lampiran
UU No.60 Tahun 2014
UU .23 Tahun 2015
UU Kehutanan
UU Minerba c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. nomor pokok wajib pajak; 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. komoditas tambang yang dimohon; dan 5. surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.
Tema : Pengelolaan Sumber Daya Alam UU No 1/2014 Pesisir
UU No 11/1974
UU Panas Bumi
UU Konservasi Tanah dan Air
Pasal 60
Pasal 3
Pasal 65
Pasal 7
Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:
(1) Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalanmya seperti dimaksud dalm Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 UU ini dikuasai oleh Negara.
(1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi, masyarakat mempunyai peran serta untuk:
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/ atau pengguna Lahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air
a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP3-K; c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
(2) Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk : a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
a. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah kegiatan pengusahaan Panas Bumi; dan b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/ atau perusakan lingkungan di wilayah kegiatan pengusahaan Panas Bumi.
b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial
55