PENGANTAR Selama masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan birokrasi terjerat dan terseret ke dalam putaran arus kepentingan politik rezim Soeharto. Sistem politik otoriter, hegemonik yang ditegakkan mendorong terbentuknya birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk dan demi kelanggengan kekuasaan pimpinan pemerintahan. Sehingga sistem dan struktur kerja birokrasi sering dijadikan alat untuk mendiskriminasi, memeras, dan sekaligus alat untuk merekrut dukungan/kepatuhan politik rakyat. Datangnya era reformasi yang melahirkan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan (terutama di daerah) ke arah pemberlakuan sistem otonomi daerah, pada dasarnya memiliki latar belakang dan semangat kesejarahan untuk mereorientasi dan merubah sistem dan kultur birokrasi warisan rezim Orde Baru menjadi sebuah sistem dan kultur birokrasi baru yang lebih berorientasi pada pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini tentunya dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai filosofi reformasi yaitu untuk mengembalikan rakyat sebagai pihak yang memegang kedaulatan, yang kepadanya pemerintah dan DPRD bekerja untuk melayani.
Prof. George Frederick Goerl dalam sebuah papernya yang berjudul “In search of the “Public Administator: Public administrator as Public Servants and Public Agent� mengatakan bahwa perubahan sistem dan kultur birokrasi ini perlu dilakukan melalui upaya-upaya untuk membangun semangat kepublikan agar menjadi roh dari setiap aturan main internal birokrasi dan pada saat yang sama dapat menjadi landasan nilai bagi pembangunan kultur aparat birokrasi pemerintahan agar dapat didorong menjadi birokrat yang profesional, yaitu birokrat yang memiliki kemampuan teknis dalam menjalankan tugas-tugasnya dan selalu berorientasi pada pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalau kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan birokrat/administrator publik sebagai profesional yang pro-aktif adalah mutlak, yaitu birorat/administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya. Arena publik meliputi jangkauan yang begitu luas, yaitu melingkupi kebijakan, praktek-praktek administrasi, praktek-praktek birokrasi, praktek-praktek politik, sistem transformasi sosial dan sistem nilai. Sehingga dengan lingkupnya tersebut, setidak-tidaknya ada tiga tipe sistem pengelolaan urusan publik, yaitu tipe pengelolaan yang sifatnya alokasi, tipe pengelolaan yang sifatnya inovasi dan tipe pengelolaan yang sifatnya radikal.
i