15 Panduan Peran Aktif Warga Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

:: Panduan

Peran Aktif Warga Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA) Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) dengan United Nations Development Programme (UNDP)

Peran Aktif Warga Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Penanggung Jawab: Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP dan Ir. Simon L. Himawan, MA. Penanggung Jawab Kegiatan: M. Syamsul Tarigan, Ph.D. Koordinator Substansi: Abdul Charis, SE, M.Si. Penulis: Dadan Ramdan, Donny Setiawan, Yusuf Murtiono, Pius Widiyatmoko, Zenny Muryaman, Sapei Rusin Editor: Diding Sakri Narasumber: M. Syamsul Tarigan, Abdul Charis, Para Pegiat Perencanaan Perkumpulan INISIATIF Bandung Perancang dan Penata Letak: Pieter P. Setra Hak Cipta: PTDDA-KPDT Š 2015 xi + 94 ; 21,59 x 27,94 cm Cetakan Pertama, Pebruari 2015 Penerbit: Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA) Jl. Bappenas No. B5 Kuningan Jakarta 12930 Phone/Fax: +6221 529 06695 http://www.ptdda.org

Terimakasih Ucapan terimakasih atas kerjasama dan dukungannya dalam pengembangan dan penerbitan Panduan ini, disampaikan kepada: 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) 2. Conflict Prevention and Recovery Unit - United Nations Development Programme (CPRU-UNDP) 3. Seluruh Staf PMU PTDDA 4. Perkumpulan Inisiatif 5. Seluruh tim penulis, narasumber, editor dan penata letak

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

iii

DAFTAR ISI Sambutan - Tim Penulis dan Editor ~ vii Sambutan - Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, selaku National Project Director (NPD) Peace Through Development in Disadvantaged Areas ~ ix

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA BAB 1. MENJADIKAN DESA SEBAGAI FONDASI DAN TITIK MULA PEMBANGUNAN NASIONAL 1.1 Permasalahan Pembangunan Desa > 3 1.2 Memanfaatkan Peluang Otonomi Desa untuk Menjadikan Desa sebagai Fondasi Pembangunan Indonesia > 3 BAB 2. ISU STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK DALAM PEMBANGUNAN DESA 2.1 Perlunya Peningkatan Kesadaran tentang Pentingnya Kolektivitas Pengurusan Desa > 6 2.2 Masyarakat Belum Menjadi Subjek dalam Pengelolaan Keuangan Desa > 7 BAB 3. STRATEGI POKOK FASILITASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT AKTIF DAN BERDAYA 3.1 Pentingnya Peran Fasilitator untuk Mendorong Masyarakat Menjadi Subjek Pembangunan Desa > 9 3.2 Membangun Kesadaran Politik melalui Pembelajaran Partisipatoris > 10 3.3 Pengorganisasian ‘Konstituen’: Perencanaan, Aksi, Refleksi > 11 3.4 Posisi dan Peranan Fasilitator sebagai Organiser > 12

BAGIAN 2 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN BAB 1. PENGANTAR PERENCANAAN KEUANGAN DESA 1.1 Pengelolaan Keuangan Desa > 19 2.2 Penyusunan APBDes sebagai Tahap Awal Pengelolaan Keuangan Desa > 20 2.3 Sumber Pendapatan Desa sebagai Informasi Dasar untuk Perencanaan Keuangan Desa > 21 2.4 Proses Penyusunan APBDesa > 22 BAB 2. ISU STRATEGIS DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA 2.1 Pengelolaan Aset Desa > 24 2.2 Penghasilan Tetap Aparat > 25 2.2 Pengalokasian Belanja > 27 2.3 Bagi Hasil Pajak Retribusi, DD, dan ADD > 29 2.4 Penyertaan Modal > 30 2.5 Format-Format Perencanaan Keuangan Desa > 31

iv

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

BAB 3. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL 3.1 Peran Aktif Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran > 33 3.2 Peran Aktif Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) > 35 3.3 Peran Aktif Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) > 41 3.4 Peran Aktif Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) > 46

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA BAB 1. PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA 1.1 Pengertian dan Bagan Pelaksanaan Keuangan Desa > 51 1.2 Tujuan dan Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa > 52 1.3 Prosedur Pelaksanaan APB Desa > 53 1.4 Prosedur Perubahan APB Desa > 61 BAB 2. ISU STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA 2.1 Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa/Barang atau Kekayaan Milik Desa > 66 2.2 Pencairan Belanja Aparatur Desa > 67 2.3 Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi > 67 2.4 Pencairan Dana Desa > 68 BAB 3. TATA CARA BERPERAN AKTIF DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA > 69

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BAB 1. RINGKASAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA 1.1. Penatausahaan > 77 1.2. Pelaporan > 82 1.3. Pertanggungjawaban > 83 BAB 2. ISU-ISU PENTING DALAM PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA 2.1. Isu Penting Penatausahaan > 84 2.2. Isu Penting Pelaporan dan Pertanggungjawaban > 85 BAB 3.TATA CARA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA 3.1. Peran Aktif Masyarakat dalam Tahap Penatausahaan > 86 3.2. Peran Aktif Masyarakat dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban > 91

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

v

Sambutan

M

enyambut dilaksanakannya UU No. 6/2014 tentang Desa, pemerintah pusat dan daerah, para pegiat desa di tingkat lokal, hingga lembaga internasional yang memiliki program dukungan terhadap desa, mulai menyiapkan diri. Semua demi suksesnya babak baru dalam desentralisasi di Indonesia. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah berbagai jenis modul yang diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas para pelaku pembangunan desa.

Mengamati perkembangan proses persiapan tersebut, kami menyimpulkan bahwa belum ada panduan yang secara khusus diperuntukan bagi masyarakat desa yang justru diharapkan menjadi pelaku utama pelaksanaan UU Desa. Oleh karena itu, panduan yang sekarang ada di hadapan Anda ini kami beri judul: “Panduan Peran Aktif Warga Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa�.

Panduan ini terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: 1. Bagian I tentang Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Berisi tentang masih marjinalnya peran masyarakat dalam pembangunan desa, peluang optimalisasi peran tersebut yang dibuka oleh UU Desa, dan cara yang dapat ditemput masyarakat.

2. Bagian II tentang Peran Aktif Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa. Berisi tentang prosedur dan mekanisme perencanaan dan penganggaran desa, isu strategis dalam kedua tahapan tersebut dari sisi peran masyarakat, dan strategi masyarakat untuk berperan dalam kedua tahapan tersebut.

3. Bagian III tentang Peran Aktif Masyarakat dalam Pelaksanaan Keuangan Desa. Dipaparkan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan keuangan desa, isu strategis yang dihadapi, dan strategi masyarakat untuk berperan aktif.

4. Bagian IV tentang Peran Aktif Masyarakat dalam Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Berisi tentang prosedur dan mekanisme dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, isu strategis yang dihadapi, dan strategi masyarakat untuk berperan aktif dalam ketiga tahapan tersebut.

vi

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Panduan ini pada dasarnya dapat digunakan oleh siapapun yang ingin mengatahui proses pengelolaan keuangan desa sejak tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban. Namun secara khusus, panduan ini diperuntukkan kepada empat kelompok yang diharapkan berperan dalam pembangunan desa yakni: • Warga aktif yang mengorganisir diri, contoh: kelompok pemuda, kelompok perempuan, kelompok pengajian, organisasi petani, organisasi nelayan.

• Warga yang menerima manfaat langsung program/kegiatan yang ada di desa.

• Warga yang menjadi pelaksana kegiatan pembangunan desa.

• Warga yang memiliki kepedulian terhadap perbaikan tata kelola desa.

Banyak harapan dan optimisme seiring dengan pelaksanaan UU Desa.

Namun harapan dan optimisme itu akan memudar jika proses yang ditempuh tidak memenuhi kaidah-kaidah dasar perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Terlebih jika masyarakat sebagai subjek pembangunan tidak memiliki kemauan untuk terlibat atau tidak mengetahui cara untuk berperan. Semoga panduan ini bermanfaat untuk menjawab tantangan tersebut.

Salam Membangun Indonesia dari Desa, Tim Penulis dan Editor

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

vii

Kata Pengantar

D

itetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan harapan baru terkait upayaupaya pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara mandiri. Semangat yang paling utama ditetapkannya UU Desa adalah untuk mereposisi desa dan masyarakat desa yang selama ini masih dianggap sebagai obyek pembangunan untuk menjadi subyek pembangunan. Melalui UU Desa, desa diberi hak dan wewenang untuk mengelola wilayahnya secara otonom dan mandiri, dengan kewenangan yang terkait dengan urusan kebijakan pembangunan desanya maupun urusan pengelolaan aset dan pendanaan di desa. Intinya adalah bahwa terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan pemerintahan desa, dari yang awalnya top down menjadi bottom up.

Pemberian otonomi yang lebih luas dan konkrit bagi desa dalam membangun kemandirian wilayahnya sendiri, di satu sisi akan berdampak positif dalam mendekatkan fungsi pelayanan guna sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan, namun disisi lain juga akan berpotensi menimbulkan masalah-masalah sosial di tingkat masyarakat desa, apabila tidak dikelola secara baik, transparan dan akuntabel. Besarnya kewenangan dan sumberdaya yang diberikan kepada desa justru akan menjadi masalah sosial, apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.

Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertanggungjawab dalam pengembangan daerahdaerah tertentu, salah satunya daerah rawan dan paska konflik, memiliki kepentingan yang sangat besar dalam mendorong dan mengawal serta mengantisipasi munculnya ekses-ekses negatif terutama dalam bentuk gejolak sosial, ketidak-harmonisan masyarakat desa yang justru kontra-produktif dengan tujuan ideal pembangunan desa.

Sehubungan dengan itu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, melalui kegiatan Peace Through Development in Disadvantaged Area (PTDDA) yang dilakukan melalui kerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP), dan dukungan

viii

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

dari Perkumpulan Inisiatif Bandung, telah mencoba menggagas bentuk-bentuk antisipasi ekses negatif pembangunan desa, dengan mendorong peran aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan, dalam pengelolaan keuangan desa secara lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Buku “Panduan Peran Aktif Warga Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa� ini disusun sebagai kontribusi kegiatan Peace Through Development in Disadvantaged Area (PTDDA) dalam proses pembangunan desa, agar pembangunan desa lebih peka terhadap konflik, dengan mengoptimalkan peranserta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, khususnya proses pengelolaan keuangan desa. Panduan ini juga sekaligus memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa, tentang peran yang harus dimainkan, aturan main yang harus ditaati serta berbagai pengetahuan tentang pembangunan desa. Tujuan akhir dari seluruh proses ini adalah agar cita-cita kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, adil, transparan dan akuntabel.

Akhirnya, selaku Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam kapasitas sebagai National Project Director (NPD) PTDDA, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, khususnya pihak UNDP selaku mitra kerja pemerintah, yang telah bekerjasama dan memberikan dukungannya dalam penyusunan buku panduan ini. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada PMU PTDDA dan Perkumpulan Inisiatif Bandung, serta semua pihak yang telah mencurahkan waktu dan pikiran dalam merumuskan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat, khususnya sebagai bacaan dan referensi bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, selaku National Project Director (NPD) Peace Through Development in Disadvantaged Area

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

ix

x

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bagian 1 PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Bab

1

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

MENJADIKAN DESA SEBAGAI FONDASI DAN TITIK MULA PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB 1.

MENJADIKAN DESA SEBAGAI FONDASI DAN TITIK MULA PEMBANGUNAN NASIONAL

1.1 Permasalahan Pembangunan Desa “Desaku yang kucinta, pujaan hatiku...”, demikian cuplikan lirik dari lagu monumental nan mendunia (Desaku, L. Manik). Namun apa daya, pembangunan Indonesia disinyalir bias perkotaan sehingga indahnya desa yang digambarkan lagu Desaku ini mulai memudar, desa tertinggal oleh kota, dan sebaliknya kota menjadi kiblat tunggal kemajuan. Buktinya, pada tahun 2014 (BPS, 2014), jumlah penduduk miskin desa jauh lebih banyak daripada kota yaitu 17.772.810 orang (14,17%) berbanding 10.507.200 orang (8,34%). Persoalan kemiskinan di perdesaan juga hampir dua kali lebih buruk daripada perkotaan sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Ketertinggalan desa oleh kota terjadi karena selama ini desa diposisikan sebagai objek pendukung dari pembangunan kota. Desa diposisikan sebagai penyedia berbagai kebutuhan konsumsi perkotaan, penyedia tenaga kerja murah untuk kegiatan ekonomi perkotaan, dan lebih parah lagi sebagai konsumen produk-produk konsumtif yang dilabeli berasal dari kota. Ketimpangan hubungan ekonomi desa-kota inilah yang mengakibatkan ketertinggalan desa. Desa belum disebut maju kalau belum meniru kota. Begitu pula dengan penduduknya, belum disebut modern jikalau tidak bergaya hidup orang kota.

1.2 Memanfaatkan Peluang Otonomi Desa untuk Menjadikan Desa sebagai Fondasi Pembangunan Indonesia Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah pengaturan baru yang diharapkan membawa penduduk di desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1). Desa sendiri didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

BAB

1

MENJADIKAN DESA SEBAGAI FONDASI DAN TITIK MULA PEMBANGUNAN NASIONAL

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Pasa 1 ayat 1).

Terdapat setidaknya tiga hal yang menjadi pembeda utama dalam pengaturan mengenai desa (atau nama lainnya) dalam UU Desa jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai desa oleh peraturan sebelumnya. Pertama, Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, tidakdi dalam atau di bawah pemerintahan daerah kabupaten/kota seperti diatur undangundang sebelumnya (UU 32/2004). Dengan demikian, otonomi desa tidak lagi bersifat bagian atau ‘sisa’ dari otonomi daerah. Melainkan otonomi yang merupakan perwujudan dari pengakuan atas hak asal-usul yang dimiliki desa (bersumber dari hak bawaan).Kedua, penerapan UU Desa berlandaskan kepada 13 prinsip (pasal 3) yang secara keseluruhan menjadi rujukan baru, yakni: Rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Pembeda yang ketiga adalah UU Desa secara eksplisit menyebutkan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) sebagai salah satu prioritas pembangunan (Pasal 80 ayat 4), di samping pengembangan ekonomi berskala desa.Berbeda dengan UU sebelumnya, UU Desa secara jelas menganut sifat inklusif terhadap berbagai macam pengelompokan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Artinya semua kelompok sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat memiliki hak yang sama untuk terpenuhi aksesnya terhadap pelayanan dasar.

Gambarr 1.1 Strategi Pembangu unan Desa menurut UU D Desa Gambar 1.1 Strategi Pembangunan Desa menurut UU Desa

4

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

MENJADIKAN DESA SEBAGAI FONDASI DAN TITIK MULA PEMBANGUNAN NASIONAL

UU Desa juga secara eksplisit menegaskan dua strategi utama pembangunan desa yaitu Desa Membangun dan Membangun Desa.‘Desa membangun’ merupakan segala inisiatif pembangunan yang berada dalam kewenangan desa, sedangkan ‘membangun desa’adalah segala inisiatif pembangunan dari pemerintahan supradesa dan merupakan kewenangan kabupaten dan atau provinsi dan pusat. Dengan demikian, UU Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk kembali menjadi subjek dan tujuan pembangunan.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

5

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

BAB

2

ISU STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK DALAM PEMBANGUNAN DESA

BAB 2.

ISU STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK DALAM PEMBANGUNAN DESA 2.1 Perlunya Peningkatan Kesadaran tentang Pentingnya Kolektivitas Pengurusan Desa

O

tonomi desa saat ini, merupakan situasi persimpangan yang penting bagi rakyat desa: meneruskan tradisi sebagai penonton sebagaimana telah terjadi selama ini termasuk pada masa otonomi pemerintahan daerah, atau bersama-sama berperan sebagai pemain, mengurusi apa yang hendak dimainkan bersama.

Dengan demikian, tantangan terbesar dari implementasi UU Desa sesungguhnya adalah bagaimana memastikan masyarakat desa menjadi subjek perubahan di desa.Secara skematik, tantangan tersebut ada ranah masyarakat maupun para pengurus pemerintahan desa. Mengidentifikasi permasalahan tersebut akan menjadi kunci menuju kolektivitas warga desa dalam pembangunan desa.

6

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

2

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

ISU STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK DALAM PEMBANGUNAN DESA

Tabel 1.1 Permasalahan Kolektivitas Pengurusan Desa Permasalahan di ranah pemerintah sebagai pengurus desa

Permasalahan di ranah masyarakat sebagai subjek

• • • • • • •

Makin rendahnya kepedulian terhadap orang lain, khususnya orang-orang yang tidak diuntungkan (social capital) Rendahnya dukungan terhadap aksi kolektif dan semangat kolektif Makin tingginya konflik yang diakibatkan karena perbedaan identitas, kelas sosial ekonomi, bahkan karena hal sepele perbedaan pendapat Belum memiliki informasi yang memadai yang dapat menjadi acuan kebijakan pembangunan desa Tingkat partisipasi dalam komunitas, urusan-urusan publik, dan pengawasan terhadap kekuasaan masih rendah Masyarakat belum tahu bagaimana cara membuat tuntutan yang sesuai dengan prosedur Masyarakat belum terbiasa untuk mempromosikan demokrasi partisipatoris dalam politik di rumah tangga

• • •

• • • •

Upaya dan kebijakan untuk melindungi dan mempromosikan hak warga negara masih belum menjadi pertimbangan utama Informasi pembangunan desa masih beredar di kalangan terbatas sehingga rakyat tidak mengerti apa yang sedang terjadi Perencanaan pembangunan belum sensitif terhadap pemenuhan kebutuhan berdasarkan perbedaan gender, umur, kondisi sosial ekonomi, dan lain-lain.

Informasi mengenai pilihan kebijakan dan hasil akhir program desa masih terbatas Pembuatan keputusan masih belum melibatkan warga secara berarti Program atau kegiatan pendidikan kewarganegaraan semakin tidak ada Belum menerapkan aksi afirmatif untuk melibatkan perempuan dan kaum miskin dalam proses politik

2.2 Masyarakat Belum Menjadi Subjek dalam Pengelolaan Keuangan Desa Selain permasalahan umum yang telah dibahas sebekumnya, khusus dalam aspek pengelolaan keuangan desa, masyarakat juga belum terlibat secara berarti dalam berbagai proses yang ada. Hal ini terjadi karena di satu sisi pemerintah belum memberikan kesempatan yang berarti untuk terlibat. Di sisi lain, inisiatif masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pengelolaan keuangan desa juga terbatas. Padahal secara regulasi telah banyak peluang yang dibuka untuk menyelenggarakan proses pengelolaan keuangan yang partisipatif bersama masyarakat.

Salah satu bagian dalam tahapan pengelolaan keuangan desa adalah proses penganggaran.

Anggaran Negara, Daerah atau Desa adalah sebuah rencana yang ditampilkan dan diukur dalam besaran uang, dihimpun dari berbagai sumber (anggaran pendapatan), dan hendak disalurkan ke berbagai jenis pengeluaran (anggaran belanja).

Diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan Anggaran Desa jauh lebih penting untuk diperdulikan. Hal ini karena terbukanya ruang politik bagi rakyat di daerah untuk mengembangkan cara pengerahan dana publik yang pas dengan tuntutan dan kebutuhannya. Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan sebuah model aliran

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

7

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

BAB

2

ISU STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK DALAM PEMBANGUNAN DESA

sumber daya (tidak semuanya dalam bentuk dana) di satu wilayah kelola seperti Desa, yang didasari dengan pertimbangan pemenuhan prinsip dan tujuan pembangunan desa.

Dalam konteks menempatkan masyarakat sebagai subjek, pembangunan desa sebaiknya dimulai dengan bersama-sama menjawab pertanyaan mendasar sebagai berikut: • • • •

Pemasalahan-permasalahan apa yang harus diselesaikan bersama, Apa yang harus dilakukan untuk tiap permasalahan, Siapa yang seharusnya ditanya tentang keadaan soal-soal tersebut, Siapa yang harus ikut menentukan besaran dana atau sumber daya lain untuk masingmasing permasalahan, • Bagaimana cara perumusan dan pengaliran sumber daya lainnya, • Laporan macam apa yang harus terbuka untuk dipelajari di setiap rumah di desa, Dengan cara pandang baru ini, proses penganggaran tidak lagi sekedar berpusat pada proses perumusan taksiran pendapatan dan pengeluaran yang dipakai dalam penyusunan, prakiraan pengaruhnya pada perilaku pelaku ekonomi serta pada kelompok sasaran dari masing-masing pos anggaran. Melainkan suatu proses belajar kritis semua masyarakat dan pemerintah desa untuk terus menerus mengkritisi, membongkar dan memperbaiki model anggaran pubik yang digunakan dan basis informasi untuk penyusunannya, proses penyusunannya serta asumsi-asumsi yang digunakannya.

Dengan demikian, Anggaran Desa tidak lagi hanya menyangkut rencana-rencana kegiatan dan investasi pemerintah yang harus dibiayai dengan sumber-sumber pendapatan negara dari alam setempat dan dari kegiatan produktif serta konsumtif masyarakat. Sehingga, anggaran Desa juga harus mencakup kebutuhan pembiayaan untuk proses penataan ulang, baik secara langsung maupun bertahap, kuasa atas sumber-sumber agraria serta pengelolaannya kepada satuan-satuan pengurusan terkecil yang kompeten, mulai dari serikat usaha dan Desa; pengembangan sistem keamanan pangan termasuk wilayah dan pekerja penghasil pangan; pengelolaan tataair; pengelolaan bahan-bahan buangan dari proses konsumsi rumah-tangga, pertanian, dan industri.

8

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

STRATEGI POKOK FASILITASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT AKTIF DAN BERDAYA

BAB 3.

STRATEGI POKOK FASILITASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT AKTIF DAN BERDAYA 3.1 Pentingnya Peran Fasilitator untuk Mendorong Masyarakat Menjadi Subjek Pembangunan Desa

S

ebagaimana telah dijelaskan pada bab 2 bahwa masyarakat belum memiliki peran berarti dalam proses pembangunan desa khususnya dalam proses pengelolaan keuangan desa. Untuk mendobrak kondisi tersebut, diperlukan peran fasilitator yang akan mendorong dan menerapkan strategi membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi aktif dan berdaya.

Pada Bab III ini, akan disuguhkan panduan untuk sebuah proses pembelajaran dan tindakan yang memperkuat penghargaan diri masyarakat, kemampuan menganalisa dan pengorganisasian, serta kesadaran politis, sehingga mereka bisa memperoleh sebuah pemahaman mengenai hak-hak mereka dan bergabung bersama membangun masyarakat aktif dan produktif.

Gambar 1.2 Strategi Membangun Masyarakat Aktif dan Berdaya

Kesadaran kritis terbangun melalui: • Identifikasi Persoalan • Analisis dan refleksi • Perencanaan Strategi • Pengumpulan informasi

• Pembuatan pilihan

+

Aksi, organisasi & kepemimpinan • Pengorganisasian • Dialog publik dan kebijakan • Pendidikan politik

• Mobilisasi • Kegiatan-kegiatan publik

=

• Warga masyarakat yang kuat • Keikutsertaan berkualitas dalam proses kekuasaan • Perluasan ruang publik • Akuntabilitas

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

9

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

BAB

3

STRATEGI POKOK FASILITASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT AKTIF DAN BERDAYA

3.2 Membangun Kesadaran Politik melalui Pembelajaran Partisipatoris Mendorong masyarakat, khususnya komunitas marginal, di pedesaan sebagai subjek dari proses perubahan merupakan sebuah tantangan. Kemiskinan, diskriminasi dan kesengsaraan melahirkan kelumpuhan dan keputusasaan.Hal itu juga bisa menyebabkan frustasi dan kemarahan yang bisa menimbulkan permusuhan dan kehilangan harapan. Hal ini didorong oleh kecenderungan masyarakat untuk “menyalahkan korban” serta kecenderungan “korban” untuk menginternalisasi prasangka sosial tersebut.

Kesadaran politik merupakan alat sekaligus tujuan upaya mewujudkan keadilan sosial.

Sebagai alat, kesadaran politik memotivasi analisa kritis terhadap dinamika politik di berbagai tingkatan.Sebagai tujuan, pengembangan kesadaran politik memberikan dasar bagi partisipasi warga yang berkelanjutan diperlukan untuk membuat kepentingan yang berkuasa bertanggung jawab. Menjadi sadar politik bisa membantu membongkar keraguan diri yang didesakan oleh sub-ordinasi dan diskriminasi, serta memungkinkan warga untuk mengakui kekuatan individu mereka dan menghubungkan dirinya dengan orang lain untuk membicarakan permasalahan bersama.

Terdapat pendekatan pembelajaran yang memberdayakan yang membantu warga mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menemukan kebenaran baru, serta memecahkan permasalahan hidup yang sebenarnya, yaitu melalui metodologi pembelajaran partisipatoris.Beberapa ciri-ciri metodologi pembelajaran partisipatoris digambarkan sebagai berikut.

• Watak Dasar Politik dalam Pendidikan: Tidak ada pendidikan yang netral.

Bagaimana seseorang mempelajari terkait dengan apa yang dipelajari.

Pendidikan bisa mengajar- kan orang menyesuaikan diri atau mendorong pemikiran independen dan perubahan yang kreatif. Sebuah proses pembelajaran yang membenarkan apa yang diketahui oleh peserta didik dan menantangnya untuk menguji ide-ide mereka secara lebih mendalam, bisa memberdayakan mereka untuk berpikir independen, mencari informasi dan bertindak sesuai yang mereka ketahui.

• Relevansi: Orang menyerap dan bertindak atas informasi yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Keterkaitan sangat penting untuk menjaga motivasi.

• Terkait dengan Pemecahan Masalah: Orang dewasa seringkali belajar lebih cepat ketika informasi yang mereka peroleh terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung.

10

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

STRATEGI POKOK FASILITASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT AKTIF DAN BERDAYA

• Dialog dan Pembelajaran yang Bersama: Dialog bisa meyakinkan bahwa permasalahan peserta didik merupakan fokus dari proses pendidikan. Dengan mempertimbangkan hubungan pendidik/peserta didik yang lebih sejajar, dialog mencakup penemuan bersama serta membantu peserta didik memperoleh kepercayaan diri atas kemampuannya.

• Mengakui Perbedaan antar Individu Sembari Mencari Pemahaman Bersama: Ketidakseimbangan kekuasaan yang sama, yang melahirkan konflik dalam suatu masyarakat hadir dalam kelompok-kelompok yang dibentuk bersama untuk belajar, merencanakan dan bersikap. Menamai perbedaan serta penilaian terhadap dinamika politik ini penting bagi langkah awal pemberdayaan. Pendekatan ini bertentangan dengan kecen- derungan melihat kelompok marginal secara homogen, serta mengabaikan perbedaan kekuasaan antara pendidik/organiser dengan “orang-orang dalam komunitas tersebut.”

• Pemecahan-Masalah dan Pembelajaran Tanpa Kesimpulan: Salah satu peranan fasilitator yaitu memberi pertanyaan yang membantu peserta didik mempelajari situasi mereka dan mem- perdalam pemahaman mereka mengenai permasalahan yang dihadapi.

Fasilitator juga memperkenalkan ide-ide serta informasi baru untuk mendukung dan memajukan analisa.

• Sebuah Proses Berulang Tanpa Langkah dan Hasil yang Bisa Diperkirakan: Meskipun metode pembelajaran partisipatoris menggunakan suatu seperangkat teknik yang bersifat pasti, proses tersebut tidaklah linear. Karena fasilitator tidak bisa mengantisipasibagaimana peserta didik akan berpikir dan bersikap, dia harus mendengar dan terlibat dalam proses. Tidak ada rumusan mekanis untuk mengembangkan sebuah proses pem- belajaran pemberdayaan.

• Dari yang Kongkrit Menuju yang Abstrak dan Berputar Lagi : Pendidikan tradisional, khususnya pada tingkat tinggi, biasanya dimulai dari teori, kemudian menguji teori tersebut terhadap realitas.

3.3 Pengorganisasian ‘Konstituen’: Perencanaan, Aksi, Refleksi Pengorganisasian konstituen merujuk pada aktifitas yang ditujukan untuk penguatan keterlibatan orang-orang yang paling terpengaruh oleh suatu atau berbagai isu dalam rancangan dan kepemimpinan proses perubahan. Pembangunan Konstituen yang efektif memajukan organisasi dan suara politik rakyat, serta memberi legitimasi dan pengaruh untuk upaya perubahan. Pendekatan konstituensi atau pendekatan berbasis warga ini mengubah peran pihak “penerima pasif” menjadi agen perubahan yang aktif.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

11

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

BAB

3

STRATEGI POKOK FASILITASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT AKTIF DAN BERDAYA

Dalam melakukan pengorganisasian, perhatikan beberapa hal penting sebagai berikut: 1. Kenali dengan benar siapa yang terlibat. Pengenalan dan pemahaman atas siapa-siapa yang terlibat dalam proses pengorgansiasian adalah hal dasar.

Hal ini terkait untuk menentukan sikap, pendekatan/metoda dan perlakukan yang tepat.

2. Berikan perhatian khusus pada yang terlemah, bukan hanya yang paling aktif. Berikan motivasi dan bimbingan khusu pada orang atau kelompok yang paling dipengaruhi oleh permasalahan yang diangkat untuk terlibat dalam pemilihan dan analisis isu, eksplorasi strategi, memimpin pertemuan, berbicara dimuka umum, mengadakan kegiatan dan peran-peran lain.

3. Membangun kepercayaan. Kepercayaan lahir dari komunikasi terbuka dan penghargaan terhadap berbagai prespekstif serta kemampuan yang berbeda.

4. Bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Bekerjalah dalam kelompok kecil yang bisa memungkinkan setiap individu dapat berbicara lebih mudah.

Tengarai gender, umur dan faktor lain yang bisa membuat beberapa orang sulit untuk mengungkapkan pendapat.

5. Mengintegrasikan pengalaman dan keahlian. Solusi yang baik membutuhkan kombinasi cara mengetahui praktis dengan keahlian teoritis dimana kedua pengetahuan tersebut dinilai dan diuji. Masyarakat memiliki pengetahuan pengalaman tangan pertama.Meskipun begitu kadang kala mereka membutuhkan informasi yang lebih banyak untuk membuat pilihan bagus dan merumuskan argumen.

6. Ketepatan dalam pemilihan jadwa/waktu. Lakukan pengaturan waktu sesuai dengan kebiasaan masyarakat untuk bekerja, kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang rutin dan kalender musim.

3.4 Posisi dan Peranan Fasilitator sebagai Organiser Pada umumnya, proses pendampingan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat melihat lebih kecil peran fasilitator sebagai penciptaan proses ketika para peserta didik bisa menjelaskan pengetahuan mereka sendiri, menganalisa permasalahan serta menemukan jawaban dari diri mereka sendiri. Para fasilitator tidak diminta untuk mencampuri dan memimpin dalam kondisi apapun.

Pada panduan ini, posisi dan peran fasilitator didorong untuk berubah.Akan lebih baik mengatakan bahwa fasilitator merupakan organiser, dan organiser merupakan fasilitator.

12

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

STRATEGI POKOK FASILITASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT AKTIF DAN BERDAYA

Fasilitator merupakan bagian dari proses, bukan merupakan orang luar yang bersikap obyektif.Dalam peran pokok ini, dia harus mengakui dan berurusan dengan ketidakseimbangan kekuasaan antara dirinya sendiri dengan para partisipan.

Sebagai contohnya, para fasilitator memiliki informasi yang bisa membantu warga dalam upaya perubahan mereka dan memiliki keharusan untuk mempertanyakan perspektif yang didasari oleh informasi yang tidak lengkap atau pandangan umum yang bersifat negatif. Tantangannya yaitu, bagaimana dan kapan menyampaikan informasi tambahan tersebut sehingga tidak akan keluar jalur dari proses analisa pemberdayaan. Fasilitator perlu mengunakan informasi mereka dengan suatu cara yang mendukung pemikiran kritis dalam proses pembelajaran/aksi.

Tanggung jawab yang lain mencakup pengakuan perbedaan antar peserta, sehingga fasilitator bisa mempromosikan saling menghargai sesama serta menegosiasikan ketegangan. Mengakui perbedaan antar orang yang terlibat dalam proses pembelaran partisipatif, membantu membangun organisasi yang kuat serta kepemimpinan yang berkualitas. Jika kita memahami perbedaan, secara lebih baik kita bisa memilah tugas berdasarkan bakat, keahlian, serta pengalaman.

Khusus dalam konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran, berikut beberapa isu strategis sebagai panduan untuk fasilitator/organizer:

# Isu Strategis 1: Proses Penganggaran Jika pada umumnya proses penganggaran terfokus pada: Bagaimana menyesuaikan proses anggaran-Desa dengan ketentuan tentang proses dan jadwal anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Maka, fasilitator/organiser masyarakat harus mendorong pergeseran atau perubahan fokus lebih pada: • Bagaimana melibatkan atau mengorganisir masyarakat Desa untuk memproduksi informasi tentang prioritas kebutuhannya sendiri. • Bagaimana memproduksi informasi tentang sumber-sumber penghidupan di Desa yang harus diurus dan dirumuskan tata kuasa dan tata gunanya sesuai dengan cara produksi dan konsumsi di situ.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

13

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

BAB

3

STRATEGI POKOK FASILITASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT AKTIF DAN BERDAYA

• Bagaimana menyiapkan kemampuan rakyat Desa mengelola pengurusan kepentingan bersama dengan berbagai sumber pembiayaan.

• Bagaimana menyiapkan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa menyusun secara partisipatif sebuah Anggaran Desa yang menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan rakyat, sambil untuk sementara tetap masih harus mengacu pada bangunan dan mataanggaran merujuk pada peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah (penggolongan silang).

#Isu Strategis 2: Pendapatan Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer dan Pendapatan Lain-lain.

Jika selama ini pembahasan pada sisi Pendapatan lebih terfokus pada: • Bagaimana memperbesar imbangan bagian Desa • Bagaimana meningkatkan pendapatan asli Desa Maka, fasilitator/organiser bersama masyarakat desaharus memperkuat fokus kerjakerjanya pada: • Bagaimana mengembangkan produktivitas rakyat desa dan menaikkan nilai tukar hasil tani dan produksi non tani rakyat, untuk memperluas basis keuangan dari pelayanan pada rakyat di situ • Bagaimana memetakan dan menaksir kerusakan sosial dan ekologis di wilayah Desa, sebagai akibat proses pembangunan semasa rejim yang lalu; • Bagaimana menuntut kantor-kantor negara, lembaga-lembaga pembiayaan internasional yang berkontribusi pada kerusakan, untuk menyetorkan bertahap kepada Daerah dan Desa ‘Dana Pemulihan Sosial Ekologis’ atau ‘Dana Pampasan Pembangunan’ • Bagaimana merumuskan, menuntut dan mendapatkan hak Desa atas hasil produksi rakyat dan Desa • Secara lebih teknis, awasi dan pastikan bahwa semua jenis dan objek pendapatan harus masuk ke kas desa, desa dapat membuka lebih dari 1 rekening. Contoh di Kabupaten Sumedang, untuk memudahkan setiap desa membuat 3 rekening, contohnya untuk menampung Dana Desa dari pusat dimasukkan ke dalam Rekening BRI, sehingga transaksi keuangan menyangkut DD wajib melalui rekening bank ini, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil pajak dan Retribusi dari APBD Kabupaten/ kota dimasukkan ke dalam Bank Sumedang (BPR Sumedang), ini untuk transaksi belanja pegawai dan lainnya, dan satu lagi rekening di Bank BJB (Bank Daerah) untuk menampung Transfer dari Provinsi.

14

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

STRATEGI POKOK FASILITASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT AKTIF DAN BERDAYA

# Isu Strategis 3: Belanja Jika selama ini pembahasan pada sisi Belanja terfokus pada: • Bagaimana membiayai sistem-sistem pendukung Desa • Bagaimana membiayai kantor-kantor pemerintah • Bagaimana membiayai program-program kesejahteraan Maka, fasilitator/organiser masyarakat harus mendorong pergeseran atau perubahan fokus lebih pada: • Bagaimana merumuskan urutan kepentingan pengerahan dana publik tahunan dan selama tiga sampai lima tahun ke depan untuk menerapkan rencana pemenuhan persyaratan keselamatan kesejahteraan dan produktivitas rakyat serta kelangsungan pelayanan alam per tahun anggaran • Bagaimana menurunkan proporsi besaran rencana anggaran belanja rutin dengan kebutuhan untuk menciptakan model pelayanan rakyat yang lebih tanggap, lebih hemat tenaga dan waktu, dan lebih transparan; • Bagaimana alokasi dan distribusi belanja untuk proses tata kuasa dan tata guna sumber daya agrarian dan sumberdaya alam lainnya yang ada di desa, serta penataan produksi dan konsumsi masyarakat desa. (Kerangka dan contoh kebijakan alokasi belanja dapat dilihat pada bagian “Kerangka Pokok Kebijakan Anggara Desa untuk Perubahan”

#Isu Strategis 4: Pembiayaan Ketahuilah bahwa APB Desa sekarang terdapat komponen baru, yaitu komponen Pembiayaan.

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Dalam konteks ini, fasilitasi warga untuk mencermati dan mendiskusikan beberapa hal sebagai berikut: • Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan dana cadangan dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA antara lain dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

15

BAGIAN 1 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

BAB

3

STRATEGI POKOK FASILITASI UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT AKTIF DAN BERDAYA

• SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

• Pengeluaraan Pembiayaan terdiri dari Pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

• Pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dalam satu tahun anggaran.

# Isu Strategis 5: Defisit Jika selama ini pembahasan pada sisi Belanja terfokus pada: • Bagaimana mendapatkan sumber-sumber hutang bagi Desa untuk menutup defisit anggaran Desa dan bagaimana mengelolanya.

Maka, fasilitator/organiser masyarakat harus mendorong pergeseran atau perubahan fokus lebih pada: • Bagaimana mengubah secara bertahap model anggaran defisit dengan model anggaran tanpa hutang, yang mempertimbangkan dan memperhitungkan kemampuan rakyat mengelola bersama urusan pemenuhan syarat keselamatan, kesejahteraan dan produktivitasnya serta kelangsungan pelayanan ekosistem.

16

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bagian 2 PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Bab

1

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

PENGANTAR PERENCANAAN KEUANGAN DESA

BAB 1.

PENGANTAR PERENCANAAN KEUANGAN DESA 1.1 Pengelolaan Keuangan Desa

K

euangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asasasas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa adalah UU No. 6/2014 tentang Desa dan berbagai peraturan turunannya termasuk peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh masing-masing kabupaten/kota tempat desa berada.

Gambar 2.1 Dasar Hukum Keuangan Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 60Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Keputusan Bupati tentang Satuan dan Ketentuan Harga

Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan

Peraturan Bupati Sumedang No. 65 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa

Catatan: Peraturan pada level kabupaten mengambil contoh di Kab. Sumedang

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

19

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

BAB

1

PENGANTAR PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Gambar 2.2 Alur Pengelolaan Keuangan Desa

2.2 Penyusunan APBDesa sebagai Tahap Awal Pengelolaan Keuangan Desa Meskipun pengelolaan keuangan desa bukan hanya meliputi proses penyusunan APBDesa, namun perlu dicatat bahwa APBDesa merupakan sebuah dokumen yang sangat penting dalam keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa. Dokumen APBDesa menjadi dokumen yang sangat penting karena dua alasan pokok. Yang pertama, karena APBDesa adalah satu-satunya dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama satu tahun ke depan. Saking pentingnya dokumen APBDesa, tidak diperbolehkan ada realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tidak termuat di dalam APBDesa.

Jika di tengah tahun anggaran berjalan ada salah satu di antara ketiga komponen tersebut yang berubah maka pemeritahan desa diwajibkan mengubah APBDesa menjadi dokumen APBDesa perubahan.

20

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

PENGANTAR PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Alasan yang kedua adalah karena semua rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMDesa dan kemudian dalam RKPDesa pada akhirnya diterjemahkan atau direalisasikan dalam kegiatan tahunan yang tercantum dalam APBDesa. Dengan kata lain tidak ada artinya RPJMDesa dan RKPDesa yang bagus jika pada akhirnya tidak termuat dalam APBDesa.

Untuk memastikan adanya keterkaitan antara perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dan perencanaan tahunan (RKPDes) dengan APBDes, proses perencanaan pun sudah dibekali oleh pagu indikatif mengenai jumlah dana yang akan diperoleh desa dari berbagai sumber. Informasi ini ada di Bulan Juni setiap tahunnya, sehingga proses perencanaan sudah mendekati sebenarnya, artinya setiap kegiatan yang direncanakan akan menyesuaikan dengan pagu yang ada.

2.3 Sumber Pendapatan Desa sebagai Informasi Dasar untuk Perencanaan Keuangan Desa Untuk dapat membuat perencanaan keuangan desa, diperlukan informasi mengenai sumber-sumber pendapatan desa. Desa mendapat dana transfer dari pusat, bukan sisa dari anggaran ke daerah atau pusat, tetapi desa punya bagian jatah kue sama seperti ketika pusat memberi jatah untuk Provinsi dan kabupaten/kota.

Gambar 2.3 Pendapatan Desa yang Bersumber dari Dana Transfer Ke Desa

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

21

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

BAB

1

PENGANTAR PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Selain pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, desa juga memiliki pendapatan berupa hibah dan bantuan keuangan yang tidak mengikat, lain-lain pendapatan yang sah, dan PAD (pendapatan asli desa).

Gambar 2.4 Sumber Pendapatan Asli Desa

2.4 Proses Penyusunan APBDesa Berbekal informasi mengenai perkiraan pendapatan desa dari berbagai sumber maka APBDesa disusun. Selain informasi keuangan, proses penyusunan APBDesa juga mengacu kepada RKPDesa. Rangkaian kegiatan yang ada di RKPDesa dibuatkan Pra Rencana Anggaran Biaya (RAB), kumpulan Pra RAB ini akan membentuk Rancangan APBDesa dan pada akhirnya menjadi APBDesa yang definitif.

Proses penyusunan APBDesa dimulai pada bulan Mei dengan RKPDesa menjdi bahan utama.

Bila dulu basis pembuatan APBDesa bisa RKPDesa dan diluar RKPDesa, sekarang satusatunya rujukan adakan RKPDesa. Artinya bila ada rujukan lain, harus dipastikan masuk ke dalam RKPDesa terlebih dahulu untuk dapat di rujuk dalam APBDesa.

22

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

PENGANTAR PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Sekitar bulan Agustus disusun Pra RAB oleh Sekretaris dan dibantu oleh Kepala Seksi.

Kemudian awal Oktober RAPBDesa disampaikan ke BPD dan harus ada kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD tentang RAPBDesa. Selanjutnya RAPBDesa diberikan kepada Camat untuk dievaluasi selama 20 hari, setelah itu 7 hari untuk perbaikan bila ada perbaikan dari camat dan selambat-lambatnya 31 Desember APBDesa sudah harus diketuk palu.

Gambar 2.5 Mekanisme Penyusunan APBDesa

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

23

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

BAB

2

ISU STRATEGIS DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA

BAB 2.

ISU STRATEGIS DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA 2.1 Pengelolaan Aset Desa

S

oal aset menjadi isu yang krusial paska UU6/2014. Aset desa sebelumnya diperlakukan sebagai penghasilan tambahan yang tidak harus masuk ke kas desa. Pengelolaannya mutlak menjadi hak prerogatif Kepala Desa termasuk mengenai pendistribusiannya.

Paska UU6 tahun 2014 tentu saja ini sangat berbeda. Hasil dari aset merupakan bagian dari penghasilan asli desa (PADes). Semua penghasilan dari aset pemdes seperti penyewaan lahan carik/bengkok, penyewaan kios/toko milik desa, pengelolaan pasar desa, tambatan perahu dan lainnya harus dikelola dengan benar dan dimasukan ke dalam rekening desa.

Misalnya dalam hal penyewaan tanah desa. Lama penyewaan tidak boleh lebih dari jangka waktu kepala desa menjabat, dan dibayarkan setiap tahun. Ini dimaksud agar ketika kades selesai dalam masa tugasnya atau berhenti di tengah jalan tidak menyisakan aset yang sudah habis untuk kepengurusan desa selanjutnya.

Persoalan yang sering dihadapi desa adalah aset desa kadang malah menjadi beban dibanding sebagai sumber pendapatan. Misalnya, Gedung Olah Raga yang tidak diurus dengan baik mengakibatkan pendapatan menurun namun biaya perawatan/rutin harus tetap dilakukan (listrik, air, perbaikan lainnya).

Sehingga kesimpulannya, penambahan aset harus dipastikan akan menjadi sumber tambahan bagi desa. Sebelum diputuskan untuk melakukan penambahan aset, harus secara rinci dibahas, untuk apa asset tersebut bertambah? Siapa pengelolanya? Estimasi pendapatan dan biaya? Untuk siapa (pengguna) aset tersebut? Bagaimana sistem pengelolaannya?.

24

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

2

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

ISU STRATEGIS DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA

2.2 Penghasilan Tetap Aparat Keluhan pertama aparat desa adalah, paska UU 6 tahun 2014 penghasilan tetap (siltap) aparat desa justru menurun. Hal ini merupakan dampak dari rigidnya aturan, dalam UU dan PP43/2014 disebutkan siltap maksimal 60% dari ADD, untuk minimal 10-12 orang perangkat desa. Desa diberikan kebebasan untuk menganggarkan Siltapnya berupa Gaji dan Tunjangan, namun tidak boleh lebih dari aturan diatas. Satu sisi, gaji kepala desa harus minimal Upah Minimal Kabupaten/ Regional (UMK/UMR), prakteknya paska perhitungan gaji kepala desa (contoh di Sumedang, Jawa Barat) rata-rata mendapat gaji 1,4jt jauh dari UMK sebesar 2,09juta. Padahal sebelumnya kades mendapat gai 1,6juta/bulan.

Namun bedanya paska UU ini aparat desa juga berhak mendapat tunjangan penghasilan, tunjangan BPD dan tunjangan kesehatan, juga tunjangan Operasional dari provinsi bila provinsi menganggarkan. Sehingga selain 60% dari ADD, aparat desa juga mendapat Tunjangan Operasional dari Provinsi (tidak semua provinsi menganggarkan).

Sedangkan bagi operasional perkantoran, Operasionaal BPD dan insentif RT/RW bisa menganggarkan dari sisa ADD. Khusus untuk RT dan RW, bila itu tunjangan maka logikanya harus bulanan dan ter standar, sedang bila insentif hanya berupa honor dan tidak harus setiap waktu. Sehingga pengertian operasional RT/RW adalah berupa insentif bagi RT/RW.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

25

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

2

BAB

ISU STRATEGIS DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Tabel 2.1 Contoh Pra RAB Siltap PRA RAB 2.1.1 PRA RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA JATIHURIP KECAMATAN SUMEDANG UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 1

Bidang

: 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2

Kegiatan

: 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

3

Waktu Pelaksanaan

: 12 Bulan

KODE REKENING (Rp.) URAIAN (Rp.) 1 2

1

1

2

3

1 Belanja Pegawai -

JUMLAH

5

6=3X5

4

12

OB

1.315.000

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kades

1

x

12

x

1.315.000 x

Sekdes

1

x

12

x

920.500 x

12

OB

920.500

KAUR

3

x

12

x

657.500 x

36

OB

657.500

Kadus

2

x

12

x

657.500 x

24

OB

657.500

PTL

3

x

12

x

657.500 x

36

OB

657.500

-

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kades

x

12

x

Sekdes

x

12

x

KAUR

x

12

x

Kadus

x

12

PTL

x

0

OB

-

-

0

OB

-

-

0

OB

x

-

0

OB

12

x

-

0

OB

-

-

Ketua

Tunjangan BPD 1

x

12

x

100.000

12

OB

100.000

7.800.000 1.200.000

Wakil

1

x

12

x

100.000

12

OB

100.000

1.200.000

1

x

12

x

75.000

12

OB

75.000

900.000

Anggota

5

x

12

x

75.000

60

OB

75.000 4.500.000

-

1

OB

Tunjangan Kesehatan Kepala Desa

JUMLAH (Rp.) Jatihurip, tanggal 16 April 2015 Pelaksana Kegiatan

IDIS SUNJAYA

26

HARGA SATUAN

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

1.625.287

1.625.287 99.371.287

Bab

2

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

ISU STRATEGIS DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Dengan ketentuan, sumber siltap berasal dari ADD, Gaji Sekdes minimal 70% dari Sekdes, Kaur, Kasie dan Kadus 50% dari Kades. Sedangkan besaran (minimal dan maksimal) gaji dan tunjangan ditentukan oleh Perbup Tentang Standar harga Di desa oleh Bupati.

2.2 Pengalokasian Belanja Ini menjadi isu penting, terutama ada beberapa perbedaan dengan sistem keuangan desa sebelumnya, seperti contoh Belanja Modal, yang dimaksud adalah tidak hanya alat yang nilai manfaatnya diatas 12 bulan saja tetapi juga belanja bahan material yang akan menjadi sebuah Asset (semen, kayu, pasir, paku, dan lain-lain).

Bila belanja dikatagorikan menjadi 3 bagian : belanja pegawai (BP), barang dan jasa (BBJ) dan Modal (BM), maka tidak semua bidang (4 bidang) tersebut harus membelanjakan ke 3 bagian tersebut, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa hanya untuk BP, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dibelanjakan untuk BBJ dan BM saja, Bidang Pembinaan Masyarakat hanya dibelanjakan untuk BBJ, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibelanjakan untuk BBJ saja.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

27

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

2

BAB

ISU STRATEGIS DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Tabel 2.2 Contoh Pra RAB yang Menyertakan Belanja Modal PRA RAB 2.2.4

PRA RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA JATIHURIP KECAMATAN SUMEDANG UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 1

Bidang

: Pelaksanaan Pembangunan Desa

2

Kegiatan Waktu Pelaksanaan

: Rabat Beton Jalan Sindangmulya-Perum Jatihurip Rt.02/04 + 400 M

3

2

2

: 40 Hari

KODE REKENING

URAIAN

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN (Rp.)

1

2

3

4

5

2

2

2

2

2

3

(Rp.) 6=3X5

Belanja Barang dan Jasa

15.880.000,00

-

11.280.000,00

Upah Kerja Pekerja

162

Tukang

40

Mandor

13

-

Mobilisasi

1

-

Consert Mixer

15

-

Honor TPK

hok

50.000,00

8.100.000,00

hok

60.000,00

2.400.000,00

hok

60.000,00

780.000,00

Ls

200.000,00

200.000,00

Hari

200.000,00

3.000.000,00 1.400.000,00

Penanggung Jawab

1

OB

500.000,00

500.000,00

Ketua

1

OB

400.000,00

400.000,00

Sekretaris

1

OB

300.000,00

300.000,00

Anggota

1

OB

200.000,00

200.000,00

Belanja Modal

107.100.000,00

-

Semen

434

Zak

72.500,00

31.465.000,00

-

Pasir Beton

50

M3

291.900,00

14.595.000,00

-

Batu Pecah 2/3

85

M3

304.300,00

25.865.500,00

-

Pasir Urug

120

M3

201.800,00

24.216.000,00

-

Kaso Albasiah

1,7

M3

2.400.000,00

4.080.000,00

-

Papan Bekisting

2,4

M3

2.450.000,00

5.880.000,00

-

Paku'5

40

Kg

20.000,00

800.000,00

-

Alat Bantu

1

Ls

198.500,00

JUMLAH (Rp.)

28

JUMLAH

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

198.500,00 122.980.000,00

Bab

2

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

ISU STRATEGIS DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA

2.3 Bagi Hasil Pajak Retribusi, DD, dan ADD Bagi hasil pajak, DD, ADD maupun dana transfer dari Provinsi menurut regulasi dan memang idealnya adalah keluar pada Bulan Juni setiap tahunnya. Dari informasi itu, perencanaan keuangan dimulai, pemda merancang proses musdes dan musrenbang untuk seluruh desa, dengan terlebih dahulu mengeluarkan Perbup tentang Pagu Indikarif setiap desa untuk tahun yang direncanakan.

Pajak dan Retribusi Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan: • 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan • 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Dana Desa Pengalokasian dan desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana desa setiap desa dihitung berdasarkan : • 90 % alokasi dasar (alokasi yang dibagikan secara merata kepada setiap desa) • 10% bagian formula (alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dengan bobot sebagai berikut : a. 25 % untuk jumlah penduduk, b. 35 % untuk jumlah penduduk miskin, c.10 % untuk luas wilayah dan d. 30% untuk tingkat kesulitan geografis

Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten paling sedikit mengalokasikan ADD 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

ADD diberikan dengan memperhatikan asas pemerataan dan asas keadilan, Pemerataan: besarnya ADD dibagikan sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).

Keadilan: besarnya ADD dibagikan secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan bobot Desa bersangkutan, atau Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase pembagian ADD : Persentase ADDM = 90% dan Persentase ADDP = 10%.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

29

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

BAB

2

ISU STRATEGIS DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Variabel bobot desa: 1. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; 2. Jumlah penduduk Desa, 3. Angka kemiskinan Desa, 4. Luas wilayah Desa, dan 5. Tingkat kesulitan geografis Desa.

Gambar 2.6 Cara Perhitungan ADD

2.4 Penyertaan Modal “Badan Usaha Milik Desa, selanjutya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” (Pasal 1 point 6 UU 6 Tahun 2014).

Penyertaan modal hanya bisa kepada Badan Usaha Milik Desa dan atau BUMDes antar Desa. Penyertaan modal harus melalui Perdes atau perdes bersama bila kerjasamana lebih dari 1 desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam UU 6 tahun 2014 tentang desa, Bab X pasal 87 – 90 berkaitan dengan BUM Des. Disitu dijelaskan Desa dapat mendirikan (1) Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

2

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

ISU STRATEGIS DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Dalam Pasal 88 Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha; dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sedang di pasal penutup soal BUM Des Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

2.5 Format-Format Perencanaan Keuangan Desa Penyusunan APBDesa harus menunggu beberapa peraturan di setiap kabupaten masingmasing. Peraturan tersebut sekurang-kurangnya adalah: Peraturan Bupati Tentang Tatacara Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati Tentang Tatacara Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa, Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keputusan Bupati Tentang Standar dan Satuan Harga Dan Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

31

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

2

BAB

ISU STRATEGIS DALAM PERENCANAAN KEUANGAN DESA

Tabel 2.3 Contoh APBDesa ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JATIHURIP TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING 1

URAIAN

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 2 3 4

2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Hasil Aset Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 2 2 3 4 4 4

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 20.725.000,00 Bagi Hasil Pajak 3.227.000,00 Bagi Hasil Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan ############ Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten/Kota

1 1 1

3 3 3

1 2

1 2

1 2

2 2

2

32

1 1 1

1 1

1

1 1

2 2

2

2 2

1 1

3 3

2

1

4

2 2

1 1

5 5

Operasional BPD 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Perjalanan Dinas - Makanan dan Minuman Rapat - dst ………..

4

585.887.000,00 296.994.000,00 23.952.000,00

149.941.000,00 115.000.000,00

681.691.400,00

165.581.000,00 114.371.287,00 114.371.287,00 89.946.000,00 7.800.000,00 15.000.000,00 1.625.287,00

7.652.000,00 450.000,00 4.550.000,00 3.640.000,00 1.000.000,00 1.710.000,00 4.490.000,00 450.000,00

ADD

31.202.000,00 23.942.000,00

ADD BOP ADD

DBH PAD DBH

PAD PAD PAD & ADD DBH PAD 7.260.000,00 DBH

3.630.000,00 3.630.000,00

189.000,00 630.000,00 1.716.000,00

Operasional RT/RW

2.535.000,00 ADD 2.535.000,00

-

Peace Through In Disadvantaged Areas (PTDDA) Barang dan Jasa 2 Development 1 4 2 Belanja - Insentif RT dan RW Kegiatan Musrenbang 2 Belanja Barang dan Jasa - Makanan dan minuman rapat - Uang saku

3

-

Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD - Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Des - Tunjangan Kesehatan Kepala Desa Operasional Perkantoran 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda Pos - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik dan Telepon - Barang Cetakan - Surat Kabar 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin Tik - Printer

KETERANGAN

95.804.400,00 1.450.000,00 42.874.400,00 51.480.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 2 2 2 2

ANGGARAN

0

4.500.000 11.250.000

16.425.000,00 ADD 16.425.000,00

Bab

3

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

BAB 3.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL 3.1 Peran Aktif Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran

D

alam konteks proses perencanaan penganggaran pembangunan di Desa, yang dimaksud dengan ‘ruang procedural’ adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan desa adalah proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama warga masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang bersangkutan.

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsipprinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara berjangka yang meliputi: • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan; • Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dari dokumen perencanaan tersebut kemudian disusunlah Anggaran dan Belaja Desa (APB Desa).

Secara skematik, tahapan perencanaan pembangunan dan penganggaran dapat diihat seperti gambar 1. Bagaimana membangun peran aktif atau partisipasi masyarkat desa dalam setiap tahapan dan ruang yang tersedia secara procedural ini, dapat menggunakan panduan latihan-latihan pada Bab II di atas yang disesuaikan dengan konteksnya. Misalkan, untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam menentukan permasalahan, program prioritas, strategi penyelesaian/solusi, dapat digunakan panduan Latihan 5, 6 dan 7.

Sudah barang tentu, fasilitator/organizer juga perlu memperkenalkan dan mendiskusikan dengan warga mengenai format-format baku yang telah disediakan sesuai dengan peraturan.

Misalkan dalam tahap Pengkajian Keadaan Desa dalam proses penyusunan RPJMN, telah disediakan format baku seperti: Format Daftar Sumber Daya Alam, Format Daftar Sumber PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

33

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

BAB

3

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

Daya Manusia, Format Daftar Sumber Daya Pembangunan, Format Sketsa Desa hasil PRA, Format Kalender Musim, Format Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dan sebagainya.

Gambar 2.7 Peta Perencanaan dan Penganggaran di Desa

APB Desa

34

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

3.2 Peran Aktif Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahapan Penyusunan RPJM-Desa 1. Pembentukan tim penyusun RPJM-Desa 2. Pengacuan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; 3. Pengkajian kadaan desa, terdiri dari proses: (a) pengkajian dan pemutakhiran data desa; (b) penggalian gagasan; dan (c) pelaporan pengkajian desa; 4. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJMN Desa; 5. Penyusunan rancangan RPJM Desa; 6. Penyelenggaran musyawarah perencanaan pembangunan Desa dala rangka penyusunan RPJM Desa; dan 7. Penetapan RPJMN Desa

Pertanyaannya adalah? Bagaimana Posisi dan Peran Masyarakat dalam setiap tahapan tersebut?

Ruang #1: Masyarakat Berhak untuk Masuk Menjadi Tim Penyusun RPJMN Desa KETAHUILAH bahwa 1 bulan sesudah dilantik, Kepala Desa akan membentuk Tim Penyusun RPJM Desa. Tim ini berjumlah 7 sampai dengan 11 orang. Dari 7 (tujuh) rangkaian kegiatan Penyusunan RPJM Desa, ada 4 (empat) tahapan pertama langsung di tangani oleh Tim Penyusun RPJM Desa.

Ruang #2: Masyarakat merupakan sumber informasi utama tentang keadaan desa 1. Bila pembentukan Tim antara 7 hingga 11 orang maka (1) Kepala Desa sebagai pembina, (2) Sekretaris desa selaku ketua, (3) LPM sebgai selaku sekretaris Tim, (4) 3 orang perangkat desa, (5) 1 orang LPM, (6) 1 orang KPMD, (7) maka masyarakat mempunyai jatah 3 orang.

2. 3 orang dari warga dapat meresentasikan wilayah, kapasitas hingga ketokohan, perwakilan dari warga ini juga mempunyai kemampuan naratif, vocal hingga dapat secara argumentatif dalam diskusi-diskusi Tim Perumus. Yang tidak kalah pentingnya, perwakilan warga dapat diterima oleh semua kalangan dan secara sukarela terbuka untuk melaporkan perkembangan kerja tim penyusun. *) Panduan ini juga berlaku untuk proses penyusunan RKP Desa. Pembentukan Tim biasanya dilakukan paling lambat bulan Juni setiap tahunnya

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

35

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

BAB

3

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

KETAHUILAH bahwa pengkajian desa adalah diskusi-diskusi pembahasan tentang kondisi desa dalam berbagai aspek (sumber daya, mata pencaharian, sosial budaya, lingkungan dan sumber daya alam, kelembagaan dan sebagainya) yang dilakukan oleh dusun atau kelompok tertentu.

Proses ini berlangsung selama 3 bulan.

Hasil dari kajian desa (penggalian gagasan masyarakat) menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan dimaksud meliputi; penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ruang #3: Masyarakat berperan setara dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) KETAHUILAH Rapat Musyawarah desa (Musdes) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah Pemerintah desa menyerahkan hasil kegiatan Pengkajian Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Musyawarah desa dibagi ke dalam 4 kelompok/bidang untuk melakukan Diskusi kelompok, ke empat bidang tersebut meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

36

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

#Panduan 1 untuk Fasilitator: Proses Dialog/Diskusi pada tiap kelompok atau dusun Langkah Pengenalan: Analisa Diri dan Peneguhan Dialog membutuhkan kepercayaan diri serta pembangunan kepercayaan. Jika peserta belum mengembangkan rasa solidaritas kelompok, dorong mereka untuk memperkenalkan diri serta mengenal yang lainnya. Pertanyaan seperti “Apa harapan serta ketakutanku terhadap diriku sendiri, keluargaku, komunitasku?” bisa membantu membangun kepercayaan serta mengokohkan pentingnya kontribusi seseorang.

Langkah 1: Penggambaran tentang kejadian apa yang dilihat di dalam keseharian Mendorong peserta untuk menggambarkan sesuatu yang mungkin merupakan kejadian sehari-hari mereka. Seringkali orang yang lebih terdidik menggunakan terminologi tulisan pendek. Tetapi penggunaan gambar mungkin lebih memudahkan. Sesederhana apapun gambar yang dapat dibuat Langkah 2: Analisa Pertama—Kenapa hal ini terjadi?

Mulai dengan bertanya kenapa orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan di dalam gambar atau di dalam cerita. Tetaplah bertanya kenapa sehingga peserta mempertanyakan dan menceritakan.

Langkah 3: Permasalahan Terkait—Permasalahan ini mengarah pada apa?

Langkah ini melihat kemana konsekuensi atau dampak atas permasalahan tersebut mengarah? Dalam permasalahan ini, fasilitator bisa memberikan informasi tambahan untuk mendukung apa yang bisa disumbangkan oleh peserta.

Langkah 4: Analisa lebih Mendalam—Apa akar penyebab permasalahan ini?

Langkah ini mendorong peserta untuk memeriksa lebih mendalam permasalahan tersebut. Kenapa hal ini terjadi? Jika peserta memiliki waktu yang cukup, fasilitator bisa mengembangkan dengan informasi tambahan.

Langkah 5: Alternatif dan Tindakan—apa yang bisa kita kerjakan dengan hal ini?

Mengaitkan pendidikan dengan tindakan merupakan hal penting bagi pemberdayaan yang efektif. Bagaimana orang akan menggunakan pengetahuan baru mereka untuk mengubah situasi mereka? Dalam langkah ini, informasi mengenai kebijakan, reformasi hukum, anggaran, serta kebutuhan dasar bisa membantu orang menjelaskan apa yang bisa mereka lakukan. Sumberdaya yang lebih atau perlindungan yang lebih baik?”

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

37

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

BAB

3

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

#Panduan 2 untuk Fasilitator: Pemetaan Lanskap Sosial, Ekonomi dan Politik Bersama dengan masyarakat desa, lakukan proses diskusi kritis untuk melakukan pemetaan lanskap sosial, ekonomi dan politik. Ada beberapa cara untuk melakukan sebuah analisa kontekstual. Beberapa pertanyaan mendasar dalam analisa ini adalah sebagai berikut: • Siapa saja yang memiliki kekuasaan?

• Siapa yang lebih berkuasa?

• Siapa yang kekuasaannya lebih rendah?

• Bagaimana ketidakseimbangan ini dipelihara?

• Bagaimana caranya supaya ketidakseimbangan dapat diubah?

Secara lebih khusus, dalam konteks sistem ekonomi desa, pertanyaan-pertanyaan untuk memandu diskusi kelompok antara lain: • Apa sajakah perusahaan yang ada di desa (pertanian, pertambangan, jasa, pabrik, perdagangan dan lain-lain)?

• Apa sajakah barang-barang utama yang diproduksi?

• Apa sajakah barang-barang yang harus didatangkan dari luar desa?

• Apa sajakah sumber-sumber utama pekerjaan masyarakat desa (pertanian, perdagangan, jasa, pabrik, dll) • Dimana perempuan bekerja? Dimana laki-laki bekerja? Dimana usia muda dipekerjakan?

Apaka pkerjaan dan tingkat pendapatan berbeda berdasarkan usia, kelompok sosial dan gender?

Merujuk pada hasil diskusi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, buatlah sebuah tabel yang menyusun daftar aktor atau kelompok utama ekonomi dan kepentingannya.

Siapa

Kepentingan

Pemilik lahan pertanian luas Pemilik perusahaan Organisasi ekonomi: koperasi, KSM, BPR, dll Bandar atau tengkulak Pemilik toko besar Dan lain-lain

Untuk mengisi kolom kepentingan dan analisa lebih lanjut, dapat digunakan pertanyaan pemandu: dalam isu-isu apa saja mereka terlibat? Bagaimana mereka mempengaruhi masyarakat? kepentingan apa saja yang dipromosikan?, dan seterusnya.

38

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

Ruang #3: Masyarakat berperan setara dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) KETAHUILAH Rapat Musyawarah desa (Musdes) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah Pemerintah desa menyerahkan hasil kegiatan Pengkajian Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Musyawarah desa dibagi ke dalam 4 kelompok/bidang untuk melakukan Diskusi kelompok, ke empat bidang tersebut meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#Panduan 3 untuk Fasilitator: Persiapkan Warga menjadi peserta aktif dan kritis dalam Musyawarah Desa 1. Warga paham bahwa penyelenggara Musyawarah desa (Musdes) adalah BPD. 2. Warga yang diundang di dalam Musdes wajib membawa data hasil pengkajian desa dari wilayah/sektornya masing-masing.

3. Pastikan warga mendapat hasil kompilasi Pengkajian Desa ketika Musdes berlangsung 4. Warga memahami bahwa musdes tidak hanya membahasa hasil pengkajian desa, tetapi juga rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi.

5. Warga memahami rangkaian acara, sehingga dapat meskenariokan dari babak demi babak, seperti contoh ketika diskusi kelompok yakinkan setiap warga dapat hadir mewakili atau dapat mengisi ke empat bidang (penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa).

6. Dalam diskusi kelompok, setiap kelompok menghasilkan prioritas rencana kegiatan desa (KR4 bidang tersebut) dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, selanjutnya warga harus dapat memahami setiap kegiatan dapat dibiayai oleh sumber dana nya (ADD, DD, bantuan provinsi, PAD, dan lain-lain).

7. Warga mencermati Berita Acara ketika usai melaksanakan Musdes dan meminta salinan Hardcopy dan Softcopy hasil Musdes.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

39

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

BAB

3

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

#Panduan 4 untuk Fasilitator: Persiapkan Warga menjadi peserta aktif dan kritis dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang) • Fasilitasi warga untuk meminta/mendapatkan bahan untuk Musrenbang desa kepada Tim Perumus RPJMDesa.

• Bersama dengan kelompok-nya ketika pelaksanaan Pengkajian Desa, Rancangan RPJMDesa di bahas dan didiskusikan secara informal dan memberikan catatan-catatan.

• Pastikan undangan untuk mengikuti Musrenbang Desa minimal 4 hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri oleh Rancangan RPJMDesa (bila dirasa berat dengan memfotocopy sebanyak undangan, penggandaan dapat sebanyak kelompok yang diundang, contoh untuk golongan tokoh agama, pendidikan, kesehatan, masyarakat, adat, kelompok tani, nelayan, perajin, perempuan, dll).

• Pastikan ketika proses berlangsung, warga mencermati semua masukan di catat oleh notulen. Perubahan tersebut, tidak memasukan program dan kegiatan baru, namun koreksi lebih kepada volume, kesalahan lokasi pekerjaan, dan lainnya yang bersifat bedah minor • Warga meminta Berita Acara hasil Musrenbang Desa dengan terlebih dahulu menyeleksi peserta yang mewakili banyak unsur untuk mewakil menandatangani Berita Acara.

Pelaksanaan Penandatanganan Berita Acara, diketahui oleh Tim Penyusun RPJMDesa, Ketua BPD dan Kepala Desa.

#Tips untuk Fasilitator: untuk memandu warga dalam merumuskan visi, misi dan strategi pembangunan desa Terdapat banyak cara untuk membentuk visi. Beberapa fasilitator memilih untuk menggunakan pertanyaan apa saja yang tidak terbatas dan meminta orang untuk membayangkan sesuatu yang diimpikan. Fasilitator lain memilih untuk langsung kongkrit mengenai kerangka waktu. pembentukan visi dapat difasilitasi dengan sebuah pertanyaan khusus mengenai politik dan pembuatan kebijakan seperti, “Anda menginginkan keputusan dibuat seperti apa?”; “dalam sistem sosial, politik dan ekonomi macam apakah kita ingin hidup?”

Cara untuk membantu orang merumuskan pernyataan visi: Jelaskan bahwa sebuah visi merupakan sebuah gambaran masyarakat dan minta mereka untuk melengkapi frase yang mulai dengan “sebuah masyarakat desa yang...”

Dengan merujuk pada visi tersebut, pandu masyarakat untuk merumuskan misi dan strategi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: • Apa saja permasalahan-permasalahan umum yang dihadapi masyarakat desa yang ingin dipecahkan secara bersama-sama?

• Apa saja sumberdaya yang diperlukan dan bagaimana ketersediaannya?

• Ruang politik seperti apa yang tersedia? Posisi dan peranan pimpinan daerah dan tokohtokoh politik berpengaruh?

• Bagaimana kapasitas internal masyarakat desa sendiri?

• Pihak-pihak mana saja yang dinilai dapat diajak kerjasama atau mengancam/mengganggu?

40

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

3.3 Peran Aktif Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) KETAHUILAH RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

INGATLAH….

• RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.

• RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

• RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

RKP Desa paling sedikit berisi uraian: a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antarDesa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

41

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

BAB

3

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

Ruang #1: Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk Ke Desa

KETAHUILAH sebelum memfinalkan Rancangan RKPDesa hasil dari usulan Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD, Desa harus mendapatkan terlebih dahulu data dan informasi dari kabupaten/kota tentang: pagu indikatif Desa dan rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.

Data dimaksud diterima desa paling lambat Bulan Juni setiap tahun berjalan.

42

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

#Panduan 5 untuk Fasilitator: dialog warga masyarakat untuk pencermatan secara pararel  Motivasi dan fasilitasi warga untuk aktif menanyakan kepada Tim Perumus RKP Desa tentang Pagu Indikatif yang masuk ke desa (ADD, DD, banprov, bagi hasil pajak/ retribusi, sumbangan dari pihak ketiga, dll) serta informasi dan dokumen rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang masuk ke desa.  Lakukan diskusi bersama warga pada komunitas-komunitas lebih kecil untuk melakukan pencermatan bersamaan dengan Pencermanatan yang dilakukan oleh Tim Perumus RKPDesa.  Fasilitasi dialog untuk menyamakan hasil dari pencermatan warga dengan Tim. Pastikan bila perlu warga dapat meminta hasil pencermatan yang dilakukan oleh Tim Penyusun RKPDesa untuk dijadikan bahan sandingan (dapat menggunakan Format Pagu Indikatif Desa dan format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa yang telah tersedia sesuai petunjuk teknis dan pelaksanaan).

Ruang #2: Pencermatan Ulang RPJM Desa KETAHUILAH seringkali, rapat pencermatan dan penyelarasan yang dilakukan Tim Penyusun RKP Desa belum cukup teliti dan akurat. Terutama daftar program dan kegiatan yang ada dalam usulan rencana kegiatan pembangunan desa belum diprioritaskan sehingga menyulitkan ketika ada pembahasan yang mengharuskan adanya perampingan/pengurangan terhadap usulan kegiatan. Untuk itu Pencermatan ulang menjadi penting adanya.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

43

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

BAB

3

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

#Panduan 6 untuk Fasilitator: Pencermatan Program Prioritas  Setelah proses penyelarasan pada tahap sebelumnya, tim Penyusun RKP Desa mencoba memprioritaskan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Dalam tahap ini, fasilitasi warga untuk krtitis dan turut melakukan penilaian pada rumusan indikator apa yang di pakai untuk memprioritaskan kegiatan tersebut.  Menjembatani saluran informasi dan proses komunikasi sehingga warga mendapat jaminan bahwa proses penentuan prioritas kegiatan sehingga masuk ke tahun pertama, kedua dan selanjutnya adalah kegiatan terbuka yang dapat diakses oleh Warga ketika Tim Penyusun RKP Desa melakukan kegiatan ini.  Hasil pencermatan ini menjadi modal utama warga untuk mengikuti agenda penyusunan RKP Desa selanjutnya.

Ruang #3: Penyusunan Rancangan RKP Desa KETAHUILAH sebelum dilakukan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Tim penyusun RKP Desa akan menyusun rancangan RKP Desa berupa usulan prioritas program dan kegiatan. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

44

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

#Panduan 7 untuk Fasilitator: Pengawalan Rancangan Usulan • Kembangkan sistem informasi untuk sosialisasi pada warga sehingga dan menjembatani komunikasi selama proses penyusunan rancangan RKP Desa yang dilakukan oleh Tim. • Lakukan pembekalan pada warga melalui diskusi-diskusi kelompok melalui pembahasan bahan-bahan berupa: a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

• Lakukan pendampingan warga dalam mengawal Rancangan RKP Desa yang memuat program kerjasama antar desa. Lakukan koordinasi dengan fasilitator desa lain atau simpul masyarakat desa dimaksud dan secara kritis mengkaji bersama mengenai untung ruginya mengenai program kerjasama antar desa tersebut.

• Sebelum dibawa ke Musrenbangdes, upayakan untuk mendapatkan salinan dokumen Rancangan RKP Desa sebagai bahan untuk pembahasan pada diskusi komunitas.

Sehingga jauh-jauh hari sebelum Musrenbangdes, warga dapat mempelajari dokumen dimaksud.

• Lakukan proses pembelajaran bersama Warga untuk membahas beberapa format isian yang secara formal telah diatur, seperti: format Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, Proposal Teknis Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, Pemeriksaan Dokumen Proposal dan RAB dan Daftar Usulan RKP.

Ruang #4: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa KETAHUILAH Musrenbang desa merupakan tahapan untuk membahas dan memeperbaiki rancangan RKP Desa. Biasanya diawali dengan sesi seremonia dan setelah itu acara di kendalikan secara penuh oleh Tim Fasilitator yang diminta BPD sebagai pengelola proses jalannya musrenbang.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

45

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

BAB

3

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

#Panduan 8 untuk Fasilitator: Berperan Setara • Lakukan komunikasi intensif dengan BPD dan Kepala Desa pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa untuk mengawal proses penentuan kepesertaan yang lebih peka terhadap keadilan keterwakilan berbagai kelompok di masyarakat dan pengaturan proses Musrenbang desa.

• Diluar proses pengundangan secara formal, lakukan sosialisasi secara lebih meluas pada semua komunitas-komunitas warga terkait rencana pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa. Pastikan masyarakat menyadari akan hak mereka untuk turut mengawal proses tersebut.

• Turut melakukan pengkondisian suasana pada saat berangsungnya musrenbang sehingga suasana lebih rileks, akrab dan tidak formalistik. Upayakan untuk mendinamisir forum ketika pembicaraan mengarah pada pola satu arah, ceramah model penyuluhan atau sosialisasi program.

• Memastikan sistem penentuan utusan desa yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan didasarkan pada kriteria-kriteria yang disepakati bersama. Contoh kriteria: - Menyediakan tempat khusus bagi perempuan di keanggotaan tim utusan desa (affirmatif action). Contohnya dari 5 (lima) orang anggota tim utusan desa, pastikan setidak-tidaknya 2 tempat untuk diisi perempuan.

- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (menyampaikan prioritas usulan desa, memberikan alasan, berpendapat, dan lain-lain).

- Memiliki pengetahuan yang bermanfaat di Musrenbang tingkat kecamatan.

- Kriteria lain yang disepakati seluruh peserta.

• Memafasilitasi perwakila warga untuk mengawal proses perbaikan dari musrenbang desa yang dilakukan oleh Tim Penyusun RKPDesa. Pastikan perbaikan harus sesuai dengan hasil rapat musrenbang desa, kadang kala perubahan tanpa disadari berlangsung ketika proses musrenbang desa usai dilaksanakan.

3.4 Peran Aktif Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) INGATLAH….

• APBDesa paling lambat diketuk palu pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

• Susunan APBDesa hampir sama dengan APBD Provinsi dan Kabupaten, yaitu terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan • Pendapatan terdiri dari: Pendapatan asli desa (PADesa), Transfer dan Pendapatan lainlain.

• Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas: kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tidak Terduga.

• Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

46

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 2 - PERAN AKIF WARGA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN KEUANGAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RUANG PROSEDURAL

APB Desa yang Baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baik adalah yang mampu: 1. Memfasilitasi dan memacu pengembangan ekonomi produktivitas masyarakatnya.  Pungutan desa diusahakan harus memfasilitasi ekonomi produktif (pertumbuhan ekonomi) di desa. Pemerintah yang hanya memaksimalkan pungutan pada kegiatan ekonomi produktif dianggap tidak mendukung (kondusif) bagi pertumbuhan ekonomi.

Seharusnya kegiatan konsumtif-lah yang cocok untuk dipungut lebih besar, terutama konsumsi barang-barang nonprimer seperti beli sepeda motor, beli mobil mewah, membangun rumah mewah, membeli logam mulia, dan lain-lain.  Pungutan perlu dilakukan pada output kegiatan ekonomi (bila sudah berhasil, baru dikenai pungutan), dan bukan melakukan pungutan yang menjadi beban bagi input dan proses kegiatan ekonomi (pungutan terhadap modal awal atau memungut pengusaha yang sedang mulai usaha).  Dari sisi belanja (pengeluaran), kebijakan alokasi anggaran dalam APBDES harus ditekankan pada kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendorong investasi masyarakat desa (seperti mendorong berkembangnya usaha kecil), dan bukan memacu pertumbuhan konsumsi nonprimer. Sebagai contoh, desa perlu segera merubah alokasi APB Desa yang dulu ditekankan pada prasarana fisik ke ekonomi produktif. Desa perlu memberi perhatian secara serius dan memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif yang dikembangkan oleh warga masyarakatnya.

2. Meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan.  Dari sisi pendapatan, pungutan harus menekankan pada kelompok dan wilayah yang lebih kaya. Dalam konteks pajak sering dikenal adanya pajak progresif.   Kelompok dan wilayah yang miskin perlu memperoleh pelayanan khusus yang bisa memacu prduktivitas.  Pengeluaran (belanja) dalam APBDES perlu dialokasikan secara merata menurut sektorsektor pembangunan. Misalnya bukan hanya prasarana fisik yang dibesar-besarkan tetapi pada sektor lain terutama ekonomi produktif.

3. Mendorong pemberdayaan masyarakat.  Tugas utama pemerintah (termasuk desa) adalah memfasilitas masyarakat untuk berkembang, mampu dan bisa meningkatkan potensi yang dimilikinya. Pemerintah tidak mungkin bisa melayani dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat itu.  Pemerintah harus menghindari pungutan pada warga masyarakat yang sedang memberdayakan mereka sendiri, misalnya yang sudah mulai berusaha atau yang akan bekerja.  Dalam kondisi keuangan yang terbatas, pemerintah perlu menekankan kegiatan “mengendalikan” daripada kegiatan yang “mengayuh sendiri”. Sebagai contoh, perhatian usaha kecil bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pengusaha yang lebih besar atau lembaga perbankan.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

47

Bagian 3 PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Bab

1

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

BAB 1.

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA 1.1 Pengertian dan Bagan Pelaksanaan Keuangan Desa

K

euangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan keuangan desa merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pengelolaan keuangan desa. Di mana pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam pelaksanaan keuangan desa dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan syah. Sehingga semua pelaksanaan keuangan desa harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban desa untuk selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas hendaknya dibarengi dengan usaha yang kongkrit dan dapat dibuktikan legalitasnya dalam mengelola pelaksanaan keuangan desa. Pengaturan jumlah uang kas desa yang dipegang bendahara sampai dengan penggunaan anggaran wajib (seperti gaji, operasional kantor desa) sebelum peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan harus juga dituangkan dalam peraturan di desa.

Kecuali jika di wilayah desa tersebut belum belum memiliki pelayanan perbankan, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Keabsahan hukum dalam setiap pengaturan tata kelola keuangan menjadi prasyarat mutlak terbangunnya system pemerintahan yang akuntabel.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

51

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

BAB

1

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Selengkapnya alur bahasan dalam pelaksanaan keuangan desa sebagai berikut:

1.2 Tujuan dan Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa Pengaturan pelaksanaan keuangan desa bertujuan untuk: • Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

• Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APB Desa.

• membangun konsistensi antar tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa.

• Memberikan dasar dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah desa dalam pelaksanaan keuangan menjadi wajib hukumnya untuk selalu berpegang teguh pada prinsi-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik. Beberapa prinsip pelaksanaan keuangan desa yang harus diperhatikan adalah : • Tidak diperbolehkan melakukan transaksi belanja jika tidak ada dalam Perdes APB Desa.

• Setiap transaksi penerimaan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

• Seluruh bukti transaksi harus mendapat pengesahan oleh kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; • pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran desa.

52

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

1.3 Prosedur Pelaksanaan APB Desa Setelah peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan/disahkan oleh Kepala Desa dan dicatat dalam lembaran desa, maka Kepala Desa segera mempersiapkan pelaksanaan APB Desa.

Pelaksanaan APB Desa harus tetap mengedepankan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Karenanya pelaksanaan APB Desa harus dimulai dari sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat desa.

Secara garis besar pelaksanaan APB Desa dapat digambarkan melalui alur sebagai berikut :

Sosialisasi Perdes APB Desa dan Pungutan Desa Peraturan Desa tentang APB Desa merupakan rencana tahuan keuangan pemerintahan desa. Sebagai sebuah produk hukum kebijakan publik yang dicatat dalam lembaran desa, maka perdes APB Desa menjadi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Demikian halnya dengan perdes pungutan Desa, dimana secara substansi langsung mengatur berbagai pungutan yang sebelumnya telah dibahas dan disepakati antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Karenanya masyarakat kebanyakan berhak mendapatkan kemudahan akses informasi terhadap kedua peraturan desa tersebut.

Kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan dan marjinal, harus mengedepankan prinsip mudah, murah, cepat, sederhana dan efektif serta selalu diperbaharui secara berkala. Melalui prinsip tersebut diharapkan masyarakat memiliki keinginan besar dan antusiasme untuk selalu ingin membaca dan memahami kebijakan APB Desa dan Pungutan Desa.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

53

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

BAB

1

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Sosialisasi perdes APB Desa dan Pungutan Desa dapat dijadikan salah satu alat ukur apakah kinerja pemerintahan desa transparansi atau tidak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir banyak pemerintahan desa menganggap bahwa dokumen anggaran desa dikatagorikan sebagai dokumen “rahasia�. Sehingga sangat sedikit pemerintahan desa yang secara terbuka melakukan sosialisasi APB Desa, dengan alasan keterbatasan anggaran sosialisasi.

Beberapa media yang bisa dijadikan sarana bagi pemerintahan desa untuk mensosialisasikan kedua perdes tersebut tanpa menggunakan anggaran yang dianggap membebani, yaitu seperti memanfaatkan pertemuan-pertemuan yang ada di tingkat RT, RW, maupun tingkat desa. Selain itu juga pemerintah desa cukup melakukan fotocoy ringkasan APB Desa dan ditempel ditempat-tempat strategis, seperti papan informasi RT/RW/Desa/Pasar desa atau tempat lain yang strategis di desa. Apalagi saat ini telah banyak desa yang memanfaatkan tehnologi internet sebagai salah satu kebutuhan desa. Sehingga seluruh dokumen kebijakan public di desa harus dapat diakses secara online.

Yang terpenting dalam memberikan informasi kepada masyarakat adalah bagaimana tim pemerintah desa mempunyai keahlian dalam mengelola informasi agar menarik masyarakat untuk membacanya. Kemampuan ini menjadi penting, karena dengan kemasan informasi yang menarik, akhirnya masyarakat tumbuh kepeduliannya untuk selalu mengawal kebijakan public desanya sendiri. Selain itu, penyebaran informasi menjadi salah satu proses penyadaran untuk saling belajar dan mengingatkan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Penyusunan DPA APB Desa Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi, tim pengelola keuangan desa harus juga menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APB Desa. DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. DPA disusun setelah APB Desa ditetapkan dan disahkan sebagai bentuk fungsi penjabaran APB Desa berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RAPB Desa yang telah dievaluasi.

Penyusunan DPA dilakukan oleh tim pengelola keuangan desa yang dikoordinir oleh sekretaris desa. Tugas tim menyiapkan berbagai kelengkapan sebelum melakukan penyusunan DPA, yang meliputi kesiapan format DPA, ringkasan dan rincian APB Desa serta RKA yang telah dievaluasi. Setelah DPA selesai disusun, koordinator tim yakni sekretaris desa meminta persetujuan dan pengesahan Kepala Desa. Selanjutnya DPA yang telah disyahkan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing pengguna anggaran.

54

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Pelaksanaan Penerimaan Desa Pelaksanaan penerimaan desa mencakup : • Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; • Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah; • Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa; • Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; • Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APB Desa; • Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; • Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya; • Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Pelaksanaan Pengeluaran Desa Pelaksanaan pengeluaran Desa mencakup: • Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; • Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa; • Yang diperbolehkan hanya belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa; • Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

55

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

BAB

1

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Pelaksanaan Kegiatan Umum Kegiatan pembangunan di desa terbagi menjadi 2, yaitu: kegiatan tercatat di APB Desa dan kegiatan tak tercatat di APB Desa1. Kegiatan tercatat di APB Desa sendiri terdiri dari pembangunan desa berskala lokal desa serta pembangunan sektoral atau daerah yang masuk ke desa. Sedangkan, kegiatan tak tercatat di APB Desa hanya bisa berupa kegiatan pembangunan sektoral atau daerah yang masuk ke desa.

Kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dikelola dengan cara swakelola, kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan dan Pihak-Pihak yang Terlibat Secara umum alur mekanisme kegiatan ada 2 (dua) yaitu; tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, dengan uraian sebagai berikut: No.

1

56

Tahapan

Pelaku

Keterangan

1

Persiapan Kegiatan

1.1

Penetapan pelaksana kegiatan

Kepala Desa

Dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa

1.2

Penyusunan rencana kerja

Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan

Disusun sesuai pentahapan realisasi pencairan dana

1.3

Sosialisasi kegiatan

Kepala desa dan masyarakat desa

Diupayakan setiap kegiatan pembangunan fisik ada papan informasi kegiatan yang sederhana

1.4

Pembekalan pelaksana kegiatan

Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota

Bisa dilaksanakan atas inisatif pemerintah desa sendiri dengan cara mengundang pihak-pihak yang kompeten

1.5

Penyiapan dokumen administrasi

Pelaksana kegiatan

PK menyiapkan dokumen administrasi sesuai dengan pengajuan pendanaan atau DPA yang diajukan

1.6

Pengadaan tenaga kerja

Pelaksana kegiatan

diprioritaskan dari internal desa untuk menanggulangi pengangguran di desa

Lihat pasal 53 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa: Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

No.

Tahapan

Pelaku

1.7

Pengadaaan bahan/material

2

Pelaksanaan Kegiatan

2.1

Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan

Bab

1

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Keterangan

Pelaksana kegiatan

Harus memperhatikan Perbup tata cara pengadaan barang dan jasa di desa dan standar harga barang dan jasa

Kepala desa dan pelaksana kegiatan

Minimal 3 kali sesuai tahap pencairan dana desa APBN (April, Agustus, November)

2.2

Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa

Kepala desa dan tenaga ahli bidang infrastruktur

Diutamakan tenaga ahli local. Bisa juga dari SKPD bid.PU atau tenaga 2.3pendamping professional.

Pemeriksaan dilakukan saat 40%, 80% dan 100% kegiatan selesai.

2.3

Perubahan pelaksanaan kegiatan

Pemerintah kabupaten/kota, Kepala desa dan Pelaksana kegiatan

Dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa

2.4

Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah

Kepala desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat desa

Pemerintah Desa membuka ruang-ruang pengaduan masyarakat

2.5

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

Pelaksana kegiatan

Masing-masing pelaksana kegiatan (PK) mempersiapkan kelengkapan admisnitrasi

2.6

Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan

BPD, Kepala desa dan Pelaksana kegiatan, masyarakat desa

Dilaksanakan pada Bulan Juni dan Desember

2.7

Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan

Kepala desa dan kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa

Pembentukan kelompok pelestarian dan pemanfaatan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan desa dilakukan melalui swakelola atau penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia dapat dipilah lagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Untuk mendukung swakelola (secara tidak langsung).

2. Untuk langsung memenuhi kebutuhan barang/jasa di desa.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

57

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

BAB

1

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Tahapan pengadaan meliputi rencana dan pelaksanaan, dengan uraian sebagai berikut: Tahapan Pengadaan

Rencana Pelaksanaan

Swakelola

Penyedia Barang/Jasa

Jadwal pelaksanaan pekerjaan

Spesifikasi teknis (jika diperlukan)

Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan & peralatan

Rencana Anggaran Biaya (RAB), termasuk ongkos kirim

Gambar rencana kerja (utk konstruksi)

Gambar rencana kerja (utk konstruksi)

Spesifikasi teknis (jika diperlukan) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan barang/jasa sampai dengan 50 juta : membeli pada 1 penyedia tanpa penawaran tertulis Pelaksanaan

Selain secara keseluruhan melalui swakelola, untuk sebagian kebutuhan barang/jasa bisa dipenuhi melalui penyedia barang/jasa

Pengadaan barang/jasa 50 – 200 juta: membeli pada 1 penyedia dengan meminta penawaran tertulis Pengadaan barang/jasa lebih dari 200 juta : meminta 2 penawaran tertulis dari 2 penyedia yang berbeda

Mekanisme Pengajuan Pendanaan & Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Mekanisme pengajuan pendanaan dan pembayaran pelaksanaan kegiatan merupakan satu rangkaian proses yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan (PK). Tahapan proses ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan baik kepada seketaris desa selaku koordinator tim pengelola keuangan desa yang akan memberikan verifikasi maupun kepada Kepala Desa selaku penguasa pengelola keuangan desa yang berkewajiban memberikan pengesahan. Selengkapnya alur proses sebagai berikut:

58

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Penjabaran dari alur proses pengajuan pendanaan dan pembayaran berlangsung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan dengan disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Penggunaan RAB hanya dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan untuk pembangunan fisik. Sehingga kedudukan RAB tidak sama dengan DPA - APB Desa.

2. Sekretaris desa memberikan verifikasi pengajuan pendanaan.

3. Setelah verifikasi, sekretaris desa memberikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

4. Setelah mendapat pengesahan, dokumen dikirim kembali kepada pelaksana kegiatan.

5. Pelaksana kegiatan kemudian melakukan kegiatan pembelian barang/ jasa.

6. Kemudian pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Kepala Desa melalui sekretaris desa dengan disertai pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

7. Sekretaris desa meneliti, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersedian dana, menolak pengajuan jika tidak sesuai.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

59

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

1

BAB

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

8. Jika lolos dan sudah sesuai, sekretaris desa mengirimkan kepada Kepala desa untuk mendapatkan persetujuan.

9. Setelah disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya memerintahkan pembayaran kepada bendahara desa.

10. Setelah mendapat perintah membayar dari Kepala Desa, Bendahara melakukan pembayaran sesuai tagihan kepada pelaksana kegiatan dan selanjutnya melakukan pencatatan pengeluaran.

Contoh format RAB RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN ................

1. Bidang : ..............................

2. Kegiatan : ..............................

3. Waktu Pelaksanaan : Rincian Pendanaan : NO.

URAIAN

VOLUME

1

2

3

HARGA SATUAN (Rp.) 4

JUMLAH (Rp.) 5

JUMLAH (Rp.) Disetujui/mengesahkan Kepala Desa ………………………………

................., tanggal ………………….

Pelaksana Kegiatan …………………………………….

Perubahan APB Desa Perubahan APB Desa adalah Perubahan atas apa yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran bersangkutan baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan. Tujuan dilakukan perubahan APB Desa adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan APB Desa yang telah ditetapkan dan untuk menampung perubahan – perubahan, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Beberapa penyebab dilakukan perubahan APB Desa meliputi : • keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; • keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; • terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau

60

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

• terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; • perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa APB Desa dapat dilakukan perubahan hanya satu kali selambat-lambatnya 3 bulan (akhir bulan September) sebelum tahun anggaran berakhir yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa

1.4 Prosedur Perubahan APB Desa Pada dasarnya penyusunan Perubahan APB Desa seperti yang dilaksanakan dalam penyusunan APB Desa murni. Secara garis besar alur penyusunan APB Desa Perubahan sebagai berikut:

Tahapan yang dilakukan mulai dari penyusunan RKA RAPB Desa Perubahan atau lazim disebut RKA Perubahan-Desa (RKA P-Desa), penyusunan ringkasan dan rincian APB Desa perubahan, penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Perubahan APB Desa, musyawarah anggaran desa dan penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Desa atau disingkat DPPA-Desa.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

61

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

BAB

1

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Penyusunan Rancangan APB Desa Perubahan Penyusunan APB Desa perubahan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan koordinator tim adalah sekretaris Desa. Dalam melaksanakan tugasnya tim anggaran bertanggung jawab kepada kepala Desa. Meskipun demikian, setiap tahapan proses penyusunan, tim yang ditunjuk harus tetap mengupayakan adanya ruang partisipasi dan transparansi informasi.

Berikut contoh lampiran APB Desa Perubahan: Contoh FORMAT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN .................

KODE REKENING

URAIAN

1.

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Hasil Aset Swadaya dan Partisipasi Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1.2 1.2.1 1.2.2

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten/Kota

1.2.3 1.2.4 1.2.4.1 1.2.4.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)

SETELAH PERUBAHAN (Rp.)

BERTAMBAH/ BERKURANG

Pendapatan lain lain Hibah Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa JUMLAH PENDAPATAN

Penetapan Perkades Perubahan APB Desa Setelah seluruh rancangan perubahan APB Desa dilakukan musyawarah anggaran dan dinyatakan lengkap, maka selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Peraturan Kepala Desa atau disingkat Perkades tentang Perubahan APB Desa. Yang perlu diperhatikan, meskipun perubahan APB Desa ditetapkan dengan Perkades tidak dibahas dan disepakati bersama BPD, namun Kepala Desa tetap memberikan informasi kepada BPD dan masyarakat.

Hal ini dikarenakan peraturan kepala desa tetap dalam katagori kebijakan publik di desa yang dicatat dalam berita desa.

62

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Penyusunan DPPA APB Desa Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Perubahan APB Desa atau disingkat DPPA APB Desa adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. Artinya bahwa DPPA APB Desa merupakan patokan baru untuk melaksanakan penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan keuangan desa selama sisa waktu di tahun anggaran berjalan. DPPA-APB Desa juga disusun oleh PTPKD dengan melibatkan masing pelaksana kegiatan (PK). Meskipun DPPA-APB Desa hanya akan berjalan selama 3-4 bulan, namun tidak boleh begitu saja mengabaikan prinsip-prinsip penyusunan partisipatif dan transparan. Karenanya, proses penyusunan DPPA-APB Desa tetap harus membuka ruang-ruang keterlibatan masyarakat, terutama dalam perhitungan pelaksanaan anggaran sebelum perubahan.

Contoh Format DPPA-Pendapatan APB Desa DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA ………………KECAMATAN ………………..

KABUPATEN ……………….

TAHUN ANGGARAN ………….

Organisasi

: ……………………………………………..

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

URAIAN

SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

RINCIAN PERHITUNGAN SATUAN

1

2

JUMLAH cana Penarikan Dana : Peng. Tri.Wln I : Rp........

II : Rp.......

III: Rp.......

IV: Rp........ ____________ Jumlah : Rp………

3

4

5

6

7

Disahkan

Telah Dievaluasi

Kepala Desa

Sekretaris Desa

...............................

...................................

8

9

10

11

…………………

Bendahara Desa ......................................

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

63

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

BAB

1

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Contoh Format DPPA-Belanja APB Desa DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA ………………KECAMATAN ………………..

KABUPATEN ……………….

TAHUN ANGGARAN ………….

Bidang :……………………………………………..

Program Kegiatan Lokasi kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Desa Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Masukan

Keluaran

Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DESA KODE REKENING

1

SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

JUMLAH cana Penarikan Dana : Peng. Tri.Wln I : Rp........

II : Rp.......

III: Rp.......

IV: Rp........ _____________ Jumlah : Rp………

64

SEBELUM PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH

3

SATUAN

HARGA

(Rp)

VOLUME

SATUAN

4

5

6

7

8

Disahkan

Telah Dievaluasi

Kepala Desa

Sekretaris Desa

...............................

...................................

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

BERTAMHARGA SATUAN

9

JUMLAH (Rp)

10

BAH/ (BERKURANG)

11

……………………….

Pelaksana Kegiatan

......................................

Bab

1

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

PENGANTAR PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Sosialisasi Perubahan APB Desa Sama halnya dengan APB Desa, Perubahan APB Desa juga harus disosialisasikan ke masyarakat desa untuk memberikan informasi terbaru terkait program/kegiatan yang berlangsung di tahun berjalan. Sosialisasi ini sekaligus mengajak masyarakat desa untuk menggunakan acuan baru dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan keuangan desa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sosialisasi, pertama bahwa seluruh masyarakat desa harus mudah mendapatkan akses informasi berkait dengan pelaksanaan perubahan APB Desa. Kedua, pemerintah desa tidak terbebani dengan anggaran yang besar untuk kegiatan sosialisasi, sehingga dibutuhkan media yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan forum-forum pertemuan warga yang sudah ada. Ketiga, tidak boleh terjadi diskriminasi antar elemen masyarakat dalam mendapatkan akses informasi.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

65

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

2

BAB

ISU STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

BAB 2.

ISU STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA 2.1 Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa/Barang atau Kekayaan Milik Desa

A

set desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Oleh karena semua kekayaan milik desa harus dikenali dengan baik, maka kegiatan inventarisasi merupakan keharusan. Inventarisasi akan memudahkan perencanaan kebutuhan barang ke depannya yang pengadaannya tidak bisa tidak akan menggunakan APB Desa.

Aset milik desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Sedangka aset lainnya milik Desa antara lain: 1. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 2. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; 3. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lainlain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Hasil kerja sama Desa; dan 5. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Di pelaksanaan keuangan desa, untuk asset berupa tanah dan hutan setidaknya membutuhkan kegiatan pengukuran untuk memastikan luas sebenarnya. Sedangkan untuk aset berupa bangunan perlu untuk dilakukan sertifikasi kepemilikan desa.

66

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

2

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

ISU STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

2.2 Pencairan Belanja Aparatur Desa Berdasarkan ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015, batas maksimal 30% berlaku untuk Belanja Aparatur Desa2, yang meliputi : 1.

2.

3.

4.

Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; Operasional Pemerintah Desa; Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Batas maksimal ditetapkan supaya sebagian besar belanja yang berasal dari APB Desa memang betul-betul dibelanjakan untuk kesejahteraan warga desa. Batas maksimal ini menjadi isu strategis di pelaksanaan keuangan desa karena pada pasal 26 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 (Pengelolaan Keuangan Desa), menyebutkan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran merupakan belanja APB Desa yang bisa dikeluarkan sebelum rancangan APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran tersebut cukup dilandasi dengan Peraturan Kepala Desa.

2.3 Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak/ Retribusi Ada 2 issue strategis yang secara langsung bisa dicermati dalam rangka implementasi ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk desa, yaitu persoalan kepatuhan pengalokasian dan proses pencairan.

Pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 96 ayat (2) bahwa besaran ADD adalah sekurang-kurangnya 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) + Dana Bagi Hasil (DBH)3. Sedangkan berdasarkan pasal 97 ayat (2) besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah sekurang-kurangnya juga 10% untuk desa4.

Pemerintah desa dan warga desa sangat penting memahami hak keuangan desa yang bersumber dari APBD ini. Dikarenakan sumber pendapatan desa tersebut secara langsung akan berdampak pada hak penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa sekaligus hak – hak warga dalam membiayai pembangunan desa. Pengaturan lebih lanjut tentang ADD dan bagi hasil pajak daerah/retribusi daerah diatur dalam peraturan bupati. Karenanya warga desa wajib mamahami dan mengawal hak-hak keuangan desa sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga desa. issu kritis dalam kontek 2 3

Ketentuan ini masih sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, soal ini tidak berubah.

4 Ketentuan ini tidak berubah di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

67

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

BAB

2

ISU STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

kapatuhan alokasi anggaran dimaksud adalah ketidakpatuhan pemda mengalokasikan sesuai mandat UU Desa dengan daling ketidakmampuan APBD. Kedua, berdasarkan ketentuan pasal 99 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015, penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap5. Tata cara penyalurannya sendiri diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Warga desa mempunyai hak untuk mengetahui kapan saja penyaluran dana sesuai tahapan yang dimandatkan dalam regulasi daerah, sehingga tidak terjadi pengurangan hak atas anggaran publik.

2.4 Pencairan Dana Desa Dana Desa yang bersumber dari APBN pada pelaksanaan dilakukan melalui transfer dari rekening negera kedalam rekening daerah dan dicatat dalam APBD. Pada konteks ini muncul beberapa isu strategis yang harus dikawal. Pertama, adanya politisasi pencairan DD dari kabupaten ke rekening Desa, terutama bagi daerah – daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada. Politisasi akan terjadi terhadap desa-desa yang ada kecenderungan “tidak mendukung� calon tertentu yang sedang berkuasa dengan dalih prasyarat pencairan dari desa belum lengkap, sehingga dipastikan desa akan terlambat mencairkan DD. Karena salah satu persyaratan pencairan DD pemerintah desa harus menyerahkan peraturan desa tentang APB Desa.

Kedua, inkonsistensi dari pemerintah pusat terhadap penerapan sangsi pencairan DD dari rekening daearah ke rekening desa yang diperintahkan selambat-lambatnya 7 hari sesuai tahapan pencairan DD sebagaimana table di bawah ini: Antar tingkat Pemerintah

Rute Pemindahbukuan

April

Agustus

Oktober

Tahap 1 : 40%

Tahap 2 : 40%

Tahap 3 : 20%

Pemerintah ke Pemerintah Kab/ kota

RKUN ke RKUD

Paling lambat minggu ke-2

Paling lambat minggu ke-2

Paling lambat minggu ke-2

Pemerintah kab/kota ke Pemerintah Desa

RKUD ke RKD

Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima RKUD

Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima RKUD

Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima RKUD

Sumber : Diolah dari Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 2015

5

68

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, soal ini tidak berubah.

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

TATA CARA BERPERAN AKTIF DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

BAB 3.

TATA CARA BERPERAN AKTIF DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

B

agian ini berusaha menemukenali peluang keterlibatan warga desa. Peluang keterlibatan warga desa sendiri tergantung pada posisi yang mereka pilih. Beberapa pilihan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Warga desa terlibat aktif dalam tim pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagai perwakilan dari kelompok masyarakatnya atau mewakili wilayah (misal perwakilan dusun, RW, kelompok tani, dan lain-lain).

2. Warga desa memantau kegiatan desa yang menempatkannya sebagai penerima manfaat kegiatan tersebut.

3. Warga desa memperjuangkan kelompok dampingannya yang akan mendapat manfaat dari kegiatan desa, sementara dia sendiri tidak menerima manfaat langsung.

4. Warga desa semata-mata memantau pelaksanaan keuangan desa demi terwujudnya tata kelola yang baik.

Secara umum keempat posisi di atas, akan mengikuti beberapa dari tata cara berperan aktif sebagai berikut: 1. Menghimpun informasi yang relevan dan mengolahnya.

2. Menemukenali berbagai media untuk menyebarluaskan hasil olahan yang didapat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, pertemuan warga, media massa, dan lain-lain.

3. Menyampaikan laporan ke pihak-pihak yang berwenang, seperti Kepala Desa, BPD, Camat atau Walikota/Bupati.

4. Menggalang dukungan warga lain dan/atau pihak pemerintahan untuk membatalkan atau mengoreksi pelaksanaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan perencanaan.

5. Mendesakkan gagasan perubahan dalam bentuk kebijakan desa ke pihak pemerintahan desa dalam rangka APB Desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga desa, Mis. Penerbitan daftar hitam pelaksana kegiatan.

6. Menginisiasi dan melakukan audit sosial dan public expenditure tracking survey.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

69

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

BAB

3

TATA CARA BERPERAN AKTIF DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

WARGA Tahapan Pelaksanaan

Isu Strategis

Peluang Keterlibatan Warga

Pelaksanaan APB Desa

Sosialisasi APB Desa dan Pungutan Desa

Penyusunan DPA APB Desa

Pelaksanaan Penerimaan Desa

Pelaksanaan Pengeluaran Desa

Penyampaian informasi Perdes APB Desa dan Pungutan Desa tidak dipahami masyarakat.

Informasi perdes APB Desa & Pungutan tidak sampai pada kelompok masyarakat paling bawah

• Mengolah informasi APBDesa dan Pungutan Desa menjadi format yang mudah dipahami.

• Mengumumkan hasil olahan ke berbagai media, mis. Papan pengumuman, pertemuan warga, radio komunitas, dan lain-lain

Ada item di APB Desa yang tidak diterjemahkan dalam DPA APB Desa

Mengawal konsistensi pelaksanaan APB Desa melalui dokumen DPA

Format DPA tidak disusun dan hanya menggunakan format RAB

Melakukan kontrol terhadap penyusunan RAB agar tidak terjadi mark-up anggaran

Pencairan Dana Desa dari APBN terlambat

Turut menyampaikan informasi tentang keterlambatan pencairan DD dan ADD yang disebabkan oleh kabupaten dan pusat sendiri bukan karena pemerintahan desa

Pencairan ADD dari APBD Kabupaten/ Kota terlambat Petunjuk teknis pengelolaan DD dan ADD oleh kabupaten diatur sangat detail dan tidak sesuai dengan prioritas RKP Desa

Berpartisipasi dalam musyawarah perubahan prioritas kegiatan RKP Desa.

Belanja operasional tidak tercatat

Melakukan complaint ke Kepala Desa dan BPD.

Belanja wajib mendahului APB Desa

Mengawal proses penyusunan peraturan kepala desa tentang belanja wajib mendahului APB Desa.

Mengumumkan belanja wajib yang mendahului APB Desa ke warga melalui berbagai media.

Inkonsistensi prioritas belanja desa untuk pemenuhan hak dasar dan penanggulangan kemiskinan di desa

Melakukan complain dan mendesak Kepala Desa dan BPD untuk melakukan perubahan prioritas belanja dalam APB Desa perubahan

Tidak ada rincian program/kegiatan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kab/ Kota yang masuk ke desa.

Mengawasi pelaksanaan pembangunan dan memberikan catatan kritis jika tidak sesuai dengan plafon belanja SKPD

Pemilihan penyedia barang/jasa tidak transparan sehingga sulit melihat kemampuan dan kesanggupannya.

• Memperkenalkan daftar hitam penyedia barang/jasa sebagai referensi pada pemerintah desa.

• Mengawal proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa.

Mutu pengerjaan pengadaan barang/jasa rendah

• Mengumpulkan informasi tentang mutu pekerjaan yang sedang berjalan dan menyampaikan ke pemerintah desa.

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan tak tercatat di APB Desa

Pengadaan Barang/ Jasa

70

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Tahapan Pelaksanaan

Isu Strategis

Bab

3

Peluang Keterlibatan Warga

Sistem reimbust menjadi kendala karena tidak semua desa memiliki kemampuan untuk melakukan hutang material pembangunan

Melakukan kontrol realisasi kegiatan.

Terjadi manipulasi bukti transaksi belanja pengadaan

Mengawal kesesuaian harga barang dan jasa sesuai kondisi lokal desa.

Penyusunan RAPB Desa Perubahan

Hanya disusun oleh beberapa orang atas perintah Kepala Desa

Mengawal dan memberikan masukan kritis terhadap penyusunan Perubahan APB Desa

Musyawarah Desa

Tidak ada musyawarah karena berupa peraturan kepala desa

Mengawal proses pembahasan agar belanja perubahan APB Desa sesuai prioritas hak dasar masyarakat

Penetapan APB Desa Perubahan

Ditetapkan sendiri oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan BPD

Mengawal pelaksanaan kegiatan perubahan APB Desa agar konsisten dengan prioritas yang disepakati

Penyusunan DPA Perubahan APB Desa

Ada kegiatan yang tidak dijabarkan dalam DPA Perubahan APB Desa

Melaporkan ke Kepala Desa, BPD, Camat atau Walikota/Bupati.

Penyampaian informasi sangat terbatas tidak sampai pada masyarakat bawah

Menginformasikan secara aktif kepada berbagai unsur masyarakat yang tidak terlibat proses sosialisasi dengan berbagai media. Mis. Papan pengumuman, pertemuan warga, radio komunitas, dan lain-lain.

Pengajuan Pendanaan dan Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan

BAGIAN 3 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN

TATA CARA BERPERAN AKTIF DALAM PELAKSANAAN KEUANGAN DESA

Perubahan APB Desa

Sosialisasi APB Desa Perubahan

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

71

Bagian 4 PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Bab

1

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

RINGKASAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB 1.

RINGKASAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

S

ebagaimana tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Pasal 71, ayat 1, UU No. 6/2014). Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut adalah hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 71, ayat 2, UU No. 6/2014).

Sementara itu, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pasal 1, angka 6, Permendagri No. 113/2014). Pengelolaan keuangan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, ayat 2, Permendagri No. 113/2014).

Siklus pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

75

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB

1

RINGKASAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Sementara itu, struktur landasan hukum hukum aturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gamber berikut ini: Gambar 2. Struktur Aturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 71-75 UU No. 6 Tahun 2014. Pasalpasal tersebut mengatur tentang pengertian keuangan desa, jenis dan sumber-sumber pendapatan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), belanja desa, dan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, pada PP 43 Tahun 2014 yang diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015 diatur dalam Pasal 81 tentang penghasilan pemerintah desa, Pasal 90–106 tentang tahapan dan ruang lingkup pengelolaan keuangan desa, serta Pasal 107-113 tentang pengelolaan kekayaan milik desa.

Selanjutnya, prinsip-prinsip dan tata cara pengelolaan keuangan desa secara rinci diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

76

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

RINGKASAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan desa.

Akuntabel, merupakan perwujudan kewajiban pengelola keuangan desa untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat desa atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya desa dan pelaksanaan kebijakan di desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipatif, bahwa pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat desa, baik penerima manfaat langsung kegiatan pembangunan di desa ataupun masyarakat desa secara umum, termasuk kelompok-kelompk marjinal di desa.

Tertib dan disiplin anggaran, bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna dengan disertai tindakan yang wajar dan proporsional yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berpedoman pada peraturan perundang- undangan. 


1.1. Penatausahaan Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan dalam masa satu tahun anggaran. Kegiatan-kegiatan penatausahaan dilakukan sepanjang tahun anggaran.

Kegiatan-kegiatan penataanusahaan merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Urusan atau Staf Kepala Urusan selaku Bendahara Desa.

Dokumen-dokumen penatausahaan adalah dokumen resmi milik pemerintah desa yang berfungsi sebagai sumber data untuk menyusun laporan keuangan realisasi APBDesa.

Dokumen penatausahan juga digunakan sebagai sumber data untuk keperluan pemeriksaan/ audit, termasuk sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum jika terjadi dugaan penyelewengan keuangan atau tindak pidana lain terkait keuangan desa.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

77

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB

1

RINGKASAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

1.1.1. Ketentuan Pokok Penatausahaan Ketentuan pokok penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa pada dilihat pada tabel berikut: Tabel 1. Ketentuan Pokok Penatausahaan Komponen

Ketentuan Pokok

Rekening Desa

• Rekening Desa dibuka oleh pemerintah desa pada bank pemerintah atau bank pemerintah daerah atas nama pemerintah desa • Spesimen tanda tangan pada rekening desa atas nama kepala desa dan bendahara desa dengan jumlah rekening sesuai kebutuhan

Penerimaan

Penerimaan dapat dilakukan dengan cara: • Disetorkan langsung oleh Bendahara Desa ke Rekening Desa • Disetorkan langsung oleh pemerintah supra desa atau pihak ketiga ke Rekening Desa • Dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada Bendahara Desa atau disetor langsung ke rekening desa • Penerimaan oleh Bendahara Desa harus disetor ke Rekening Desa paling lambat tujuh hari kerja dibuktikan dengan surat tanda setoran

Pungutan

Pungutan dapat dibuktikan dengan: • Karcis pungutan yang disahkan oleh kepala desa • Surat tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga • Bukti pembayaran lainnya yang sah

Pengeluaran

• Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang Perubahan APBDesa • Pengeluaran dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

1.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Penatausahaan Tugas dan tanggung jawab penatausahaan diuraikan sebagai berikut: • Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupu pengeluaran.

• Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

• Kepala Seksi, selaku Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

78

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

RINGKASAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

1.1.3. Prosedur Penatausahaan a. Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Desa Penyetoran langsung melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut: • • • • •

Pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain.

Bendahara Desa menerima uang dan mencocokan dengan STS dan tanda bukti lainnya.

Bendahara Desa mencatat semua penerimaan.

Bendahara Desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa.

Bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib.

b. Prosedur Penerimaan melalui Bank Penyetoran melalui bank oleh pihak ketiga dilakukan sesuai prosedur dan tata- cara sebagai berikut: • Bank yang ditunjuk oleh pemerintah desa dalam rangka menyimpan uang dan surat berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa.

• Pihak ketiga/penyetor mengisi STS/tanda bukti lain sesuai ketentuan yang berlaku.

• Dokumen yang digunakan oleh bank meliputi: STS/Slip setoran, Bukti penerimaan lain yang sah.

• Pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran yang dilakukan melalui bank kepada bendahara desa dengan dilampiri bukti penyetoran/slip setoran bank yang sah.

• Bendahara desa mencatat semua penerimaan yang disetor melalui bank di Buku Kas Umum dan Buku Pembantu bank berdasarkan bukti penyetoran/slip setoran bank.

1.1.4. Buku Kas a. Buku Kas Umum Buku Kas Umum berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai).

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

79

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB

1

RINGKASAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Gambar 3. Format Buku Kas Umum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014

b. Buku Kas Pembantu Pajak Buku Kas Pembantu Pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya PPh Pasal 21 dan PPn), dalam kaitannya Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut (Wapu).

Gambar 4. Format Buku Kas Pembantu Pajak dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014

80

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

RINGKASAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

c. Buku Bank Buku Bank berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang terkait dengan bank (penarikan, penyetoran, dan lain-lain) .

Gambar 5. Format Buku Bank dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014

d. Bukti Transaksi Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Tanpa bukti transaksi, transaksi keuangan di desa bisa dianggap tidak sah.

Suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima.

Contoh Bukti Transaksi: • Kuitansi: bukti transaksi yang muncul akibat terjadinya penerimaan uang sebagai alat pembayaran suatu transaksi yang diterima oleh penerima uang.

• Nota Kontan (Nota): bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara tunai.

• Faktur: bukti pembelian atau penjualan barang yang dibayar secara kredit.

• Memo Internal (Memo): bukti transaksi internal antara pihak-pihak dalam internal lembaga. Misalnya: Pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva, penghapusan piutang, dan lain-lain.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

81

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB

1

RINGKASAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

• Nota Debit: bukti pengembalian barang yang dibuat oleh pembeli. Barang dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan.

• Nota Kredit: bukti pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Barang dikembalikan biasanya karena cacat atau tidak sesuai pesanan.

1.2. Pelaporan Pelaporan keuangan desa merupakan mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa. Pelaporan keuangan adalah salah satu alat pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan keuangan desa harus menjalankan prinsip-prinsip: menyajikan informasi data yang valid, akurat dan terkini, sistematis, ringkas dan jelas sertatepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan.

Tahapan Pelaporan Keuangan Desa adalah: • Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

• Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua/Laporan Semester Akhir Tahun disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain itu, Kepala Desa juga harus melampirkan Neraca Keuangan Desa dan Laporan Pengelolaan Kekayaan Milik Desa.

1.3. Pertanggungjawaban Seperti pelaporan keuangan desa, pertanggungjawaban keuangan desa juga merupakan bagian dari mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa.

1.3.1 Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah Laporan Akhir/Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

82

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

1

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

RINGKASAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Laporan Pertanggungjawaban ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran: 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sesuai Form yang ditetapkan; 2) Laporan Kekayaan Milik Desa; dan 3) Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

1.3.2 Laporan Pertanggungjawaban kepada Masyarakat Laporan Akhir/Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi pengambilan kebijakan di tingkat desa. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa mengacu pada Permendesa No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Laporan Akhir/Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa harus disebarluaskan ke masyarakat desamelalui berbagai media informasi dan komunikasi seperti: papan Informasi desa, website resmi pemerintah kabupaten/desa, dan lain-lain.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

83

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB

2

ISU-ISU PENTING DALAM PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB 2.

ISU-ISU PENTING DALAM PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA 2.1. Isu Penting Penatausahaan

P

encatatan seluruh transaksi keuangan merupakan suatu aktivitas yang sangat rawan penyimpangan dan manipulasi. Penyimpangan dan manipulasi ini bisa terjadi karena disengaja oleh pembuatnya dengan maksud untuk memuaskan kepentingan diri dan kelompoknya atau tidak disengaja karena dipaksa oleh keadaan, seperti tekanan dari atasan ataupun aturan yang tidak jelas.

Bendahara Desa selaku pemegang otoritas utama dalam penatausahaan memiliki peran yang cukup sentral dalam melakukan pencatatan keuangan desa. Oleh karenanya, besarnya otoritas yang dimiliki Bendahara Desa dalam melakukan pencatatan keuangan sangat mempengaruhi baik-buruknya kualitas pengelolaan keuangan desa.

Beberapa isu penting dalam penatausahaan yang dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa sekaligus berpotensi rawan penyimpangan dan manipulasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. Isu Penting Penatausahaan Komponen

84

Isu Penting

Rekening Desa

Rekening Desa atas nama pribadi Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa Spesimen tanda tangan tunggal pada rekening desa atas nama kepala desa atau bendahara desa

Penerimaan

Petugas pemungut tidak segera menyetorkan langsung ke Bendahara Desa Penerimaan dana dari pihak lain tIdak segera disetorkan oleh Bendahara Desa ke Rekening Desa, tetapi disimpan terlebih dahulu di rumah atau tempat lain Bendahara Desa tidak menyimpan slip tanda setoran ke Rekening Desa

Pungutan

Pungutan tidak disertai karcis pungutan yang disahkan oleh kepala desa Pihak ketiga tidak menyertakan tanda bukti pembayaran

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Komponen

Bab

2

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

ISU-ISU PENTING DALAM PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Isu Penting

Pengeluaran

Catatan belanja pengeluaran tidak sesuai dengan APBDesa dan RAB yang telah disusun untuk setiap kegiatan Pengeluaran dilakukan tidak melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Lain-Lain

Surat berharga, buku cek, dll disimpan di rumah atau ditempat lain atau tidak disimpan di tempat yang aman Bendahara Desa lalai dalam membuat pencatatan di Buku Kas Umum, Buku Bantu Pajak dan Buku Bank

2.2. Isu Penting Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hakikat Pelaporan dan Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Keuangan Desa dapat diartikan bahwa laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Hal itu dapat dipenuhi apabila asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa diwujudkan secara baik dan benar.

Beberapa isu penting dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3. Isu Penting Pelaporan dan Pertanggungjawaban Komponen

Isu Penting

Pelaporan

Dalam menyusun Laporan Semester Pertama ataupun Laporan Akhir Realisasi APBDesa, Pemerintah Desa tidak menggunakan kaidah-kaidah penyusunan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan Pemerintah Desa terlambat dari jadwal yang seharusnya dalam menyusun dan menyerahkanLaporan Semester Pertama ataupun Laporan Akhir Realisasi APBDesa kepada Kepala Daerah

Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa tidak menginformasikan secara rinci dan meluas terkait laporan realisasi APBDesa secara berkala kepada masyarakat desa Pemerintah Desa tidak menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk mempertanggungjawabkan realisasi APBDesa Pemerintah Desa tidak membuat mekanisme pengaduan warga yang dapat mengakomodasi tanggapan warga atas Laporan Semester Pertama ataupun Laporan Akhir Realisasi APBDesa kepada Kepala Daerah

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

85

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

3

BAB

TATA CARA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB 3.

TATA CARA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA 3.1. Peran Aktif Masyarakat dalam Tahap Penatausahaan

K

3.1.1. Peluang Keterlibatan Masyarakat egiatan tahap Penatausahaan lebih dominan berupa melakukan pencatatan pada ketiga jenis buku keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa. Pencatatan pada buku keuangan tersebut menjadi sumber informasi ketika pemerintah desa akan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Secara umum, peluang peran aktif masyarakat pada tahap ini sangat kecil. Namun demikian, sebagai cerminan dari pelaksanaan asas-asas pengelolaan keuangan yang baik (partisipatif, transparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka suka atau tidak suka proses penatausahaan keuangan desa harus dapat membuka ruang keterlibatan masyarakat desa.

Beberapa penerapan asas pengelolaan keuangan desa dalam tahap Penatausahaan yang berpotensi membuka peluang keterlibatan masyarakat desa dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4. Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa dan Peluang Keterlibatan Masyarakat pada Tahap Penatausahaan Asas

Partisipasi

86

Peluang Keterlibatan Warga Desa Warga sebagai pelaksana kegiatan, dapat bekerja bersama Bendahara Desa dalam merumuskan RAB dan menyelaraskan laporan kemajuan penyerapan dana kegiatan pada Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Buku Kas Umum di desa

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Prasyarat Bendahara Desa mau bekerjasama dengan warga pelaksana kegiatan untuk menyelaraskan laporan keuangan kegiatan Warga memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun RAB dan laporan keuangan

Bab

3

Transparan

Warga mendapatkan informasi atas rencana keuangan pemerintah desa (APBD dan RAB) atau laporan kemajuan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa yang diumumkan secara berkala oleh pemerintah desa melalui Bendahara Desa kepada warga desa

Pemerintah Desa berkehendak mengumumkan rencana keuangan pemerintah desa (APBD dan RAB) atau laporan kemajuan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa secara berkala

Akuntabel

Warga sebagai penerima manfaat langsung kegiatan, dapat melakukan monitoring partisipatif atau audit sosial atas kegiatan yang dilaksanakan oleh desa di wilayahnya

Warga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan monitoring partisipatif/audit sosial

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

TATA CARA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Jika kita cermati peran-peran masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di tingkat desa, peluang keterlibatan masyarakat dalam tahap penatausahaan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan Kelompok masyarakat yang berperan sebagai pelaksana kegiatan yang didanai dari APBDesa diwajibkan membuat pencatatan pada Buku Kas Pembantu Kegiatan. Catatan yang dibuat adalah berupa riwayat transaksi keuangan atas setiap pendapatan/pengeluaran uang tekait dengan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh kelompok masyarakat tersebut.

Dalam rangka mencocokan dan menyelaraskan pencatatan keuangan pada Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Buku Kas Umum yang dibuat oleh Bendahara Desa, kelompok masyarakat yang menjadi pelaksana kegiatan dapat meminta Bendahara Desa untuk membuka informasi pencatatan keuangan pada Buku Kas Umum tersebut. Pada kesempatan tersebut, kelompok masyarakat dapat mengkoreksi, menyesuaikan dan memberi masukan atas setiap pencatatan keuangan pada buku keuangan yang dibuat oleh Bendahara Desa. b. Masyarakat sebagai penerima manfaat langsung kegiatan Masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/pihak ketiga, dapat meminta informasi tentang keuangan kegiataan kepada pihak pelaksana kegiatan. Informasi tersebut dapat berupa rencana keuangan pelaksanaan kegiatan, laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan serta laporan penyerapan anggaran kegiatan. Informasi-informasi keuangan di atas seharusnya disediakan/diumumkan secara serta merta dan terbuka kepada masyarakat (khususnya penerima manfaat langsung kegiatan) tanpa perlu diminta terlebih dahulu.

Lebih jauh dari hal di atas, masyarakat penerima dampak langsung kegiatan dapat juga melakukan pengawasan langsung atas kegiatan yang dilaksanakan di wilayahnya.

Pengawasan langsung masyarakat tersebut dapat berupa monitoring dan evaluasi partisipatif atau audit sosial.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

87

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB

3

TATA CARA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

c. Masyarakat yang tidak terkait langsung dengan kegiatan Sebagai warga desa, masyarakat yang tidak terkait langsung dengan kegiatan dapat meminta informasi tentang rencana keuangan pemerintah desa (APBD dan RAB) atau laporan kemajuan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa yang tercatat dalam ketiga buku penatausahaan kepada pemerintah desa melalui Bendahara Desa atau Kepala Desa. Hal tersebut termasuk juga rencana keuangan atau laporan penyerapan dana sebuah kegiatan yang dikelola langsung oleh desa maupun pihak ketiga.

3.1.2. Langkah-Langkah Keterlibatan Masyarakat Peran aktif masyarakat desa dengan masing-masing perannya dalam tahap penatausahaan keuangan desa dapat dapat diwujudkan setidaknya dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan

88

Langkah 1:

Kelompok masyarakat yang menjadi pelaksana kegiatan membuat Buku Kas Pembantu Kegiatan

Langkah 2:

Buku Kas Pembantu Kegiatan tersebut diisi dengan catatan transaksi harian untuk setiap pendapatan dan pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan

Langkah 3:

Kelompok masyarakat pelaksana kegiatan mendatangi Bendahara Desa untuk menyelaraskan pencatatan keuangan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dengan Buku Kas Umum yang dibuat oleh Bendahara Desa

Langkah 4:

Kelompok Masyarakat pelaksana kegiatan membuat ringkasan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan kemajuan keuangan dan mengumumkannya kepada warga desa secara berkala dengan menempelkan laporan kemajuan tersebut di tempat-tempat yang strategis

Langkah 5:

Pada akhir pelaksanaan kegiatan, kelompok masyarakat pelaksana kegiatan membuat laporan akhir kegiatan dan keuangan kegiatan dengan mengacu pada catatan transaksi dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan

Langkah 6:

Laporan akhir kegiatan dan keuangan tersebut dibuat ringkasannya dan diumumkan kepada warga desa dengan menempelkannya di tempat-tempat yang strategis

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

TATA CARA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

b. Masyarakat sebagai penerima manfaat langsung kegiatan

Langkah 1:

Warga desa penerima manfaat langsung kegiatan, baik secara perorangan ataupun kelompok, mengajukan surat permohonan informasi terkait laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan kepada pihak pelaksana kegiatan dengan tembusan kepada kepala desa dan kepala BPD. Respon pihak pelaksana kegiatan atas surat permintaan masyarakat tersebut dapat berupa: • Pelaksana kegiatan tidak merespon surat permintaan sampai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang, maka ikuti Langkah 2 dan seterusnya. • Pelaksana kegiatan membalas surat permintaan dan isinya menolak permintaan, maka maka ikuti Langkah 2 dan seterusnya. • Pelaksana kegiatan memberikan informasi yang diminta, maka ikuti Langkah 4 dan seterusnya.

Langkah 2:

Warga desa mengirimkan surat keberatan kepada kepala desa dan ditembuskan kepada kepala BPD dan Ketua Komisi Informasi Daerah

Langkah 3:

Jika kepala desa tidak merespon surat keberatan yang diajukan atau pelaksana kegiatan tetap tidak memberikan dokumen yang diminta, maka warga desa dapat mengajukan surat permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah.

Selanjutnya, warga mengikuti rangkaian tahapan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik sampai dengan adanya keputusan permohonan warga desa tersebut harus dipenuhi atau tidak oleh pelaksana kegiatan.

Langkah 4:

Jika pihak pelaksana kegiatan memberikan laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan sebagaimana diminta oleh warga desa, selanjutnya diselenggarakan musyawarah warga di wilayah yang terkena dampak kegiatan tersebut untuk memeriksa dan memverifikasi betul atau tidaknya laporan yang sudah dibuat oleh pelaksana kegiatan tersebut

Langkah 5:

Jika diperlukan, warga dapat membentuk tim kecil untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang sudah dilaksanakan atau melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dianggap berkepentingan dengan kegiatan tersebut.

Langkah 6:

Hasil pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dilaporkan, dibahas dan disepakati penyelesaiannya (jika ditemukan masalah) pada musyawarah warga yang terkena dampak kegiatan dengan dihadiri oleh pelaksana kegiatan, kepala desa dan BPD serta tokoh masyarakat lainnya.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

89

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB

3

TATA CARA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

c. Masyarakat yang tidak terkait langsung dengan kegiatan

Langkah 1:

Warga desa, baik secara perorangan ataupun kelompok, mengajukan surat permohonan informasi terkait sebagai berikut: • Laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan kepada pihak pelaksana kegiatan dengan tembusan kepada kepala desa dan kepala BPD; atau • Rencana keuangan pemerintah desa (APBD dan RAB) kepada kepala desa melalui Bendahara Desa dengan tembusan kepada kepala BPD; atau • Laporan kemajuan pendapatan dan pengeluaran keuangan desa kepada kepala desa melalui Bendahara Desa dengan tembusan kepada kepala BPD; Respon pihak pelaksana kegiatan/kepala desa/bendahara desa atas surat permintaan masyarakat tersebut dapat berupa: • Tidak merespon surat permintaan sampai dengan batas waktu yang ditentukan undangundang, maka ikuti Langkah 2 dan seterusnya.

• Membalas surat permintaan dan isinya menolak permintaan, maka maka ikuti Langkah 2 dan seterusnya.

• Memberikan informasi yang diminta, maka ikuti Langkah 4 dan seterusnya.

Langkah 2:

Warga desa mengirimkan surat keberatan kepada kepala desa/kepala BPD dan ditembuskan Ketua Komisi Informasi Daerah Jika kepala desa/kepala BPD tidak merespon surat keberatan yang diajukan atau pelaksana kegiatan tetap tidak memberikan dokumen yang diminta, maka warga desa dapat mengajukan surat permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah.

Langkah 3:

90

Selanjutnya, warga mengikuti rangkaian tahapan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik sampai dengan adanya keputusan permohonan warga desa tersebut harus dipenuhi atau tidak oleh pelaksana kegiatan.

Langkah 4:

Jika pihak pelaksana kegiatan/bendahara desa/kepala desa memberikan informasi sebagaimana diminta oleh warga desa, selanjutnya diselenggarakan musyawarah warga untuk memeriksa dan memverifikasi betul atau tidaknya laporan yang sudah dibuat tersebut

Langkah 5:

Jika diperlukan, warga dapat membentuk tim kecil untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang sudah dilaksanakan atau melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dianggap berkepentingan dengan kegiatan tersebut.

Langkah 6:

Hasil pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dilaporkan, dibahas dan disepakati penyelesaiannya (jika ditemukan masalah) pada musyawarah warga dengan dihadiri oleh pelaksana kegiatan, kepala desa dan BPD serta tokoh masyarakat lainnya.

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

TATA CARA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

3.2. Peran Aktif Masyarakat dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban 3.2.1. Peluang Keterlibatan Masyarakat Kegiatan tahap Pelaporan diantaranya berupa rekonsiliasi dan rekapitulasi pencatatan keuangan dan kekayaan milik desa yang sebelumnya dicatat dalam Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Pajak, Buku Bank serta Buku Kekayaan Milik Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Rekonsilitasi dan rekapitulasi tersebut kemudian menghasilkan buku Laporan Neraca Keuangan Desa, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pendagayagunaan dan Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa. Dokumen-dokumen laporan tersebut kemudian dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada kepala daerah dan masyarakat desa.

Sebagai cerminan dari pelaksanaan asas-asas pengelolaan keuangan yang baik (partisipatif, transparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa harus dapat membuka ruang keterlibatan masyarakat desa.

Beberapa penerapan asas pengelolaan keuangan desa dalam tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang berpotensi membuka peluang keterlibatan masyarakat desa dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 5. Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa dan Peluang Keterlibatan Masyarakat pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Asas

Partisipasi

Peluang Keterlibatan Warga Desa Warga desa terlibat aktif dalam forum-forum pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pemanfaatan kekayaan milik desa, baik dalam bentuk Musyawarah Desa ataupun forum lainnya.

Prasyarat Pemerintah desa membuka diri untuk menginformasikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pemanfaatan kekayaan milik desa yang telah dibuat dan bersedia untuk berdialog dengan warga desa untuk membahasnya Ada arena bagi warga untuk berdialog dengan pemerintah desa dalam membahas laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan pemanfaatan kekayaan milik desa

Transparan

Warga mendapatkan informasi atas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa dan laporan pemanfaatan kekayaan milik desa

Pemerintah Desa berkehendak mengumumkan atas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa dan laporan pemanfaatan kekayaan milik desa secara berkala

Akuntabel

Warga memiliki pengetahuan dan keterampilan Warga desa secara aktif dapat mengkritisi, dalam memahami dan mengkaji laporan mengoreksi dan mengklarifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pemanfaatan kekayaan milik desa laporan pemanfaatan kekayaan milik desa Pemerintah desa dan BPD membuka diri dan bersedia yang dibuat oleh pemerintah desa. untuk berdialog dengan warga desa PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

91

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB

3

TATA CARA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

3.2.2. Langkah-langkah Keterlibatan Masyarakat Langkah-langkah keterlibatan masyarakat desa dalam tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban dapat dibagi beberapa tujuan sebagai berikut: a. Masyarakat Desa Ingin Mendapatkan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Warga desa, baik secara perorangan ataupun kelompok, mengajukan surat permohonan informasi terkait dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai berikut: • Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; atau • Laporan Neraca Keuangan Desa; atau • Laporan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Kekayaan Milik Desa; Langkah 1:

Respon pihak pelaksana kegiatan/kepala desa/bendahara desa atas surat permintaan masyarakat tersebut dapat berupa: • Tidak merespon surat permintaan sampai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang, maka ikuti Langkah 2 dan seterusnya.

• Membalas surat permintaan dan isinya menolak permintaan, maka maka ikuti Langkah 2 dan seterusnya.

• Memberikan informasi yang diminta, maka ikuti Langkah 4 dan seterusnya.

Langkah 2:

Warga desa mengirimkan surat keberatan kepada kepala desa/kepala BPD dan ditembuskan Ketua Komisi Informasi Daerah

Langkah 3:

92

Jika kepala desa/kepala BPD tidak merespon surat keberatan yang diajukan atau pelaksana kegiatan tetap tidak memberikan dokumen yang diminta, maka warga desa dapat mengajukan surat permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah.

Selanjutnya, warga mengikuti rangkaian tahapan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik sampai dengan adanya keputusan permohonan warga desa tersebut harus dipenuhi atau tidak oleh pelaksana kegiatan.

Langkah 4:

Jika pihak pemerintah desa memberikan informasi sebagaimana diminta oleh warga desa, selanjutnya warga desa tersebut, baik secara perorangan ataupun berkelompok belajar memahami informasi yang sudah didapatkan tersebut.

Langkah 5:

Jika diperlukan, warga desa dapat mengundang pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dalam memahami dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa. Pihak-pihak tersebut dapat berasal dari warga desa sendiri, aparatur desa, BPD, aparatur pemerintah daerah ataupun LSM/NGO.

Langkah 6:

Buatlah satu kegiatan berupa pelatihan atau diskusi dengan melibatkan para narasumber di atas untuk belajar memahami dokumen yang didapatkan. Jangan lupa, undang juga warga desa lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)

Bab

3

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

TATA CARA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

b. Masyarakat Desa Ingin Berdialog dengan Pemerintah Desa untuk Membahas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Langkah 1:

dengan berbekal pengetahuan dan pemahaman atas laporan pertanggungjawaban keuangan desa, warga desa (baik perorangan ataupun berkelompok) dapat melakukan pemeriksaan lapangan secara acak atas beberapa kegiatan atau beberapa kekayaan miliki desa untuk menyocokan dengan laporan keuangan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa.

Jika pemeriksaan lapangan ini akan dilakukan oleh kelompok warga desa, buatlah tim kerja dan lakukan pembagian tugas secara adil diantara anggota tim tersebut.

Langkah 2:

Sebelum melakukan pemeriksaan lapangan, buatlah panduan sederhana untuk memudahkan warga dalam melakukan pemeriksaan lapangan.

Langkah 3:

Amatilah secara seksama kegiatan ataupun kekayaan milik desa yang akan diperiksa.

Jika diperlukan, lakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dianggap mengetahui atas kegiatan atau kekayaan milik desa yang sedang diperiksa tersebut.

Langkah 4:

Setelah selesai melakukan pemeriksaan lapangan, buatlah catatan-catatan ringkas tentang beberapa temuan yang didapatkan selama melakukan pemeriksaan di lapangan.

Langkah 5:

Upayakan untuk terlibat dalam kegiatan Musyawarah Desa yang membahas tentang laporan pertanggungjawaban keuangan yang diselenggarakan oleh BPD. Jika kegiatan Musyawarah Desa tersebut tidak dilaksanakan, usulkan kepada BPD untuk menggelar kegiatan tersebut.

Jika BPD tidak berkenan menyelenggarakan Musyawarah Desa, buatlah surat permohonan audensi kepada kepala desa atau ketua BPD untuk membahas hasil temuan pemeriksaan lapangan atas laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Jika pemerintah desa dan/atau BPD tidak berkenan menyenggarakan audensi tersebut, umumkan hasil temuan pemeriksaan lapangan tersebut melalui kegiatan musyawarah warga yang diselenggarakan sendiri atau dengan menempelkan hasil temuan tersebut di tempat-tempat strategis.

Langkah 6:

Guna memastikan terwujudnya pemerintahan desa yang baik, partisipatif, transparan dan akuntabel, maka janganlah bosan untuk melakukan kembali langkah-langkah di atas pada tahun anggaran berikutnya.

PANDUAN - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

93

BAGIAN 4 - PERAN AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB

3

TATA CARA PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENATAUSAHAAN,PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Banyak harapan dan optimisme seiring dengan pelaksanaan UU Desa.

Namun harapan dan optimisme itu akan memudar jika proses yang ditempuh tidak memenuhi kaidah-kaidah dasar perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

94

Peace Through Development In Disadvantaged Areas (PTDDA)