HARIAN UMUM Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id
EDISI 486
RABU 8 MARET 2017
Jurnal Sumatra
www.jurnalsumatra.com
Independent News Paper
Apo Adonyo
Instal Icon Jurnalsumatra.com melalui playstore android anda
TERBIT 12 HALAMAN HARGA RP. 3.000,-
DPRD Sumsel Jawab Pendapat Gubernur Atas Raperda Inisiatif
PALEMBANG, jurnalsumatra – Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (BP3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan jawaban terhadap pendapat Gubernur Sumsel atas 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Provinsi Sumsel pada rapat paripurna XXIII DPRD Sumsel, Senin (6/3/2017). Adapun 10 Raperda Inisiatif DPRD Sumsel dibacakan oleh Pelapor H Rizal Kenedi SH MH
yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa, Raperda tentang Penyiaran Televisi Melalui Kabel dan Sistem Stasiun Berjaringan, Raperda tentang Penyelesaian Tapal Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pembudidaya Ikan dan Raperda tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Badan Usaha Milik Daerah Peternakan.
“Pada hakekatnya pembentukan BUMN Peternakan tidak semata mata hanya ditujukan untuk memberikan kontribusi pada upaya peningkatan PAD. BUMD ininakan menjalankan peran salah satunya sebagai penyangga untuk suplai ternak sapi/kerbau/kambing dan dagingnya yang terintegrasi dengan RPH,”ungkap Rizal Kenedi. Kemudian Raperda tentang Pengawasan Izin Lingkungan Hidup, Raperda tentang Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Raperda tentang Ketahanan Keluarga, Raperda tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan. “Masalah penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan para stakeholder. Diperlukan peraturan perundang-undangan untuk menjadi dasar hukum pelaksanaannya seperti Peraturan Daerah sehingga bisa menjadi
pedoman dalam penentuan kebijakan lain terkait penanggulangan kemiskinan,”papar Rizal. Setelah penyampaian jawaban dari BP3 DPRD Sumsel terhadap Pendapat Gubernur Atas 10 Raperda Inisiatif DPRD Sumsel, Wakil Ketua DPRD M Yansuri selaku Pemimpin Rapat memutuskan untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut untuk menjadi produk legislatif. Pansus I menbahas tentang Raperda Penyelesaian Tapal Batas Dae-
rah Antar Kabupaten/Kota dan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pansus II menbahas tentang Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Pembudidaya Ikan dan Raperda Penanggulangan Kemiskinan. Lalu Pansus III membahas tentang Raperda Pembentukan Perseroan Terbatas Badan Usaha Milik Daerah Peternakan dan Raperda Ketahanan Keluarga. Pansus IV membahas tentang Raperda Penyiaran Televisi Melalui Kabel dan Sistem Stasiun Berjaringan dan Raperda dan Raperda Pelestarian Cagar Budaya. Pansus V membahas tentang Raperda Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa, dan Raperda Pengawasan Izin Lingkungan Hidup. “Pansus akan diberikan waktu mulai tanggal 7 hingga 17 Maret 2017 dan melaporkan hasil penelitian pada 20 Maret 2017 mendatang,”ungkap Yansuri. (ADV)
Srikandi Masuk DPRD Sumsel
PALEMBANG, jurnalsumatra – Srikandi Ningsih SE resmi menjabat anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel, pengganti antar waktu (PAW) menggantikan Hj Lucyanti Pahri pada Rapat Paripurna Istimewa XI DPRD Provinsi Sumsel di ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (6/3/2017). Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas SE MM mengambil sumpah jabatan kepada anggota yang baru ini. “Proses PAW telah sesuai UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pasal 2r39 ayat (1), hak partai untuk menempatkan anggotanya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat tanpa campur tangan dari pihak luar partai,” ungkap Giri. Srikandi Ningsih dari Partai Amanat Nasional menggantikan Hj Lucianty Pahri berdasarkan SK Mendagri Nomor 161.16-2065
tertanggal 6 Februari 2017. Giri mengharapkan sebagai anggota yang baru, akan ditempatkan oleh fraksi, perlu menyesuaikan diri, pelajari tatib DPRD dan kode etik dalam melaksanakan tugas dewan. “Alangkah bagus namonyo. Srikandi Ningsih. Selamat bekerjasama. Eksekutif dan Legislatif. Langsung
masukkelah Pansus bu. Biar langsung bejalan. Cari Pak Sekwan, ada SPJ nyo. Silahkan selamat bergabung,” kata Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH memberikan sambutan. Untuk sementara, Fraksi PAN menugaskan Srikandi untuk tetap mengisi kekosongan di Komisi III DPRD Sumsel. Namun, kemungkinan
bisa dilakukan perombakan sesuai keputusan fraksi. “Kalau Fraksi PAN sendiri berharap dengan adanya pengisi kekosongan dapat mengoptimalkan kinerja fraksi PAN untuk menjalankan aspirasi rakyat,” ujar Ketua Fraksi PAN Sumsel H Joncik Muhammad.
Nama Srikandi Ningsih, yang memenuhi persyaratan. Memang kader PAN itu memilki suara terbanyak ketiga di bawah Lucy di Dapil Muba. Namun urutan kedua, Mardiansyah telah duduk sebagai anggota DPRD Sumsel, maka nama urutan terbanyak berikutnya yang masuk Srikandi Ningsih.(ADV)
“JIKA PERS MERUGIKAN, JANGAN MAIN HAKIM SENDIRI, GUNAKAN HAK JAWAB ATAU ADUKAN KE DEWAN PERS.” (PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH SKI JURNAL SUMATRA / JURNALSUMATRA.COM DAN DEWAN PERS)