EDISI 192

Page 1

s en enii n TELP REDAKSI SIRKULASI IKLAN

10 - 24 JULI 2017

EDISI 192 TAHUN KE 13 TERBIT 16 HALAMAN Rp. 3500,(DKI JAKARTA - LUAR JAKARTA)

: 0812-1331-1169 : 0812-8988-5848 : 0812-1337-7615 : 021-2252-6024

jurnalmedia.indonesia@gmail.com www.jurnalmediaindonesia.com

Pemindahan Ibu Kota Disebut Perlu Waktu 15 Tahun JAKARTA, KORAN JMI - Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro mengatakan, pemindahan Ibu Kota negara tidak akan langsung melahirkan daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Bernardus, hal itu dikarenakan yang dipindahkan adalah pusat pemerintahannya. Sementara untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru diperlukan fasilitas pendukung aktivitas perekonomian. “Saya kira pusat pemerintahan itu tidak bisa disamakan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena misinya bukan itu. Misinya (kota administasi) adalah mem-

berikan pelayanan,” kata Bernardus,Minggu (9/7/2017). Menurut dia, syarat yang dibutuhkan sebuah kota untuk menjadi daerah pusat pemerintahan adalah memiliki fasilitas minimum yang berkaitan dengan layanan kebutuhan hidup. “Jadi, standarnya harus world class. Listriknya, air bersihnya,”

BERSAMBUNG KE HAL 15

PBNU: Kami Tunggu Bukti Presiden Batalkan Permendikbud

SAID AQIL JAKARTA, KORAN JMI Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk membatalkan peraturan Mendikbud 23/2017 tentang lima hari sekolah. Menurut Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, Permen tersebut bakal menutup upaya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk tetap menjalankan kebijakan full day school tahun ajaran 2017-2018. Said Aqil menilai, kebijakan tersebut dapat menggerus keberadaan Madrasah yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia untuk mendalami pendidikan agama Islam.

“Disamping itu, pelajaran agama di sekolah umum yang hanya dua jam dalam satu minggu tidak bisa menganti pendidikan Agama di Madrasah,” jelas dia di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (7/7). Hal itu jugalah yang menjadi alasan pihaknya menolak dengan keras kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy itu. “Kami menunggu bukti nyata bahwa Permen itu telah dibatalkan, karena Mendikbud masih bersikeras menjalankan Permen yang konon sudah dibatalkan itu,” jelasnya. Bukan hanya PBNU yang menolak kebijakan Muhadjir. Sebanyak 13 organisasi islam lainnya juga senada dengan PBNU. Mereka sepakat menolak lima hari sekolah dengan waktu belajar delapan jam. 13 Ormas Islam tersebut yakni, Al-Irsyad Al Islamiyyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah lslamiyah (PERTI) Kemudian Mathla’ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan (NW) serta Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).

ANT/HABIB/RED

USSY SULISTIAWATY

Ajarkan Anak Pendidikan Agama Sejak Dini JAKARTA, KORAN JMI - Agama menjadi hal yang penting untuk ditanamkan kepada anak-anak Ussy Sulistiawaty. Bagi istri Andhika Pratama itu, agama menjadi modal utama bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. “Untuk aku pendidikan agama 90 persen. Aku mau anak-anak menomorsatukan agama,” ujar Ussy Sulistiawaty, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Sebagai ibu dengan empat orang anak, Ussy Sulistiawaty berusaha sebisa mungkin mengajarkan sendiri anak-anaknya dalam menanamkan pendidikan agama. “Pendidikan formal memang perlu, tapi pendidikan agama wajib dipelajari, diingatkan. Meskipun ada guru ngaji tapi aku selalu mengulang pelajaran agama yang mereka pelajari,” sambung Ussy.

DPR-RI Kita, Dari Skandal Sex Sampai OTT Korupsi KORAN JMI - Sistem politik Orde Baru setelah dijalankan selama tiga dekade dirasakan mengandung banyak hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka di pertengahan tahun 1998, lahirlah reformasi. Reformasi 1998 pun segera menghasilkan perubahan politik yang sangat mendasar pada lembaga politik DPR-RI berikut anggota-anggotanya. Lembaga (Legislatif) DPR-RI sebagai penyeimbang pemerintah (Eksekutif) kekuatannya pun berubah. Dari tadinya seperti kepanjangan tangan pemerintah, yang selalu “yes man”, menjadi saingan pemerintah yang sangat kritis. Mirip kekuatan oposisi di negara yang menganut sistem Demokrasi Liberal dan Kabinet Parlementer. Padahal politik kita ala Panca Sila menganut sistem Kabinet Presidentiel. Perubahan karakter politik lembaga DPR-RI otomatis mempengaruhi pemerintah. Presiden yang seharusnya me-

Wapres: Kekuatan NKRI Karena Keragaman JAKARTA, KORAN JMI Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan kekuatan yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia justru karena ada perbedaan dan keragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. “Kekuatan bangsa ini justru karena perbedaannya. Kita melihat bagaimana keragaman itu menjadi indah dan menguatkan bangsa ini,” kata Wapres saat menghadiri Pesta Bolon Simbolon 2017 di Jakarta, Sabtu. Wapres mengatakan, meski Indonesia terdiri dari beragam suku,

BERSAMBUNG KE HAL 15

nyusun kabinet berdasarkan hak prerogatifnya, akhirnya membentuk kabinet berdasarkan pertimbangan dan perimbangan kekuatan politik seperti dalam Kabinet Parlementer. Dimulai oleh Presiden BJ Habibie di tahun 1998 - 1999, anggota kabinet direkrut berasal dari berbagai kekuatan. Sistem rekrutmen seperti ini dilanjutkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 1999 - 2001, lalu semakin mengental di era Megawati dan menjadi sebuah budaya di era SBY serta Joko Widodo. Sedangkan angota-anggota DPR-nya, kadang sulit dibedakan. Apakah mewakili partai pendukung pemerintah atau bukan. Ada yang ‘setengah pemerintah’ sekaligus ‘setengah oposisi’. Sejak tahun 2014 terjadi sebuah pergeseran. Kekuatan oposisi bisa berada dalam pemerintahan partai pendukung pemerintah. Sebagai

contoh, yang dilakukan oleh beberapa anggota Fraksi PDIP. Partai ini secara de facto dan de jure merupakan partai pemerintah. Sebab Presiden terpilih - Joko Widodo, merupakan calon yang resmi diajukan PDIP di Pilpres 2014. Kenyataannya, sejumlah anggota PDIP semenjak awal sudah berseberangan dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era reformasi ini jumlah anggota DPR sebanyak 560 mewakili 10 fraksi. Dan mulai tahun 2019, sesudah Pemilu Legislatif akan mengalami penambahan sebanyak 15 orang. Sehingga dipastikan akan berubah menjadi 575 orang. Sementara jumlah fraksi, belum bisa diketahui. Tergantung perole-

BERSAMBUNG KE HAL 15

Menteri Hanif: Pekerja Asing Tak Mudah Masuk Indonesia

“Tidak ada kuota, tetapi aturannya cukup ketat seperti soal kompetensi, kesesuaian jabatan, keharusan alih teknologi dengan rasio satu tenaga kerja asing (TKA) berbanding 10 tenaga kerja Indonesia (TKI),” HANIF DHAKIRI JAKARTA, KORAN JMI Masuknya 700 tenaga kerja asal China di Bayah, Lebak, Banten, bukan hal sederhana. Seluruh pekerja asing yang mencari nafkah

@ jurnalmedia_Ind @ JMIGroup www.jurnalmediaindonesia.com

di Indonesia, kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, mesti melewati rangkaian proses dan memenuhi sejumlah persyaratan lebih dulu sebelum menjejakkan kaki di sini. Kendati tak ada batasan mengenai jumlah orang asing yang boleh bekerja di Indonesia, Hanif menyebut ada ketentuan ketat yang

mengatur soal pekerja asing di Indonesia. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. “Tidak ada kuota, tetapi aturannya cukup ketat seperti soal kompetensi, kesesuaian jabatan, keharusan alih teknologi dengan rasio satu tenaga kerja asing (TKA) berbanding 10 tenaga kerja Indonesia (TKI),” kata Hanif. Sebelum mempekerjakan TKA di Indonesia, pemberi kerja harus terlebih dahulu memiliki Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan TKA (IMTA) yang harus diketahui dan disetujui oleh menteri maupun pejabat terkait. Yang dimaksud dengan pemberi kerja TKA bisa siapa saja asal

BERSAMBUNG KE HAL 15

Redaksi Koran JMI & Online JMI.COM Gelar Acara Halal Bi Halal Bertempat di Cipondoh, Kota Tangerang Banten JAKARTA, KORAN JMI Indahnya kebersamaan dalam menjaga Tali Silahturahmi, Redaksi Koran JMI dan Online: jurnalmediaindonesia.com gelar acara Halal Bi Halal pada hari Jumat (7/7) Pukul 16.00 wib. Acara Halal Bi Halal di gelar di kediaman salah seorang Penasehat JMI Bapak Bambang Sudirman atau yang biasa akrab di panggil bang Kumang di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten berlangsung Khidmat. Dalam acara tersebut tampak hadir Pimpinan Redaksi JURNAL MEDIA Indonesia Bapak Erde Isma dan Mantan Anggota Komisioner Komisi Kejaksaan RI (2010-2015) yang jugs sebagai Ketua Dewan

BERSAMBUNG KE HAL 16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
EDISI 192 by JURNAL MEDIA Indonesia - Issuu