Buku saku wakca balaka, mengakses informasi publik

BUKU SAKU

Mengakses Informasi Publik

WAKCA BALAKA

Forum Advokasi Keterbukaan Informasi Jawa Barat

Kebebasan mengakses informasi ini penting buat publik. Kita sebagai bagian dari masyarakat sipil seringkali direpotkan oleh urusan birokrasi.

Contoh sederhananya, orang tua yang mendaftarkan anaknya masuk sekolah kerap dimintai iuran pembangunan.

Masalahnya, iuran itu lantas digunakan untuk mem-bangun apa? Berapa biayanya?

Apakah ada alasan yang mendesak sehingga sekolah harus melakukan pembangunan itu?

Itu baru urusan sekolah. Belum lagi pengurusan sertifikat tanah atau bangunan milik kita. Apakah pemerintah sudah memberikan informasi yang terang soal prosedur, tarif, serta waktu berprosesnya?

Hal serupa terjadi dalam alokasi dan penggunaan anggaran pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Sebagai wajib pajak, kita memiliki hak untuk mengetahui secara rinci penggunaan keuangan negara itu.

2

Kasus alokasi dana hibah dan bantuan sosial Kota Bandung tahun 2012 bisa jadi contoh menarik. Pada saat itu, Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran Rp92,22 miliar untuk dana hibah dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Sebagai ilustrasi, jumlah anggaran sebesar itu dapat membiayai satu tahun tunjangan fungsional bagi sekitar 5.000 guru dari total 16.000 guru honorer di Kota Bandung. Jumlah uang yang sama dapat digunakan untuk memperbaiki 34 kilometer dari total 240 kilometer jalan rusak di Kota Bandung.

Bila informasi mengenai anggaran dapat diketahui oleh publik yang lebih banyak, tentu kesalahan pengalokasian anggaran seperti kasus di atas tidak akan terjadi.

Penggunaan anggaran pemerintah akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Booklet ini akan memaparkan secara sederhana fungsi dan manfaat dari Un-

3

dang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jangan takut dan ragu untuk bertanya menggunakan undang-undang ini. Mudahnya, Kudu Nyaho meh Teu Dibobodo!!!!!

Penggunaan UU 14 tahun 2008 Undang-undang ini mendapatkan tanggapan positif dari berbagai kelompok masyarakat. Namun pelaksanaan dari undang-undang ini masih setengah hati di pihak pemerintah. Masih banyak lembaga publik yang tidak mau terbuka dan bersikap paranoid saat ada kelompok masyarakat atau individu yang mengajukan permohonan informasi.

Informasi yang dikecualikan

Pada dasarnya hampir semua informasi yang dikuasai oleh badan publik sifatnya terbuka. Namun pasal 17 UU No. 14/2008 menyebutkan beberapa informasi yang 4

tidak dapat diberikan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum, seperti: a. I nformasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Informasi yang mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

c. Informasi yang mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; d. Informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; e. Informasi yang dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana,

5

dan/atau prasarana penegak hukum.

2. Informasi Publik yang terkait dengan perlindungan hak atas kekayaan 
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

3. Informasi Publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

a. Informasi atau dokumen yang terkait dengan strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik sistem pertahanan dan keamanan negara.;

b. Informasi yang terkait dengan jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

6

c. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 


d. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati sebagai perjanjian rahasia atau sangat rahasia; e. Sistem persandian negara; dan/ atau sistem intelijen negara.

4. Informasi Publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

5. I nformasi Publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, seperti: a. R encana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

b. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; c. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau penda-

7

patan negara/daerah lainnya;

d. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; e. Rencana awal investasi asing;

f. Informasi yang terkait dengan proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau

g. Informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

6. Informasi Publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, seperti: a. Informasi yang terkait dengan posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan komunitas internasional;

8

b. Korespondensi diplomatik antarnegara;

c. Sistem komunikasi dan persandian dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

d. Informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

7. Informasi Publik yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

8. Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi, seperti: a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan

9

dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

e. Riwayat pendidikan formal maupun nonformal dari seseorang.

9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

Informasi publik yang dikecualikan, tentunya tidak selalu mudah untuk didefinisikan. Hal tersebut dapat menimbulkan keraguan di antara pemohon informasi untuk melakukan permintaan informasi kepada badan publik. Untuk mengatasi keraguan tersebut, hendaknya kita lihat pasal 19 UU No. 14/2008. Pada pasal tersebut dinyatakan suatu badan publik ketika hendak memutuskan apakah suatu informasi tersebut terbuka atau tidak, harus didahului oleh suatu proses yang dinamakan uji konsekuensi.

10

Artinya badan publik tidak boleh serta merta menutup informasi yang sifatnya “abu-abu�. Lebih lanjut, uji konsekuensi yang dilakukan badan publik tersebut masih dapat diuji lagi oleh Komisi Informasi jika ternyata masih mengandung keraguan.

Oleh karena itu, pemohon informasi hendaknya tidak perlu ragu-ragu untuk meminta informasi walaupun ada batasan seperti yang tertulis pada pasal 17 UU No. 14/2008.

Tapi jangan khawatir. Di balik berbagai kesulitan itu ada juga permohonan informasi yang direspon sehingga memberikan manfaat untuk perubahan kebijakan. Berikut ini beberapa kisah sukses dari para pemohon informasi itu.

Garut Government Watch (G2W), Garut

Lembaga swadaya masyarakat anti korupsi, Garut Government Watch (G2W) merupakan salah satu yang memanfaatkan

11

undang-undang itu. Selain untuk keperluan penelitian, G2W mencoba implementasi undang-undang ini terhadap lembaga publik di Kabupaten Garut.

Makanya mereka mengajukan permohonan informasi terhadap 16 badan publik di Kabupaten Garut. Hasilnya, hanya ada delapan badan publik yang merespon dan memenuhi permohonan informasi. Sisanya sama sekali tidak memberikan jawaban hingga batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Padahal, Pemerintah Kabupaten Garut sudah menerbitkan Peraturan Daerah no 11 tahun 2009 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik.

Karena tidak mendapatkan respon, G2W melayangkan surat permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah (KID) provinsi Jawa Barat, tanggal 25 November 2011 lalu.

Dalam proses persidangan itu mulai terungkap kepanikan pejabat pada masing-masing badan publik yang tidak me12

menuhi permohonan informasi tersebut.

Sebagai contoh, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut mengaku tidak tahu menahu mengenai penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Persidangan itu juga mengungkapkan, sebelum persidangan telah terjadi pertemuan antara Sekretaris Daerah dan Bupati Garut beserta para pejabat di Pemerintahan Kabupaten Garut. Pada akhirnya, setiap kepala dinas diperbolehkan memberikan informasi atau data seperti yang diminta G2W.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bandung

Daya tarik Kota Bandung sebagai tujuan wisata membuat pemerintah berusaha menarik investasi sebanyak-banyaknya.

Salah satunya dalam bidang pariwisata.

Semakin banyak wisatawan datang, semakin banyak hotel yang dibutuhkan.

13

Masalah timbul saat lahan yang serba terbatas harus direlakan untuk pembangunan hotel. Salah satu pembangunan hotel yang menarik perhatian warga adalah kasus Hotel Luxton pada tahun 2010 lalu.

Kasus ini bermula dari rencana perluasan bangunan hotel di kawasan Dago yang mengganggu warga. Selain mendapatkan keluhan dari tetangga, perluasaan pembangunan hotel itu juga diduga melanggar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2004. Aturan itu menyebutkan, lokasi yang menjadi titik perluasan pembangunan hotel diperuntukkan buat kawasan pemukiman bukan kawasan bisnis.

Anehnya, Pemerintah Kota Bandung malah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan di lokasi tersebut. Warga yang melihat kejanggalan ini kemudian meminta bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

Mereka akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 14

Bandung. Salah satu syarat dalam persidangan adalah dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki oleh Hotel The Luxton. Untuk memenuhi kebutuhan ini, LBH Bandung menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Permohonan informasi yang diajukan mulai pada tanggal 23 September 2010 berakhir dengan proses mediasi pada tanggal 9 Februari 2011. Mediasi ini difasilitasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Hasilnya, Pemerintah Kota Bandung harus menyerahkan seluruh dokumen IMB Hotel The Luxton kepada LBH Bandung yang mewakili warga di sekitar hotel.

Selanjutnya pihak LBH sebagai kuasa hukum dari warga yang keberatan akan pembangunan Hotel The Luxton menggunakan informasi IMB tersebut untuk keperluan proses persidangan di PTUN.

15

Walhi Jawa Barat Upaya penyelamatan kawasan hutan kota, Babakan Siliwangi, Bandung berlangsung cukup lama dan menyisakan banyak cerita.

Salah satunya adalah perihal kemunculan ijin pembangunan restoran di kawasan tersebut untuk PT. Esa Gemilang Indah (EGI) awal tahun 2013 lalu.

Untuk mengetahui proses perizinannya, Walhi mengirimkan surat permohonan informasi kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung. Dengan surat nomor 010/WALHI JB/IV/2013 tertanggal 4 April 2013. Harapannya, BPPT memberikan segala informasi yang terkait dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. EGI.

Setelah dua bulan, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2013, Kepala Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan BPPT Kota Bandung, Darto mengirimkan surat elektronik kepada Walhi Jawa Barat. Dalam suratnya itu, dia melampirkan surat IMB 16

PT EGI atas nama Drs Iwan Sunaryo yang dikeluarkan oleh BPPT Kota Bandung.

BPPT Kota Bandung mengakui adanya keterlambatan dalam menjawab surat permintaan informasi. Mereka beralasan ada masalah pada server web hosting BPPT. Keterlibatan Walhi Jawa Barat dalam Wakca Balaka, forum keterbukaan informasi membantu upaya permohonan dokumen perizinan tersebut. Desakan dari berbagai elemen yang ada di dalam forum itu juga secara tidak langsung ‘merongrong’ BPPT untuk segera memberikan informasi kepada Walhi Jawa Barat.

Berbekal informasi dari BPPT, Walhi Jawa Barat mendapatkan fakta izin pembangunan restoran di Babakan Siliwangi memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Perusahaan itu mendapatkan izin mendirikan bangunan sebanyak 5 unit dengan luas sekitar 0,8 ha dari total lahan seluas 3,8 ha di sana. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2012 oleh Walikota

17

Bandung dengan ditandatangani oleh Kepala BPPT, Dandan Riza Wardhana.

Walhi pun menyebarkan surat izin tersebut kepada publik lewat media sosial.

Tujuannya satu, agar walikota mencabut izin tersebut. Pencabutan itu sangat dimungkinkan karena dalam surat perjanjian itu tercantum klausul yang menyatakan Pemerintah Kota Bandung dapat mengeluarkan surat pembatalan IMB dalam waktu 6 bulan semenjak perjanjian tersebut ditandatangani.

Atas dasar tuntutan tersebut, pada tanggal 27 Juli 2013, Pemkot Bandung mengeluarkan surat Pencabutan IMB PT EGI Bernomor 503/795/BPPT tentang Pencabutan Surat IMB Bernomor 503.6442/4067 yang dimiliki oleh PT. EGI. Pengalaman ini memperlihatkan upaya mendapatkan akses informasi bisa dijadikan dasar bagi warga untuk mempengaruhi kebijakan/keputusan politik Walikota Bandung.

18

Cara Meminta Informasi Publik Melihat dua kisah di atas, kita dapat melihat bahwa keterbukaan informasi di negara ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

Diperlukan desakan yang lebih kuat dari masyarakat agar pihak lembaga publik lebih terbuka. Hal ini bisa dimulai dengan mengajak masyarakat untuk lebih aktif meminta informasi kepada badan publik.

Sesungguhnya proses meminta informasi publik tidaklah sulit, seperti yang terlihat pada skema di berikut ini*: *Seluruh gambar dikutip dari PANDUAN SEDERHANA PENERAPAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, yang disusun oleh Yayasan SET atas Dukungan USAID/DRSP.

19

20

21

22

23

24

Posko Asistensi Permintaan Informasi Publik Untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi publik, Wakca Balaka membuka sejumlah pos di beberapa wilayah. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam proses permintaan informasi publik dapat menghubungi pihakpihak di bawah ini:

Kota Bandung

Perkumpulan Inisiatif Jl. Guntursari IV No. 16 Bandung 40264 Telp/Faks: 62-22-7309987 Email: inisiatif@bdg.centrin.net.id, perkumpulan.inisiatif@gmail.com website: www.inisiatif.org Yayasan kalyANamandira

Jl. Kliningan III No 9B Telp. 022 732 3003 Email: kmandira@yahoo.com

25

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung Jl. Ir. H. DJuanda No. 128-B Bandung - Jawa Barat 40132 Telp/Faks: 022-2502598 Email: office@lbhbandung.org

Kabupaten Garut

Garut Government Watch (GGW) Jl. Sadahurip No. 18 Garut Jawa Barat Tlp. (0262) 242209

Kabupaten Sumedang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Lokal (P3ML) Jl. Budi asih 1B (belakang Penjara) Sumedang Telp (0261)203521 / 085295137575

26

Tentang Wakca Balaka Wakca Balaka adalah sekumpulan organisasi masyarakat sipil yang mendedikasikan dirinya memperjuangkan perwujudan jaminan hak atas informasi di kehidupan sehari-hari warga.

Berbagai kegiatan dilakukan, antara lain pendampingan terhadap warga yang haknya atas informasi dihalangi oleh Badan Publik, kampanye penyadaran hak atas informasi, evaluasi kinerja Badan Publik dalam memenuhi hak atas informasi, diskusi seputar informasi-informasi yang dikecualikan, kelembagaan penyelesaian sengketa informasi publik, dan lain-lain.

Wakca Balaka lahir dari serangkaian pertemuan yang diadakan di Perkumpulan INISIATIF, Kalyanamandira dan LBH Bandung di tahun 2012. Anggotanya pun terus bertambah. Hingga hari ini anggota Wakca Balaka meliputi Kalyanamandira, Perkumpulan INISIATIF, LBH Bandung, LBH Majalengka, Walhi Jabar, P2iP, Forum

27

Diskusi Anggaran (FDA) - Kab.Bandung, FITRA Sukabumi, P3ML-Sumedang, Garut Government Watch (G2W), MAPAG, Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK), AJI Bandung, Kerlip, AGRARIS. Bergabunglah bersama kami di Facebook Group: Posko Asistensi Permintaan Informasi Publik - Right to Know Day 2013.

28