Petisi edisi 12

PETISI Edisi 012 | Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

Harga: Pulau Jawa Rp. 3.500,- | Luar Jawa Rp. 5.000,-

Kantor Redaksi - Iklan: Komplek Graha Wartawan A. Aziz PWI Provinsi Jawa Timur, Jalan Taman Apsari 15-17 Lt. II/2 Surabaya 60271 Jawa Timur E-mail: mediapetisi@gmail.com

Miskin Pemimpin Bersih, Koruptor Menggurita Buntut Bertemunya Transaksi Partai dan Politisi Rakus Ketua Bawaslu RI Abhan

Provinsi-provinsi Rawan Politik Uang Jakarta, Petisi Ketua Bawaslu RI Abhan menjabarkan provinsi-provinsi yang rawan politik uang. Pemetaan itu disebutnya didasari temuan dan laporan yang diterima Bawaslu pada momen-momen pilkada, pileg dan pilpres sebelumnya.

“Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014. Seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang,” jelas Abhan.

Hal itu disampaikan Abhan dalam acara ‘Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas’ di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).

Abhan mengatakan ada 7 provinsi dengan indeks kerawanan politik uang yang tinggi, yaitu Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).(dtc)

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung berkontribusi miskinnya pemimpin pemerintahan yang bersih, berintegritas dan peduli rakyat.

Pesta demokrasi tersebut justru melahirkan banyak koruptor. Hal ini ditandai terjaringnya sekitar 11 kepala daerah (bupati, walikota dan gubernur) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2017 hingga pertengahan akhir Februari 2018.

Surabaya, Petisi Koordinator Forum Masyarakat Peduli Pemerintahan Indonesia (Formatain), Sutrisno Hadi, pesimis Pilkada serentak 2018 akan menghasilkan kepala daer-

ah berkualitas dan tidak korupsi. Alasannya, selain masyarakat abai, besarnya biaya politik Pilkada gak ketulungan.

Q

BERSAMBUNG KE HAL. 11

INDEKS ....

Jl Taman Apsari Zona Merah, Kenapa Bisa Keluar IMB Hotel Amaris?

Baca Hal. 4 Penanganan Kasus Limbah B3 Asal Korsel ‘Mandek’ di Polda Jatim Baca Hal. 5 Di-PHK Sepihak, Puluhan Karyawan PT Aice Jember Unjuk Rasa Baca Hal. 10

KPU Jatim Tawarkan Batasan Dana Kampanye Rp 416 M Surabaya, Petisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim menawarkan batasan dana kampanye untuk masing-masing pasangan calon (paslon) di Pilgub Jatim 2018 sebesar Rp 416 miliar.

“Kita sudah tawarkan ke tim paslon, termasuk ada Bawaslu di sana, kalau untuk batasan dana kampanye paling besar Rp 416 miliar. Itu angka paling besar yang bisa digunakan,” kata Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito di Surabaya, Kamis (8/2).

Eko Sasmito

Q

BERSAMBUNG KE HAL. 5

Golkar Juara, PDIP Runer Up Deretan Kepala Daerah yang Tersandung Korupsi PARTAI Golongan Karya (Golkar) bukan hanya jago di lini politik, tapi juga menjawarai di ranah pidana korupsi. Setidaknya enam orang kepala daerah yang diusung Pohon Beringin tertangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sedangkan PDIP menjadi runer up. Sekitar empat orang kadernya dijebloskan ke penjara.

Sedangka Partai Demokrat menempati peringkat ketiga. Salah seorang kadernya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, terkena OTT usai mengikuti upacara penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Pemekasan, Rabu 2 Agustus 2017.

Achmad Syafii menjadi tersangka dugaan suap terkait penanganan kasus penyalahgunaan Dana Desa Dassok yang ditangani Kejari Pamekasan.

Agar perkaranya lenyap, ‘dikirimlah’ duit sebesar Rp Rp 250 juta pada Kajari Pamekasan, Rudy Indra Prasetya, yang juga turut dijadikan tersangka bersama pejabat inspektorat pemerintah setempat, Sutjipto Utomo dan Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi dan seseorang bernama Noer Solehhoddin.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berikut deretan kepala daerah dari PDIP dan Golkar yang diduga terendus berbuat korupsi selama tahun 2017 dan 2018. Setidaknya empat orang kepala

daerah dari PDIP terjaring Operasi Tangkap Tangan maupun yang ditersangkakan oleh KPK. Berikut kepalda daerah dari PDIP yang dikenakan rompi oranye oleh penyidik KPK: 1.

Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini. Srikandi PDIP ini terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait dengan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan. Barang bukti yang didapat KPK berupa uang tunai Rp 2,08 miliar, 7.500 dolar AS dan 2.035 dolar SIngapura. Uang tersebut ditemukan di dalam kardus.

Sri Hartini telah divonis 11 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana kurungan, hakim juga menjatuhkan denda Hartini sebesar Rp 900 juta subsidair 10 bulan kurungan.

2.

Kamis (23/11/2017), KPK menetapkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus, sebagai tersangka dugaan suap pembahasan perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017. Ia diduga menyetujui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto, Wiwiet Febryanto (WF), memberikan sejumlah uang kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Q

BERSAMBUNG KE HAL. 11

Jaksa dan 2 Warga Surabaya Diciduk Tim Saber Pungli Terlibat Pemerasan

Mojokerto, Petisi Anggota gabungan Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto, Minggu (4/1/2018) berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pemerasan di kawasan wisata religi Jolotundo Kabupaten Mojokerto.

Dari penangkapan pukul 18.00 wib, petugas berhasil mengamankan tiga pelaku, diantaranya Hari Cipto Wiyono (52) anggota LSM warga Mojo, Kelurahan Mojo, Kec Gubeng, Kota Surabaya, Akhmad Khoirul (50) seorang PNS Kejati Jatim (Jaksa fungsional Bid Intelijen Kejati) warga Jln Ahmad Yani, Dusun Mencek, Desa Serut, Kec. Panti, Kab. Jember, Ishaq Wahyulla (47) warga Jalan KH. Mas Mansur, Nyamplungan, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya.

Akibat perbuatan tersangka ini, ketiganya dijerat Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

Q

BERSAMBUNG KE HAL. 5

Oknum jaksa Akhmad Khoirul (jaket hitam berkaca mata, red) bersama tim dari Kejati Jatim saat jalani pemeriksaan di Polres Mojokerto. (ist)

Proyek Rumah Restlament Bendo Ponorogo Rp 13,9 M Jadi Bancakan?

Kualitas Bangunan Dipersoalkan, Banyak Rusak Sejumlah 89 KK (Kepala Keluarga) warga wilayah Dukuh Bendo, Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, mulai tanggal 23 Januari 2018, menempati Rumah Resetlemet.

+ Tahun 2018 adalah tahun politik, biasanya peredaran uang meningkat. _ Makanya, setelah terpilih, banyak pejabat korupsi dan kena OTT KPK

Ponorogo, Petisi Penyerahan 89 unit rumah sesuai jumlah Kepala Keluarga yang bermukim di dua wilayah RT yakni RT 01 RW 03 sebanyak 38 rumah, sedangkan dari RT 02 RW 03 sejumlah 51 rumah tersebut langsung diserahkan oleh Bupti Ponorogo Ipong Muchlisoni pada malam tanggal 23 Januari 2018 lalu.

“Melalui perjalanan yang panjang dan penuh cerita mas dan untuk mendapatkan rumah baru di lokasi relokasi dampak Waduk Bendo ini, sejak tahun

2013 itu kita didata, katanya akan dapat ganti rumah, karena lokasi rumah kami terkena dampak pembangunan Waduk Bendo, dan baru tanggal 22 Januari 2018 malam, Bupati serahkan kunci dari semua rumah yang baru selesai dibangun oleh PT dari Kalimantan Timur itu dan terhitung sejak malam itulah rumah sudah ok,” kata Marno.

Meski proyek pembangunan rumah baru selesai dikerjakan dan pada Senin malam (22/1/ 2018), rumah relokasi bagi 89 KK (272 jiwa) terdampak pemban-

gunan Waduk Bendo oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchklisoni diserahkan ke warga terdampak, ternyata masih meny-

isakan persoalan.

Setalah proses lelang tender proyek pembangunan Rumah Resetlement Waduk Bendo dengan nilai pagu dan nilai HPS 14.500.000.000 (Rp 14,5 Miliar)

Proyek Rumah Restlament Bendo baru diserahkan sudah banyak keluhan warga.

dan kemudian tendernya dimenangkan oleh PT. JAYA KEDHATON (PT. JK) beralamat di Jl. A. W. Syahranie 4 Blok K No. 18 Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan nilai Rp. 13.983.336.000 tersebut dipersonal warga, pasalnya fasilitas rumah masih banyak yang rusak. Mulai dari keramik, tembok retak paralon dalam tembok bocor, sehingga air rembes ke luar sehingga air menggenang di lantai.

Bahkan, selain itu juga kusen kayu untuk candela dan pintu juga dinilai warga bukan kayu bagus, namun hanya kayu toko jenis meranti, dan itu pun masih basah. Sehingga ada sebagian pintu dan candela yang sulit ditutup karena kayu molet.

Q

BERSAMBUNG KE HAL. 11

WARTAWAN SURAT KABAR UMUM PETISI DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA DIBEKALI KARTU PERS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOKS REDAKSI

Edisi 012 Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

2 UTAMA Opini

Lagu Lama Kaset Baru :

Meneropong Pertarungan Tahta Jawa Timur 2018 Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Jawa Timur akan dilaksanakan serentak pada 27 Juni 2018, dengan melibatkan 18 kota dan kabupaten untuk memilih walikota/bupati, dan satu Pilkada untuk memilih kepala daerah provinsi (gubernur). Sehingga sangat wajar kalau saat ini suhu politik Jawa Timur mulai memanas menjelang pemilihan gubernur 2018.

MULAI dari beberapa nama tokoh yang bermunculan sebagai kandidat, hingga persaingan keras dan ketat telah terjadi. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sudah lama mengambil ancang-ancang untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jatim, dan bisa dikatakan sebagai front-runner (pelari terdepan) saat calon-calon yang lain masih belum secara resmi muncul atau dimunculkan.

Kemudian beredar beberapa nama tokoh di media, seperti Khofifah Indar Parawansa (KIP) Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Masfuk (Mantan Bupati Lamongan 2 periode, sekarang Ketua DPW-PAN Jatim), Kusnadi (Ketua DPD PDIP Jatim), Budi ‘’Kanang’’ Sulistyo (Bupati Ngawi), Suyoto (Bupati Bojonegoro), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Lanyalla Mattaliti dan beberapa nama lainnya.

Munculnya banyak namanama tokoh yang ikut mewarnai dinamika dalam kontestasi politik di Jawa Timur sangatlah wajar. Hal ini dikarenakan Jawa Timur merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 42 juta orang.

Sehingga sangat lazim kalau provinisi ini selalu disebut sebagai barometer politik nasional yang selalu memegang peran sangat penting dalam mempengaruhi peta politik nasional.

Namun demikian, kendati bermunculan berbagai nama tokohtokoh dalam Pilkada Jatim 2018, terrnyata persaingannya tak jauh beda dari dua Pilkada sebelumnya, melibatkan dua kandi-

dat yang pada Pilkada 2008 dan 2013 juga menjadi “musuh” di pesta demokrasi lima tahunan di Jatim tersebut.

Sosok tersebut adalah Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa. Hal demikian bisa diibaratkan sebagai pertarungan klasik dan serial yang menempatkan Gus Ipul dan Khofifah Indar Parawansa kembali berhadap-hadapan.

Gus Ipul pada Pilkada Jatim 2008 mendampingi Soekarwo, sedangkan Khofifah menggandeng Brigjen TNI (Purn) Mudjiono. Berikutnya pada Pilkada 2013, Gus Ipul tetap mendampingi Soekarwo sekaligus masuk periode kedua, sedangkan Khofifah memilih menggandeng mantan Kapolda Jatim Irjen Pol (Purn) Herman S Sumawiredja.

Pada dua kali Pilkada tersebut, Gus Ipul menang dan menjadi Wakil Gubernur Jatim dua periode, sedangkan Khofifah walaupun kalah pada Pilgub Jatim 2013, akhirnya dipercaya Presiden RI Joko Widodo sebagai Menteri Sosial sejak 2014.

Kini, Gus Ipul yang sudah tidak boleh menjadi calon Wakil Gubernur “naik pangkat” menjadi calon Gubernur, dan Khofifah tetap sebagai calon Gubernur untuk kali ketiga secara beruntun.

Dalam Pilkada Jatim 2018 ini, diawal pencalonannya Gus Ipul berpasangan dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, sedangkan Khofifah diduetkan dengan Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak. Namun, sepekan jelang pendaftaran resmi dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, peta politik

Pilkada Jatim berubah.

Abdullah Azwar Anas yang dalam berbagai survei memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi sebagai calon orang nomor dua di Jatim diterpa isu sosial hingga membuatnya mengundurkan diri sebagai peserta Pilkada.

Foto bergambar mirip dirinya bersama seorang wanita tersebar luas dan membuat banyak pihak bertanya-tanya, termasuk muncul berbagai opini publik.

Mendengar kabar tersebut, Anas yang 15 Oktober 2017 namanya ditetapkan PDI Perjuangan mendampingi Gus Ipul mengembalikan surat mandat kepada ketua umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.

LAGU LAMA KASET BARU : PERTARUNGAN KLASIK GUS IPULVS KHOFIFAH Gus Ipul-Puti Petinggi PDI Perjuangan pada hari terakhir pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, 10 Januari 2018 telah membuat keputusan menggantikan Abdullah Azwar Anas dengan Puti Guntur Soekarno dengan alasan bahwa selama ini cucu Presiden RI pertama, Bung Karno, itu dikenal sebagai kader PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR RI mewakili Daerah Pemilihan X Jawa Barat.

Bersamaan dengan dipilihnya nama Puti, bertambah dua partai politik yang mengusung nama Gus Ipul-Puti di Pilkada Jatim, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pasangan ini diusung gabungan empat partai politik dengan total 58 kursi, yakni PKB (20 kursi), PDI Perjuangan (19 kursi), PKS (6 kursi) serta Partai Gerindra (13 kursi).

Khofifah-Emil Pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak diusung gabungan enam partai

politik dengan total 42 kursi, yakni Partai Demokrat (13 kursi), Partai Golkar (11 kursi), PPP (5 kursi), PAN (7 kursi), Partai NasDem (4 kursi) dan Partai Hanura (2 kursi), ditambah dukungan PKPI (non-parlemen).

Khofifah pada sejumlah kesempatan menyatakan program-program yang ditawarkan dalam visi misinya akan melalui berbagai proses yang tidak akan pernah mencapai final. Saat ini Khofifah yang berpasangan dengan Bakal Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, sedang menajamkan “breakdown” program visi misi, yang disebutnya sebagai navigasi program. Karena itulah ia menggandeng berbagai pakar atau ahli di masingmasing bidang untuk menavigasi berbagai programnya.

tradisional dan informal itu.

Secara historis, politik aliran ini lahir di Jawa Timur pasca penelitian seorang antropolog Amerika Serikat, Clifford Geertz, yang melakukan penelitian di Jawa Timur pada 1950-an di kota yang secara imajiner disebut sebagai Mojokuto (diyakini oleh para ahli sebagai Pare, Kediri). Hasilnya tertuang dalam buku klasik master piece ‘’The Religion of Jawa’’ (Agama Jawa), yang membagi masyarakat menjadi kategori santri, abangan, dan priyayi.

Santri adalah masyarakat beragama Islam yang taat menjalankan syariah dan tinggal di daerah perniagaan di perkotaan dan pesisir. Abangan adalah pemeluk Islam nominal yang hanya menjadi identitas di KTP, tetapi tidak menjalankan syariah agama, dan Priyayi adalah kelompok kelas menengah kota yang terdiri dari pegawai negeri dan pamong praja yang beragama Islam tetapi sangat dipengaruhi oleh sinkretisme kejawen.

Berdasarkan tiga kategori ini preferensi politik terbagi kepada tiga aliran politik besar, kalangan abangan berafiliasi kepada partai-partai nasionalis dan berbasis di daerah mataraman, kalangan santri berafiliasi kepada partai-partai religius yang berbasis di daerah tapal kuda, dan kalangan priyayi berafiliasi kepada partai-partai modern.

Kondisi dan Tipologi Masyarakat Jawa Timur Kondisi masyarakat Jawa Timur sebagian besar bisa dibilang rural-based (berbasis masyarakat pedesaan) yang bersifat paguyuban (gemeinschaft), sehingga posisi para pemimpin tradisional dan informal (kiai, ulama, ustadz/ustadzah, kepala suku, kepala desa, dll) sangatlah penting dalam menentukan pilihan politik. Sehingga potensi munculnya politik aliran sangatlah besar di Jawa Timur, karena besarnya peran para pemimpin

Pertarungan Politik (Elite) NU dan Perebutan Suara Warga Nahdhiyyin Pilkada Jatim tahun ini bisa dikatakan sebagai panggung duel politik elite NU, karena calon gubernur yang akan berebut kepemimpinan di Jatim merupakan kader NU. Gus Ipul merupakan mantan Ketua Umum GP Ansor, sedangkan kompetitornya, Khofifah Indar Prawansa sejak tahun 2016 hingga sekarang tercatat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU. Dengan demikian dapat dipas-

Oleh : Afan Ari Kartika*

tikan perebutan suara akan berlangsung ketat. Hal ini berbanding lurus dengan terbelahnya dukungan tokoh-tokoh NU, khususnya dari kalangan kiai. Gus Ipul yang diprediksi kuat di daerah Tapal Kuda, Probolinggo, dan sekitarnya, dipastikan akan mendapat perlawanan cukup sengit. Karena Khofifah sendiri juga memiliki basis dukungan cukup besar, terutama dari kalangan nahdhiyyin Madura seperti pesantren, santri, nyai, dan kiai setempat.

Kalau kita mengacu data survei terakhir, posisi Khofifah memang sedikit lebih unggul. Misalnya hasil Survei Surabaya Survei Center (SSC) yang dilakukan antara 25 November-8 Desember 2017. Angka elektabilitas Khofifah 81.2 persen, sementara Gus Ipul 80.9. Dari segi popularitas, Khofifah 96.8 persen, sedangkan Gus Ipul sebesar 94 persen (Jawapos, 13/12/2017).

Itu artinya selisih jarak antarkeduanya sangatlah tipis, mutlak akan mengalami perubahan mengingat proses rolling class politik Jatim masih terus berjalan.

Dalam batasan-batasan inilah, keberpihakan sikap politik (elite) NU dalam menentukan pilihan politiknya, meski secara struktural tidak ada penegasan, akan dapat mempengaruhi jalannya sirkulasi politik Jatim ke depan.

Selama ini, kelompok nahdhiyyin (sebutan masyarakat pengikut NU) dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tipologi khas kearifan lokal. Tipologi tersebut terekam jelas dari kedekatan mereka dengan tradisi dan kebudayaan lokal (local wisdome), serta sikap penghormatan dan ketundukan terhadap simbol-simbol kultural keislaman (misalnya kiyai dan pesantren).

Di kebanyakan daerah Tapal Kuda-Madura, kiai dan pesantren memiliki peran dan posisi strategis. Clifford Geertz (1989) menyebut peran tersebut sebagai cultural broker, bahwa kiai dalam tradisi NU bukan saja se-

bagai tokoh keagamaan, namun juga sebagai rujukan hidup.

Menjalankan proses transformasi sehingga bisa mengubah sikap, membentuk perilaku dan cara pandang masyarakat, termasuk dalam hal politik.

Atas kenyataan ini, kuat dugaan mobilisasi religio-kekuasaan NU dalam proses sirkulasi kepemimpinan Jatim tidak akan berhenti sekadar memanfaatkan nama besar organisasi. Lebih dari itu, akan ada mobilisasi jaringan kekuasaan yang berpusat pada figuritas kiai dan popularitas pesantren.

Dalam konteks ini, pada perhelatan Pilkada Jatim nanti, sosok kiai dan pesantren dalam bahasa Michel Foucault, merupakan relasi-relasi kekuasaan strategis yang akan diperebutkan oleh masing-masing pasangan calon.

Mereka tahu dan paham betul bahwa kiai dan pesantren merupakan elite struktural NU. Representasi kehadiran agama yang dapat memainkan peran dan fungsi sentral memproduksi dan mereproduksi kekuasaan yang dahsyat untuk bisa menghasilkan ketaatan dari para pemeluknya.

Namun demikian, terlepas dari aksi perebutan pengaruh elite NU di atas, publik tetap berharap besar jalan sirkulasi politik tetap berjalan demokratis. Dengan begitu, nuansa Pilkada Jatim sebagai pesta lima tahunan rakyat dapat dinikmati oleh publik secara damai, sejuk, dan menyenangkan.

Selain itu, siapapun yang akan menjadi pemegang tahta Jatim berikutnya, ia harus mementingkan persoalan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok (politis). Dengan kata lain, ketika sudah terpilih sebagai pemimpin Jawa Timur, maka harus memunculkan karakter negarawan, bukan politikus. *Penulis adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPP PERMAHI)/ Pengamat Hukum Tata Negara

Fakta Misteri dan Mitos Gerhana Bulan

Pakde Karwo

Calon Petahana Rawan Pakai Fasilitas Negara Surabaya, Petisi Lebih dari separuh Pilkada serentak 2018 di Jatim bakal diikuti calon petahana (incumbent). Kondisi ini patut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena petahana cenderung mengunakan fasilitas negara.

“KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga memberi perhatian serius masalah ini. KPK berpesan, petahana harus dikontrol karena cenderung menggunakan fasilitas negara,” kata Gubernur Jatim, Soekarwo, Rabu (7/2).

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu berharap, calon petahana sadar dan legowo agar tidak memakai fasilitas negara ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat. “Saya kira ini indikasi yang dilakukan KPK harus dicermati. Mestinya fasilitas negara tidak digunakan jauh hari, bukan hanya setelah pendaftaran,” tambahnya.

Di tempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi menilai statemen Pakde Karwo patut menjadi perhatian masyarakat. Mereka harus ikut memantau pelaksanaan Pilkada maupun para kandidat, khususnya petahana.

Menurut Airlangga, fasilitas publik adalah bagian dari hak rakyat dan bentuk pelayanan negara. Sehingga, sudah semestinya bahwa tersebut tidak digunakan bagi kepentingan pemenangan politik dari pihak petahana. “Kasus di Pendopo Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu bukti, bagaimana seorang incumbent memanfaatkan fasilitas negara,” katanya.

“Nah, sudah semestinya hal ini tidak terjadi lagi. Maka perlu teguran keras. Tidak hanya dari Panwaslu, tetapi juga dari kekuatan masyarakat sipil. Sehingga tidak ada lagi bentuk-bentuk penunggangan fasilitas negara untuk kepentingan tertentu,” katanya. (brm)

Malang, Petisi Gerhana bulan adalah suatu bentuk keadaan alam yang menunjukkan pesonanya dimana Gerhana Bulan merah seperti apa yang dikenal dengan gerhana bulan total dalam fase penampakan bulan.

Menurut penjelasan KRHT Gus Ripno Waluyo,SE,SPd, gerhana merah darah terjadi karena cahaya matahari yang dibiaskan oleh atmosfer bumi.

Ini adalah salah satu peristiwa alam yang terjadi pada puluhan tahun sekali. Walaupun setiap munculnya gerhana bulan merah sering mengalami perbedaan seperti blood moon yang terlihat lebih besar dari biasanya akan berubah menjadi super moon. Kejadian ini sangat sering terjadi karena posisi bulan berada dekat dengan bumi. Inilah sebabnya mengapa gerahana bulan merah terlibat besar.

Gerhana Bulan Tidak Berbahaya Bedasarkan dari tampilan dengan warnanya yang merah, kemunculan dari gerhana bulan merah ini sangat ditakuti oleh banyak orang yang mungkin dapat menimbulkan bahaya atau bencana. Pada kenyataannya, fenomena alam ini sama selaki tidak membawa efek apa-apa untuk alam dan juga manusia yang ditimbulkan oleh gerhana bulan tersebut kerena disebabkan oleh patulan bayangan dari bumi.

Berdasarkan pemahaman banyak orang yang mungkin belum mengetahui banyak mengenai gerhana bulan, kejadian tersebut disebabkan oleh bayangan bumi yang jatuk ke bu-

lan. Yang sebenarnya adalah sebaliknya. Dengan apa yang telah dijelaskan mengenai fakta dan mengapa disebut sebagai gerhana bulan, ada juga yang mempercayai penyebab atau mitos terjadinya gerhana bulan.

1. Sang Batara Kala sedang muncul Berdasarkan apa yang dipercayai oleh suku Jawa kuno dari fenomena bulan merupakan malam yang mencekam. Dijelaskan KRHT Gus Ripno Waluyo, SE, SPd (Spiritualis & Prajurit Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ), menurut kepercayaan suku Jawa kuno, Batara Kala muncul untuk memangsa manusia terutama bayi manusia.

Pada saat gerhana bulan terjadi, banyak dari masyarakat Jawa melakukan sebuah ritual dengan tujuan agar dapat mengusir Batara Kala. Bagi orang dewasa, mereka ditugaskan membuat keributan dengan memukul kentongan serta memukul lumpang dengan apa yang dikenal tumbukan padi. Bagi ibu yang sedang hamil dengan mengoleskan sisa abu bakaran dan dioleskan pada perut agar janin pada ibu hamil tersebut tidak dimakan atau mirip dengan Batar Kala.

2. Banjir Darah Naga Menurut kepercayaan orang China, warna merah pada bulan yang hampir menyerupai darah disebabkan oleh naga yang sangat haus akan darah. Dengan bulan yang dipenuhi oleh darah, naga akan turun ke bumi dengan mengubah air yang ada dalam sungai menjadi seperti darah. Ini dilakukan oleh naga dengan memangsa setiap manu-

KRHT Gus Ripno Waluyo,SE,SPd

sia. Itulah sebabnya mengapa orang China membunyikan petasan karena dipercaya sang naga akan takut dan menjauhi manusia. Dengan cara lain yang dipercayai orang China dengan membuat sebuah pertunjukan sampai bulan kembali seperti yang biasanya.

3. Munculnya Dewi Bulan Dengan apa yang menjadi kepercayaan orang Amerika pada saat munculnya gerhana bulan merah disebabkan oleh Dewi Bulan yang sedang bangkit. Apa yang dipercayai oleh orang Amerika pada Dewi Bulan adalah sosok berkriteria baik.

Sang Dewi yang bangkit merupakan suatu pertanda baik untuk setiap Ibu yang ada di seluruh dunia. Oleh sebab itu, warna merah pada bulan dipercayai dapat memberikan ketenangan jiwa, emosional dan juga dapat membuang energi jahat yang ada di dalam tubuh. Kepercayaan yang memberi dampak baik den-

gan munculnya bulan merah sebagian besar dari masyarakat Amerika akan keluar dengan menyaksikan sampai hal tersebut selesai.

4.BulanYangDimakanJaguar Sama dengan apa yang menjadi kepercayaan oleh Jawa kuno. Penduduk Inca juga percaya munculnya bulan merah pertanda tidak baik. Itu dipercayai oleh orang Inca dimana bulan darah dimakan oleh Jaguar. Orang Inca percaya warna merah dari bulan dikarenakan gigitan Jaguar yang memakan bulan hingga mengeluarkan darah. Masyarakat Inca juga mempercayai jika Jaguar turun kebumi hanya untuk memangsa setiap manusia yang dijumpainya. Pada saat bulan merah muncul, untuk menakuti Jaguar agar tidak memangsa manusia, penduduk Inca memukul benda apa saja yang dapat menghasilkan suara serta berteriak dengan kencang.

5. Bulan Sedang Terluka Dan Berdarah Banyak dari pandangan beberapa negara yang menilai kemunculan gerhana bulan merah merupakan suatu pertanda dengan kejadian yang tidak baik.

Seperti apa yang menjadi kepercayaan Suku Hupa di California.

Kepercayaan suku Hupa dengan munculnya gerhana bulan merah dimana bulan tersebut memiliki 20 istri dengan hewan peliharaan yang sangat buas. Bagi suku Hupa, gerhana bulan merah seperti darah disebabkan karena bulan yang terlambat atau tidak memberi makan hewan buas tersebut, maka yang menjadi

mangsa adalah bulan itu sendiri.

6. Racun Tersebar Ke Bumi Gerhana Bulan Merah menurut kepercayaan bangsa Jepang adalah racun yang menyebar luas di bumi. Dengan apa yang menjadi kepercayaan bangsa Jepang, mereka akan menutupi semua sumur yang ada dengan tujuan agar racun tidak akan tersebar melalui air. Walaupun sudah diberikan penjelasan secara ilmiah mengenai hal tersebut, ini sudah menjadi tradisi turun-temurun oleh negara Jepang dimana racun yang berasal dari Dewa Matahari.

Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain. Istilah ini umumnya digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, atau gerhana bulan saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Namun, gerhana juga terjadi pada fenomena lain yang tidak berhubungan dengan bumi atau bulan, misalnya pada planet lain dan satelit yang dimiliki planet lain.

Di dalam agama Islam, umat muslim yang mengetahui atau melihat terjadinya gerhana bulan ataupun matahari, maka selayaknya segera melakukan Shalat Kusuf (Shalat Gerhana).

Ini hanya bertujuan untuk membantu Anda yang mungkin belum memahami mengenai gerhana bulan. Semoga apa yang tertulis diatas menjadi sangat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembacanya. (*/cah)

Pendiri : Sokip, SH, MH, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Sokip, SH, MH Penasehat : Bondet Hartjito, Redaktur Pelaksana : Hari Cahyo Santoso, Dewan Redaksi : Bondet Hardjito, Yunianto ‘Masteng’ Wahyudi, Y Hidayat, SSos, MH, Sokip, SH MH, Drs. S, Gultom, Hari Cahyo S, Redaktur : Hari CS, Mudjaeri, Perwakilan Jakarta : Agus Purwoko, Perwakilan Sumatera Barat, Riau, Jambi : Bagus Budi, Perwakilan Sumatera Selatan : Roni Paslah, Surabaya : Hari C, Mudjaeri, Teguh, Bachtiar, Nasir, Choirul, A Sigalingging, Sidoarjo : Siswanto, Pasuruan : Hendry Sulfianto, Mojokerto : Drs H Slamet, Soffan Soffa, SH, Abdul Hasim, Jombang : Y Rakhmawati, Wahyudi Sulistya, Gresik : Cholis, Lamongan : Yusuf Abidin, Tuban : Mursalin SPdI, Bojonegoro : Budiono, Eko P, Danang Pudji, Madiun : Harwanto, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Kamaluddin, Kediri : Hendra Fathan, Mahendra Hasyim, Jember : Evelyne ‘Eva’ Cristanty, Lumajang : Ulum Subekti, Desien Kreatif & Teknologi Informasi : Agus, Putut, Staf Marketing/Iklan : Teguh, Umum : Sri Leman (Manajer), Muhajir, Zainul Abidin, Amri, Komari, Mobin, Mulyadi, Sutikno Alamat Redaksi dan Perusahaan : Kompleks Graha Wartawan PWI Jatim, Jalan Taman Apsari 15-17 (atas) Surabaya, Jawa Timur, Perumahan Pondok Benowo Indah Blok CQ 33 Surabaya, Telepon : 081 21 7272 772

Penerbit: PT Petisi Pakal Indonesia SIUP: No 503/4183.A/436.7.17/2017 NPWP: 81.579.088.6-604.000

Akta Pendirian : 21 Pebruari 2017 Nomor : 48 Notaris : Roma Panjaitan, SH, SK KUMHAM : Nomor AHU-0033025.AH.01.11. TAHUN 2017 Direktur : Sokip, SH MH, Komisaris : Drs. S Gultom, Sokip SH, Ir. Bhirowo Seno Adji, Sri Leman Rekening Bank Jatim : 0681000658 a/n PT Petisi Pakal Indonesia

Rekening Bank Jatim : 0682079606 a/n Sokip

Percetakan : PT Media Nusantara Press. Website : www.petisi.co Email : beritapetisi@gmail.com

Rekening Bank BCA : 6170412328 a/n Sokip

Edisi 012 Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

PEMERINTAHAN 3

Gubernur Jatim Terima Penghargaan Pena Emas pada Puncak HPN 2018 Pers Diperlukan Sebagai Penyampai Kebenaran Gubenur Jatim Dr. H. Soekarwo menerima penghargaan pena emas pada puncak peringatan Hari Pers Nasional/HPN ke-32 tahun 2018, yang diselenggarakan di Muaro Lasak, kawasan Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat, Jumat (09/02/2018).

Padang, Petisi Penghargaan berupa pin pena emas ini disematkan secara langsung oleh Menteri Kominfo RI Rudiantara dihadapan Presiden RI Jokowi.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim sebelum menerima penghargaan tertinggi dari Persatuan Wartawan Indonesia/PWI telah menyampaikan orasinya di Hall Dewan Pers, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bahkan, Pakde Karwo mendapatkan predikat “cum laude” dari 16 panelis yang memberi penilaian.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk masyarakat dan media Jatim. Sebab, komunikasi tidak sendiri, melainkan ada komunikator dan komunikan,” ungkapnya.

Menurutnya, keterlibatan media atau pers dalam pembangunan san-

gatlah penting. Oleh sebab itu, Pemprov Jatim membuka seluas-luasnya dialog interaktif dengan masyarakat melalui ruang publik yang difasilitasi media.

Diantaranya melalui dialog TV dengan acara cangkrukan, ajang wadul, obrolan issue publik dan dialog-dialog khusus.

Selain itu, juga sosialisasi program di radio serta analisis konten media. “Di Jawa Timur media telah menjadi teman diskusi pemerintah,” imbuhnya.

Pakde Karwo merupakan gubernur satu-satunya yang menerima penghargaan “Pena Emas”. Selain Pakde Karwo, kepala daerah yang juga menerima penghargaan yaitu Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani.

Pada kesempatan yang sama, Presiden RI Joko Widodo atau yang lekat disapa Jokowi menyampaikan,

Gubrnur Jawa Timur Soekarwo menyapa Ketua Umum PWI Margiono di Acara Puncang Peringatan Hari Pers Nasional di Padang Sumatera Barat.

di tengah melimpahnya informasi yang beredar di masyarakat peran pers sangat diperlukan sebagai penegak penyampai kebenaran.

Selain itu, pers juga berperan untuk menegakkan fakta-fakta dan penyampai aspirasi masyarakat sehingga bisa membangun narasi kebudayaan baru.

“Media massa dan pers merupakan pilar keempat demokrasi,” imbuhnya.

Menurutnya, sekitar lima tahun kebelakang banyak analisa yang muncul bahwa media massa selaku media mainstream keberadaannya akan digeser dengan media sosial.

Namun demikian, Presiden Jokowi justru percaya media massa kedepan mampu dan akan membangun narasi peradaban baru, memotret masyarakat yang bergerak cepat dan semakin efisien.

“Saya terus berharap insan pers

Disematkan Pin Emas oleh Menteri Informatika dan Informasi Rudiantara Kpada Gubrnur Jawa Timur Dr. H Soekarwo di Acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional ( HPN ) di Padang Sumatera Barat.

Indonesia menjadi penyalur kebenaran, penyalur fakta, sekaligus penyalur aspirasi masyarakat. Selamat Hari Pers Nasional 2018,” pungkas Presiden Jokowi.

Gubrnur Jawa timur berfoto bersama pada acara Puncang Peringatan Hari Pers Nasional ( HPN ) ke 32 di Padang Sumatera Barat.

Acara puncak peringatan HPN 2018 itu sendiri berlangsung cukup meriah. Turut hadir sejumlah menteri pada Kabinet Kerja, para Duta Besar, Ketua DPD RI Oesman

Sapta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, Ketua PWI Pusat Margiono, dan sejumlah insan pers se Indonesia. (cah/dwi)

Gubernur Jatim Berfoto Bersama Di Puncak HPN 2018 di Padang.

Edisi 012 Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

4 METROPOLIS

Jl Taman Apsari Zona Merah, Kenapa Bisa Keluar IMB Hotel Amaris?

Penemuan warga diperkirakan situs Mojopahit.

Warga Kedung Klintir Sidoarjo temukan Situs Mojopahit Sidoarjo, Petisi Paiman (67) warga Dusun Kedung Klinter RT 06 RW 03, Desa Kedung Bocok, Kecamatan Tarik, menemukan situs yang diduga peninggalan Kerajaan Mojopahit.

Sebelumnya, Paiman yang warga asli Kedung Klinter telah bermimpi. Dalam mimpinya, Paiman didatangi seorang perempuan. Perempuan dalam mimpinya itu menyuruh Paiman menggali tanah yang ada di pekarangan yang tidak jau dari rumahnya.

Dan penemuan Paiman sudah saatnya untuk dilihat orang banyak, karena peninggalan yang berupa situs adalah sejarah milik bangsa Indonesia.

Menurut Paiman, dalam mimpinya, katanya di saat tidur didatangi seorang istri (perempuan), dan keesokan harinya Paiman menggali tanah dan akhirnya menemukan gundukan berupa batu yang menyerupai bangunan.

Sebelumnya, Paiman sekitar dua minggu lalu juga menemukan lumpang, alu dan benda lainnya yang bentuknya seperti batu.

Karena keluguan Paiman, benda-benda yang ditemukan itu diserahkan pada perangkat desa setempat.

Kepala Desa Kedung Bocok, Mohammad Ali Ridho menjelaskan, temuan situs yang ada di desanya telah diinformasikan pada penggiat sejarah Satrio Puser Majapahit (SPM) dan Penggiat Sejarah dan Budaya (PSB) Kabupaten Sidoarjo.

Mohammad Ali Ridho berharap, Pemerintah Jawa Timur mendukung dan menjaga situs tersebut agar Desa Kedung Bocok bisa menjadi ikon di Kecamatan Tarik khususnya dan Sidoarjo pada umumnya.

Kusdianto saat ditemui petisi di ruangannya menjelaskan, di Sidoarjo telah ditemukan situs di Kecamatan Tarik. “Kita (Pemkab Sidoarjo,red) sangat bangga dengan penemuan situs tersebut dan semoga ada situs-situs peninggalan Mojopahit lainnya di Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.(sis)

Surabaya, Petisi Sejumlah mantan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, menyesalkan keluarnya IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) untuk Hotel Amaris di Jl. Taman Apsari Suabaya.

“Ketika menjabat, kami tidak berani mengeluarkan IMB. Sebab, kami tahu kawasan ring satu Gedung Negara Grahadi merupakan kawasan terlarang untuk bangunan komersial dengan ketinggian diatas lima lantai,” ujar salah seorang diantara mereka kepada petisi, beberapa waktu lalu, seraya meminta agar nama-namanya tidak diberitakan.

Menurut mereka, siapa pun yang menjabat orang nomor satu di dinas tersebut pasti tahu, bahwa terdapat sejumlah titik merah yang tidak bisa dikeluarkan IMB untuk komersial, seperti perhotelan.

Selain kawasan Taman Surya dan Jl. Sedap Malam, lanjutnya, Jl. Taman Apsari juga merupakan titik merah.

“Di kawasan tersebut terdapat dua bangunan obyek vital, yakni Gedung Negara Grahadi dan kantor PLN Distribusi Jawa Timur di Jl. Embong Wungu,” jelasnya.

Celakanya, paparnya, orang nomor satu di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tersebut menandatangi IMB untuk bangunan komersial di zona merah. “Ini ada apa? Pasti ada “suatu” kepentingan,” duganya.

Ditemui terpisah, pengamat perkotaan, Her Subagyo Sundoro, membenarkan bahwa kawasan Jl. Taman Apsari merupakan zona merah.

“Dalam lokakarya tentang tata ruang yang diadakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Dalam

Freddy Poernomo

Negeri, disinggung adanya zona merah di kawasan Grahadi,” bebernya.

Berdasarkan Kepres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Obyek Vital Nasional (OVN), kata Pak Her, selain Gedung Grahadi, gedung PLN Distribusi Jatim merupakan bangunan OVN. “Jadi, Pemkot Surabaya harus tunduk pada Keppres tersebut, di samping peraturan perundang-undangan tentang bangunan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan petisi.co, sejumlah pejabat Pemkot Surabaya yang enggan mengeluarkan IMB untuk bangunan di ring satu Gedung Grahadi antara lain Ir. Bambang Hernoto, Ir. Ngatiaji, Ir. Arief Darmansyah dan Ir. Sri Mulyono.

DPRD Jatim dan DPRD Surabaya Sidak Bangunan Komisi A DPRD Jatim dan Komisi A DPRD Kota Surabaya, serta pejabat Pemkot Surabaya, meninjau bangunan Hotel Amaris di Jl. Taman Apsari, Surabaya, Senin (29/1/2018).

Inspeksi mendadak (sidak) tersebut merupakan bagian dari komitmen dari para wakil rakyat

Proyek Hotel Amaris Jl Taman Apsari dan Gedung PLN Distribusi Jawa Timur di Jl. Embong Wungu hanya berjarak sekitar 50 meter.(foto ist)

(Komisi A DPRD Jatim,red) yang membidangi hukum dan pemerintahan ini dalam mengawal persoalan bangunan hotel yang berada di ring satu Gedung Negara Grahadi. ‘’Komitmen kami tak berubah.

KomisiAtidak akan pernah menyerah menghadapi bangunan Hotel Amaris. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan,’’ ujar Ketua KomisiADPRD Jatim, Freddy Poernomo, kepada petisi.

Pihaknya tetap akan mengawal kasus bangunan berlantai 17 ini hingga tereduksinya aspek buruk terhadap Gedung Negara Grahadi yang merupakan bangunan Obyek Vital nasional (OVN).

Ia menduga, bangunan yang letaknya sekitar150 meter dari gedung bersejarah tersebut sarat dengan pelanggaran. Misal, aspek keamanan terhadap Gedung Grahadi. Hal ini, kata dia, tak terekam dalam dokumen perizinan yang telah dikantongi pe-

UPKM Babat Jerawat Siap Kembali Bedah Rumah tak Layak Huni

Lurah Babat Jerawat selalu mengecek ke lapangan dan bertemu warga penerima program bedah rumah.

Freddy tak menginginkan persoalan bangunan Hotel Amaris di Jl. Taman Apsari jadi bahan pergunjingan para pimpinan daerah di Jatim, sebagaimana pada peringatan detik-detik Proklamasi 17 Agustus 2017 lalu. ‘’Saya tahunya dari situ. Kala itu, bangunan hotel depan Gedung Grahadi jadi rasan-rasan mereka. Tidak terkecuali dua gubernur sebelumnya, yakni Pak Basofi (semasa hidup) dan Pak Imam Utomo. Rasanya malu. Ke depan, hal tersebut tidak boleh lagi terjadi,’’ tegasnya.

Karena itu, sidak yang dilakukan komisinya untuk memastikan rangkaian jejak putusan rapat 11 Oktober 2017. Salah satunya kajian yang dilakukan oleh tim akademisi dan Ombudsman. Jadi, kunjungan ini, menurutnya, tinjauan lapangan. Bagamana hasil dan sikap KomisiADPRD Jatim selanjutnya,” tandas Freddy, menungu hasil kajian tersebut.(mu)

Tim Dabels Crenata SMAN 12 Surabaya Sosialisasi di Taman Bungkul

2017, Tuntaskan 18 Unit Rumah Surabaya, Petisi Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal, selama setahun terakhir telah melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 18 unit. “Alhamdulillah sudah 18 unit rumah berhasil kami seleseikan selama tahun 2017 lalu,” ujar Nasir Bendahara UPKM Kelurahan Babat Jerawat, Kamis (8/2/2018).

Menurut Nasir, untuk program selanjutnya di tahun 2018 ini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Lurah Babat Jerawat, untuk melakukan pendataan dan usulan ke Dinas Sosial Kota Surabaya.

Sementara, Lurah Babat Jerawat H Khusairi menyebutkan, pihaknya mengaku sudah ada pemberitahuan dari Dinas Sosial Kota Surabaya untuk kelanjutan program perbaikan rumah tidak layak huni. “Kami bersama UPKM masih melakukan persiapan sosialisasi,” ujar Lurah Babat Jerawat.

Selain itu, kata Lurah yang rajin turun menyapa warganya ini, juga sedang mengumpulkan data usulan calon penerima program ini.

Seperti diketahui, ada beberapa persyaratan untuk bisa menerima program ‘bedah rumah’ ini.

Sesuai Peraturan Walikota no 14 tahun 2015, mereka yang berhak diusulkan untuk menerima bantuan adalah, dari keluarga miskin, berdomisili dan ber-KTP Surabaya, kondisi rumah tidak layak huni atau korban kebakaran atau korban bencana. (sir)

milik bangunan. ‘’Sebagaimana terungkap dalam rapat di Pemprov Jatim pada 11 Oktober lalu, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan Pemkot Surabaya, ternyata dikeluarkan sebelum adanya Perda RDTR dan atau RTBL,’’ ucap Freddy. Karena itu, lanjutnya, ‘’IMB tersebut harus ditinjau ulang.’’

Belum lagi, tambah politisi Partai Golkar ini, dugaan pelanggaran lainnya. Ia mencontohkan perhitungan ketinggian gedung dan koefisien dasar bangunan (KDB). Perhitungan tersebut, menurutnya, menyangkut aspek buruk ancaman keamanan terhadap Gedung Negara Grahadi.

Pihaknya juga menginginkan adanya amdal keamanan, mengingat padatnya kegiatan kenegaraan di Gedung Grahadi.

Karena itu, ia minta dilakukan perhitungan ulang menyeluruh dan komprehensif.

Kapolsek Wonokromo terjun langsung ke lapangan untuk mengatur lalu lintas.

Antisipasi Kemacetan Kapolsek Wonokromo Atur Lalulintas Surabaya, Petisi Kapolsek Wonokromo, Kompol I Gede Suartika SH, turun langsung dalam mengantisipasi kemacetan akibat pergerakan ratusan buruh SPMI (Serikat Pekerja Metal Indonesia). Buruh SPMI menggunakan roda dua dan roda empat (Bis) sedang melintas dan sempat berkumpul di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS) Jl. Setail no 1 Surabaya, Selasa (6/2/2018).

Ratusan buruh serikat SPMI dari berbagai kota yang ada di Jawa Timur berkumpul dalam rangka untuk merayakan HUT ke 19 SPMI. Mereka rencananya akan menyampaikan aspirasinya di kantor Gubenur Jatim dan kantor Grahadi Sura-

baya. Sebelumnya mereka berkumpul di area KBS wilayah hukum Polsek Wonokromo Polrestabes Surabaya.

Tak ingin wilayahnya terjadi kemacetan akibat pergerakan buruh tersebut, Kapolsek Wonokromo, Kompol I Gede Suartika SH, turut memantau dan mengatur arus lalulintas di perempatan jalan raya tersebut.

Menurutnya, pergerakan dari masa buruh ini cukup lumayan besar, karena dari berbagai penjuru kota yang ada di Jawa Timur. Diantaranya, dari Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Gresik dan kota – kota lainnya.

“Mereka berkumpul terlebih dahulu di area Kebun Binatang

Surabaya ini, dan kemudian berangkat bersama – sama menuju ke Grahadi dan kantor Gubenuran,” ungkap Kompol I Gede Suartika SH, di sela – sela kesibukannya.

Lanjut Kompol Gede, guna mengantisipasi terjadinya kemacetan di jalan ini, mereka harus diarahkan dan diberikan jalan terlebih dahulu, agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Pantauan petisi saat dilokasi, terlihat betapa padatnya arus lalulintas di jalan tersebut, belum ditambah lagi ratusan buruh dari SPMI yang melintas saat itu. Untuk itu mereka diarahkan agar melewati Jl. Raya Darmo, guna menghindari adanya kemacetan. (bah)

Surabaya, Petisi Tim Dabels Crenata SMAN 12 Surabaya, Minggu (4/2/2018) pagi, mengadakan sosialisasi lingkungan hidup kepada masyarakat, di Taman Bungkul Surabaya.

Sosialisasi lingkungan hidup dalam rangka Hari Lahan Basah sedunia ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat Surabaya, khususnya yang ada di sekitar Taman Bungkul. Apalagi, setiap minggu pagi, di Jl. Raya Darmo ada kegiatan car free day, membat Taman Bungkul menjadi ramai dikunjungi masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan Tim Dabels Crenata dari Tunas Hijau SMA 12 Surabaya ini, sebanyak 15 pelajar menyebar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap air, pohon dan energi. Belasan pelajar ini didampingi Lailatur Rohmah, S.Pd, guru pembina, melakukan sosialisasi, sejak pukul 06.30 hingga pukul 08.00, dengan menemui langsung kepada masyarakat, serta membagikan stiker untuk cinta lingkungan hidup.

Diantara stiker yang dibagikan itu bertuliskan, Satu Rumah Satu Pohon, Save Water, Hemat Energi Listrik dan banyak lainnya. “Selain membagi stiker, kami juga menjelaskan dan mengajak untuk penghematan air, energi dan pentingnya pohon,” ujar salah satu pelajar.

Menurutnya, semua itu dilakukan agar adanya kesadaran diri untuk melakukan penghematan, guna bermanfaat untuk anak cucu di masa mendatang. “Kami dari Tim Dabels Crenata SMA 12 Surabaya mengharapkan, apa yang kami lakukan ini bisa memberi pemahaman dan manfaat kepada masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup,” ujarnya. (rindu)

Para pelajar SMAN 12 Surabaya saat sosialisasi kepada masyarakat di Taman Bungkul.

Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke 159

Dimeriahkan Pesta Rakyat dan Mlaku Bareng Bupati Sidoarjo, Petisi Panitia Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo memprediksi rangkaian acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (HJKS) Ke-159 akan berlangsung lebih meriah dibandingkan tahuntahun sebelumnya.

Bupati Saiful Ilah mengajak seluruh lapisan masyarakat Sidoarjo untuk bersama-sama menyambut Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo dengan turut memeriahkan serangkain acara yang sudah disiapkan oleh panitia HJKS.

“Salah satu rangkaian HJKS ke 159 adanya Pesta Rakyat dan Mlaku Bareng Bupati yang dipusatkan di Alun-alun Sidoarjo, warga silahkan hadir ikut memeriahkan,” terang Abah Saiful.

Sekretaris Panitia HJKS Ke159, Aan Ali Fauzansyah (Aan) menyatakan, antusiasme masyarakat menjelang peringatan HJKS ke 159 ini sangat luar biasa. Gencarnya Publikasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo direspon dengan antusias oleh warga Sidoarjo.

Masyarakat sudah banyak

bertanya dan menunjukkan kesiapannya untuk memeriahkan acara pada saatnya nanti.

“Kami juga melihat waktu kemarin kegiatan ziarah ke mantan Bupati Sidoarjo, Panitia menerima informasinya dalam waktu relatif singkat, tetapi animo masyarakat luar biasa. Semoga pada peringatan HJKS ke-159 nanti pun bisa lebih meriah lagi. Insya alloh pelaksanaannya akan lebih bagus,” ungkapnya saat ditemui di Sidoarjo Kantor Setda Kabupaten Sidoarjo, Selasa.

Aan yang juga merupakan Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tersebut melanjutkan, HJKS ke159 mengangkat tema ‘Dengan semangat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-159, Kita Kerja Bersama Demi Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Pemerataan Ekonomi yang Berdaya Saing Global’.

“Rangkaian peringatan HJKS akan berlangsung dari tanggal 15 Januari – 17 Februari 2018 mendatang,” ujarnya.

Kegiatan tersebut, kata dia, diawali ziarah ke makam mantan Bupati Sidoarjo berlanjut dengan Dzikrul Ghofilin, Sema’an Al Qur’an Jantiko Mantab yang kemudian dilanjutkan dengan Talk Show di TV dan Radio lokal. Upacara puncak peringatan HJKS akan berlangsung Hari Rabu 31 Januari 2018 yang semua pesertanya mengenakan baju adat kebaya Guk Yuk Sidoarjo.

Aan menambahkan, kegiatan tambahan peringatan HJKS diselenggarakan dalam

rangka memberi suguhan bagi masyarakat dengan serangkaian kegiatan di antaranya ada Mlaku Bareng Bupati dan Pesta Rakyak, Pameran UMKM, Sunnatan Massal, Pagelaran Wayang Kulit oleh Dalang Ki ANom Suroto, Resepsi hari Jadi, Do’a bersama 2000 anak yatim, Pemuda Sidoarjo bersholawat bersama Habib Syech, Screening mata dan operasi bibir Sumbing.

Aan pun meminta dukungan kepada masyarakat agar pada peringatan HJKS ke-159

bisa berjalan baik karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan masyarakat, adapun pemerintah hanya memfasilitasi.

Namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mendalami makna di balik peringatan tersebut. Kalau HUT RI untuk meningkatkan semangat kebangsaan pada diri kita semua.

Melalui HJKS, mari kita bersama-sama meningkatkan kecintaan kepada kebudayaan kita, budaya kabupaten Sidoarjo dengan ikut menjaga dan memajukannya. (sis/hms)

Edisi 012 Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

HUKUM 5

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim Sosialisasi Penggunaan Alat Tangkap Alternatif Cantrang Sebanyak 139.500 Nelayan Terima Alat Bantu Tangkap Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, terus memberikan alat bantu tangkap ikan sebagai pengganti cantrang ke 252 ribu nelayan di Jawa Timur.

Saat ini, sekitar 139.500 nelayan sudah mendapat alat bantu tangkap ikan dari pemerintah yang terdiri dari gillnet, jaring milenium, hingga bubu. Untuk itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim akan terus mensosialisasikan penggunaan alat tangkap lainnya sebagai alternatif cantrang. Hal itu tetap dilakukan walaupun Kementerian Kelautan dan Perikanan memperpanjang penggunaan alat tangkap cantrang.

Pemerintah berjanji akan mencabut larangan penggunaan cantrang, setelah nelayan untuk kali ketiga menggelar aksi unjuk rasa menentang kebijakan itu.

Keputusan itu diambil setelah lima orang perwakilan dari sekitar 1.000 nelayan yang berdemonstrasi di depan Istana Merdeka Jakar-

ta, Rabu (17/1/2018), bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Di depan demonstran, Hadi Santoso, salah satu perwakilan nelayan yang bertemu dengan Presiden dan Menteri Susi, mengatakan cantrang diperbolehkan melaut lagi tanpa batas waktu dan ukuran kapal.

Bagaimana sikap Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskan) Provinsi Jatim?

“Surat pelarangan cantrang hingga saat ini belum ditarik secara resmi oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Pemprov Jatim masih menunggu dan memantau perkembangan,” kata Kadiskan Provinsi Jatim Heru Tjahjono kepada wartawan di kantornya, Kamis (25/1/2018).

Menurut dia, ada sebanyak 700 sampai 1000 orang nelayan di Jatim yang menggunakan alat tangkap cantrang (daya tangkapnya sampai ke bawah) atau payang (menangkap di atas permukaan) Pihaknya akan terus mensosialisasikan kepada para nelayan untuk tidak menggunakan cantrang. Dia mengatakan, nelayan di Jatim yang biasa menggunakan cantrang, berada di wilayah pantura.

“Secara lisan penggunaan cantrang diperbolehkan, tapi surat peraturan menterinya belum dicabut. Kami tetap mensosialisasikan supaya para nelayan beralih penggunaan alat tangkap di luar cantrang,” lanjutnya.

Upaya sosialisasi itu akan terus dikoordinasikan pihaknya agar tidak terjadi kesalahpahaman. “Semua itu dalam rangka pengamanan, dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

“Yang sudah mengganti alat

CANTRANG-Nelayan menggulung jaring cantrang yang telah disulam di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Trenggalek, Jawa Timur

Sambungan Hal.1 : KPU Jatim Tawarkan ...

Soal finalisasi besaran angka, lanjut Eko, KPU Jatim tetap memberikan kesempatan kepada tim bakal paslon.

“Kalau dinilai terlalu besar, ya kita turunkan. Kalau terlalu rendah kita sesuaikan dengan kesepakatan,” katanya.

Eko tak memungkiri kalau biaya kampanye di “Jadi selama kampanye penggunaan dana tidak Pilgub Jatim butuh anggaboleh lebih dari itu (Rp 416 ran besar karena tingkat miliar). Tapi ini kan masih pemilih mencapai hampir 31 tawaran, belum disetujui juta. Apalagi kalau didukukawan-kawan (tim paslon),” ng beberapa metode kampanye yang bersifat perEko Sasmito suasif di masyarakat.

Ketua KPU Jatim “Jadi selama kampanye penggunaan dana tidak boleh lebih dari itu (Rp 416 miliar).

Tapi ini kan masih tawaran, belum disetujui kawan-kawan (tim paslon),” tandasnya.

Sementara terkait penerimaan sumbangan dana kampanye, merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017, sumbangan dari parpol atau gabungan parpol, kelompok maupun badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 750 juta. Sedangkan untuk perseorangan maksimal Rp 75 juta. (brm)

Sambungan Hal.1 : Jaksa dan 2 Warga ...

Penangkapan bermula pada hari Sabtu, 3 Februari 2018 pukul 21.30, para pelaku ini datang ke TKP mengaku dari Kejati Jatim dan keperluanya untuk mengecek dugaan kecurangan penjualan karcis yang dilakukan korban bernama Ahmaji pengurus loket lokasi, warga Dusun Grogol Rt.03/Rw.02, Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.

Setelah bertemu dengan korban, para pelaku ini langsung membawa korban dengan cara paksa kedalam mobil dan dibawa kelilling wilayah Mojokerto dan Sidoarjo.

Untuk mengelabuhi korban agar kasusnya tidak diangkat, pelaku meminta uang sebesar Rp 75 juta. Namun lantaran koban tidak punya uang, akhirnya disepakati senilai Rp 35 juta.

TIGA PELAKU YANG Namun, saat itu korban hanBERHASIL DIAMANKAN ya membawa uang Rp 3 juta, se1. Hari Cipto Wiyono hingga kekurangannya akan 2. Akhmad Khoirul 3. Ishaq Wahyulla diberikan esok harinya dan pada hari Minggu, 4 Februari 2018 jam 18.00 wib setelah korban menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta, dilakukan penangkapan oleh Tim Saber Pungli dan langsung dibawa ke Polda Jatim.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata menyarankan awak media untuk langsung ke Kabit Humas Polda Jatim.

“Kebetulan kasusnya sudah kita limpahkan ke Polda Jatim,” terangnya, Senin (5/2/2018).

Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) bendel karcis masuk wisata jolotundo dan uang tunai Rp 612.000, uang tunai Rp 11.900.000,1 unit mobil mitsubishi kuda dan 4 (empat) unit HP. Sementara, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melalui Richard Marpaung, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum)-nya membenarkan bahwa Akhmad Khoirul, oknum jaksa yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim gabungan Polres dan Kejari Mojokerto adalah jaksa yang bertugas di bidang Intelijen Kejati Jatim.(sof)

Jaring insang millenium

tangkapnya di Jatim sekitar 300 kelompok nelayan menggunakan dana APBN. Mereka menggunakan gillnet, jaring millenium, pancing dan bubu. Mereka tersebar di Tuban-LamonganProbolinggo. Ada 139.500 alat tangkap yang harus diganti. Total ada 252 ribu orang nelayan di Jatim,” jelasnya.

Sedikitnya ada tujuh pabrik pengolahan pasta ikan atau surimi di Jatim melaporkan berhenti beroperasi akibat tidak ada kepastian pasokan bahan baku ikan sejak adanya pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang.

Berdasarkan laporan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, tujuh pabrik yang tutup sejak awal tahun tersebut di antaranya PT Southern Marine Product di Probolinggo, PT Tridaya Jaya Manunggal di Pasuruan, PT Star Food Internasional dan PT QL Hasil Laut berada di Lamongan, PT Kelola Mina Laut di Tuban serta PT Indo Lautan Makmur di Sidoarjo.

Sedangkan PT Nasional Indo Mina yang berada di Tuban diinformasikan masih beroperasi hingga Maret 2018 karena masih akan menghabiskan sisa bahan baku yang dimiliki dengan mengolah bahan baku mix impor dan lokal.

Di Jatim penggunaan alat tangkap cantrang dan sejenisnya ada sekitar 40 persen, dan sisanya merupakan alat tangkap yang tidak dilarang seperti gill-

net (jaring insang), pancing ulur (handline), rawai dasar, rawai hanyut, dan bubu lipat.

Alat tangkap ramah lingkungan yang diberikan pemerintah pusat memang sudah diberikan kepada para nelayan kecil yang hasil tangkapnya berkisar di bawah 10 Gross Ton (GT).

Hingga kini di Jatim sudah ada 1.331 unit alat tangkap yang diterima nelayan, terutama yang

Kadis Perikanan dan kelautan Provinsi Jatim Heru Tjahjono

terbanyak berada di Tuban 1.018 unit jaring, Gresik 121 unit gillnet, Probolinggo 97 unit gillnet, Pamekasan 63 uni jaring, Lamongan 18 jaring, Situbondo 10 jaring dan Pasuruan 4 jaring.

Berdasarkan catatan Diskan Jatim, jumlah produksi ikan pada 2016 mencapai 407.842,5 ton yang terdiri dari ikan tangkap laut 390.296,2 ton dan tangkap perairan umum (danau/sungai) 17.546,3 ton.

Pada 2017 hingga kuartal III, tercatat hasil produksi ikan Jatim mencapai 297.114,12 ton, yang terdiri dari ikan tangkap laut 282.069,28 ton dan ikan perairan umum 15.044,84 ton. Hasil tangkap dari 2016 ke 2017 tampak menurun, tetapi menurut Diskan Jatim penurunan pada tahun lalu lebih disebabkan oleh faktor cuaca.

Sedangkan jumlah nelayan di Jatim tercatat ada 252 ribu orang dengan total 56.692 armada perikanan dan 180.817 unit alat tangkap. (teg)

Penanganan Kasus Limbah B3 Asal Korsel ‘Mandek’ di Polda Jatim Surabaya, Petisi Hampir tujuh bulan, kasus Limbah B3 asal Negara Korea Selatan disinyalir tanpa ujung alias mandek di di Polda Jatim.

Anehnya, berkas perkara belum dilimpakan ke Kejaksaan. Padahal kasus ini melibatkan dua Negara, bahkan sudah menelan beberapa korban warga Romokalisari.

Padahal, pihak Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Rofiq Ripto Himawan saat gelar perkara beberapa bulan lalu, bahwa berkas perkara pembuangan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di Romokalisari dalam waktu dekat diserahkan ke Kejati Jatim.

Kejaksaan telah menyatakan P21 (sempurna) kasus yang kini ditangani penyidik Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim tersebut.

Dua tersangka yang bakal

dilimpahkan penyidik adalah M Faizi alias Faiz (41), asal Bungah, Gresik, dan Hadi Sunaryono (49), asal Kebomas, Gresik.

“P21 baru turun dan kami fokus pada pelimpahan tahap dua. Dalam minggu ini berkas akan dikirim berikut tersangka dan barang bukti,” tutur Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Rofiq Ripto Himawan, Sabtu (3/11/2017) lalu.

Sementata, beberapa bulan lalu penyidik kembali akan menggelar kasus dengan mendatangkan ahli dari perdagangan luar negeri. “Tujuannya agar bisa mengetahui runtut bagaimana proses pengiriman limbah itu bisa masuk ke Indonesia. Padahal sudah jelas, sesuai UU yang ada, limbah apapun dilarang,” terangnya.

Namun yang terjadi di lapangan, UU itu produk dari politik hukum. Dimana dalam variabel hukum muncul UU tersebut.

“Dalam aturan di Peraturan Menteri (Permen) jelas dilarang, tapi ada kuota yang mengatakan boleh asal terbatas. Ini salah satu bentuk dari produk dari politik,” ungkapnya.

Dalam melengkapi berkas perkara, penyidik juga sudah memeriksa warga Korea. Namun, perannya, hanya sebagai orang ketiga. “Orang Korea itu disuruh perusahaannya. Di salah satu kontainer tertulis new oil emulsion tapi tidak diketahui pasti, apakah itu limbah berbahaya dan beracun atau benarbenar baru,” paparnya.

Untuk menguak apakah itu limbah B3 atau tidak, AKBP Rofiq pernah akan memeriksa ke tempat penyimpanan. Namun, hal itu terganjal dengan aturan yang ada.

“Harusnya kami berangkat ke pabrik untuk mengecek kebenarannya. Apakah yang dikirim ke Indonesia itu hasil

Petugas saat memberi police line barang bukti limbah B3.

produksi atau sisanya. Tapi karena birokrasi sana, tidak bisa memeriksa langsung dan hanya bisa mengirim surat. Nah sampai sekarang kami masih menunggu balasannya,” terang AKBP Rofiq.

Terbongkar pembuangan limbah setelah petugas Reskrim Polrestabes Surabaya menangkap pembuangan limbah di sungai Romokalisari.

Sementara, dari hasil investigassi, informasi yang didapat bahwa dibalik perkara itu ada dugaan keterlibatan oknum pejabat.

Terkait semua itu, Kamis (8/2/ 2018), Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Rofiq Ripto Himawan, dikonfimasi ulang, pihaknya tidak ada di tempat dan anggota kanit sibuk saat ditemui ruangannya.(irul)

Perawat National Hospital, Akui Hanya Lepas BRH Pasien Surabaya, Petisi Forum STOVIA Joglo Semar (Forum dokter) bersama keluarga korban dan pengacara hukum dan PPNI menghadap Kapolda Jawa Timur untuk menyampaikan beberapa keberatan atas terjadinya kasus perkara di National Hospital Surabaya.

Apa yang dilakukan Forum STOVIA terkait perkembangan kasus tuduhan pelecehan seksual oleh perawat di National Hospital Surabaya. Dikarenakan video viral 58 detik telah memberikan dampak kepada masyarakat untuk melakukan main hakim sendiri dengan komentar-komentarnya yang mengucilkan tersangka dan keluarganya. Padahal belum tentu benar dan penahanan ZA tanpa dasar yang jelas.

Seperti diketauhi, kasus

yang menimpa pada perawat yang dituduhkan melakukan perbuatan pelecehan seksual.

Kini melalui Forum STOVIA yang diketuai Dr. Suhardiyono, Sp.OT sebagai kuasa hukum perawat, menurutnya pertama, menyampaikan bahwa tersangka perawat dengan inisial (ZA) akan “mencabut berita acara” pemeriksaan yang dilakukan di Polrestabes Surabaya.

Kedua, merubah BAP yang mulanya tersangka mengakui melalukan pelecehan menjadi bahwa apa yang di lakukan hanya melepas sadapan EKG sesuai SOP dan meminta menggelar perkara dengan didampingi Kompolnas.

“Memohon agar proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang benar yaitu tersangka didampingi oleh kuasa hukum

dan barang bukti adalah yang sahih sudah dilakukan uji digital forensik,” jelas Ketua Forum STOVIA.

Suasana di rumah sakit

Sementara H.Moh. Ma’ruf, S.H., M.H, kuasa hukum korban menambahkan terkait itu, berdasarkan hasil audit inter-

nal MKEK (Majelis Kehormatan Etik Keperawatan) Jatim memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar kode etik keperawatan artinya yang bersangkutan mengerjakan sesuai SOP. “Untuk itu kami meminta PERSI dan Kementrian Kesehatan mengaudit National Hospital Surabaya dan memberikan literasi tentang Undang-Undang Perumasakitan bahwa kewajiban RS jika terjadi delik medik RS memberikan batuan hukum kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dan melakukan audit medis yang benar terlebih dahulu,” jelas Ma’ruf.

Semoga kebenaran terbuka selebar-lebarnya dan hukum dapat tegak melindungi yang lemah dan memberi pelajaran yang salah. (irul)

Edisi 012 Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

6 PONOROGO

Pedagang Eks Stasiun Ponorogo Marah!

Merasa Dipermainkan dan Ditantang Penguasa

Kondisi korban sudah dikafani usai diotopsi.

Kasus Bedi Wetan, 11 Orang Diperiksa Sebagai Saksi PONOROGO, PETISI.CO - Sedikitnya sudah sebelas orang warga Desa Bedi Wetan, Kecamatan Bungkal telah dimintai keterangan pihak Reserse Kriminal Polres Ponorogo. Pemeriksaan tersebut erat kaitannya dengan kasus ‘pembunuhan’ pada 3 Februari lalu.

Bahkan untuk mempercepat proses pengungkapan kasus dugaan pembunuhan ini, Sat Reskrim Polres Ponorgo melibatkan dua unit sekaligus.

Hal ini karena jumlah saksi yang dimintai keterangan tergolong banyak. Meski begitu, Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP. Rudi Darmawan mengaku belum bisa menyimpulkan penyebab kematian Muhamad Mulyono (35), pada Sabtu malam lalu.

“Kami baru memeriksa sebelas orang saksi dan sampai saat ini belum selesai, jadi kami belum bisa menarik kesimpulan,” ungkapnya ditemui wartawan di halaman Mapolsek Bungkal.

Disinggung dugaan adanya unsur penganiayaan, sebelum korban meninggal, Rudi pun mengaku belum bisa memastikan penyebab kematian Muhamad Mulyono yang alumni Pondok Pesantren Al Islah, Bungkal tersebut.

Lebih lanjut Rudi mengatakan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, yang melakukan outopsi pada jenazah korban.

Ditanya perihal korban yang ditemukan dalam kondisi kaki dan tangan terikat, Rudi juga mengaku tidak bisa berandaiandai.

“Jadi kami tidak bisa berandai-andai dalam kasus ini, semua tergantung dari hasil penyelidikan maupun pemeriksaan.

Tolong bersabar dulu ya,” pungkas Rudi.

Sementata itu, Didik Hariyanto, SH, salah seorang anggota tim kuasa hukum keluarga korban mengaku melihat adanya beberapa kejanggalan pada tubuh korban saat outopsi.

“Kalau dari kami, memang melihat adanya sejumlah kejanggalan pada tubuh korban. Namun kami juga harus mematuhi proses outopsi itu,” katanya.

Ia juga mengatakan, dengan telah dilakukannya outopsi, keluarga korban berharap penyebab kematian korban yang sebenarnya bisa segera terungkap, dan hukum bisa ditegakkan.(rib)

Ponorogo, Petisi Lantaran merasa dipermainkan dan ditantang Bupatinya, para pedagang eks Stasiun Ponorogo marah dan mencabut paksa plang larangan pembangunan yang dipasang Pol PP Pemkab Ponorogo.

Para pedagang ini merasa jengkel dengan sikap Bupati yang terkesan mempermainkannya.

“Kami kecewa dengan Bupati yang tidak memanusiakan rakyatnya. Kami sudah baikbaik datang, bukannya menemui, e malah nantang rakyat,” kata seorang pedagang eks stasiun.

Kejengkelan dan kemarahan para pedagang ini menurut Ratih Larasati, penasehat hukum pedagang adalah hal yang wajar.

Menurutnya, aksi pertama Senin sebelumnya, mereka gagal bertemu Bupati, dan oleh anggota dewan dijanjikan Selasa (6/2) dipertemukan.

“Kemarin kami dijanjikan akan dipetemukan dengan Bupati, tapi nyatanya tidak. Malah saya ditelepon anggota dewan pak Ipong mempersilahkan menempuh jalur hukum jika tidak terima dengan kebijakan Pemkab. Ini edan,” ketus Ratih.

Menurut Ratih, apa yang disampaikan wakil rakyat kepadanya menunjukkan sikap arogan seorang pemimpin. Dan Ratih juga menyayangkan sikap anggota wakil rakyat yang tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Mereka jadi wakil rakyat karena dipilih rakyat dan digaji dari duit rakyat. Bukannya membela rakyat, tapi kok malah menempatkan dirinya sebagai ajudan Bupati. Ini wakil rakyat aneh,” sindir Ratih.

Puncaknya, para pedagang yang jengkel dengan sikap Bupati yang dinilai arogan dan wakil rakyat yang tidak aspiratif terhadap hajat hidup orang banyak, maka setelah audien dengan wakil rakyat, mereka mencabut plang larangan pembangunan di lokasi pembangunan bedak Seperti diketahui, permasalahan ini berawal saat ratusan

Pedagang dengan marah mencabut plang larangan.

pedagang pasar eks Stasiun JL. Sukarno Hatta Senin (5/1 /2018) menuntut Pemkab Ponorogo untuk membuka Pol PP Line yang dipasang oleh Pol PP Ponorogo beberapa waktu lalu.

Serta juga mencabut pemasangan papan yang berisikan Perda di lokasi tempat jualannya sehari hari. Selain mimbar bebas ratusan pedagang juga banyak memprotes terhadap penguasa Ponorogo yang dinilai kebijakannya arogan.

Berarapa pamflet yang diusung para pedagang dalam berunjuk rasa tersebut antara lain bertuliskan, “Bupati Ipong Jangan Arogan, Bupatiku sing Tak Pilih Penjajah Rakyatku, Kepentingan Bupati Rakyat di Tindas, Bupati Emoh Korupsi tapi seneng Grayahi Rejekine Wong Cilik, KPK jangan buta liat Ponorogo”.

Aksi ratusan pedagang tersebut karena dinilai tindakan Pol PP notebane Pemkab Ponorogo melanggar hukum.

Pasalnya tidak memberitahu terlebih dahulu pada pihak ketiga yang merupakan pihak penyewa eks Stasiun atau asset PT. KAI. “Pemasangan Pol PP Line tersebut merupakan tindak arogannya petugas Pol PP. Seharusnya harus melakukan ijin dahulu pasalnya tanah aset PT KIA itu sudah disewa oleh Koperasi Pandu Arta Nugraha Jaya yang telah disewa selama

15 tahun yang lalu dan difungsikan untuk kepentingan masyarakat dan pedagang (pasar tradisional),” terang Ernawati.

Dalam hal ini tim advokasi yang beranggotakan empat orang yakni Ernawati, Ratih Larasati, Didik dan Pradipta yang mendampingi ratusan pedagang eks Stasiun untuk mediasi dengan Anggota Dewan dan Pejabat. Menurut keempat advokasi ratusan pedagang eks Stasiun tersebut adanya aksi hari ini karena dipicu atau adanya sumber persoalan.

“Pedagang merasa diperlakukan tidak adil dan hilangnya rasa kepedulian dari pemerintah dalam hal ini Bupati Ponorogo yang dengan kebijakannya yang dilakukan oleh Sat Pol PP. Antara lain, Satpol PP menancapkan papan dan memasang Sat Pol PP Line di lokasi pasar yang sedang mulai dibangun. Pol PP melarang pekerja melanjutkan pekerjaan dan melarang pedagang menjalankan kegiatan berdagang di sekitar lokasi tersebut. Tindakan Pol PP dilakukan Zakelijk / saklek dan spontan tanpa adanya peringatan dengan alasan tidak ada ijin,” terang Ernawati yang banyak menyorot sisi yuridisnya itu.

Begitu juga Ratih Larasti juga mempersoalkan selain sisi yuridis juga sisi psikologis dari pedagang yang dilarang ber-

dagang di seputaran lokasi yang akan dibangun tersebut.

Forum Tani Amini Aksi Ratusan Pedagang Aksi ratusan pedagang pasar eks stasiun Ponorogo Senin pagi (5/1/2018) diamini oleh Forum Tani Suromenggolo, pasalnya pedagang adalah mitra petani. Seperti yang disampaikan Ruslan ketua Forum Tani Suromenggolo, bahwa apa yang dirasakan pedagang juga dirasakan petani.

“Pedagang di Pasar manapun bahkan terutama pedagang di pasar eks Stasiun yang saat ini dirundung duka, pasalnya prospek pedagang yang bertempat di pasar eks stasiun tersebut saat ini diusik oleh pemerintahan penguasa yang

arogan dengan main segel di tempatnya jualan,” terang Ruslan.

Bahkan Ruslan mengancam kalau segel tidak segera dibuka pihaknya siap buka Sat Pol PP line. “Kalau tidak segera dicabut apa yang dipasang dan dilepas Satpol PP linenya kami dari Forum Tani siap cabut, berapa ribu massa yang diminta Sat Pol PP kami siap layani untuk turun kawal pedagang pasar,” tantangnya.

Kenapa Forum Tani mengamini aksi pedagang ini?

Karena hidupnya petani juga karena pedagang, pedagang dan petani satu simpul yang tak bisa dipisahkan, siapa yang akan beli hasil pertanian baik terong, cabe sayuran dan lain lain hasil panen petani kalau pedagangnya tidak boleh berjualan.

“Tolong kalau bisa hari ini kita dipertemukan dengan bupati jangan besok besok, kami takut gembos niat suci kita ini,” pungkas Ketua Forum Tani.

“Kurang apa, surat-surat pendukung statement ada dikami kalau hanya alasan IMB, itu sudah kita urus jadi dalam proses, jadi kurang bijak kalau Pol PP arogan main tancap papan aturan dan Pol PP line dipasang, karena bukan tidak ada ijin akan tetapi yang benar adalah ijin dalam proses yang sudah diurus sejak tanggal 6 Januari lalu. Sehingga demi kepentingan pedagang harusnya ijin segera diterbitkan,” tegas advokat yang mantan anggota DPRD itu.(rib/mal)

Ratih Larasati, penasehat hukum pedagang

Memprihatinkan, Jalan Dekat Kantor Bupati Ponorogo Hancur Korban pertama ditemukan dengan kondisi kaki dan tangan diikat.

Polisi Bongkar Makam ‘Korban Pembunuhan’ di Hari Ketujuh Kematiannya Ponorogo, Petisi Untuk membongkar teka-teki penyebab pasti kematian korban yang oleh banyak warga dinila janggal, bahkan terkesan disengaja dan direncanakan, maka atas permintaan keluarga korban, Polisi akhirnya membongkar makam korban untuk dilakukan utopsi.

Hal ini karena, sebelumnya terhembus kabar bahwa korban yang seorang muadzin masjid dekat rumahnya ini mengalami goncangan jiwa dan mengamuk.

Kemudian disaat mengamuk, oleh warga dilumuhkan dengan cara diikat kedua kaki dan tangannya di belakang tubuh, lalu korban terkena serangan jantung dan meninggal dunia.

Setidaknya ini kabar yang santer tersiar di wilayah Bungkal.

Disisi lain, keluarga korban yang melihat langsung kejadian tersebut memberikan keterangan dan mementahkan kabar yang tersiar sebelumnya.

Untuk itu, keluarga korban selanjutnya meminta bantuan hukum kepada Ratih Larasati SH, dan rekan sebagai kuasa hukum pada kasus ini.

Puncaknya, Jumat (9/2) pagi, Polres Ponorogo meminta bantuan laboratorium forensik Polda Jatim untuk melakukan outopsi. Namun untuk mempersingkat waktu, Polda Jatim memerintahkan tiem forensik rumah sakit Bhayangkara Kediri.

Meski sempat hujan, namun proses outopsi berjalan relatif lancar dan terkendali. Bahkan waga disekitarpun pembongkaran makam tidak beranjak dari tempat.

Mereka berharap bisa mengetahui hasil outopsi dan penyebab kematiannya. “Kalau dengerin kabar dari orang-orang simpang siur mas, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Pokoknya macam-macam infonya,” ungkap seorang warga disekitar lokasi pembongkaran.

Ditemui dilokasi pembongkaran makan korban, Kapolres Ponorogo, AKBP Suryo Sudarmadi kepada wartawan mengatakan, pihaknya harus melakukan ini karena adanya permintaan dari keluarga korban. “Kalau hasil pemeriksaan dari RSUD dr. Hardjono lalu menyebutkan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun karena keluarga korban menghendaki, ya kami harus melaksanakan hal ini,” kata Kapolres.

Sebagaimana diketahui, Sabtu 3 Februri 2018 lalu, sekitar pukul 19:30, Muhamad Mulyono (35) ditemukan meninggal dalam kondisi tangan dan kaki terikat di belakang tubuh. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa didepan rumah Marlohi, warga Desa Bedi Wetan. Kondisi korban yang saat ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan dan tangan serta kaki terikat inilah yang akhirnya keluarga menghendaki dilakukan outopsi.

“Ya karena kami meyakini kematiannya tidak wajar maka kami meminta pihak kepolisian untuk melakukan outopsi,” ungkap Ratih Larasati, SH, kuasa hukum keluarga korban.(rib)

Ponorogo, Petisi Sungguh aneh pemandangan jalan kabupaten yang ada di Kelurahan Pinggirsari Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, yang dibiarkan rusak dengan kondisi aspal jalan mbrodol.

Jalan kabupaten yang merupakan jalan pintas terdekat dari wilayah Ponorogo barat menuju pusat Kantor Pemerintahan Kabupaten Ponorogo tersebut adalah Jl. Ageng Serang, yang letaknya sebelah barat SPBU Sekayu dan sebelah Timur Jembatan Sekayu.

Jl. Ageng Serang merupakan jalan pintas atau jalan tem-

bus antara Jl. Trunojo (Jl. Raya Ponorogo-Solo) dengan Jl. Imam Bonjol Ponorogo.

Ironisnya, jalan yang sangat dekat dengan gedung lantai 8 (tempat Bupati dan Wakil

Jl Ageng Serang yang memiliki panjang sekitar 1 Km dengan kondisi ambles dan mbrodol.

Bupati serta beberapa dinas berkantor), sehingga dari Jl. Ageng Serang di Kelurahan Pinggirsari tersebut gedung lantai 8 nampak jelas.

Pasalnya, hanya berjarak kurang lebih 2 Km. “Saya heran mas, Jl. Ageng Serang ini sangat ramai sepanjang hari, dan juga jalan pintas terdekat menuju alon alon Ponorogo dan Kantor Bupati kalau dari wilayah Ponorogo bagian barat, tapi kok seperti dibiarkan tak terurus gini, sudah ambles, jebol-jebol lagi aspalnya, kalau ada perbaikan hanya tambal tambal,” kata Sri, warga yang melintas di Jl.

Ageng Serang itu.

Hal senada juga dituturkan Trimo, warga Kauman yang juga melintas dan bertemu petisi.co. Ia mengaku ini potret ironis Kota Ponorogo. “Tidak usah banyak janji, tapi buktikan perbaikan infrastruktur. Kalau dalam kota saja kayak gini, seperti apa di pedesaan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto saat dikonfirmasi mengaku, jika dalam pemeliharaan rutin. “Nanti dijadwalkan pemeliharaan rutin Mas,” ujar Jamus.(mal)

Plengseng Jembatan Tegalsari Ponorogo Ambrol Baru Sebulan Dibangun Ponorogo, Petisi Lagi-lagi plengseng atau talud yang baru selesai dikerjakan ambrol lagi. Kembali terjadi pada Minggu (4/2/2018) malam, plengseng jembatan Tegalsari yang baru berumur sebulan ambrol karena tergerus banjir.

Plengseng dengan ketinggian kurang lebih 8 meter dan

panjang 20 metet tersebut porak poranda digerus banjir.

Selain plengseng lama turut ambrol, plengseng baru yang merupakan satu paket dengan perbaikan jembatan Tegalsari yang jemblong beberapa bulan dapat anggaran perbaikan tersebut, sekarang plengsengnya tinggal puing-puing berserakan

Plengseng jembatan Tegalsari yang baru berumur sebulan ambrol karena tergerus banjir.

di dasar Sungai Keyang yang melintas di bawah Jembatan Tegalsari.

Pekerjaan rehab jembatan jemblong beserta perbaikan plengseng yang sekaligus sayap jembatan tersebut dibangun mulai pertengahan Agustus 2017 oleh CV Jati Setia, dengan nilai anggaran APBD 2017 Rp 778, 3 juta, dengan lama pelaksanaan 120 hari kalender.

Seperti dikatakan Mbah Samuri, warga Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo di lokasi ambrol menjelaskan, kalau proyek tersebut baru sebulan selesai pekerjaan.

“Plengsengan ini yang separo ambrol itu pekerjaannya bareng dengan rehab jembatan yang jemblong ini dan yang separonya lagi memang bangunan lama mas, ini kalau tidak segera diperbaiki banjir akan gerus tanah sekolah TK ini, karena air deras menggerus sebab tengah sungai ditambahi gulung segitu panjangnya, sehingga sampah

banyak berhenti, dan air membelok ke plengseng ini,” jelas Mbah Samuri.

Dibangun mulai pertengahan Agustus 2017 oleh CV Jati Setia, dengan nilai anggaran APBD 2017 Rp 778, 3 juta, dengan lama pelaksanaan 120 hari kalender.

Anggota LPMD Desa Tegalsari sangat berharap adanya kepedulian terhadap infrastruktur yang telah dibangun pemerintah.

Pasalnya, menurut Tamyiz yang anggota LPMD itu, selain dugaaan kualitas bangunan kurang bagus, juga karena adanya barongan bambu yang menyangkut di tiang tengah jembatan sampai berhari hari tak dibersihkan.

“Plengseng ini sebenarnya baru sebulan yang separo yang sebelah selatan memang sudah lama, kenapa ambrol? Pasalnya kurang pedulinya antara dua warga dua desa yakni Desa Tegalsari dan warga Dusun Jintap Desa Wonoketro, seharusnya segera dibersihkan, namun

tetap saja semakin hari semakin menumpuk rimbunan bambu di bawah jembatan ini ,” terangnya.

Masih menurut Tamziz, kerusakan plengseng harus segera diperbaiki. “Kalau tidak segera diperbaiki akan lebih fatal, mengancam jembatan yang merupakan akses ke wisata religi dan juga penghubung Jetis dengan Mlarak,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Nurhadi, Kepala Desa Tegalsari, adanya perbaikan segera. “Ini akan segera kita laporkan mas dan agar segera diperbaiki, apapun bentuknya harus segera dapat penanganan serius dari pemerintah “ tandasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto ketika dikonfirmasi, pihaknya masih akan melakukan cek lokasi.

“Iya Mas, biar nanti dicek oleh staf kami,” diplomatis Jamus Kunto yang selalu terlontar ke petisi. (mal)

Edisi 012 Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

DAERAH 7

Puluhan Mahasiswa STIT Raden Wijaya Kusuma Demo Razia Pol PP di Tempat Kost

Dua Anak ABG Terjaring Razia Pol PP di Tempat Kos Mojokerto, Petisi Sebanyak dua Pasang Anak Baru Gede (ABG) atau pasangan usia pelajar, terjaring razia di kost-kost’an, Selasa (7/2).

Razia digelar petugas gabungan dari Satpol PP, BNNK, Polres Mojokerto Kota, Denpom, dan Garnisun.

Selain dua pasangan ABG tersebut, sebanyak empat pasang yang tinggal sekamar namun bukan suami istri juga ikut diamankan. Sedangkan satu perempuan juga ikut diamankan karena tidak memiliki dukumen dan kependudukan.

Selanjutnya guna kepentingan pemeriksaan, pasangan ini langsung dibawa ke Kantor Satpol PP di jalan Bhayangkara Kota Mojokerto.

Kasubag Sekretariatan Satpol PP Kota Mojokerto, Hatta ketika ditemui menjelaskan, jika kegiatan razia ini tindak sengaja. Digelar guna meminimalisir kriminal danremaja untuk kenakalan sekaligus mempersempit peredaran narkotika.

“Dalam razia kali ini, bekerjasama lintas sektor baik kepolisian, BNNK, PM dan Garnisun,” terangnya.

Razia digelar mulai pukul 16.00 WIB, lajut Hatta, pihaknya sudah menjaring beberapa pasangan di luar nikah. “Yang kita amanakan sedikitnya pasangan ada dua usia pelajar, kita dapati satu kamar yang terkunci. Padahal keduanya domisilinya warga Kota Mojokerto,” ungkapnya.

Untuk itu mereka langsung mendapatkan penanganan khusus yakni dengan segera memanggil kedua orang tua mereka. “Tindak lanjutnya, kita masih mendalami keterangan dari keduanya dan segera kita datangkan kedua orang tuanya baru kemudian kita serahkan ke Dinas terkait yang menangani masalah anak,” tambahnya.

Rencananya razia serupa akan dilanjutkan dengan sasaran warung remang-remang dan sejumlah tempat kost lainnya di wilayah Kota Mojokerto. (sim/sof)

Korban saat ditemukan pertama.

Ceburkan Diri ke Sungai, Warga Trawasan Sumobito Tewas Jombang, Petisi Warga Trawasan digegerkan adanya temuan mayat di tepi Sungai Dusun Gebang Sari Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, Kamis (1/2/2018).

Kabag Humas Polres Jombang AKP Subadar membeberkan, berawal dari laporan warga, bahwa ada mayat di tepi sungai Trawasan. Polisi langsung melakukan pengecekan di TKP, dan ternyata benar. “Sekitar pukul 09.30 wib korban bernama Sirotul Muntaha (23), alamat Dusun Sarirejo Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang telah meninggal dunia di tepi sungai,” bebernya.

Dari olah TKP, menurut warga sekitar bahwa korban meninggalkan rumah sejak Selasa (30/1/2018).

Sebelum hilang, korban berlari dari rumah dengan kencang dan diduga menceburkan diri ke sungai.

Menurut pengakuan keluarga, meninggalnya korban tercebur di sungai karena sandal korban ditemukan di tepi sungai.

“Selanjutnya mayat dievakuasi dari sungai dan dibawa ke RSUD Jombang untuk dilakukan visum,” pungkasnya. (rahma)

Petugas menunjukkan barang bukti dan tersangka narkoba.

Jual Beli Narkoba, Warga Sidoarjo Diciduk Anggota Polsek Mojoanyar Mojokerto, Petisi Adhy Yulianto(38), warga Desa Sebani Tarik Sidoarjo harus pasrah saat diglandang jajaran petugas dari Satreskrim Polsek Mojoanyar,. Pasalnya, satu tersangka tersebut tertangkap tangan saat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu.

AKP Margo Sukwandi SH, Kapolsek Mojoanyar membenarkan adanya penangkapan terhadap 1 tersangka pengedar sabu-sabu tersebut.

Kepada petisi, Kapolsek Mojoamyar mengatakan, pada Jumat (2/2/2018), sekitar pukul 20,00 WIB, di sebuah SPBU Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar, anggotanya berhasil mengamankan tersangka Adhy Yulianto.

Masih menurtu Kapolsek Mojoanyar Mojokerto , selain mengamankan satu tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya, 1 bungkus plastik klip kecil seharga Rp 700 ribu (setengah gram) dan uang Rp 50. “ Kini barang bukti beserta tersangka kita amankan, untuk kepentingan lebih lanjut,” tegasnya.(sim/sof)

Mojokerto, Petisi Akibat dinila lamban dalam menangani kasus dugaan perbuatan asusila yang dilakukan salah satu oknum dosen. Puluhan Mahasiswa, menggelar aksi demo di halaman kampus STIT Raden Wijaya Kota Mojokerto, Selasa (7/2). Mereka menuntut kepada pihak Yayasan dan Rektorat untuk segera mencopot dosen berinisial NH yang dinilai sudah mencemarkan nama baik Kampus.

Dengan membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan, mahasiswa juga berorasi dan menaburkan bunga tujuh rupa sebagai bentuk keprihatinan mengenai moral oknum tenaga pengajar di kampus mereka.

“Kasus ini kan sudah ham-

pir empat bulan berlalu tapi kenapa tidak ada penyelesaian oleh pihak pengelolah, kami malu kampus kami dikotori oleh tindakan seperti itu,” ungkap Ulbi Hamsah koordinator aksi.

Sementara itu pihak Rektorat yang diwakili Akhmad Fatih menyampaikan jika pihaknya sudah melakukan tindakan dan mengeluarkan surat pemberhentian kepada oknum dosen berinisial NH. “Intinya sudah ada kejelasan, mengenai surat tersebut ini mau saya ambil,” jelasnya.

Namun sampai dengan aksi tersebut selesai digelar, perwakilan dari pihak kampus tidak bisa menunjukan surat pemberhentian NH tersebut.

Untuk itu mahasiswa mengan-

Aksi puluhan Mahasiswa STIT Raden Wijaya Kusuma saak menggelar demo di kampusnya

cam akan melakukan aksi serupa dan mengerahkan massa yang lebih besar.

Seperti diinformasikan, NH

Musrengbang Kecamatan Jombang untuk Menampung Aspirasi Masyarakat Jombang, Petisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019 dibuka oleh Wakil Bupati Jombang, di Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (7/2/2018). Hadir pula Camat Jombang Bambang Sriadi, Asisten, OPD, anggota DPRD, Kepala Desa se Kecamatan Jombang, Tiga Pilar, KPMD, PNPM dan PKK serta tokoh masyarakat.

Wakil Bupati Jombang Hj.Mundjidah Wahab dalam sambutannya menjelaskan, Musrenbang diadakan setiap tahun. Diantaranya membahas usulan pembangunan yang diajukan ada yang terealisasi ada juga yang tidak terealisasi. Semua itu karena anggaran tidak mencukupi. “Musrengbang dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat yang akan dibawa ke pemerintah kabupaten. Sedangkan prioritas mana saja yang disetujui berdasarkan anggaran yang mencukupi,” ujarnya.

RKPD tahun 2019 menuju perbaikan ekonomi untuk mewujudkan keunggulan perekonomian berbasis agrobis. Sedangkan digelontorkannya dana desa agar meningkatkan pembangunan infastruktur. “Juga meningkatkan kapasitas pemuda dan olah raga dan untuk perlindungan kepada perempuan dan anak,” jelasnya.

Sementara Irwan Prakoso

Wabup sambutan sekaligus membuka Musrenbang di Kec Jombang

Anggota DPRD Komisi A Bidang Pemerintahan mewakili Dapil I menyampaikan harapan proses Musrenbangcam tidak hanya formalitas saja. DPRD untuk menggodok usulan-usulan dari desa sampai kabupaten supaya bisa terwujud. “Maka dari itu harus ada perwakilan Desa, Kecamatan, bisa mengikuti Musrenbang kabupaten ke rencana APBD 2019,” ujarnya.

Untuk tahun 2018 Pemerintah Daerah mengupayakan dari Kelurahan menjadi Desa kembali supaya bisa mendapatkan Anggaran Dana Desa. Mudah-mudahan Musrenbangcam berjalan lancar sesuai dengan rencana.

Camat Jombang Bambang Sriadi ketika dikonfirmasi menjelaskan, Musrenbang Kecamatan Jombang 2018 merupakan

Wadah Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder dan tokoh mayarakat di tingkat Kecamatan Jombang. Tentunya, ini sudah didahului dengan Musrenbangdes tiap-tiap desa sejak akhir November 2017 sampai pertengahan Desember 2017.

Hasil itulah dibawa Musrenbang Kecamatan, setelah ini nanti hasilnya Musrenbangcam dibawa sampai Musrenbangkab dan berjenjang sampai pusat.

Musrenbangcam ini adalah wahana antar delegasi, serta pihak yang langsung terlibat proses perencanaan pembangunan dan perencanaan yang baik. “Insya Allah menghasilkan dokumen perencanaan yang baik untuk pembangunan tahun 2019,” pungkasnya. (rahma)

sendiri diketahui pernah menjabat Kepala Sekolah di salah satu SMP Negeri di wilayah Kecamatan Puri. Akibat terlibat

kasus dugaan perselingkuhan, NH akhirnya diberhentikan dari jabatannya dan resmi dipecat. (sim/soff)

Lima Bandit Jalanan Sadis Digulung Reskrim Polres Jombang Jombang, Petisi Lima kawanan bandit jalanan sadis kerap beraksi di wilayah Kabupaten Jombang, berhasil digulung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jombang, Selasa (6/2/2018).

Pelaku lima orang itu melakukan aksinya dengan mencederai korbannya dengan tebasan parang yang tajam.

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Gatot Setyobudi mengatakan, kelima pelaku tersebut merupakan jaringan begal yang sering beraksi sadis kepada korban.

Pelaku selain melakukan pencurian dengan kekerasan, pelaku yang diamankan juga merupakan penipu korban kendaraan bermotor dengan alasan pinjam terus dibawa lari kendaraannya, serta alasan mengajak makan di warung Sagu, motornya dibawa kabur.

“Lima pelaku tergolong sadis dalam menjalakan aksinya.

Terakhir, mereka beraksi di wilayah Desa Keras Kecamatan Diwek dengan membuat luka sobek di punggung korbannya dengan tebasan parang,” ujar Gatot saat press release di Mapolres Jombang.

Pelaku lima orang yang diamankan oleh petugas diantaranya, DN, VR, Yusril Putra (18) Tebuireng Gg V Cukir Kecamatan Diwek, Deni Subarja (25) warga Desa Turipinggir Kecamatan Megaluh, serta DA. “Lima orang tersebut punya peran masing-masing dalam kejahatannya di tempat yang berbeda,” ujarnya.

Para pelaku pencurian dan kekerasan ini dijerat pasal 365 KUHP diancam 12 tahun penjara, pencurian pasal 362 KUHP ancaman paling lama 5 tahun penjara dan penipuan pasal 378 KUHP paling lama 4 tahun penjara. (rahma)

Ketua Dharma Wanita Kota Surabaya Kagumi Masakan Pol PP Kecamatan Pakal Fun Cooking Roadshow Surabaya 2018 di Pakal Surabaya, Petisi Kegiatan warga kota Surabaya yang melibatkan ibu-ibu, Fun Cooking Roadshow Surabaya 2018, mulai digeber.

Even memasak dengan berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan menambah persahabatan dan persaudaraan untuk warga Surabaya ini, dimulai di Kecamatan Pakal, Sabtu (10/2/2018).

Dalam kegiatan Fun Cooking Roadshow Surabaya 2018 di Kecamatan Pakal wilayah Surabaya paling ujung barat ini, juga dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Surabaya Khusnul Ismiyati atau yang akrab disapa Ny. Iis Hendro Gunawan.

Hadir juga Camat Pakal Drs Agus dan ibu-ibu Darma Wanita Kecamatan Pakal.

Dalam kegiatan Fun Cooking Roadshow Surabaya 2018 ini, selain dilombakan dan dipamerkan cara memasak yang benar dan sehat, juga sebagai sarana berbagi ilmu kuliner.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, selain mendapatkan ilmu kuliner juga mendapatkan pengetahuan bagaimana memasak yang sehat,” ujar Camat Pakal.

Dalam kesempatan itu Camat Pakal juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara lomba ini. “Mari masak dengan kembira dan mohon maaf apa bila dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan,” ujarnya.

Sementara Ketua Dharma Wanita Kota Surabaya Ny. Iis Hendro Gunawan juga mengucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita Kecamatan Pakal atas kerjasamanya dalam acara ini dan penghargaan setinggi tingginya kepada semua peserta.

“Lebih khusus kepada peserta dari Satpol PP Kecamatan Pakal, inilah peserta yang hebat, kerena laki laki yang bisa menggantikan ibu-ibunya masak,” ujarnya.(nasir)

Ketua DWP Kota Surabaya bersama Camat Pakal dan ibu ibu.

Puluhan Sopir Taksi Online Gelar Aksi di PN Surabaya Kawal M Sholeh Daftarkan Gugatan Surabaya, Petisi Aksi demo dilakukan puluhan para sopir taksi online di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, terkait Permenhup No 108/ 2017 tentang Peraturan Armada Darat yang dianggap tidak adil, Kamis (1/2/2018).

Kedatangan mereka bersama tiga koordinator, Hery Wahyu dari Komunitas Gaspol Jatim

yang memiliki seketeriat di Jl Sambi Kerep gang Salak Surabaya, Rahmad dan Daniel R, Drever Online Comunitu (DOC), alamat Kesetariatan Perkantoran Apartemen Metropolis Surabaya.

Massa ini datang ke PN Surabaya untuk mendampingi pengacaranya M Sholeh yang mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, di-

tujukan ke Mahkamah Agung (MA).

“Apa yang kami gugat ke MA ada delapan pasal yang menurut kami kurang rasional, jika diterapkan bagi pelaku sopir taksi online,” jelas Sholeh Diantaranya, pasal terkait penempelan stiker di armada taksi online, kedua pasal uji kir dan pemberlakuan SIM A Umum.

“Dan termasuk pasal lainnya,” tambah Sholeh.(irul)

Kasat menunjukkan barang bukti curiannya dan hasil menipu serta kendaraan yang di buat begal.

Kejari Kota Bersama PWI Mojokerto Gelar Workshop Jurnalistik Mojokerto, Petisi Dalam acara Workshop Jurnalistik dan juga memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto bersama PWI Mojokerto, Kamis (8/2/2018) menggelar Workshop Jurnalis di Hotel Ayola Sunrise Kota Mojokerto.

Dalam acara yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kadiskominfo Pemkot, Kabag Humas Pemkot, Ketua PWI Mojokerto dan Narasumber dari PWI Mojokerto tersebut mengambil tema Jasa Menulis.

Dalam sambutanya Ketua PWI Mojokerto Andung Kurniawan menyampaikan, bahwa dalam kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2018 PWI Mojokerto berusaha mengadakan Roadshow di beberapa instansi.

“Salah satu kegiatan kita yakni menggelar Roadshow dan salah satunya yang dilaksanakan pihak Kejaksaan Negeri,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Andung, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Gedung MWC Pacet yang di ikuti peserta dari Ponpes Nurul Huda.

Semoga dalam kegiatan workshop kali ini kedepan para peserta dapat menyajikan informasi yang bisa dan layak dikonsumsi oleh publik.

Selanjutnya Kepala Kejari Kota Mojokerto DR Halila Rama Purnama,SH,M.Hum dalam kesempatan kali ini menyampaikan jika pihaknya memberikan apresiasi kepada PWI Mojokerto yang sudah mau bekerjasama menggelar kegiatan Workshop Jurnalistik.

“Seperti kita ketahui Wartawan adalah sebagai patner kerja kita, semoga kedepan dapat selalu bersinergi untuk menyajikan informasi kepada masyarakat,” paparnya.

Diakhir sambutanya, Kajari menyampaikan bahwa orang besar di dunia ini hanya ada dua yakni orang yang menulis dan yang ditulis.(sim/sof)

Edisi 012 Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

8 DAERAH

Kantor Imigrasi Kelas II Jember

Giat Sosialisasi Keimigrasian di SMK 4 Jember Kapolres Pasuruan, AKBP Raydian Kokrosono saat menerima 12 Mahasiswa STIK-PTIK di Mapolres Pasuruan.

12 Mahasiswa STIK-PTIK, Gelar Penelitian Di Tretes-Prigen Pasuruan, Petisi Sebanyak 12 mahasiswa STIK-PTIK angkatan 73, pada Selasa (6/2) diterima oleh Kapolres Pasuruan, AKBP Raydian Kokrosono dan didampingi oleh pejabat utama Polres Pasuruan di ruang rupatama.

Ke 12 mahasiswa STIK-PTIK yang didampingi oleh Kombes Frangky Samosir selaku perwira pendamping tersebut, datang ke Polres Pasuruan untuk melakukan penelitian di wisata alam Tretes Prigen.

Menurut Kapolres Pasuruan, AKBP Raydian Kokrosono, meraka (12 mahasiswa) tersebut akan menerapkan ilmu kepolisian yang didapat selama ini secara lamgsung pada masyarakat.

“Dipilihnya kawasan wisata alam Tretes-Prigen tersebut, dikarenakan wilayah tersebut dinilai memiliki permasalahan yang komplek. Masa penerapan keilmuan kepolisian para mahasiswa tersebut selama 4 hari kedepan. Selain itu mereka juga akan melaksanakan pengabdian ke masyarakat setempat,” ungkap Kapolres Pasuruan.

Ditambahkan olehnya, seluruh hasil penelitian terkait permasalahan di wilayah tersebut akan dijadikan bahan pembelajaran selanjut di kampus. (hen)

Wisata Edukasi untuk Siswa SLB Autis Jember Jember, Petisi Kegiatan pembelajaran bagi siswa, tidak hanya menerima pelajaran di dalam kelas. Sekolah Luar Biasa ( SLB) dan autis Jember melakukan kegiatan pembelajaran dengan berwisata ke salah satu peternakan sapi perah ‘Best Cow’ yang terletak di Dusun Klanceng Desa Ajung Kecamatan Ajung.

Kegiatan ini diikuti kurang lebih 20 siswa autis dengan didampingi oleh 8 orang guru pembimbing. Kegiatan pembelajaran ini berlangsung mulai pukul 08.00 hingga pukul 10.30.

Selain mendapatkan ilmu pengetahuan tentang ternak sapi perah, para siswa juga diajak berkeliling mengenal lingkungan.

Usai berkeliling mengenal lingkungan sekitar peternakan, para siswa menuju kandang sapi guna mempraktekan secara langsung cara memberi pakan ternak sapi serta tara cara memerah susu dengan benar.

Merupakan pengalaman yang baru dan menyenangkan bagi anak-anak berkebutuhan kusus ini.

Zidan, kordinator peternakan sapi perah Best Cow mengatakan, “Kami sangat senang dapat mengajarkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi para siswa autis, walaupun pada awalnya sedikit bingung dalam menerangkan materi pelajaran, tetapi dengan koordinasi yang baik bersama guru pembimbing juga merupakan pengalaman baru bersama anak autis,” tuturnya.

Salah satu guru pembimbing, Bunda Ninus menjelaskan kepada wartawan, kegiatan ini merupakan pembelajaran di luar kelas sambil pengenalan lingkungan pada anak-anak.

Kebetulan tema pembelajaran untuk kelas ll tentang biogas dan penggunaan energi alternatif.

Selain itu, tujuan wusata edukasi ini diharapkan anak-anak dapat bersosialisasi. “Karena anak autis cenderung menyendiri agar mereka juga dapat mengenal lingkungan selain dirinya sendiri,” jelas Bunda Ninus.(eva)

Sekolah Luar Biasa ( SLB) dan autis Jember melakukan kegiatan pembelajaran dengan berwisata ke salah satu peternakan sapi perah

Edarkan Pil Koplo, Pemuda Desa Diciduk Reskoba Polres Lumajang Lumajang, Petisi Satresnarkoba Polres Lumajang menangkap Sayit Jupri (38) warga Desa Blukon Kecamatan/Kabupaten Lumajang, Kamis (01/ 02/2018) sekitar pukul 02.00 wib di rumahnya.

Dalam penangkapan itu, anggota Satresnarkoba Polres Lumajang berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti 273 butir pil warna putih logo “Y”, 1 buah HP merk SPC warna Hitam, Simcard 082333053057 serta uang tunai Rp.249.000.

AKP Priyo Purwandito Kasat Narkoba Polres Lumajang mengatakan, tertangkapnya tersangka ini berkat informasi dari warga yang langsung ditinadak lanjuti.

Ia menambahkan, tersangka ini diduga pelaku tindak pidana tanpa hak melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan tanpa ijin edar. “Tersangka melanggar pasal 197 Subs 196 UURI No 36 tahun 2009, tentang Kesehatan,” jelas AKP Priyo Purwandito. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka diamankan di rutan Polres Lumajang.(ulum)

Barang bukti dan tersangka yang diamankan Polres Lumajang.

Jember, Petisi Masih dalam rangkaian kegiatan Hari Bhakti Imigrasi ke 69, Kantor Imigrasi Kelas II Jember melakukan sosialisasi Keimigrasian di SMKN 4 Jember, Kamis (25/1/2018).

Kegiatan ini dilaksanakan di aula SMKN 4, diikuti ratusan siswa kelas XI. Antusias siswa dituangkan pada sesi tanya jawab guna menambah pengetahuan mereka tentang keimigrasian.

Dalam sambutan pembuka oleh petugas Imigrasi disampaikan pesan Kepala Kantor Imigrasi, Kartana SH, melalui pesan selulernya, “Dihimbau untuk semua masyarakat untuk berhati- hati, jangan sampai masyarakat terkena bujuk rayu para calo dalam pengurusan

paspor, karena sekarang pengurusan paspor sangat mudah dan pengajuan paspor wajib online,” jelasnya.

Sementara, Kepala Sekolah Drs. Suprayitno mengungkapkan, rasa terima kasihnya kepada pihak Imigrasi.

“SMKN 4 sangat mengapresiasi akan sosialisasi ini dan berharap akan menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para siswa,” tuturnya.

Ditemui usai sosialisasi, Wahyudi sebagai Kasi Lalulintas dan Status Keimigrasian (lalintuskin) berharap, sosialisasi ini dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi siswa dalam pemberian informasi, pengenalan dan komunikasi tentang keimigrasian.(eva)

Kasubsi Lalintuskin memaparkan Keimigrasian dihadapan ratusan siswa.

Bupati Lumajang Droping Air Bersih Lumajang, Petisi Seperti diberitakan sebelumnya, usai melantik 7617 Satuan Linmas se kabupaten Lumajang, Bupati Lumajang, Drs.

As,at Malik juga memberikan bantuan air bersih yang nantinya akan distribusikanke daerah – daerah yang kesulitan dan kekurangan air bersih.

Bupati melepas droping air bersih

Terkait dengan kondisi tersebut, Bupati Lumajang, Drs. As,at Malik langsung memerintahkan jajarannya untuk segera mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menambahkan, meski intensitas hujan sekarang ini cukup tinggi, tidak menjamin daerah tersebut mendapatkan air bersih.

“Droping air bersih ke daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara kepada rakyatnya, dan itu harus dilaksanakan,” pungkasnya. (ulum)

Bantu Empat Unit Truk Tangki Siap Distribusikan Air Bersih Lumajang, Petisi Selain mendistribusikan air bersih untuk warga yang membutuhkan air bersih untuk keperluan sejari-hari, Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik juga memberikan bantuan empat unit truk tangki air. Nantinya truk akan mendistribusikan ke daerah yang warga kesulitan mendapatkan air bersih.

Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik mengatakan, bantuan empat unit truk tangki air ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang selama ini kekurangan air bersih. Selama ini warga desa membeli air bersih dengan cara patungan.

Dari data yang ada, ada empat desa yang dianggap sangat membutuhkan air bersih yakni Desa Wates Wetan dan Desa Wates kulon, Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso, dan Desa Kedawung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang.

“Dengan adanya bantuan empat unit truk tangki air ini

bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga desa yang selama ini bergantung pada tadah hujan,” kata Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik, Selasa (06/02).

Ia menambahkan, sebenarnya juga ada desa lain yang warganya juga membutuhkan air bersih, namun kondisinya tidak separah empat desa tersebut.

Dan empat unit truk tangki air

ini tidak terfokus pada empat desa tersebut, namun dimana ada warga desa yang membutuhkan air bersih, truk tangki air bantuan ini akan selalu siap.

Masih kata Bupati Lumajang, Drs. As’at Malik, dengan adanya armada empat unit truk tangki air bisa mengurangi beban warga desa yang selama ini bergantung armada truk tangki air yang selama ini dilakukan dengan membeli air bersih dengan cara patungan. (ulum)

Bupati Lumajang mencoba mengemudi truk tangki air

Tersangka cabul diapit petugas.

Cabuli Anak Bawah Umur

Pak RT Digelandang Anggota Polres Bojonegoro Bojonegoro, Petisi Jajaran Sat Reskrim Polres Bojonegoro, mengamankan seorang warga Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, karena telah mencabuli perempuan yang masih dibawah umur sebanyak 2 kali.

Pelaku diamankan petugas setelah orang tua korban melaporkan pelaku di SPKT Mapolres Bojonegoro dan dilakukan visum terhadap korban. Adapun identitas pelaku yaitu YK (50) seorang Petani warga Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro, SH., SIK., M.Si kepada media ini mengungkapkan bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 WIB, korban sedang berada dirumahnya dan sendirian.

Setelah itu, ada yang mengetuk pintu rumah, setelah dibuka oleh korban ternyata yang datang adalah pelaku yang sekaligus saat ini menjabat sebagai Ketua RT setempat. “Selanjutnya pelaku menyuruh korban pergi kesamping rumah, karena korban takut akhirnya menuruti perintah pelaku,” ungkap Kapolres.

Setelah pergi kesamping rumah, kemudian pelaku menyuruh korban melepas celana panjang dan celana dalam serta membuka bajunya.

Karena pelaku yang saat itu memakai sarung, kemudian pelaku langsung menyetubuhi korban. “Setelah selesai menyetubui korban, oleh pelaku korban diberi uang sebesar Rp 5 ribu,” imbuh Kapolres.

Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 ditempat yang sama, pelaku kembali menyetubuhi korban.

Kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Bojonegoro guna proses hukum lebih lanjut pada hari senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB setelah orang tua korban mendapatkan pengakuan langsung dari korban. “Orang tua korban melaporkan kejadian tersebut setelah mencurigai tingkah laku korban yang aneh dan langsung menanyai korban,” lanjut Kapolres.

Setelah orang tua korban melaporkan ke SPKT Mapolres Bojonegoro, anggota piket Sat Reskrim langsung melakukan visum terhadap korban.

Setelah mendapatkan hasil visum, anggota langsung bergerak cepat mengamankan pelaku dirumahnya dan langsung dibawa ke Mapolres Bojonegoro guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. “Saat ini pelaku telah dilakukan penahanan di sel tahanan Mapolsek Bojonegoro Kota,” terang Kapolres.

Atas kejadian tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh penyidik Sat Reskrim Polres Bojonegoro.(bud)

Save Our Labour

Puluhan Karyawan Gudang Garam Terkulai Lemas Pasuruan, Petisi Menindaklanjuti banyaknya korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas, yang akhir-akhir ini melibatkan para pekerja dan program Keselamatan Berlalu Lintas 20172018, Satlantas Polres Pasuruan dibawah komando AKP Erika Purwana Putra kembali mengiatkan program SOL (Save Our Labour) di sejumlah perusahaan yang tersebar di wilayah hukum Polres Pasuruan.

Seperti yang terpantau di PT Gudang Garam berlokasi di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Gempol, Kamis (8/2/2018). Petugas Unit Dikyasa Polres Pasuruan menggelar Save Our Labour.

Menurut Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Erika Purwana Putra, saat ditemui di lokasi kegiatan, mengatakan, semua ini merupakan giat rutin di setiap perusahaan sebagai kampanye keselamatan berlalu lintas.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan program ini, pihaknya mem-

berikan materi pada 350 pegawai atau pekerja diantaranya penyampaian materi Safety Riding, pelatihan ESQ Riding serta praktek berkendara yang benar dan aman.

Dengan dilaksanakannya Program SOL ini, diharapkan mampu mereduksi kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh para pekerja/karyawan di wilayah hukum Polres Pasuruan.

“Implementasi dari program

Tahun Keselamatan Berlalu Lintas 2017-2018 yakni menekankan Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan dan Keselamatan Untuk Kemanusiaan,” pungkas perwira polisi dengan tiga balok di pundaknya asal Kota Madiun ini.

Dari pantuan Petisi, setidaknya ratusan karyawan/pekerja PT.Gudang Garam yang mengikuti program Save Our Labour tersebut, tak sedikit

Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Erika saat memberikan materi safety riding.

yang menitikan air mata saat menerima materi ESQ Riding.

Bahkan beberapa karyawan ter-

lihat tak dapat mengontrol emosinya,sehingga terkulai lemas.(hen)

Seorang karyawan yang terkulai lemas saat menerima materi ESQ riding.

Edisi 012 Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

DAERAH 9

Kang Yoto Orang Pertama Dapat Imunisasi Difteri di Bojonegoro Antisipasi KLB Difteri

Rombongan BKKBN Provinsi Jawa Timur menjajal wahana Kelud Adventure.

BKKBN Jatim Kagumi Keindahan Wisata Gunung Kelud Kediri Kediri, Petisi Keindahan wisata Gunung Kelud sudah dikenal hingga ke penjuru nusantara bahkan mancanegara. Kali ini pujian atas keindahan wisata tersebut juga dilontarkan rombongan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Selasa (6/2/2018). Sebanyak 150 orang dengan menaiki 3 bus berkunjung ke wisata Gunung Kelud, Kabupaten Kediri.

Selain menikmati wisata alam, wisatawan dari BKKBN Provinsi juga menjajal olah raga ekstrim yakni wahana Kelud Adventure. Mereka menyusuri perkebunan PDP Margomulyo dengan menggunakan jeep. Ada pula yang menaiki shuttle bus yang merupakan fasilitas kendaraan untuk melihat puncak Kelud.

Saat ditemui tim Kominfo Kabupaten Kediri, Taufik salah satu panitia kegiatan mengatakan, sangat terkesan saat pertama kali melihat keindahan Gunung Kelud.

“Kebetulan saya hobby photography, jadi saya sangat menyukai taman yang ditumbuhi dengan ribuan bunga seperti di Taman Bunga Agro Margomulyo. Saya akan menghabiskan waktu di tempat itu dan mencari obyek yang pas untuk diambil gambarnya,” jelasnya.

Dengan sejumlah keindahannya, rombongan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengaku tak bakal bosan jika kembali berkunjung ke wisata unggulan Kabupaten Kediri.

“Saya rasa seharian berada di Gunung Kelud tidak akan puas, nanti saya dan keluarga pasti akan datang kembali ke wisata alam ini. Masih banyak yang ingin saya dokumentasikan di tempat ini. Jika nanti wisatawan bisa langsung menuju ke kawah Kelud pasti wisata ini akan banyak menyedot antusias dari pengunjung,” pungkas Taufik. (era)

Kerja (Raker) XII BAZNAS Kota Madiun Tahun 2018.

BAZNAS Selaraskan dengan Program Kerja Pemkot Madiun Madiun, Petisi Sebagai lembaga pemerintah non-struktural, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat. BAZNAS pun diminta untuk mengoptimalkan dana zakat ini.

Pengelolaan zakat merupakan salah satu program kerja BAZNAS. Itu yang menjadi salah satu dasar diselenggarakannya Rapat Kerja (Raker) XII BAZNAS Kota Madiun Tahun 2018.

Raker juga sebagai sarana syiar dakwah Islamiyah dan silaturahim dengan berbagai pihak, seperti dikemukakan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Madiun, Drs. Santoso, di Ruang 13 Balaikota Madiun, Rabu (31/1/2018).

“Tahun 2017, pelaksanaan program BAZNAS Kota Madiun sudah cukup baik. Terbukti dari beberapa indikator diantaranya dari tingkat capaian realisasi program berada pada nilai 94 % atau dari 81 sub program yang direncanakan hanya ada 5 sub program yang belum terlaksana,” ungkapnya.

Selain itu animo masyarakat Kota Madiun, lanjutnya, sangat baik. Santoso menjelaskan masyarakat Kota Madiun sudah sangat partisipatif dalam mengikuti program-program yang dilaksanakan BAZNAS Kota Madiun tahun 2017.

“Perolehan BAZNAS Kota Madiun tahun 2017 mencapai Rp1.944.711.413 yang perinciannya Rp1.125 juta dari zakat dan infaq murni dan sisanya dari bantuan APBD Pemkot Madiun dan CSR BUMN, BUMD dan perbankan, sehingga bisa dikatakan tahun 2017 perolehan BAZNAS Kota Madiun naik 4,97%,” tambah Santoso.

Wakil Walikota Madiun Armaya mengatakan, program-program yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Madiun tidak dapat dilepaskan dari visi misi dan kebijakan program Pemkot Madiun dalam mensejahterakan masyarakatnya.

“Semua saling melengkapi dan bersinergi satu sama lain, misalnya pada bidang pendidikan melalui program Madiun Pintar yang dilengkapi dengan program Madiun Cerdas oleh BAZNAS, bidang kesehatan melalui program Jamkesmasta dilengkapi dengan program Madiun Sehat, untuk program ekonomi dengan program Madiun Sejahtera yang dilengkapi dengan program Madiun Makmur, selain itu ada juga program Madiun Peduli dan Madiun Takwa,” tutur Wakil Walikota.

Wakil Walikota memberikan apresiasinya serta menghargai hasil yang telah dicapai BAZNAS Kota Madiun. “Namun saya meminta perhatian seluruh jajaran BAZNAS Kota Madiun, BAZ Kelurahan, UPZ OPD, UPZ Sekolah dan petugas relawan BAZNAS untuk terus mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat untuk kepentingan umat Kota Madiun,” pungkasnya.(har/dki)

Bojonegoro, Petisi Maraknya kasus difteri di berbagai daerah di Indonesia, membuat pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah preventif, salah satunya adalah dengan pemberian vaksin difteri kepada seluruh anak mulai usia 1 tahun sampai 19 tahun di Bojonegoro.

Tak hanya itu, Selasa (6/2/ 2018) Bupati Bojonegoro menandatangi pernyataan Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri dan disambung dengan pelaksanaan kegiatan Outbreak Response Immuniczation (ORI) sebagai upaya penanggulangan KLB difteri dengan pemberian imunisasi.

Yang menarik sebagai dimulainya kegiatan ORI di Bojonegoro, Kang Yoto adalah orang pertama yang mendapatkan imunisasi difteri ini.

Disampaikan bahwa imunisasi ini bisa dilakukan oleh semua kalangan tak memandang usia mereka. Hanya saja Pemkab Bojonegoro akan membebaskan imunisasi untuk usia 1 sampai

dengan 19 tahun.

Sedangkan bagi mereka yang telah berusia 19 tahun lebih bisa melakukan imunisasi secara mandiri baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiarti dengan beberapa pejabat dijajarannya dan Kepala Puskesmas Bojonegoro dr Bayu menghadap Bupati untuk melaporkan perkembangan difteri di Bojonegoro dan upaya penanggulangannya.

Setelah bertemu dengan Kadinkes akhirnya Bupati menandatangani pernyataan KLB difteri di Bojonegoro yang kemudian langsung gerakan ORI diwilayah Bojonegoro.

Sebagai bentuk awal kegiatan ORI ini, Kang Yoto, sapaan akrab pria Bakung Kecamatan Kanor ini juga melakukan imunisasi difteri. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiarti bahwa sasaran kegiatan ORI ini adalah 326.130 anak

Kang Yoto Orang Pertama Dapat Imunisasi Difteri

usia 1 tahun sampai dengan kurang dari 19 tahun.

Sedangkan untuk diatas usia tersebut bisa melalui program mandiri di RS yang menyediakan vaksin difteri.

Oleh karenanya dia menghimbau kepada para orang tua agar membawa putra dan putrinya untuk mendapatkan imunisasi difteri di Pos Pelayanan imunisasi seperti Posyandu, Sekolah, Pon-

Ratusan Warga Luruk Balai Desa Tolak Pelantikan Perangkat Kediri, Petisi Pelantikan perangkat Desa Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Kamis (8/2/2018) diwarnai aksi unjuk rasa.

Ratusan warga meluruk Kantor Balai Desa setempat untuk melakukan protes.

Mereka membawa berbagai poster berisi protes. Diantaranya, Jangan Arogansi. Hentikan Kegaduhan. Tindak Lanjuti Konsultasi ke Mendagri Bahwa Nilai Tinggi Dilantik. Kami Manusia Bukan Boneka Untuk Permainanmu Bu KADES. Tegakkan Hukum Keadilan dan masih banyak lagi. Massa juga berorasi menuntut pembatalan pelantikan.

“Tidak ada artinya tes karena yang dilantik justru dari hasil ujian yang rendah. Kami dibodohi dengan permainan kotor ini. Nilai kami lebih bagus dari mereka yang dilantik. Bahkan, kami peringkat pertama,” kata Dwi Lina dalam orasinya.

Dwi Lina Nindyawati adalah salah satu peserta seleksi perangkat Desa Nanggungan. Dia mendapatkan nilai tertinggi untuk jabatan Kaur Perencanaannya 72,5. Tetapi Kepala Desa setempat Siti Zahrotun justru melantik Nanda Yudho Rahmawati. Padahal nilai hasil ujian Nanda hanya 59,05 dan menduduki peringkat kelima.

Tidak hanya Dwi Lina yang merasa telah didzolimi. Dua teman sesama peserta tes juga bernasib sama. Ialah Asfia’ul Khusaini untuk jabatan Sekretaris Desa. Mahasiswa Universitas Kadiri (Unik) Kediri ini mendapat nilai tertinggi dalam ujian 74,1.

Sementara yang dilantik untuk posisi sekdes adalah Fitri Sandy Anvala, peringkat nomor lima dengan nilai 60,85.

Kemudian Amir Yahya untuk posisi Kaur Umum, hasil tes nya tertinggi 61,75. Namun kepala desa justru melantik Niniek Lisa Rahmawati, peringkat ketiga dengan nilai 59,85. Ketiga peser-

Ratusan Warga Luruk Balai Desa Tolak Pelantikan Perangkat

ta tes dengan nilai tertinggi ini bersama warga melakukan aksi menolak pelantikan.

Dalam aksi yang dikawal puluhan aparat kepolisian dan TNI ini sempat ricuh. Warga terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan. Mereka mendesak Kepala Desa Siti Zahrotun dan perangkat desa keluar dari ruangan untuk menemui massa.

Tetapi kades maupun perangkat desa tidak ada yang keluar untuk menemui. Hingga pelantikan usai, massa masih bertahan di depan balai desa. Pihak keamanan hanya memperbolehkan beberapa orang perwakilan masuk untuk menemui kades.

Mereka adalah ketiga peserta tes dengan nilai tertinggi yang digu-

gurkan dan dua orang pendamping.

Pertemuan berlangsung tertutup di ruang kades. Pihak kepolisian tidak mengizinkan wartawan masuk untuk meliput jalannya mediasi. Di dalam forum mediasi itu juga ada Camat Kayen Kidul, Drs. Teguh Kuncahyo.

Untuk diketahui, pengangkatan perangkat desa di 52 desa di Kabupaten Kediri memang meninggalkan polemik. Sebelumnya, aksi protes terhadap pelantikan juga terjadi di Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul. Persoalannya sama, Kepala Desa Baye justru melantik peserta rangking dua, sementara peserta dengan nilai tertinggi digugurkan. (era)

pes, Polibdes/Ponkesdes, Pustu dan Puskesmas dengan jadwal Putaran 1 akan dilakssnakan mulai tanggal 1 - 28 Feb 2018, putaran kedua.dijadwalkan dimulai pada bulan Juli yakni mulai tanggal 1 - 31 Juli mendatang dan putaran ke III yakni 1 - 30 Nopember 2018.

Penyebaran difteri bisa dicegah salah satunya dengan vaksin atau imunisasi dan yang tak kalah

penting adalah segera memeriksakan ke tenaga kesehatan terdekat jika menderita sakit utamanya yang menyerupai gejala difteri seperti demam, keluar lendir atau dahak yang disertai bau dan jumlah yang terus meningkat.

Lebih cepat penanganan, menurut Ninik, akan lebih membantu. Jadi cepat periksa menjadi hal terbaik yang bisa kita lakukan. (eko/dan/bud)

Kapolres dan Dandim Kompak

Amankan Kunker Ketua MPR RI di Bojonegoro Bojonegoro, Petisi Hubungan antara TNI Polri di Bojonegoro semakin solid dan kompak, hal itu terlihat saat kedua Instansi melaksanakan pengamanan kunjungan kerja (kunker) Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Dr. Zulkifli Hasan SE., MM., di GOR Dabonsia jalan KH. Rosyid Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro bersama Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Arh Redinal Dewanto memimpin langsung jalannya pengamanan, dengan menggunakan motor trail, mereka pun bergerak sesuai agenda Kunker Ketua MPR RI. “Kita boleh beda seragam tapi tujuan kita sama, untuk menciptakan kondisi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ucap AKBP Wahyu S Bintoro, saat memimpin pengamanan kunjungan kerja Ketua MPR RI. Keakraban sangat terlihat saat kedua pimpinan itu berbincang bincang bersama anggota, mereka juga menyempatkan mengabadikan momen kebersamaan.

Sebagai garda terdepan dalam mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi keamanan yang kondusif, pada pengamanan pengamanan sebelumnya, kedua pimpinan yang beda warna seragam itu juga menjaga keharmonisan dalam setiap kegiatan bersama. (bud)

Kapolres dan Dandim Kompak Amankan Kunker Ketua MPR RI di Bojonegoro.

Wanita Cantik Nekat Terjun ke Sungai Bengawan Madiun Diduga Depresi Madiun, Petisi Pengelola dan pengunjung wahana rekreasi Taman Bantaran Bengawan Kota Madiun dikagetkan dengan hilangnya seorang pengunjung yang nekat menceburkan diri ke sungai Kamis (8/2/2018).

Korban diketahui bernana Hani (23), warga Dusun Ngasem Desa Tekik Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta.

Korban diketahui langsung melompat ke sungai oleh temannya Wahyu Prasetio (19), warga Desa Kedungputri Kecamatan

Paron Ngawi, yang baru berkenalan dengannya.

“Tadi awalnya kita ngopi

bareng di warung Taman Bantaran Kali ini, tiba-tiba dia mendekat ke sungai dan menceburkan

Foto korban (inzet) dan Petugas dan Tim SAR yang melakukan pencarian korban. (ist)

diri,” ujar Wahyu Prasetio.

Tim SAR Kota Madiun dibantu TNI dan Polri masih melakukan pencarian korban di lokasi sungai Bengawan Madiun dekat area Tanan Bantaran Kali.

Namun lantaran derasnya arus sungai, tim SAR enggan melakukan pencarian langsung ke sepanjang sungai tersebut.

“Kita masih kesulitan melakukan pencarian, karena arus sungai yang deras,” kata Atung, tim SAR. Sementara itu, polisi mengamankan barang milik korban berupa ponsel, dompet dan barang bukti sepeda motor milik teman korban untuk penyelidikan. (iya)

Pemkab Kediri Dukung Pembangunan Kampus UB di Kediri Kediri, Petisi Pemerintah Kabupaten

Kediri melakukan pembicaraan lanjutan dengan pihak univer-

Bupati Kediri, Haryanti saat berdiskusi dengan Universitas Brawijaya (UB) Malang

sitas brawijaya terkait rencana pengembangan fasilitas pendidikan universitas brawijaya di kabupaten Kediri. Pertemuan ini dilaksanakan di Guest House Universitas Brawijaya.

Hadir dalam pertemuan ini, Bupati Kediri didampingi beberapa Kepala Satker Pemkab Kediri dan Rektor UB didampingi Pembantu Rektor dan sejumlah Dekan dan Pejabat di Lingkungan Universitas Brawijaya.

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno melalui Kasi Kehumasan Dinas Kominfo, Sutarjo, SE, menyampaikan per-

temuan ini memantapkan beberapa pertemuan sebelumnya dalam rangka rencana pembangunan laboratorium lapang terpadu unversitas brawijaya dan pengembangan pusat pelatihan vocational incubator community di Simpang Lima Gumul, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem.

“Posisinya di lahan milik pemerintah provinsi seluas 3,8 hektar. Pinjam pakai statusnya.

Sudah ada diserah terimakan tahun 2017 lalu,” terangnya.

Sutarjo selanjutnya menambahkan, pada pembicaraan ini juga dibahas tentang

pemanfaatan lahan Pemkab Kediri di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten untuk fasilitas penunjang perkuliahan (kampus) Universitas Brawijaya.

“Jadi di kabupaten Kediri di dua lokasi. SLG dan Plosokidul. Pada intinya pemkab Kediri mendukung pengembangan kampus Universitas Brawijaya.

Tentunya nanti akan mempercepat pembangunan di bidang ekonomi dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah Kabupaten Kediri,” terangnya. (adv/kominfo/era)

Edisi 012 Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

10 ADVETORIAL Jarianto Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim

Jawa Timur Luncurkan 50 Top Event 2018 dengan Tema Budaya Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung promosi pariwisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, melalui peluncuran 50 top event Pariwisata dan Budaya 2018. Dari 50 top event itu, 10 event diantaranya terpilih menjadi bagian Top 100 Calender of Event Wonderful Indonesia (CoE WI) 2018.

TOP 100 CoE WI ini digelar untuk mendukung program Visit Wonderful Indonesia (ViWi) 2018 yang ada di 18 destinasi unggulan di seluruh Tanah Air, diantaranya ada di Jawa Timur (Jatim), yaitu Surabaya, Bromo-Tengger, dan Banyuwangi.

Wakil Gubernur (Jatim), Saifullah Yusuf mengatakan, sektor pariwisata cukup menjanjikan. Hal ini dibuktikan dengan kontri-

“Dari 482 event ini dipilih 50 top event yang hari ini diluncurkan. Selama satu tahun penuh di Jatim selalu ada event pariwisata dan kebudayaan yang dapat disaksikan wisatawan,”

Jarianto Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim

businya terhadap PDB mencapai Rp 106 trilyun.

Ke depannya, diharapkan sektor pariwisata bisa ikut mendorong hadirnya karya baru dari seniman yang kemudian menjadi daya tarik pariwisata. “Hampir setiap kabupaten dan kota membuat event kelas internasional. Diharapkan semakin banyak event yang ditampilkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisman dan wisnus di Jawa Timur,” kata Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/1).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Jarianto dalam jumpa persnya beberapa hari yang lalu mengatakan, ada dua agenda unggulan yang masuk dalam 100 Event Wonderfull Indonesia dari Jatim, yaitu Jember Fashion Carnival dan Banyuwangi Ethno Carnival.

Pada tahun ini, kata Jurianto, Jatim akan menggelar 482 event, terdiri dari 108 festival dan 374 non-festival yang tersebar di 38 kabupaten/kota, kesemuanya termuat dalam buku Kalender Wisata Jawa Timur 2018. “Dari 482 event ini dipilih 50 top event yang hari ini diluncurkan. Selama satu tahun penuh di Jatim selalu ada event pariwisata dan kebudayaan yang dapat disaksikan wisatawan,” ujarnya.

Kesepuluh event yang masuk dalam Top 100 Event adalah Jember Fashion Carnival, Banyuwangi Ethno Carnival, Yadnya Kasada dan Eksotika Bromo, Malang Flower Car-

Di-PHK Sepihak, Puluhan Karyawan PT Aice Unjuk Rasa Jember, Petisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ice cream ini timbulkan gejolak akibat kekecewaan karyawan.

Puluhan karyawan PT. Aice melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor yang terletak di Jl. Basuki Rahmad Kecamatan Sumbersari, Jumat (9/2/2018).

Menurut Agus, salah satu superviser mengatakan, semua ini berawal dari sidak managemen ke outlet terkait freezer kotor tanpa keputusan apapun, CMD langsung dikeluarkan.

“Saat menemui owner, kami diusir, karena menurutnya kami tidak bekerja, ketika malam harinya perwakilan dari basis meminta kejelasan pada perusahaan tentang satu teman Abdurrohman yang dikeluarkan. Solidaritas teman teman yang tidak bekerja pada hari itu sehingga pada malam itu semua yang terlibat dikeluarkan dari perusahaan sekitar 20 karyawan,” jelas Agus.

Status karyawan yang telah di PHK ini merupakan karyawan

Unjuk rasa karyawan PT Aice didampingi SARBUMUSI.

kontrak yang telah berjalan selama kurang lebih dua tahun.

Aksi damai ini dimediasi oleh SARBUMUSI dengan disaksikan Perwakilan Disnakertrans, Kapolsek serta Danramil Sumbersari, guna memperjuangkan hakhak karyawan yang telah diperlakukan secara tidak tepat oleh pimpinan perusahaan yang notabene adalah Warga Negara Asing, bernama Xuran Zhao alias Beny.

Saat hendak meliput perundingan damai tersebut, wartawan petisi sempat diusir oleh Xuran Zhao, “Kami tidak ingin ada

media di sini, silahkan keluar,” ucap Liana juru bicara PT. Aice.

Hingga akhir perundingan belum menghasilkan kesepakatan antara karyawan dan PT Aice, menunggu hari Senin mediasi perundingan akan dilanjutkan.

Sebagai mediator dari Dinas Ketenagakerjaan Jember M. Yasin menerangkan, permasalahan harus melalui musyawarah sessuai dengan undang-undang.

Pertemuan akan dilanjutkan hari Senin, jika tidak menemukan solusi, maka akan diselesaikan secara hukum.(eva)

nival, Kemilau Madura, Pasar Seni Lukis Indonesia, Gandrung Sewu, International Tour de Banyuwangi Ijen, Festival Keraton Nusantara, dan Festival Malang Kota Tua. “Masing-masing kegiatan sudah dibuatkan buku yang akan dibagikan kepada pelaku bisnis pariwisata,” ungkap Jarianto.

Dalam rangka mendukung program CoE WI dan VIWI 2018, Jatim telah menyiapkan 10 event terpilih dalam 100 premier event (CoE WI). Dikemas berskala internasional sehingga mampu banyak mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus).

Berkaitan penyelenggaraan Top Festival, bisa dilihat dari bagaimana sebuah event mendatangkan wisatawan, berapa lama kegiatan sudah berlangsung, serta banyak penilaian lain yang dilakukan terkait keberlangsungan sebuah festival.

Lewat agenda wisata ini, kunjungan wisatawan ke Jatim diharapkan akan meningkat signifikan. Tahun 2017 jumlah kunjungan wisman ke Jatim mencapai 625.729 wisman dan 58,65 juta wisnus, sementara kontribusi sektor pariwisata Jatim terhadap PDRB pada triwulan III /2017 sebesar Rp 86,73 trilyun atau tumbuh 10,53%.

Kemajuan pariwisata Jatim, lanjut Jarianto, tidak lepas dari upaya meningkatan unsur 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas) terutama untuk konektivitas penerbangan ke obyek wisata unggulan.

“Jatim memiliki Bandara Internasional Juanda Surabaya serta bandara domestik yaitu; Bandara Abdul Rachman Saleh (Malang), Bandara Blimbingsari (Banyuwangi); Bandara Notonegoro (Jember), Bandara Trunojoyo (Sumenep, Madura), dan Bandara Bawean. Hal ini tentu berpengaruh pada peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya,” tandas dia. (teg)

Edisi 012 Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

SAMBUNGAN 11

Pelatihan Teknik Pemijahan Buatan Ikan Lele di UPT PTPBP2KP Kepanjen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (UPT PTPBP2KP) Kepanjen, dalam rangka mensosialisaikan aplikasi suntikan hormon perangsang pada induk jantan dan betina dan pemijahan buatan, mengadakan kegiatan Pelatihan Teknik Pemijahan Buatan Ikan Lele.

PESERTA kegiatan pelatihan tersebut adalah dari pendamping teknis dan petugas balai benih ikan yang berasal 10 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Jawa Timur, antara lain : Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jember, Kabupaten Ngawi,Kabupaten Jombang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar.

Kegiatan Pelatihan Pemijahan Buatan Ikan Lele diadakan selama 3 hari di UPT PTPBP2KP Kepanjen. Selama kegiatan pelatihan materi yang disampaikan antara lain : 1. Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Benar.

2.

tas Telur Hormon disampaikan oleh Dr. Uun Yanuhar S.Pi, M.Si dari Universitas Brawijaya.

Pemberian hormon pada ikan betina dilakukan dengan penyuntikan sebanyak dua kali secara berurutan, injeksi pertama dengan pemberian hCG (human chorionic gonadotropin) dengan dosis 500 IU (international unit) per kg bobot tubuh ikan betina.

Pemberian pada injeksi pertama belum memicu ke arah terjadinya ovulasi; injeksi kedua dengan Ovaprim (campuran GnRh dan Domperidone)yang diberikan 24 jam setelah pemberian hCG, dengan dosis 0,6 mL.kg-1, untuk memicu ovulasi. Waktu

Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Benar Merupakan standar sistem mutu perbenihan paling sederhana/dasar yang seharusnya diterapkan oleh pembenih ikan dalam memproduksi benih ikan yang bermutu, dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol melalui penerapan teknologi yang memenuhi persyaratan SNI atau persyaratan teknis lainnya, serta memperhatikan biosecurity, mampu telusur (traceability) dan keamanan pangan (food safety) Peranan Hormon Dalam Pemijahan Ikan Lele Terhadap Peningkatan Kuali-

3.

penyuntikan sekitar jam 4 sore. Sedangkan pemberian hormone pada ikan jantan diberikan injeksi tunggal Ovaprim dengan dosis 0,4 mL.kg-1 dan sekaligus memberikan injeksi Ovaprim pada ikan betina.

Teknik Pemijahan Buatan Ikan Lele disampaikan oleh Fariduddin Ath-Thar, S.Pi,M.Si dari Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor.

Dalam pemijahan buatan ada beberapa factor utam yang harus diperhatikan antara lain induk yang digunakan merupakan strain unggul, sudang matang gonad. Untuk pematangan gonad dapat dilakukan menggunakan Pakan Protein 30%, Pakan khusus induk dan aplikasi hormon (Oodev) 0,5 ml/kg untuk mempercepat kematang gonad pada induk ikan.

Sebelum dipijahkan induk dilakukan penyuntikan dengan hormone ovaprim

Sambungan Hal.1 : Miskin Pemimpin Bersih, Koruptor Menggurita “Biaya politiknya sangat besar. Di sisi lalin, masyarakat apatis. Ini disebabkan praktik korupsi yang dilakoni para oknum bupati, walikota maupun gubernur tak pernah berhenti. Kendati KPK berulang kali menangkapinya lewat OTT. Toh, masih ada juga kepala daerah yang terkena OTT,’’ ujarnya kepada Petisi, Rabu (7/2/2018) lalu, melalui sambungan telepon.

Karena itu, kata Tris (sapaan karibnya), money politik merupakan bentuk pengabaian masyarakat. Bahwa awamnya, ada uang ada suara.

Praktik ini sengaja dibuka oleh partai politik pengusung dan calon kepala daerah yang disodorkan. Artinya, tegas dia, kecil peluangnya Pilkada menghasilkan kepala daerah berintegritas.

Menurut dia, banyaknya kepala daerah terjaring OTT KPK menunjukkan gagalnya sistem politik menyeleksi mereka di Pilkada serentak 2015. ’’Saya khawatir ketika kita abai di 2018, kita mengulangi hal yang sama,” tandas Tris.

Sebab, lanjutnya, di tahapan Pilkada terdapat ruang abu-abu.

Ruang tersebut memberikan peluang besar bertemunya kepentingan partai di ranah pembiayaan alias politik dagang sapi.

Kepentingan tersebut, papar

Tris, bertemu dengan kepentingan prakmatis sang calon. Di sini, disepakati lahir jabang bayi yang dinamai politik berbiaya mahal, seperti mahar politik dan dana pemenangan Pilkada. ‘’Pasalnya, jika untuk menjadi kepala daerah butuh ‘ongkos mahal’, maka ketika terpilih kepala daerah itu berpotensi melakukan korupsi,’’ ucapnya.

Indikasi tersebut dibenarkan Salamun B Sulaiman, aktivis Pro Demokrasi. Ketika menangkap Walikota Tegal Siti Mashita Soeparno, pada Selasa 29 Agustus 2017, papar dia, KPK membuat kajian tentang keterkaitan antara Pilkada dan korupsi. ‘’Pada Pilkada 2018, Siti bermaksud maju lagi untuk jabatan masa kedua,’’ ujarnya.

Dikemukakan, pada kajian tersebut KPK menemukan benang merahnya antara dugaan suap sebesar Rp 5,1 miliar dengan keinginan Siti. Kala itu, masih kata Salamun, penyidik mensinyalir bahwa uang setoran dari masing-masing dinas di Pemkot Tegal diduga digunakan untuk modal Siti dan Amir Mirza maju dalam Pilkada Tegal 2018. ‘’Kabarnya, tim penyidik KPK berencana mengembangkan kasus dugaan suap pembahasan APBD Provinsi Jambi tahun 2018 yang telah menetapkan Gubernur setempat, Zumi Zola,’’ungkap Salamun.

Seabagai Ketua DPW PAN Jambi, ia menduga Zumi dituntut memenangkan Pilkada di wilayahnya. ‘’Berarti perlu ongkos yang nilainya tidak kecil. Untuk mendapatkannya, cara tercepat dan bernilai besar melalui perizinan, fee proyek, transaksi jabatan dan fee pembahasan APBD.’’ Susah untuk mengatakan tidak ada hubungan, kata pria yang kini menempuh studi doktoral, antara kasus dugaan suap sebesar Rp 275 juta yang diterima Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, dengan kemauannya untuk maju lagi di Pilkada Jombang 2018.

Ia menduga, uang haram itu diperlukan terkait posisi Nyono sebagai incumbent.

Karena itu, Salamun sependapat dengan Sutrisno Hadi, bahwa Pilkada serentak yang akan digelar pada 28 Juni 2018, tidak melahirkan pemimpin berkualitas. ‘’Jika tidak ada prahara politik yang menimpa KPK, komisi antirasuah itu akan memanen kepala daerah dalam jaring OTT,’’tegasnya.

Prihatin Banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi, membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara. Selain prihatin, Tjahjo mengingatkan agar gubernur, bupati dan walikota untuk memahami area rawan

dengan dosis 0,5 ml/kg induk, penyuntikan dilakukan 2 kali dengan dosis ovaprim 50% penyuntuikan pertama dan 50% pada penyuntikan kedua. Pembedahan pada induk jantan untuk mengambil kantung sperma, lalu kantung

sperma dipotong sambil diencerkan menggunakan NaCL 100ml, Setelah itu induk betina dilakukan striping(pengurutan pada bagian perut) dan spema yang telah dipotong2 dicampur dengan telur hasil striping dan diaduk den-

Sambungan Hal.1 : Proyek Rumah Restlament korupsi, sehingga tidak terjebak perilaku korup dan berurusan dengan penegak hukum atau terjaring OTT KPK. “Selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah 33 kepala daerah yang terjerat korupsi, selama KPK ada sudah 351 kepala daerah yang tertangkap belum lagi anak dan istrinya,” kata Mendagri di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, area rawan korupsi meliputi belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan dan belanja hibah dan bansos.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, perilaku korupsi selalu melibatkan orang dalam, serta orang luar yaitu pihak ketiga berupa pengusaha.

“Hampir semua dengan pihak ketiga masalah perizinan, fee yang harus bayar di depan, soal izin yang akhirnya jadi temuan,” kata Tjahjo.

Berbagai antisipasi telah dilakukan pihaknya. Jika masih ada kepala daerah yang korupsi, Mendagri mengembalikan kepada pribadi masing-masing. Secara tegas ia juga meminta calon kepala daerah di Pilkada 2018 tidak korupsi bila terpiliah sebagai bupati, walikota atau gubernur. (mu)

Seperti diungkapkan Pak Matal yang menghuni rumah di Blok E4, mengaku pekerjaan bangunan rumah sangat buruk. “Ini lo mas sampean lihat paralon di bawah tempat cuci piring (wastafel) bocor kalau dibuat nyuci piring, dan lagi kalau kran kita hidupkan, airnya rembes dari dalam tembok, sehingga air blambang (menggenang) di lantai dan juga plesteran ditembok kamar mandi belakang pintu juga ngawur, gak diperhalus, hanya kampratan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Parikun (38), warga yang mendiami rumah Blok F – 5. Dia juga menemukan beberapa fasilitas di rumahnya yang sudah rusak.

“Keramiknya hampir rata-rata mbrodol, selain itu di rumah saya juga tembok retak sebesar jari, saat air dihidupkan gak ngalir, padahal spedometeran air muter,” ujarnya.

Begitu juga Heri warga di Blok E-5 yang juga membenarkan kalau kayu kayu kusen kualitasnya buruk dan pengerjaan yang asalasalan. “Untuk kayu kusen ini juga jelek dan kelihatan mengkilat karena dicat, coba sampean raba mbelgaduk pokoke,” tegasnya.

Yang menjadi pemikiran warga baru baik Parikun, Matal dan Heri semua sama, meminta untuk segera perbaikan fasilitas rumah dan juga segera dibangun drainase sepanjang depan rumah Blok CD-E dan blok F. “Yang pasti rumah yang ada

kerusakannya harus segera dibenahi semuanya dan lagi segera selokan didepan rumah dibangun, mosok semua blok sudah ada selokan di kanan kiri jalan sini yang ada di depan rumah yang seberang jalan yang pas depan blok C – D-E-F gak ada sama sekali selokane yang hancaur jalan dan halaman saya nanti,” ungkap ketiga warga serempak.

Memang, mulai beberapa hari lalu sudah mulai adanya perbaikan untuk beberapa fasilitas rumah yang rusak. Bahkan masih ada beberapa rumah yang dilihat Marno di Blok I rusak keramiknya mulai mumbul diduga kurang padatanya uruk atau karena uruknya yang jelek.

“Di Blok I sudah banyak lantai yang pedot dan kami sudah menjumpai 4 rumah untuk Blok I aja mas, yaitu milik Pak Parmin, Pak Gemluk, Mbk Endang dan Rumah Pak Trimo. Mungkin pekerjannya asal –asalan, kurang pemadatan atau uruknya tanah merah, seharusnya sirtu (pasir batu), padahal dulu rumah milik Pak Trimo lanatainya sudah diperbaiki, tapi kamar dan sekarang ruang tamunya keramiknya mumbul, sehingga kayak gunung,” jujur Marno kepada koran petisi.

Bahkan Marno ketika menanyakan kepada salah satu mandor proyek perumahan terkait kerusakan, Ia dipesan tidak boleh kasih tahu kepada wartawan, takut di-

nasnya bersama dua orang lainnya, yakniAmir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur Keuangan RSUD kardinah, Cahyo Supardi, pada Selasa, 29 Agustus 2017.’

Siti ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap pelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Tahun 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal tahun 2017.

Siti diduga menerima uang suap sebesar 5,1 miliar.

3.

Nama OkyArya Zulkarnaen, Bupati Batu Bara, Sumatera Utara menjadi tersangka kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. Ia diduga menerima suap sebesar Rp 4,4 miliar dari tiga proyek tersebut.

Oky terjaring OTT pada Kamis, 13 Kamis 13 September 2017.

Barang bukti yang diamankan dalam operasi tersebut berupa uang sebesar Rp 346 juta. Duit itu diduga merupakan fee dari sejmlah proyek. Mereka yang ikut menemani Sang Bupati di dalam penjara antara lain Kepala Dinas PUPR Batubara Helman Herdady, Sujenti Tarsono alias Ayen (swasta),

Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, keduanya kontraktor.

4.

Kader Partai Golkar lainnya yang tersangkut kasus korupsi adalah Tubagus Iman Ariyadi. Wali Kota Cilegon Provinsi Banten ini ditangkap bersama bersama sejumlah orang pada Jumat, 22 September 2017. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap proses perizinan kawasan industri.

Selain Tubagus Iman, KPK juga menetapkan status tersangka pada lima orang lainnya. Mereka adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Cilegon Ahmad Dita Prawira; dan seorang bernama Hendry. Kemudian Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, Tubagus Donny Sugihmukti; Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro dan Project Manager PT Brantas Abipraya, Bayu Dwinanto Utomo.

5.

Srikandi beringin lainya yang ‘berusan’ dengan KPK adalah Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara. Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur yang juga putri dari Mantan Bupati Kukar pertama kali ini ditetapkan menjadi ter-

sangka atas pengembangan kasus korupsi yang ditangani KPK. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima uang Rp 6 miliar pada Juli dan Agustus 2010 dari Henry Susanto Gun, Dirut PT Sawit Golden Prima. Duit tersebut diduga untuk memuluskan perizinan perkebunan sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara. Bupati tercantik di Indonesia ini juga diduga menerima gratifikasi sebesar 775 ribu dolar AS bersama Khairudin, Komisaris PT Media Bangun Bersama.

6.

Yang teranyar adalah Bupati Jombang, Jatim, Nyono Suharli Wihandoko. Ketua DPD Golkar Jatim ini ditangkap dalam sebuah TT di Stasiun balapan, Solo, Sabtu (3 Februari 2018), ke tika hendak pulang ke Jombang.

Nyono dicokok lantaran dugaan menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan setempat, Inna Sulestyowati. Agar ditetapkan pada jabatan definitipnya, konon, Inna yang ditangkap petugas KPK di sebuah apartemen di Surabaya, memberi uang pelican kepada Nyono sebesar Rp 275 juta.* (mu)

Sambungan Hal.1 : Golkar Juara, PDIP Runer Up Penetapan tersangka ini, merupakan pengembangan dari OTT yang menjerat Wiwiet dan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo serta dua orang Wakil Ketua, yakni Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Atas perbuatannya, walikota yang diusung PDIP ini disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3.

Kader PDIP lainnya yang dibekuk KPK adalah Eddy Rumpoko, Walikota Batu, Jatim, pada Sabtu, 17 September 2017. Ia terjaring OTT dalam kasus suap belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar yang dimenangkan PT Dailbana Prima.

Selain Eddy Rumpoko, komisi anti rasuah ini menetapkan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edi Setyawan dan pebisnis Filipus Djap sebagai tersangka. Filipus diduga menyuap Sang Walikota sebesar Rp 500 juta atau 10 persen nilai proyek.

4.

PDIPkembaliharus‘merelakan’ kadernya, yakni Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. KPK menentapkan dia sebagai tersangka pada Jumat, 15 Desember 2017.

Ia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 2 miliar terkait jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Ia juga disangka menerima hadiah dua unit mobil, yakni Jeep Wrangler tahun 2012 berwarna abu-abu dan Smart Fortwo abu-abu tua. Gratifikasi ini berkaitan dengan mutasi, promosi jabatan dan fee sejumlah proyek dalam kurun waktu 2016 hingga 2017.

Sebelumnya, Taufiqurrahman sudah lebih dulu terjaring dalam OTT pada Rabu, 25 November 2017. Operasi tersebut terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/ PNS di Pemkab. Selain Taufik, KPK juga menempatkan tersangka pada Kepala SMP Negeri 2 Ngronggot Suwandi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Nganjuk Ibnu Hajar, Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Hariyanto.

Sedangkan kepala aerah dari Golkar yang ‘’berkantor’’ di jeruji besi sebanyak enam orang. Mereka antara lain: 1.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menjadi nama yang mencengangkan. Mantan Bupati Musi Rawas itu terjaring operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu pada 20 Juni 2017. Tidak hanya Ridwan, KPK juga menahan istrinya, Lily Martiani Maddari.

Dalam OTT tersebut, penyidik KPK juga menahan Bendahara DPD Partai Golkar Rico Dian Sari yang juga sebagai seorang pengusaha, dan direktur utama PT SMS dengan inisial JHW. KPK menduga ada penerimaan hadiah atau janji terkait fee proyek yaitu sebesar Rp 4,7 miliar.

KPK menangkap tangan Ridwan Mukti terkait proyek pembangunan TES-Muara Aman senilai Rp 37 miliar dan proyek pembangunan jalan Curuk Air Dingin senilai Rp 16 miliar di Kabupaten Rejang Lebong.

2.

Nama lain adalah Siti Mashita Soeparno, Wali Kota Tegal. Dia ditangkap di rumah di-

gan bulu ayam. Telur yang telah dibuahi dimasukkan ke bak penetas yang didalamnya telah berisi kakaban menggunakan bulu ayam. Telur akan menetas selama 24 -30 jam tergantung pada suhu air. (teg)

marahi pejabat Ponorogo, karena anggarannya miliaran “Ojo ngomong wartawan pak, mengko Sekda marah lo, karena proyek ini miliaran anggarannya,” katanya menirukan pesan Mandor Proyek Rumah senilai Rp 13,9 M itu.

Malah, penghuni ketika laporan ke pegawai proyek disuruh perbaiki sendiri kerusakan yang ada.”

Sempat ada yang nanya kekurangan dan kerusakan rumah, malah disuruh perbaiki sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, kalau kerusakan ringan, bisa dia perbaiki sendiri, tapi kalau kerusakan pipa bocor dalam tembok, dia tak bisa perbaiki.

“Kalau sudah seperti ini, kepada siapa kita lapor, dan memang kabarnya perumahan sini ini dikerjakan oleh 40 CV lokal Ponorogo, padahal pemenangnya PT dari Kalimantan, aneh dipakai bancakan, sehingga kalau ada kerusakan kita bingung mengadu ke siapa, apa ke Bupati yang juga sebelumnya pernah di Kalimantan Timur,” imbuh.

Marno juga sempat protes terkait jalan di depan rumahnya, belum ada, sehingga motor tidak bisa lewat. Seprti dikatakan salah satu kuli proyek yang enggan namanya disebut, bahwa ia mengaku suruh kerjakan dua unit rumah di Bendo.

“Memang pak, rumah Bendo itu banyak CV yang kerjakan walaupun PT dari Kalimantan benderanya, ya namanya kerja proyek ya begitulah pak, semennya juga dari Kalimantan kok,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Endang Retno Wulandari mengaku kalau terkait drainase di depan rumah yang sampai saat ini belum dibangun, itu karena belum dianggarkan. Pihaknya juga menjelaskan, kalau semua sudah melalui tahap saat disosialisasikan oleh tim.

“Kalau selokan atau drainase di depan rumah relokasi yang sampai kini belum dibangun, karena belum dianggarkan, coba tanyakan ke Bappeda sekalian terkait air, dan kenapa saat saya ke sana dan ketemu warga tidak mau bilang ke saya, padahal juga sudah dapat sosialisasi dari desa dan camat, ya saya maklumi mungkin pemahaman warga yang beda dan masih tanya-tanya,” tegas Kepala Dinas.

Sebaliknya, Kepala Bappeda Sumarno, ketika dikonfirmasi terkait kerusakan, drainase yang belum ada, pihaknya malah balik menyuruh wartawan menanyakan ke Satker terkait.

“Tolong diberitahukan ke Bu Retno, intinya kalau rumah yang baru dibangun nanyanya ke SKPD yang membidanginya,” lempar Kepala Bappeda kepada wartawan. Sungguh terkesan wartawan dilempar sana, lempar sini, bak diping-pong.(mal)

Edisi 012 Tahun II | 1 s/d 15 Februari 2018

12 PILKADA

Pasangan ASRI Dialog dengan Warga Surodinawan Mojokerto, Petisi Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto mendapati tamu istimewa, Selasa (23/01). Bakal Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Mojokerto, Andy Soebjakto-Ria Suryani yang biasa disapa dengan ASRI, menggelar silahturahmi dengan masyarakat Surodinawan Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto di TPQ Al-Hidayah, Kedung Mulang.

Selain untuk silahturahmi dan mengenal lebih intens masyarakat sekitar, mereka juga membuka kedua tangan untuk menerima aspirasi masyarakat.

Ria Suryani, Putri Abd. Gani (Walikota Mojokerto 2 periode) tidak mengelak bahwasannya, persaingan dalam memberikan sumbangsih terbaik kepada Kota Mojokerto menjelang Pemilihan Walikota (Pilwali) terus mengalami peningkatan, bukan saling menjatuhkan, tapi bersaing dalam kompetensi dan strategi.

Pihak Ria Suryani hari ini menggandeng masyarakat sekitar untuk sedia memberikan saran atau informasi untuk bekal pengelolaan Kota Mojokerto nantinya.

“Kita memang perlu melaku-

kan silahturahmi, karena dengan silahturahmi punya nilai dua manfaat, yaitu dipanjangkan umur dan dilapangkan rejeki dalam membangun Kota Mojokerto Service City menuju Smart City,” papar Ria. Tidak lupa, silahturahmi yang dihadiri segenap pengurus Partai Pengusung (PKB, Demokrat dan PPP), Badan Otonom, kader serta partisipan dijadikan ajang pengenalan jati diri ASRI. Andy Soebjakto juga bijaksana menjawab pertanyaan dan keluhan-keluhan dari masyarakat. Berbagai keluhan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, Basori Alwi sebagai pengasuh TPQ menyangkut masalah melanjutkan program Kiai Ud terutama KDK (Kecakapan Dasar Keagamaan) untuk lulusan SMP, karena dirasa perlu lulusan tersebut disamping bisa membaca Al-Qur’an juga dapat memahami arti dan makna yang dikandung didalamnya.

Ini sebuah bentuk membangun moral masyarakat Kota Mojokerto. Dan program KDK tersebut juga berlaku bagi penganut agama lain agar dapat menjalankan kaidah-kaidah dalam ajaran agamanya dalam

Pasangan ASRI saat dialog bersama warga Surodinawan

rangka menegakkan bingkai Bhineka Tunggal Ika. Masih menurut Basori, secara lugas bahwa tingkat kemauan mendalami keagamaan, anak muda lebih menurun ketimbang kegiatan yang bersifat hura-hura.

Keluhan tersebut juga menjawab keresahan dari Ibu Lucha mengenai keberlanjutan KDK yang diharapkan juga disertakan di SMP/MTS sederajat.

Andy memberikan gambaran mengenai trobosan strategi ataupun metode pengajaran Al-Quran kepada siswa SD, sehingga meluluskan siswa SD yang mam-

pu membaca Al-Quran. Selain itu, pemberian solusi terhadap dilematika pengajaran berbasis agama melalui koordinasi dengan pihak terkait (Kiai, Ulama atau Tokoh Agama) untuk menghasilkan keputusan yang solutif dan inovatif.

“Saya sudah memiliki gambaran trobosan strategi pembelajaran untuk siswa SD sederajat untuk menghasilkan lulusan yang mampu membaca Al-Quran, melalui instrument dan gaya pengajaran yang menarik dan aplikatif, membangun kota tidak hanya sekedar sentuhan cerdas

saja (duniawi), akan tetapi moral menjadi penentu kehidupan bermasyarakat yang Ramah dan Indah,” jelasnya.

Menanggapi pertanyaan dari Nur Hadi, Kader Partai Kebangkitan Bangsa daerah setempat tentang program unggulan ASRI, Andy menjawab dengan lugas bahwa, Kota Mojokerto yang Service City yang dipimpin oleh Kiai Ud kemarin, menjadi tantangan kita menuju masyarakat yang Smart City.

Indikator Service City yang sudah diaplikasikan oleh Pemerintahan sebelumnya adalah membangun pelayanan dasar masyarakat. Contoh, pelayanan kesehatan di Puskesmas, yang didalamnya sudah distandarisasi oleh Dinas Kesehatan, juga terkait pelayanan dasar masyarakat di rumah sakit.

Masih menurut Andy, pelayanan dasar masyarakat tidak hanya pada bidang kesehatan, juga menyangkut pelayanan dasar dibidang yang lainnya.

Dari semua itu akan ditingkatkan menjadi pelayanan purna sesuai dengan standar menuju pelayanan masyarakat yang Smart City. Kata Andy “Ramah adalah kunci menuju Smart City”.

Pengelolaan pendidikan juga sempat disinggung oleh Andy, bagaimana warga masyarakat mengenyam pendidikan yang layak sampai 9 tahun.

Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk implementasinya Andy akan memprioritaskan infrastruktur sekolah, sumber daya tenaga pendidik dan mutu dalam melahirkan generasi bangsa yang mumpuni dan kompeten dibidangnya.

Tentu ini menjadi upaya yang besar bagi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dalam mengelola dan menata agar capaian program 9 tahun dapat meneruskan sampai 12 tahun serta menuju S1 dan S2.

Pendidikan ini bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan kerjasama semua pihak terutama, kelanjutan lulusan yang diarahkan pada skill yang mumpuni untuk bisa bekerja dan membuka lahan pekerjaan serta mumpuni dalam bidang pengetahuan dan pengembangan riset.

Andy juga tidak bisa memungkiri bahwa fakta dilapangan terdapat kurang lebih 3% dari masyarakat Kota Mojokerto yang masih buta aksara dan ini

menjadi upaya pemerintah Kota Mojokerto untuk melakukan pola pendidikan diluar sekolah berupa kejar paket, kursus maupun bimbingan belajar yang bisa diakses oleh pemerintah.

Keluhan lain yang diutarakan oleh warga Surodinawan Zainuddin, adalah bagaimana kemandirian ekonomi untuk mendukung peningkatan taraf hidup keluarga yang layak bagi warga Kota Mojokerto.

Menjawab keluhan tersebut, Andy melalui SKPD (Satuan Kerja pemerintah Daerah) yang menangani akan melakukan pemetaan terhadap pelaku usaha baik usaha kecil, menengah dan industry. Langkah yang kedua akan melakukan pelatihan dan bimbingan dalam skill dan pemasaran. Langkah ketiga membuat jaringan bisnis masyarakat secara regional maupun international.

Berangkat dari itu semua dalam mengakhiri sesi dialog tersebut Pasangan Calon ASRI mengajak warga masyarakat, “Mari membangun Kota Mojokerto berlandaskan nilai sejarah dan berbudi luhur untuk mencapai Adil, Sejahtera, Ramah dan Indah,” pungkas Andy. (tmp)

Pasangan WALI Silaturohmi dengan Pedagang Pasar Tanjung Anyar Dari kiri, M Djafar Komisioner KPU dan Muhaimin Sofie Ketua KPU.

Walau Ditahan KPK

Pencalonan Nyono di Pilbup Jombang Tetap Berlanjut Jombang, Petisi KPU Jombang memastikan bahwa pencalonan Nyono Suharli Wihandoko dalam Pilbup Jombang 2018 tetap berlanjut. Posisi Nyono tidak bisa diganti. Sehingga yang bersangkutan tetap bisa mengikuti tahapan Pilkada.

Alasannya, KPU mengedepankan azas praduga tak bersalah dan sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian ditegaskan Ketua KPU Jombang Muhaimin Sofie. “Pilkada Jombang tetap sesuai dengan tahapan pada 12 Februari 2018 penetapan calon, selang sehari kemudian pengambilan nomor urut. Kemudian 14 Februari 2018 ikrar calon siap menang, siap kalah yang diprakarsai Polres Jombang,” kata Muhaimin kepada media. Senin (5/2/2018).

Sedangkan 15 Februari 2015 dimulai masa kampanye dengan penyampaian visi misi di depan para wakil rakyat di DPRD Jombang dan 17 Februari 2018 pawai taaruf pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Muhaimin menjelaskan, ditetapkannya Nyono sebagai tersangka tidak bisa menggugurkan pencalonannya. Nyono juga tidak bisa digantikan oleh calon lain. Hal itu sesuai dengan pasal 78 PKPU No 3 Tahun 2017.

Dalam kasus Nyono, dipastikan tidak memenuhi unsur yang diatur dalam PKPU No 3 Tahun 2017.

“Artinya pencalonan yang bersangkutan tidak bisa dibatakkan atau pun diganti,” pungkas Muhaimin. (rahma)

Janji Revitalisasi Pasar Tanjung Anyar Mojokerto, Petisi Dalam upaya mendengarkan aspirasi dan lebih dekat dengan masyarakat, pasangan WarsitoMoeljadi (Wali) bersilaturohmi dengan pedagang Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

Usai sampai di lokasi, kandidat Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto ini langsung berkeliling dan melihat perlengkapan sarana-prasarana yang ada di lokasi pasar tersebut.

Saat berjalan di lorong pasar atau di sela-sela lapak pedagang, terlihat beberapa pedagang langsung mendatangi pasangan ini dan menyampaikan keinginanya untuk berdialog dengan pasangan Wali.

“Dalam pertemuan ini cukup banyak yang disampaikan, intinya mereka mau diajak kerja sama

khusunya yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup dan kebutuhan sarana prasarana untuk berdagang,” ungkap Warsito ketika ditemui, Senin (5/2/ 2018).

Lebih jauh membahas tentang pengelolaan Pasar Tanjung Anyar, Warsito menyampaikan, bahwa pasar ini merupkan salah satu icon Kota Mojokerto yang harus secara bersama-sama dijaga dan dipelihara. Jika dilihat pada kondisi sekarang ini menurutnya, masih banyak kekurangan dan harus dibutuhkan pembenahan.

“Tentunya pembenahan mengenai fisik dan manajemen pengelolahannya,” jelasnya.

Lanjut Warsito, Pasar Tanjung Anyar ini harus direvitalisasi atau mengiatkan kembali

Pasangan Warsito- Moljadi saat menemui pedagang.

pengelolaan pasar, agar kedepan pasar yang sebagai icon Kota Mojokerto ini dapat menarik pembeli tidak hanya dari wilayah kota, namun juga pem-

beli dari luar wilayah Kota Mojokerto.

“Pembenahan sarana-prasarana pasar juga harus dilakukan agar penataan lapak (kios ) peda-

gang tidak terlihat semrawut dan dapat menarik pembeli jauh lebih besar, intinya revitalisasi harus segera dijalankan,” pungkasnya. (sim/fida)

Terkendala Aturan Kampanye PKPU RI

Timses Bupati Madiun Terpaksa Ubah Strategi Kampanye Madiun, Petisi Timses (Tim Sukses) para pasangan bakal calon bupati madiun terpaksa harus putar otak untuk menyusun strategi kampanye pada juni 2018 mendatang.

Ini menyusul aturan kampanye PKPU RI nomor 4 yang hanya memberikan kesempatan kampanye terbuka satu kali selama jadwal kampanye nanti.

Demikian Wahyudi, Ketua

KPUD Kabupaten Madiun menegaskan kepada wartawan petisi, menurutnya kampanye model terbuka hanya ada satu kali pada pilkada bupati madiun mendatang. “Hanya sekali kita berikan kesempatan melakukan kampanye terbuka.

Ini sesuai Peraturan KPU RI nomor 4 tentang kampanye.”

Diberlakukannya aturan kampanye ini pun ditanggapi beragam oleh masing - masing bakal calon bupati maupun tim sukses paslon.

Rio Wing Dinaryhadi, salah satu bakal calon bupati madiun yang diberangkatkan oleh partai gerindra menga-

takan, pihaknya tidak mempermasalahkan aturan kampanye terbuka satu kali saja ini.

Menurut Rio, meski sebenarnya kampanye terbuka itu strategis, lantaran hanya sekali dirinya akan mencoba menyusun rencana agenda kampanye dialogis (tertutup). “tidak masalah, kita akan lakukan kampanye dialogis sebagai bentuk sapaan kami pada massa pemilih,” tegas Rio. Hal senada juga ditanggapi oleh Dimyati Dahlan, anggota timses pasangan bakal calon bupati/wakil bupati Ahmad Dawami - Hary Wuryanto yang diberangkatkan dari koalisi partai demokrat dan Partai Golkar.

Menurut Ketua PKPI Kabupaten Madiun ini, pihaknya justru akan memperkecil ruang model kampanye. Masih menurutnya, pihaknya tidak memungkiri pentingnya kampanye terbuka namun ada strategi berbeda yang akan dijalankan. Tanpa menyebut seperti apa strateginya. “Yang jelas kami akan berkampanye dengan

Wahyudi

melakukan pertemuan-pertemuan bersama warga. Itupun masih akan kita tentukan berapa kali jumlah agendanya,” ujarnya.

Sekedar dketahui, helatan Pilkada Kabupaten Madiun Juni 2018 mendatang akan diikuti oleh tiga pasangan bakal calin bupati/ wakil bupati. Yakni pasangan Ahmad Dawami - Hary Wuryanto (Demokrat, Golkar, PKPI), Djoko Setiyono - Suprapto (PDIP, PKB) dan Rio Wing Dinaryhadi - Sukiman (Gerindra).(iya)