Kertas Kerja
Analisis Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) di Daerah Tahun 2013. Oleh Rizki Estrada OP1
I. DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) 1.1. Apa itu DBH-CHT Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi hasil terdiri dari DBH Pajak ( Penghasilan (PPh pasal 21, 25 dan 29), PBB dan Cukai Hasil Tembakau) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (kehutana, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi), sedangkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau masuk kedalam DBH Pajak, meskipun tidak tegas. Berdasarkan prinsipnya, DBH dapat uraikan sebagai berikut:
DBH Pajak
Tabel-1. Perbedaan Prinsip Umum Dana Bagi Hasil DBH SDA
(1) pengalokasian DBH pada dasarnya dilakukan dengan prinsip by origin ( daerah penghasil) (2) Penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan
(1) pengalokasian DBH pada dasarnya dilakukan dengan prinsip by origin ( daerah penghasil) (2) Penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan
DBH CHT
Pengalokasikan dibagikan kepda Propinsi penghasil cukai dan tembakau dengan kriteria sbb: (1) Realisasi penerimaan cukai tahun sebelumnya berbobot 58% (2) Produksi tembakau tahun sebelumnya dengan bobot 38% (3) Index pembangunan manusia tahun sebelumnya dengan bobot 4%
Sumber :Hasil Olah 2014. Dari tabel diatas, menunjukan bahwa DBH Pajak ataupun DBH SDA memiliki sifat umum (blockgrant) sementara DBH CHT memiliki sifat khusus (specific grant) dengan pengertian bahwa penggunaannya ditentukan oleh pemerintahan, sebagai contoh penggunaan DBH CHT digunakan untuk mendanai (a) peningkatan kualitas bahan baku, (b) pembinaan industri; (c) pembinaan lingkungan sosial, (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal. 1.2. Mengapa dan Darimana DBH-CHT diperoleh? DBH-CHT termasuk kedalam instrumen kebijakan fiskal melalui alokasi Transfer Ke Daerah dalam APBN, yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus serta Dana Penyesuaian. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari pemerintah kepada pemerintah daerah gunan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance) dan mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintah antardaerah
1
Rizki Estrada OP adalah Staf Peneliti Perkumpulan INISIATIF Bandung at www.inisiatif.org
1