Perbaikan manajemen mutu organisasi sbg landasan penguatan kompetensi asn di daerah donny

Page 1

Bahan Materi Kertas Rekomendasi Kebijakan v.0

Kajian Singkat atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PERBAIKAN MANAJEMEN MUTU ORGANISASI SEBAGAI LANDASAN PENGUATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH Oleh: Donny Setiawan (Perkumpulan Inisiatif) Atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat untuk Birokrasi Lebih Baik

Latar Belakang Setelah 2,5 tahun melalui proses pembahasan, akhirnya Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan oleh DPR pada tanggal 19 Desember 2013. Kurang lebih satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 15 Januari 2014, Presiden RI menandatangani RUU tersebut dan menetapkannya menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dengan ditetapkannya undang-undang ini dengan serta merta menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah berlaku sebelumnya. Jika dicermati, terdapat beberapa perubahan substansi pengaturan yang cukup mencolok antara yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2014 dengan UU No. 43 Tahun 1999. Beberapa perubahan tersebut diantaranya: pendefinisian aparatur sipil negara sebagai profesi, sentralisasi aparatur dengan menempatkan presiden sebagai selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN serta besarnya penekanan terhadap aspek kompetensi aparatur sebagai dasar penentuan posisi jabatan pimpinan tinggi, fungsional dan administrasi. Dalam undang-undang ini, aspek kompetensi aparatur sipil negara merupakan salah satu aspek terpenting dalam manajemen aparatur lembaga pemerintahan. Terbitnya undang-undang ini pun salah satunya didasari bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara selama ini belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Betapa pentingnya kompetensi aparatur sipil negara setidaknya dapat ditunjukan dengan munculnya kata “kompetensi” sebanyak 59 kali dari 141 pasal yang ada dalam undang-undang tersebut, baik yang berkaitan dengan kompetensi minimal yang harus dimiliki ataupun berkaitan dengan peluang pengembangan kompetensi bagi aparatur.

“Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat untuk Birokrasi Lebih Baik” Perkumpulan Inisiatif, KalYAmandira, SDM, Walhi Jabar, P3ML , LP3E Unpad

1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Perbaikan manajemen mutu organisasi sbg landasan penguatan kompetensi asn di daerah donny by Perkumpulan INISIATIF - Issuu