Page 1


Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian _______________________________________________

Panduan untuk Fasilitator

Kerjasama Program Peace Through Development (PTD) dengan Perkumpulan Inisiatif


T Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Panduan untuk Fasilitator ________________________________________________________________ Penanggung Jawab Program Ir. R. Aryawan Soetrisno Poetro, M.Si.

Koordinator Program Abdul Charis

Penulis Ari Nurman Dadan Ramdan Dadan Saputra Saeful Muluk

Editor Samsul Widodo, Rayi Paramita

Narasumber Para Pegiat Perencanaan Perkumpulan INISIATIF Bandung dan Kontributor Perancang dan Penata Letak Pieter P. Setra

Ilustrator A. Halim Thole

Hak Cipta PTD-Bappenas Š 2010 ISBN: 978-602-19767-2-2 xiii + 87 ; 21,59 x 27,94 cm Cetakan Pertama, Februari 2012

Penerbit Peace Through Development-BAPPENAS Jl. Bappenas No. B5 Kuningan Jakarta 12930 Phone/Fax: +6221 529 06695 http://www.ptd.or.id


Terima kasih

Ucapan

Ucapan terimakasih atas kerjasama dan dukungannya dalam pengembangan dan penerbitan modul pelatihan ini, disampaikan kepada: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2. Conflict Prevention and Recovery Unit - United Nations Development Programme (CPRU-UNDP) 3. Seluruh Staf PMU PTD Nasional dan Daerah 4. Perkumpulan Inisiatif 5. Kontributor: Gatot Irianto (LBH Bandung), Sapei Rusin (Pergerakan), M. Ikhsan (Mantan Anggota DPRD Kab. Bandung), Nandang Suherman (P3ML), Suhirman (FPPM), Rianingsih Djohani (FPPM), Tatang Rustandar W. (Mantan Kepala Bappeda Kab. Bandung), Yayan Agustian (Bappeda Kab. Bandung), Tubagus Furqon Sofhani (SAPPK-ITB), Anang Susanto (DPRD Kab. Bandung) dan seluruh peserta lokakarya.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

iii


T BAPPENAS

Sambutan

P

enerapan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilengkapi dengan berbagai instrumen pelaksanaannya yang mengatur mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan tingkat Nasional, tujuan utamanya adalah untuk menata dan menyelaraskan seluruh proses perencanaan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun daerah, menjadi satu kerangka perencanaan yang mendukung pencapaian tujuan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, upaya-upaya pembangunan yang dilakukan melalui perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif, akuntabel dan transparan, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Gejolak sosial di daerah yang menimbulkan ketegangan sosial dan berujung pada konflik kekerasan, yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat atas proses dan hasil pembangunan, masih kerap terjadi. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang diterapkan dalam lima tahun terakhir ini masih belum mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya gejolak sosial sebagai ekses dari pembangunan itu sendiri. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) seharusnya dapat dijadikan media bagi semua pihak untuk menyepakati rencana pembangunan yang lebih sensitif dan mendorong pembangunan perdamaian. Disusunnya Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian yang diinisiasi oleh Program Peace Through Development (PTD) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan United Nations Development Programme (UNDP), setidaknya telah memberikan perspektif baru dalam khasanah sistem perencanaan pembangunan yang ada saat ini. Panduan ini disusun dengan harapan untuk dapat meningkatkan pemahaman bahwa proses pembangunan tidak hanya sekedar sebuah upaya untuk mencapai perbaikan taraf hidup masyarakat, tapi juga harus dimaknai sebagai upaya menciptakan ketentraman di tingkat masyarakat. Oleh karenanya,

iv

Peace Through Development


proses pembangunan haruslah memperhatikan nilai perdamaian, agar proses pembangunan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan. Akhirnya, atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kami selaku National Project Director dari Program Peace Through Development (PTD) mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan panduan ini, khususnya kepada para penulis, penyunting dan ilustrator yang telah bekerjasama dalam penyempurnaan mekanisme musrenbang yang peka terhadap pembangunan perdamaian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada negara/ lembaga donor, khususnya Kedutaan Besar Belanda, New Zealand Aid, dan UNDP, atas dukungannya hingga terselesaikannya panduan ini. Semoga panduan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para fasilitator musrenbang di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi dalam rangka mewujudkan musrenbang yang lebih peka perdamaian. Salam Damai.

Jakarta, Februari 2012 Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian PPN/Bappenas, selaku National Project Director Program Peace Through Development (PTD)

Ir. R. Aryawan Soetrisno Poetro, M.Si.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

v


T Kata Pengantar

D

amai merupakan kata kunci dalam mendorong pencapaian hasil-hasil pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Demikian juga sebaliknya, upaya-upaya mewujudkan perdamaian juga tidak akan efektif jika tanpa didukung proses-proses pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Oleh karenanya, pembangunan dan perdamaian merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, seringkali upaya-upaya pembangunan yang diharapkan mampu mensejahterakan rakyat, justru menjadi pemicu terjadinya konflik sosial di berbagai daerah. Kondisi ini bisa terjadi jika proses pembangunan itu sendiri tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, transparansi, netralitas dan akuntabilitas. Proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seharusnya sejak dini sudah memperhitungkan dan antisipatif terhadap gejolak sosial yang mungkin timbul akibat pembangunan itu sendiri. Disamping itu, pembangunan juga seharusnya dapat dijadikan media oleh semua pihak untuk mendorong perdamaian dan menciptakan harmoni sosial di antara masyarakat/kelompok masyarakat yang ada.

Program Peace Through Development (PTD) yang merupakan kerjasama antara Bappenas dan UNDP, mengembangkan 6 buku panduan, yaitu panduan Pra Musrenbang Desa: Pengkajian Pembangunan Desa Bernuansa Damai, Pelaksanaan Musrenbang Desa Peka Perdamaian, Musrenbang Kecamatan Peka Perdamaian, Forum SKPD Peka Perdamaian, Musrenbang Kabupaten/kota Peka Perdamaian dan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian.

Buku-buku ini dikembangkan sebagai panduan untuk mengembangkan kegiatan pembangunan yang peka terhadap isu konflik dan bernuansa damai melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pengembangan perencanaan pembangunan peka perdamaian merupakan salah satu upaya pencegahan konflik dan pengembangan perdamaian melalui kegiatan atau program pembangunan. Proses dialogis dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan itu sendiri akan mengembangkan cara damai. Karena itu pembangunan bernuansa damai dikembangkan dengan pendekatan partisipatif dan cara-cara demokratis.

vi

Peace Through Development


Buku “Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian� ini memaparkan proses musyawarah para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi berdasarkan keserasian hasil Musrenbang Kabupaten/ Kota untuk tahun anggaran yang direncanakan. Proses musrenbang semestinya tidak hanya sekedar merembugkan program/kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RKPD, tapi juga melakukan analisis dan menyusun program antisipatif terhadap kemungkinan munculnya gejolak sosial (konflik) sebagai dampak dari kebijakan pembangunan yang ditetapkan.

Jakarta, Februari 2012 Project Coordinator PMU PTD Nasional Program Peace Through Development (PTD)

Abdul Charis, SE, MSi.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

vii


T Daftar Isi

__________________________________________________________________________ Sambutan ~ iv Kata Pengantar ~ vi Daftar Box ~ x Daftar Gambar ~ xi Daftar Singkatan ~ xii

PENDAHULUAN ~ 6 • Latar Belakang ~ 3 • Tujuan Pengembangan Panduan ~ 4 • Pengguna Panduan ~ 4 • Sistematika ~ 5 • Cara Membaca Panduan ~ 6 • Proses Penyusunan Panduan ~ 7

Potensi Konflik Pembangunan di Provinsi ~ 8

BAGIAN 1. PRA MUSRENBANG RKPD Provinsi

BAB 1. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD ~ 15 1.1. Pembentukan Tim Penyusun RKPD ~ 15 1.2. Orientasi mengenai RKPD dan Penyusunan Agenda Kerja ~ 18 1.3. Pengumpulan Data dan Informasi ~ 22 BAB 2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD ~ 27 2.1. Tahap Perumusan Rancangan Awal RKPD ~ 27 2.2. Tahap Penyajian Rancangan Awal RKPD ~ 36

viii

Peace Through Development


BAB 3. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD ~ 39 3.1. Tahap Perumusan Rancangan RKPD ~ 41 3.2. Tahap Penyajian Rancangan RKPD ~ 51

BAGIAN 2 PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD Provinsi BAB 4. PELAKSANAAN MUSRENBANG ~ 55 BAB 5. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR DAN PENETAPAN RKPD ~ 63 5.1. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RKPD - 64 5.2. Tahap Penetapan RKPD ~ 66 BAHAN BACAAN 1. Strategi-Strategi Resolusi Konflik ~ 69 2. Conflict-Related Development Analysis ~ 75

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

ix


T Daftar Box

__________________________________________________________________________ Box 1.

Contoh Susunan Acara Workshop atau Bintek Orientasi ~ 21

Box 2. Sumber Data Dan Contoh Tabel Check List Data ~ 24

x

Box 3.

Penjelasan Singkat Conflict-Related Development Analysis (CDA) ~ 34

Box 4.

Format Rancangan Awal RKPD Provinsi ~ 37

Box 5.

Contoh Susunan Acara Forum Gabungan SKPD ~ 45

Box 6.

Contoh Susunan Acara Forum Konsultasi Publik ~ 47

Box 7.

Berita Acara Musrenbang dan Contoh Formatnya ~ 60

Peace Through Development


Daftar Gambar __________________________________________________________________________

Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3.

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI ~ 33 PENYUSUNAN RKPD PROVINSI ~ 94 BAGAN ALIR MUSRENBANG TINGKAT PROVINSI ~ 57

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

xi


T Daftar Singkatan

__________________________________________________________________________

ADD Alokasi Dana Desa

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

CPRU

Conflict Prevention and Recovery Unit

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KK

Kepala Keluarga

KUA

Kebijakan Umum Anggaran

KUKM

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

LCD Projector

Liquid Crystal Display Projector

MTEF

Mid-term Expenditure Framework

Muspida Musyawarah Pimpinan Daerah

Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan

xii

Pemda

Pemerintah Daerah

Perda

Peraturan Daerah

Perkada

Peraturan Kepala Daerah

Permendagri

Peraturan Menteri Dalam Negeri

PIK

Pagu Indikatif Kewilayahan/kecamatan

PI-SKPD

Pagu Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah

PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PP

Peraturan Pemerintah

PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PTD

Peace Through Development

RAPBD

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peace Through Development


Renja SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renstra SKPD

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran

RKA-KL

Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga

RKPD

Rencana Kerja Pembangunan/Pemerintah Daerah

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJPN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Setda Sekretariat Daerah SK Surat Keputusan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SPPN Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah TPM Tim Penyelenggara Musrenbang UNDP

United Nations Development Programme

UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas UU Undang-undang UU KN Undang-undang Keuangan Negara

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

xiii


xiv

Peace Through Development

Q


Q

Bab I - Pendahuluan

Pendahuluan

Teknik Menjahit

1


PENDAH ULUAN

2

Peace Through Development

J


J

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN Latar belakang

P

erencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa proses perencanaan pembangunan sangat rentan konflik. Adanya keterlibatan berbagai pihak dengan sendirinya berarti melibatkan berbagai kepentingan dari berbagai latar belakang. Pihak pihak tersebut bisa jadi akan bersaing dalam penentuan rencana pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya publik. Musrenbang provinsi adalah salah satu peristiwa/kegiatan dimana berbagai kepentingan berembug dalam mengalokasikan sumber daya publik yang ada di provinsi. Musrenbang yang peka perdamaian, bisa mengurangi potensi konflik. Banyak faktor yang bisa mendukung berjalannya musrenbang dengan baik yang sensitif terhadap pontensi dan bisa meredam konflik, antara lain: ff Keinginan politik positif dari seluruh pemangku kepentingan untuk memfungsikan musrenbang sebagai forum pengambilan keputusan bersama warga dan sebagai forum silaturahim untuk mengurangi potensi konflik. ff Kesediaan seluruh pemangku kepentingan dalam berpartisipasi di forum musrenbang yang bermakna. Hal ini bisa dicapai dengan kemauan dan kesediaan untuk mendengar, mendahulukan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan individu atau kelompok sendiri, mengesampingkan perbedaan dan menurunkan ego serta interest politik masing masing pemangku kepentingan. ff Adanya kesempatan untuk melakukan musrenbang peka konflik yang lebih baik, yang bisa melibatkan dan mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

3


PENDAH ULUAN

J

ff Hal terpenting berikutnya adalah adanya kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam berpartisipasi dalam musrenbang peka perdamaian tersebut. Keinginan, kesediaan, dan adanya kesempatan saja tidak cukup bila tidak disertai kemampuan untuk berpartisipasi didalamnya, untuk membuat musrenbang menjadi lebih bermakna. Terkait dengan kemampuan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam musrenbang peka perdamaian tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dipenuhi seperti: ff Ketersediaan program pelatihan yang dapat mencetak fasilitator musrenbang peka perdamaian yang baik dan memiliki kemampuan untuk merancang proses yang memiliki prinsip pendidikan warga. Bukan hanya sekedar memfasilitasi kegiatan musrenbang saja.

ff Adanya panduan dan modul pelaksanaan musrenbang peka perdamaian yang memadai.

Komitmen pemerintah daerah di beberapa daerah konflik telah berjalan cukup baik, sehingga dapat dikembangkan menjadi kerjasama yang lebih terstruktur dan menyeluruh, bukan hanya sekedar kerjasama kegiatan. Sementara untuk kerjasama tingkat provinsi masih belum berjalan. Keinginan politik dan dukungan dari pemangku kepentingan sudah ada, namun keberadaan panduan dan modul pelaksanaan musrenbang provinsi yang peka perdamaian belum ada. Untuk itu, Inisiatif akan mengembangkan pedoman dan modul musrenbang provinsi yang peka perdamaian.

Tujuan pengembangan panduan

Tujuan pengembangan panduan musrenbang provinsi yang peka perdamaian ini adalah:

ff Menyediakan acuan fasilitasi penyusunan RKPD provinsi peka perdamaian. Acuan tentang bagaimana proses, metode, alat dan prinsip yang peka perdamaian.

ff Menyediakan acuan penyusunan dokumen RKPD provinsi yang peka perdamaian, yang memuat kegiatan pengembangan perdamaian dan pencegahan konflik. ff Mengembangkan model rancangan kelembagaan training untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan musrenbang di Provinsi

Pengguna panduan

Panduan ini ditujukan untuk fasilitator musrenbang provinsi dalam rangka menyusun RKPD yang peka perdamaian. Panduan ini merupakan alat bantu petunjuk, langkah demi langkah,

4

Peace Through Development


J

PENDAHULUAN

yang bisa dilakukan dan diikuti oleh pembaca. Sebagai fasilitator, pengguna panduan ini akan memfasilitasi berbagai pihak, khususnya pemerintah provinsi, dalam menyusun RKPD provinsi yang peka perdamaian.

Sistematika

Panduan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, bagian Pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang, tujuan pengembangan panduan, pengguna, sistematika, serta cara membaca panduan. Pada bagian pendahuluan juga akan diperkenalkan dengan potret konflik yang bisa terjadi di tingkat provinsi. Setelah pendahuluan, masuk ke bagian substansi panduan ini yang dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, panduan untuk tahapan pra musrenbang RKPD Provinsi. Pembahasan di bagian ini terdiri dari Persiapan Penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD. Pada bagian kedua, adalah panduan pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi dan kegiatan pasca musrenbang. Bagian ini membahas panduan persiapan musrenbang dan pelaksanaan musrenbang. Bagian terakhir dari bagian substansi, adalah pembahasan pasca musrenbang RKPD. Pada bagian ini dibahas panduan fasilitasi untuk perumusan rancangan akhir dan penetapan RKPD. Bagian selanjutnya adalah bahan bacaan untuk mengenalkan fasilitator tentang konsep konflik dan kepekaan untuk perdamaian. Pada bagian ini, dibahas mengenai bagaimana memahami konflik. Mulai dari karakteristik konflik, hasil dari konflik, resolusi dan caranya, penyebabnya, eskalasi dan penurunan konflik.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

5


PENDAH ULUAN

Cara membaca panduan

J

Untuk memudahkan membaca buku ini, digunakan lambang (ikon) pada setiap komponen tulisan di masing masing bab yang terdiri dari: Lambang

Pengertian

Judul bab – merupakan satu langkah kegiatan

Kalender – keterangan bulan/waktu pelaksanaan langkah kegiatan

Pengantar – terdiri dari pengertian langkah kegiatan, tujuan, durasi waktu, fasilitator dan peserta, materi, alat dan bahan yang diperlukan

Persiapan – uraian langkah sebelum pelaksanaan suatu kegiatan

Pelaksanaan – uraian langkah saat pelaksanaan suatu kegiatan

Pasca pelaksanaan – uraian langkah setelah pelaksanaan suatu kegiatan

Kotak/Box – hal yang perlu dipahami atau dipertimbangkan dalam menjalankan langkah

Contoh hasil – merupakan hasil dari kegiatan dan bersifat contoh karena hasil di setiap daerah akan berbeda.

6

Peace Through Development


J

PENDAHULUAN

Proses penyusunan panduan

Tahap pertama adalah kajian literatur untuk meng-update materi yang akan dituangkan dalam panduan. Referensi utama dalam penyusunan panduan ini adalah Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . Lalu draft panduan tersebut diuji dan diperbaiki dalam sebuah lokakarya yang melibatkan pemangku kepentingan terkait panduan ini. Terakhir, finalisasi draft berdasarkan masukan hasil lokakarya.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

7


PENDAH ULUAN

J

POTENSI KONFLIK PEMBANGUNAN DI Provinsi

P

anduan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam hal pencegahan, analisis dan resolusi konflik bagi fasilitator penyusunan RKPD dalam konteks penyusunan RKPD peka perdamaian.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, penyusunan RKPD merupakan proses pengalokasian sumber daya publik. Hal ini menyebabkan banyak pihak tertarik untuk ikut terlibat dan ikut memperebutkannya. Disini fasilitator penyusunan RKPD harus perhatian terhadap potensi konflik yang terjadi. Beberapa konflik yang mungkin dan pernah terjadi diantaranya akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

Ketidakpastian pusat, Kegelisahan daerah

Alokasi anggaran pusat untuk setiap daerah, termasuk provinsi, biasanya diketahui di akhir tahun. Alokasi anggaran ini memungkinkan daerah untuk menyusun rencana sesuai jadwal dan prosedur yang berlaku. Tapi potensi konflik/masalah muncul ketika instansi pusat, misalnya kementrian, mengalokasikan program, kegiatan dan anggaran untuk kegiatan di daerah yang menuntut adanya kontribusi daerah. Misalnya, program PNPM yang menuntut sharing pemerintah daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Informasi tentang besaran dana dan sharing yang harus dikontribusikan daerah seringkali datang terlambat, ketika anggaran daerah sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Dampak dari keterlambatan ini bisa bermacam-macam. Bisa implementasi program/kegiatan tertentu menjadi terlambat, atau adanya pergeseran alokasi anggaran atau pembatalan program/kegiatan karena di realokasi untuk dana pendamping/kontribusi/sharing. Hal ini tentu saja berpotensi konflik karena akan ada stakeholder daerah yang berpotensi dirugikan.

Peran provinsi dan koordinasi antar daerah

Peran penting provinsi adalah mengkoordinasikan pembangunan di daerah. Namun seringkali peran ini tidak bisa secara optimal dilaksanakan karena adanya konflik dengan 8

Peace Through Development


J

POTENSI KONFLIK PEMBANGUNAN DI Provinsi

daerah kabupaten/kota yang berada di provinsi yang bersangkutan. Konflik ini bisa berbagai macam. Diantaranya: ff Konflik politik, misal partai berkuasa di provinsi berbeda dengan partai berkuasa di kabupaten/kota. ff Konflik prioritas, misal prioritas pembangunan kabupaten/kota berbeda dengan prioritas pembangunan provinsi

ff Konflik manajemen, misal pewaktuan program/kegiatan yang sepakat untuk dikerjakan bersama, ternyata tidak sinkron, yang menyebabkan anggaran berbeda waktu turun Peran koordinasi antar daerah juga diperlukan agar tidak ada persaingan antara wilayah yang tidak perlu. Persaingan antar kabupaten/kota atau antar provinsi sudah selayaknya terjadi. Persaingan ini seharusnya menjadi energi positif yang memicu daerah untuk berusaha membangun lebih baik lagi. Namun persaingan ini tidak jarang menyebabkan pembangunan tidak efisien. Misalnya, setiap kebupaten berlomba membangun infrastruktur wilayah yang berskala layanan mencakup beberapa daerah, seperti pelabuhan, bandar udara, pasar, dll. Persaingan seperti ini tidak efisien, karena tidak jarang infrastruktur yang dibangun menjadi sia sia dan tidak terpakai.

Memenuhi jadwal atau tuntutan kualitas

Jadwal proses perencanaan seringkali dirasa tidak cukup memadai untuk membuat suatu rencana partisipatif yang matang, yang dapat mengakomodasi banyak kepentingan. Jarak antara proses perencanaan-penganggaran yang terlalu pendek tidak memberikan kesempatan pada Bappeda untuk menyusun rencana yang baik. Akhirnya, tidak jarang hal ini membuat instansi hanya mengajukan rencana tahun sebelumnya, tanpa mengkajinya kembali. Tidak hanya dalam proses perencanaan, pada implementasi pun ternyata ada masalah dengan pewaktuan. Implementasi program dan kegiatan, yang biasanya dimulai sekitar bulan mei sering tidak sesuai dengan kondisi alam. Pelaksanaan program fisik, biasanya baru bisa dilakukan sekitar bulan agustus-september, dimana saat musim hujan telah tiba. Hal ini menyebabkan proyek proyek fisik kualitasnya rendah. Misalnya, tidak jarang jalan yang baru seminggu dibangun sudah berlubang lagi.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

9


PENDAH ULUAN

J

Keadaan ini seringkali menimbulkan konflik antara perencana, kontraktor pelaksana, pengawas pekerjaan, pemilik pekerjaan, dan juga instansi audit. Perbedaan pendapat tidak jarang berakhir dengan sengketa/konflik hukum.

Trauma konflik fisik dan kekerasan masa lalu

Trauma konflik fisik dan kekerasaan dimasa lalu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Trauma tersebut tidak jarang diwariskan sampai beberapa generasi. Hal ini akan terus mewarnai berbagai proses kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam proses perencanaan dan penganggaran. Subjektifitas, kebencian tanpa alasan logis, seringkali menghambat proses proses damai dalam perencanaan dan penganggaran. Tidak jarang salah satu aktor dalam perencanaan dan penganggaran menolak atau merekomendasikan suatu program/kegiatan didasarkan pada prasangka pada aktor lainnya. Atau berdasar prasangka, satu aktor bisa saja melihat ada keberpihakan/ketidakberpihakan pemerintah pada aktor lainnya. Hal ini bisa memicu konflik horisontal. Dan untuk itu harus diwaspadai dan diantisipasi.

Pengelolaan aset, sumberdaya daerah dan lintas daerah

Tidak diragukan lagi aset dan sumber daya daerah dan lintas daerah sering menjadi sumber konflik antar daerah, atau pun antar aktor di daerah. Berbagai sumberdaya lintas daerah, seperti misalnya sungai, hutan atau laut, sering juga menjadi sumber konflik. Tidak jarang juga konflik antar kabupaten terjadi, seperti misalnya dalam hal pengelolaan daerah aliran sungai, sumber daya air bersih, dan sebagainya. Perebutan pengelolaan aset lintas daerah sering terjadi antara kabupaten/kota dengan provinsi.

Konflik yang terjadi misalnya rebutan pengelolaan karena potensinya, atau malah sebaliknya, menolak untuk mengelola dan saling tunjuk karena potensi beban intrinsik terkandung didalamnya. Konflik ini mudah dilihat dalam program dan kegiatan, dimana ada pengelolaan satu sumber daya atau aset lintas daerah tercantum/dianggarkan oleh berbagai daerah. Atau sebaliknya, ada aset daerah yang luput dari pengelolaan karena tidak ada yang menganggarkan.

10

Peace Through Development


J

POTENSI KONFLIK PEMBANGUNAN DI Provinsi

Pemekaran dan perebutan aset

Salah satu dampak negatif dari pemekaran daerah yang sering muncul adalah adanya perebutan aset daerah. Selama ini pemekaran menekankan pertimbangan aspek politikekonomi-sosial, tanpa mempertimbangkan potensi konflik yang mungkin terjadi pasca pemekaran. Perebutan aset daerah, seperti gedung perkantoran, atau sumber pendapatan daerah, adalah dampak yang sering terjadi. Implikasi lain dari pemekaran adalah daerah pemekaran seringkali tidak siap secara sumber daya untuk menerima beban yang sedemikian besar pasca pemekaran. Misalnya, roda pemerintahan belum berjalan, pendapatan daerah belum ada, tapi jumlah pengawai non PNS yang diwariskan sedemikian banyak. Konflik yang mungkin terjadi bukan hanya konflik dengan daerah induk, tapi juga secara internal, dengan pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang dimekarkan. Implikasinya dalam perencanaan, seringkali terjadi perebutan sumber daya daerah pemekaran yang masih sangat terbatas, yang berimbas pada kinerja pemerintahan daerah.

Pengelolaan sumberdaya publik oleh warga

Barang publik sudah selayaknya dimanfaatkan oleh publik, dengan sebesar besarnya manfaat untuk publik. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola sumber daya publik sehingga bisa memberikan manfaat sebesar besarnya untuk kepentingan publik. Tapi dengan alasan “barang publik� pula membuat warga merasa berhak mengelola sumber daya publik. Misalnya sumber daya alam. Pengelolaan oleh warga ini seringkali tidak mengindahkan rencana, kelestarian lingkungan, atau kepentingan publik yang lebih luas. Penggalian barang tambang galian C, misalnya, sering merusak lingkungan yang akhirnya menyebabkan bencana alam bagi publik yang lebih besar. Upaya pemerintah untuk menertibkan seringkali mendapatkan tantangan dari warga. Konflik ini sering juga menyebabkan konflik horizontal antara warga, diantara mereka yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam dengan warga yang mendapatkan dampak negatif dari eksploitasi yang dilakukan.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

11


PENDAH ULUAN

Q J

Sebaliknya, pengelolaan sumberdaya publik, pengambilalihan aset masyarakat oleh negara untuk kepentingan publik, seperti pengadaan dan pembebasan tanah, pengelolaan mata air di tanah masyarakat atau tanah ada, dan lainnya, seringkali juga menyebabkan konflik. Tidak jarang hal ini tidak direncanakan dengan baik dalam proses perencanaan dan penganggaran. Misalnya, tidak direncanakan untuk kompensasi yang layak, atau tidak dilibatkannya korban dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini jelas berpotensi konflik. Masih banyak lagi contoh dan potensi konflik yang bisa muncul, namun bisa dicegah dengan penyusunan RKPD dan pelaksanaan musrenbang provinsi yang peka perdamaian.

12

Peace Through Development


Q J

Bab I - Pendahuluan

BAGIAN 1

PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI • Bab 1 - PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD

• Bab 2 - PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD • Bab 3 - PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

Teknik Menjahit

13


14

Peace Through Development

BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI


PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD

Bab 1

1

PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD

1.1 Pembentukan Tim Penyusun RKPD Pengantar

B

appeda adalah institusi pemerintah daerah yang berfungsi sebagai inisiator dan koordinator dalam penyusunan RKPD. Tahapan pembentukan tim penyusun RKPD merupakan titik awal dari sebuah proses panjang penyusunan RKPD provinsi. Persiapan pembentukan tim ini biasanya melalui rapat di internal Bappeda. Kemudian dilanjutkan dengan rapat pembentukan tim dengan mengundang calon anggota tim. Tujuan: Membentuk tim penyusun RKPD Provinsi Peka Perdamaian

WAKTU DAN PELAKU Bulan Januari (minggu pertama) Persiapan: 5 hari kerja Pelaksanaan: 1 hari kerja Pelaku : ff Penanggungjawab: Bappeda ff Fasilitator: Kepala atau Sekretaris Bappeda atau pihak ketiga yang ditunjuk ff Peserta: Kepala bidang atau kepala seksi perencanaan program masing masing SKPD, stakeholder pihak ketiga non pemerintahan (LSM, Akademisi, dll) tingkat provinsi. Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

15


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

PERSIAPAN ff Bappeda mengidentifikasi calon anggota tim yang berasal dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan. Calon anggota tim yang dipilih harus mampu dan kompeten dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Selain itu, akan lebih baik bila anggota tim terpilih memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang mengatasnamakan institusi. ff Bappeda mengundang rapat calon anggota tim untuk mendapatkan persetujuan, pernyataan kesanggupan, dan komitmen untuk terlibat. ff Bappeda menyiapkan materi rapat dengan calon anggota tim agar rapat berjalan efektif dan efisien. Diantara bahasan yang sebaiknya diagendakan adalah: •

pemaparan tentang penyusunan RKPD (pengertian, tujuan, keluaran, proses umum, pengertian peka perdamaian, dll) • pemaparan tentang tujuan pembentukan tim, susunan, peran dan tugas tim • tanggapan peserta: persetujuan, pernyataan kesanggupan, dan komitmen untuk terlibat. • pengelompokan anggota tim berdasarkan bidangnya • draft surat keputusan tentang tim penyusun RKPD ff Bappeda menyiapkan logistik, alat dan bahan yang diperlukan agar penyelenggaraan berjalan lancar. Diantaranya paparan dalam bentuk presentasi, photocopy materi (permendagri 54/2010, khususnya Lampiran V), jadwal dan rencana kerja tentatif penyusunan RKPD provinsi, dan draft surat keputusan tentang tim penyusun RKPD ff Bappeda mengundang peserta untuk hadir dalam rapat pembentukan tim penyusun RKPD di tempat dan waktu yang ditentukan oleh Bappeda.

PELAKSANAAN ff Kepala Bappeda membuka pertemuan, menyampaikan agenda/tujuan pertemuan dan memimpin proses selanjutnya sesuai agenda, atau menyerahkannya pada pelaksana yang ditunjuk secara khusus (fasilitator)

16

Peace Through Development


PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD

1

ff Pemaparan dari Bappeda mengenai: •

penyusunan RKPD (pengertian, tujuan, keluaran, proses umum, pengertian peka perdamaian, dll) • tujuan pembentukan tim, susunan, peran dan tugas tim ff Fasilitator kemudian memfasilitasi Pembentukan tim, dengan meminta Bappeda memaparkan draft surat dan memaparkan struktur tim penyusun RKPD. Tim penyusun RKPD sekurang kurangnya: • • • • •

Penanggungjawab : Ketua Tim : Wakil Ketua : Sekretaris : Anggota :

Sekretaris Daerah Kepala Bappeda Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Sekretaris Bappeda Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan

ff Fasilitator mempersilahkan peserta untuk memberikan tanggapan ff Fasilitator memfasilitasi pengelompokan peserta kedalam tim ff Kepala Bappeda menutup acara rapat tim

PASCA PELAKSANAAN ff Kepala Bappeda menyiapkan draft final surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD. ff Bappeda menyiapkan pembekalan bagi tim penyusun RKPD ff Tim penyusun RKPD mulai bekerja

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

17


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

1.2 Orientasi mengenai RKPD dan Penyusunan Agenda Kerja

PENGANTAR

S

etelah pembentukan tim penyusun RKPD, Bappeda menyelenggarakan orientasi mengenai RKPD bagi anggota tim yang telah mendapatkan SK dari kepala daerah. Orientasi ini dilakukan untuk membekali anggota tim dengan pengetahuan termutakhir tentang penyusunan RKPD provinsi peka perdamaian. Ada dua alasan utama yang menjadikan orientasi mengenai RKPD menjadi hal yang sangat penting. Alasan pertama, hal ini diperlukan karena formasi aparat seringkali berubah dengan cepat. Tidak jarang aparat yang mengetahui seluk-beluk penyusunan RKPD sudah berpindah posisi, dan posisi awalnya diganti oleh aparat yang baru sama sekali. Alasan berikutnya, bahwa kementrian dalam negeri sering mengeluarkan peraturan terbaru terkait proses perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk didalamnya penyusunan RKPD ini. Mengingat jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPD sangat ketat dan padat, untuk itu di akhir orientasi perlu juga disusun agenda kerja tim yang rinci. Jadwal dan agenda tersebut harus merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan. Orientasi ini bisa dilakukan berupa lokakarya sehari atau bimbingan teknis. Tujuan : ff Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan: • • •

18

perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD, teknis penyusunan dokumen RKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPD.

Peace Through Development


PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD

1

ff Memberikan pengetahuan pada anggota tim ff Mengenalkan perspektif peka perdamaian dalam penyusunan RKPD provinsi. ff Menyusun agenda kerja tim

WAKTU DAN PELAKU Bulan Januari (minggu kedua) Persiapan: 5 hari kerja Pelaksanaan: 1 hari kerja

Pelaku: ff Penanggungjawab: Bappeda ff Fasilitator: Kepala atau Sekretaris Bappeda atau pihak ketiga yang ditunjuk ff Peserta: anggota tim penyusun RKPD

Narasumber: ff Ahli konflik dan perdamaian (akademisi atau ahli lainnya) ff Kebijakan dan regulasi (Departemen Dalam Negeri)

PERSIAPAN ff Bappeda menyiapkan dan menyebarkan undangan untuk pelaksanaan orientasi pada seluruh anggota Tim penyusun RKPD ff Bappeda menyiapkan logistik pelaksanaan orientasi: lokasi orientasi, akomodasi, alat dan kelengkapan pendukung terlaksananya kegiatan, dll ff Bappeda menyusun draft usulan jadwal dan rencana kerja tentatif penyusunan RKPD provinsi ff Bappeda mulai menginventarisasi isu isu terkait peka perdamaian berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

19


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

ff Bappeda menghubungi pemateri/narasumber yang akan diundang untuk mengisi acara orientasi. Pemateri diminta untuk memberikan paparan tentang: •

berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD, teknis penyusunan dokumen RKPD, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPD

Perspektif peka perdamaian dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan, manajemen konflik, perbedaan dengan perencanaan biasa.

ff Bappeda menyiapkan berbagai dokumen bahan orientasi yang akan menjadi masukan bagi peserta: • • •

• •

paparan dari pemateri draft usulan rencana kerja tentatif Peraturan perundang-undangan tentang: keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD); tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RKPD dan penyusunan anggaran. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

PELAKSANAAN RAPAT ff Orientasi dibuka oleh bupati (atau pejabat lain yang ditunjuk beliau) ff Fasilitator mengatur alur acara sesuai susunan acara (lihat contoh pada box 1) ff Penyepakatan rencana tindak lanjut: rencana kerja dan jadwal •

20

Bila diperlukan, fasilitator mengelompokkan peserta berdasarkan pengelompokan yang dikehendaki oleh Bappeda, misal sektoral atau kelompok sektoral

Peace Through Development


PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD

1

•

Fasilitator memfasilitasi penyusunan jadwal dan rencana kerja tentatif dengan mempersilahkan Bappeda untuk menyampaikan draft jadwal dan rencana kerja • Fasilitator memfasilitasi proses penyepakatan jadwal dan rencana kerja tentatif penyusunan RKPD provinsi ff Penutupan acara orientasi oleh kepala Bappeda

PASCA ff Bappeda melakukan evaluasi hasil orientasi ff Bappeda menetapkan dan menyebarkan rencana kerja dan jadwal yang disepakati oleh tim penyusun RKPD ff Bila terjadi pengelompokan, Bappeda membagi dan menetapkan staf nya untuk mengawal proses penyusunan RKPD di setiap kelompok, dari awal sampai RKPD tersusun.

Box 1. Contoh Susunan Acara Workshop atau Bintek Orientasi ff Pembukaan dan sambutan ff Pengantar workshop ff Pemaparan materi peraturan perundangan dan tanya jawab ff Pemaparan materi peka perdamaian dan tanya jawab ff Pemaparan isu-isu konflik dan peka perdamaian di daerah ff Penyusunan agenda kerja ff Penutupan

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

21


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

1.3 Pengumpulan Data dan Informasi

PENGANTAR

D

ata dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPD. Keberadaan data yang valid akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini sering terjadi permasalahan dalam pengumpulan data terkait ketersediaan data, akses data, dan validitas data. Permasalahan ini sering menghambat proses dan menjadikan proses penyusunan memakan waktu lebih lama dari ideal. Asumsi yang digunakan, bahwa semua data ada tersedia disetiap dinas, bisa diakses dengan mudah dan murah, serta validitasnya dapat diandalkan. Tujuan ff Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengkompilasi data ff Menyiapkan basis data untuk menyusun rancangan awal RKPD yang peka perdamaian

WAKTU DAN PELAKU Januari (minggu ketiga dan keempat). Pelaku : Anggota Tim penyusun RKPD yang ditugaskan.

PERSIAPAN Tim penyusun RKPD melakukan rapat persiapan pengumpulan data dan informasi. Langkahlangkah antara lain sebagai berikut:

22

Peace Through Development


PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD

• • • •

1

Bappeda memimpin rapat tim penyusun RKPD. Kepala Bappeda membuka rapat. Staf yang ditunjuk kemudian memimpin rapat tim, baik yang pleno maupun rapat kelompok-kelompok. Peserta rapat secara partisipatif menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis. Tabel terdiri dari jenis data, sumber data, dan instansi sumber data (tabel data), orang yang bertanggung jawab untuk mendapatkannya (person in charge/PIC). (lihat contoh BOX 2).

ff Peserta rapat menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. (lihat permendagri 54/2010) ff Peserta rapat menyusun jadwal dan agenda pengumpulan informasi: instansi yang diminta datanya, tengat waktu target perolehan data, dan individu penanggungjawab pengumpulan data. (lihat contoh BOX 2)

PELAKSANAAN ff Bappeda menyiapkan surat permintaan data ke instansi terkait. Lampiran surat berupa tabel yang berisi informasi jenis data, sumber data, instansi sumber data, individu yang bertanggungjawab. ff Individu-individu anggota tim yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab pengumpulan data, sebagaimana terlampir dalam surat, mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara mengakses institusi sumber data. ff Bila data tidak bisa diperoleh, laporkan pada pimpinan dalam tim, yang bila perlu disampaikan ke sekretaris daerah sebagai pimpinan tim penyusun RKPD.

PASCA ff Pasca pengumpulan data, tim kembali melakukan pertemuan dengan dikoordinasikan oleh Bappeda.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

23


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

ff Dalam rapat tim, peserta rapat memilah dan memilih data-data dari dokumen sumber data yang telah diperoleh. Tidak semua data dalam dokumen diperlukan dan berguna dalam penyusunan ff Data yang telah dipilah dan dipilih kemudian dimasukan/dikompilasi dalam format format yang telah disiapkan sebelumnya, sebagaimana petunjuk dalam Permendagri 54/2010.

Box 2. Sumber Data Dan Contoh Tabel Check List Data Sumber data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dapat diperoleh dari: 1. Data internal diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD. 2. Data eksternal: diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), baik ditingkat pusat maupun daerah, dari instansi pemerintah pusat atau pemerintah vertikal, maupun data lainnya dari berbagai sumber lainnya. Sumber data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah diperoleh dari: 1. Data internal, dari anggota tim penyusun RPJMD yang berasal dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 2. Data eksternal, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pemerintah pusat yang membina keuangan daerah. Sumber data konflik-konflik seputar pembangunan dapat diperoleh dari: 1. Berita acara proyek 2. Kliping berita Koran atau rekaman media massa lainnya 3. Dokumentasi pengaduan dimasing-masing SKPD 4. Data kejadian konflik yang tercatat di kesbanglinmas Data dan informasi yang dibutuhkan sekurang-kurangnya mencakup data setahun terakhir sebelum masa RKPD/Renja SKPD yang direncanakan.

24

Peace Through Development


PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD

1

Beberapa jenis sumber data dan informasi antara lain dari: 1. Peraturan perundangan terkait; 2. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait; 3. Dokumen-dokumen: a) RPJMN, RTRWN, dan RKP untuk penyusunan RKPD provinsi; b) RPJMD dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota; dan c) Hasil evaluasi RKPD periode lalu. 4. Dokumen-dokumen RPJMD, RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan; 5. Dokumen RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaannya; 6. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya; 7. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya; dan 8. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir; 9. Hasil penelitian bidang, seksi, divisi, SKPD, atau pihak ketiga tentang konflik dan perdamaian 10. Data lainnya dari laporan kinerja SKPD.

CONTOH TABEL CHECK LIST DATA No.

Jenis Data

Sumber Data

Instansi

Tenggat Waktu

PIC

...

...

...

...

...

1. 2. 3. dst...

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

25


26

Peace Through Development

BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI


PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

Bab 2

2

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

2.1. Tahap Perumusan Rancangan Awal RKPD

PENGANTAR

P

erumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD provinsi menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen). Bagan alir tahapan penyusunan rancangan awal RPJPD provinsi dapat dilihat pada Gambar I. Tujuan : Menyusun rancangan awal RKPD

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

27


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

WAKTU DAN PELAKU Minggu ketiga Januari sampai minggu keempat FebruarI. Pelaku ff Bappeda ff Anggota Tim penyusun RKPD yang ditugaskan.

Rangkaian kegiatan Perumusan rancangan awal RKPD Provinsi dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut: 1. Pengolahan data dan informasi; Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (slide atau white paper), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RKPD. Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan RKPD dan bagaimana data itu harus diperoleh, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, sehingga secara akurat dapat memberikan gambaran perkembangan pembangunan daerah. 2. Analisis gambaran umum kondisi daerah; Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya

28

Peace Through Development


PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

2

perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi dan demografi serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. Mengingat perbedaan dari karakteristiknya maka dalam analisis gambaran umum kondisi daerah harus disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota. 3. Analisis ekonomi dan keuangan daerah; Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. 4. Evaluasi kinerja tahun lalu; Evaluasi kinerja tahun lalu merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil evaluasi kinerja tahun lalu selain mereview RPJMD dan RKPD, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan. Evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/ mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. 5. Penelaahan terhadap kabijakan pemerintah nasional; Penelaahan terhadap RPJMN dilakukan untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

29


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

dan sasaran serta fokus pembangunan untuk tahun rencana yang terkait dengan daerah yang direncanakan. Selain itu juga dilakukan telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD yang terkait dengan arahan prioritas program/kegiatan untuk tahun yang direncanakan. 6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi; Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah pendekatan politis. RKPD yang disusun sedianya harus juga mengakomodasi pemikiran DPRD. Sehingga diperlukan proses penelaahan pokok pikiran DPRD, yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. 7. Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi; Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation� antara kinerja pembangunan yang dicapai saat inidengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

30

Peace Through Development


PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

2

8. Analisis potensi, permasalahan konflik pembangunan dan pengembangan perdamaian; Analisis konflik adalah upaya untuk mendapatkan gambaran seutuhnya tentang konflik. Pihak yang akan membantu penyelesaian konflik harus mengerti tentang apa yang sedang terjadi. Dan sebuah peta konflik akan sangat membantu. Konflik tidak dimulat saat pecahnya kekerasan. Konflik dimulai jauh sebelumnya. Konflik besa berakar sangat dalam, saling berkait pada konflik-konflik lainnya, bisa berupa tumpukan konflik-konflik kecil yang tidak pernah diselesaikan. Untuk itu kita harus mengetahui sejarah konflik, juga setting fisik dan organisasinya. Kita juga harus mengidentifikasi tahapan konflik saat ini dan tingkatan intensitasnya. Selain itu kita harus mengembangkan skenario dan memprediksi pergerakan konflik kedepannya. Alat yang bisa digunakan diantaranya Conflict Development-related Analysis (CDA) yang dikembangkan oleh UNDP. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Lampiran 2. Conflict Development-related Analysis (CDA). 9. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah; Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antarkomponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan di sisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah adalah agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. 10. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif; Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Untuk kepentingan Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

31


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

pendanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

11. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif; Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berpotensi memicu konflik antara pihak pihak yang berkepentingan. Disini Bappeda dan tim penyusun RKPD harus menyiapkan diri untuk peka dan terus mengusahakan penyelesaian konflik dengan damai. (silahkan baca bahan bacaan dalam memahami konflik dan penyelesaian konflik secara damai).

12. Pelaksanaan forum konsultasi publik; Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Dari forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat. 32

Peace Through Development


PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

2

13. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif; Program yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD, yang sudah disepakati dalam konsultasi publik, kemudian program tersebut diserahkan pada SKPD untuk disusun prioritas kegiatan, dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh pemda dan SKPD. Tahapan detail bisa dilihat pada permendagri 54 tahun 2010.

GAMBAR 1. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD Provinsi

Pengolahan data dan informasi

Penelahaan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi

Penelaahan Terhadap RPJMN

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah provinsi

Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif

Evaluasi kinerja tahun lalu

Perumusan rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

Perumusan program prioritas beserta pagu indikati

• • • • •

RPJMD provinsi

Evaluasi dokumen RKPD provinsi tahun lalu

Dokumen RKPD Provinsi tahun berjalan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Penyelarasan program prioritas daerah beserta Pagu Indikatif

RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI pendahuluan; evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; prioritas dan sasaran pembangunan; rencana program prioritas daerah

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) • agenda penyusunan RKPD, • agenda forum SKPD, • agenda musrenbang RKPD, • batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

33


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

Box 3. Penjelasan Singkat ConflictRelated Development Analysis (Cda) Tujuan CDA CDA alat analisis untuk para praktisi pembangunan di UNDP dan lembaga pembangunan lainnya yang bekerja di daerah dan situasi yang rawan konflik. Alat ini didesain sebagai alat untuk mempermudah memahami keterkaitan antara pembangunan dan konflik. Karakteristik kunci Metode CDA dibangun dengan mengkaji berbagai pendekatan analisis yang berbeda terhadap suatu situasi konflik. Alat ini merupakan kelanjutan/pendalaman dari analisis pembangunan biasa, yang didesain sedemikian rupa agar (1) fokus pembangunan, (2) bisa diterapkan pada jenis dan tahapan konflik apapun, (3) mengarah pada strategi dan fokus pada penyebab struktural konflik, (4) dinamis, (5) berorientasi output, (6) partisipatif, (7) ditujukan untuk membangun consensus. Asumsi Ada beberapa asumsi yang mendasari CDA, diantaranya: ff Setiap konflik itu unik, sehingga analysis harus spesifik pada konflik tertentu ff Konflik muncul dari berbagai penyebab yang saling terkait satu sama lain ff Setiap aktor bisa dan mungkin mempunyai kepentingan untuk menyebarkan dan mengarahkan konflik ff Pembangunan bisa jadi penyebab konflik, dan sebaliknya, bisa jadi alat untuk menyelesaikan konflik ff Institusi pembangunan harus bertujuan untuk tidak menambah kerusakan (doing no harm) dan harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan makna pada manajemen dan pengurangan konflik.

34

Peace Through Development


PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

2

Manfaat Beberapa manfaat dari penggunaan CDA adalah untuk: ff ff ff ff ff ff ff

Analisis strategis konflik Perencanaan pembangunan terkait konflik Kajian pembangunan terkait konflik Peringatan dini (early warning) Input pada berbagai indikator capaian pembangunan Input pada proses-proses pengurangan kemiskinan Dan lain sebagainya

Ringkasan CDA Ada tiga tahapan besar CDA. Tahapan pertama adalah analisis konflik. Pada tahapan ini kita mencoba memahami situasi yang melatarbelakangi konflik, penyebabnya, actor yang terlibat, dinamikanya, serta beberapa scenario terhadap kemungkinan yang bisa terjadi. Pada tahapan kedua, adalah analisis respon terhadap konflik yang telah ada. Pada tahapan ini kita mencoba memetakan apa saja yang telah dilakukan berbagai stakeholder sebagai respon terhadap konflik. Kita juga pada tahapan ini mencoba melihat antara keterkaitan konflik dengan pembangunan. Dan terakhir, kita menilai memadai atau tidaknya pembangunan yang telah dilakukan sebagai respon terhadap proses perdamaian. Tahapan ketiga, menyusun rencana tindak lanjut. Disini kita mengidentifikasi langkah langkah kedepan, menyusun strategi, program dan kegiatan yang mengelola konflik sehingga konflik menjadi konstruktif.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

35


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

2.2. Tahap Penyajian Rancangan Awal RKPD

PENGANTAR Tidak ada yang rumit dalam tahapan ini. Penyajian rancangan awal RKPD pada dasarnya merupakan penyajian dari hasil analisis data/informasi dari tahap perumusan ke dalam dokumen RKPD. Tujuan : Menyajikan rancangan awal dalam format yang baku.

WAKTU DAN PELAKU Minggu pertama Maret (5 hari kerja) Pelaku : Bappeda dan Tim Penyusun RKPD yang ditunjuk

Rangkaian kegiatan ff Bappeda dan tim penyusun RKPD mengumpulkan hasil penyusunan rancangan awal ff Penyajian rancangan awal RKPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengacu pada hasil (kertas kerja) pasca tahap perumusan rancangan awal RKPD. (lihat BOX 3) Untuk lebih detail, bisa dilihat pada Lampiran Tahap Penyajian Rancangan Awal RKPD

36

Peace Through Development


PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

2

Box 4. Format Rancangan Awal Rkpd Provinsi Penyajian rancangan awal RKPD tersebut disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun ....(Tahun Lalu/n-2) dan Perkiraan Tahun ...... (Tahun Berjalan/n-1). 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun ........... (Tahun Rencana/n)dan Tahun ...... (Satu Tahun setelah Tahun Rencana/n+1). 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Pembangunan BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI. PENUTUP

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

37


38

Peace Through Development

BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI


PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

Bab 3

3

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

PENGANTAR

P

enyusunan rancangan RKPD yang dijelaskan dalam bagian ini digunakan untuk menyusun RKPD provinsi merupakan rangkaian mulai dari penyusunan rancangan awal RKPD dan berakhir pada penetapan RKPD.

Rangkaian kegiatan Tahapan penyusunan rancangan RKPD provinsi mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi rancangan awal RKP dan rancangan awal RKP tahun rencana; verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD; dan penyelarasan penyajian rancangan RKPD, melalui proses sebagaimana pada gambar 2. Penyusunan rancangan RKPD merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: 1. Tahap perumusan rancangan RKPD 2. Tahap penyajian rancangan RKPD

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

39


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

GAMBAR 2 PENYUSUNAN RKPD Provinsi

• pendahuluan; • evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelengaraan pemerintahan; • rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; • prioritas dan sasaran pembangunan daerah; • rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Penyelarasan Penyajian Ranc RKPD Integrasi Renja SKPD

sesuai

Verifikasi tidak

Rancangan Renja-SKPD Provinsi

40

Peace Through Development

Rancangan RKPD

Evaluasi Rancangan Awal RKP

Rancangan Awal RKPD

• pendahuluan; • evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja penyelengaraan pemerintahan; • rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; • prioritas dan sasaran pembangunan daerah; • rencana program dan kegiatan prioritas daerah


PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

3

3.1. Tahap Perumusan Rancangan RKPD

PENGANTAR

S

etelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Tahap perumusan dalam rancangan RKPD lebih bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan atau langkahlangkah dalam perumusan tahap ini relatif lebih singkat. Proses harmonisasi, verifikasi, dan integrasi dilakukan secara partisipatif dalam forum gabungan SKPD dan konsultasi publik. Tujuan :

ff Menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD ff Mengharmoniskan dan menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

41


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

3.1.1. Evaluasi rancangan awal RKPD Peka Perdamaian

PENGANTAR Dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RKPD yang telah disusun, Bappeda beserta Tim Penyusun RKPD mengkaji kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan provinsi. Tujuan : Menilai keselarasan rancangan awal dengan rancangan awal RKP dan RPJMD.

WAKTU DAN PELAKU Minggu kedua Maret (5 hari kerja) Pelaku : Bappeda dan Tim Penyusun RKPD yang ditunjuk

PERSIAPAN ff Bappeda dan tim menyiapkan draft awal rancangan RKPD yang telah dibuat sebelumnya. ff Bappeda dan tim mengumpulkan data/informasi kebijakan tambahan, berupa Rancangan Awal RKP, RPJMD Provinsi, Rancangan RKPD, Rancangan Renja SKPD provinsi dalam Forum SKPD provinsi.

42

Peace Through Development


PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

3

PELAKSANAAN ff Evaluasi rancangan awal RKPD dilakukan oleh bappeda dan tim penyusun RKPD dengan Desk study terhadap: •

Rancangan awal RKP, untuk mengidentifikasi informasi terkait dengan kebijakan atau prioritas nasional yang berdampak langsung/tidak langsung bagi suatu daerah serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di provinsi berkenaan.

RPJMD Provinsi: untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang harus dicapai targetnya pada tahun rencana.

Rancangan RKPD: menginformasikan isu-isu strategis, tujuan, indikator pencapaian dan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dan pagu indikatif berdasarkan sumber pendanaan, serta penyempurnaan rancangan awal RKPD dengan masukan dari hasil musrenbang kabupaten/kota dan Forum SKPD Provinsi.

Rancangan Renja SKPD provinsi dalam Forum SKPD provinsi; sebagai bahan verifikasi dan sinkronisasi untuk rancangan RKPD pada musrenbang provinsi.

Untuk lebih detail, silahkan lihat Lampiran Perumusan Isi dan Substansi Rancangan RKPD Provinsi

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

43


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

3.1.2. Verifikasi dan integrasi dengan rancangan Renja SKPD

PENGANTAR Verifikasi dan integrasi rancangan RKPD dengan rancangan renja SKPD dilakukan pada forum gabungan SKPD yang diselenggarakan oleh bappeda setelah forum SKPD provinsi. Tujuan : ff Penyamaan materi antara program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD pada rancangan RKPD dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, ff Penyamaan indikator kinerja (input, output, dan outcome) masing-masing program/ kegiatan prioritas. ff Memastikan agar program dan kegiatan prioritas beserta pagu anggarannya yang terkait atau merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan daerah telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait. ff Memastikan agar seluruh kegiatan pada rancangan RKPD telah sesuai dengan prinsip peka perdamaian

WAKTU DAN PELAKU Minggu keempat Maret (1 hari kerja)

Pelaku : ff Bappeda dan Tim Penyusun RKPD yang ditunjuk. ff Peserta forum gabungan SKPD: Perwakilan setiap SKPD, perwakilan kabupaten/kota, unsur masyarakat tingkat provinsi, akademisi, dan stakeholder lain yang relevan dan penting. ff Narasumber terkait: ahli konflik dan perdamaian.

44

Peace Through Development


PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

3

PERSIAPAN ff Bappeda dan tim menyiapkan draft awal rancangan RKPD yang telah dibuat sebelumnya. ff Bappeda melakukan korespondensi dengan SKPD •

SKPD wajib menyampaikan rancangan Renja SKPD hasil penyempurnaan forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota kepada Bappeda paling lambat pada minggu pertama bulan April dengan menggunakan nota dinas pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda.

•

Dalam hal suatu rancangan belum sesuai sebagaimana di maksud pada paragraf diatas maka Bappeda akan mengembalikan rancangan Renja SKPD kepada SKPD terkait, hingga tercapai keselarasan atau kesesuaian dalam hal program dan kegiatan serta pagu anggarannya.

ff Bappeda menyiapkan dan menyebarkan undangan ff Bappeda menyiapkan logistik: lokasi, akomodasi, alat dan kelengkapan pendukung terlaksananya kegiatan, dan lain-lain. ff Bappeda menghubungi pemateri/narasumber yang akan diundang untuk mengisi acara.

PELAKSANAAN ff Kepala bappeda membuka forum ff Fasilitator mengambil alih acara dan menjalankan acara sesuai susunan (lihat BOX 4) ff Diakhir acara, bappeda dan tim merekap hasil diskusi. Pada tahap verifikasi, untuk lebih detail, silahkan lihat Lampiran Perumusan Isi dan Substansi Rancangan RKPD Provinsi.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

45


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

Box 5. Contoh Susunan Acara Forum Gabungan Skpd ff Pembukaan dan sambutan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk ff Pengantar forum gabungan SKPD dari Bappeda selaku ketua tim penyusun ff Pleno: Bappeda menyampaikan proses yang telah ditempuh untuk verifikasi dan evaluasi renja SKPD ff Diskusi kelompok penyelarasan SKPD ff Pleno: singkronisasi hasil diskusi kelompok ff Penutupan

3.1.3. Konsultasi Publik Rancangan RKPD

PENGANTAR

K

onsultasi public rancangan RKPD merupakan forum multipihak yang dilakukan untuk mendapatkan masukan atas rancangan RKPD yang telah disusun oleh bappeda pada tahapan sebelumnya.

Tujuan : Mendapatkan masukan dari masyarakat kewilayahan dan sektoral tentang program kegiatan beserta pagu anggaran yang telah diselaraskan pada tahapan sebelumnya.

46

Peace Through Development


PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

3

WAKTU DAN PELAKU Minggu pertama April (1 hari kerja)

Pelaku : ff Penyelenggara: Bappeda dan Tim Penyusun RKPD yang ditunjuk ff Peserta: masyarkat umum, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pekerja dan perburuhan, asosiasi sektoral, dan stakeholder lainnya yang relevan.

PERSIAPAN ff Bappeda dan tim menyiapkan draft awal rancangan RKPD yang telah dibuat sebelumnya. ff Bappeda menyiapkan dan menyebarkan undangan. ff Bappeda menyiapkan logistik: lokasi, akomodasi, alat dan kelengkapan pendukung terlaksananya kegiatan, dan lain-lain. ff Bappeda menghubungi pemateri/narasumber yang akan diundang untuk mengisi acara.

PELAKSANAAN ff Kepala bappeda membuka forum. ff Fasilitator mengambil alih acara dan menjalankan acara sesuai susunan (lihat BOX 5). ff Diakhir acara, bappeda dan tim merekap hasil diskusi dan berita acara.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

47


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

Box 6. Contoh Susunan Acara Forum Konsultasi Publik SUSUNAN ACARA ff Pembukaan dan sambutan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk ff Pengantar forum konsultasi publik dari Bappeda selaku ketua tim penyusun ff Pleno: Bappeda menyampaikan proses yang telah ditempuh untuk menyusun RKPD Peka Perdamaian ff Diskusi kelompok sektoral yang didampingi oleh ahli konflik dan perdamaian ff Pleno: singkronisasi hasil diskusi kelompok ff Pleno: tanggapan dari ahli konflik dan perdamaian ff Pleno: penyusunan rekomendasi dan penyepakatan ff Penutupan

48

Peace Through Development


PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

3

3.1.4. Penyelarasan Penyajian

PENGANTAR

T

ahapan ini hanya langkah kecil, dimana dokuman yang telah diverifikasi, di evaluasi, dikritisi dan diperkaya, kemudian dituangkan dalam format baku. Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKPD di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan dibab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan rancangan RKPD. Tujuan : Menyajikan RKPD dalam format baku

WAKTU DAN PELAKU Minggu pertama April (4 hari kerja) Pelaku : Bappeda dan Tim Penyusun RKPD yang ditunjuk

PERSIAPAN ff Bappeda dan tim menyiapkan draft rancangan RKPD yang telah dibuat sebelumnya, dan telah diperkaya dengan evaluasi dan verifikasi, dipaparkan dalam forum gabungan SKPD, dan dikonsultasikan pada masyarakat. ff Bappeda dan tim mengumpulkan berita acara setiap kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

49


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

PELAKSANAAN ff Bappeda dan tim memeriksa berita acara evaluasi dan verifikasi, forum gabungan SKPD dan konsultasi publik. ff Bappeda dan tim memastikan ulang bahwa seluruh rekomendasi telah terakomodasi dalam draft. ff Berita acara disusun.

50

Peace Through Development


PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

3

3.2 Tahap Penyajian Rancangan RKPD

PENGANTAR Penyajian rancangan RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RKPD provinsi. Tujuan : Menyajikan rancangan RKPD dalam format yang baku.

WAKTU DAN PELAKU Minggu kedua April (2 hari kerja) Pelaku : Bappeda dan Tim Penyusun RKPD yang ditunjuk

PERSIAPAN ff Semua bahan rancangan awal RKPD yang telah diselaraskan, dikumpulkan. ff Bappeda dan tim kemudian melakukan input dalam format yang sistematikanya telah ditentukan dalam permendagri.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

51


BAGIAN I - PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI

PELAKSANAAN

Q

Bappeda dan tim kemudian menyajikan draft awal dalam format rancangan. Sistematika penyajian rancangan RKPD (adalah sama dengan rancangan awal RKPD). Lihat BOX 3 sebelumnya.

PASCA

Bappeda dan tim kemudian menyiapkan draft yang sudah dibuat sebagai draft untuk bahan musrenbang RKPD.

52

Peace Through Development


Q

Bab I - Pendahuluan

BAGIAN 2

PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI • Bab 4 - PELAKSANAAN MUSRENBANG

• Bab 5 - PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR DAN PENETAPAN RKPD

Teknik Menjahit

53


54

Peace Through Development

BAGIAN 2 -PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD Provinsi


Pelaksanaan Musrenbang

Bab 4

4

Pelaksanaan Musrenbang

PENGANTAR

M

usyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD. Musrenbang RKPD provinsi merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Secara ringkas pelaksanaan musrenbang RKPD provinsi dapat dilihat dalam gambar 3. Tujuan : Musrenbang RKPD Provinsi bertujuan untuk: 1. menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota; 2. mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan; 3. mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi, dan; 4. menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

55


BAGIAN 2 -PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD Provinsi

WAKTU DAN PELAKU Minggu ketiga April (1 hari kerja) Pelaku : Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD provinsi sebagai berkut: ff Peserta Peserta musrenbang provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, para bupati/walikota, Kepala Bappeda dan SKPD provinsi, para Kepala Bappeda kabupaten/kota, pejabat instansi vertikal di provinsi, para delegasi mewakili peserta musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu. ff Narasumber Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, pejabat darikementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundangmenjadi narasumber musrenbang RKPD provinsi. ff Fasilitator Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD provinsi.

56

Peace Through Development


Pelaksanaan Musrenbang

4

GAMBAR 3 BAGAN ALIR MUSRENBANG TINGKAT Provinsi Rancangan RKPD Provinsi/ kabupaten/kota • pendahuluan; • evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja penyelengaraan pemerintahan; • rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; • prioritas dan sasaran pembangunan daerah; • rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Rancangan Renja SKPD Provinsi/kabupaten/kota • Pendahuluan, • evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD • Tujuan, sasaran dan program kegiatan, • Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD • dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif • sumber dana yang dibutuhkan untukmenjalankan program dan kegiatan • penutup

Pesiapan musrenbag RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi/ kabupaten/kota

Perumusan hasil Musrenbang RKPD

PERSIAPAN Tim penyusun RKPD yang dimotori Bappeda memulai persiapan musrenbang RKPD provinsi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain: ff Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD. ff Menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD ff Mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD melalui media massa.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

57


BAGIAN 2 -PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD Provinsi

ff Pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-kurangnya mencakup program pembangunan daerah provinsi yang mempunyai nilai manfaat langsung kepada masyarakat. ff Mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan. ff Merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaran tata tertib sidang/diskusi kelompok musrenbang RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. ff Untuk pertama kali, Bappeda juga membentuk komisi perdamaian yang akan mengawasi dan menjamin adanya fasilitasi upaya-upaya perdamaian dan managemen konflik dalam forum musrenbang dan dalam seluruh proses didalamnya dan setelahnya. Komisi ini dipilih dari perwakilan seluruh stakeholder. ff Mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan

PELAKSANAAN ff Acara pembukaan musrenbang • • •

Pengantar dari pimpinan tim penyusun RKPD Laporan dari tim penyusun RKPD Acara secara resmi dibuka oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk

ff Acara diambil alih oleh fasilitator yang ditunjuk. Fasilitator berasal dari tim penyusun musrenbang. ff Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber dan rancangan RKPD. Selain Fasilitator kemudian mempersilahkan peserta memberikan tanggapan umum ff Fasilitator kemudian membagi peserta dalam kelompok diskusi. Kelompok bisa disusun atas dasar bidang urusan pemerintahan, ditambah satu kelompok diskusi khusus membahas perdamaian. •

58

Pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD. Peserta memberikan masukan, saran, tanggapan, kritikan dan lain sebagainya yang sifatnya membangun.

Peace Through Development


Pelaksanaan Musrenbang

•

•

4

Fasilitator kelompok dari anggota tim penyusun. Selain memberikan fasilitasi, juga memberikan penjelasan, komentar, tanggapan, penerimaan atau bahkan penolakan atas tanggapan peserta. Fasilitator memastikan bahwa diakhir pembahasan kelompok, semua pihak terfasilitasi, puas dan sepakat atas usulan program/kegiatan dalam draft RKPD.

ff Rapat Pleno II, difasilitasi oleh fasilitator utama. Pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD. ff Rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD selanjutnya di rumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh tim penyusun yang dipimpin oleh Kepala Bappeda. ff Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD. ff Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD, selanjutnya dibacakan dalam Rapat Pleno III untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi kesepakan hasil musrenbang RKPD. ff Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD. (contoh berita acara, lihat BOX 5).

PASCA ff Hasil Musrenbang RKPD provinsi dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir RKPD provinsi. ff Pasca musrenbang, Bappeda dan tim penyusun RKPD melakukan revisi dan perbaikan draft RKPD. ff Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD antara lain kepada DPRD, SKPD, kepada bupati/walikota untuk kesepakatan hasil musrenbang RKPD provinsi atau kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat melalui media massa.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

59


BAGIAN 2 -PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD Provinsi

Box 7. Berita Acara Musrenbang dan Contoh Formatnya Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain teridiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut: a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD; b. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; c. Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPD; d. Daftar hadir peserta musrenbang RKPD; dengan contoh format sebagai berikut: Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD

RANCANGAN BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......*) Tahun ............. Pada hari……………Tanggal.......……, sampai dengan tanggal ………… bulan ………… tahun …………bertempat di ................., telah diselenggarakan musrenbang RKPD Provinsi ............ yang dihadiri olehpemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD. 2. Pemaparan materi(disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan). 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbangRKPD, maka pada: Hari dan Tanggal : .................................................................... Jam : .................................................................... Tempat : .................................................................... seluruh peserta musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota........*) MENYEPAKATI KESATU

KEDUA

60

: Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerjadan kebutuhan pendanan dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota........*) Tahun .... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.. : Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota........*) Tahun .... beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.

Peace Through Development


Pelaksanaan Musrenbang

KETIGA

4

: Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD provinsi/ kabupaten/kota........*) Tahun ...untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD provinsi/kabupaten/kota........*) Tahun ....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

........................., tanggal ‌................... Gubernur/bupati/walikota‌..*) selaku pimpinan sidang musrenbang RKPD Provinsi/kabupaten/kota‌..*)

Tanda tangan ( Nama) Mewakili peserta musrenbang Provinsi ..... No.

Nama

Lembaga/ instansi

Jabatan/ Alamat

Tanda Tangan

Tanda Tangan

1. 2. 3. Dst..

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

61


62

Peace Through Development

BAGIAN 2 -PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD Provinsi


PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR DAN PENETAPAN RKPD

Bab 5

5

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR DAN PENETAPAN RKPD

PENGANTAR

P

enyusunan Rancangan Akhir RKPD ini digunakan untuk RKPD provinsi merupakan rangkaian penyusunan RKPD yang berawal dari penyusunan rancangan awal RKPD dan berakhir pada penetapan RKPD.

Tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD mencakup kegiatan-kegiatan:evaluasi hasil musrenbang Nasional RKP; sinkronisasi musrenbang RKPD; dan penyelarasan penyajian rancangan akhir RKPD, melalui proses sebagaimana dalam gambar 4. GAMBAR 4. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD Provinsi Hasil Musrenbang Nas. RKP/RKP

Rancangan RKPD

• pendahuluan; • evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja penyelengaraan pemerintahan; • rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; • prioritas dan sasaran pembangunan daerah; • rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Rancangan Akhir RKPD

Evaluasi Musrenbang Nas. RKP

Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD provinsi

Penyelarasan Penyajian Ranc Akhir RKPD

• Pendahuluan; • Analisis dan evaluasi ; • Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD; • Rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; • Prioritas dan sasaran pembangunan daerah • Rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD provinsi

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

63


BAGIAN 2 -PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD Provinsi

5.1. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PENGANTAR

S

etelah musrenbang RKPD provinsi, tahap selanjutnya adalah mensinkronkan hasil kesepakatan musrenbang tersebut kedalam Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD. Dengan demikian, rancangan akhir RKPD provinsi dirumuskan berdasarkan masukan hasil musrenbang provinsi dengan memperhatikan hasil musrenbang nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan. Tujuan

ff Penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. ff Penyajian dokumen RKPD.

WAKTU DAN PELAKU Minggu keempat April (5 hari kerja) Pelaku : Bappeda dan tim penyusun RKPD

PERSIAPAN Bappeda dan tim penyusun RKPD mengumpulkan bahan finalisasi RKPD berupa hasil musrenbang nasional, dan kesepakatan musrenbang provinsi.

64

Peace Through Development


PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR DAN PENETAPAN RKPD

5

PELAKSANAAN ff Bappeda dan tim penyusun RKPD kembali bertemu untuk melakukan Evaluasi Musrenbangnas RKP. •

Bappeda dan tim penyusun RKPD melakukan proses identifikasi kebijakan nasional untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan RKPD provinsi, khususnya identifikasi kebijakan nasional yang disampaikan dalam musrenbang nasional RKP tahun rencana. Bappeda dan tim penyusun RKPD menyusun daftar program dan kegiatan yang diamanatkan dari musrenbangnas. Output yang dihasilkan dalam tahap ini adalah adanya program dan/atau kegiatan prioritas baru untuk merespon hasil musrenbang RPKD provinsi, termasuk didalamnya adalah pagu indikatif program/kegiatan kementerian/lembaga yang perlu diintegrasikan dengan program pembangunan daerah provinsi.

ff Penyelarasan materi penyajian Tahap ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rancangan awal RKPD di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya perubahan dibab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap perumusan Rancangan akhir RKPD. •

Bappeda dan tim penyusun RKPD mereview kembali Bab Telaahan kebijakan nasional apabila ada dari evaluasi hasil musrenbang nas merubah prioritas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan prioritas. Jika dirasa perlu, untuk memenuhi aspek kecukupan informasi, hal-hal terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan informasi yang relevan pada bab analisis dan evaluasi di sub-bab terkait.

ff Penyajian Rancangan Akhir RKPD Penyajian rancangan akhir RKPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RKPD. Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan awal dan rancangan RKPD sebagaimana dijelaskan pada sub-bab diatas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan akhir RKPD. Tidak ada perbedaan struktur dari draft awal dengan draft akhir RKPD. Bappeda dan tim penyusun RKPD hanya harus memastikan bahwa sistematik penyajian Rancangan akhir RKPD (adalah sama dengan rancangan RKPD). Untuk itu BOX 3 bisa kembali dilihat. Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

65


BAGIAN 2 -PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD Provinsi

5.2 Tahap Penetapan RKPD

PENGANTAR

T

Q

ahapan ini merupakan tahapan akhir dari proses panjang penyusunan RKPD. Penetapan ini dilakukan oleh gubernur melalui peraturan gubernur. Proses ini disesuaikan dengan proses penyusunan peraturan gubernur.

Tujuan : Memberikan dasar hukum pada dokumen RKPD

WAKTU DAN PELAKU Minggu ketiga Mei (5 hari kerja) Pelaku : ff Bappeda dan tim penyusun RKPD ff Gubernur yang bersangkutan

66

Peace Through Development


Q

Bab I - Pendahuluan

BAHAN BACAAN

1. Strategi-Strategi Resolusi Konflik

2. CONFLICT-RELATED DEVELOPMENT ANALYSIS

Teknik Menjahit

67


BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR MUSRENBANG PROVINSI

Q

68

Peace Through Development


Q

BAHAN BACAAN 1. Strategi-Strategi Resolusi Konflik

Bahan Bacaan 1 :

Strategi-Strategi Resolusi Konflik

Ada beberapa strategi resolusi konflik yang umum digunakan:

Strategi berdasarkan kekuasaan Strategi ini merupakan strategi paling tua yang dikenal untuk menyelesaikan konflik, dan sayangnya, masih digunakan oleh manusia sampai saat ini. Strategi ini berimplikasi bahwa pihak yang paling kuat yang menentukan hasil akhir konflik, dengan menggunakan kekerasan fisik dan psikologis yang agressif.

Strategi berdasarkan hak Termasuk dalam strategi ini adalah prosedur resolusi konflik dengan didasarkan pada hukum, norma dan nilai, baik yang tertulis maupun tidak, melalui penuntutan (litigasi), arbitrase, atau tindakan keadilan lainnya. Dengan cara ini, untuk menyelesaikan konflik, keputusan dilakukan oleh pihak yang memiliki legitimasi dan kewenangan untuk melakukannya. Pihak ini yang menentukan siapa yang benar, dan siapa yang salah, dengan menggunakan kritiria yang didasarkan pada sistem nilai tertentu.

Strategi berdasarkan kepentingan (Interest-based Strategies) Strategi ini termasuk prosedur prosedur untuk rekonsiliasi, menyeimbangkan dan membangun harmoni, melalui proses proses pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang terlbat konflik. Metode ini sering disebut Alternative (to the right based system) Dispute Resolution – ADR methods.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

69


BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR MUSRENBANG PROVINSI

Q Penerapan strategi Saat eskalasi

Secara umum, ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk meredam konflik pada saat eskalasi. Diantaranya adalah komunikasi langsung, negosiasi, mediasi, fasilitasi proses penyelesaian masalah, arbitrase dan litigasi. Yang karakteristik strategi-strategi tersebut diantaranya: (1) mendahulukan pemberdayaan pihak-pihak yang bersengketa daripada menyelesaikan masalah (2) adanya kesepakatan diantara pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah (3) adanya hubungan yang baik antara pihak yang bersengketa setelah konflik diselesaikan (4) adanya kepuasan diantara pihak yang bersengketa terhadap penyelesaian yang telah diambil dan (5) solusi konflik bisa terus berlanjut/sustain. Semua karakteristik ini saling terkait: semakin berdaya pihak yang bersengketa, semakin mereka bisa mengontrol keputusan solusi konflik dan semakin puas mereka atas solusi yang diambil dan solusinya akan semakin sustain, karena hubungan baik diantara pihak yang bersengketa tetap terpelihara, vice versa. Penggunaan komunikasi langsung, sebagaimana juga negosiasi (komunikasi terstruktur), pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan konflik tanpa adanya intervensi pihak ketiga. Mereka bisa saja memiliki gaya resoulusi konflik yang berbeda. Mereka berdaya dan bisa mengontrol proses resolusi konflik dan juga hasil akhirnya. Ini artinya, pihak yang bersengketa bisa sepakat dalam hal tempat pertemuan dan waktunya, bahasa dan proses yang digunakan, siapa yang akan terlibat dalam proses, isu apa yang akan dibicarakan, persetujuan mengenai isi, dan tindakan lanjutan untuk mengontrol implementasi kesepakatan. Negosiasi biasanya digunakan ketika konflik melibatkan isu yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk mendapatkan proses resolusi konflik yang efektif dan efisien, pihak pihak yang terlibat harus mendapatkan training/peningkatan kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi dan bernegosiasi.

Ketika pihak yang berkonflik mencapai tahapan polarisasi atau segregasi, komunikasi diantara mereka putus, dan ini artinya metode resolusi konflik yang diambil membutuhkan intervansi pihak ketiga yang netral sebagai mediator atau fasilitator. Mediasi sering juga disebut negosiasi yang terfasilitasi, dimana pihak ketiga memfasilitasi proses negosiasi antara pihak yang bertikai. Pihak yang bertikai mempunyai kontrol terhadap pemecahan masalah. Tapi mediator mempunyai kontrol terhadap proses pemecahan masalah. Mediator membimbing pihak yang bertikai sehingga mereka bisa menggunakan pendekatan yang kolaboratif dan membantu mereka mendapatkan “win-win solution�. Atau

70

Peace Through Development


Q

BAHAN BACAAN 1. Strategi-Strategi Resolusi Konflik

bisa juga pihak ketiga tersebut memerankan diri sebagai diplomat bagi kedua pihak, disaat kedua pihak yang bertengkar memulai proses tawar-menawar yang kompetitif dan mencapai kesepakatan kompromis. Mediasi bisa lebih fokus pada proses klarifikasi dan mentransformasi hubungan (sering juga disebut konsiliasi atau mediasi transformatif) atau untuk menklarifikasi isu-isu substantif. Hasil akhir proses mediasi transformatif sering berupa permintaan maaf, atau saling pengakuan atas perasaan tersakiti dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Hasil akhir mediasi pemecahan masalah biasanya berupa kesepakatan atas substansi isu spesifik. Fasilitasi proses-proses pemecahan masalah (juga disebut mediasi multi pihak) digunakan ketika banyak pihak dan kepentingan yang terlibat konflik dalam hal isu-isu yang kompleks. Pihak ketiga, fasilitator yang mempunyai kontrol atas proses dan pihak-pihak yang bertikai memiliki kontrol atas solusi yang diambil. Sebagaimana juga dalam mediasi, pihak ketiga membantu pihak yang bertikai untuk terlibat dalam proses penyelesaian masalah yang efektif, mempunyai struktur logis dan jelas, membuka komunikasi dan hubungan kerjasama. Arbitrase adalah proses formal atau informal yang mana pihak ketiga mendengarkan argumen pihak pihak yang bertikai dan mempuat keputusan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah, dan seberapa besar kesalahan dan ketidakbersalahan dibagi diantara mereka. Pihak ketiga yang berperan sebagai penengah harus mendapat pengakuan dari kedua pihak. Dalam arbitrase, kedua pihak yang bertengkar tidak mempunyai kontrol atas proses maupun hasil akhir. Namun setidaknya, dibanyak kasus, arbitrase menyediakan ruang bagi pihak yang bertikai untuk menyajikan argumen mereka dan memilih pihak ketiga.

Litigasi – proses proses berdasarkan hak (right based (judicial) processes). Ketika pihak-pihak yang terlibat konflik bersepakat menggunakan proses pengadian, mereka kehilangan kontrol atas proses dan ahsil akhir atas pemecahan masalah yang disengketakan. Terlebih lagi, mereka tidak boleh menampilkan diri mereka, dan diwakilkan pada pengacara. Keputusan diserahkan pada hakim, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam banyak kasus, yang menang berarti menang secara mutlak, dan hubungan diantara pihak yang berkonflik menjadi renggang dimasa depan.

Pasca konflik (de-eskalasi konflik) Untuk mengakhiri kekerasan dan menurunkan tensi konflik, strategi-strategi berikut bisa digunakan.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

71


BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR MUSRENBANG PROVINSI

Q • Peace-keeping (Mempertahankan perdamaian)

Peace-keeping adalah intervensi berbasis kekuatan dari pihak ketiga untuk memisahkan pihak yang bertikai dan membantu mereka dalam transisi dari konflik kekerasan menuju perdamaian.

• Peace-making (penciptaan perdamaian)

Peace-making adalah upaya diplomatik yang ditujukan untuk menggeser konflik kekerasan menjadi dialog yang tanpa kekerasan, dimana berbagai perbedaan ditetapkan oleh institusi politik yang representatif, melalui mediasi, konsiliasi, arbitasi, pengadilan dan upaya lain yang berdasarkan pemenuhan hak atau pun kepentingan. Hasil akhir yang diinginkan dari upaya penciptaan perdamaian adalah adanya kesepakatan perdamaian yang melibatkan semua pihak yagn berkonflik, dan mengakhiri kekerasan yang destruktif melalui jeda kekerasan. Kesepakatan perdamaian ini harus secara jelas menegaskan proses-proses non kekerasan dan penurunan tensi konflik yang akan mengarahkan konflik untuk bertransformasi dan menyelesaikan akar masalahnya.

• Peace-building (membangun perdamaian)

Peace-building adalah proses yang kompleks yang memfasilitasi terbentuknya perdamaian yang berlanjut/sustain dan mencegah terulangnya kembali kekerasan dengan menyelesaikan masalah dari akarnya, dan juga menyelesaikan dampak dari konflik melalui rekonsiliasi, pembangunan institusi dan politik dan juga ekonomi.

Analisis Konflik

Analisis konflik adalah upaya untuk mendapatkan gambaran seutuhnya tentang konflik. Pihak yang akan membantu penyelesaian konflik harus mengerti tentang apa yang sedang terjadi. Dan sebuah peta konflik akan sangat membantu. Apa saja yang sebaiknya ada pada peta konflik ini? ff Siapa? Siapa yang terlibat dalam konflik?

Pihak yang terlibat bisa diidentifikasi dan dibedakan berdasarkan keterlibatan langsung/ tidak langsung dan tingkat kepentingan mereka terhadap hasil akhir konflik.

72

Peace Through Development


Q

BAHAN BACAAN 1. Strategi-Strategi Resolusi Konflik

Pihak utama adalah mereka yang terlibat langsung, saling berlawanan, dan berkepentingan langsung pada hasil akhir konflik. Jangan dilupakan juga adanya pihak kedua/sekunder, yang biasanya mempunyai kepentingan tidak langsung pada hasil akhir konflik. Mereka bisa menjadi sekutu atau simpatisan dari pihak utama. Bahkan mereka bisa juga berkepentingan untuk memelihara agar konflik tetap ada. Pihak ketiga adalah orang orang atau kelompok yang mencoba mengintervensi konflik untuk memfasilitasi resolusi konflik atau untuk menghentikan kekerasan. Mereka bisa sebagai konsultan (yang menolong salah satu atau lebih pihak dalam menganalisis konflik dan merencanakan resolusinya), fasilitator (mengatur meeting, mensetting agenda, dan proses upaya perdamaian lainnya), mediator (fasilitasi diskusi, menentukan proses dan struktur diskusi untuk meningkatkan komunikasi antar pihak), arbitrator atau hakim pengadilan (yang mendengarkan paparan dari pihak yang berkonflik, mempelajari materi dan bukti bukti, dan memutuskan siapa yang salah dan benar), atau sebagai tenaga penjaga perdamaian (peace keeping force).

ff Apa? Apa yang terjadi dan kapan? Sejauh mana tingkatan konflik dan intensitasnya? Bagaimana sejarah konfliknya? Konflik tidak dimulat saat pecahnya kekerasan. Konflik dimulai jauh sebelumnya. Konflik besa berakar sangat dalam, saling berkait pada konflik-konflik lainnya, bisa berupa tumpukan konflik-konflik kecil yang tidak pernah diselesaikan. Untuk itu kita harus mengetahui sejarah konflik, juga setting fisik dan organisasinya. Kita juga harus mengidentifikasi tahapan konflik saat ini dan tingkatan intensitasnya. Selain itu kita harus mengembangkan scenario dan memprediksi pergerakan konflik kedepannya.

ff Dimana? Dimana konflik munculnya? Tidak pernah ada batas geografis yang jelas dari sebuah konflik. Konflik bisa muncul disuatu tempat, sementara akarnya atau dampaknya berada ditempat lain. Kita tidak boleh mengidentifikasikan tempat konflik sebagai tempat dimana kekerasan muncul.

ff Mengapa? Apa penyebab konflik? Mencari akar penyebab konlfik merupakan pekerjaan analisis yang paling sulit. Begitu sulitnya sampai kadang sulit membedakan antara penyebab dengan konsekuensi dari konflik. Ketika konflik muncul, hal hal yang menjadi akibat pada satu tahapan konflik bisa menjadi penyebab konflik pada tahapan berikutnya.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

73


BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR MUSRENBANG PROVINSI

Q Penyebab konflik bisa berupa adanya kepentingan dan tujuan yang tidak sejalan, mempertahankan identitas atau kebutuhan dasar lainnya, perbedaan budaya, perbedaan kepercayaan, dan rendahnya kapasitas untuk kerjasama.

ff Apa? Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik, mencegah atau menghentikan kekerasan? Strategi intervensi untuk menyelesaikan konflik harus dipilih dengan berdasarkan data yang telah dianalisis. Tidak semua strategi layak untuk dijalankan pada semua situasi.

74

Peace Through Development


Q

BAHAN BACAAN 2. CONFLICT-RELATED DEVELOPMENT ANALYSIS

Bahan Bacaan 2:

CONFLICT-RELATED DEVELOPMENT ANALYSIS

P

emahaman tentang keterkaitan antara konflik dan pembangunan telah secara cepat menyebar diberbagai bagian dunia. Kekerasan dan konflik saat ini mulai disadari tidak bisa hanya diseleisaikan dengan pendekatan militer dan politik, tapi juga harus melibatkan pembangunan. Selain itu disadari juga bahwa konflik telah menghalangi pencapaian tujuan pembangunan milenium. Dan CDA didesain untuk digunakan oleh institusi pembangunan, yang bisa membantu meningkatkan kinerja mereka melalui pemahaman yang lebih baik tentang keterkaitan konflik dengan pembangunan. Konflik di tingkat lokal seringkali terlihat sebagai konflik etnik, agama atau ketegangan wilayah. Para aktor pembangunan yang berusaha mengintervensi suatu daerah, tanpa memperhatikan faktor konflik, seringkali menemukan bahwa tindakan mereka hanya meningkatkan ketegangan semata. Akses pada pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, kredit, seringkali didapati adanya diskriminasi bagi kelompok tertentu. Bahkan bantuan pembangunan yang datang ke daerah konflik sering dengan mudah dipersepsikan sebagai intervensi yang memihak satu kelompok dan mengabaikan kelompok lain. Walau sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pembangunan harus memperhatikan pencegahan dan migitasi konflik, namun bagaimana caranya masih belum ada kesepakatan umum. CDA adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan mengoperasionalkan keterkaitan antara pembangunan dan konflik. CDA didasarkan pada asumsi bahwa ketegangan itu ada disetiap masyarakat dan konflik tidak selalu fenomena yang negatif. Ketika konflik cenderung difahami sebagai kekerasan, pendekatan yang lebih luas menyatakan bahwa konflik adalah fenomena alami yang multidimensional yang menggambarkan adanya perubahan dalam masyarakat. CDA bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari akar kekerasan dalam konflik dikaitkan satu sama lain dan dari berbagai interaksi yang memungkinkan terjadinya konflik.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

75


BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR MUSRENBANG PROVINSI

Q Tujuan CDA

CDA alat analisis untuk para praktisi pembangunan di UNDP dan lembaga pembangunan lainnya yang bekerja di daerah dan situasi yang rawan konflik. Alat ini didesain sebagai alat untuk mempermudah memahami keterkaitan antara pembangunan dan konflik.

Karakteristik kunci

Metode CDA dibangun dengan mengkaji berbagai pendekatan analisis yang berbeda terhadap suatu situasi konflik. Alat ini merupakan kelanjutan/pendalaman dari analisis pembangunan biasa, yang didesain sedemikian rupa agar (1) fokus pembangunan, (2) bisa diterapkan pada jenis dan tahapan konflik apapun, (3) mengarah pada strategi dan fokus pada penyebab struktural konflik, (4) dinamis, (5) berorientasi output, (6) partisipatif, (7) ditujukan untuk membangun consensus.

Asumsi

Ada beberapa asumsi yang mendasari CDA, diantaranya:

ff Setiap konflik itu unik, sehingga analysis harus spesifik pada konflik tertentu. ff Konflik muncul dari berbagai penyebab yang saling terkait satu sama lain.

ff Setiap aktor bisa dan mungkin mempunyai kepentingan untuk menyebarkan dan mengarahkan konflik.

ff Pembangunan bisa jadi penyebab konflik, dan sebaliknya, bisa jadi alat untuk menyelesaikan konflik.

ff Institusi pembangunan harus bertujuan untuk tidak menambah kerusakan (doing no harm) dan harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan makna pada manajemen dan pengurangan konflik.

Manfaat

Beberapa manfaat dari penggunaan CDA adalah untuk: ff Analisis strategis konflik ff Perencanaan pembangunan terkait konflik

76

Peace Through Development


Q ff ff ff ff ff

BAHAN BACAAN 2. CONFLICT-RELATED DEVELOPMENT ANALYSIS

Kajian pembangunan terkait konflik Peringatan dini (early warning) Input pada berbagai indikator capaian pembangunan Input pada proses-proses pengurangan kemiskinan Dan lain sebagainya

Tahapan CDA

Ada tiga tahapan besar CDA. Tahapan pertama adalah analisis konflik. Pada tahapan ini kita mencoba memahami situasi yang melatarbelakangi konflik, penyebabnya, actor yang terlibat, dinamikanya, serta beberapa scenario terhadap kemungkinan yang bisa terjadi. Pada tahapan kedua, adalah analisis respon terhadap konflik yang telah ada. Pada tahapan ini kita mencoba memetakan apa saja yang telah dilakukan berbagai stakeholder sebagai respon terhadap konflik. Kita juga pada tahapan ini mencoba melihat antara keterkaitan konflik dengan pembangunan. Dan terakhir, kita menilai memadai atau tidaknya pembangunan yang telah dilakukan sebagai respon terhadap proses perdamaian. Tahapan ketiga, menyusun rencana tindak lanjut. Disini kita mengidentifikasi langkah langkah kedepan, menyusun strategi, program dan kegiatan yang mengelola konflik sehingga konflik menjadi konstruktif.

1. TAHAP PERTAMA: ANALISIS KONFLIK Tahap pertama bertujuan untuk menyediakan analisis terhadap situasi dalam konteks tertentu. Khususnya dari perspektif untuk mengidentifikasi penyebab dan dinamika konflik. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam tahapan ini.

Langkah pertama: Latar belakang situasi Langkah ini bertujuan untuk membangun gambaran umum bersama tentang siatuasi saat ini. Langkah pertama ini menyediakan potret umum dari siatuasi tertentu, yang mana akan menjadi dasar analisis penyebab konflik, aktor dan dinamikanya. Dalam hal ini, penyebab potensial terjadinya kekerasan dalam konflik belum menjadi perhatian disini. Proses pada tahap ini akan membantu kita: ff mengidentifikasi karateristik ekonomi, sosial, lingkungan dan politik, baik dari perspektif internal maupun eksternal (orang luar). Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

77


BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR MUSRENBANG PROVINSI

Q ff gambaran demografis dan fisik geografis ff tipology/tahapan konflik

Ketika kita melakukan pemotretan ini, kita harus juga menyoroti aspek hak asasi manusia dan gender yang membentuk siatuasi ini, sebagaimana juga kapasitas yang ada untuk mewujudkan perdamaian. Kapasitas untuk mewujudkan perdamaian ini biasanya merujuk pada struktur, mekanisme, proses, dan institusi untuk mengelola konflik dalam masyarakat. Misalnya pendekatan informal untuk resolusi konflik, peranan sesepuh, masyarakat sipil yang kuat, budaya toleransi, dan lain-lain. Kapasitas ini demikian penting untuk (1) lebih mengerti dinamika konflik dan (2) menentukan entri point untuk merespon dimasa depan. Informasi mengenai latar belakang ini bisa ditempatkan dalam format berikut: Kapasitas untuk berdamai

Sejarah

Sosial ekonomi

Politik

lingkungan

Geographis

Dan lainnya

Tabel ini diisi bersama sama dengan curah gagas diantara partisipan. Namun begitu, tabel ini juga bisa diisi berdasarkan referensi lainnya (dokumen, dan lain-lain).

Langkah kedua: Survey penyebab konflik

Tujuan dari langkah ini adalah untuk memetakan penyebab struktural kekerasan konflik dan juga untuk mengidentifikasi isu isu lainnya.

Dengan dasar hasil pemotretan latar belakang, langkah ini bertujuan mengidentifikasi penyebab konflik, kemudian mengkategorikannya berdasarkan penyebab-penyebab struktural dan tambahannya. Pada saat sebelum konlfik, “penyebab” bisa juga diganti menjadi ‘faktor”. Dalam kategori ini, peneybab konflik dibedakan berdasarkan dimensi berikut:

ff kategorisasi tema: misalnya keamanan, politis, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Biasanya mengacu pada isu yang berpotensi menyebabkan konflik.

78

Keamanan

Politis

• ....................... Ekonomi

1. ............................... Sosial

• .......................

1. ...............................

Peace Through Development


Q

BAHAN BACAAN 2. CONFLICT-RELATED DEVELOPMENT ANALYSIS

ff tingkatan penyebab: kemudian untuk setiap kategori, penyebab dikelompokan lagi berdasar tingkatannya/skalanya. Bisa mengikuti tingkatan administratif (Misalnya nasional, provinsi, antar daerah, kabupaten/kota, kecamatan. Desa/kelurahan), bisa juga mengikuti tingkatan lainnya. Dari sini kita akan tahu pada tingkatan mana sebenarnya konflik itu berada. Tingkat \ Kategori Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/RT

Matriks Penyebab Konflik Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Dalam mengisi kedua matriks diatas, kita harus bisa membedakan antara penyebab yang sifatnya struktural dan penyebab yang sifatnya hanya perantara (proxy) semata. Penyebab struktural adalah penyebab yang berasal dari faktor jangka panjang (long term factor) yang mendasari konflik. Penyebab/perbedaan yang sudah ada selama berabad-abad yang mengakar dalam di masyarakat. Sementara penyebab proxy mirip gejala pada sebuah penyakit, bukan penyakitnya. Biasanya berupa manifestasi konflik yang terlihat kasat mata. Pada penggunaannya, kedua matriks tersebut lebih mudah untuk digabungkan dengan alat lain, seperti analisis pohon masalah (problem-tree analysis) atau pendekatan gunung es (ice berg approach). Ketika kita selesai mengisi matriks dengan bantuan problem-tree analysis atau iceberg approach, kita akan mendapatkan keterkaitan dan hubungan antar penyebab yang teridentifikasi pada berbagai tingkatan. Dan atas dasar tabel di atas, kita bisa menyeleksi mana penyebab yang mendapatkan prioritas.

Langkah ketiga: analisis pelaku (actor analysis) Tujuan dari langkah ini adalah mengidentifikasi aktor, terkait dengan kepentingan (interest) mereka dengan kemampuan/kapabilitas mereka untuk mewujudkan kepentingannya itu. Aktor ini bisa individual, atau kelompok. Tapi biasanya pelaku kunci adalah individual. Titik awal dari pengisian tabel ini adalah hasil gambaran latar belakang situasi. Sejumlah aktor penting bisa dimasukkan, bisa berupa aktor internal (yang berada diwilayah konflik) atau juga aktor eksternal (yang berada di luar wilayah konflik), baik yang terlibat langsung maupun

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

79


BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR MUSRENBANG PROVINSI

Q yang tidak secara langsung, Pengisian tabel bisa dengan cara diskusi dan brain storming, atau dengan hasil analisis isi (content analysis) media massa/arsip pers. Matrik analisis aktor

Aktor

Kepentingan

Kapabilitas/kemampuan

Reaksi/dampak

Tingkat nasional

1. ..................................

2. .................................. Tingkat provinsi

1. ..................................

2. ..................................

Tingkat kabupaten/kota 1. ..................................

2. .................................. TIngkat kecamatan

1. ..................................

2. ..................................

Tingkat desa/ kelurahan 1. ..................................

2. ..................................

Kemudian, dengan memperhatikan hasil langkah pertama (kapasitas untuk perdamaian), kita kemudian memasukan reaksi/potensi reaksi mereka terhadap upaya upaya perdamaian, dan bagaimana mereka akan menggunakan kapabilitas mereka dalam bereaksi tersebut.

Langkah keempat: dinamika konflik

Langkah ini bertujuan untuk memberikan gambaran multy-dimensional tentang konflik yang sedang terjadi pada konteks tertentu. Tahapan ini memanfaatkan hasil dari tahapan sebelumnya. Yang terpenting dari langkah ini adalah melihat keterkaitan berbagai komponen penyebab-akibat yang teridentifikasi pada tahapan sebelumnya.

Yang kita harus sadari betul bahwa konflik itu multidimensi dan penyebabnya tidak mungkin hanya satu, yang saling bertumpukan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan panduan:

80

Peace Through Development


Q

BAHAN BACAAN 2. CONFLICT-RELATED DEVELOPMENT ANALYSIS

1. Sampai tingkatan mana isu-isu kunci saling terkait dan mempekuat efeknya satu sama lain? 2. Pada tingkatan apa saja isu bisa dinetralkan atau dicegah dengan beberapa kapasitas untuk berdamai (seperti teridentifikasi pada tahapan 1 dan 3)? 3. Sampai pada tingkatan mana dampak/reaksi yang teridentifikasi pada langkah 3 memperkuat isu-isu konflik? 4. Sampai pada tingkatan mana dampak/reaksi yang teridentifikasi pada langkah 3 bisa dikurangi, dinetralkan atau dicegah dengan beberapa kapasitas untuk berdamai (seperti teridentifikasi pada tahapan 1 dan 3)?

Langkah kelima: membangun skenario Langkah terakhir dari tahap eprtama adalah membangun skenario. Pada langkah ini kita mencoba mengantisipasi kecenderungan konflik. Dengan memanfaatkan hasil langkah keempat, kita mulai mengidentifikasi kejadian-kejadian, proses-proses atau hal hal yang bisa memicu konflik. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan tabel berikut:

Skenario

Skenario Konflik Hal hal Kunci

Indikator

Skenario terburuk Skenario status kuo Skenario terbaik

Yang dimaksud skenario terburuk yaitu hal-hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan, dengan memperhatikan konteks/kondisi terkini. Sementara skenario status quo yaitu prediksi bila hal-hal yang terjadi saat ini terus berkembang sesuai evolusinya. Dan skenario terbaik yaitu hal-hal terbaik yang mungkin terjadi dimasa depan, dengan memperhatikan konteks/ kondisi terkini.

TAHAP KEDUA: ANALISIS RESPON TERKINI Tahap kedua akan fokus pada analisis respon terkini pada situasi terntentu, terutama dari perspektif intervensi pembangunan. Tujuan umum tahap ini adalah untuk mengembangkan analisis konlfik dalam rangka memperkirakan respon berbagai aktor termasuk organisasi pembangunan dan dampak mereka terhadap konflik.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

81


BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR MUSRENBANG PROVINSI

Q Langkah pertama: respon saat ini

Tujuan dari langkah ini adalah untuk memetakan respon saat ini pada kondisi tertentu, sebagaimana keterkaitannya dengan isu isu yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Tahap ini akan menyajikan gambaran menyeluruh terkait dengan respon yang sedang berjalan saat ini yang sedang dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk organisasi pembangunan. Langkah pertama ini tidak hanya dibatasi pada kegiatan pembangunan, karena tujuannya adalah untuk menyediakan konteks dimana peranan pembangunan dan interaksinya dengan konflik bisa dikaji. Untuk bisa mengkaji berbagai dampak dari respon terkinian (yang mana pembangunan adalah satu bagian) dari dinamika konflik, sangat penting untuk mengambil perspektif yang lebih luas, termasuk dari perpektif sejalan (coheren) dan melengkapi (complementarity).

Dalam kerangka ini, respon yang telah teridentifikasi meliputi (1) intervensi saat ini (aktifitas, program) dan (2) hal-hal lain yang mana aktor mempunyai keterkaitan, tapi tidak secara langsung diwujudkan dalam intervensi nyata. Semuanya dituangkan pada tabel di bawah ini. Teknis pengisian tabel ini mirip dengan tabel pada tahap pertama dan langkah kedua. Yang membedakan, tabel ini diisi respon saat ini. Matrik Respon Saat Ini

Tingkat \ Kategori

Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Internasional Nasional Provinsi

Kabupaten/Kota Kecamatan

Desa/Kelurahan RW/RT

Langkah kedua: Pembangunan dan Konflik

Tujuan dari langkah ini adalah untuk menilai sejauh mana pembangunan bisa menyelesaikan masalah konflik yang terdeteksi dalam konteks pemetaan respon terkini. Langkah ini akan fokus lebih jauh dalam pembangunan, dimana untuk mengkaji sejauh mana kerja-kerja pembangunan bisa menyelesaikan konflik. Utamanya, tahapan ini akan mengkaji:

82

Peace Through Development


Q

BAHAN BACAAN 2. CONFLICT-RELATED DEVELOPMENT ANALYSIS

1. apakah aktor pembangunan mengetahui isu isu konflik. 2. apakah mereka memaksimalkan upaya pembangunan untuk menyelesaikan konflik. 3. apakah ada pontensi untuk mempertajam konflik. Walaupun konflik secara umum dianggap sebagai hambatan bagi pembangunan, banyak organisasi tidak melihat peranan pembangunan dalam menyelesaikan konflik secara langsung. Bahkan tidak jarang pembangunan yang dilakukan malah memperburuk konflik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengkaji pendekatan pembangunan yang digunakan berbagai institusi dalam menghadapi konflik. Ada 3 (tiga) kemungkinan: 1. Bekerja sekitar konflik: Menganggap konflik sebagai hambatan atau eksternalitas negatif yang harus dihindari, sehingga program pembangunan terus berlanjut tanpa harus terdampaki secara negatif oleh konflik 2. Bekerja dalam kondisi konflik: Menyadari penuh keterkaitan antara program pembangunan dan konflik dan membuat upaya upaya untuk mencegah resiko-resiko terjadinya konflik, sehingga kerja pembangunan tidak terdampaki oleh, atau tidak menerima dampak dari, dinamika konflik. 3. Bekerja untuk menyelesaikan konflik: Berupaya untuk mendesai kebijakan dan program pembangunan yang melihat peluang peluang positif dari adanya dinamika konflik dan menyelesaikan penyebab penyebab struktural konflik yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Semua program dan kegiatan pembangunan yang teridentifikasi, kemudian dituangkan dalam tabel berikut:

Bekerja sekitar konflik

Pembangunan dan Konflik Bekerja dalam kondisi konflik

Bekerja untuk menyelesaikan konflik

Langkah ketiga: Pembangunan dan langkah langkah formal perdamaian Tujuan dari langkah ketiga adalah menentukan apakah pembangunan mendukung proses proses perdamaian formal. Dalam konteks pemetaan respon terkini, tahapan ini fokus pada aktifitas pembangunan, dengan menilai sampai dimana aktifitas pembangunan mendukung

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

83


BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR MUSRENBANG PROVINSI

Q proses perdamaian. Langkah ini sebaiknya dilakukan didalam situasi dimana proses-proses perdamaian formal sedang berjalan. Dalam kerangka ini, yang dimaksud dengan proses-proses perdamaian formal adalah proses-proses negosiasi yang diakui oleh pihak pihak yang berkonflik dan seringkali dengan memanfaatkan mediator pihak ketiga. Ada 3 (tiga) mekanisme yang umum dilakukan dalam proses-proses perdamaian:

1. Jalur pertama: melakukan negosiasi resmi dan diplomasi untuk mendukung proses perdamaian.

2. Jalur kedua: proses-proses informal dan tindakan non pemerintah lainnya yang dilakukan oleh mediator pihak ketiga yang resmi dan fasilitator yang merupakan input atau pelengkap dari jalur pertama. 3. Jalur ketiga: program pembangunan yang mendukung proses perdamaian, sebagaimana yang dilakukan di jalur satu dan dua. Contoh aktifitas di jalur ketiga diantaranya (1) projek infrastruktur lintas batas untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara pihak yang bertikai, (3) mendukung peranan dan partisipasi masyarakat sipil dalam aktifitas jalur kedua, (3) proek resolusi konflik lokal, dan lain-lain.

Fokus utama akan berada pada jalur ketiga. Fokus utama akan diberikan pada penciptaan lingkungan yang mendukung proses proses perdamaian disemua tingkatan. Hal yang kontras, program pembangunan yang bekerja untuk menyelesaikan konflik akan secara eksplisit menyelesaikan penyebab struktural konflik yang menyebabkan kekerasan. Berbagai inisiatif akan dilakukan untuk mendukung proses perdamaian dalam setting tertentu, dan akan disajikan secara virtual pada tabel berikut: Proses Perdamaian dan Pembanguan

Jalur pertama

Jalur kedua

Jalur ketiga

Langkah keempat: menyimpulkan

Hasil analisis dari langkah pertama sampai ketiga kemudian dituangkan dalam matriks peta respon terkini berikut.

84

Peace Through Development


Q

Tingkat \ Kategori

BAHAN BACAAN 2. CONFLICT-RELATED DEVELOPMENT ANALYSIS

Matriks Respon Saat Ini Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Internasional Nasional Provinsi

Kabupaten/Kota Kecamatan

Desa/Kelurahan RW/RT

TAHAP KETIGA: IDENTIFIKASI LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN Dengan dasar analisis konflik dan penilaian respon terkini, tahapan terakhir CDA bertujuan untuk mengidentifikasi celah dan mengembangkan strategi.

Langkah Pertama: Mengidentifikasi kekosongan dan strategi keseluruhan Tujuan dari langkah pertama ini adalah untuk mengidentifikasi celah-celah dan strategi untuk langkah kedepan. Pada tahap ini kita menyesuaikan antara hasil analisis konflik dengan analisis respon saat ini, termasuk dari perspektif pembangunan. Tahap pertama ini kita bertujuan untuk menyediakan pemahaman strategis yang lebih luas, dimana pembangunan hanya salah satunya. Ini termasuk rekomendasi dalam kaitan: 1. identifikasi area baru yang bisa kita terlibat didalamnya 2. memperkuat intervensi saat ini 3. penyesuaian intervensi sekarang, dan lain-lain. Semua strategi yang telah dirumuskan bisa ditampilkan pada tabel berikut ini, yang bisa digunakan sebagai kerangka pengembangan program.

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

85


BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR MUSRENBANG PROVINSI

Q Tabel identifikasi apa yang harus dilakukan

Tingkat \ Kategori

Internasional

Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Turunkan peace keeping force

Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/RT

Ajak para pihak yang bertikai untuk berbicara

Langkah kedua: Program dan Advokasi Strategi

Setelah kita berhasil mengidentifikasi celah, tindakan yang harus dilakukan, maka langkah selanjutnya menyusun strategi advokasi. Dalam program ini, kita harus mempertimbangkan kapasitas kita, termasuk kapasitas stakeholder lainnya. Tabel Strategi Pemrograman

Tingkat \ Kategori

Internasional

Keamanan

Meminta kesediaan negara netral utnuk menurukan pasukan penjaga perdamaian

Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan

RW/RT

86

Menyediakan even netral yang menyediakan ruang bagi para pihak yang bertikai secara adilA

Peace Through Development

Politis

Ekonomi

Sosial


Q

BAHAN BACAAN 2. CONFLICT-RELATED DEVELOPMENT ANALYSIS

Sementara, untuk advokasi strategi, adalah merencanakan implementasi strategi yang telah dipilih. Hal ini bisa di lihat pada tabel berikut: Tujuan

Siapa

Mekanisme/aktifitas

Hasil yang diharapkan

Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

87


BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR MUSRENBANG PROVINSI

Q

88

Peace Through Development

Profile for Perkumpulan INISIATIF

12 Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian  

12 Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian  

Profile for inisiatif
Advertisement