Email : jurnalmedia.indonesia@gmail.com jurnalmediaindonesia@yahoo.co.id
Redaksi : 0857- 7445-7769 Iklan : (021) 22526024 Sirkulasi : 0878-7812-2236 Telp : 0812-1331-1169, 0877-8611-1169 0855-4901-1169
Twitter @jurnalmediaind1 Facebook : Jurnal Media Indonesia
MEDIA ONLINE
SENIN
www.jurnalmediaindonesia.com
09 - 25 JANUARI 2017 Harga Eceran : DKI Jakarta Rp.3000,- Luar Jakarta Rp.3.500,-
Edisi 186 Tahun XII
Pemerintahan Nol Besar, Stop Bodohi Kepolisian Indonesia Dinilai Rakyat Dengan Ilusi Keberhasilan Abaikan UU Soal Kenaikan Tarif PNBP
JAKARTA, KORAN JMI Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyesalkan sikap Kepolisian Indonesia yang dia nilai mengabaikan UU)tentang Pelayanan Publik terkait penyesuaian tarif pengurusan suratsurat kendaraan bermotor sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Pane menyatakan, dalam Pasal 31 ayat 4 UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan penentu biaya atau tarif pelayanan publik ditetap-
kan dengan persetujuan DPR atau DPRD. “Sementara penyesuaian tarif itu belum dibahas DPR dan belum ditetapkan DPR sehingga penerapan penyesuaian itu satu pelanggaran hukum,” tuturnya. Menurut Pane, hal itu justru ironi karena pihak yang melanggar adalah polisi, yang notabene adalah penegak hukum. “Untuk itu IPW mendesak Kepolisian Indonesia segera mem-
Bersambung ke Hal 15
Anggota DPR : Masyarakat Harus Tahu Konsekuensi Bersosial Media
EFENDI SIMBOLON Anggota Komisi I DPR RI JAKARTA, KORAN JMI Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan masyarakat harus sadar dan tahu konsekuensi mengenai apa yang disampaikan lewat media sosial dan dampak yang diakibatkannya. “Masyarakat harus tahu konsekuesi terhadap apa yang dilakukannya di dunia maya,” kata Effendi
dalam diskusi mengenai hoax dan UU ITE di Jakarta, Sabtu. Dengan disahkannya UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masyarakat diharapkan bisa lebih bijak dalam bersosial media dengan tidak menyebarkan konten-konten menghujat, ujaran kebencian, atau berita bohong. Namun Effendi juga meminta kepada pemerintah agar tidak mengatur tentang konten yang disampaikan oleh publik di dunia maya. Effendi berpendapat pemerintah sifatnya hanya mengawasi apa yang terjadi di dunia maya dan tidak mengatur apa yang harus disampaikan dalam konten tersebut. ”Sama saja seperti wasit di
Bersambung ke Hal 15
Sudirman Said : Biaya Politik Jadi Faktor Dinasti Politik Muncul KORAN JMI Biaya politik yang besar merupakan salah satu faktor munculnya dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia. Begitu kata Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said saat diskusi bertajuk ‘Korupsi dan Politik Dinasti’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1). Menurutnya, masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun wakil rakyat, harus berani merogoh kocek hingga miliaran rupiah. Hal ini yang kemudian mendorong kepala daerah membangun dinasti politik untuk mempertahankan kekuasannya. “Kalau mau mencalonkan diri menjadi Bupati, DPR, DPRD, itu harus mengeluarkan puluhan miliar.
KORAN JMI Dalam minggu-minggu terakhir tahun 2016, bangsa Indonesia disuguhkan dengan berbagai berita, opini, cerita, ulasan, yang mengelu-elukan keberhasilan pemerintahan Jokowi, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengatasi masalah keuangan negara. Khususnya berhasil menyukseskan program tax amnesty atau pengampunan pajak. Macam-macam ulasan itu Presiden terbaik, menteri keuangan terhebat dan paling berprestasi, yang pengalamannya mendunia, wawasan kelas dunia, pengetahuan kelas global. Pertanyaanya adalah, apa hasilnya untuk bangsa, negara dan rakyat? Ternyata “Nol Besar”. Faktanya, Pemerintah Nol Besar dalam mengatasi masalah keuangan yang dihadapi pemerintah sendiri. Penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak seperti penerimaan negara dari bagi hasil minyak, royalti pertambangan dan lainlain, semuanya merosot. Pemerintahan ini sama sekali tidak merangkak sedikitpun mengatasi masalah keuangan selama dua tahun lebih masa pemerintahanya. Bukti bahwa pemerintah Jokowi dan menteri keuangan Nol Besar dalam
Bersambung ke Hal 15
20 WN Asing Terjaring Razia Imigrasi Jakarta Barat JAKARTA, KORAN JMI Sebanyak 20 warga negara asing asal Thailand, Vietnam, dan China terjaring razia petugas Imigrasi Jakarta Barat, Jumat {6/1), malam. Mereka yang masih berusia19 hingga 40 tahun ini diamankan dari sejumlah hiburan malam dan daerah kos-kosan karena menyalahgunakan paspor izin wisata dengan bekerja sebagai penari, pemandu lagu, dan Pekerja Seks Komersil
(PSK). “Mereka masih kami lakukan pemeriksaan,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Khusus Kelas I Jakarta Barat Abdul Rachman di Kantor Imigrasi Khusus Kelas I Jakarta Barat Jalan Poskota Nomor 4, Tamansari, Jakarta Barat, Sabtu (7/1). Jika terbukti melakukan penyalahgunaan paspor, lanjut Abdul, pihaknya akan mendeportasi ke-20 WNA tersebut. “Kami akan deportasi, kalau
mereka kembali ke sini dan melakukan hal yang sama akan kami blacklist,” tegasnya. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika para warga negara asing itu sudah berada di Jakarta lebih dari satu bulan. “Mereka sudah tinggal sekitar satu bulan,” kata Abdul.
Dewan Pers Pastikan 11 Situs Komnas HAM : DNA Jokowi Yang Diblokir Tidak Terdaftar Harus Diperiksa Jakarta, Koran JMI Dewan Pers memastikan 11 situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) karena dinilai bekonten negatif, tidak terdaftar sebagai media. “Sejauh ini mereka tidak ada di daftar perusahaan pers yang ada di Dewan Pers,” tegas anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1). Imam menjelaskan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan advokasi dan melindungi karena kesebelas media yang diblokir tersebut tidak terdaftar. “Jadi siapa yang bermasalah dengan media yang bersangkutan, silakan menempuh upaya hukum lain di luar
UU 40/1999,” sambungnya. Imam mengimbau kepada para pendiri media untuk mendaftarkan medianya ke Dewan Pers. Namun begitu, tidak semua akan diverifikasi oleh Dewan Pers. Dewan Pers, lanjutnya, akan mengkaji terlebih dahulu kelayakan media tersebut, terutama masalah konten. Konten media harus memenuhi kode etik jurnalistik dan standar-standar jurnalistik. “Jika kontennya tidak sesuai dengan syarat jurnalistik, meskipun dia sesuai secara institusi berbadan hukum, tetap kami tidak anggap sebagai pers,” pungkas Imam. RMOL/red
KPK Berpotensi Periksa Dirjen Pajak Lagi Jakarta, Koran JMI Komisi Pemberantasan Ko rupsi (KPK) berencana memang gil kembali Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi untuk dipe riksa sebagai saksi kasus duga an suap penghapusan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia (PT EKP). Pemanggilan Ken ini untuk mene lisik sejumlah informasi mengenai adanya pihak lain yang ikut berperan dalam kasus suap tersebut. Termasuk, men genai upaya dalam mengham bat pengampunan pajak peru sahaan yang dipimpin Rajesh Rajamohanan Nair itu hingga komunikasi yang dilakukan wajib pajak dan oknum pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jurubicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, pihaknya telah menelisik
febri diansyah sejumlah pertemuan antara wajib pajak dengan oknum pejabat di DJP hingga sejumlah komunikasi
Bersambung ke Hal 15
KORAN JMI Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan kepada negara agar membantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjernihkan pertanyaanpertanyaan publik mengenai identitasnya. Pasalnya, jatidiri Jokowi masih terus dipersoalkan secara terusmenerus. Misalnya, dimana Jokowi lahir dan dibesarkan? Siapa orang tua Jokowi sesungguhnya? Lantas apakah ada hubungan Jokowi dengan PKI? “Negara sejatinya membantu Jokowi dengan membentuk tim independen,” kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Kamis (5/ 1).
NATALIUS PIGAI Komisioner Komnas HAM Komentar Natalius ini menanggapi proses hukum terhadap penulis
Bersambung ke Hal 15
ICW: Ada 58 Dinasti Politik di Indonesia Jakarta, Koran JMI Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyebut, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2013 tercatat ada 58 dinasti politik di Indonesia. Ia mengatakan, tentunya yang sangat fenomenal adalah Ratu Atut Cho siyah. “Kalau kita merujuk data Kemen terian Dalam Negeri tahun 2013, ada 58 dinasti politik. Tentu yang paling fenomenal adalah Banten karena suaminya, anaknya, adiknya, dan keluarga-keluarganya masuk ke dalam politik baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” ungkap Adnan dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng,
Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017). Ia menjelaskan, terkenalnya “Dinasti Atut” mungkin karena letak Banten dekat dari pusat pemerin tahan di Ibu Kota DKI Jakarta. Kini, Atut mendekam di Lembaga Pema syarakatan (Lapas) Wanita Tange rang karena dugaan kasus korupsi. Adnan mengatakan, dengan dinasti politik, sangat mungkin terjadinya korupsi. “Dinasti politik lebih cenderung korupsi dibanding politisi lain biasa,” kata Adnan. Dia menambahkan, sejak 2004 ada sekitar 350 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masuk
Bersambung ke Hal 15
INDEKS
SUDIRMAN SAID Itu uang siapa? Bisnis saja tidak menghasilkan itu dalam waktu lima tahun. Jadi artinya ini “investasi”
Bersambung ke Hal 15
Tiongkok Targetkan 80 Persen Wilayahnya Terhubung Kereta Cepat
Persija Dengan Pelatih Baru, Stefano Cugurra
Mengulang Perang Puputan di Rowo Bayu Banyuwangi
7 Efek Mengerikan Makan “Junk Food”
BEIJING, KORAN JMI Pemerintah Tiongkok mena-rgetkan 80 persen wilayahnya terhubung dengan kereta api cepat lima tahun mendatang.
JAKARTA, KORAN JMI Persija akhirnya mendapatkan pelatih baru guna mengarungi kompetisi utama Indonesia musim 2017 setelah manajemen tim Macan Kemayoran bekerja sama dengan pelatih asal Brasil, Stefano Cugurra Teco.
BANYUWANGI, KORAN JMI Ratusan warga berkumpul di Pasar Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (11/12/2016).
KORAN JMI Gula, lemak jahat, karbohidrat olahan adalah trio yang sering ada di dalam junk food.....
Hal 2
Hal 8
Hal 9
Hal 13