Jurnalsumatracetak 350

Page 1

Alamat Redaksi : Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0815 385 6628 | Fax: 0711 823 875 E-Mail : Jurnalsumatra@yahoo.co.id

EDISI 350

Senin 2 Maret 2015

www.jurnalsumatra.com

Jurnal Sumatra

Wahana Wanita Tour & Travel

Independent Newspaper

Apo Adonyo

Alamat: Ruko Hawaian Blok A no 26 City Resort, Outer Ring Road Kamal Raya Cengkareng

Phone :+6221 290 20 710 atau +6221 290 20 720 Jl Setunggal Blok B no 3 Perumahan Griya Mutiara Baru (belakang YPAC) Kelurahan Sukamaju Sako Kenten Palembang Hp: 0813 67 228 345, | Fax: 0711 823 875 TELP : 08212550343 | E-Mail : lovitabassar@yahoo.co.id

Terbit 12 Halaman Harga Rp. 3.000,-

Banyak Pemimpin Terjebak Demokrasi Liberal INDERALAYA, Jurnalsumatra-Meski secara de facto kita menganut demokrasi Pancasila, namun pada praktiknya kita masih terjebak demokrasi liberal. Sehingga pola-pola rekrutmen kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) Wahyudi Maruan ST kepada Jurnal Sumatra, Kamis (26/2) lalu. “Dalam kondisi demikian yang terjadi dalam proses pemilihan kepemimpinan lebih mengedepankan hal-hal yang menyangkut transaksi dan menafikan kapasitas-kapasitas lain yang dimiliki oleh figur sesorang,” ujar pria yang juga politisi dari PDI Perjuangan ini. Menurut pria yang telah dua periode menjadi anggota legislatif di Kabupaten OI ini, kondisi yang transaksi dalam memilih calon pemimpin itu terjadi pada Pemilu legislatif sehingga hanya yang memiliki sumber pendanaan memadai yang berani mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. “Ini ciri-ciri liberalisme yang lebih mengutamakan kapital dibandingkan integritas pribadi dan komponen kepemimpinan lain yang dibutuhkan oleh konstituen yang bakal dipimpin,” tegasnya. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Ogan Ilir yang akan dilaksanakan Desember mendatang, pihaknya mengharapkan akan muncul figur mumpuni yang dapat membawa OI menuju kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat OI secara keseluruhan. Menurut dia sebanyak kurang lebih 400 ribu jiwa penduduk OI sebagai kabupaten baru hasil pemekaran ini sangat menginginkan agar pemerintah yang terbentuk di bawah kepemimpinan bupati mendatang dapat mewujudkan kesejahteraan yang mereka dambakan. (saronops)

Terseret Kasus Samad,

Angel Lelga “Semprot” Syahrini JAKARTA - Angel Lelga enggan dikaitkan dengan kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan Ketua KPK non aktif, Abraham Samad. Nama Angel Lelga sempat disebut oleh Syahrini sebagai teman Feriyani Lim. Menanggapi hal tersebut, mantan istri Rhoma Irama ini bingung mengapa dirinya dikaitkan dengan kasus ini. Angel Lelga justru menegaskan jika dirinya tak mengenal sosok Feriyani. “Saya bingung, saya jelasin saya enggak tahu ada yang minta foto dengan saya. Saya baru tahu yang bersangkutan saat berita sudah heboh. Saya baru ingat saya pernah foto di suatu event, saya enggak tau Syahrini bawa nama saya. Polisi sudah tahu lah pasti pernah mempelajari, kalau saya pernah foto tapi dia di bawa-bawa,” papar Angel Lelga, saat ditemui di acara Indonesia Fashion Week, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2015). Angel menilai perbuatan Syahrini aneh dan tak masuk akal. Mengkaitkan dirinya, pebisnis hijab ini menganggap Syahrini butuh teman saat diperiksa polisi nanti. “Saya enggak mau ngomong seperti itu, kan ada dasarnya. Kenapa Syahrini dipanggil dan saya tidak, polisi kan pintar. Aneh, masa temanteman yang foto diboyong semua. Masalah Syahrini mungkin dia butuh teman,” sindirnya. (okz)

Tak Kebagian Murid

Banyak Sekolah Swasta di OI Terancam Gulung Tikar INDERALAYA, Jurnalsumatra- Sebagian besar sekolah swasta yang beroperasi di Kabupaten Ogan Ilir (OI) menjerit karena dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah murid yang masuk ke sekolah mereka. Bahkan banyak diantaranya yang telah gulung tikar. “Kondisi sulit ini sudah kami alami bertahun-tahun. Meski demikian kami tak menyerah oleh keadaan,” ujar Ketua Perkumpulan Pendidikan Swasta Kabupaten OI, Sudarta Salman, kepada Jurnal Sumatra, Sabtu (28/2) Menurut mantan Anggota DPRD OI dari Partai Persatuan Pendidikan (P3) ini, kondisi sekolah swasta yang kekurangan murid nyaris merata di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Pria yang mengelola sekolah di bawah pembinaan Muhammadiyah

ini menambahkan, di Kecamatan Tanjung Raja misalnya ada SMA dan SMK YP Puncak yang tutup karena muridnya sangat sedikit. Kondisi tersebut diakui oleh pemilik Yayasan YP Puncak Bakry. Menurut dia, gedung sekolah dan fasilitas yang telah lama dia usahakan sekarang banyak yang menganggur tidak terpakai. “Kadang saya berpikir lebih baik gedung sekolah yang tidak digunakan usaha lain,” ujar Bakry. Kondisi yang sama diakui oleh Ketua Yayasan Lingua Prima (YLP),

Makmur Asyik, menurut dia tahun-tahun terakhir muridnya yang sekolah di SMA menurun drastis hanya ada beberapa kelas. Sebagai solusinya dia kemudian membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tereletak di Inderalaya dan ternyata peminatnya cukup banyak. Sehingga mereka yang sekolah di SMK dan masuk di jurusan TKJ (Teknik Komputer Jaringan) cukup menopang operasional sekolah. Makmur mengharapkan, pemerintah membatasi pendirian sekolah-sekolah negeri sehingga sekolah swasta tidak kekurangan murid. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OI, Sidarta, ketika dikonfirmasi berkaitan dengan masalah itu mengemukakan, pendirian unit sekolah baru (USB) baik SMP, SMA dan SMK dimaksudkan untuk pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak di 16 kecamatan yang ada di Kabu-

Ahok Laporkan Dugaan Korupsi APBD Ke KPK

Kelakar Wak JuSu + Tak Kebagian Murid Banyak Sekolah Swasta di OI Terancam Gulung Tikar

Jakarta, Jurnal Sumatra - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan dugaan korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Mau melaporkan temuan kami mengenai APBD DKI,” kata Basuki di gedung KPK Jakarta, Jumat. Basuki juga mengaku membawa semua bukti. “Bawa semua kalau bukti,” ungkap Basuki. Menurut Basuki yang karib disapa Ahok, bukti tersebut merupakan angka yang menyimpang dari Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). “Ini bukti yang kita bawa bukti yang ditandantangani DPRD semua. Kami temukan ini menyimpang dari KUA PPAS yang kami tanda tangani, ini bukti sangat jelas. Biar KPK saja yang melakukan penyidikan semua bukti-bukti ini,” tambah Basuki. Pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi menyatakan mempersilakan Basuki untuk melaporkan dugaan

korupsi APBD ke KPK. “Silakan Pak Ahok kalau mau melapor ke KPK, kami siap menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya atau tidak,” ucap Johan, melalui pesan singkat. Sebelumnya diketahui bahwa Basuki menemukan anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun, setelah konsep APBD yang disahkan dikirimkan ke Kemendagri. Setelah konsep APBD disahkan pada 27 Januari 2015 lalu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, ternyata DPRD melakukan pembahasan kembali konsep APBD yang disahkan itu sehingga bisa muncul anggaran siluman senilai Rp12,1 triliun. Anggaran sebesar Rp12,1 triliun itu disebut-sebut untuk membeli “uninterruptible power supply” (UPS) di tiap kelurahan di Jakarta Barat. Pengadaan itu memakai anggaran sebanyak Rp4,2 miliar. Basuki pun tidak setuju dengan hal itu, sehingga mengirimkan

paten OI. “Jadi tak ada maksud mematikan sekolah swasta yang ada. Dalam kondisi demikian sekolah swasta dipersilahkan tetap beroperasi dan menarik calon siswa sesuai keunggulan sekolah masing-masing,” katanya. Menurut Sidarta pemerataan akses pendidikan di Kabupaten OI juga sudah menjadi program prioritas bagi Bupati OI H Mawardi Yahya. Semuanya ditujukan oleh meningkatkan kualitas SDM di OI ketika mereka dapat menempuh pendidikan yang cukup sesuai program pemerintah secara nasional. “Silahkan masyarakat memilih mana sekolah yang bermutu dan sekolah swasta pun tetap diberikan kesempatan tumbuh dan berkembang karena dinas juga memberikan bantuan ke mereka,” tegas Sidarta mengakhiri pembicaraan. (Spsasmito)

Oknum Pejabat Diknas OKU

Diadukan Ke Bupati

konsep APBD versi pemda ke ke Kemendagri. DPRD yang tidak terima APBD yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan, pun menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki Basuki dan apa yang sebenarnya sudah terjadi. (ANJAS)

Baturaja, Jurnal Sumatra Oknum pejabat Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan berinisial PA diadukan seorang warga ke pelaksana tugas Bupati OKU, terkait dugaan menahan berkas usulan jabatan calon kepala sekolah dasar. Oknum Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) PA itu dilaporkan ke bupati dan Inspektorat, karena dengan sengaja menahan berkas seorang guru SDN 113 Rinawani, pengajuan usulan jabatan kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan menggantikannya dengan orang lain, kata Ahmad Tho-

Bersambung ke hal 11

- Makmano pak Kadisdik....??? + Ahok Laporkan Dugaan Korupsi APBD Ke KPK - Nah ini pemimpin pacak jadi contoh

Pempek Cek Nelly

Jalan Palembang Betung KM 14 Suka Jadi (samping Pabrik Minyak Sabun BW) HP. 0812 7181 2011

Perda Pilkades di OI Mendesak Disahkan Banyak Jabatan Kades Berakhir INDERALAYA, JurnalsumatraBanyaknya masa jabatan kepala desa (kades) di Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang berakhir tahun 2015 ini, membuat DPRD setempat segera merampungkan pembahasan Raperda Pilkades. Diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) agar di setiap desa yang masa jabatan kadesnya ada segera memperoleh kades definitif untuk memerintah desa setempat. “Memang saat ini dewan tengah

membahas Raperda Pilkades yang diharapkan menjadi acuan pelaksanaan pilkades di seluruh desa yang ada di Kabupaten OI, ujar Sekretaris Dewan, Baihaky, kepada Jurnal Sumatra, Kamis (26/2). Menurut pria yang pernah menjadi Kepala Biro Hukum Pemkab OI ini kalau dihitung bisa mencapai ratusan kades di OI yang habis masa jabatannya. Karena belum ada aturan yang jelas untuk pelaksanaan Pilkades maka banyak jabatan kosong itu yang kemudian diisi oleh

Pelaksana tugas (Plt) Kades. Dan aturannya Plt kades tersebut harus pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi pekerjaan rumah Pemkab OI untuk mengatur PNS yang akan diamanahi mengisi kekosongan jabatan kades tersebut. Kepala Bagian Risalah DPRD OI, Ansori Hijazi mengemukakan, pihaknya telah menyiapkan draf Raperda Pilkades tersebut. “In sha Allah setelah melalui pembahasan DPRD maka pada tanggal 2 Maret ini Raperda itu

akan disahkan menjadi Perda,” ujar pria yang pernah menjadi Camat Tanjung Batu ini. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD OI, Irwan Noviatra, juga menambahkan, pihaknya akan berusaha melakukan pembahasan Raperda secara serius sehingga dapat disahkan tepat waktu. Sebab Perda ini sangat dibutuhkan oleh kelangsungan pemerintahan di pedesaan di Kabupaten OI yang saat ini terdapat 242 desa dan kelurahan. (Saronops)

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.” (Pesan ini disampaikan oleh SKI Jurnal Sumatra / Jurnalsumatra.com dan Dewan Pers)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Jurnalsumatracetak 350 by Jurnal Sumatra - Issuu