Page 1

bagian

1

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa KAJIAN INKONSISTENSI Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam kerangka perwujudan inklusi sosial :: Konsorsium Peduli Desa Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

1


Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa KAJIAN INKONSISTENSI Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam kerangka perwujudan inklusi sosial :: Konsorsium Peduli Desa


bagian

1

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa KAJIAN INKONSISTENSI Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam kerangka perwujudan inklusi sosial :: Konsorsium Peduli Desa ____________________________________________________________________________

Penulis: Donny Setiawan Aang Kusmawan Penyunting: Novi Anggriani Cover dan Penata Letak: Pieter P. Setra Hak Cipta: Perkumpulan INISIATIF Š2016 ISBN: 978-602-17870-3-8 65 hal ; 16,5 x 25 cm Cetakan Pertama, Desember 2016 Penerbit: Perkumpulan INISIATIF Jl. Suryalaya XVIII, Cijagra, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat Didukung oleh: The Asia Foundation (TAF)

4

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


Daftar Isi Kata Pengantar ~ 6 Bagian Pertama 1. Latar Belakang ~ 11 1.1. Perkembangan Regulasi terkait UU Desa ~ 12 1.2. Akses Kelompok Marjinal dalam Pembangunan Desa ~ 14 2. Tujuan dan Pertanyaan Studi ~ 16 3. Ruang Lingkup dan Metodologi ~ 17 Bagian Kedua 4. Temuan Kunci ~ 21 4.1. Tumpang Tindih Kewenangan ~ 21 4.2. Terbatasnya Ruang Kewenangan Desa Pada Pembangunan Inklusi Sosial ~23 4.3. Perbedaan Istilah dan Defenisi ~ 29 4.4. Dualisme Siklus Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Desa ~ 34 4.5. Kekurangjelasan Struktur APB Desa ~ 36 Bagian Ketiga 5. Kesimpulan dan Rekomendasi ~ 41 5.1. Kesimpulan ~ 41 5.2. Rekomendasi ~ 41 LAMPIRAN Lampiran 1: Poin-poin Rekomendasi Kebijakan ~ 45 Lampiran 2: Matriks Kebijakan ~ 47

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

5


Kata Pengantar

T

erbitnya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi salah satu penanda penting bahwa pemerintah serius dalam mengurusi desa. Hal tersebut terasa menguat ketika tidak lama berselang muncul aturan-aturan turunan mengenai desa yang diterbitkan oleh tiga kementerian yaitu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ada perasaan optimis muncul ketika pemerintah mulai menerbitkan rangkaian peraturan tersebut. Namun beriringan dengan optimis tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk di jawab. Akankah undang-undang No. 6 Tahun 2014 tidak akan bertentangan dengan undangundang yang lainnya? Akan kah serangkaian regulasi turunan undangundang desa tidak akan bertentangan dengan regulasi turunan lainnya. Upaya memeriksa kembali harmonisasi dan konsistensi undang-undang desa dan aturan turunannya dengan undang-undang lain serta turunannya merupakan hal penting yang mendesak untuk dilakukan. Upaya tersebut penting dilakukan agar sedini mungkin dapat teridentifikasi hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan undang-undang desa di lapangan. Secara umum, dengan teridentifikasinya inkonsistensi dan inharmonisasi undangundang desa diharapkan akan menjadi modal awal yang kuat untuk memformulasikan langkah-langkah selanjutnya dalam memperbaiki upaya penerapan undang-undang desa. Namun secara spesifik, kajian cepat ini lahir atas dorongan keinginan untuk memastikan bahwa pelaksanaan undang-undang desa dapat bermanfaat secara langsung bagi kelompok marjinal yang selama ini sama sekali belum tersentuh oleh-oleh program pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan desa.

6

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


Hasil kajian ini terbagi ke dalam tiga bagian besar yaitu : Pertama, pengantar. Kedua, temuan-temuan kunci. Ketiga, kesimpulan dan rekomendasi. Struktur penulisan kajian ini dibuat secara ringkas agar mudah dipahami oleh semua kalangan dan dapat dijadikan sebagai referensi bersama semua kalangan yang mempunyai tujuan meningkatkan harkat dan derajat masyarakat desa secara umum dan kelompok termarjinalkan secara khusus. Namun sebagai sebuah kajian cepat yang mengananalisis berbagai dokumen yang berkaitan tentang desa, kajian ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat kekurangan yang membutuhkan masukan dari semua kalangan. Kepada Yusuf Murtiono (FORMASI), Rosniaty Azis (YASMIB), Abdul Waidl (P3M), Misbah Hasan (Seknas FITRA), Tenti N Kurniawaty (IDEA), Gunawan dan Dadan Ramdan (Perkumpulan Inisiatif ) yang menginisiasi dan telah memberikan kontribusi penting dalam kajian cepat ini dihaturkan banyak terimakasih. Kepada Erman A Rahman dari The Asia Foundation (TAF) yang dengan teliti memberikan masukan dan kritikan yang tajam patut diberikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya. Akhirnya, kami berharap bahwa hasil kajian ini dapat menjadi pemantik bagi pihak lain untuk melakukan kajian yang lebih dalam mengenai pelaksanaan undang-undang desa. Semoga hasil kajian cepat ini dapat menjadi modal awal untuk melaksanaka kajian yang lebih dalam.

Bandung, Desember 2016 Perkumpulan Inisiatif-Formasi-Perkumpulan Idea-Yasmib- P3M-Seknas FITRA

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

7


Daftar Singkatan APBDesa BPD BUMN CO CSO DFAT EO FITRA FORMASI HAM KDPDTT

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badan Permusyawaratan Desa Badan Usaha Milik Negara Comunity Organizer Civil Society Organization Department of Foreign Affair Executing Organization Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran Forum Masyarakat Sipil Hak Asasi Manusia Kementerian Desa, Pembangunan Daera Tertinggal dan Transmigrasi Kemendagri Kementerian Dalam Negeri Kemenko PMK Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan KK Kartu Keluarga KPD Konsorsium Peduli Desa KTP Kartu Tanda Penduduk LMD Lembaga Masyarakat Desa Hutan Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan NGO Non Governmental Organization P3M Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Permen Peraturan Menteri Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Permenkeu Peraturan Menteri Keuangan PP Peraturan Pemerintah PT Perhutani Perseroan Terbatas Perusahaan Hutan Indonesia PTPN Perseroan Terbatas Perkebunan Negara RKPD Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah RKPDesa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa RPJMDesa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RT Rukun Tetangga RW Rukun Warga SK Surat Keputusan TAF The Asia Foundation UU Undang-Undang YASMIB Yayasan Swadaya Membangun Indonesia


bagian

BAGIAN

1

1

• Latar Belakang • Perkembangan Regulasi terkait UU Desa • Akses Kelompok Marjinal dalam Pembangunan Desa • Tujuan dan Pertanyaan Studi • Ruang Lingkup dan Metodologi

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

9


bagian

1

1. Latar Belakang

L

ahirnya Undang-Undang Desa merupakan sebuah momentum penting bagi desa. Dengan undang-undang tersebut desa berpeluang besar untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa menuju kondisi yang lebih baik.

UU Desa memberikan mandat tegas terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk berorientasi dan berpihak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal desa dan penanggulangan kemiskinan guna mencerminkan pembangunan yang berkeadilan untuk semua. Implementasi UU Desa merupakan peluang memperkuat strategi perwujudan inklusi sosial di masyarakat. Desa adalah tempat interaksi utama, dimana masyarakat marjinal yang menjadi kelompok sasaran program berada. Semenjak UU Desa disahkan dan diimplementasikan, belum ada satu kajian khusus yang memotret konsistensi dan harmonisasi UU tersebut baik secara vertikal maupun horizontal. Padahal, dalam sejarah peraturan perundangundangan di Indonesia, UU ini merupakan satu dari sedikit UU yang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan turunan yang dikeluarkan pemerintah dalam kurun waktu dua tahun semenjak Januari 2014, saat UU tersebut disahkan. Konsorsium Peduli Desa (KPD) yang terdiri dari Perkumpulan Inisiatif, Forum Masyarakat Sipil (FORMASI), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi Selatan, Perkumpulan IDEA, Seknas FITRA, yang dipimpin oleh Perkumpulan INISIATIF mencoba mengkaji berbagi aturan terkait dengan UU tersebut dalam kerangka perwujudan inklusi sosial. Hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan pelaksanaan UU Desa dan berbagai aturan terkait lainnya di masa mendatang. Beberapa hal yang dikaji berkaitan dengan partisipasi masyarakat marjinal dalam proses perencanaan dan pembangunan desa, akses terhadap layanan publik bagi masyarakat marjinal serta berbagai kebijakan terkait dengan perwujudan inklusi sosial.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

11


bagian

1

1.1. Perkembangan Regulasi Terkait UU Desa Semenjak UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disahkan pada awal Januari 2014, dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun hingga penulisan kajian ini dibuat, April 2016, telah terbit berbagai aturan turunannya. Regulasi tersebut berupa dua peraturan pemerintah, 16 peraturan setingkat menteri serta satu surat keputusan bersama antara tiga kementerian. Peraturan pemerintah (PP) yang telah diterbitkan adalah: Pertama, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015 tentang Desa. Kedua, PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana. Desa yang bersumber dari APBN yang telah mengalami dua kali perubahan dengan terbitnya PP No. 22 Tahun 2015 dan PP No. 8 Tahun 2016 tentang hal yang sama. Dari enam belas peraturan setingkat menteri, empat aturan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan(Kemenkeu), tujuh aturan oleh Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri), lima peraturan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) dan satu peraturan bersama tiga kementerian yaitu Kemenkeu, Kemendagri dan KDPDTT. Peraturan menteri sebagai regulasi turunan dari UU Desa yang pertama kali diterbitkan adalah Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Permenkeu No. 250 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tanggal 24 Desember 2014. Masih dalam bulan yang sama, pada tanggal 31 desember 2014 Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 111, 112, 113 dan 114 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pembangunan Desa. Dalam Permendagri No. 114 tahun 2014, ruang partisipasi masyarakat marjinal dalam proses pembangunan desa sangat terbuka. Selanjutnya pada periode Januari–Maret 2015, KDPDTT, menerbitkan lima peraturan menteri, yaitu: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permen KDPDTT) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Skala Desa, Permen KDPDTT No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Permen KDPDTT No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Permen KDPDTT No. 4 Tahun 2015

12

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

1

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Permen KDPDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Dalam Permen KDPDTT No. 1 Tahun 2016 desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa termasuk masyarakat marjinal. Pada bulan Mei 2015, Kemenkeu menerbitkan Permenkeu No. 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Selanjutnya pada bulan September 2015, Kemenkeu, KDPDTT dan Kemendagri menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Pada bulan Desember 2015, Kemendagri menerbitkan tiga peraturan terkait dengan desa. Peraturan tersebut adalah Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sementara itu Kemenkeu menerbitkan Permenkeu No. 247 Tahun 2015 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa untuk menyempurnakan Permenkeu No. 93 Tahun 2015. Pada awal tahun 2016, Permenkeu tersebut diperbaharui kembali dengan terbitnya Permenkeu No. 49 Tahun 2016. Pada perjalanannya, peraturan terkait dengan desa dapat bertambah atau diubah oleh kementerian-kementerian tersebut untuk disempurnakan tergantung kebutuhan dan dinamika yang terjadi. Demikian cepatnya regulasi turunan UU tersebut diterbitkan, mengindikasikan sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk membangun desa. Kemendagri dan KDPDTT adalah dua kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus desa (selain Kemenkeu) berdasarkan pada Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Perpres No. 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam Perpres No. 11 Tahun 2015 Pasal 22, kewenangan Kemendagri yang terkait dengan desa adalah dalam bentuk pembinaan pemerintahan desa. Pembinaan pemerintahan desa yang dimaksud dalam lingkup perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

13


bagian

1

dan aset desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan serta evaluasi perkembangan desa. Sementara itu dalam Perpres No. 12 Tahun 2015 Pasal 3, KDPDTT memiliki fungsi diantaranya perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Namun demikian, cepatnya berbagai regulasi tersebut diterbitkan menimbulkan kekhawatiran adanya kelemahan dalam regulasi-regulasi tersebut terutama menyangkut konsistensi atas peraturan di atasnya serta harmonisasi dengan beberapa regulasi lainnya yang mengatur hal yang sama, misalnya penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa, perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini dilakukan dalam kondisi regulasi yang memungkinkan terjadi perubahan sesuai perjalanan waktu.

1.2. Akses Kelompok Marjinal dalam Pembangunan Desa Salah satu tujuan pengaturan desa dalam UU No. 6 tahun 2014, adalah untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Pembangunan desa dalam UU tersebut adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, tidak semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari proses pembangunan di desa. Masih terdapat kelompokkelompok masyarakat desa lainnya yang termarjinalisasi, terkucilkan dan terpinggirkan. Marjinalisasi tersebut diantaranya dapat berupa ketiadaan akses untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat pembangunan dan sumber daya lainnya yang ada di desa. Selain itu, yang paling mendasar, keberadaan mereka tidak dikenali sebagai salah satu elemen penting dari warga desa yang harus dipenuhi dan diakomodir kebutuhan dan aspirasinya oleh pemerintah. Besarnya potensi sumber daya pembangunan di desa belum tentu sepenuhnya menjamin kebutuhan atau hak-hak dasar kelompok

14

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

1

marjinal tersebut dapat dipenuhi. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih minimnya keterlibatan kelompok marjinal tersebut dalam proses pengambilan keputusan, termasuk di tingkat desa. Secara sederhana minimnya partisipasi kelompok marjinal dalam pembangunan desa bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adalah lemahnya kapasitas yang dimiliki oleh kelompok marjinal dalam proses pembangunan desa. Kedua, adalah terbatasnya informasi mengenai ruangruang partisipasi dalam perencanaan pembangunan yang diketahui oleh kelompok masyarakat marjinal tersebut. Ketiga, adalah lemahnya regulasi yang memastikan bahwa kelompok masyarakat marjinal tersebut bisa berpartisipasi dalam ruang-ruang pembangunan desa. Pada prakteknya ke tiga hal tersebut menjadi penghambat yang kuat bagi kelompok masyarakat marjinal untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Dalam konteks pembangunan desa dan akses kelompok marjinal atas ruangruang pembangunan desa, proses marjinalisasi ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Minimnya akses kelompok marjinal dalam ruang-ruang pembangunan desa dalam jangka waktu yang lama telah menyebabkan kelompok marjinal terstigma sebagai kelompok yang nyaris tidak bisa menjadi bagian dalam proses pembangunan desa. Hal ini menyebabkan posisi kelompok masyarakat marjinal menjadi betulbetul tersudutkan sehingga ruang geraknya terbatas. Dibutuhkan sebuah upaya yang serius untuk bisa mendorong kelompok marjinal tersebut dapat terlibat dalam proses pembangunan desa. Merujuk pada asas-asas pengaturan desa sebagaimana tertuang dalam UU Desa, pengaturan desa berasaskan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan berkelanjutan. Dengan demikian desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong tumbuh kembangnya kehidupan sosial masyarakat yang inklusif. Asas-asas dalam pengaturan desa tersebut, merupakan sebagian nilai yang mendukung inklusi termasuk keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kesetaraan serta kekeluargaan.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

15


bagian

1

Dalam proses membangun inklusi sosial di tingkat desa, sangat penting mempertimbangkan daya dukung kebijakan yang memungkinkan hal tersebut dapat terwujud. Kebijakan yang dimaksud adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desa ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan inklusi sosial di tingkat desa. Oleh karenanya, diperlukan identifikasi dan kajian secara komprehensif atas peluang dan hambatan kebijakan dalam pembangunan inklusi sosial di tingkat desa.

2. Tujuan dan Pertanyaan Studi Merujuk pada uraian di atas, secara umum kajian regulasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan regulasi yang terkait dengan pembangunan desa dan pembangunan inklusi sosial di tingkat desa. Kajian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan: “Apa saja substansi aturan dalam peraturan perundang-undangan terkait desa yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa dan pembangunan inklusi sosial di tingkat desa?â€? Pertanyaan tersebut diuraikan menjadi beberapa pertanyaan studi sebagai berikut: •

Hal-hal apa saja dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri mengenai desa yang tidak konsisten dengan asas-asas pengaturan desa dalam UU Desa?

•

Hal-hal apa saja dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri mengenai desa yang bertentangan atau berbeda satu sama lain atau berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam atas substansi aturan tersebut?

•

Hal-hal apa saja dalam peraturan perundang-undangan mengenai desa yang tidak selaras dengan aturan perundang-undangan lainnya?

Ketiga pertanyaan tersebut merujuk pada tercapainya pembangunan inklusi di tingkat desa khususnya dan yang relevan di tingkat kabupaten.

16

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

1

3. Ruang Lingkup dan Metodologi Ruang lingkup kajian ini terbatas pada aspek-aspek yang terkait dengan pembangunan desa dan pembangunan inklusi sosial di desa sebagai berikut: • • • • •

Kewenangan desa; Ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran; Penataaan ruang dan pembangunan kawasan pedesaan, termasuk penentuan tata batas desa; Pengeloaan sumber daya alam; dan Penyelenggaraan pelayanan publik;

Kajian atas aspek–aspek di atas dimaksudkan untuk memeriksa dan menemukan hambatan dan peluang pembangunan inklusi di tingkat desa. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kajian ini dimaksudkan untuk menelusuri dan memotret potensi inkonsistensi dan disharmoni berbagai aturan perundang-undangan terkait dengan desa. Secara sederhana inkonsistensi yang dimaksud berupa inkonsistensi antara UU Desa dengan seluruh aturan turunannya. Sedangkan disharmoni yang dimaksud yaitu ketidakselarasan antara UU Desa dengan UU lainnya yang memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung atas implementasi UU Desa. Oleh karena itu, kajian cepat ini dilaksanakan dengan metode analisis data sekunder (desk study) atas beberapa dokumen peraturan perundangundangan. Kajian cepat ini dilakukan dengan melihat keterkaitan antara beberapa aspek pengaturan dalam peraturan perundangan-undangan. Keterkaitan tersebut khususnya berupa inkonsistensi, kontradiksi dan inharmoni pada beberapa aspek substansi aturan. Selain regulasi turunan UU Desa, setidaknya terdapat 17 UU yang terkait dengan implementasi UU Desa yang harus dilakukan harmonisasi dan penyesuaian, termasuk regulasi turunannya, baik yang terkait dengan pembangunan desa ataupun pembangunan inklusi sosial di desa.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

17


bagian

1

Tabel 1 Daftar Aturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Implementasi UU Desa

18

No.

Undang-Undang

No.

1.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

7.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang

13. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

8.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

14. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

3.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

9.

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Pesisir

15. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

4.

UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

10.

UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

16. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan

5.

UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

11.

UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

17. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

6.

UU No. 26 Tahun 2009 tentang Tata Ruang

12.

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013.

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa

No.

Undang-Undang


bagian

BAGIAN

1

2

Temuan Kunci

• Tumpang Tindih Kewenangan • Terbatasnya Ruang Kewenangan Desa pada Pembangunan Inklusi Sosial • Perbedaan Istilah dan Definisi • Dualisme Siklus Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Desa • Kekurangjelasan Struktur APB Desa

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

19


bagian

2

4. Temuan Kunci 4.1. Tumpang Tindih Kewenangan

D

ari hasil studi diketahui adanya tumpang tindih kewenangan pengaturan beberapa permasalahan. Dalam konteks lapangan tumpang tindih tersebut berwujud dalam bentuk pengurusan hal yang sama oleh pihak yang berbeda. Pengurusan hal yang sama tersebut seperti permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penanganan fakir miskin dan kewenangan desa. Mengenai penyelenggaraan PAUD, Permen DPDTT No. 1 Tahun 2015 Pasal 10 mengatakan bahwa desa memiliki kewenangan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Desa. Namun, dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 Pasal 17 menyebutkan bahwa pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan atau program PAUD terhadap Guru PAUD/ Guru Pendamping/ Guru Pendamping Muda. Satuan atau program dimaksud dibentuk oleh desa atau kabupaten/kota. Dari dua aturan tersebut dapat dilihat indikasi ketidakkonsistenan terletak pada upaya pembinaan dan pengawasan. Mengacu pada aturan tersebut, terindikasi bahwa pembinaan dilakukan oleh desa dan pengawasan oleh sekolah itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan masih dipandang terpisah padahal untuk konteks pengembangan sekolah maka upaya pembinaan dan pengawasan merupakan sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun pada tahun 2016, Kemendagri menerbitkan Permendagri No.14 Tahun 2016 tentang kewenangan desa. Dengan diterbitkannya Permendagri tentang kewenangan desa menyebabkan Permen PDTT No. 1 Tahun 2015 tentang kewenangan desa tidak berlaku. Dengan demikian urusan mengenai kewenangan desa termasuk didalamnya mengenai urusan PAUD, penangangan fakir miskin diatur oleh kementerian dalam negeri . Mengenai kewenangan desa, UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 19 menyatakan bahwa kewenangan desa terdiri atas: a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; b) kewenangan lokal berskala desa; c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d) kewenangan lainnya yang ditugaskan

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

21


bagian

2

oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 372 Ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa. Yang dimaksud dengan “menugaskan’ dalam ayat ini sebagaimana tertuang dalam bagian Penjelasan UU tersebut adalah pemberian tugas dari pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa bukan dalam rangka penerapan Tugas Pembantuan. Pasal 372 Ayat (1) tersebut dapat diinterpretasikan bahwa diluar empat kewenangan desa yang tertuang dalam Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2014, terdapat kewenangan desa lainnya yang merupakan kewenangan penugasan dari supra desa selain dari Tugas Pembantuan. Sementara itu, Pasal 372 Huruf (c) dan (d) dalam UU No. 6 Tahun 2014 dapat diartikan sebagai Tugas Pembantuan dari supra desa ke desa. Hal ini mengingat bahwa pada bagian Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tidak ada uraian lebih jauh yang menjelaskan tentang Pasal 372 Huruf (c) dan (d) tersebut. Pada prakteknya pelimpahan sebagian tugas pemerintah di luar desa kepada desa bukan sebuah hambatan bagi desa. Namun dalam konteks penugasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 372 Ayat (1) UU No. 23 Tahun2014 tersebut tidak disebutkan dengan jelas penugasan tersebut masuk dalam klasifikasi kewenangan desa yang mana berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Adanya urusan yang sama diurus oleh pihak yang berbeda mempunyai dampak terhadap penerapan dilapangan. Dampak tersebut, yaitu adanya potensi terjadinya duplikasi/program kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa atau berpotensi hal tersebut tidak diurus oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah. Bagi kelompok marjinal hal ini berpotensi menyebabkan mereka tidak mendapatkan pelayanan publik yang memadai dari pemerintah daerah atau pemerintah desa.

22

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

2

4.2. Terbatasnya Ruang Kewenangan Desa dalam Pembangunan Inklusi Sosial 4.2.1. Terbatasnya Kewenangan Desa dalam Pengambilan Keputusan Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam Keterbatasan ruang kewenangan desa ini dimaksudkan bahwa desa mempunyai kewenangan dalam pengurusan beberapa hal strategis, namun proses pengambilan keputusan pengurusan hal strategis tersebut diambil oleh pemerintah “supra desa� yaitu pemerintah kabupaten dan kecamatan. Beberapa contoh keterbatasan ruang kewenangan ini seperti dalam penentuan tapal batas desa sekitar hutan dan perkebunan, perlindungan anak, perempuan dan perdagangan orang dan pengelolaan sumber daya alam. 4.2.1.1. Penentuan Tapal Batas Desa Sekitar Hutan dan Perkebunan Tema tapal batas berkaitan dengan tiga UU lain, yaitu: 1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan 3) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam Permen DPDTT No. 1 Tahun 2015 Pasal 8 disebutkan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk menentukan batas-batas desanya. Sementara itu, UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 2 menyebutkan bahwa wilayah kabupaten terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri dari atas desa-desa. Untuk wilayah kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 15 menyebutkan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilaksanakan dalam bentuk penunjukkan kawasan hutan, penentuan batas hutan, pemetaan wilayah dan penetapan wilayah hutan. Mekanisme pengukuhan kawasan hutan ini secara rinci diatur dalam Permenhut No. 25 Tahun 2014. Dalam Pasal 4 Permenhut tersebut disebutkan bahwa menteri dapat menentukan tapal batas hutan berdasarkan masukan dari panitia penentuan tapal batas. Namun jika dianalisis lebih dalam terutama mengenai anggota panitia pengukur tapal batas hutan tersebut ternyata tidak memasukan perwakilan dari unsur desa. Anggota penentuan tapal batas hutan tersebut hanya sampai pada tingkat kecamatan. Hal ini berarti bahwa keberadaaan desa telah diwakili oleh pihak kecamatan. Dengan demikian, tapal batas desa di kawasan sekitar hutan ditentukan oleh supra desa. Hal ini tentu bertentangan

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

23


bagian

2

dengan substansi bahwa desa dapat menentukan sendiri batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam UU Desa. Untuk kawasan perkebunan, UU No. 39 Tahun 2014 Pasal 14 menyebutkan bahwa luas maksimum dan minimum kebun ditentukan oleh pemerintah. Hal ini berarti bahwa desa tidak memiliki peran dalam penentuan luas kebun karena ditentukan oleh supra desa. Sama dengan desa-desa di kawasan sekitar hutan, maka tapal batas desa di kawasan sekitar perkebunan juga ditentukan oleh supra desa. Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam hal penentuan tapal batas desa, khususnya desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan perkebunan, terdapat ketidakselarasan aturan antara yang diatur dalam UU Desa dengan UU Kehutanan dan UU Perkebunan. Ketidakselarasan ini salah satunya berdampak pada kejelasan status administrasi kependudukan bagi penduduk yang berdomisili di wilayah pinggir hutan dan kebun. 4.2.1.2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Tema tentang pengelolaan sumber daya alam oleh desa sangat berkaitan dengan sembilan UU lain, yaitu: 1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 4) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 5) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Pesisir; 6)UU No. 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Pengairan; 7) UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; 8) UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air; dan 9) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Permen DPDTT No. 1 Tahun 2015 Pasal 9 Huruf(f ) dijelaskan bahwa salah satu kewenangan lokal berskala desa adalah memanfaatkan sumber daya alam yang berada di lingkungan desa. Hal ini berarti bahwa seluruh sumber daya alam yang berada di wilayah desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat di desa tersebut. Namun jika dikaitkan dengan tema sebelumnya mengenai penentuan tapal batas maka hal ini mengindikasikan ketidakjelasan mengenai batas-batas lingkungan desa itu sendiri, khususnya di wilayah sekitar hutan dan kebun. Pada satu sisi, desa-desa di sekitar kawasan hutan dan kebun tidak memiliki peran dalam penentuan batas-batasnya. Sementara itu di sisi lain, desa

24

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

2

mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dilingkungan desanya. Hal ini tentunya berpotensi untuk menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pengelola hutan dan kebun. Konflik tersebut sebagian diantaranya sering terjadi antara pengelola hutan dan kebun dengan kelompok masyarakat adat dan desa adat yang berada di sekitar kawasan hutan dan kebun. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 di Pasal 354 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan daerah. Masyarakat yang dimaksud dapat diartikan pula terdapat masyarakat desa didalamnya. Hal ini tentu saja baik dan dapat dijadikan sebagai titik masuk bagi desa untuk memperkuat perannya dalam merumuskan aturan yang menguntungkan pihak desa dalam mengelola sumber daya alam di lingkungan desanya. Namun sayangnya, hingga kajian ini dibuat belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan mekanisme partisipasi yang dimaksud pada pasal tersebut. UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 5 menguraikan dengan jelas bahwa masyarakat dapat mengelola hutan negara dalam bentuk hutan desa. Hutan-hutan yang dapat dijadikan hutan desa adalah hutan yang belum dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Secara sederhana, hal ini sepertinya memberikan angin segar kepada desa karena dapat mengelola sumber daya alam dilingkungan sekitarnya dalam bentuk hutan dengan menjadikan hutan tersebut sebagai hutan desa yang belum dikelola oleh pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah perusahaan swasta dan BUMN yang mengelola kawasan hutan. Pemerintah telah memberikan mandat kepada PT Perhutani dan BUMN lainnya untuk mengelola kawasan hutan dan PTPN untuk mengelola kawasan perkebunan. Khususnya di Pulau Jawa, mayoritas lahan kebun atau lahan hutan di dominasi penguasaannya oleh Perhutani, PTPN dan PTP Swasta. Hal ini berarti bahwa desa hanya dapat mengelola sumber daya alam di luar kawasan-kawasan yang berada dalam penguasaan Perhutani dan PTP. Pada UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 21 dijelaskan bahwa peran desa dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara hanya sebagai pemberi rekomendasi bagi para pihak yang akan mengelola sumber daya mineral dan batubara di sekitar lingkungan desa. Rekomendasi desa diberikan kepada pihak yang mengirimkan permohonan pengelolaan mineral dan batubara.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

25


bagian

2

Selanjutnya, mengacu pada Permen LHK No. 32 Tahun 2015 Pasal 4 disebutkan bahwa masyarakat secara individu atau berkelompok dalam bentuk badan hukum dapat mengajukan permohonan hutan hak dengan bentuk hutan adat kepada menteri. Setelah permohonan diajukan, menteri melalui dirjen melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan tersebut. Berdasar hasil verifikasi dan validasi tersebut menteri dapat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai penetapan hutan adat tersebut. Perlu di garis bawahi bahwa aturan ini hanya berlaku bagi individu atau kelompok masyarakat. Dalam aturan ini tidak diatur jika pemohon merupakan pihak desa adat. Hal ini mengindikasikan bahwa desa adat tidak bisa mengajukan lahan yang ada di sekitar desa untuk dijadikan sebagai hutan adat milik desa. Begitu juga dengan penentuan tapal batas desa adat. Belum ada aturan yang jelas mengenai acuan desa adat dalam membuat tapal batas desa adat. Begitu juga dalam hal pemanfaatan sumber daya air. Dalam UU No. 11 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa wewenang untuk pengelolaan sumber daya air yang berada di lingkungan desa diberikan kepada provinsi. Tidak dijelaskan bagaimana bentuk keterlibatan desa mengenai pemanfaatan air tersebut. Hal ini tentu saja inkonsisten dengan semangat UU No. 6 Tahun 2014 yang memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola sumber daya alam di lingkungan desa. Sementara itu, dalam kaitannya dengan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, peran desa sama sekali tidak disebutkan namun peran masyarakat disebutkan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa peran masyarakat adalah menjaga, memelihara dan melindungi serta melaporkan bila ada bahaya, pencemaran dan perusakan. Berdasarkan uraian tersebut tentu saja peran masyarakat dan desa tidak lebih dari sekedar “penjaga� yang perannya tidak terlalu penting. Desa dan masyarakat tentu saja tidak mendapatkan manfaat langsung atas keberadaan panas bumi yang berada dilingkungannya. Hal ini tentu saja ironis sebab ketika terjadi bencana di tempat pengolahan panas bumi maka yang terkena penyebab langsung adalah masyarakat desa yang berada di sekitar pengolaan dan sumber panas bumi. Dalam UU No. 37 Tahun 2014 Pasal 7 tentang Konservasi tanah dan Air disebutkan bahwa ijin pengelolaan air dan tanah diberikan oleh pemerintah

26

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

2

daerah. Dalam aturan tersebut tidak diatur mengenai pelibatan masyarakat dan desa dalam upaya konservasi air dan tanah. Senada dengan hal tersebut, dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani� tidak disebutkan peran desa dalam upaya melindungi dan memberdayakan petani. Dalam UU No. 19 Tahun 2013 tersebut, desa tidak mendapatkan peran dalam melindungi daerah pertaniannya masing-masing. Tentu saja hal ini menyebabkan desa tidak dapat melindungi hal-hal yang dapat meyebabkan lahan pertanian menjadi berkurang dan tidak produktif. Dalam sudut pandang yang lain ketiadaan peran desa dalam melindungi pertanian bisa dipandang sebagai salah satu faktor berkurangnya lahan pertanian karena tidak mampu dan tidak punya wewenang dalam mempertahankan fungsi tanah sebagai sarana vital pertanian. Kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Pesisir, banyak desa yang akan menjadikan kawasan pesisir menjadi salah satu obyek kawasan wisata desa. Hal ini tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli desa untuk kesejahteraan rakyat. Ternyata, dalam pelaksanaannya selalu mengalami kendala dan hambatan terutama ketika sebagian kecil jalan dan area tersebut di wilayah penguasaan Perhutani. Kerjasama yang diupayakan oleh desa selalu kandas dengan apa yang menjadi kebijakan Perhutani. Bahkan, pada akhirnya selalu muncul konflik yang cukup keras antara Perhutani dengan desa dengan menggunakan alat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Padahal LMDH dibentuk dan di SK-kan oleh kepala desa.

4.2.2. Terbatasnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4.2.2.1. Sarana dan Prasarana Sosial dan Infrastruktur Masyarakat Sekitar Hutan dan Perkebunan Untuk kelompok masyarakat marjinal di sekitar hutan dan perkebunan fasilitas layanan publik dari pihak desa sangat terbatas. Salah satu faktor utama penyebab hal ini karena masyarakat yang berada di sekitar hutan dan perkebunan tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran. Ketiadaan dokumen administrasi kependudukan ini menyebabkan pemerintah desa tidak bisa menyediakan sarana dan prasarana sosial dan infrastruktur sosial yang memadai.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

27


bagian

2

4.2.2.2. Perlindungan Anak, Perempuan dan Perdagangan Orang UU yang membahas tentang perlindungan anak adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan UU yang membahas permasalahan perempuan dan perdagangan orang adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari studi yang dilakukan, di dalam kedua UU tersebut desa sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam hal perlindungan anak, perempuan perdagangan orang. Dalam kaitannya degan masalah anak desa hanya berkaitan dalam hal pembuatan akta kelahiran. 4.2.2.3. Pencantuman Kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dalam UU No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam pasal penjelasan disebutkan bahwa agama yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Cu (Konfusius). Dengan adanya pasal ini maka semua agama/ajaran di luar ajaran yang disebutkan merupakan agama/ajaran yang tidak diakui. Hal ini berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk penduduk yang menganut agama/ kepercayaan di luar agama/kepercayaan yang diakui Negara maka kolom agama dalam KTP di kosongkan. Pengosongan kolom agama bagi penganut agama/kepercayaan di luar agama yang diakui seperti kelompok Samin atau Kepercayaan Marapu merupakan bentuk eksklusi sosial yang nyata. Dengan kolom agama yang dikosongkan mereka menjadi kelompok yang tidak diakui oleh kelompok lainnya. 4.2.2.4. Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Dalam PP No.43 tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi PP No.47 tahun 2015 Pasal 123, Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

28

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

2

Berdasarkan PP No. 47 tahun 2015 pasal 124, tahapan penetapan kawasan menjadi kawasan perdesaan diusulkan oleh desa kepada bupati, kemudian ditetapkan oleh bupati setelah dilakukan kajian. Usulan desa tentang penetapan kawasan perdesaan didasari hasil inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa. Perencanaan kawasan perdesaan diperkuat dalam Permendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 6 dimana desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana tata ruang. Pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 48 dan 49, rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten. Namun perencanaan kawasan perdesaan ini dalam hal perencanaan tata ruang belum diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang merupakan turunan dari UU No. 26 Tahun 2007. Selanjutnya pada UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 11, perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota menjadi salah satu kewenangan daerah. Tidak ada penjelasan tentang kewenangan desa dalam perencanaan tata ruang hubungannya dengan tata ruang kabupaten/kota.

4.3. Perbedaan Istilah dan Defenisi Dari hasil studi yang dilakukan diketahui adanya perbedaan dalam penggunaan istilah untuk aspek pengaturan yang “mungkin� sama. Istilah yang dimaksud terkait dengan musyawarah desa, standar penyelenggaraan pelayanan dan tata ruang desa.

4.3.1 . Musyawarah Desa: Output, Penyelenggara, dan Perbedaan Istilah Musyawarah Desa dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 4.3.1.1. Output Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbang desa dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 7 adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

29


bagian

2

Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Artinya, musrenbang desa menghasilkan dua output yaitu prioritas yang akan didanai dari APB Desa dan prioritas yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan sebagai input untuk penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD). Unsur masyarakat yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 114 Tahun 2014 diuraikan secara rinci pada Pasal 15 ayat (3) yang terdiri dari unsur tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan pelindungan anak, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Akan tetapi dalam Pasal 20 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai turunan dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa musrenbang desa hanya input untuk musrenbang RKPD Kab/Kota atau hanya ada satu output yaitu usulan desa untuk RKPD. Oleh karenanya peraturan pemerintah tersebut masih memposisikan desa tidak memiliki kewenangan dalam perencanaan desa. 4.3.1.2 Penyelenggara Musyawarah Desa Dalam PP No. 47 Tahun 2015tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 80 Ayat (1)disebutkan bahwa musyawarah desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dengan difasilitasi oleh pihak kepala desa. Dalam konteks demikian maka yang mempunyai peran dominan adalah BPD. Dikaitkan dengan regulasi turunannya, yaitu dengan Permen DPDTT No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa, dalam Pasal 2 Ayat (1) tercantum bawa musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dengan bantuan dari pihak desa dengan agenda menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

30

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

2

Masih dalam Pasal 2 Ayat (2) diuraikan bahwa hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan asset desa dan kejadian luar bisa. 4.3.1.3. Perbedaan Istilah Musyawarah Desa dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa? Sementara itu dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dikenal dua istilah musyawarah untuk menyusun rencana pembangunan desa. Pertama, di Pasal 20 menguraikan bahwa penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dengan dibantu oleh kepala desa dengan agenda membahas: laporan hasil pengkajian desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu enam tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa dan rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan diselenggarakan oleh desa. Pada tahap selanjutnya hasil kesepakatan tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk membuat draft RPJMDesa. Selanjutnya, dalam Pasal 25 diuraikan bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh kepala desa dengan agenda menyepakati rancangan RPJMDesa yang telah disusun berdasarkan musyawarah Rencana Pembangunan Desa sebelumnya. Merujuk pada PP No. 47 Tahun 2015 Pasal 80 sebagaimana diuraikan sebelumnya, hanya dikenal satu istilah musyawarah di desa yaitu musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Oleh karenanya, penggunaan istilah musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 25 disinyalir tidak konsisten dengan istilah musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam PP No. 47 Tahun 2015. Hal ini berbeda dengan Permen DPDTT No. 2 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat (1) yang telah menggunakan istilah yang sama dengan peraturan pemerintah tersebut. Munculnya istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tersebut dapat dimaklumi mengingat mekanisme perencanaan pembangunan telah diatur oleh aturan perundang-undangan tersendiri yaitu UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam PP

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

31


bagian

2

No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4.3.2. Standar Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Desa Pembangunan inklusi sosial di desa terkait erat dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Tema pelayanan publik ini berkaitan dengan beberapa UU lainnya, yaitu: 1) UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik; 2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5) UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; dan 6) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 113 disebutkan bahwa pemerintah memberikan pembinaan kepada desa dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun tidak dijelaskan apakah standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang dimaksud termasuk standar pelayanan publik atau bukan. Jika merujuk pada UU No. 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa semua organisasi penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan. Organisasi penyelenggara yang dimaksud adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggaran negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik sesuai Pasal 1 Ayat (4). Jika standar Pelayanan Pemerintahan yang dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2014 termasuk standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2009, hal ini tidak konsisten dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa penyusunan standar pelayanan tersebut harus dilaksanakan secara partisipatif. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tidak secara jelas mengamanatkan standar pelayanan disusun secara partisipatif. Dalam hal pelayanan kesehatan, dalam UU No. 6 Tahun 2014 desa diberi kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional. Hal ini sejalan dengan UU No. 36 Tahun 2009 yang

32

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

2

memberikan kesempatan kepada masyarakat yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Namun sampai dengan sekarang, peraturan pemerintah tentang pelayanan kesehatan tradisional yang bisa menjadi rujukan desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan belum ada. Pada prakteknya masyarakat mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional tersebut tanpa panduan yang jelas. Tentu saja hal ini dapat memicu masyarakat untuk melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal penanganan fakir miskin, Pasal 78 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun dalam kaitannya dengan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan apapun tentang penanganan fakir miskin, dan hanya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini akan mempersulit pemerintah desa manakala dalam kewenangannya diperbolehkan untuk mengurusi kemiskinan desa sendiri.

4.3.3. Penataan Ruang Desa: Antara Menyusun dan Mengembangkan Tata Ruang Desa Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa rancangan peraturan desa yang wajib dievaluasi salah satunya adalah rancangan peraturan desa tentang tata ruang. Dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Pasal 6 Ayat (2) Huruf (c) disebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk menyusun tata ruang desa. Sedangkan dalam Permen DPDTT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pasal 8 Huruf (c) disebutkan bahwa salah satu kewenangan lokal berskala desa adalah pengembangan tata ruang dan peta sosial desa. Pengembangan peta sosial desa yang dimaksud berisikan tidak hanya peta fisik dan batas desa namun juga berapa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

33


bagian

2

Definisi menyusun tentu saja berbeda dengan mengembangkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyusun1 dalam hal ini dapat diartikan upaya untuk menata/mengatur/membuat rencana. Sedangkan mengembangkan2 dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat menjadi lebih maju atau memperjelas dari sebelumnya atau dari rujukan awalnya. Terlepas dari perbedaan definisi atas kedua kata yang berbeda dalam dua peraturan menteri tersebut, hal positif yang dapat diambil adalah adanya kewenangan desa dalam menentukan (menyusun/mengembangkan) tata ruang desanya. Dalam hal pembangunan desa, perencanaan tata ruang menjadi sangat penting sebagai pondasi dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak terlibat dalam perencanaan tata ruang dan mengendalikan pembangunan desa, karena masyarakat desa yang paling tahu kondisi desanya. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang diantaranya dalam pengkajian keadaan desa, musyawarah perencanaan pengembangan ruang desa dan lain-lain. Dalam penerapan dilapangan, perbedaan istilah ini berpotensi memunculkan keragaman interpretasi dan tindakan pemerintahan desa. Pada prakteknya keragaman interpretasi ini berpotensi memperlambat pembangunan desa karena perbedaan interpretasi tersebut.

4.4. Dualisme Siklus Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Desa Tata cara musyawarah perencanaan pembangunan, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan di desa diatur secara rinci dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri dan PP tersebut merupakan penjabaran dari UU No. 32 tahun 2004 tentang 1 me.nyu.sunv cak 1mengatur dengan menumpuk secara tindih-menindih; menaruh berlapis-lapis: adik~piring yang selesai dicuci; cak 2 mengatur secara baik: ~karangan bunga ; cak 3 menempatkan secara beraturan: mereka sedang~kursi untuk rapat; cak 4 membentuk pengurus (panitia dsb): organisasi itu sudah~pengurus baru; cak 5 merencanakan: mereka sedang~rancangan kerja; cak 6 mengarang buku (kamus, ensiklopedi, dsb), Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2 me.ngem.bang.kanv ki 1membuka lebar-lebar; membentangkan: ~payung; ki 2 menjadikan besar (luas, merata, dsb): kerajaan itu~ kekuasaannya; ki 3 menjadikan maju (baik, sempurna, dsb): ~kesenian rakyat; -- hati ki 1 menggembirakan; menyenangkan; -- sayap ki 1 memajukan dan meluaskan usaha dagang dsb, Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia

34

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

2

Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada sisi waktu (siklus) perencanaan pembangunan di tingkat desa, terdapat perbedaan waktu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pada kedua Permendagri tersebut. Pada Permendagri No. 114 Tahun 2014 dalam Pasal 29 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan tahunan desa dilakukan pada kurun waktu bulan Juli sampai dengan September setiap tahunnya. Pada Pasal 31 Ayat (3) diuraikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Pada Pasal 37 Ayat (3) menjelaskan bahwa APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan. Sementara itu, Lampiran V Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Permendagri No. 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa musrenbang desa/ kelurahan dilaksanakan pada minggu III-IV Januari setiap tahunnya. Atas kondisi ini maka pemerintah desa mengalami kebingungan, apalagi dengan banyaknya pemerintah daerah (kabupaten/provinsi) yang mengedarkan surat edaran tentang penyelenggaraan musrenbangdesadi bulan Januari. Hal ini berdampak bahwa jika musrenbang desa yang diselenggarakan di bulan Januari ditujukan untuk penyusunan RKP Desa n+1, maka pemerintah desa belum mendapatkan informasi apapun dari pemerintah kabupaten sebagai materi pembahasan dalam musrenbang, baik informasi tentang pagu indikatif maupun hasil evaluasi pembangunan desa tahun sebelumnya sebagaimana tertuang dalam pasal 34 dan Paragraf 4 Permendagri No. 114 Tahun 2014. Akan tetapi, jika musrenbang desa ditujukan untuk penyusunan RKP Desa untuk tahun n, maka desa pasti terlambat menyusun APB Desa. Dalam konteks penerapan dilapangan, hal ini menyebabkan desa berpotensi untuk melaksanakan dua kali musyawarah untuk membahas hal yang sama. Tentu saja ini menyebabkan inefektivitas dan inefisiensi dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Selain itu, saat Musyawarah Desa/ Musrenbang Desa (Januari atau Juni), Pemerintah Desa tidak mendapatkan informasi memadai tentang pagu indikatif anggaran maupun hasil evaluasi pembangunan desa dan daerah tahun sebelumnya.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

35


bagian

2

4.5. Kekurangjelasan Struktur APB Desa Dalam PP No. 47 Tahun 2015 Pasal 100 Ayat (1) termaktub dengan jelas bahwa pembagian proporsi belanja pemerintah desa adalah 70 %:30 %. Di sisi lain, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 10 Ayat (2)menyebutkan bahwa bantuan keuangan bersifat khusus tidak dihitung dalam proporsi 30% :70%. Sebagai contoh, misalnya dalam insentif untuk RT dan RW, dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 15 masuk dalam kategori belanja kegiatan dalam klasifikasi belanja barang dan jasa. Namun, tidak ada keterangan lebih lanjut belanja insentif untuk RT dan RW tersebut masuk dalam proporsi 30% atau dalam proporsi 70%. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 100 belanja insentif RT dan RW masuk dalam proporsi belanja 30% sama dengan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan staf, tunjangan dan operasional BPD. Dalam Penjelasan Pasal 100 Ayat (1) Huruf (b) Angka (4) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “insentif RT dan RW� adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW. Persoalan lainnya adalah terkait dengan struktur belanja APB Desa yang tidak selaras dengan struktur APBD. Semua keuangan desa yang bersumber dari Dana Transfer maupun Bantuan Keuangan ke Desa melalui APBD. Sebagai contoh, ketika Dana Desa masuk dalam kategori Dana Transfer dari pemerintah pusat maka kewajiban desa hanya memberikan laporan kepada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun,jika Dana Desa masuk dalam nomenklatur APBD sebagai Bantuan Keuangan dari pemerintah kabupaten ke desa, seperti yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka desa wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan ke pemerintah kabupaten. Selain itu, desa otomatis menjadi obyek audit yang harus memiliki bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Pada situasi ini pemerintah desa mengalami kebingungan bagaimana mengelola dokumen pertanggungjawaban keuangan, apakah harus dikirim ke pemerintah kabupaten atau disimpan di desa sebagai bahan pemeriksaan auditor.

36

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

2

Contoh lainnya adalah terkait dengan pengertian Belanja Modal. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 16, definisi Belanja Modal adalah digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam struktur APBD Belanja Modal misalnya berupa gedung, irigasi, jalan, dan aset lainnya. Namun dalam lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang struktur APB Desa, kategori Belanja Modal adalah pasir, batu, material lainnya dengan tidak memasukkan Belanja Barang dan Jasa yang digunakan untuk membangun sehingga nilai asset dari belanja modal pasti tidak sesuai dengan jumlah total nilai belanja semestinya. Misalnya, total belanja pembangunan gedung adalah 100 juta rupiah. Dari total anggaran tersebut, senilai 30 juta rupiah adalah untuk komponen Belanja Barang dan Jasa. Jika mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 maka nilai gedung tersebut hanya sebesar 70 juta rupiah. Dalam konteks penerapan dilapangan, hal ini berdampak terhadap beberapa hal: •

Pemerintah desa akan mengalami kebingungan dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Terjadinya kesalahan pengalokasian berpotensi menjadi temuan saat pemeriksaan.

Pemerintah desa lebih banyak menunggu arahan dari pemerintahan/ kabupaten kota yang juga sama sedang mengalami kebingungan dengan aturan yang ada.

Dana Desa yang prioritas penggunaanya sudah ditentukan oleh pemerintah berpotensi tidak selaras dengan kebutuhan pembangunan di desa, termasuk kebutuhan masyarakat miskin dan marjinal.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

37


bagian

BAGIAN

1

3

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

39


bagian

3

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Kesimpulan Dari temuan studi yang telah di uraikan di bagian sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut: •

Beberapa regulasi yang mengatur tentang desa terindikasi tidak konsisten dengan aturan diatasnya, saling bertentangan serta berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam.

UU Desa dan aturan turunannya berpotensi tidak selaras dengan aturan perundang-undangan lainnya.

Kondisi di atas menyulitkan pemerintah desa dan pihak-pihak yang berkeinginan membangun desa dalam menjalankan pembangunan desa dan pembangunan inklusi sosial di desa.

5.2 Rekomendasi Dari kesimpulan studi tersebut, beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk pihak eksekutif adalah sebagai berikut: •

Kementerian yang mengurus desa (Kemen DPDTT, Kemendagri, Bappenas dan Kemenkeu) perlu melakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan beberapa regulasi yang suda diterbitkan.

Kemenko PMK dapat mengkordinasikan kementerian yang mengurus desa dengan kementerian lainnya untuk menyelaraskan beberapa substansi peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan desa dan pembangunan inklusi sosial di desa.

Sebaiknya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan berkepentingan secara langsung dengan isu-isu pembangunan pedesaan dan pembangunan inkusi sosial di desa (misal: NGO, lembaga donor, perguruan tinggi, asosiasi kepala desa/BPD/ perangkat desa, dan lain-lain).

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

41


bagian

1

Sedangkan rekomendasi yang diusulkan untuk pihak legislatif adalah sebagai berikut:

42

•

DPR bersama pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan atas beberapa regulasi yang sudah diterbitkan

•

DPR perlu memastikan bahwa regulasi turunan UU desa konsisten dengan substansi yang diatur dengan UU desa

•

DPR perlu memastikan bahwa pembangunan inklusi sosial masuk dalam berbagai regulasi yang terkait dengan desa.

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


bagian

1

lampiran 1. Poin-Poin Rekomendasi Kebijakan 2. Matrik Kebijakan

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

43


lampiran

LAMPIRAN 1

Poin-Poin Rekomendasi Kebijakan Dari kajian yang dilakukan maka poin-poin rekomendasi adalah sebagai berikut: 1. Mengenai kewenangan desa dalam pengelolaan PAUD, sebaiknya pasal 2 Permendikbud No.137 Tahun 2014 di revisi menyesuaikan dengan Pasal 10 Permen DPDTT No. 1 Tahun 2015. 2. Mengenai jenis kewenangan, sebaiknya Pasal 372 UU No.23 Tahun 2014 direvisi menyesuaikan dengan kewenangan desa berdasarkan Pasal 19UU No. 6 Tahun 2014. 3. Mengenai penentuan tapal batas, sebaiknya Pasal 4 Permenhut No.25 Tahun 2014 direvisi dengan memasukan desa sebagai salah satu anggota penentu tapal batas kehutanan. 4. Mengenai pengelolaan sumber daya alam, sebaiknya UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, UU No. 11 Tahun 1974 tentang sumber daya air, UU No. 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, UU No. 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air direvisi dengan memperjelas peran desa dalam pengelolaan sumber daya alam. 5. Mengenai perlindungan anak dan tindak perdagangan orang, sebaiknya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang direvisi dengan Mempertegas peran desa dalam hal perlindungan anak dan perempuan serta tindak perdagangan orang. 6. Mengenai standar pelayanan pemerintah desa, Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2014 sebaiknya direvisi dengan mengacu pada undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 7. Mengenai pencantuman kolom agama dalam KTP, Sebaiknya Pasal 61 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 direvisi dengan mencantumkan agama pada kolom agama sesuai dengan agama yang dianutnya walaupun di luar jenis agama yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/ atau Penodaan Agama.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

45


lampiran

8. Mengenai penantaan ruang, segera buat aturan turunan dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang tata ruang terutama terkait dengan perencanaan tata ruang kawasan perdesaan. 9. Mengenai istilah kewenangan desa dalam hal tata ruang, sebaiknya Pasal 11 ayat (1) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Pasal 8 hurup (c) Permen DPDTT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa menggunakan istilah yang sama dalam hal tata ruang. 10. Mengenai siklus perencanaan dan penganggaran desa, sebaiknya Lampiran V tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Permendagri No. 54 tahun 2010 dan Pasal 29 Permendagri No. 114 Tahun 2014 direvisi menyesuaikan dengan siklus perencanan penganggaran desa berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014. 11. Mengenai proporsi belanja, Pasal 10 ayat (2) Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang bantuan keuangan bersifat khusus direvisi menyesuaikan dengan Pasal 100 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2014.

46

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


lampiran

LAMPIRAN 2

Matrik Kebijakan Tema: Pelayanan Publik UU No 6 Dan Turunannya Pasal 10 Permen DPDTT No 1/2015 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain meliputi: a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; b. pengembangan tenaga kesehatan Desa; c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 1. layanan gizi untuk balita; 2. pemeriksaan ibu hamil; 3. pemberian makanan tambahan; 4. penyuluhan kesehatan; 5. gerakan hidup bersih dan sehat; 6. penimbangan bayi; dan 7. gerakan sehat untuk lanjut usia. d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan

UU 23 Tahun 2014 Penjelasan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

UU Sisdiknas/ Permendikud

UU No.25 Tahun 2009

Pasal 28 (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanakkanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

47


lampiran

UU No 6 Dan Turunannya h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompokkelompok belajar di Desa.

UU 23 Tahun 2014

UU Sisdiknas/ Permendikud

UU No.25 Tahun 2009

Pasal 2 Permendikbud No 84/2012 Satuan PAUD dapat didirikan oleh: • pemerintah kabupaten/ kota; • pemerintah desa; • orang perseorangan;

Pasal 113 UU No 6/2014 Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;

Pasal 1 (4) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggaran negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik. Pasal 15 Penyelenggara berkewajiban : a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan b. Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan.

48

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


lampiran

UU No 6 Dan Turunannya

UU 23 Tahun 2014

UU Sisdiknas/ Permendikud

UU No.25 Tahun 2009 Pasal 22 PP No 96/2013 (1) Setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. (2) Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak Terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 13/2011 Pasal 5 Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah, daerah, dan masyarakat.

UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 61 Ayat 2 Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagal agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

49


lampiran

Tema : Penentuan Tapal Batas UU No 6 Dan Turunannya Pasal 8 Huruf a Permen DPDTT No 1 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi: a. penetapan dan penegasan batas Desa;

UU 41 Kehutanan Pasal 15 Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan, b. penataan batas kawasan hutan, c. pemetaan kawasan hutan, dan d. penetapan kawasan hutan.

UU No 39/2014 Ttg Perkebunan

UU No 23/2014 Ttg Pemda

Pasal 14 (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 2 Daerah kabupaten/ kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/ atau Desa.

Pasal 3 Permen 44/2012 Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas. Pasal 4 Permen 25/2014 Anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari unsur: a. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, atau Unit

50

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


lampiran

UU No 6 dan Turunannya

UU No 39/2014 tentang Perkebunan

UU 41 Kehutanan

UU No 23/2014 Tentang Pemda

Pelaksana Teknis yang menangani urusan kawasan hutan konservasi sebagai sekretaris merangkap anggota untuk kawasan hutan konservasi; a. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; c. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; d. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan terkait; e. Perum Perhutani apabila kawasan hutan merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan f. Camat setempat.

Tema : Pengelolaan Sumber Daya Alam

UU No.60 Tahun 2014 Pasal 9 Permen DPDTT No 1/2014 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. pelayanan dasar Desa; b. sarana dan prasarana Desa; c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;

UU .23 Tahun 2015

UU Kehutanan

UU Minerba

Pasal 354

Pasal 5

Pasal 20

(1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak.

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalarn suatu WPR.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

51


lampiran

UU No.60 Tahun 2014 Pasal 11 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain meliputi: a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; e. pembangunan energi baru dan terbarukan; i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

UU .23 Tahun 2015 a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan Daerah; c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan d. penyelenggaraan pelayanan publik.

UU Kehutanan Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

52

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa

UU Minerba Pasal 21 WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota.


lampiran

UU No.60 Tahun 2014

UU .23 Tahun 2015

UU Kehutanan Pasal 5 Permenhut No 89/2014 Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang : a. belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; b. berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. c. dalam hal areal kerja yang dimohon berada pada Hutan Produksi, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Permen LHK No. 32 Tahun 2015 tentang hutan hak (1) Masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendirisendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum mengajukan permohonan penetapan kawasan hutan hak kepada Menteri. (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri melakukan verifikasi dan validasi. (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan hutan hak sesuai dengan fungsinya

UU Minerba Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 26 PP 22/2010 (1) Bupati/walikota menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (1) serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

53


lampiran

UU No.60 Tahun 2014

UU .23 Tahun 2015

UU Kehutanan

UU Minerba Pasal 47 PP 23/2010 (1) IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 48 PP 23/2010 (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk: a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. kartu tanda penduduk; 3. komoditas tambang yang dimohon; dan 4. surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat. b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. komoditas tambang yang dimohon; dan 3. surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.

54

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


lampiran

UU No.60 Tahun 2014

UU .23 Tahun 2015

UU Kehutanan

UU Minerba c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi: 1. surat permohonan; 2. nomor pokok wajib pajak; 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. komoditas tambang yang dimohon; dan 5. surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat.

Tema : Pengelolaan Sumber Daya Alam UU No 1/2014 Pesisir

UU No 11/1974

UU Panas Bumi

UU Konservasi Tanah dan Air

Pasal 60

Pasal 3

Pasal 65

Pasal 7

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:

(1) Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalanmya seperti dimaksud dalm Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 UU ini dikuasai oleh Negara.

(1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi, masyarakat mempunyai peran serta untuk:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/ atau pengguna Lahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air

a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP3-K; c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;

(2) Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk : a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;

a. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah kegiatan pengusahaan Panas Bumi; dan b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/ atau perusakan lingkungan di wilayah kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

55


lampiran

UU No 1/2014 Pesisir

UU No 11/1974

UU Panas Bumi

c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumbersumber air; d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air; e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubunganhubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air; (3) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional

56

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa

UU Konservasi Tanah dan Air


lampiran

UU No 1/2014 Pesisir (2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban: a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil; c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil; d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

UU No 11/1974 Pasal 4 Wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undangundang ini, dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU Panas Bumi (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi masyarakat berhak untuk: a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan Panas Bumi melalui Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; b. memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/ a tau pengembangan masyarakat sekitar;

UU Konservasi Tanah dan Air (2) Dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/ atau pengguna lahan wajib mengikuti prinsip konservasi dan menghormati hak yang dimiliki setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam kegiatan pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan d. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat kegiatan pengusahaan Panas Bumi yang menyalahi ketentuan.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

57


lampiran

UU No 1/2014 Pesisir

UU No 11/1974

UU Panas Bumi

Pasal 5 PP 22/1982 Wewenang yang timbul dari hak penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 1974 atas air dan/atau sumber air yang berada di wilayah-wilayah sungai atau bagianbagian daripada wilayah sungai di dalam suatu Daerah, dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah.

58

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa

UU Konservasi Tanah dan Air


lampiran

UU No 1/2014 Pesisir

UU No 11/1974

UU Panas Bumi

UU Konservasi Tanah dan Air

Pasal 12 Guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunanbangunan pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik, perlu dilakukan kegiatankegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan-perbaikan bangunanbangunan pengairan tersebut dengan ketentuan: a. Bagi bangunanbangunan pengairan yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. b. Bagi bangunanbangunan pengairan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

59


lampiran

UU No 1/2014 Pesisir

UU No 11/1974

UU Panas Bumi

UU Konservasi Tanah dan Air

Pasal 14 Permen PU No 6/2015 Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri.

Tema : Tata Ruang Desa Permen Dpdtt No 1 Tahun 2015

60

Permendagri No 114 Tahun 2014

Pasal 8

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi: a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; i. penetapan organisasi Pemerintah Desa; j. pembentukan Badan Permusyaratan Desa; k. penetapan perangkat Desa; l. penetapan BUM Desa; m. penetapan APB Desa; n. penetapan peraturan Desa; o. penetapan kerja sama antar-Desa; p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; q. pendataan potensi Desa; r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; t. pengelolaan arsip Desa; dan u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pendataan Desa; c. penyusunan tata ruang Desa; d. penyelenggaraan musyawarah Desa; e. pengelolaan informasi Desa; f. penyelenggaraan perencanaan Desa; g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa


lampiran

Pp 47 Tahun 2015

Permen Dpdtt No 2 Tahun 2015

Pasal 80

Pasal 2

(1)   Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(1) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

(2)   Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. Pasal 5 (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Permendagri No 114 Tahun 2014 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa Pasal 20 (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Permendagri No 111 Tahun 2014 Pasal 7 (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. (2)   Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 25 (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

61


lampiran

Pp 47 Tahun 2015

Permen Dpdtt No 2 Tahun 2015

Permendagri No 114 Tahun 2014

Pasal 6

Pasal 27

(1) Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu: a. Musyawarah Desa terencana; b. Musyawarah Desa mendadak;

(3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa Pasal 31 (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

62

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa

Permendagri No 111 Tahun 2014


lampiran

Pp 47 Tahun 2015

Permen Dpdtt No 2 Tahun 2015

Permendagri No 114 Tahun 2014

Permendagri No 111 Tahun 2014

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 46 (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Pasal 49 (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

63


lampiran

Pp 47 Tahun 2015

Permen Dpdtt No 2 Tahun 2015

Permendagri No 114 Tahun 2014 Pasal 50 (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49. (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

64

Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa

Permendagri No 111 Tahun 2014


lampiran

Tema : Keuangan Desa PP No 47 Tahun 2015

Permendagri No 113 Tahun 2014

Pasal 100

Pasal 10 Ayat (3)

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(1)   Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 100 paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Tema : Kewenangan Desa UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 Kewengan Desa terdiri atas: - Kewenangan Hak Asal Usul - Kewenangan Lokal Berskala Desa - Tugas Perbantuan - Tugas Perbanuan Lainnya

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 372 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.

Kajian Inkonsistensi Vertikal dan Horisontal Undang – Undang Desa Dalam Kerangka Perwujudan Inklusi Sosial

65


16 Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa  

undang-undang desa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you