 1399. Penobatan Batara itu dilakukan oleh ketiga kepala Limpo dan Matoa. Bahkan ketiga orang arung (raja) itu melepas gelarnya dengan sukarela dan menyatakan dirinya sebagai Pa’danreng (Dewan Pemerintahan Pusat) dan menjadi kepala Limpo di daerahnya masing-masing. Ba ta ra Wa jo m engandung makna yakni, Batara artinya langit yang melambangkan keagungan. Sedangkan Wajo berasal dari nama pohon Wajo yang batangnya lurus dan daunnya rindang untuk bernaung dan memberikan wajo-wajo (bayangbayang) memberikan kesejukan bagi seti ap orang ya ng bernaung dibawahnya. Sepa njang sejarah pemerintahan, Wajo mencapai puncak kejayaan saat Latadangpare Puang ri Maggalatung memerintah tahun 1491 – 1521. Karena pada masa

46

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

itu, pemerintah La Tadangpare dikenal ahli siasat perang yang unggul, juga sangat pemberani, sederhana, budiman, lemah lembut da n bija ksa na, tel ah berhasil mengembangkan wilayah Wajo. Jika walnya wilayah Wajo hanya mencakup Wanua Tosora, namun berkat kepiawaiannya La Tadampare berhasil mengembangkan wilayah pemerintahannya sampai ke segala penjuru tanah bugis. Dalam catatan sejarah, setelah La Tadangpare Puang ri Maggalatung wafat, dilakukan pemilihan Arung Matoa sebanyak 44 kali. Artinya sebanyak 44 Arung Matoa yang pernah memerintah di Wajo, dan H. Andi Mangkona Datu Marioriwawo merupakan Arung Matoa Wajo terakhir, lantaran pada tahun 1959, Pemeri ntah RI m engel ua rk an Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan daerahdaerah tingkat II di Sulawesi. Sejak Wajo menjadi daerah Kabupaten, ada beberapa bupati yang pernah memerintah yakni : H. Andi Tanjung (1957 – 1960), H. Andi Mangga Amirullah (1960 – 1962), H.

Andi Bachtiar ( 1962 – 1962), H. Andi Hasanuddin Oddang ( 1962 – 1967), H. Andi Unru ( 1967 – 1988), H. Radi A Ganny (1988 – 1993), H. Dahlan Maulana (1993 – 1998), Drs. H. Naharuddin Tinulu (1998 – 2003) dan H. Andi Asmidin (2003 sampai saat ini/2008). ( Wajo Kearifan Lokal Menata Lingkungan, Fahmi Pustaka, 2007:1) Sejarah singkat hari jadi Kab. Wajo Hari jadi Wajo, bermula dari gagaasan dan ide yang dilontarkan oleh Bupati Wajo, Drs. H. Dachlan Maulana, M.S ( 1993 – 1998). Dari ga ga sa n tersebut d il ak uk an penelusuran dan kajian-kajian melalui tiga tahap, yaitu : Tahap Sosialisasi dan Dukungan Ide, Tahap Pengkajian Akademik, dan Tahap Legalitas Formal. Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, disepakai yang menjadi tahun dari pada hari jadi Wajo adalah versi Boli, yakni pada waktu pelantikan Batara Wajo pertama (Latenri Bali) tahun 1399, dibawah pohon besar (pohon Bajo). Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Mitra Kerjai

Bang-humas/wk

Penyerahan, Piagam Penghargaan BKD Berprestasi dari Kepala Kanreg IV BKN Makassar Bambang Chrisnadi kepada Bupati Wajo H. A. Asmidin pada acara HUT Wajo ke 609 di lapangan Merdeka Sengkang Tempat pelantikan sampai sekarang masih bernama Wajo-Wajo, di daerah Tosora Kec. Majauleng. (Buku panduan hari jadi Wajo 609) Peringatan Hari Jadi Wajo Ke609 Acara puncak peringatan hari jadi Wajo Ke-609 digelar dilapangan Merdeka Sengkang, yang dihadiri sekitar 5000 orang yang terdiri dari, para undangan (rombongan Gubernur, Undangan dari Jakarta, Undaangan dari Makassar, Bupati tetangga, Ketua DPRD Bone dan Soppeng, Ketua dan Anggota DPRD, Muspida, Ketua Pengaadilan Negeri Sengkang, Semua Kepala Unit Kerja, Tokoh Masyarakat/Agama, dan Masyarakat Wajo). Peringatan puncak hari jadi Wa jo K e-609 d ia w al i dengan penyambutan Penjabat Gubernur Sulsel (Tanri Balilamo) dengan acara adat dan tari Loluso. Dalam acara peringatan Hari jadi Wajo Ke-609 Bupati Wajo (H. Andi Asmidin) menberikan penghargaan berupa PIN Emas kepada Putera dan Peteri Wajo yang berprestasi. Dalam acara tersebut juga Bupa ti Wajo, menerima piagam penghargaan dari Kepala BKN, yang diserahkan oleh Kepala Kanreg IV BKN Makassar (Bambang Chrisnadi, SH, M.Si), atas prestasi BKDD Kab. Wajo dalam pelayanan kepegawaian. Dalam sambutannya Bupati Wa jo m engungka pk an d al am Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

peringatan puncak hari jadi Wajo Ke-6 09 a kan d il aksanak an “ Relouncing KB Mandiri Berkualitas� yang merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi Kab. Wajo. Dan proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan di Pem ka b Wajo untuk tahun anggaran 2007 akan diremikan oleh Gubernur Sulsel, ungkapnya. Sedangkan Kepala BKKBN Pusa t, d ala m penga ra ha nnya mengungkapkan, Bahwa Program KB Nasional yang dimulai sejak tahun 19 70 d an mula i meram ba h di kabupaten Wajo pada tahun 1974 merupakan program sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengenda li ka n k el ahiran d an mengerim l aju perta nggungan pend ud uk , mengura ngi resi ko kematian ibu pernah melahirkan, menurunkan angka kematian serta menyiapkan SDM yang lebih Unggul. Dengan juml ah pend ud uk Indonesia diperkirakan berjumlah 227 juta jiwa, merupakan penduduk terbesar No. 4 diantara negaranegara didunia, dan kita menempati urutan No. 108 dari 177 negara di duni a da la m ha l indek pembangunan manusia di Indonesia, hal ini sangat memprihatinkan, ungk apnya. Untuk m enanga ni haltersebut maka dalam program KB Nasional selain upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan kontrasepsi

keluarga juga dilakukan upaya yang berk ai ta n dengan program pemberdayaan keluarga dalam ra ngka meningk atka n kualitas penduduk Indonesia sehingga mampu bersai ng d enga n nega ra l ai n, imbuhnya. Pada hari jadi Wajo Ke-609 ini Kepala BKKBN menyerahkan bantuan Ke Kab. Wajo berupa, 3 Unit Motor operasional KB, Komputer, Wireless dan modal kerja. Penjabat Gubernur Sulsel Tanri Balilamo pada kesempatan itu mengungkapkan, momentum HUT Wajo Ke-609, hendaknya dijadikan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Evaluasi penting dilakukan agar arah pembangunan kedepan menga rah kepad a peningkatan kesejahteraan masyarakat di Wajo. Tanri Balilamo menekankan agar Kab. Wajo tetap mengoptimalkan serta memperbaiki/meningkatkan kualitas produk sutera daerah sebagai kebanggaan Kab. Wajo jangan sampai kalah dengan sutera Taiwan maupun sutera dari Tiongkok, ungkapnya. Hari jadi Wajo ke-609 juga ditandai dengan peresmian proyekproyek TA. 2007 oleh Gubernur Sulsel dengan menekan tombol si rene d an pena nda ta nganan prasasti. (Bang_humas)

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

47


Mitra Kerja

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kab. Wajo Mengadakan Bimbingan Teknis Kepegawaian. Sebagai upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan kepegawaian Pemerintah Daerah Kab. Wajo melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara Regional IV menyelenggarakan bimbingan teknis kepegawaian (BINTEK). Penyelenggaraan BINTEK bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pemahaman dalam aturan-aturan kepegawaian, dan menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Penyelenggaraan BINTEK pada tahap pertama diperuntukan bagi para pendidik yang diikuti 80 peserta dari Kepala SMA/SMK/MA, Kepala SMP/MTS, dan Ketua Tim Penilaian Angka Kredit, yang akan berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 10 – 15 Maret 2008, dilaksanakan di pondok eka Jl. Maluku Segkag Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kepegawaian dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kab. Wajo Drs. H.S Natsir Taufiq, M.Si. dan dihadiri oleh Asisten I, Drs. H. Andi Nasrullah, Kepala Dinas Pendidikan,yang diwakili oleh Drs. Andi Sulhan, Kepala Kanreg IV BKN, Bambang Chrisnadi, SH. M.Si dan Kepala Badan Kepagawaian Daerah dan Diklat, Drs. H. Andi Gusti, MP.

48

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

Dalam sambutan tertulis Bupati wajo yang dibacakan oleh Sekda mengungkapkan Bimbingan teknis manajemen kepegawaian sangatlah penting diikuti oleh seluruh Pegawaian Negeri Sipil, utamanya oleh para pejabat yang mengelola urusan kepegawaian masing-masing instansi, karena dalam bintek ini akan disosialisasikan, disebarluaskan dan dibahas tentang kebijakan-kebijakan tentang kepegawaian dan dalam menjalankan pembangunan terdapat empat unsur pokok yang dibutuhkan, keempat unsur tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, modal dan teknologi. Bupati wajo, H.A Asmidin juga berharap dengan BINTEK ini diharapkan setiap pegawai negeri di kab. Wajo dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, dan jangan sampai hanya memenuhi kebutuhan formasi secara kuantitas, namun kualitasnya tidak dapat menjalankan dengan optimal. Pada kesempatan tersebut juga Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IV, Bambang Chrisnadi, SH. M.Si dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Wajo dan jajarannya yang telah peduli dalam meningkatkan kemampuan Sumberdaya PNS di lingkup Pemkab wajo melalui BINTEK ini, dan diharapkan kepada para peserta dapat merubah pola piker (mind set) dan pola tindak dalam menyelesaiakn suatu permasalahan yang ada. Dengan diadakan BINTEK, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya masih remang-remang menjadi jelas, pada Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Mitra Kerja dasarnya ingin mengadakan perubahan dalam mind set, ungkapnya. Sebagai narasumber dalam Bintek Manajemen Kepegawaian adalah para pejabat struktural Kanreg IV BKN Makassar, dengan materi, Manajemen PNS, Formasi dan Pengadaan PNS, Disiplin PNS, Izin perkawinan dan perceraian PNS, Pemberhentian dan Pensiun PNS, Kenaikan Pangkat PND dan Peninjauan Masa Kerja Golongan, DP-3 dan Cuti. Kabupaten Wajo merupakan salah satu stake holder Kanreg IV BKN yang sangat responsif dalam mengadakan pembinaan PNS dilingkup kerjannya, hal ini terungkap pada saat Warta Kepegawaian(WK) wawancara dengan Sekda Kab. Wajo, Drs. H.S Natsir Taufiq, M.Si demikian petikannya ; Bagaimana pandangan Bapak dalam penyelenggaraan Bintek ini ? Bahwa penyelenggaraan Bintek Manajemen Kepegawaian ini akan berlangsung terus dan bertahap, yang sasarannya diperuntukan kepada semua Pegawai yang ada di Kabupaten Wajo sehingga Pegawai di Kab. Wajo dapat memahami permasalahpermasalah Kepegawaian yang ada dan yang baru, sesuai harapan Pak Bupati. Bagaimana mengenai Pembinaan PNS di Kab. Wajo ? Pembinaan PNS di Kab. Wajo, yang paling penting adalah pengembangan Sumber Daya Manusianya , karena pembinaan PNS selalu terkait dengan bagaimana kita mengembangkan SDM, sepanjang masih dalam koridor-koridor yang selama ini menjadi acuan atau aturan didalam kaitan teknis pelaksanaan administrasi kepegawaian. Dalam rangka pemahaman-pemahaman mengenai kepegawaian diharapkan juga kedepan PNS itu bisa lebih disiplin

dalam rangka penyelesaian tugas-tugas kedepan untuk mencapai pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Untuk memudahakan Pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan PNS dilingkungannya diperlukan suatu data kepegawaian yang baik, Bagaimana mengenai data kepegawaian di Kab.‘Wajo apakah sudah akurat ? Kalau mengenai data , saya kira sama saja di Kab. lain, kita disini cukup baik, tetapi dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti penggajian, KGB, KP. Dan kalau kita bicara keakuratan data bukan Cuma di Kab. Wajo tetapi hampir semua ditingkat Prop./Kab/Kota sangat sulit kalau kita mengatakan data itu selalu akurat, karena dinamika kepegawaian yang sangat tinggi dan saya sangat paham betul untuk pengembangan pegawai kedepan sangat tergantung akurasi datanya. Untuk mensinkronkan data kepegawaian, dan akurasi data pegawai yang ada di daerah Prop./Kab/Kota dengan data yang ada di BKN, mulai tahun anggaran 2008 Kanreg IV BKN membuat pelayanan kepegawaian secara on line, bagaimana tanggapan bapak mengenai gagasan tersebut ? Itu gagasan yang positif, kami dari pemerintah Kab. Wajo menyambut baik mengenai hal tersebut, karena melalui pelayanan on line lebih memudahkan dalam pengurusan kepegawaian, tetapi sebelum penerapan pelayanan on line perlu diadakan sosialisasi dulu sehingga semua pengelola kepegawaian dapat memahami penggunaan pelayanan on line tersebut. Dan tidak kalah penting, data otintek/fisik (berkas kepegawaian) harus dipelihara juga, karena file kepegawaian itu harus didukung juga dengan data tertulis. (bang_humas)

bang-humas/WK

Peserta, Bimtek Kepegawaian Kab. Wajo Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

49


Wisata

Asal Usul Telaga Sarangan bang-humas/WK

Kalau kita ada rencana mau jalan-jalan ke Pulau Jawa terutama ke Jawa Timur tidak ada salahnya menyisihkan waktu melihat keindahan alam Telaga Sarangan yang ada di Kabupaten Magetan, sekitar 17 Km dari Kabupaten Madiun, dan kalau kita mau naik bus dari Surabaya (terminal Purabaya) sekitar 210 Km langsung turun terminal bus di Magetan setelah itu naik angkutan ke tempat wisata Telaga Sarangan ( Rutenya Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun/Ngawi – Magetan – Sarangan). Telaga Sarangan disebut juga Telaga Pasir mempunyai kedalaman sekitar 30 M, luas 4000 M². dengan letak ketinggian 1280 di atas permukaan laut. Telaga Sarangan konon ceritanya dulu adalah tanah pertanian yang dimiliki oleh Kyai Pasir dan Nyai Pasir pasangan suami isteri yang hidup di hutan gunung Lawu. Pada suatu hari pergilah Kyai Pasir ke hutan dengan maksud bertanam sesuatu di ladangnya, sebagai mata pencaharian untuk hidup sehari-hari, oleh karena ladang yang akan ditanami banyak pohon-pohon besar, Kyai Pasir terlebih dahulu menebang beberapa pohon besar itu satu persatu. Tiba-tiba Kyai Pasir terkejut karena mengetahui sebutir telur terletak di bawah sebuah pohon yang hendak ditebangnya, setelah diamati sejenak sambil bertanya-tanya dalam hatinya, telur apa gerangan yang ditemukan itu, padahal di sekitarnya tidak tampak binatang unggas seekorpun yang biasa bertelur, tidak berpikir panjang lagi, Kyai Pasir segera pulang membawa telur itu dan diberikan kepada isterinya Nyai Pasir. Kyai Pasir menceritakan kepada istrinya

50

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

bagaimana dia menemukan telur tersebut sampai dia membawa pulang telur tersebut. Akhirnya kedua suami isteri itu sepakat telur temuan itu direbus, setelah masak, setengah telur yang masak tersebut oleh istrinya diberikan ke suaminya lalu dimakannya telur itu oleh Kyai Pasir dengan lahapnya selanjutnya Kyai Pasir berangkat kembali keladang untuk meneruskan pekerjaan menebang pohon dan bertanam. Tiba-tiba, badannya terasa gatal-gatal, sehingga Kyai Pasir tidak mampu menahan sakit itu dan akhirnya rebah ke tanah, dalam keadaan yang sangat kritis ini Kyai Pasir berguling-guling di tanah, berguling kesana kemari dengan dahsyatnya, hal aneh menimpa Kyai Pasir, tiba-tiba badannya berubah wujud menjadi seekor ular naga besar, ular naga itu berguling kesana kemari tanpa henti-hentinya. Alkisah, istrinya Nyai Pasir yang tinggal di rumah juga makan setengah dari telur yang direbus tersebut, tiba-tiba mengalami nasib serupa dengan yang dialami oleh suaminya Kyai Pasir, sekujur tubuhnya juga mengalami gatal-gatal, Nyai Pasir menjadi kebingungan, lari kesana kemari. Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Wisata Karena penderitaannya tersebut akhirnya Nyai Pasir lari ke ladang dan bermaksud menemui suaminya untuk meminta pertolongan akan tetapi apa yang dijumpainya, bukannya suaminya melainkan seekor ular naga yang besar sekali dan menakutkan. Melihat ular naga yang besar itu Nyai Pasir terkejut dan takut bukan kepalang, tetapi karena sakit yang dideritanya semakin parah, Nyai Pasir tidak mampu lagi bertahan dan rebahlah dia ke tanah, Nyai Pasir mangalami nasib yang sama seperti yang dialami suaminya yaitu berubah wujud menjadi seekor ular naga yang besar. Kedua naga itu akhirnya berguling-guling kesana kemari, bergeliat-geliat di tanah ladang itu, menyebabkan tanah tempat kedua naga bergulingguling itu menjadi berserakan dan berubah menjadi cekungan. Cekungan itu makin lama makin luas dan dalam, sementara kedua naga besar itu juga semakin dahsyat berguling-guling dan tiba-tiba dari dalam cekungan tanah yang dalam serta luas itu menyembur air yang besar memancar kemana-mana. Dalam waktu sekejap saja, cekungan itu sudah penuh dengan air dan ladang Kyai Pasir berubah wujud mejadi kolam besar yang disebut Telaga. Telaga ini oleh masyarakat setempat terdahulu dinamakan Telaga Pasir, karena telaga ini terwujud disebabkan oleh kisah Kyai Pasir dan Nyai Pasir. Itulah cerita rakyat mengenai asal usul Telaga Sarangan, selain itu tidak jauh dari Telaga Sarangan sekitar 700 M, kita dapat menikmati keindahan Air

Fasilitas, Hotel yang ada di daerah wisata Telaga Sarangan Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

Terjun Tirtosari terletak sebelah barat daya dari Telaga Sarangan, dapat ditempuh dengan naik kuda atau jalan kaki. Pada lokasi Air Terjun Tirtosari ini dapat dinikmati keindahan alam, air yang mengalir dari ketinggian kurang lebih 50 M turun ke bawah melalui celah yang diapit oleh batu-batu terjal sehingga memberikan pemandangan yang indah dan daya tarik tersendiri. Menurut kepercayaan masyarakat bila menikmati Air Terjun Tirtosari kita dapat cantik dan awet muda.Bagi pewisata yang suka tantangan, medan menuju ke air terjun merupakan medan yang sangat mengasyikan, karena disamping berbukit-bukit, kita juga akan melewati jalan setapak sekitar 150 M dekat air terjun. Setelah kita lelah berkeliling melihat keindahan telaga Sarangan dan kalau terasa lapar tidak usah repot untuk mencari makanan, karena di sekeliling telaga sarangan berderet penjual makanan yang menu utamanya sate kelinci, dan nasi pecel harganya relatif murah, sambil makan kita menikmati udara yang sejuk dan pemandangan kearah telaga melihat para pengunjung yang berkeliling-keliling telaga menggunakan speed boat. Fasilitas wisata sarangan tergolong komplit, restoran, penginapan (wisma, hotel,Villa), tempat untuk belanja oleh-oleh/souvenir maupun tempat untuk acara kegiatan lokakarya, seminar, outbond semua tersedia diarea wisata Telaga Sarangan, sehingga para pengunjung akan senang dan betah tinggal lama-lama di Telaga Sarangan.Selamat Berwisata (Bang-humas)

bang-humas/WK

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

51


Peraturan

Jakarta, 04 Oktober 2007 Nomor : K.26-30/V/45-3/99 Lampiran : Perihal : Pemberian Bebas Tugas atau Masa Persiapan Pensiun ( MPP) bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II

1.

Kepada Yth 1. Seluruh Pejabat Pembina Kepegwaian Pusat 2. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi. 3. Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten dan Kota Di Tempat

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan tentang pemberian bebas tugas atau masa persiapan pensiun kepada pejabat struktural eselon I dan eselon II yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya setelah yang bersangkutan usianya lebih dari 56 ( lima puluh enam) tahun, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : a. b.

c.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bahwa batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawaian Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu. Berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bahwa PNS yang akan mencapai usia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 dan pasal 4 sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 ( satu ) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 pada Romawi III angka 42 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang manjabat jabatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, apabila tidak menjabat lagi jabatan tersebut dan tidak ada rencana untuk mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau lebih tinggi, maka sebelum ia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadanya diberikan bebas tugas selama 1 ( satu ) tahun dengan mendapat penghargaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

2.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan eselon I dan eselon II yang diberhentikan dari jabatannya tetapi yang bersangkutan telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun, maka sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun kepadanya dapat diberikan bebas tugas atau masa persiapan pensiun ( MPP) untuk paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

3.

Pemberian bebas tugas sebaimana dimaksud harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Bebas Tugas atau Masa Persiapan Pensiun (MPP) dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan dengan menyebutkan mulai berlaku sampai berakhirnya bebas tugas atau masa persiapan pensiun (MPP) tersebut

4.

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dalam status menunggu untuk diangkat kembali dalam jabatan yang setingkat atau lebih tinggi, apabila ternyata dalam waktu 6 (enam) bulan tidak diangkat dalam jabatan dimaksud, maka bebas tugas hanya diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

5.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TTD EDY TOPO ASHARI

Tembusan : 1. Kepala Kantor Regional I s/d XII BKN. 2. Pertinggal.

52

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Peraturan

Jakarta, 28 September 2007 Nomor Sifat Lampiran Perihal

1.

: : : :

K.26-30/V.20-10/99 Segera 1 (satu) Dispensasi batas waktu Penerimaan usul Penetapan NIP untukPengangkatan CPNS Tahun Anggaran 2007

Kepada Yth 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat 2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi 3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota di Tempat

Berkenaan dengan banyaknya permintaan dari instansi mengenai dispensasi perpanjangan waktu penyampaian usul penetapan NIP dalam rangka pengangkatan CPNS berdasarkan Formasi Tahun Anggaran 2007, dengan hormat kami beritahukan sebagai berikut : a.

Berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/1797/M.PAN/7/2007 tanggal 20 Juli 2007 perihal pertimbangan Formasi PNS Tahun 2007, antara lain menyatakan pengangkatan sebagai CPNS Formasi Tahun 2007 untuk instansi pusat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 dan untuk daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

b.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, pada lampiran II angka II huruf A angka 3 mengenai jadwal kegiatan antara lain dinyatakan pengadaan CPNS untuk instansi pusat untuk mengisi lowongan Formasi Tahun 2007 dapat dimulai pada bulan September 2007 sampai dengan Desember 2007, dan untuk instansi daerah dapat dimulai bulan Oktober 2007 sampai dengan akhir Januari 2008.

c.

Bahwa kami telah menerima keluhan dari banyak instansi mengenai keterlambatan penerimaan penetapan Formasi Tahun 2007 yang baru diterima bulan Desember 2007, dari sisi anggaran Tahun 2007 sebagian besar pengeluaran sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan dalam tahun berjalan, dan menjelang akhir tahun dalam bulan Desember 2007 dan awal tahun 2008 banyak terdapat hari libur nasional sehingga mengurangi efektifitas kerja, padahal dalam upaya untuk mendapatkan CPNS yang memenuhi persyaratan kompetensi, proses pengadaan CPNS memerlukan waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan.

2.

Sehubungan dengan hal tersebut, penentuan terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan pelamar umum menjadi CPNS Formasi Tahun 2007, untuk instansi pusat dan daerah adalah tanggal 1 bulan berikutnya setelah berkas usul penetapan NIP di terima di BKN. Batas waktu penetapan NIP di BKN sampai dengan tanggal 31 Maret 2008.

3.

Penentuan terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS Formasi Tahun 2007, untuk instansi pusat adalah tanggal 1 Oktober 2007, dan instansi daerah 1 Januari 2008.

4.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TTD

EDY TOPO ASHARI Tembusan : 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 2. Semua Deputi Badan Kepegawaian Negara 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara 4. Semua Kepala Kantor Regional BKN 5. Semua Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara 6. Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Departemen/Lembaga/Instansi Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

53


Duka Cita

Innalillahi wainna ilaihi rooji’un Telah berpulang kerahmattullah Ibu Wa Ode Samiun Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kanreg IV BKN Makassar pada tanggal 25 Januari 2008, di rumah sakit Ibnu Sina Makassar dikarenakan sakit. Beliau meninggalkan seorang suami yang dinikahi 7 tahun silam, dan Ibunda tercinta yang telah melahirkannya di Makassar 30 Mei 1978 serta 2 adik kandung. Almarhumah sempat dirawat di rumah sakit selama 14 hari, karena menderita penyakit diabetes. Keluarga, kerabat, tetangga dan dokter telah berupaya dalam penyembuhan, namun Tuhan berkehendak lain, semua itu adalah takdir semata. Banyak kenangan atau hal-hal yang perlu kita teladani apa yang telah dilakukan almarhumah semasa hidupnya. Almarhumah seorang pekerja keras, tanggung jawab, jujur dan loyalitasnya sangat tingi terhadap kepentingan kantor, walaupun kondisinya sedang sakit tetapi beliau tetap memaksakan untuk bekerja, yang seharusnya perlu istirahat untuk memulihkan kesehatannya. (Ka.Kanreg IV BKN) Almarhumah adalah rekan kerja, sahabat, kakak, serta guru yang baik dimana sikap dan sifat mungkin tak ada duanya dan tak dapat tergantikan oleh siapapun. Beliau adalah seorang muslim yang taat, pintar, sabar, tekun dan teliti dalam bekerja. Terlalu banyak kenangan yang telah kami lalui bersama, salah satunya yaitu pada saat pembangunan Masjid Al-Khidmah beliau paling semangat mengajak untuk menyumbang dengan mengatakan “ jika kita menyumbang untuk pembangunan masjid maka insya Allah nanti di akhirat kita sudah punya tempat untuk bernaung�. Selamat jalan sahabat, semoga amal ibadahmu diterima Allah SWT dan diberikan tempat terbaik disisiNya. Amin. (Anna H. Hasaruddin)

54

- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan


Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR

KEPALA

KEP. KEPALA BKN NO: 59/KEP/2001 TGL. 27 AGUSTUS 2001

Bambang Chrisnadi, SH, M.Si

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KABAG UMUM

KASUBBAG KEPEGAWAIAN

Drs. Suharno, M.Si

Akhmad Syauki, SH, MH

JABATAN FUNGSIONAL

KASUB BAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA Andi Anto S.Sos, MH

KABID. BIMBINGAN KABID. MUTASI Hadji Abdulrahman, S.Sos

KABID. STATUS KEPEGAWAIAN

KABID. INFORMASI

TEKNIS KEPEGAWAIAN

DAN PENSIUN

KEPEGAWAIAN

Saladin Bunga Batara,

Drs. Ign Haryadi

La Ode Hibali, S.Sos

SH, M.Si

KASIE. ADM. STATUS

KASIE PENYIAPAN

KASIE. ADMINISTRASI MUTASI

KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

PENGELOLAAN DATA

KASIE BIMBINGAN TEKNIS

Sinton Simarmata, S.IP

Dwi Bhakti Guntoro,

KEPEGAWAIAN I

KEPEGAWAIAN I

S.IP, M.Si

Suharman, S.Sos

KASIE PENYIAPAN KASIE. MUTASI I

KASIE. STATUS

PENGELOLAAN DATA

KASIE BIMBINGAN TEKNIS

Ida Bagus Oka, S.Sos

KEPEGAWAIAN

KEPEGAWAIAN II

KEPEGAWAIAN II

Drs. Abdul Salam Gassing

Paul Alex Wessok

KASIE PENGEMBANGAN

KASIE. MUTASI II

KASIE.PENSIUN I

KASIE PENGOLAHAN DATA

Etty Marjati

Sugiran

KEPEGAWAIAN

KEPEGAWAIAN Drs. Burhan, SH, MH

KASIE. MUTASI III

KASIE. PENSIUN II

KASIE. PENYAJIAN DAN

Sunarto, S.Sos

ANNA HASNAH HASARUDDIN,

PERTUKARAN INFORMASI

SE, MM

Nanang Subandi, S.Kom

Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan

WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12 -

55



Warta Kepegawaian