12 Modul Pelatihan Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Page 1



MODUL PELATIHAN

Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Kerjasama Program Peace Through Development (PTD) dengan Perkumpulan Inisiatif


MODUL PELATIHAN Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian Penanggung Jawab Program: Ir. R. Aryawan Soetrisno Poetro, M.Si. Koordinator Program: Abdul Charis, SE, M.Si. Penulis: Ari Nurman, Dadan Saputra, Saeful Muluk, Dadan Ramdan Editor: Samsul Widodo, Rayi Paramita Narasumber: Abdul Charis dan Para Pegiat Perencanaan FPPM Bandung Perancang dan Penata Letak: Pieter P. Setra Hak Cipta PTD-Bappenas © 2012 ISBN: 978-602-19767-3-9 x + 162 ; 21,59 x 27,94 cm Cetakan Pertama, Februari 2012 Penerbit Peace Through Development-BAPPENAS Jl. Bappenas No. B5 Kuningan Jakarta 12930 Phone/Fax: +6221 529 06695 http://www.ptd.or.id


Terima kasih

Ucapan

Ucapan terimakasih atas kerjasama dan dukungannya dalam pengembangan dan penerbitan modul pelatihan ini, disampaikan kepada: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2. Conflict Prevention and Recovery Unit - United Nations Development Programme (CPRU-UNDP) 3. Seluruh Staf PMU PTD Nasional dan Daerah 4. Perkumpulan Inisiatif

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

iii


BAPPENAS

Sambutan

S

alah satu bagian penting dalam upaya mendorong keberhasilan pembangunan di Indonesia diantaranya adalah melalui perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan serta peningkatan kapasitas perencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini di tunjukkan dengan dilakukannya berbagai perubahan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel mulai tingkat nasional sampai tingkat desa/kelurahan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berbagai peraturan pendukung lainnya juga telah dilakukan. Program Peace Through Development (PTD) yang merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam beberapa tahun terakhir juga telah mengembangkan seperangkat panduan fasilitasi pelaksanaan musrenbang mulai tingkat dusun, desa sampai kabupaten/kota secara partisipatif dan bernuansa damai dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, untuk menjadi acuan bagi perencana di daerah. Namun demikian, upaya-upaya perbaikan dan penataan kebijakan sistem perencanaan pembangunan tersebut tentu tidak akan berhasil secara optimal jika tidak didukung oleh pemahaman yang komprehensif para pelaku perencana pembangunan di semua tingkatan, khususnya di tingkat daerah. Disusunnya modul pelatihan musrenbang ini merupakan jawaban atas kebutuhan peningkatan kapasitas pelaku perencana pembangunan di daerah, khususnya terkait dengan bagaimana proses fasilitasi pelaksanaan musrenbang dilakukan. Modul ini secara rinci mengajarkan tehnik-tehnik fasilitasi pelaksanaan musrenbang dan pendalaman tehnis substansi perencanaan pembangunan dengan mengedepankan muatan peka perdamaian sebagai salah satu alat analisanya. Modul ini setidaknya menghadirkan perspektif baru bagi para pelaku perencanaan pembangunan di daerah terkait dengan bagaimana melakukan proses fasilitasi musrenbang yang peka perdamaian di daerah.

iv

Peace Through Development


Akhirnya, atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kami selaku National Project Director dari Program Peace Through Development (PTD) mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan modul ini, khususnya kepada para penulis, editor, narasumber dan penata letak yang telah bekerjasama dalam penyempurnaan mekanisme Musrenbang yang peka terhadap pembangunan perdamaian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada negara/lembaga donor, khususnya Kedutaan Besar Belanda, New Zealand Aid, dan UNDP, atas dukungannya hingga terselesaikannya modul ini. Semoga modul ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para fasilitator Musrenbang di daerah dalam rangka mewujudkan Musrenbang yang lebih partisipatif, transparan dan peka perdamaian. Salam Damai. Jakarta, Februari 2012 Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian PPN/Bappenas, selaku National Project Director Program Peace Through Development (PTD)

Ir. R. Aryawan Soetrisno Poetro, Msi.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

v


Kata Pengantar

A

lat ukur keberhasilan dalam proses perencanaan pembangunan tidak saja ditentukan oleh ketersediaan sistem dan prosedur perencanaan pembangunan, namun hal yang paling penting dalam mengukur keberhasilan sebuah proses perencanaan pembangunan adalah tersedianya sumberdaya manusia yang mumpuni, yang mampu menggerakkan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan itu sendiri. Tersedianya sistem dan prosedur perencanaan pembangunan tidak dapat dijadikan jaminan terlaksananya proses perencanaan yang baik, transparan, akuntabel dan partisipatif. Oleh karenanya, dukungan kader-kader perencana dan penggerak perencanaan menjadi mutlak diperlukan guna mendukung bekerjanya sistem dan prosedur perencanaan pembangunan yang telah tersedia. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Program Peace Through Development (PTD) yang merupakan kerjasama antara Bappenas dan UNDP, mencoba mengembangkan Modul Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian mulai tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi sebagai satu rangkaian dari penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Musrenbang Peka Perdamaian yang telah disusun dan diterbitkan pada tahun 2010 yang lalu. Penyusunan modul ini dimaksudkan untuk melengkapi sistem dan prosedur perencanaan pembangunan yang telah tersedia mulai di tingkat nasional maupun daerah dengan sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan yang ada saat ini, dengan tujuan utama untuk menyebarkan ide-ide pembangunan perdamaian dalam perencanaan pembangunan kepada fasilitator-fasilitator pembangunan, khususnya fasilitator musrenbang di daerah. Isi modul ini setidaknya menawarkan 2 (dua) hal penting yang diharapkan dapat memberikan bekal bagi para perencana dan fasilitator pembangunan yaitu, 1) tehnik fasilitasi dan langkah-langkah pelaksanaan musrenbang, serta 2) instrumen-instrumen perumusan dan penyusunan programprogram pembangunan daerah, dengan metode pembelajaran yang mudah di pahami dan diterapkan. Selain itu, modul ini juga mengajak peserta melakukan praktik dan simulasi penerapan metode dan instrumen musrenbang untuk memberikan pengalaman praktis bagi peserta dalam pelaksanaan musrenbang.

vi

Peace Through Development


Akhirnya, sebagai bentuk penghargaan atas diterbitkannya modul ini, maka atas nama Program Peace Through Development (PTD) kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang dikoordinasikan oleh Perkumpulan INISIATIF, editor, narasumber, penata letak dan seluruh staf PTD yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para pelaku perencanaan pembangunan di daerah dalam memajukan dan mensukseskan pembangunan di wilayah masing-masing.

Jakarta, Februari 2012 Project Coordinator PMU PTD Nasional Program Peace Through Development (PTD)

Abdul Charis, SE, MSi.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

vii


Daftar Isi Sambutan ~ iv Kata Pengantar ~ vi Daftar Power Point Slide (PPT) ~ x

BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN Bab 1. Program Pelatihan Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian ~ 3 • Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan ~ 3 • Rancangan Program Pelatihan ~ 4 • Tujuan Program Pelatihan ~ 4 • Waktu dan Tempat Pelatihan ~ 4 • Cara Rekruitmen Peserta ~ 4 • Pembentukan Tim Pelatih ~ 5 • Pengorganisasian Pelatihan ~ 5 • Sumber Pembiayaan Pelatihan ~ 5 • Kurikulum dan Materi Pelatihan ~ 5 Bab 2. Tujuan Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian ~ 7 Bab 3. Metodologi Pelatihan ~ 9 • Konsep Pelatihan Partisipatif ~ 9 • Prinsip-prinsip Pelatihan Partisipatif ~ 10 • Mengadopsi Nilai Perdamaian dalam Pelatihan ~ 10 • Dinamika Kelompok ~ 10 Bab 4. Cara Menggunakan Modul Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian ~ 11 • Struktur Isi Buku Modul Pelatihan • Peringatan untuk Pengguna Modul dan Buku Panduan

viii

Peace Through Development


BAGIAN II - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN • • • • • • • • • • • • •

Modul 1 - Pembukaan, dan Orientasi Belajar ~ 17 Modul 2 - Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian ~ 31 Modul 3 - Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi ~ 39 Modul 4 - Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah ~ 45 Modul 5 - Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah ~ 53 Modul 6 - Evaluasi RKPD Tahun Lalu ~ 61 Modul 7 - Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah ~ 75 Modul 8 - Analisa Potensi Konflik dan Perdamaian ~ 81 Modul 9 - Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Beserta Pagu Indikatifnya ~ 109 Modul 10 - Verifikasi dan Integrasi Rancangan RKPD dengan Rancangan Renja SKPD ~ 119 Modul 11 - Simulasi Konsultasi Publik Rancangan RKPD ~ 127 Modul 12 - Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi ~ 133 Modul 13 - Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi ~ 139

BAGIAN III - CONTOH TERAPAN • • •

Langkah-langkah Pengelolaan Pelatihan ~ 153 Contoh Kurikulum Pelatihan Penyusunan RKPD Provinsi ~ 155 Contoh Jadwal Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi ~ 161

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

ix


Daftar Power Point Slide (PPT) Modul

Judul PPT

Halaman

Modul 1

Pengantar Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

27-29

Modul 2

Perencanaan Pembangunan Daerah Peka Perdamaian

37-38

Modul 3

Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi

43-44

Modul 4

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

51

Modul 5

Kerja Kelompok Analisa Kebijakan Ekonomi

57

Modul 6

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

72

Modul 7

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Modul 8

Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

101-105

Modul 9

1. Penyusunan Dokumen RKPD - Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

113-114

2. Menghitung Pagu Indikatif

115-116

Modul 10

Verifikasi dan Integrasi dengan Rancangan Renja SKPD

Modul 11

Konsultasi Publik Rancangan RKPD

128-129

1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

133-135

2. Teknik Fasilitasi Dialog/DIskusi

135-136

Modul 12 Modul 13

x

77-78

Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi

Peace Through Development

124

147


bagian 1

MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bab 1. Program Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian Bab 2. Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian Bab 3. Metodologi Pelatihan Bab 4. Cara Menggunakan Modul Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian


BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bab 1. Program Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

2

Peace Through Development


BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bab 1. Program Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Bab 1.

Program Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

P

elatihan untuk fasilitator penyusunan RKPD Provinsi merupakan suatu konsekuensi logis dengan diberlakukannya mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan berdasarkan ketentuan regulasi.

Format bimbingan teknis yang berlaku biasanya merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan pedoman tatacara penyelenggaraan musrenbang di suatu daerah, informasi kebijakan program dan anggaran, serta penyampaian jadwal. Pesertanya adalah pejabat pemerintah daerah, pimpinan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, staf teknis Perencanaan Daerah. Format pelatihan ini dibuat untuk melengkapi bimtek yang sudah ada dan pesertanya adalah para fasilitator penyusunan RKPD Provinsi. Meskipun dalam praktiknya seringkali yang menjadi pemandu dalam penyusunan RKPD Provinsi adalah dari staf Bappeda. Namun pada pelatihan ini, fasilitator penyusunan RKPD Provinsi tidak terbatas hanya pada staf Bappeda, tetapi melibatkan juga unsur SKPD yang lain, dan lembaga non pemerintah (LSM dan Perguruan Tinggi).

Lembaga Penyelenggara Pelatihan Lembaga penyelenggara pelatihan adalah Bappeda Provinsi selaku koordinator penyelenggaraan musrenbang daerah tingkat Provinsi.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

3


Bab 1. Program Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Rancangan Program Pelatihan Pelatihan ini sebaiknya disusun secara programatik dan reguler yaitu dilakukan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan musrenbang di suatu daerah/provinsi. Fasilitator tingkat daerah (Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi ) direkrut dari kalangan yang memang sudah memiliki kapasitas sebagai fasilitator musrenbang, baik dari pemerintah, perguruan tinggi, LSM, maupun individu.

Tujuan Program Pelatihan Secara umum pelatihan bertujuan untuk menyiapkan dan menguatkan para fasilitator penyusun RKPD/musrenbang di tingkat provinsi yang tergabung dalam Tim Penyusun Dokumen RKPD Provinsi.

Waktu dan Tempat Pelatihan Pelatihan ini diselenggarakan sebagai persiapan musrenbang RKPD Provinsi setelah dibentuknya Tim Penyusun RKPD Provinsi. Sedangkan tempat pelatihan dapat diselenggarakan di aula atau ruang pertemuan yang tersedia di Bappeda atau kantor pemerintah daerah lain asalkan memenuhi kebutuhan.

Cara Rekruitmen Peserta Peserta pelatihan ini setidaknya adalah anggota Tim Penyusun RKPD Provinsi. Bappeda sebagai Lembaga penyelenggara pelatihan bisa merekrut peserta diluar tim yang telah ditunjuk misalnya dari LSM atau Perguruan Tinggi yang akan dilibatkan menjadi fasilitator musrenbang provinsi.

JUMLAH PESERTA PELATIHAN YANG EFEKTIF Menurut ketentuan pelatihan, jumlah peserta yang ideal maksimal 25-30 orang per kelas, sedangkan pelatih minimal 2 orang. Seringkali dengan alasan anggaran, jumlah peserta pelatihan dipadatkan sehingga tidak sesuai lagi dengan ketentuan penyelenggaraan pelatihan yang baik.

4

Peace Through Development


Bab 1. Program Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Pembentukan Tim Pelatih Pembentukan tim pelatih menjadi tanggung jawab Bappeda. Tim pelatih adalah individuindividu yang memiliki kemampuan menjadi tim pelatih penyusunan RKPD baik dari kalangan pemerintah, LSM mau pun perguruan tinggi. Tim pelatih direkrut oleh Bappeda.

Pengorganisasian Pelatihan Pelatihan diorganisir oleh Bappeda. Rekrutmen tim pelatih, narasumner, dan penyelenggaraan pelatihan dibiayai oleh alokasi anggaran dari Bappeda. Bappeda dapat menunjuk LSM atau Perguruan Tinggi, atau pihak ketiga lainnya sebagai tim pelatih dan pengorganisir pelatihan ini. Dalam mengelola pelatihan ini, sebaiknya Bappeda juga bekerjasama dengan lembaga diklat yang ada di daerah masing-masing.

Sumber Pembiayaan Pelatihan Pembiayaan pelatihan berasal dari APBD yang dikelola oleh Bappeda atau Badan Diklat Provinsi.

Kurikulum dan Materi Pelatihan Modul ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelenggarakan pelatihan Fasilitor Penyusunan RKPD Provinsi. Namun, sebaiknya Bappeda membentuk tim untuk menyesuaikan kurikulum dan materi pelatihan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan di daerahnya. Tim penyesuaian kurikulum dan materi pelatihan sebaiknya adalah tim pelatih atau pihak ketiga yang menyediakan jasa penyelenggaraan pelatihan dan direkrut Bappeda dengan memperhatikan kapasitasnya.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

5


BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bab 2. Tujuan Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

6

Peace Through Development


Bab 2. Tujuan Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bab 2.

Tujuan Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

M

odul Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian disusun untuk acuan penyelenggaraan pelatihan bagi para penyusun dan fasilitator penyusunan RKPD provinsi.

Tujuan umum pelatihan dengan menggunakan Modul Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian ini adalah meningkatkan kapasitas para fasilitator dalam memfasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi yang meliputi 3 rana belajar yaitu pengetahuan, sikap/nilai, dan keterampilan yang diberikan secara seimbang. Tujuan khusus pelatihan adalah sebagai berikut: Aspek Pengetahuan(Knowledge) ff Peserta memahami kerangka konsep penyusunan RKPD Provinsi dengan pendekatan pembangunan bernuansa damai. ff Peserta memahami kerangka hukum penyusunan RKPD Provinsi. ff Peserta memahami keterkaitan perencanaan dan penganggaran program pembangunan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi dalam kerangka otonomi daerah. Aspek Sikap/Nilai (Afeksi/Value) ff Peserta mampu merefleksikan prinsip-prinsip pembangunan bernuansa damai dalam Penyusunan RKPD Provinsi.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

7


Bab 2. Tujuan Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Aspek Keterampilan(Psikomotorik) ff Peserta dapat menerapkan langkah-langkah rinci proses penyusunan RKPD Provinsi peka perdamaian. ff Peserta menguasai metode dan alat (format-format) di setiap langkah penyusunan RKPD Provinsi peka perdamaian. ff Peserta mampu menyusun dokumen RKPD Provinsi peka perdamaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8

Peace Through Development


BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bab 3. Metodologi Pelatihan

Bab 3.

Metodologi Pelatihan

M

etodologi pelatihan partisipatif saat ini sudah biasa dilaksanakan kalangan pemerintah maupun non-pemerintah (swasta, LSM). Modul ini dirancang dengan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa. Kegiatan pelatihan dengan pendekatan ini membutuhkan suasana informal, serius tapi santai, dan akrab. Karena itu perlu dibangun dinamika kelompok yang mendorong peserta menjadi aktif dan merasa nyaman.

Konsep Pelatihan Partisipatif Pelatihan partisipatif diselenggarakan untuk mengembangkan kapasitas peserta sekaligus berbagi pengalaman dan pembelajaran. Sebaiknya pelatih mendorong dan mengkondisikan peserta untuk menumbuhkan pembelajaran dari sesama peserta, bukan hanya dari narasumber atau pelatih. Pelatihan partisipatif dikembangkan dengan konsep pendidikan orang dewasa (POD). Pesertanya adalah orang-orang dewasa. Karakteristik belajar orang dewasa adalah sebagai berikut: ff Sudah berpengalaman sehingga dapat juga berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama peserta. ff Belajar bukan untuk belajar saja, melainkan untuk diterapkan. ff Peserta tidak suka digurui, tetapi juga membutuhkan informasi baru yang bermanfaat. ff Sudah memiliki keterbatasan secara fisik dan mental sehingga perlu menggunakan media atau alat bantu belajar yang sesuai dengan kondisi peserta.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

9


Bab 3. Metodologi Pelatihan

BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Prinsip-Prinsip Pelatihan Partisipatif Beberapa prinsip pelatihan pendidikan orang dewasa yang harus dijalankan selama proses pelatihan adalah: ff Pelatih tidak menggurui atau mengajari tetapi saling belajar. ff Pelatih dan peserta tidak saling menyalahkan atau merendahkan pendapat, tetapi mempertukarkan gagasan dan pemikiran. ff Pelatih mengembangkan proses pembelajaran dari pengalaman dan menghubungkan teori dengan kehidupan nyata. ff Pelatih memberikan informasi yang dibutuhkan peserta. ff Pelatih mempertimbangkan keterbatasan fisik dan psikis peserta orang dewasa.

Mengadopsi Nilai Perdamaian dalam Pelatihan Sebagai bagian dari Kontrak Belajar adalah prinsip dan aturan pelatihan yang disusun dan disepakati bersama. Ini semacam regulasi yang tentu saja bersifat mengikat semua peserta dan pelatih. Sama seperti aturan, perlu adanya sanksi terhadap pelanggaran, meskipun hanya dalam bentuk permainan (misal: diminta joget kalau datang terlambat). Ada juga penyelenggara yang menerapkan sanksi yang lebih serius, misalnya peserta yang sering mangkir dinyatakan tidak lulus. Dalam pelatihan partisipatif, lebih dikembangkan tanggung jawab dan kesadaran peserta karena itu muatan aturan tidak hanya bersifat teknis (misal: tidak merokok dalam ruangan) tetapi juga prinsip (misal: kesetaraan). Selain itu juga nilainilai perdamaian bisa dijadikan prinsip pelatihan (misal: toleransi atau tenggang rasa).

Dinamika Kelompok Pelatihan partisipatif mensyaratkan kesiapan para peserta untuk melebur, menjadi suatu kelompok belajar yang cair dan aktif (dinamis). Salah satu teknik yang biasa digunakan untuk membangun dinamika kelompok adalah permainan (games) yang sifatnya mengajak peserta bergerak, bergembira (fun), akrab, dan riang (lucu). Permainan bukan metode atau teknik yang asal-asalan digunakan hanya untuk “main-main� melainkan dipilih berdasarkan suatu rancangan pembelajaran dan fungsi yang tepat.

10

Peace Through Development


BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bab 4. Cara Menggunakan Modul Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Bab 4.

Cara Menggunakan Modul Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian Struktur Isi Buku Modul Pelatihan Buku Modul Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian terdiri dari 3 bagian sebagai berikut: BAGIAN I MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD Provinsi

Terdiri dari 4 bab yang menjelaskan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan cara menggunakan modul pelatihan ini.

BAGIAN II KUMPULAN MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD Provinsi PEKA PERDAMAIAN

Terdiri dari 13 Pokok Bahasan (PB) yang menjadi materi modul.

BAGIAN III CONTOH-CONTOH TERAPAN

Terdiri dari contoh struktur organisasi penyelenggara pelatihan, contoh kurikulum dan jadwal pelatihan.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

11


Bab 4. Cara Menggunakan Modul Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul merupakan materi belajar yang disusun per Sub Pokok Bahasan (SPB) dengan struktur penulisan modul sebagai berikut: SIMBOL

12

KOMPONEN

PENJELASAN

Satuan Acara Pembelajaran (SAP)

Merupakan halaman berisikan judul Sub Pokok Bahasan (SPB), tujuan belajar, metode, media, alat dan bahan, waktu belajar.

Proses Belajar

Merupakan halaman berisikan langkahlangkah belajar.

Power Point Transparansi (PPT)

Merupakan bahan belajar yang dipergunakan fasilitator saat memandu berisi cuplikan materi setiap pokok bahasan. Tersedia soft file PPT di dalam CD. Bila tidak tersedia alat, pelatih dapat melakukan penyampaian materi secara lisan saja.

Media Belajar

Merupakan halaman berisikan materi yang digunakan sebagah bahan belajar. Misalnya lembar permainan dan format isian peserta.

Lembar Informasi Kunci (LIK)

Merupakan halaman berisikan materi ringkas yang merupakan substansi pembahasan pada Sub Pokok Bahasan. LIK merupakan acuan bagi pelatih tentang ruang lingkup isi materi SPB.

Sumber Rujukan

Sumber rujukan adalah Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian ditambah lainnya, misalnya dokumen regulasi yang dirujuk.

Peace Through Development


Bab 4. Cara Menggunakan Modul Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Peringatan untuk Pengguna Modul dan Buku Panduan Modul Pelatihan Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian yang digunakan oleh tim pelatih di setiap daerah dan buku panduan yang merupakan pegangan bagi para fasilitator Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi sebaiknya dikritisi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan di daerah Anda. Jangan menggunakannya secara kaku dan persis seperti yang terdapat di dalam buku maupun modul tersebut!

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

13


BAGIAN I - MENGELOLA PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bab 2. Tujuan Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

14

Peace Through Development


bagian 2

MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN Modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar Modul 2. Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian Modul 3. Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian Modul 4. Analisa Gambaran Umum Daerah Modul 5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah Modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu Modul 7. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Modul 8. Analisa Potensi Konflik dan Pengembangan Perdamaian di Daerah Modul 9. Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Peka Perdamaian Modul 10. Verifikasi dan Integrasi dengan Rancangan Renja SKPD. Modul 11. Konsultasi Publik Rancangan SKPD Modul 12. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Modul 13. Penutupan: Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

16

Peace Through Development


modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 1.

Pembukaan dan Orientasi Belajar Deskripsi

Tujuan Pembelajaran Umum

Rangkaian aktivitas pada sesi ini adalah sambutan pembukaan, penjelasan tujuan dan proses pelatihan, perkenalan, ekspektasi/harapan peserta terhadap kegiatan pelatihan dan penyepakatan aturan main selama pelatihan berlangsung. Dengan asumsi bahwa para peserta sudah saling mengenal maka bobot sesi ini lebih banyak pada ekspektasi dan penyepakatan aturan main. 1. Mengetahui tujuan dan proses pelatihan fasilitasi penyusunan RKPD Peka Perdamaian yang akan diselenggarakan 2. In group dan pembangunan kesadaran bersama tentang aturan main pelatihan. 3. Mengetahui pemahaman awal peserta terhadap materi pelatihan.

Tujuan Pembelajaran Khusus

1. 2. 3. 4.

Saling mengenal antar peserta sehingga terbentuk in group Memetakan harapan-harapan peserta terhadap pelatihan Adanya aturan main dalam proses pelatihan Terpetakannya pemahaman peserta terhadap materi pelatihan.

Pokok Bahasan

Pembukaan, Perkenalan dan Harapan, Evaluasi Diri dan Pre-test.

Sub-Pokok Bahasan

1. 2. 3. 4. 5.

Metode

ff Game ff Diskusi ff Mengisi lembar isian.

Waktu

90 menit

Media

ff ff ff ff

Pembukaan Perkenalan Expektasi/harapan peserta terhadap pelatihan Kontak belajar/penyepakatan aturan main Evaluasi Diri dan Pre-Test.

PPT: Pengantar Pelatihan Penyusunan RKPD Provinsi PPT: Konsep dan Metode Pelatihan Partisipatif PPT: Prinsip dan Aturan Main Pelatihan PPT: Petunjuk Evaluasi Diri dan Pre-test

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

17


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

Alat Bantu

ff ff ff ff ff ff

Flip Chart Kertas meta-plan Spidol Kertas plano Selotip kertas Lembar Isian Evaluasi Diri dan Pre-test

Langkah 0 : Pembukaan Fasilitator yang ditugaskan panitia menjelaskan tujuan, alur pelatihan fasilitasi penyusunan RKPD peka Perdamaian Langkah 1: Fasilitator mengenalkan diri terlebih dahulu Langkah 2: Perkenalan antar peserta dengan game. Contoh permainan perkenalan yang bisa digunakan: peserta memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan intansi saja, kemudian peserta disuruh mengingat nama-nama tersebut. Fasilitator mengundang peserta untuk menyebutkan nama-nama yang diingat mulai dari peserta yang bisa menyebutkan 10 nama. Peserta yang paling banyak mengingat nama-nama akan mendapatkan hadiah. Proses

Langkah 3: Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang pelatihan ini. Kemudian fasilitator mengundang peserta untuk mengemukakan harapan-harapan dari penyelenggaraan pelatihan ini. Langkah 4: Fasilitator menjelaskan tentang pentingnya aturan main dalam sebuah pelatihan. Kemudian mengajak peserta untuk menyepakati hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan selama pelatihan. Langkah 5: Fasilitator mengajak peserta mengisi lembar evaluasi diri dan pre-test. Fasilitator menjelaskan tujuan evaluasi ini dan menjelaskan cara mengisi lembar isian melalui paparan yang sudah disiapkan. Langkah 6: Fasilitator melakukan penutupan sesi.

18

Bahan Bacaan

Lembar Informasi Kunci : Orientasi Belajar

Catatan Untuk Fasilitator

ff Siapkan alat bantu secukupnya. ff Pastikan hadiah untuk pemenang game sudah tersedia ff Perhatikan waktu yang hanya 90 menit. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu.

Peace Through Development


modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Lembar Informasi Kunci :

ORIENTASI BELAJAR APA YANG DIMAKSUD ORIENTASI BELAJAR?

O

rientasi Belajar adalah sebuah istilah yang digunakan dalam sebuah kegiatan pelatihan atau pembelajaran berupa kesepakatan antara pelatih, peserta dan penyelenggara. Kesepakatan itu meliputi agenda, proses dan jadwal pelatihan, serta sejumlah prinsip dan aturan yang dirumuskan bersama agar pelatihan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Agar ketentuan ini diingat sepanjang kegiatan, sebaiknya ditempelkan di dinding di dalam ruangan. Dengan adanya kontrak belajar maka penyelenggaraan pelatihan menjadi kepentingan dan komitmen bersama, bukan hanya lembaga penyelenggara. Membangun kepercayaan pada diri peserta terhadap keberadaan tim fasilitator, nara sumber dan materi pelatihan merupakan hal penting, sehingga harus dibangun secara sengaja. Kepercayaan yang besar dari peserta akan mempermudah proses adopsi terhadap materi pelatihan.

MENGADOPSI NILAI PERDAMAIAN DI DALAM PELATIHAN Sebagai bagian dari Orientasi Belajar adalah prinsip dan aturan pelatihan yang disusun dan disepakati bersama. Ini semacam tata tertib yang tentu saja bersifat mengikat semua peserta dan pelatih. Sama seperti aturan, perlu adanya sanksi terhadap pelanggaran, meskipun hanya dalam bentuk permainan (misal diminta joget kalau datang terlambat). Ada juga penyelenggara yang menerapkan sanksi yang lebih serius, misalnya peserta yang sering mangkir dinyatakan tidak lulus. Dalam pelatihan partisipatif, lebih dikembangkan tanggung jawab dan kesadaran peserta karena itu muatan aturan tidak hanya bersifat teknis (misal: tidak merokok dalam ruangan) tetapi juga prinsip (misal: kesetaraan). Selain itu juga nilai-nilai perdamaian bisa dijadikan prinsip pelatihan (misal: toleransi atau tenggang rasa).

MENGAPA PELATIHAN INI DISELENGGARAKAN? Pelatihan ini diselenggarakan untuk memperkenalkan perspektif baru dalam proses penyusunan RKPD Provinsi kepada tim penyusun RKPD dengan perspektif peka perdamaian. MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

19


modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

TIM PELATIH DAN NARASUMBER Tim pelatih dalam pelatihan fasilitasi penyusunan RKPD Provinsi peka perdamaian dapat direkrut dari kalangan pemerintah, LSM, perguruan tinggi, atau individu. Kriteria dan kualifikasi tim pelatih tentunya perlu dirumuskan. Selain itu terdapat narasumber yang dibedakan dari tim pelatih, narasumber biasanya adalah: Kepala Bappeda atau yang mewakili, dan narasumber ahli dari perguruan tinggi, lembaga lain atau individu yang diperlukan.

PENGERTIAN EVALUASI DIRI Evaluasi diri merupakan pengumpulan data awal kemampuan peserta yang dilakukan di awal pelatihan untuk dibandingkan dengan keadaan di akhir pelatihan. Penilaian diri peserta ini disebut self assessment karena dilakukan oleh peserta sendiri di awal pelatihan untuk memetakan kemampuan yang sudah dimiliki peserta secara kualitatif dan menjadi bahan pertimbangan pelatih dalam memfasilitasi.

20

Peace Through Development


modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

Nama

: ....................................................................................

Jabatan

: ....................................................................................

SKPD

: ....................................................................................

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

PRE TEST PELATIHAN TIM FASILITATOR PENYUSUN RKPD Provinsi PEKA PERDAMAIAN

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan melingkari jawaban yang anda anggap benar. Jawaban bisa lebih dari satu. Cantumkan nama, jabatan dan SKPD anda di tempat yang sudah disediakan :

PERTANYAAN SEPUTAR PROSES PENYUSUNAN RKPD 1. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan daerah? a. Suatu tahapan kegiatan pengalokasiaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Suatu proses penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu. c. suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu. d. suatu proses penyusunan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

21


modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

2. Bagi provinsi, kab/kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2010-2014, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan: a. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional b. RKP mulai tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2010-2014 c. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang d. Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan 3. Dari kegiatan-kegiatan di bawah ini, mana yang termasuk dalam tahap persiapan penyusunan RKPD? a. b. c. d.

Pembentukan tim penyusun RKPD Orientasi RKPD Pengolahan data dan informasi Jawaban a, b dan c benar

4. Dokumen mana saja yang tidak termasuk sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD: a. Peraturan perundang-undangan terkait b. RPJMN c. RKP d. RKA/KL 5. Materi mana yang termasuk dalam BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dalam dokumen RKPD: a. Gambaran umum kondisi daerah b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD c. Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah d. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

22

Peace Through Development


modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

6. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah: a. merupakan salah satu tahapan dalam perumusan Rancangan Awal RKPD. b. dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana. c. dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan. d. merupakan rancangan awal rumusan RAPBD. 7. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disusun dengan melihat: a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas nasional. b. Korelasinya terhadap pencapian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD. c. Korelasinya terhadap sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah. d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah. 8. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili: a. Aspirasi dan kepentingan masyarakat b. Aspirasi dan kepentingan kepala daerah c. Aspirasi dan kepentingan DPRD d. Aspirasi dan kepentingan birokrasi 9. Apa yang menjadi tujuan pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat provinsi : a. Menyelaraskan program dan kegiatan proritas provinsi dengan program dan prioritas nasional dan kabupaten/kota b. Menklarifikasi usulan program kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat sebelum musrenbang dilaksanakan c. Mempertajam indikator dan target pencapaian program d. Menyepakati tema prioritas tahun berikutnya

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

23


modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

10. Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk sesaat setelah selesainya musrenbang RKPD provinsi: a. Evaluasi hasil musrenbangnas RKP b. Penetapan RKPD c. Pendataan ulang d. Jawaban a, b dan c salah

PERTANYAAN SEPUTAR KONFLIK DAN PEKA PERDAMAIAN 11. Manakah diantara hal berikut yang bukan merupakan konflik a. Penundaan turunnya anggaran provinsi ke kabupaten karena adanya perbedaan partai berkuasa di kabupaten dengan provinsi b. Adanya jalan penghubung antar kabupaten yang tidak dibangun karena kabupaten yang bersangkutan tidak bersedia memberikan kontribusi/sharing didalamnya. c. Tidak dibangunnya jembatan penghubung antar kabupaten karena masih adanya ketidaksepakatan soal batas kabupaten d. Semuanya salah. 12. Konflik itu: a. Selalu destruktif b. Selalu melibatkan kekerasan c. Selalu berada dilokasi dimana kekerasan terjadi d. Semua salah 13. Pendekatan yang menganggap konflik sebagai keadaan yang merugikan dan harus dihindari disebut pendekatan a. Development in conflict b. Development around conflict c. Development on conflict d. Semuanya salah 14. Ketika sebuah provinsi mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan resolusi konflik, maka pendekatan yang dilakukan adalah: a. Development in conflict b. Development around conflict c. Development on conflict d. Semuanya salah

24

Peace Through Development


modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

15. Berikut ini strategi dalam resolusi konflik a. Strategi berdasarkan kekuasaan b. Strategi berdasarkan hak c. Strategi berdasarkan kepentingan d. Semua benar 16. Berikut ini strategi yang pantas diterapkan saat konflik meningkat yang belum pecah menjadi kekerasan (eskalasi konflik) a. Komunikasi langsung, negosiasi, mediasi, b. Fasilitasi proses penyelesaian masalah, c. Arbitrase dan litigasi d. Semua pantas 17. Berikut ini strategi yang pantas diterapkan saat konflik telah pecah menjadi kekerasan atau telah selesai terjadi a. Peace-keeping (Mempertahankan perdamaian) b. Peace-making (penciptaan perdamaian) c. Peace-building (membangun perdamaian) d. Semua pantas 18. Ketika dalam konsultasi publik, untuk meredam potensi konflik, a. Pihak yang berpotensi konflik harus dihadapkan dalam satu forum, dan diharuskan mendiskusikan apa konflik diantara mereka b. Pihak yang berpotensi konflik tidak boleh digabungkan dalam satu forum, dan jangan sampai mereka bertemu untuk mengkomunikasikan kehendak mereka c. Pihak yang berpotensi konflik harus dihadapkan dalam satu forum, namun mereka tidak boleh mengemukakan hal hal yang dapat memecu kekerasan d. Semua benar 19. Berikut ini tahapan Conflict Related Development Analysis: a. Analisis konflik, analisis respon yang sudah diberikan terhadap konflik, menyusun rencana tindak lanjut b. Analisis respon yang sudah diberikan terhadap konflik, menyusun rencana tindak lanjut, analisis konflik

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

25


modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

c. Menyusun rencana tindak lanjut, analisis respon yang sudah diberikan terhadap konflik, analisis konflik. d. Semua salah 20. Berikut ini langkah langkah dalam analisis konflik a. Latar belakang situasi, Survey penyebab konflik, analisis pelaku (actor analysis), dinamika konflik, membangun skenario. b. Respon saat ini, Pembangunan dan Konflik, Pembangunan dan langkah langkah formal perdamaian, menyimpulkan. c. Mengidentifikasi kekosongan dan strategi keseluruhan, Program dan Advokasi Strategi. d. Semua salah

26

Peace Through Development


Slide #2

Tujuan Pelatihan

PPT.1 Pengantar Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Tujuan Pelatihan

Slide #3

Slide #4

Tujuan Pelatihan • Aspek A k Sikap Sik

• Aspekk Pengetahuan h

– Peserta memahami kerangka konsep penyusunan RKPD Provinsi dengan pendekatan pembangunan bernuansa damai. – Peserta memahami kerangka hukum penyusunan RKPD Provinsi. – Peserta memahami keterkaitan perencanaan dan penganggaran program pembangunan Fasilitasi P Penyusunan RKPD Propinsi P i i dalam d l kkerangka k otonomi daerah.

I iM Isi Modul d l Bagian 1 (Pengantar Pengelolaan Pelatihan)

• Tujuan umum pelatihan dengan gg Modul Pelatihan Fasilitasi menggunakan Penyusunan RKPD Propinsi Peka Perdamaian ini adalah meningkatkan kapasitas para fasilitator Fasilitasi Penyusunan RKPD Propinsi yang meliputi 3 rana belajar yaitu pengetahuan, sikap/nilai, dan keterampilan yang diberikan secara seimbang.

– Peserta mampu merefleksikan prinsip-prinsip pembangunan bernuansa damai dalam Penyusunan RKPD Propinsi.

• Aspek Keterampilan

– Peserta dapat menerapkan langkah-langkah rinci proses penyusunan RKPD Propinsi peka perdamaian. – Peserta menguasai metode dan alat (format-format) di setiap langkah penyusunan RKPD Propinsi peka perdamaian. perdamaian – Peserta mampu menyusun dokumen RKPD Provinsi peka perdamaian p sesuai dengan g ketentuan yang y g berlaku.

Slide #5

Bagian 2 (Kumpulan Modul  13 Pokok Bahasan Bagian 3

(Contoh Terapan : Sil b JJadwal) Silabus, d l)

Slide #6

Al P Alur Pelatihan l ih Pembukaan, Perkenalan dan Harapan

Perencanaan Pembangunan Daerah Peka Perdamaian

Mekanisme Penyusunan RKPD Propinsi

Analisis Gambaran Umum Kondisi daerah

Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Evaluasi RKPD Tahun Lalu

Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi

Analisa Potensi Konflik dan Pengembangan Perdamaian di Daerah

P Perumusan P Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan beserta Pagu Indikatifnya

Verifikasi dan Integrasi dengan Rancangan Renja SKPD

Konsultasi Publik Rancangan RKPD

Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Propinsi

Penutupan : Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi

Slide #7

Peserta pelatihan • Anggota Tim Penyusun dokumen RKPD P i i (merujuk Propinsi ( j k kepada k d Permendegri P d i 54 tahun 2010) yang ditetapkan melalui SK Gubernur Lokal, • Kalangan Non-Pemerintahan : LSM Lokal Akademisi, dan Individu yang rekrut oleh B Bappeda. d

Slide #8

Metodologi Pelatihan • Konsep p Pelatihan Partisipatif: p Pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (POD) • Prinsip Pelatihan Partisipatif • Mengadopsi Nilai Perdamaian Dalam Pelatihan • Dinamika Kelompok

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

27


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

Slide #1

Konsep Pelatihan Partisipatif

PPT 2 PPT.2 Konsep p dan Prinsip p Pelatihan Partisipatif

• Pelatihan partisipatif diselenggarakan untuk mengembangkan kapasitas peserta dan sekaligus berbagi pengalaman dan pembelajaran. Sebaiknya pelatih mendorong dan mengkondisikan peserta untuk menumpukan pembelajaran dari sesama peserta, bukan hanya dari narasumber atau pelatih. Pelatihan partisipatif dikembangkan dengan konsep pendidikan orang dewasa (POD). Pesertanya y adalah orang-orang g g dewasa. • Karakteristik belajar orang dewasa adalah sebagai berikut: • Sudah berpengalaman sehingga dapat juga berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama peserta peserta. • Belajar bukan untuk belajar saja, melainkan untuk diterapkan. • Tidak suka digurui, tetapi juga membutuhkan informasi baru yang bermanfaat. bermanfaat • Sudah memiliki keterbatasan secara fisik dan mental. Misal: sudah menggunakan kacamata baca, kapasitas waktu belajar efektif menurun, dan d sebagainya. b i

Slide #3

Prinsip-Prinsip Pelatihan Partisipatif • Karena itu prinsip prinsip-prinsip prinsip pelatihan dengan konsep POD adalah: • Pelatih tidak menggurui gg atau mengajari g j tetapi p salingg belajar. • Pelatih dan sesama peserta tidak menyalahkan atau merendahkan d hk pendapat d peserta, tetapii mempertukarkan k k gagasan dan pemikiran. • Mengembangkan proses pembelajaran dari pengalaman dan menghubungkan teori dengan kehidupan nyata. • Memberikan informasi yang dibutuhkan peserta. • Mempertimbangkan keterbatasan fisik dan psikis peserta orang dewasa.

Slide #1

Slide #2

Prinsip dan Aturan Pelatihan

PPT 3. 3 Prinsip p Dan Aturan Main Pelatihan

• • • • •

Tidakk boleh Tid b l h jam j k t karet Peserta harus hadir penuh waktu Tidak boleh “diskusi swasta” Telepon genggam tidak berbunyi: getar saja Tidak boleh merokok di dalam ruangan

Slide #3

Prinsip p dan Aturan Pelatihan • Berdasarkan data/informasi bukan “gosip” gosip atau debat kusir • Menghargai h i perbedaan b d pendapat d gg g rasa (toleransi) ( ) • Tenggang • Apa lagi….?

28

Slide #2

Peace Through Development

Slide #4

Sanksi • Pelatih/peserta yang jam karet disuruh joget. • Peserta yang mangkir pada sessi tertentu akan mengurangi penilaian oleh panitia. • Peserta yang sering mangkir dan terlambat dianggap tidak lulus (tidak mendapat sertifikat). • Apa lagi…..?


Slide #2

Tujuan Evaluasi Diri Peserta PPT. 4

PETUNJUK EVALUASI DIRI DAN PRE-TEST

Slide #3

Lembar Evaluasi Diri Cara Mengisi Format j judul j p atau sesi belajar j yyangg • Pelajari topik digambarkan sebagai jari-jari roda dan keterangannya terdapat dalam tabel di bawahnya. • Kotak K t k ini i i diberi dib i nomor urutt ttopik ik atau t sesii b belajar l j yang akan diberikan. Judul setiap topik atau sesi belajar j tersebut lihat di dalam tabel di bawah gambar g roda. • Roda terdiri dari jari-jari roda, jumlah jari sebanyak t ik atau topik t sesii b belajar l j d dalam l pelatihan. l tih Titik ttengah h roda merupakan nilai 0, di tengah garis adalah nilai 5, j g garis g merupakan p nilai 10. dan di ujung

Lanjutan... Lanjutan

• Peserta menilai dirinya y sendiri untuk setiap p pokok bahasan (materi pelatihan). • Nilai ini adalah nilai sebelum mengikuti pelatihan. • Pada akhir pelatihan nanti akan dilakukan penilaian kembali untuk melihat pencapaian belajar peserta.

Lanjutan... Lanjutan

Slide #4

Cara Mengisi i i Format ( ) di tengah g roda, tanda lima • Beri tanda nol (0) (5) di setiap tengah jari-jari, dan tanda p ((10)) di setiap p ujung j g jjari-jari. j sepuluh • Isilah berapa nilai (skor) setiap topik atau sesi belajar dengan cara membuat tanda titik pada jari roda dan angkanya. Skor antara 1 sampai 10 Penilaian ini adalah kemampuan Anda di 10. awal pelatihan tentang topik tersebut.

Slide #5

Slide #6

Saran Pengisian g

Cara Mengisi Format • Lakukan penilaian untuk seluruh topik atau sesi belajar sehingga semua jari-jari roda memperoleh tanda titik titik. • Setelah selesai, hubungkan seluruh titik yang merupakan nilai Anda pada jari-jari roda. • Cantumkan nama peserta dan kecamatan yang mengutus Anda.

• Pemberian skor seobyektif mungkin meskipun dilakukan oleh diri sendiri (self assessment)  sebab seseorang yang siap belajar adalah seseorang yang dapat mengukur kapasitas diri dan memahami kebutuhan belajarnya.

Slide #7

Slide #8

Tujuan Pre-test

Formulir Pre-test

• Tim pelatih dan lembaga penyelenggara mengumpulkan nilai obyektif sebelum dan sesudah pelatihan. • Rujukan R j k penilaian il i adalah d l h kkuncii jjawaban b yang disusun tim pelatih dan lembaga penyelenggara. l • Pada akhir pelatihan nanti akan dilakukan penilaian kembali untuk melihat pencapaian belajar peserta.

Cara Mengisi • Bacalah terlebih dahulu seluruh soal yang p dalam formulir. terdapat • Isilah soal sesuai dengan petunjuknya masingmasing. masing • Setelah selesai, cantumkan nama peserta dan kecamatan yang mengutus Anda.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 1. Pembukaan dan Orientasi Belajar

29


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 2. Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian

30

Peace Through Development


modul 2. Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 2.

Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian Perencanaan pembangunan Peka Perdamaian yang dimaksud pada sesi ini adalah pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Deskripsi

1. Realitas dan dinamika konflik di setiap kabupaten/kota dalam sebuah provinsi. 2. Memastikan setiap rencana program dan kegiatan tidak melahirkan dampak konflik. 3. Menciptakan ruang-ruang publik atau inovasi lainya jika terjadi konflik akibat tidak adanya regulasi/kebijakan atau dampak dari sebuah regulasi/kebijakan.

Tujuan Pembelajaran Umum

Peserta memahami kebijakan umum perencanaan pembangunan dan pendekatan peka perdamaian. Peserta memahami pendekatan peka perdamaian dalam perencanaan pembangunan yang dilihat dari aspek:

Tujuan Pembelajaran Khusus

1. Realitas dan dinamika konflik di setiap kabupaten/kota dalam sebuah provinsi. 2. Memastikan setiap rencana program dan kegiatan tidak melahirkan dampak konflik. 3. Menciptakan ruang-ruang publik atau inovasi lainya jika terjadi konflik akibat tidak adanya regulasi/kebijakan atau dampak dari sebuah regulasi/kebijakan.

Pokok Bahasan

Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian

Waktu

60 Menit

Metode

Paparan, diskusi tanya jawab

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

31


modul 2. Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

ff Bahan Presentasi, Media

ff Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Alat Bantu

LCD proyektor, laptop 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Proses

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bahan Bacaan

Catatan Untuk Fasilitator

Pembukaan 3 menit Fasilitator membuka sesi Paparan Tujuan Sesi 5 menit Fasilitator memaparkan tujuan sesi Diskusi apersepsi 15 menit Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan konflik pembangunan dari pengalaman yang diperolehnya Materi Paparan 15 menit Fasilitator menggunakan PPT untuk memaparkan pendekatan perdamaian dalam penyusunan RKPD provinsi Tanya jawab 15 menit Fasilitator mengundang peserta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap materi paparan Simpulan dan Penutup 7 Fasilitator memberikan catatan-catatan penting dari sesi ini dan menutup sesi

Permendagri No. 54 Tahun 2010 ps. 101 s/d 133 dan Lampiran V. 1. Pastikan semua media pembelajaran sudah siap sebelum sesi dimulai. Bagikan media tersebut bertahap sesuai dengan proses pembelajaran. Jangan membagikan semua media sekaligus kepada peserta. 2. Siapkan alat bantu secukupnya. 3. Berikan presentasi diakhir sesi secara ringkas dan jelas. 4. Perhatikan waktu. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu.

32

Peace Through Development


modul 2. Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bahan Bacaan :

Konflik Pembangunan di Daerah

S

eperti telah disebutkan sebelumnya, penyusunan RKPD merupakan proses pengalokasian sumber daya publik. Hal ini menyebabkan banyak pihak tertarik untuk ikut terlibat dan ikut memperebutkannya. Disini fasilitator penyusunan RKPD harus perhatian terhadap potensi konflik yang terjadi. Beberapa konflik yang mungkin dan pernah terjadi diantaranya akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

Ketidakpastian pusat, kegelisahan daerah Alokasi anggaran pusat untuk setiap daerah, termasuk provinsi, biasanya diketahui di akhir tahun. Alokasi anggaran ini memungkinkan daerah untuk menyusun rencana sesuai jadwal dan prosedur yang berlaku. Tapi potensi konflik/masalah muncul ketika instansi pusat, misalnya kementrian, mengalokasikan program, kegiatan dan anggaran untuk kegiatan di daerah yang menuntut adanya kontribusi daerah. Misalnya, program PNPM yang menuntut sharing pemerintah daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Informasi tentang besaran dana dan sharing yang harus dikontribusikan daerah seringkali datang terlambat, ketika anggaran daerah sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Dampak dari keterlambatan ini bisa bermacam-macam. Bisa implementasi program/ kegiatan tertentu menjadi terlambat, atau adanya pergeseran alokasi anggaran atau pembatalan program/kegiatan karena di realokasi untuk dana pendamping/kontribusi/ sharing. Hal ini tentu saja berpotensi konflik karena akan ada stakeholder daerah yang berpotensi dirugikan.

Peran provinsi dan koordinasi antar daerah Peran penting provinsi adalah mengkoordinasikan pembangunan di daerah. Namun seringkali peran ini tidak bisa secara optimal dilaksanakan karena adanya konflik dengan daerah kabupaten/kota yang berada di provinsi yang bersangkutan. Konflik ini bisa berbagai macam. Diantaranya:

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

33


modul 2. Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

ff Konflik politik, misal partai berkuasa di provinsi berbeda dengan partai berkuasa di kabupaten/kota. ff Konflik prioritas, misal prioritas pembangunan kabupaten/kota berbeda dengan prioritas pembangunan provinsi ff Konflik manajemen, misal pewaktuan program/kegiatan yang sepakat untuk dikerjakan bersama, ternyata tidak sinkron, yang menyebabkan anggaran berbeda waktu turun Peran koordinasi antar daerah juga diperlukan agar tidak ada persaingan antara wilayah yang tidak perlu. Persaingan antar kabupaten/kota atau antar provinsi sudah selayaknya terjadi. Persaingan ini seharusnya menjadi energi positif yang memicu daerah untuk berusaha membangun lebih baik lagi. Namun persaingan ini tidak jarang menyebabkan pembangunan tidak efisien. Misalnya, setiap kebupaten berlomba membangun infrastruktur wilayah yang berskala layanan mencakup beberapa daerah, seperti pelabuhan, bandar udara, pasar, dan lain-lain. Persaingan seperti ini tidak efisien, karena tidak jarang infrastruktur yang dibangun menjadi sia sia dan tidak terpakai.

Memenuhi jadwal atau tuntutan kualitas Jadwal proses perencanaan seringkali dirasa tidak cukup memadai untuk membuat suatu rencana partisipatif yang matang, yang dapat mengakomodasi banyak kepentingan. Jarak antara proses perencanaan-penganggaran yang terlalu pendek tidak memberikan kesempatan pada Bappeda untuk menyusun rencana yang baik. Akhirnya, tidak jarang hal ini membuat instansi hanya mengajukan rencana tahun sebelumnya, tanpa mengkajinya kembali. Tidak hanya dalam proses perencanaan, pada implementasi pun ternyata ada masalah dengan pewaktuan. Implementasi program dan kegiatan, yang biasanya dimulai sekitar bulan mei sering tidak sesuai dengan kondisi alam. Pelaksanaan program fisik, biasanya baru bisa dilakukan sekitar bulan agustus-september, dimana saat musim hujan telah tiba. Hal ini menyebabkan proyek proyek fisik kualitasnya rendah. Misalnya, tidak jarang jalan yang baru seminggu dibangun sudah berlubang lagi. Keadaan ini seringkali menimbulkan konflik antara perencana, kontraktor pelaksana, pengawas pekerjaan, pemilik pekerjaan, dan juga instansi audit. Perbedaan pendapat tidak jarang berakhir dengan sengketa/konflik hukum.

34

Peace Through Development


modul 2. Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Trauma konflik fisik dan kekerasan masa lalu Trauma konflik fisik dan kekerasaan dimasa lalu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Trauma tersebut tidak jarang diwariskan sampai beberapa generasi. Hal ini akan terus mewarnai berbagai proses kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam proses perencanaan dan penganggaran. Subjektifitas, kebencian tanpa alasan logis, seringkali menghambat proses proses damai dalam perencanaan dan penganggaran. Tidak jarang salah satu aktor dalam perencanaan dan penganggaran menolak atau merekomendasikan suatu program/kegiatan didasarkan pada prasangka pada aktor lainnya. Atau berdasar prasangka, satu aktor bisa saja melihat ada keberpihakan/ketidakberpihakan pemerintah pada aktor lainnya. Hal ini bisa memicu konflik horisontal. Dan untuk itu harus diwaspadai dan diantisipasi.

Pengelolaan aset, sumberdaya daerah dan lintas daerah Tidak diragukan lagi aset dan sumber daya daerah dan lintas daerah sering menjadi sumber konflik antar daerah, atau pun antar aktor di daerah. Berbagai sumberdaya lintas daerah, seperti misalnya sungai, hutan atau laut, sering juga menjadi sumber konflik. Tidak jarang juga konflik antar kabupaten terjadi, seperti misalnya dalam hal pengelolaan daerah aliran sungai, sumber daya air bersih, dan sebagainya. Perebutan pengelolaan aset lintas daerah sering terjadi antara kabupaten/kota dengan provinsi. Konflik yang terjadi misalnya rebutan pengelolaan karena potensinya, atau malah sebaliknya, menolak untuk mengelola dan saling tunjuk karena potensi beban intrinsik terkandung didalamnya. Konflik ini mudah dilihat dalam program dan kegiatan, dimana ada pengelolaan satu sumber daya atau aset lintas daerah tercantum/dianggarkan oleh berbagai daerah. Atau sebaliknya, ada aset daerah yang luput dari pengelolaan karena tidak ada yang menganggarkan.

Pemekaran dan perebutan aset Salah satu dampak negatif dari pemekaran daerah yang sering muncul adalah adanya perebutan aset daerah. Selama ini pemekaran menekankan pertimbangan aspek politikekonomi-sosial, tanpa mempertimbangkan potensi konflik yang mungkin terjadi pasca pemekaran. Perebutan aset daerah, seperti gedung perkantoran, atau sumber pendapatan daerah, adalah dampak yang sering terjadi.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

35


modul 2. Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Implikasi lain dari pemekaran adalah daerah pemekaran seringkali tidak siap secara sumber daya untuk menerima beban yang sedemikian besar pasca pemekaran. Misalnya, roda pemerintahan belum berjalan, pendapatan daerah belum ada, tapi jumlah pengawai non PNS yang diwariskan sedemikian banyak. Konflik yang mungkin terjadi bukan hanya konflik dengan daerah induk, tapi juga secara internal, dengan pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang dimekarkan. Implikasinya dalam perencanaan, seringkali terjadi perebutan sumber daya daerah pemekaran yang masih sangat terbatas, yang berimbas pada kinerja pemerintahan daerah.

Pengelolaan sumberdaya publik oleh warga Barang publik sudah selayaknya dimanfaatkan oleh publik, dengan sebesar besarnya manfaat untuk publik. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola sumber daya publik sehingga bisa memberikan manfaat sebesar besarnya untuk kepentingan publik. Tapi dengan alasan “barang publik� pula membuat warga merasa berhak mengelola sumber daya publik. Misalnya sumber daya alam. Pengelolaan oleh warga ini seringkali tidak mengindahkan rencana, kelestarian lingkungan, atau kepentingan publik yang lebih luas. Penggalian barang tambang galian C, misalnya, sering merusak lingkungan yang akhirnya menyebabkan bencana alam bagi publik yang lebih besar. Upaya pemerintah untuk menertibkan seringkali mendapatkan tantangan dari warga. Konflik ini sering juga menyebabkan konflik horizontal antara warga, diantara mereka yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam dengan warga yang mendapatkan dampak negatif dari eksploitasi yang dilakukan. Sebaliknya, pengelolaan sumberdaya publik, pengambilalihan aset masyarakat oleh negara untuk kepentingan publik, seperti pengadaan dan pembebasan tanah, pengelolaan mata air di tanah masyarakat atau tanah ada, dan lainnya, seringkali juga menyebabkan konflik. Tidak jarang hal ini tidak direncanakan dengan baik dalam proses perencanaan dan penganggaran. Misalnya, tidak direncanakan untuk kompensasi yang layak, atau tidak dilibatkannya korban dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini jelas berpotensi konflik.

36

Peace Through Development


Slide #2

ISI PAPARAN

PPT 5.

 Pengantar  Pendekatan pembangunan dilihat dari stakeholder  Pendekatan pembangunan dilihat dari subtansinya  Pendekatan peka perdamaian dalam perencanaan

pembangunan

PENGANTAR

Slide #3

– Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik b ik dalam d l aspekk pendapatan, d k kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, j , berdaya y saing, g, maupun p p peningkatan g indeks pembangunan manusia. (Pasal 1, Angka 7) – Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan h h k i kegiatan yang melibatkan lib k berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan p p pengalokasian g sumber daya y yyangg ada,, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1, tertentu. 1 Angka 8)

Slide #4

PENGANTAR • Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) g rencana tahun atau disebut dengan pembangunan tahunan daerah. (Pasal 1, Angka 11)

Slide #5

Slide #6 PENDEKATAN PERENCANAAN DILIHAT DARI SUBTANSINYA

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:    

teknokratis; k k i partisipatif; politis; dan top‐down top down dan bottom bottom‐up up.

(Pasal 6)

PRO POOR

Perencanaan PEKA GENDER

RPJPD RPJMD RKPD, dll

RESPONSIF PEMENUHAN HAK DASAR

PEKA PERDAMAIAN

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 2. Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian

37


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 2. Perencanaan Pembangunan Peka Perdamaian

38

Slide #7

Slide #8

P Pengertian ti Konflik K flik PENDEKATAN PEKA PERDAMAIAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Konflik adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan tujuan, harapan, kepentingan dan cara pandang yang mempengaruhi hubungan antara dua pihak atau lebih

Slide #9

PEKA PERDAMAIAN Realitas dan dinamika konflik

Slide #10 DAMPAK (PEMBANGUNAN DAPAT MENYEBABKAN DAMPAK KONFLIK))

• PEMBANGUNAN DAPAT MENYEBABKAN DAMPAK KONFLIK • MEMASTIKAN SEMUA PROGRAM/KEGIATAN TIDAK MELAHIRKAN DAMPAK KONFLIK

KEBUTUHAN (REALITAS DAN DINAMIKA KONFLIK)

• MEMOTRET REALITAS DAN DINAMIKA KONFLIK • MENGINTERVENSI PERENCANAAN DAN MEMASUKANNYA DALAM PERENCANAAN

Konflik Kebijakan

Peace Through Development

Pembangunan Berdampak Konflik (Dampak)

KONFLIK YANG DIAKIBATKAN OLEH KEBIJAKAN/INSTRUMEN KEBIJAKAN

•KEWENANGAN/URUSAN (DESA, KELURAHAN, KECAMATAN) •PROSEDUR PERENCANAAN PENGANGGARAN •MENCIPTAKAN INOVASI DENGAN MENCIPTAKAN RUANG-RUANG PUBLIK; KOMISI PERDAMAIAN, WARUNG INFORMASI, PEMBUATAN PERDA PERENCANAAN PENGANGARAN, NOTA KESEPAKATAN BUPATI DAN DPRD UNTUK PENENTUAN PAGU INDIKATIF


modul 3. Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 3.

Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi Deskripsi

Sesi ini mengajak peserta untuk mendiskusikan dan mereview praktik Penyusunan RKPD Provinsi yang biasa dijalankan selama ini di daerahnya. Peserta juga akan diajak untuk mendiskusikan mekanisme penyusunan RKPD Provinsi secara normatif menurut Permendagri 54 Tahun 2010 sejauhmana mekanisme tersebut bisa diimplementasikan dengan baik.

Tujuan Pembelajaran Umum

Peserta mampu memahami proses dan mekanisme penyusunan RKPD Provinsi peka perdamaian. 1. Melakukan evaluasi dan refleksi atas subtansi dan mekanisme penyusunan RKPD Provinsi yang telah dilakukan.

Tujuan Pembelajaran Khusus

2. Peserta diharapkan mengetahui sejauhmana konsistensi antara praktik dan panduan normatif penyusunan RKPD Provinsi. 3. Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan dan solusi dalam implementasi penyusunan RKPD Provinsi dengan perspektif peka perdamaian.

Pokok Bahasan

Tahapan-Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi.

Waktu

60 Menit

Metode

Diskusi Kelompok dan Paparan ff PPT. Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi

Media

ff PPT. Tugas Kelompok ff LK. Bagan Alir Penyusunan RKPD

Alat Bantu

LCD proyektor, laptop, Flip Chart, Spidol

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

39


modul 3. Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah 1. Peserta dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Langkah 2. Setiap kelompok ditugaskan mengidentifikasi tahapan dan kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan RKPD Provinsi berdasarkan pengalaman atau praktik yang selama ini biasa dilakukan di daerahnya. Berikan waktu maksimal 15 menit kepada kelompok untuk berdiskusi. Langkah 3.

Proses

Setelah menyelesaikan tugas pertama, selanjutnya setiap kelompok diberi gambar bagan penyusunan RKPD Provinsi. Peserta diminta mengamati bagan tersebut. Kemudian, kelompok diminta membandingkan proses penyusunan RKPD menurut pengalaman mereka dengan proses penyusunan RKPD yang normatif seperti yang digambarkan dalam bagan tersebut. selanjutnya, kelompok diminta mendiskusikan sejauhmana kesenjangan antara praktik dan normatif dalam penyusunan RKPD Provinsi. Apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana solusinya. Langkah 4. Setiap kelompok diminta mempresentasikan kepada kelompok lain dengan cara saling berkunjung. Kelompok yang berkunjung diminta memberikan masukan atau tanggapan terhadap presentasi yang disampaikan kelompok yang dikunjungi. Kelompok yang dikunjungi mencatat semua masukan dan tanggapan yang diberikan. Langkah 5. Setelah semua kelompok mendapatkan giliran presentasi, peserta diminta kembali ke tempatnya masing-masing. Melalui diskusi pleno, fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan hasil diskusi kelompok terkait sejauhmana prinsip-prinsip peka perdamaian bisa diterapkan dalam proses penyusunan RKPD Provinsi. Langkah 6. Fasilitator kemudian memberikan apresisasi kepada seluruh peserta dan mengakhiri sesi.

Bahan Bacaan

40

Peace Through Development

1. Panduan Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian 2. Permendagri No. 54 Tahun 2010 ps. 101 s/d 133 dan Lampiran V.


modul 3. Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Catatan Untuk Fasilitator

1. Pastikan semua media pembelajaran sudah siap sebelum sesi dimulai. Bagikan media tersebut bertahap sesuai dengan proses pembelajaran. Jangan membagikan semua media sekaligus kepada peserta. 2. Siapkan alat bantu secukupnya. 3. Berikan presentasi diakhir sesi secara ringkas dan jelas. 4. Perhatikan waktu. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

41


42

Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi

Peace Through Development

RPJMD provinsi

Pengolahan data dan informasi

Evaluasi dokumen RKPD provinsi tahun lalu

Evaluasi kinerja tahun lalu

Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah provinsi

Analisis Gambaran Umum Kondisi daerah provinsi

dokumen RKPD provinsi tahun berjalan

Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif

Penelaahan Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi

Penyelarasan Rencana program dan prioritas daerah beserta Pagu Indikatif

Perumusan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah provinsi

Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah provinsi

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif

Penelaahan Terhadap RPJMN

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI

Penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) agenda penyusunan RKPD, agenda forum SKPD, agenda musrenbang RKPD, batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI pendahuluan; evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan ; rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas

Penyelarasan Penyajian Ranc RKPD

Rancangan RKPD Provinsi pendahuluan; evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Rancangan Renja-SKPD provinsi

tidak

Verifikasi

sesuai

Integrasi Renja SKPD

Evaluasi Rancangan Awal RKP Nasional.

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD PROVINSI

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Provinsi

Perumusan hasil Musrenbang RKPD Provinsi

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

MUSRENBANG RKPD PROVINSI

Persiapan Musrenbang RKPD

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi

Gambar G-V.1.A

pendahuluan; Analisis dan evaluasi ; Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD ; Rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Penyelarasan Penyajian Ranc Akhir RKPD

Rancangan Akhir RKPD

Sinkronisasi hasIl Musrenbang RKPD Provinsi

Evaluasi Musrenbang Nas. RKP

Hasil Musrenbangnas RKP/RKP

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD PROVINSI

Kesepakatan KesepakatanKUA KUAdan dan PPAS PPASantara antaraKDH KDHdan dan DPRD DPRD

Penyusunan KUA dan PPAS

Penyusunan Penyusunan RAPBD RAPBD

Penetapan PerKDH ttg RKPD Provinsi

Rancangan Akhir RKPD pendahuluan; analisis dan evaluasi; evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja RPJMD; rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan Daerah rencana program dan kegiatan prioritas daerah

PerKDH ttg RKPD Provinsi

Konsultasi Konsultasirancangan rancangan akhir akhirRKPD RKPDProvinsi Provinsi ke keMendagri Mendagri

Persetujuan rancangan akhir RKPD Provinsi oleh Gubernur

PENETAPAN RKPD PROVINSI

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 3. Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi


Slide #2

Tujuan

PPT 6.

PB 3. 3 Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi

• Melakukan l k k evaluasi l id dan refleksi fl k i terhadap h d mekanisme penyusunan RKPD Propinsi yang telah dilakukan. p mengetahui g sejauhmana j • Peserta diharapkan konsistensi antara praktik dan panduan penyusunan y RKPD Provinsi. normatif p • Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan dalam proses penyusunan RKPD Provinsi dan menemukan solusinya.

Slide #3

Slide #4

Tahapan Penyusunan RKPD

Mekanisme dan Tahapan Penyusunan RKPD Propinsi

I. II. III III. IV. V. VI.

Persiapan p Penyusunan y RKPD Penyusunan Rancangan Awal RKPD Penyusunan Rancangan RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD Penyusunan Rancangan Akhir RKPD p Rancangan g RKPD Penetapan

Slide #5

Slide #6

Tahapan Persiapan

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi i i • Gambar G G-V.A.1. V A 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi

Slide #7 T h Tahapan P Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Slide #8 Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 3. Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi

43


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 3. Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi

44

Slide #9 TTahapan h P Penyusunan Rancangan RKPD

Slide #10 Tahapan Musrenbang, Perumusan g Akhir,, dan Penetapan p Rancangan

Slide #1

Slide #2

Tugas g 1

PPT 7.

PB 3 [1b] Tugas Kelompok Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi

• Identifikasi kegiatan kegiatan-kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam setiap tahapan penyusunan RKPD P i ib Provinsi berdasarkan d k pengetahuan t h d dan pengalaman yang dipraktikkan selama ini. • Waktu: 15 Menit

Slide #3

Tugas 2 • Identifikasi de t as kegiatan-kegiatan eg ata eg ata ya yangg dilakukan dalam setiap tahapan penyusunan RKPD Provinsi berdasarkan panduan normatif. (lihat Gambar G-V.A.1) • Waktu: 15 Menit

Peace Through Development

Slide #4

Tugas 3 • Diskusikan sejauhmana kesenjangan antara praktik dan panduan normatif? – Identifikasi faktor-faktor faktor faktor apa yang menyebabkan kesenjangan tersebut?

• Diskusikan sejauhmana panduan normatif penyusunan RKPD Provinsi dapat diimplementasikan? – Apakah panduan tersebut aplikatif atau bisa diterapkan dengan mudah? Apa yang kurang dari panduan tersebut? – Identifikasi faktor-faktor faktor faktor apa yang diperlukan untuk dapat menjalankan panduan tersebut dengan baik?

• Diskusikan kegiatan atau langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menyusun RKPD Provinsi yang lebih baik dari aspek proses penyusunan maupun substansi dokumen RKPD? • Waktu: 15 menit


modul 4. ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 4.

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Deskripsi

Pokok Bahasan ini menjelaskan tentang dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan Pembelajaran Umum

Peserta memahami analisis gambaran umum kondisi daerah Peserta memahami dasar-dasar analisis yang meliputi aspek:

Tujuan Pembelajaran Khusus

1. 2. 3. 4. 5.

Aspek geografis dan demografis Aspek kesejahteraan masyarakat Aspek pelayanan umum Aspek daya saing Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pokok Bahasan

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Waktu

60 Menit

Metode

Paparan, diskusi tanya jawab

Media Alat Bantu

ff Bahan Presentasi, ff Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian LCD proyektor, laptop

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

45


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 4. ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Proses

1. Pembukaan 5 menit. Fasilitator membuka sesi 2. Paparan Tujuan Sesi 5 menit. Fasilitator memaparkan tujuan sesi 3. Materi Paparan 20 menit. Fasilitator menggunakan PPT untuk memaparkan analisis gambaran umum kondisi daerah 4. Tanya jawab 20 menit. Fasilitator mengundang peserta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap materi paparan 5. Simpulan dan Penutup 10 menit. Fasilitator memberikan catatancatatan penting dari sesi ini dan menutup sesi

Bahan Bacaan

Permendagri No. 54 Tahun 2010 ps. 101 s/d 133 dan Lampiran V.

Catatan Untuk Fasilitator

1. Pastikan semua media pembelajaran sudah siap sebelum sesi dimulai. Bagikan media tersebut bertahap sesuai dengan proses pembelajaran. Jangan membagikan semua media sekaligus kepada peserta. 2. Siapkan alat bantu secukupnya. 3. Berikan presentasi diakhir sesi secara ringkas dan jelas. 4. Perhatikan waktu. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu.

46

Peace Through Development


modul 4. ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Lembar Kerja :

Matrik Hasil Analisa Gambaran Umum Daerah T-V.C.34 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Capaian kinerja No.

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

1.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.1.

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1.1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.1.1.

Pertumbuhan PDRB

1.1.1.2.

Laju inflasi

1.1.1.3.

PDRB per kapita

1.1.1.4.

Dst….

1.2.

Kesejahteraan Sosial

1.2.1.

Pendidikan

1.2.1.1.

Angka melek huruf

1.2.1.2

Angka rata-rata lama sekolah

1.2.1.3

Dst ……

1.3.

Dst ……

1.3.1.

Dst….

2.

PELAYANAN UMUM

2.1.

Pelayanan Urusan Wajib

2.1.1.

Pendidikan

2.1.1.1.

Pendidikan dasar

2.1.1.2.

Angka partisipasi sekolah

(n-5)

(n-4)

(n-3)

(n-2)

(n1)**)

Standar

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Rasio terhadap murid Dst ……

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

47


modul 4. ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Capaian kinerja No.

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Pendidikan menengah Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Dst….. Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Dst…. Dst… Dst…. Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Dst…. Dst…. Dst…… DAYA SAING DAERAH Kemampuan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Produktivitas total daerah Dst …… Pertanian Nilai tukar petani Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

48

Peace Through Development

(n-5)

(n-4)

(n-3)

(n-2)

(n1)**)

Standar

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)


modul 4. ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No.

(n-5)

(n-4)

(n-3)

(n-2)

(n1)**)

Standar

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Capaian kinerja Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Dst… Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Dst…..

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

49


modul 4. ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bahan Bacaan :

Analisa Gambaran Umum Daerah ff Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ff Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu: a. aspek kesejahteraan masyarakat b. aspek pelayanan umum dan; c. aspek daya saing daerah. ff Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi. ff Mengingat perbedaan dari karakteristiknya maka dalam analisis gambaran umum kondisi daerah harus disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota. ff Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota.

50

Peace Through Development


Slide #2

PENGANTAR

PPT 8.

Modul 4. 4

Analisis gambaran umum kondisi daerah merupakan bagian dari tahapan kegiatan Pra Musrenbang RKPD Propinsi pada tahapan penyusunan rancangan awal RKPD Propinsi. Analisis ggambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman p awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama i id ini dan/atau / mengidentifikasi id ifik i ffaktor-faktor k f k atau berbagai b b i aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Slide #3

Slide #4

PENGANTAR

RUANG LINGKUP

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi dan demografi serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. Mengingat perbedaan dari karakteristiknya maka dalam analisis gambaran umum kondisi daerah harus disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota kabupaten/kota.

Slide #5

Aspek Geografis dan Demografis – Karakteristik Lokasi dan Wilayah – Potensi Pengembangan Wilayah – Wilayah Rawan Bencana – Aspek Demografis Aspek Kesejahteraan Masyarakat – Fokus Kesejahteraan dan P Pemerataan Ek Ekonomi i – Fokus Kesejahteraan Sosial – Fokus Seni Budaya dan Olahraga

• •

Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Fokus Layanan Urusan Pilihan Aspek Daya Saing Daerah Kemampuan Ekonomi Daerah Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Iklim Berinvestasi S b Daya Sumber D M Manusia i

Slide #6

DESKRIPSI •

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi p p Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu: – aspekk kesejahteraan k j ht masyarakat, k t – aspek pelayanan umum dan – aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan b d daerah h yang dilakukan dil k k selama l i i dan/atau ini d / t mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi.

• Mengingat perbedaan dari karakteristiknya maka dalam analisis gambaran umum kondisi daerah harus disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota. • Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi merupakan data dan informasi yang provinsi, menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap p / kabupaten/kota.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 4. ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

51


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

52

Peace Through Development


modul 5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 5.

Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Deskripsi

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Analisa ekonomi daerah merupakan kegiatan analisa yang dilakukan pada tahapan penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi.

Tujuan Pembelajaran Umum

Peserta mampu melakukan analisa ekonomi dan keuangan daerah

Tujuan Pembelajaran Khusus

Peserta mampu melakukan praktik analisa ekonomi dan keuangan daerah

Pokok Bahasan

Analisa Ekonomi dan Keuangan Daerah

Waktu

90 menit

Metode

Diskusi Kelompok, Presentasi

Media

1. Buku Panduan Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian 2. Lembar Kerja Matrik Analisa Ekonomi Daerah 3. Lembar Kerja Matrik Analisa Keuangan Daerah

Alat Bantu

Flip Chart, Spidol, LCD Projector, Laptop

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

53


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Langkah 1: ff Fasilitator menjelaskan tujuan sesi ff Fasilitator menjelaskan tentang analisa ekonomi dan keuangan daerah

Proses

Langkah 2: Fasilitator membagi peserta menjadi 2 kelompok untuk melakukan analisa ekonomi dan keuangan daerah sebagaimana yang terdapat dalam format dalam permendagri No. 54 Tahun 2010 lampiran 5 Tabel T-V.C.35 dan Tabel T-V.C.36 Langkah 3: Fasilitator mempersilahkan kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya Langkah 4 Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan hasil kerja kelompoknya Langkah 5 Fasilitator menutup sesi.

Bahan Bacaan

Catatan Untuk Fasilitator

Permendagri No. 54 Tahun 2010 ps. 101 s/d 133 dan Lampiran V. 1. Pastikan semua media pembelajaran sudah siap sebelum sesi dimulai. Bagikan media tersebut bertahap sesuai dengan proses pembelajaran. Jangan membagikan semua media sekaligus kepada peserta. 2. Siapkan alat bantu secukupnya. 3. Perhatikan waktu. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu.

54

Peace Through Development


modul 5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Realisasi No.

Indikator Makro

Satuan

1

2

3

1.

PDRB (Harga Berlaku)

2.

PDRB (Harga Konstan)

3.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu

4.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu

5.

Tingkat Inflasi

6.

Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral

7.

Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan

8.

Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)

9.

Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

10.

Jumlah Penduduk Miskin

11.

Tingkat Pengangguran

12.

Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:  Pendapatan Perkapita  Kemampuan Investasi  Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)  Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)  dan sebagainya

13.

Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan -Pajak Daerah terhadap PDRB -Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbagan terhadap PDRB) Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah dan sebagainya.

Tahun (n-3)

Tahun (n-2)

4

5

Bertambah/ Berkurang 6

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Tabel.T-V.C.35 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota ......*) Proyeksi Tahun (n-1)

Tahun n

7

8

Cara Pengisian Tabel Perkembangan Indikator Makro Ekonomi: Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan RKPD 2011 maka: tahun n = tahun yang direncanakan, ditulis tahun 2011 tahun n-1 = tahun berjalan, ditulis tahun 2010 tahun n-2 = tahun lalu, ditulis tahun 2009 tahun n-3 = tiga tahun sebelum tahun rencana, yaitu ditulis tahun 2008

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

55


modul 5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Cara pengisian Tabel.T-V.C.35: Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) Kolom (4) Kolom (5) Kolom (6) Kolom (7) Kolom (8)

diisi sesuai dengan nomor urut indikator makro ekonomi yang tersedia. diisi dengan nama indikator makro ekonomi daerah. diisi satuan/ unit dari setiap indikator makro yang diukur. diisi dengan data tiga tahun sebelum tahun rencana (n-3). diisi dengan data dua tahun sebelum tahun rencana (n-2). Kalau data definitifbelum tersedia, dapat digunakan angka sementara dan diberi catatan. diisi dengan hasil perbandingan kolom (3) dan kolom (4) berupa angka-angka kenaikan (+) atau penurunan (-), dengan satuan sesuai dengan satuan pada indikator makro ekonomi yang tersedia (apakah dalam % atau dalam Rp) dan sebagainya. diisi dengan proyeksi/perkiraan tahun berjalan (tahun n-1), dapat diambil dari proyeksi tahun n dari RKPD tahun sebelumnya. diisi dengan perkiraan kondisi pada tahun rencana.

Catatan: 1. Untuk indikator yang sama dan tahun yang sama, isinya harus sama dengan tabel pada subbab 2.2. 2. Bila dalam RKPD tahun sebelumnya ternyata tidak memuat informasi dimaksud, pada RKPD yang akan disusun perlu dilengkapi dengan tabel tersebut.

56

Peace Through Development


modul 5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

No (1) 1 1.1.

1.2.

1.3.

2 3

Uraian (2) PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan keuangan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Total Pendapatan (a) Pencairan Dana Cadangan (b) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Saldo kas neraca daerah Dikurangi: Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan Kegiatan lanjutan Jumlah (c)

Proyeksi RPJMD tahun rencana (Rp)

Catatan

(3)

(5)

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Tabel.T-V.C.36 Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Kedua RKPD Tahun... Provinsi/Kabupaten/Kota......*)

Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

57


modul 5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bahan Bacaan :

Analisa Ekonomi Daerah

A

nalisis ekonomi daerah dimaksudkanuntuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke-sektor-sektor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sektor pertanian; Sektor pertambangan dan penggalian; Sektor industri pengolahan; Sektor listrik, gas dan air bersih; Sektor bangunan; Sektor perdagangan, hotel dan restoran; Sektor angkutan dan komunikasi; Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan Sektor jasa-jasa.

Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, inflasi dan lain-lain.Mengingat komponen-komponen indikator tersebut sudah dihitung pada analisis capaian pembangunan daerah maka pada tahap ini penekanan utamanya adalah pada analisis untuk menjawab “mengapa” dan “bagaimana” kinerja ekonomi daerah dicapai, terutama dalam hubungannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

58

Peace Through Development


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Analisis Keuangan Daerah Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah, selanjutnya digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui. Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

59


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

60

Slide #1

PPT 9.

Slide #2

T j an Tujuan

Modul 5 :

Kerja j Kelompok p Analisa Kebijakan Ekonomi

• Peserta mampu melakukan praktik analisa ekonomi dan keuangan daerah

Slide #3

Pengantar • Analisis ekonomi daerah dimaks dimaksudkan dkan untuk nt k menilai seja sejauh h mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi k i daerah d h sesuaii d dengan yang di diasumsikan ik d dalam l perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro / ekonomi daerah tahun lalu,, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. daerah Analisa ekonomi daerah merupakan kegiatan analisa yang dilakukan pada tahapan penyusunan rancangan awal RKPD Propinsi.

Peace Through Development

Slide #4

Kerja Praktik • Fasilitator membagi g peserta p menjadi j 2 kelompok p untuk melakukan analisa ekonomi dan keuangan daerah sebagaimana g yyangg terdapat p dalam format dalam permendagri No 54 Thun 2010 lampiran 5 tabel Tabel.T-V.C.35 35 dan Tabel Tabel.T-V.C.35 35


modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 6.

Evaluasi RKPD Tahun Lalu Sesi ini mengajak peserta untuk memahami secara umum materi dokumen RKPD Provinsi tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu termasuk didalamnya realisasi RPJMD. Evaluasi kinerja tahun lalu merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Deskripsi

Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil evaluasi kinerja tahun lalu selain mereview RPJMD dan RKPD, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan. Evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Tujuan Pembelajaran Umum

Peserta mampu memahami kerangka dan analisis evaluasi RKPD

Tujuan Pembelajaran Khusus

Terampil melakukan analisis evaluasi RKPD tahun lalu

Pokok Bahasan

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan

Waktu

90 menit

Metode

ff Pemaparan ff Coaching

Media

ff Bahan paparan (power point) ff Lembar Pemetaan Masalah dan Konflik Pembangunan

Alat Bantu

ff LCD proyektor ff Laptop

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

61


modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah 1: Fasilitator memaparkan secara ringkas substansi atau materi analisis evaluasi RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Proses

Langkah 2: ff Fasilitator membagi peserta untuk menjadi 2 kelompok dan fasilitator memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk mengisi format Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun berjalan seperti terdapat dalam lembar kerja kelompok yang di dasarkan pada Permendagri 54 lampiran 5 Tabel.T-V.C.47. ff Fasilitator melakukan Coaching kerja kelompok dan memberikan batas waktu sesuai alokasi waktu yang tersedia. Langkah 3: Setelah alokasi waktu untuk sesi ini habis, Fasilitator meminta peserta menghentikan kerja kelompoknya dan menyampaikan agenda sesi selanjutnya.

62

Bahan Bacaan

ff Lampiran V Permendagri No. 54 Tahun 2010 ff Buku Panduan Penyusunan RKPD Peka Perdamaian

Catatan Untuk Fasilitator

1. Siapkan alat bantu secukupnya 2. Berikan presentasi diawal dan diakhir sesi secara ringkas dan jelas. 3. Perhatikan waktu. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu. 4. Perhatikan keaktifan semua peserta. 5. Karena terbatasnya waktu, peserta tidak harus menuntaskan tugas penulisannya. Ini hanya simulasi.

Peace Through Development


01

01

01

01

01

01

02 02

1

1

1

1

1

1 1

01

01

01

01

01

01

01

04

03

02

2

Kesehatan Program .........

Jumlah sekolah yang terbangun Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun Jumlah ruang kelas terbangun

Angka Partisipasi Murni (APM)

3

400

250

250

100%

4

180

100

120

45 %

5

60

50

50

65 %

6

48

50

40

60 %

7

80%

100%

80%

92,31%

8=(7/6)

60

50

40

80%

9

288

180

200

75%

10=(5+7+9)*

72%

72%

80%

75%

11*

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

WAJIB Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Pembangunan gedung sekolah. Kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Dst....................

1

1 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

Perkiraan realisasi Realisasi Target capaian capaian target RPJMD target kinerja Target dan realisasi kinerja program kinerja RPJMD sampai dengan tahun Indikator hasil program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) Target program berjalan Tahun ........ dan keluaran Kinerja Program / kegiatan Realisasi kegiatan s/d Tingkat (outcome)/ (akhir periode capaian dengan tahun RKPD tahun capaian Kegiatan (output) RPJMD) program dan ...... berjalan realisasi kegiatan s/d Target RKPD tahun Realisasi RKPD target s/d (tahun n-3) (tahun n-1) tahun ....... ..... (tahun n-2) tahun ........... tahun ...... Tingkat (tahun (tahun n-2) (%) Realisasi (%) berjalan/n-1)

T-V.C.47. Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun BerjalanProvinsi/Kabupaten/Kota …………*)

Lembar Kerja Kelompok

Diknas

Diknas

Diknas

12

SKPD PENANGGUNG JAWAB

modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

63


modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Hasil evaluasi kinerja tahun lalu selain mereview RPJMD dan RKPD, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan, disajikan seperti dalam 0. Cara Pengisian 0: Tabel ini diisi oleh Tim penyusun berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan/atau Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Realisasi Renstra SKPD, dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. Kolom (1)

Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan. x xx xx xx Kode Urusan Pemerintahan Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kode Program Kode Kegiatan

Kolom (2)

diisi dengan: ff uraian nama urusan pemerintahan daerah; ff uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. ff uraian judul program yang direncanakan; ff uraian judul kegiatan yang direncanakan.

64

Peace Through Development


modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Kolom 3 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) diisi sebagai berikut: ff Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum didalam RPJMD. ff Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Kolom (3)

ff Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indiktor keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan. ff Contoh indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) sebagai berikut: 1. Program: “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun” 2. Indikator Kinerja Program: ”Angka Partisipasi Murni (APM)” 3. Kegiatan 1: “Pembangunan gedung sekolah”. Indikator Kinerja Kegiatan: ” Jumlah sekolah yang terbangun“ 4. Kegiatan 2: “Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah” 5. Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun” 6. Kegiatan 3: “Penambahan ruang kelas sekolah.” Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah ruang kelas terbangun”

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

65


modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

(Target kinerja capaian program/kegiatan pada akhir tahun RPJMD): ff untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD pada akhir tahun RPJMD. Kolom (4)

ff untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD pada akhir tahun Renstra SKPD. ff jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD. ff angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode RPJMD. (Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun n-3): ff angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3. ff untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3.

Kolom (5)

ff untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-3. ff contoh: RPJMD 2007-2012, maka ketika menyusun RKPD tahun 2011, kolom 5 diisi dengan realisasi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 (realisasi APBD 2007 dan APBD 2008). (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatanRKPD n-2):

Kolom (6)

ff untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2. ff untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2. (Realisasi target kinerja program dan kegiatan): ff pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan RKPD tahun n-2 yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2.

Kolom (7)

ff untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam APBD sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2. ff untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2.

66

Peace Through Development


modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

(Tingkat realisasi terhadap target program dan kegiatan dalam %): ff untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase. Kolom (8)

ff untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD n-2 dalam bentuk prosentase. ff kolom 8 = (kolom 7/kolom 6) x 100% ff kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap SKPD, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk RKPD tahun berikutnya. (Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatanRKPD tahun n-1): ff pengisian kolom ini bersumber dari dokumen RKPDtahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1).

Kolom (9)

ff untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1. ff untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun n-1.

Kolom (10)

(Realisasi capaian target program dan kegiatan RPJMD sampai dengan tahun berjalan): ff untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dan kegiatan dalam RPJMD yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai dengan tahun n-1 (realisasi APBD sampai dengan tahun n-2 dan rencana dalam APBD tahun n-1). ff kolom 10 = kolom 5 + kolom 7 + kolom 9. ff untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan.

Kolom (11)

(Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun .........): ff untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1) dalam bentuk prosentase. ff untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian kinerja pada tahun berjalan. ff untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun n-1 dengan target akhir RPJMD dalam bentuk prosentase. ff kolom 11 = (kolom 10/kolom 4) x 100%

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

67


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

Kolom (12)

Diisi dengan nama satuan kerja perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Angka tahun n ditulis dengan angka yang sesuai dengan tahun perencanaan, misalnya untuk penyusunan RKPD 2011, maka: ff ff ff ff

tahun n tahun n-1 tahun n-2 tahun n-3

Tabel ini ditandatangani oleh Kepala Daerah yang merupakan lampiran dari dokumen RKPD.

68

Peace Through Development


modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bahan Bacaan Sesi 6:

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PenyelengGaraan pemerintahan1

E

valuasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan. 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Ketersediaan data gambaran umum kondisi daerah selengkapnya dapat dilihat di Lampiran I Peraturan Menteri ini. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan 1 Dikutif dari Lampiran V Permendagri No. 54 Tahun 2010

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

69


modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut: Gambar G-V.C1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai

70

Peace Through Development


modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

71


modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Telaahan hasil evaluasi mencakup: 1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. 2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan n. 3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah 6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Setelah menguraikan deskripsi sub-bab ini dicantumkan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dengan format sebagai berikut:

72

Peace Through Development


02

02

01

03

03

1

1

1

1

1

01

01

01

01

01

04

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN 400

250

250

100%

4

Target capaian kinerja RPJMD Tahun ........ (akhir periode RPJMD)

180

100

120

45 %

5

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun ...... (tahun n-3)

60

50

50

65 %

6

Target RKPD tahun ..... (tahun n-2)

48

50

40

60 %

7

Realisasi RKPD tahun ...... (tahun n-2)

80%

100%

80%

92,31%

8=(7/6)

Tingkat Realisasi (%)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)

60

50

40

80%

9

Target program / kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1)

288

180

200

75%

10=(5+7+9)*

Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun ....... (tahun berjalan/n-1)

72%

72%

80%

75%

11*

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun ........ (%)

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

Diknas

Diknas

Diknas

12

SKPD PENANGGUNG JAWAB

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Program..................

Dst ......................

Kegiatan …………….

Program .........

Kesehatan

Dst....................

Jumlah ruang kelas terbangun

01

03

Penambahan ruang kelas sekolah

1

01

Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang terbangun

Kegiatan pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

01

02

1

01

Jumlah sekolah yang terbangun

Kegiatan Pembangunan gedung sekolah.

01

01

1

01

01

1

3

Angka Partisipasi Murni (APM)

01

1

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan

01

1

01

WAJIB

1

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Tabel.T-V.C.47 Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Provinsi/Kabupaten/Kota …………*)

modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

73


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 6. Evaluasi RKPD Tahun Lalu

74

Slide #1

Slide #2

PPT 10. Modul 6 6.

Tujuan j

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

• Peserta mampu p memahami kerangka g dan terampil melakukan analisis evaluasi RKPD

- Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD -

Slide #3

Slide #4

Pengantar : E l i Ki Evaluasi Kinerja j RKPD Tahun T h LLalu l

P ktik Analisa Praktik A li

• Evaluasi kinerja tahun lalu dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD,hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu, dan dokumen RKPD tahun berjalan. j • Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun b ik t berikutnya.

• Pembagian Kelompok • Pengisian Format Evaluasi Kinerja Tahun Lalu • Presentasi Masing-Masing Kelompok

Slide #5

Slide #6 Review capaian prioritas dan target program RPJMD dilakukan melalui langkah-langkah g g sebagai g berikut:

Review Capaian Kinerja RPJMD • Mengingat RKPD adalah operasionalisasi dari RPJMD maka perencanaan tahunan tidak dapat lepas dari perencanaan lima tahunan. Capaian kinerja selalu dikaitkan dan diakumulasikan dengan capaian lima tahunan. • Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian i ttargett ki kinerja j sampaii d dengan ttahun h b berjalan. j l • Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan p p pembangunan g dan p perumusan p prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai.

Peace Through Development

1. 2.

3. 4. 5.

Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program prioritas dan target kinerja program program. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan terhadap target kinerja RPJMD. Sajikan dalam bentuk matrik analisis. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dilkaitkan dengan capaian kinerja program RPJMD. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan, misalnya sektor atau program apa yang perlu dipacu pembangunannya, yang perlu dipertahankan kinerjanya, dan yang dapat ditunda/dikurangi target kinerjanya.


modul 7. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 7.

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Deskripsi

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan Pembelajaran Umum

Peserta mampu melakukan perumusan permasalahan pembangunan di daerah.

Tujuan Pembelajaran Khusus

Peserta terampil melakukan perumusan permasalahan pembangunan di daerah.

Pokok Bahasan

Perumusan permasalahan pembangunan daerah.

Waktu

90 menit

Metode

ff Pemaparan ff Coaching

Media

ff Bahan paparan (power point) ff Lembar Pemetaan Masalah dan Konflik Pembangunan

Alat Bantu

ff LCD proyektor ff Laptop

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

75


modul 7. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah 1 Fasilitator menjelaskan tujuan dan materi sesi ini Langkah 2 Fasilitator membagi peserta menjadi 2 kelompok ff Kelompok 1 bertugas mengisi Tabel.T-V.C.50 tentang Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ff Kelompok 2 bertugas mengisi Tabel.T-V.C.51 Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas Provinsi Proses

Langkah 3 Fasilitator mengajak peserta mengisi 2 tabel tersebut selama 30 menit Langkah 4 Fasilitator meminta perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing selama 10 menit Langkah 5 Fasilitator mengajak peserta melakukan diskusi Langkah 6 Fasilitator menutup diskusi dengan tepuk tangan bersama

Bahan Bacaan

ff Lampiran V Permendagri No. 54 Tahun 2010 ff Buku Panduan Penyusunan RKPD Peka Perdamaian 1. Siapkan alat bantu secukupnya 2. Berikan presentasi diawal dan diakhir sesi secara ringkas dan jelas.

Catatan Untuk Fasilitator

3. Perhatikan waktu. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu. 4. Perhatikan keaktifan semua peserta. 5. Karena terbatasnya waktu, peserta tidak harus menuntaskan tugas penulisannya. Ini hanya simulasi.

76

Peace Through Development


modul 7. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Lembar Kerja Kelompok 1 :

T-V.C.50. Format Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah No.

Program Pembangunan Daerah RPJMDTahun Berkenaan

Permasalahan/ Konflik Pembangunan Yang Muncul

Faktor-faktor penentu keberhasilan

(1)

(2)

(3)

(4)

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

77


modul 7. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Lembar Kerja 2 :

T-V.C.51. Format Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas Provinsi

78

Peace Through Development


Slide #2

PPT 11. Modul 7. 7

Tujuan • Peserta terampil merumuskan permasalahan pembangunan di daerah

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Slide #3

Slide #4

Tujuan Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Definisi Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah •

• “gap g p expectation”: p —kinerja pembangunan yang dicapai saat ini - yang direncanakan —yang ingin dicapai di masa datang - kondisi riil saat perencanaan dibuat • Timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. • Dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

• •

Mengidentifikasi g berbagai g faktor yyangg mempengaruhi p g keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya Memetakan berbagai permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab tiap SKPD Mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan dan faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang (faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi)

Slide #5

Slide #6 1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan P i it dan Prioritas d Sasaran S P b Pembangunan D Daerah h (1)

L Langkah-Langkah k hL k h

1. Perumusan Permasalahan l h untukk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Rumusan masalah dianggap memiliki nilai prioritas  mengkaitkan tujuan, sasaran & program pembangunan(RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana, termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional j Langkah -langkah: mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak pada analisis daerah dan analisis kebijakan nasional. – –

Slide #7 1.

Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (2) Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi……*) No.

Program Pembangunan Daerah RPJMD Tahun Berkenaan

Permasalahan

(1)

(2)

(3)

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan (4)

P d ti Pada tingkat k t nasional i l :identifikasi id tifik i iisu-isu i penting ti yang tterjadi j di pada d ti tingkat k t nasional yang ada keterkaitannya dengan daerah Pada tingkat provinsi: analisis daerah dan analisis kebijakan nasional untuk mengidentifikasi d f k isu-isu penting dan d masalah l h mendesak d k yang terjadi d pada d daerah.

Slide #8 2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (1) () •

• •

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 7. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Input utama: hasil analisis daerah, terkait: – Kinerja ekonomi pembangunan daerah, – Capaian & permasalahan berbagai program dan kebijakan di periode lalu (laporan realisasi perencanaan pembangunan daerah) Oleh setiap SKPD, SKPD harus diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar dan tugas/fungsi SKPD dengan menilik capaian kinerja yang masih jauh dari harapan dan target yang ditetapkan dalam RPJMD Di ik juga Diuraikan j f kt f kt pendorong faktor-faktor d munculnya l permasalahan l h tsb t b (i (internal t l& eksternal). Identifikasi permasalahan dilakukan pada bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan i h yang menjadi j di tanggung jjawab b SKPD yang dilakukan dil k k dengan d memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap urusan untuk mendapatkan rumusan permasalahan

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

79


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 7. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

80

Slide #9

2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (2)

Slide #10 2. Identifikasi Permasalahan PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Daerah (3)

Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas P i i …..*) Provinsi *) No

Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(1)

(2)

Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)

Permasalahan

(3)

(4)

Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan (5)

Pendidikan

Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas Provinsi …..*)) No

Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)

Permasalahan

Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

(5)

Pekerjaan Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi

Angka melek huruf

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Angka rata-rata rata rata lama sekolah

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Pendidikan dasar:

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Angka partisipasi sekolah

Dst…..

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih Rumah layak huni

Rasio guru/murid

Dst….

Dst….

Penataan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Kesehatan Angka kelangsungan hidup bayi

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Angka usia harapan hidup

Ruang publik yang berubah peruntukannya Ketaatan terhadap RTRW

Persentase balita gizi buruk

Luas wilayah produktif

Rasio posyandu per satuan balita

Dst….

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Dst…

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Dst….

Slide #11

Kerja j Kelompok p • Lembar Kerja Kelompok 1 : Format Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah • Lembar Kerja Kelompok 2 : Format Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk P Penentuan t P Program Prioritas P i it P Provinsi i i • Presentasi hasil kerja masing-masing kelompok

Peace Through Development


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 8.

Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian  Konflik sangat mudah terajadi dinegeri ini. Konflik adalah proses yang terjadi antara dua orang/kelompok atau lebih, ketika perbedaan yang dipermasalahkan muncul kepermukaan dan menyulitkan untuk diselesaikan secara harmonis. Berbagai konflik terjadi karena adanya perbedaan nilai dan kepentingan, yang dilatarbelakangi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik, sejarah, tradisi, bahkan permusuhan warisan masa lalu. Banyak orang percaya bahwa konflik itu buruk. Memang kita melihat seringkali konflik menyebabkan putusnya hubungan antar manusia dan menghalangi orang mencapai tujuannya. Seringkali juga kita melihat konflik berakhir dengan penderitaan dan kehancuran. Untuk itu, banyak orang berpendapat bahwa konflik harus dihindari, dan menyelesaikannya secepatnya bila hal tersebut terjadi. Deskripsi

Konflik selalu dikonotasikan negative. Konflik selalu dikaitkan dengan perang dan kekacauan sosial. Tapi harus disadari bahwa konflik adalah sebuah fakta hidup, bukan sesuatu yang buruk dan bukan sesuatu yang baik, yang intrinsic pada setiap hubungan manusia. Mulai dari pernikaian sampai diplomasi internasional. Ketika dua atau orang/ kelompok berhubungan, pasti aka nada konflik atau potensi konflik. Disadari atau tidak, manusia seringkali dengan sengaja mencari konflik dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya menonton film tentang konflik, atau berpartisipasi dalam kompetisi olah raga. Hidup tanpa konflik akan terasa membosankan. Jadi konflik bukannnya harus ditakuti dan dihilangkan. Tapi konflik harus ditangani dengan baik. Perbedaan pendapat dikelola sehingga kontributif pada kemajuan dan tidak jadi pertempuran. Konflik tidak bisa dihindari. Tapi bila dikelola dengan baik, konflik akan bermanfaat bagi kehidupan.

Tujuan Pembelajaran Umum

Peserta mampu mengaitkan konflik dan pembangunan, dan menerapkannya dalam penyusunan rencana

Tujuan Pembelajaran Khusus

ff Peserta memahami konsep konsep sekitar konflik dan perdamaian ff Peserta mampu menguasai teknik CDA

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

81


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

Pokok Bahasan

ff Pemahaman tentang konflik dan perdamaian ff Teknik CDA

Waktu

90 menit

Metode

ff Pemaparan ff Kerja kelompok: Exercise CDA

Media

ff Bahan paparan (power point) ff Lembag kerja CDA

Alat Bantu

ff LCD proyektor ff Laptop Langkah 1 Fasilitator menjelaskan tujuan dan materi sesi ini Langkah 2 Fasilitator memberikan kesempatan pada pemateri untuk menyampaikan paparannya (power point). Setelah pemaparan, dilakukan diskusi dan tanya jawab. Langkah 3 Fasilitator memfasilitasi peserta untuk merumuskan konflik konflik yang terkait dengan pembangunan yang mereka kenal terjadi di lingkungan mereka, baik yang melibatkan mereka atau pun tidak. Lalu fasilitator meminta peserta memilih 2 atau 3 konflik untuk dijadikan objek latihan CDA

Proses

Langkah 4 Fasilitator membagi peserta menjadi 2-3 kelompok. Untuk setiap kelompok, ditugaskan untuk menganalisis satu konflik terpilih. Langkah 5 Fasilitator mengajak dan memandu peserta mengaplikasikan CDA selama 60 menit Langkah 6 Pasca diskusi kelompok, fasilitator meminta perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing selama 10 menit Langkah 7 Fasilitator mengajak peserta melakukan diskusi Langkah 8 Fasilitator menutup diskusi dengan tepuk tangan bersama

Bahan Bacaan

82

Peace Through Development

ff LBB CDA ff Lembar kerja CDA


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

1. Siapkan alat bantu secukupnya 2. Berikan presentasi diawal dan diakhir sesi secara ringkas dan jelas. Catatan Untuk Fasilitator

3. Perhatikan waktu. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu. 4. Perhatikan keaktifan semua peserta. 5. Karena terbatasnya waktu, peserta tidak harus menuntaskan tugas penulisannya. Ini hanya simulasi.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

83


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bahan Bacaan:

CONFLICT-RELATED DEVELOPMENT ANALYSIS

P

emahaman tentang keterkaitan antara konflik dan pembangunan telah secara cepat menyebar diberbagai bagian dunia. Kekerasan dan konflik saat ini mulai disadari tidak bisa hanya diseleisaikan dengan pendekatan militer dan politik, tapi juga harus melibatkan pembangunan. Selain itu disadari juga bahwa konflik telah menghalangi pencapaian tujuan pembangunan milenium. Dan CDA didesain untuk digunakan oleh institusi pembangunan, yang bisa membantu meningkatkan kinerja mereka melalui pemahaman yang lebih baik tentang keterkaitan konflik dengan pembangunan. Konflik ditingkat lokal seringkali terlihat sebagai konflik etnik, agama atau ketegangan wilayah. Para aktor pembangunan yang berusaha mengintervensi suatu daerah, tanpa memperhatikan faktor konflik, seringkali menemukan bahwa tindakan mereka hanya meningkatkan ketegangan semata. Akses pada pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, kredit, seringkali didapati adanya diskriminasi bagi kelompok tertentu. Bahkan bantuan pembangunan yang datang ke daerah konflik sering dengan mudah dipersepsikan sebagai intervensi yang memihak satu kelompok dan mengabaikan kelompok lain. Walau sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pembangunan harus memperhatikan pencegahan dan migitasi konflik, namun bagaimana caranya masih belum ada kesepakatan umum. CDA adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan mengoperasionalkan keterkaitan antara pembangunan dan konflik. CDA didasarkan pada asumsi bahwa ketegangan itu ada disetiap masyarakat dan konflik tidak selalu fenomena yang negatif. Ketika konflik cenderung difahami sebagai kekerasan, pendekatan yang lebih luas menyatakan bahwa konflik adalah fenomena alami yang multidimensional yang menggambarkan adanya perubahan dalam masyarakat. CDA bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari akar kekerasan dalam konflik dikaitkan satu sama lain dan dari berbagai interaksi yang memungkinkan terjadinya konflik.

84

Peace Through Development


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Tujuan CDA CDA alat analisis untuk para praktisi pembangunan di UNDP dan lembaga pembangunan lainnya yang bekerja di daerah dan situasi yang rawan konflik. Alat ini didesain sebagai alat untuk mempermudah memahami keterkaitan antara pembangunan dan konflik.

Karakteristik kunci Metode CDA dibangun dengan mengkaji berbagai pendekatan analisis yang berbeda terhadap suatu situasi konflik. Alat ini merupakan kelanjutan/pendalaman dari analisis pembangunan biasa, yang didesain sedemikian rupa agar (1) fokus pembangunan, (2) bisa diterapkan pada jenis dan tahapan konflik apapun, (3) mengarah pada strategi dan fokus pada penyebab struktural konflik, (4) dinamis, (5) berorientasi output, (6) partisipatif, (7) ditujukan untuk membangun konsensus.

Asumsi Ada beberapa asumsi yang mendasari CDA, diantaranya: ff Setiap konflik itu unik, sehingga analysis harus spesifik pada konflik tertentu ff Konflik muncul dari berbagai penyebab yang saling terkait satu sama lain ff Setiap actor bisa dan mungkin mempunyai kepentingan untuk menyebarkan dan mengarahkan konflik ff Pembangunan bisa jadi penyebab konflik, dan sebaliknya, bisa jadi alat untuk menyelesaikan konflik ff Institusi pembangunan harus bertujuan untuk tidak menambah kerusakan (doing no harm) dan harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan makna pada manajemen dan pengurangan konflik.

Manfaat Beberapa manfaat dari penggunaan CDA adalah untuk: ff ff ff ff

Analisis strategis konflik Perencanaan pembangunan terkait konflik Kajian pembangunan terkait konflik Peringatan dini (early warning)

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

85


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

ff Input pada berbagai indikator capaian pembangunan ff Input pada proses-proses pengurangan kemiskinan ff Dan lain sebagainya.

Tahapan CDA Ada tiga tahapan besar CDA. Tahapan pertama adalah analisis konflik. Pada tahapan ini kita mencoba memahami situasi yang melatarbelakangi konflik, penyebabnya, actor yang terlibat, dinamikanya, serta beberapa scenario terhadap kemungkinan yang bisa terjadi. Pada tahapan kedua, adalah analisis respon terhadap konflik yang telah ada. Pada tahapan ini kita mencoba memetakan apa saja yang telah dilakukan berbagai stakeholder sebagai respon terhadap konflik. Kita juga pada tahapan ini mencoba melihat antara keterkaitan konflik dengan pembangunan. Dan terakhir, kita menilai memadai atau tidaknya pembangunan yang telah dilakukan sebagai respon terhadap proses perdamaian. Tahapan ketiga, menyusun rencana tindak lanjut. Disini kita mengidentifikasi langkah langkah kedepan, menyusun strategi, program dan kegiatan yang mengelola konflik sehingga konflik menjadi konstruktif.

1. TAHAP PERTAMA: ANALISIS KONFLIK Tahap pertama bertujuan untuk menyediakan analisis terhadap situasi dalam konteks tertentu. Khususnya dari perspektif untuk mengidentifikasi penyebab dan dinamika konflik. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam tahapan ini. Langkah pertama: Latar belakang situasi Langkah ini bertujuan membangun gambaran umum bersama tentang siatuasi saat ini. Langkah pertama ini menyediakan potret umum dari siatuasi tertentu, yang mana akan menjadi dasar analisis penyebab konflik, aktor dan dinamikanya. Dalam hal ini, penyebab potensial terjadinya kekerasan dalam konflik belum menjadi perhatian disini. Proses pada tahap ini akan membantu kita:

86

Peace Through Development


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

ff Mengidentifikasi karateristik ekonomi, sosial, Lingkungan dan politik, baik dari perspektif internal maupun eksternal (orang luar). ff Gambaran demografis dan fisik geografis ff Tipology/tahapan konflik Ketika kita melakukan pemotretan ini, kita harus juga menyoroti aspek hak asasi manusia dan gender yang membentuk siatuasi ini, sebagaimana juga kapasitas yang ada untuk mewujudkan perdamaian. Kapasitas untuk mewujudkan perdamaian ini biasanya merujuk pada struktur, mekanisme, proses, dan institusi untuk mengelola konflik dalam masyarakat. Misalnya pendekatan informal untuk resolusi konflik, peranan sesepuh, masyarakat sipil yang kuat, budaya toleransi, dan lain-lain. Kapasitas ini demikian penting untuk (1) lebih mengerti dinamika konflik dan (2) menentukan entri point untuk merespon dimasa depan. Informasi mengenai latar belakang ini bisa ditempatkan dalam format berikut: Kapasitas untuk berdamai Sejarah

Sosial ekonomi

Politik

lingkungan

Geographis

Dan lainnya

Tabel ini diisi bersama sama dengan curah gagas diantara partisipan. Namun begitu, tabel ini juga bisa diisi berdasarkan referensi lainnya (dokumen, dan lain-lain) Langkah kedua: Survey penyebab konflik Tujuan dari langkah ini adalah untuk memetakan penyebab struktural kekerasan konflik dan juga untuk mengidentifikasi isu isu lainnya. Dengan dasar hasil pemotretan latar belakang, langkah ini bertujuan mengidentifikasi penyebab konflik, kemudian mengkategorikannya berdasarkan penyebab-penyebab struktural dan tambahannya. Pada saat sebelum konlfik, “penyebab” bisa juga diganti menjadi ‘faktor”. Dalam kategori ini, peneybab konflik dibedakan berdasarkan dimensi berikut:

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

87


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

ff kategorisasi tema: misalnya keamanan, politis, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Biasanya mengacu pada isu yang berpotensi meneybabkan konflik. Keamanan

Politis

ff ...................................................................................................

1. ..........................................................................................

ff ...................................................................................................

2. ..........................................................................................

Ekonomi

Sosial

ff ...................................................................................................

1. ..........................................................................................

ff ...................................................................................................

2. ..........................................................................................

ff tingkatan penyebab: kemudian untuk setiap kategori, penyebab dikelompokan lagi berdasar tingkatannya/skalanya. Bisa mengikuti tingkatan administratif (Misalnya nasional, provinsi, antar daerah, kabupaten/kota, kecamatan. Desa/kelurahan), bisa juga mengikuti tingkatan lainnya. Dari sini kita akan tahu pada tingkatan mana sebenarnya konflik itu berada. Matriks Penyebab Konflik Tingkat \ Kategori

Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/RT

Dalam mengisi kedua matriks diatas, kita harus bisa membedakan antara penyebab yang sifatnya struktural dan penyebab yang sifatnya hanya perantara (proxy) semata. Penyebab struktural adalah penyebab yang berasal dari faktor jangka panjang (long term factor) yang mendasari konflik. Penyebab/perbedaan yang sudah ada selama berabad-abad yang mengakar dalam di masyarakat. Sementara penyebab proxy mirip gejala pada sebuah penyakit, bukan penyakitnya. Biasanya berupa manifestasi konflik yang terlihat kasat mata. Pada penggunaannya, kedua matriks tersebut lebih mudah untuk digabungkan dengan alat lain, seperti analisis pohon masalah (problem-tree analysis) atau pendekatan gunung es (ice berg approach). Ketika kita selesai mengisi matriks dengan bantuan problem-tree analysis atau iceberg approach, kita akan mendapatkan keterkaitan dan hubungan antar penyebab yang teridentifikasi pada berbagai tingkatan. Dan atas dasar tabel di atas, kita bisa menyeleksi mana penyebab yang mendapatkan prioritas.

88

Peace Through Development


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah ketiga: analisis pelaku (actor analysis) Tujuan dari langkah ini adalah mengidentifikasi aktor, terkait dengan kepentingan (interest) mereka dengan kemampuan/kapabilitas mereka untuk mewujudkan kepentingannya itu. Aktor ini bisa individual, atau kelompok. Tapi biasanya pelaku kuncil adalah individual. Titik awal dari pengisian tabel ini adalah hasil gambaran latar belakang situasi. Sejumlah aktor penting bisa dimasukkan, bisa berupa aktor internal (yang berada diwilayah konflik) atau juga aktor eksternal (yang berada diluar wilayah konflik), baik yang terlibat langsung maupun yang tidak secara langsung, Pengisian tabel bisa dengan cara diskusi dan brain storming, atau dengan hasil analisis isi (content analysis) media massa/arsip pers. Matrik analisis aktor Aktor

Kepentingan

Kapabilitas/ kemampuan

Reaksi/dampak

Tingkat nasional ...................................................... ...................................................... Tingkat provinsi ...................................................... ...................................................... Tingkat kabupaten/kota ...................................................... ...................................................... TIngkat kecamatan ...................................................... ...................................................... Tingkat desa/ kelurahan ...................................................... ......................................................

Kemudian, dengan memperhatikan hasil langkah pertama (kapasitas untuk perdamaian), kita kemudian memasukkan reaksi/potensi reaksi mereka terhadap upaya upaya perdamaian, dan bagaimana mereka akan menggunakan kapabilitas mereka dalam bereaksi tersebut.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

89


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah keempat: dinamika konflik Langkah ini bertujuan untuk memberikan gambaran multidimensional tentang konflik yang sedang terjadi pada konteks tertentu. Tahapan ini memanfaatkan hasil dari tahapan sebelumnya. Yang terpenting dari langkah ini adalah melihat keterkaitan berbagai komponen penyebab-akibat yang teridentifikasi pada tahapan sebelumnya. Yang kita harus sadari betul bahwa konflik itu multidimensi dan penyebabnya tidak mungkin hanya satu, yang saling bertumpukan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan panduan: 1. Sampai tingkatan mana isu-isu kunci saling terkait dan mempekuat efeknya satu salma lain? 2. Pada tingkatan apa saja isu bisa dinetralkan atau dicegah dengan beberapa kapasitas untuk berdamai (seperti teridentifikasi pada tahapan 1 dan 3)? 3. Sampai pada tingkatan mana dampak/reaksi yang teridentifikasi pada langkah 3 memperkuat isu-isu konflik? 4. Sampai pada tingkatan mana dampak/reaksi yang teridentifikasi pada langkah 3 bisa dikurangi, dinetralkan atau dicegah dengan beberapa kapasitas untuk berdamai (seperti teridentifikasi pada tahapan 1 dan 3)?

Langkah kelima: membangun skenario Langkah terakhir dari tahap eprtama adalah membangun skenario. Pada langkah ini kita mencoba mengantisipasi kecenderungan konflik. Dengan memanfaatkan hasil langkah keempat, kita mulai mengidentifikasi kejadian-kejadian, proses-proses atau hal-hal yang bisa memicu konflik. Dalam hal ini kita bisa memanfaatkan tabel berikut: Skenario Konflik Skenario

Hal hal Kunci

Indikator

Skenario terburuk Skenario status quo Skenario terbaik

Yang dimaksud skenario terburuk yaitu hal hal buruk yang mungkin terjadi dimasa depan, dengan memperhatikan konteks/kondisi terkini. Sementara skenario status quo yaitu prediksi bila hal-hal yang terjadi saat ini terus berkembang sesuai evolusinya. Dan skenario

90

Peace Through Development


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

terbaik yaitu hal hal terbaik yang mungkin terjadi dimasa depan, dengan memperhatikan konteks/kondisi terkini.

2. TAHAP KEDUA: ANALISIS RESPON TERKINI Tahap kedua akan fokus pada analisis respon terkini pada situasi terntentu, terutama dari perspektif intervensi pembangunan. Tujuan umum tahap ini adalah untuk mengembangkan analisis konlfik dalam rangka memperkirakan respon berbagai aktor termasuk organisasi pembangunan dan dampak mereka terhadap konflik. Langkah pertama: respon saat ini Tujuan dari langkah ini adalah untuk memetakan respon saat ini pada kondisi tertentu, sebagaimana keterkaitannya dengan isu isu yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Tahap ini akan menyajikan gambaran menyeluruh terkait dengan respon yang sedang berjalan saat ini yang sedang dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk organisasi pembangunan. Langkah pertama in tidak hanya dibatasi pada kegiatan pembangunan, karena tujuannya adalah untuk menyediakan konteks dimana peranan pembangunan dan interaksinya dengan konflik bisa dikaji. Untuk bisa mengkaji berbagai dampak dari respon terkinan (yang mana pembangunan adalah satu bagian) dari dinamika konflik, sangat penting untuk mengambil perspektif yang lebih luas, termasuk dari perpektif sejalan (coheren) dan melengkapi (complementarity). Dalam kerangka ini, respon yang telah teridentifikasi meliputi (1) intervensi saat ini (aktifitas, program) dan (2) hal hal lain yang mana aktor mempunyai keterkaitan, tapi tidak secara langsung diwujudkan dalam intervensi nyata. Semuanya dituangkan pada tabel dibawah ini. Teknis pengisian tabel ini mirip dengan tabel pada tahap pertama, langkah kedua. Yang membedakan, tabel ini diisi respon saat ini. Matrik Respon Saat ini Tingkat \ Kategori

Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/RT

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

91


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah kedua: Pembangunan dan Konflik Tujuan dari langkah ini adalah untuk menilai sejauh mana pembangunan bisa menyelesaikan masalah konflik yang terdeteksi dalam konteks pemetaan respon terkini. Langkah ini akan fokus lebih jauh dalam pembangunan, dimana untuk mengkaji sejauh mana kerja-kerja pembangunan bisa menyelesaikan konflik. Utamanya, tahapan ini akan mengkaji: 1. apakah aktor pembangunan mengetahui isu isu konflik 2. apakah mereka memaksimalkan upaya pembangunan untuk menyelesaikan konflik 3. apakah ada pontensi untuk mempertajam konflik Walaupun konflik secara umum dianggap sebagai hambatan bagi pembangunan, banyak organisasi tidak melihat peranan pembangunan dalam menyelesaikan konflik secara langsung. Bahkan tidak jarang pembangunan yang dilakukan malah memperburuk konflik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengkaji pendekatan pembangunan yang digunakan berbagai institusi dalam menghadapi konflik. Ada 3 (tiga) kemungkinan: 1. Bekerja sekitar konflik: menganggap konflik sebagai hambatan atau eksternalitas negatif yang harus dihindari, sehingga program pembangunan terus berlanjut tanpa harus terdampaki secara negatif oleh konflik 2. Bekerja dalam kondisi konflik: Menyadari penuh keterkaitan antara program pembangunan dan konflik dan membuat upaya upaya untuk mencegah resiko-resiko terjadinya konflik, sehingga kerja pembangunan tidak terdampaki oleh, atau tidak menerima dampak dari, dinamika konflik. 3. Bekerja untuk menyelesaikan konflik: Berupaya untuk mendesai kebijakan dan program pembangunan yang melihat peluang peluang positif dari adanya dinamika konflik dan menyelesaikan penyebab penyebab struktural konflik yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Semua program dan kegiatan pembangunan yang teridentifikasi, kemudian dituangkan dalam tabel berikut: Pembangunan dan Konflik Bekerja sekitar konflik

92

Peace Through Development

Bekerja dalam kondisi konflik

Bekerja untuk menyelesaikan konflik


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah ketiga: Pembangunan dan langkah langkah formal perdamaian tujuan dari langkah ketiga adalah menentukan apakah pembangunan mendukung proses proses perdamaian formal. Dalam konteks pemetaan respon terkini, tahapan ini fokus pada aktifitas pembangunan, dengan menilai sampai dimana aktifitas pembangunan mendukung proses perdamaian. Langkah ini sebaiknya dilakukan didalam situasi dimana proses-proses perdamaian formal sedang berjalan. Dalam kerangka ini, yang dimaksud dengan proses-proses perdamaian formal adalah proses-proses negosiasi yang diakui oleh pihak pihak yang berkonflik dan seringkali dengan memanfaatkan mediator pihak ketiga. Ada tiga mekanisme yang umum dilakukan dalam proses-proses perdamaian. Jalur pertama: melakukan negosiasi resmi dan diplomasi untuk mendukung proses perdamaian. Jalur kedua: proses-proses informal dan tindakan non pemerintah lainnya yang dilakukan oleh mediator pihak ketiga yang resmi dan fasilitator yang merupakan input atau pelengkap dari jalur pertama. Jalur ketiga: program pembangunan yang mendukung proses perdamaian, sebagaimana yang dilakukan di jalur satu dan dua. Contoh aktifitas di jalur ketiga diantaranya (1) projek infrastruktur lintas batas untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara pihak yang bertikai, (3) mendukung peranan dan partisipasi masyarakat sipil dalam aktifitas jalur kedua, (3) projek resolusi konflik lokal, dan lain-lain. Fokus utama akan berada pada jalur ketiga. Fokus utama akan diberikan pada penciptaan lingkungan yang mendukung proses proses perdamaian disemua tingkatan. Hal yang kontras, program pembangunan yang bekerja untuk menyelesaikan konflik akan secara eksplisit menyelesaikan penyebab struktural konflik yang menyebabkan kekerasan. Berbagai inisiatif akan dilakukan untuk mendukung proses perdamaian dalam setting tertentu, dan akan disajikan secara virtual pada tabel berikut. Proses Perdamaian dan Pembanguan Jalur pertama

Jalur kedua

Jalur ketiga

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

93


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah keempat: menyimpulkan hasil analisis dari langkah pertama sampai ketiga kemudian dituangkan dalam matriks peta respon terkini berikut. Matriks Respon Saat Ini Tingkat \ Kategori

Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/RT

3. TAHAP KETIGA: IDENTIFIKASI LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN Dengan dasar analisis konflik dan penilaian respon terkini, tahapan terakhir CDA bertujuan untuk mengidentifikasi celah dan mengembangkan strategi. Langkah Pertama: Mengidentifikasi kekosongan dan strategi keseluruhan Tujuan dari langkah pertama ini adalah untuk mengidentifikasi celah celah dan strategi untuk langkah kedepan. Pada tahap ini kita menyesuaikan antara hasil analisis konflik dengan analisis respon saat ini, termasuk dari perspektif pembangunan. Tahap pertama ini kita bertujuan untuk menyediakan pemahaman strategis yang lebih luas, dimana pembangunan hanya salah satunya. Ini termasuk rekomendasi dalam kaitan: 1. identifikasi area baru yang bisa kita terlibat didalamnya 2. memperkuat intervensi saat ini 3. penyesuaian intervensi sekarang, dan lain-lain Semua strategi yang telah dirumuskan bisa ditampilkan pada tabel berikut ini, yang bisa digunakan sebagai kerangka pengembangan program.

94

Peace Through Development


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

Tingkat \ Kategori Internasional

Keamanan

Politis

Ekonomi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Tabel identifikasi apa yang harus dilakukan Sosial

Turunkan peace keeping force

Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/RT

Ajak para pihak yang bertikai untuk berbicara

Langkah kedua: Program dan Advokasi Strategi Setelah kita berhasil mengidentifikasi celah, tindakan yang harus dilakukan, maka langkah selanjutnya menyusun strategi advokasi. Dalam programming ini, kita harus mempertimbangkan kapasitas kita, termasuk kapasitas stakeholder lainnya. Tabel Strategi Pemrograman Tingkat \ Kategori

Internasional

Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Meminta kesediaan negara netral utnuk menurukan pasukan penjaga perdamaian

Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan

RW/RT

Menyediakan even netral yang menyediakan ruang bagi para pihak yang bertikai secara adil

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

95


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Sementara, untuk advokasi strategi, adalah merencanakan implementasi strategi yang telah dipilih. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut: Tujuan

96

Siapa

Peace Through Development

Mekanisme/aktifitas

Hasil yang diharapkan


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Lembar Kerja

CONFLICT-RELATED DEVELOPMENT ANALYSIS 1. TAHAP PERTAMA: ANALISIS KONFLIK Langkah pertama: Latar belakang situasi Tabel 1: Kapasitas untuk berdamai Sejarah

Sosial ekonomi

Politik

Lingkungan

Geographis

Dan lainnya

Langkah kedua: Survey penyebab konflik Tabel 2: Penyebab konflik berdasarkan kategori Keamanan ff .................................................................................................... ff .................................................................................................... Ekonomi ff .................................................................................................... ff ....................................................................................................

Politis ff .................................................................................................... ff .................................................................................................... Sosial ff .................................................................................................... ff ....................................................................................................

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

97


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Tabel 3. Matriks Penyebab Konflik berdasarkan kategori dan tingkatan Tingkat \ Kategori

Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/RT

Langkah ketiga: analisis pelaku (actor analysis) Tabel 4. Matrik analisis aktor Aktor Tingkat nasional .............................................. Tingkat provinsi .............................................. Tingkat kabupaten/ kota .............................................. TIngkat kecamatan .............................................. Tingkat desa/ kelurahan ..............................................

98

Peace Through Development

Kepentingan

Kapabilitas/kemampuan

Reaksi/dampak


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah keempat: dinamika konflik Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan panduan: 1. Sampai tingkatan mana isu-isu kunci saling terkait dan mempekuat efeknya satu salma lain? 2. Pada tingkatan apa saja isu bisa dinetralkan atau dicegah dengan beberapa kapasitas untuk berdamai (seperti teridentifikasi pada tahapan 1 dan 3)? 3. Sampai pada tingkatan mana dampak/reaksi yang teridentifikasi pada langkah 3 memperkuat isu-isu konflik? 4. Sampai pada tingkatan mana dampak/reaksi yang teridentifikasi pada langkah 3 bisa dikurangi, dinetralkan atau dicegah dengan beberapa kapasitas untuk berdamai (seperti teridentifikasi pada tahapan 1 dan 3)?

Langkah kelima: membangun skenario Tabel 5. Skenario Konflik Skenario

Hal hal Kunci

Indikator

Skenario terburuk Skenario status quo Skenario terbaik

2. TAHAP KEDUA: ANALISIS RESPON TERKINI Langkah pertama: respon saat ini Tabel 6. Matrik Respon Saat ini Tingkat \ Kategori

Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/RT

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

99


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah kedua: Pembangunan dan Konflik Pertanyaan: 1. apakah aktor pembangunan mengetahui isu isu konflik 2. apakah mereka memaksimalkan upaya pembangunan untuk menyelesaikan konflik 3. apakah ada pontensi untuk mempertajam konflik Tabel 7. Pembangunan dan Konflik Bekerja sekitar konflik

Bekerja dalam kondisi konflik

Bekerja untuk menyelesaikan konflik

Langkah ketiga: Pembangunan dan langkah langkah formal perdamaian Tabel 8. Proses Perdamaian dan Pembanguan Jalur pertama

Jalur kedua

Jalur ketiga

Langkah keempat: menyimpulkan Tabel 9. Matriks Respon Saat Ini Tingkat \ Kategori Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/RT

100

Peace Through Development

Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

3. TAHAP KETIGA: IDENTIFIKASI LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN Langkah Pertama: Mengidentifikasi kekosongan dan strategi keseluruhan Tabel 10. identifikasi apa yang harus dilakukan Tingkat \ Kategori Internasional

Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Turunkan peace keeping force

Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan RW/RT

Ajak para pihak yang bertikai untuk berbicara

Langkah kedua: Program dan Advokasi Strategi Tabel 11. Strategi Pemrograman Tingkat \ Kategori

Internasional

Keamanan

Politis

Ekonomi

Sosial

Meminta kesediaan negara netral utnuk menurukan pasukan penjaga perdamaian

Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan

RW/RT

Menyediakan even netral yang menyediakan ruang bagi para pihak yang bertikai secara adil.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

101


modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Tabel 12: Rencana Implementasi Strategi (Program dan Kegiatan) Tujuan

102

Peace Through Development

Siapa

Mekanisme/aktifitas

Hasil yang diharapkan


Slide #2

Daftar Isi

PPT 12.

Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian Pokok Bahasan 8

• P Pengantar t • Memahami Konflik – – – – – –

Ujung Dari Konflik (Hasil akhir Konflik) Gaya resolusi Konflik Pengaturan g sosial dalam konflik Eskalasi – De eskalasi konflik Strategi Resolusi Konflik Analisis Konflik

• Conflict-related Development Analysis

– Tujuan Tujuan, karakteristik, karakteristik asumsi, asumsi manfaat CDA – Tahapan CDA

Slide #3

PENGANTAR

PENGANTAR

Slide #4

• Yang Y h harus dif h i difahami

• Konflik sangat mudah terajadi dinegeri ini • Penyebab: adanya d perbedaan b d nilai il i d dan kkepentingan, ti yang dilatarbelakangi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik, j , tradisi,, bahkan permusuhan p warisan sejarah, masa lalu.

– Sebaiknya mencegah dari pada mengobati: harus mampu mengenali tanda tanda awal konflik kekerasan dan bagaimana mengatasinya – Tidak ada kekerasan tidak berarti sedang damai: Kepecayaan bahwa perdamaian itu adalah sesuatu yang alami seringkali membuat kita lupa untuk terus memelihara perdamaian – Kebanyakan konflik tidak ditangani secara baik: Jangan mencoba mengatasi permasalah dengan cara sendiri, apalagi mengandalkan common-sense. – Merekayang berkonflik harus juga diberdayakan: Pihak yang berkonflik jjuga g sebaiknya y belajar j p pengetahuan g dan ketarampilan dasar untuk memcahkan konflik mereka tanpa melibatkan pihak ketiga. – Pihak yyangg berkonflik harus tahu kemana meminta bantuan

Slide #5

Slide #6

MEMAHAMI KONFLIK

MEMAHAMI KONFLIK

• Konflik adalah proses yang terjadi antara dua orang/kelompok atau t llebih, bih kketika tik perbedaan b d yang di dipermasalahkan l hk muncull kepermukaan dan menyulitkan untuk diselesaikan secara harmonis Perbedaan tersebut kadang terjadi karena harmonis. terganggunya pemenuhan hak dasar, perbedaan persepsi atas suatu realitas dan keterbatasan sumber daya, perbedaan gagasan dan pandangan, tentang suatu tujuan, nilai atau kepentingan. • Konflik tidak bisa dihindari. Tapi bila dikelola dengan baik, konflik akan bermanfaat bagi kehidupan.

• Upaya p y menutupi p dan menyembunyikan y y p potensi konflik malah akan berbahaya, dan bisa menjadi bom waktu • Konflik seperti juga gempa. Gempa kecil dan sering malah baik karena energi potensial yang tersimpan sedikit sedikit terlepaskan. Namun bila gempa kecil jarang terjadi, energy potensial akan terakumulasi, yang pada suatu saat akan terlepas dan akan menyebabkan gempa dengan kerusakan yang sangat dahsyat. dahsyat

Slide #7

MEMAHAMI KONFLIK • Konflik itu bisa konstruktif – Manfaat

• mencegah kebuntuan dan menstimulasi ketertarikan dan rasa penasaran • sangat penting bagi kesehatan hubungan antar manusia dan bermasyarakat • memicu pembelajaran sosial dan perubahan • dimana orang bisa beradaptasi pada situasi yang baru, atau menemukan pendekatan baru dalam memEcahkan masalah lama • membatasi sebuah kelompok dari kelompok lain, membantu mereka mengidentifikasi dan membangun identitas personal dan kelompok mereka • memberitahu kita tentang sebuah disfungsi sosial yang ada dimasyarakat • Bagian dari pendewasaan

Slide #8

MEMAHAMI KONFLIK

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

• K Konflik flik menjadi j di kkonstruktif k if bil bila d dalam l penangannya ada mekanisme yang membatasi pemaksaan dan ada h b hubungan kkerjasama j seperti ti saling li mengenalili d dan saling menghargai perbedaan yang dimiliki dan dij l i dijalani.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

103


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

Slide #9

MEMAHAMI KONFLIK • Kapan konflik menjadi destruktif Konflik menjadi destruktif ketika kekerasan digunakan untuk menanganinya. i • Konflik yang destruktif cenderung mudah berkembang dan meningkat. meningkat • Ekspansi terjadi pada semua dimensi konflik. Mulai dari jumlah dan besaran isu yang terlibat terlibat, jumlah pihak yang terlibat, pengorbanan yang bersedia dilakukan untuk mencapai kemenangan, norma-norma norma norma yang dilanggar ketika kekrasan dilakukan, peningkatan perasaan/prasangka negative pada lawan, dan lain sebagainya.

MEMAHAMI KONFLIK • Hasil akhir konflik – Menang-kalah (Win-Lose atau Lose-Win) Hal ini karena (1) p pemaksaan dari satu p pihak p pada pihak lain, (2) satu pihak mengalah pada pihak lain, (3) atau kriteria/aturan main yang ditetapkan/disepakati bersama telah menetapkan salah astu pihak sebagai pemenang dan pihak lain kalah.

Slide #11

Slide #12

MEMAHAMI KONFLIK

MEMAHAMI KONFLIK

• Hasil akhir konflik

• Hasil akhir konflik – Kalah-Kalah (Lose-Lose) Hal ini bisa terjadi karena (1) pihak yang berkonflik sama sama mengalah (2) pihak yang berkonflik sepakat menyingkirkan penyebab konflik (3) pihak yang berkonflik membiarkan situasi apa adanya tanpa upaya untuk mewujudkan tujuannya. tujuannya

– Menang/Kalah – Menang/Kalah: Kompromi Pihak pihak yang berkonflik mendapatkan sesuatu kepentingannya, pada saat yang bersamaan menyerahkan sesuatu, melalui sebuah negosiasi. – Menang-Menang (Win-Win): Collaboration D Dengan b k l b berkolaborasi, i pihak ih k yang b berkonflik k flik mendapatkan lebih dibanding dari apa yang mereka p dengan g mencari korbankan. Hal ini dicapai kemungkinan kemungkinan lain -diluar yang dikonflikkan- dan mendefinisikan ulang tujuan dan kepentingan mereka secara bersama bersama.

Slide #13

Slide #14

MEMAHAMI KONFLIK

MEMAHAMI KONFLIK • Gaya resolusi konflik

– gaya kompetitif, kompetitif dimana hasil akhir yang mungkin dicapai adalah Win-Loose atau Lose-Lose. Gaya kompetitif ini akan mengarahkan resolusi konflik pada kondisi yang destruktif, dimana komunikasi dan hubungan antar pihak yang berkonflik menjadi renggang, atau bahkan rusak. – gaya ga a akomodatif akomodatif, dimana di h hasilil akhir khi yang mungkin ki di dicapaii adalah situasi loose-win. pihak yang bertikai fokus pada pencapaian tujuan dan p pemenuhan kepentingan pihak lain p p j p g p dan mengabaikan tujuan dan kepentingan pihaknya. Prioritas salah satu pihak yang bertikai disini adalah untuk mempertahankan hubungan baik dengan pihak lainnya

• Gaya resolusi konflik – penghindaran, yang mana hasil akhirnya adalah situasi lose-lose. pihak yang bertikai menilai rendah tujuan/kepentingannya dan juga relasinya dengan pihak lain dalam pertikaiannya. Konflik tidak menghilang, tidak juga diselesaikan. Tapi diredam dalam dalam dibawah permukaan, suatu saat bisa muncul secara tiba tiba, dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Slide #15

MEMAHAMI KONFLIK • Gaya resolusi konflik

– gaya kolaboratif/kerjasama. kolaboratif/kerjasama Gaya ini biasanya akan berakhir win-win. pihak pihak yang berkonflik menilai gg pencapaian p p tujuan j mereka,, dan jjuga g menilai tinggi tinggi relasi mereka dengan pihak lain. – gaya kompromi, dimana hasil akhir yang mungkin dicapai adalah Win/Lose-Win/Lose. Kompromi ini melibatkan tawar menawar yang sangat fleksibel. Gaya ini mengindikasikan adanya perhatian pada pencapaian tujuan dan juga memelihara hubungan aantara ta a pihak p a ya yangg be berkonflik. o

104

Slide #10

Peace Through Development

Slide #16

MEMAHAMI KONFLIK • Pengaturan secara sosial dalam masyarakat yang berkonflik – Model Segregasi. Segregasi Berasumsi bahwa satu pihak (misal satu etnik) harus memonopoli kekuasaan ekonomi politik, ekonomi, politik budaya dan sosial. sosial Pihak ini yang kemudian menekan pihak lain untuk menerimanya sebagai kenyataan, kenyataan dan tidak mengakui hak pihak lainnya.


MEMAHAMI KONFLIK

Slide #18

MEMAHAMI KONFLIK

• Pengaturan secara sosial dalam masyarakat yang berkonflik – Model Integrasi. g asumsi bahwa satu kelompok/ p / pihak harus dominan terhadap pihak lain, dan anggota gg masyarakat y harus berbagi g kesamaan budaya. Pihak yang dominan akan memaksa kelompok p lain untuk mengikuti g mereka dan menjadi bagian dari mereka, misalnya melalui asimilasi.

• Pengaturan secara sosial dalam masyarakat yang berkonflik – Model hidup p berdampingan p g bersama. Berbagai g kelompok masyarakat hidup berdampingan dan bekerjasama j untuk mencapai p suatu tujuan j bersama, berbagi kekuasaan dan juga sumber daya. y Masyarakat y secara umum menerima keunikan masing masing dan juga menghargai perbedaan sebagai p g suatu kenyataan. y

Slide #19

Slide #20

MEMAHAMI KONFLIK

MEMAHAMI KONFLIK

• Eskalasi dan de-Eskalasi Konflik

• Eskalasi dan de-Eskalasi Konflik – Seperti juga makhluk hidup, konflik juga memiliki daur hidup. Konflik terlahir, membesar, sampai puncaknya, menurun, dan mati. – Tanda Tanda-tanda tanda konflik sebelum kekerasan: • tanda konflik yang tidak terucapkan, berupa tingkah laku yang y g mengekspresikan g p ketidaksetujuan j dan frustasi dalam banyak hal • meningkatnya ekspresi yang dinyatakan secara verbal.

Slide #21

MEMAHAMI KONFLIK

– Tanda-tanda konflik sebelum kekerasan (sambungan): • Komunikasi antar pihak yang berkonflik akan sulit dibangun. • Konflik pun melebar menjadi berbagai isu dan melibatkan massa yang lebih besar. • Terjadi T j di segregasi,i suatu t kkondisi di i di dimana pihak ih k pihak ih k yang bertikai putus komunikasi dan mereka tidak bisa lagi bicara satu sama lain. • Situasi menjadi sangat buruk dan ketegangan dalam masyarakat sangat tinggi.

MEMAHAMI KONFLIK

Slide #22

• Eskalasi dan de-Eskalasi Konflik

• Eskalasi dan de-Eskalasi Konflik

– Saat kekerasan:

– Tanda-tanda konflik sebelum kekerasan (sambungan): • Tahapan h h hampir tinggi, konflik k fl k bisa b juga menyeret pihak lain yang dipandang terlibat oleh pihak yang bertikai. • Proses paling berbahaya dalam tahapan ini adalah proses “dehumanisasi” dimana setiap pihak memandang pihak lawannya tidak lagi sebagai manusia, sehingga tidak perlu diperlakukan seperti manusia.

Slide #23

MEMAHAMI KONFLIK • Eskalasi dan de-Eskalasi Konflik – Pasca kekerasan: • Kekerasan bisa berhenti dengan sendirinya ketika pihak pihak yang bertikai kehabisan target, kehabisan amunisi, kehabisan tenaga, atau kehilangan harapan untuk memenangkannya. • Tapi kekerasan juga bisa dihentikan lebih cepat dengan memaksa pihak yang bertikai untuk berhenti karena metode metode damai yang ada tidak bisa lagi digunakan.

• Kekerasan merupakan manifestasi konflik ketika intensitas ketegangan sangat tinggi • pihak yang bertikai memiliki emosi yang sangat tinggi dan rasionalitas pada titik terendah. • Kekerasan bisa muncul ketika (1) kebutuhan dasar manusia pihak yang bertikai tidak terpenuhi dan tidak dihargai oleh pihak lain dan (2) adanya budaya yang mengagungkan kekerasan dan membenarkan balas dendam

MEMAHAMI KONFLIK

Slide #24

• Eskalasi k l id dan d de-Eskalasi k l i Konflik flik – Pasca kekerasan:

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #17

power point slide

modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

• perdamaian tidak cukup dengan penghentian kekerasan dan rekonstruksi fisik pasca kekerasan, atau dampak lain yang terlihat semata semata. • Dampak yang tidak terlihat seringkali membutuhkan perhatian lebih untuk jjangka p g p panjang j g dari p pada yyangg terlihat. Dampak tidak terlihat, seperti trauma, mitos kemenangan dan kepahlawanan, ketergantungan untuk melakukan balas dendam dan merasakan kemenangan, bisa mempengaruhi tingkah laku generasi masa depan dan meningkatkan potensi kekerasan..

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

105


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

Slide #25

MEMAHAMI KONFLIK

MEMAHAMI KONFLIK • Strategi-Strategi St t i St t i R Resolusi l iK Konflik flik

• Eskalasi dan de-Eskalasi Konflik – Pasca kekerasan: • Agar perdamaian yang tercipta bisa stabil, semua aspek harus ditangani melalui rekonstruksi fisik, rekonsiliasi psikologis, dan perubahan budaya. • tetap saja, mencegah konflik jauh lebih mudah dari pada mengobati pasca konflik. • Rekonsiliasi biasanya proses yang paling sulit dan paling l menyakitkan k k untukk d dijalani. l

MEMAHAMI KONFLIK

Slide #27

– Strategi berdasarkan kekuasaan Strategi ini berimplikasi bahwa pihak yang paling kuat yang menentukan hasil akhir konflik, dengan menggunakan kekerasan fisik dan psikologis yang agressif. – Strategi berdasarkan hak T Termasuk k dalam d l strategi t t i iinii adalah d l h prosedur d resolusi l i konflik dengan didasarkan pada hukum, norma dan y g tertulis maupun p tidak,, melalui nilai,, baik yang penuntutan (litigasi), arbitrase, atau tindakan keadilan lainnya.

MEMAHAMI KONFLIK

– Strategi berdasarkan kepentingan (Interestbased Strategies) Strategi ini termasuk prosedur prosedur untuk rekonsiliasi, menyeimbangkan dan membangun harmoni, melalui proses proses pemberdayaan, d pemenuhan dan h kkebutuhan b t h d dan kkepentingan ti pihak-pihak yang terlbat konflik. Metode ini sering disebut Alternative (to the right based system) Dispute Resolution – ADR methods.

– Saat eskalasi:

• beberapa strategi untuk meredam konflik pada saat eskalasi Diantaranya komunikasi langsung, negosiasi, mediasi, fasilitasi proses penyelesaian masalah,, arbitrase dan litigasi p p y g • Karakteristik: (1) mendahulukan pemberdayaan pihak-pihak yang bersengketa daripada menyelesaikan masalah (2) adanya kesepakatan diantara pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah (3) adanya hubungan yang baik antara pihak yang bersengketa setelah konflik diselesaikan (4) adanya kepuasan diantara pihak yang bersengketa terhadap penyelesaian yang telah diambil dan (5) solusi konflik bisa terus berlanjut/sustain.

Slide #29

Slide #30

MEMAHAMI KONFLIK

MEMAHAMI KONFLIK

• Penerapan strategi

• Penerapan strategi – Pasca konflik f ((de-eskalasi konflik) f ) Untuk mengakhiri kekerasan dan menurunkan tensi konflik • Peace-keeping (Mempertahankan perdamaian): intervensi berbasis kekuatan dari pihak ketiga untuk memisahkan pihak yang bertikai dan membantu mereka dalam transisi dari konflik kekerasan menuju perdamaian

– Pasca konflik f ((de-eskalasi konflik) f ) • Peace-making (penciptaan perdamaian): upaya diplomatik yang ditujukan untuk menggeser konflik kekerasan menjadi dialog yang tanpa kekerasan, dimana berbagai perbedaan ditetapkan oleh institusi politik li ik yang representatif, if melalui l l i mediasi, di i kkonsiliasi, ili i arbitasi, pengadilan dan upaya lain yang berdasarkan pemenuhan hak atau pun kepentingan kepentingan.

Slide #31

MEMAHAMI KONFLIK – Pasca konflik f ((de-eskalasi konflik) f ) • Peace-building (membangun perdamaian): proses yang kompleks yang memfasilitasi terbentuknya perdamaian yang berlanjut/sustain dan mencegah terulangnya kembali kekerasan dengan menyelesaikan masalah dari akarnya, k d dan jjuga menyelesaikan l ik d dampakk d darii kkonflik flik melalui rekonsiliasi, pembangunan institusi dan politik dan juga ekonomi

Peace Through Development

Slide #28

• Penerapan strategii

• Strategi-Strategi i i Resolusi l i Konflik flik

• Penerapan strategi

106

Slide #26

Slide #32

MEMAHAMI KONFLIK • Analisis li i konflik k flik

– Upaya untuk mendapatkan gambaran seutuhnya tentang konflik. – Pihak yang akan membantu penyelesaian konflik harus mengerti tentang apa yang sedang terjadi. – Peta Konflik:

• Siapa? Siapa yang terlibat dalam konflik? • Apa? Apa yang terjadi dan kapan? Sejauh mana ti k t kkonflik tingkatan flik d dan iintensitasnya? t it ?B Bagaimana i sejarah j h konfliknya?


Slide #34

MEMAHAMI KONFLIK

CDA

• Analisis konflik – Peta Konflik: • Dimana? Dimana konflik munculnya? • Mengapa? Apa penyebab konflik? • Apa? Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik,, mencegah g atau menghentikan g kekerasan?

• Conflict-related Development Analysis/CDA didesain untuk t k digunakan di k oleh l h institusi i tit i pembangunan, b yang bisa bi membantu meningkatkan kinerja mereka melalui pemahaman yang lebih baik tentang keterkaitan konflik dengan pembangunan. • CDA didasarkan p pada asumsi bahwa ketegangan g g itu ada disetiap masyarakat dan konflik tidak selalu fenomena yang negatif.

Slide #35

CDA

• Asumsi A i

• Tujuan CDA – untuk mempermudah memahami keterkaitan antara pembangunan dan konflik.

• Karakteristik kunci (1) fokus pembangunan, (2) bisa diterapkan pada jenis dan tahapan konflik apapun, (3) mengarah pada strategi dan fokus pada penyebab struktural konflik, (4) dinamis, (5) berorientasi output, (6) partisipatif, (7) ditujukan untuk membangun consensus. consensus

CDA

– Setiap konflik itu unik, sehingga analysis harus spesifik pada konflik tertentu p – Konflik muncul dari berbagai penyebab yang saling terkait satu sama lain – Setiap S ti actor t bisa bi dan d mungkin ki mempunyaii kepentingan k ti untuk menyebarkan dan mengarahkan konflik – Pembangunan g bisa jadi j p penyebab y konflik, dan sebaliknya, bisa jadi alat untuk menyelesaikan konflik – Institusi pembangunan harus bertujuan untuk tidak menambah kerusakan (doing no harm) dan harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan makna pada manajemen dan pengurangan konflik.

Slide #37

• Manfaat Beberapa manfaat dari penggunaan CDA adalah untuk: – – – – – – –

Slide #36

CDA

Analisis strategis konflik Perencanaan pembangunan terkait konflik Kajian j pembangunan p g terkait konflik Peringatan dini (early warning) Input p p pada berbagai g indikator capaian p pembangunan p g Input pada proses-proses pengurangan kemiskinan Dan lain sebagainya

Slide #38

CDA • Tahapan CDA • Tahapan T h pertama adalah d l h analisis li i konflik. k flik Pada tahapan ini kita mencoba memahami situasi yang melatarbelakangi konflik, penyebabnya, aktor yang terlibat, dinamikanya, serta beberapa scenario terhadap kemungkinan yang bisa terjadi.

Slide #39

CDA • Tahapan CDA • Tahapan kedua, Analisis respon Pada tahapan ini kita mencoba memetakan apa saja yang telah dilakukan berbagai stakeholder sebagai respon terhadap konflik. konflik Kita juga pada tahapan ini mencoba melihat antara keterkaitan konflik dengan pembangunan. Dan terakhir,, kita menilai memadai atau tidaknya y pembangunan yang telah dilakukan sebagai respon terhadap proses perdamaian.

Slide #40

CDA

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #33

power point slide

modul 8. Analisis Potensi Konflik dan Perdamaian

• Tahapan CDA • Tahapan ketiga, menyusun rencana tindak lanjut. Disini kita mengidentifikasi langkah langkah kedepan, menyusun strategi,i program dan d kegiatan k i yang mengelola konflik sehingga konflik menjadi konstruktif.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

107


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 9. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

108

Peace Through Development


modul 9. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Pokok Bahasan 9.

Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Deskripsi

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melaluirencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) programprogram unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Tujuan Pembelajaran Umum Tujuan Pembelajaran Khusus Pokok Bahasan

Mampu memahami perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatifnya. Mampu menganalisis: 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan. 2. Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

109


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 9. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

Sub-Pokok Bahasan

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan, 2. Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah .

Metode

ff Pemaparan ff Coaching

Waktu

180 menit

Media

ff Lampiran V Permendagri 54/2010 ff Lembar Kerja 1, 2 dan 3

Alat Bantu

ff ff ff ff ff ff ff

Flip Chart Kertas meta-plan Spidol Kertas plano Selotip kertas LCD proyektor laptop

Langkah 1: Fasilitator menjelaskan tujuan dari sesi ini dan memaparkan mengenai Bagan Alir Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Proses

Langkah 2: Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok untuk melakukan praktik ff Merumuskan dan mendaftar usulan prioritas prioritas pembangunan yang 1 tahun kedepan dalam format Tabel T-V.C.54 Lampiran V Permendagri 54. ff Melakukan pembobotan dan skoring prioritas usulan pembangunan sesuai dengan kriteria penilaian dan pembobotan pada Tabel T-V.C.55 dan Tabel T-V.C.56 dalam lampiran V Permendagri 54 dan diadaptasi dengan memasukan kriteria peka perdamaian dalam skoring.

110

Peace Through Development


modul 9. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

ff Merumuskan program prioritas sesuai dengan Tabel T-V C 59 ff Menyusun Pagu Indikatifnya sesuai dengan Tabel T-V-C 60 Langkah 3: Fasilitator mengajak peserta melakukan langkah 2 selama dua jam

Proses

Langkah 4: Fasilitator melakukan Coaching kerja kelompok Langkah 5: Fasilitator mengajak perwakilan kelompok memaparkan hasil praktiknya masing-masing selama 15 menit. Langkah 6: Memberikan catatan-catatan tentang proses kerja kelompok dan pemaparan kelompok serta menutup sesi dengan salam dan tepuk tangan bersama.

Bahan Bacaan

ff Lampiran V Permendari No. 54 tahun 2010 ff Buku Panduan Penyusunan RKPD Peka Perdamaian

Catatan Untuk Fasilitator

ff Siapkan alat bantu secukupnya. ff Perhatikan waktu. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu. ff Perhatikan keaktifan semua peserta.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

111


modul 9. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Lembar Kerja 1.

Tabel T-V.C.54. Fomat Usulan Prioritas Pembangunan No.

Usulan Prioritas Pembangunan

Potensi Konflik yang akan terjadi

Indikator

Target

Lembar Kerja 2.

Tabel.T-V.C.55. Contoh Pembobotan dan Kriteria Penentuan Program Prioritas No.

Kriteria

1.

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional

2.

Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah

3.

Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik

4.

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

5.

Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

6.

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

7.

Memiliki potensi konflik yang tinggi Total

112

Bobot Skor

Peace Through Development

100


modul 9. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Lembar Kerja 3.

T-V.C 56. Format Skoring Penentuan Prioritas Program/Kegiatan No.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan

1

2

3

4

5

6

dst...

Nilai Skala Kriteria

Jumlah Skor

Lembar Kerja 4a.

Tabel T-V C 59. Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas Program Prioritas No.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Indikator dan Target

Program Prioritas

Kinerja

Keterangan Rpjmd

Usulan Baru

Indikator

Target

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

113


modul 9. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Lembar Kerja 4b.

Tabel T-V C 60. Perhitungan Pagu Program Prioritas Program Prioritas Program 1

Outcome

Standar Belanja

Keluaran 1

Rp.

Keluaran 2

Rp.

Keluaran 3

Rp.

Program 2

Program 3

114

Peace Through Development

Pagu Program

SKPD

Rp.

SKPD 1


Tujuan

PPT 13. Modul 9

PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengantar •

Slide #2

Peserta mampu memahami dan menganalisis: 1. Tujuan T j dan d SSasaran P Pembangunan, b 2. Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah.

Slide #3

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi ki j pembangunan kinerja b daerah. d h Untuk U t k kepentingan k ti pendanaan d pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah menggunakan jenjang atau tingkat prioritas menjadi tiga yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melaluirencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. prioritas Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) programprogram unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Slide #4

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SEKUMPULAN PROGRAM PRIORITAS YANG SECARA KHUSUS BERHUBUBGAN DENGAN CAPAIAN SASARAN PEEMBANGUNAN DAERAH

Slide #5

Slide #6

METODOLOGI PENYUSUNAN

SASARAN TARGET ATAU HASIL YANG DIHARAPKAN DARI SUATU PROGRAM ATAU KELUARAN YANG DIHARAPKAN DARI SUATU KEGIATAN

 KORELASINYA TERHADAP PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL  KORELASINYA TERHADAP PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH YANG DITUANGKAN DALAM RPJMD  KORELASINYA TERHADAP SEKTOR/BIDANG YANG TERKAIT KEUNGGULAN KOMPETITIF DAERAH  KORELASINYA TERHADAP ISU STRATEGIS DAERAH

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Slide #7 JENJANG PRIORITAS PRIORITAS 1

PALING UTAMA, DIKELOLA DITINGKAT PEMERINTAH DAERAH, BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN KINERJA KEPALA DEARAH PADA ASPEK KEBIJAKAN

PRIORITAS 2

MERUPAKAN PRIORITAS PROGRAM DI TINGKAT SKPD YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENCAPAIAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM UNGGULAN YANG PALING BERDAMPAK TERHADAP MASYARAKAT YANG DILAYANINYA)

PRIORITAS 3

PRIORITAS YANG DIMAKSUDKAN UNTUK ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

Slide #8

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 9. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

115


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 9. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

116

Slide #9

Slide #10

Slide #11

Slide #12

MENGIDENTIFIKASI USULAN PRIORITAS DARI BERBAGAI SUMBER 1 2 3 4

• Kebijakan K bij k Nasional N i l untuk t k tahun t h rencana

PEMBOBOTAN

• Kebijakan Provinsi untuk Tahun Rencana

• Simulasi.xls Simulasi xls

• TTelaahan l h hasl h l perumusan permasalahan l h pembangunan daerah • Telaahan hasil review evaluasi RKPD tahun lalu

Peace Through Development


Slide #2

Pagu g Indikatif

PPT 14.

Menghitung Pagu Indikatiff

• G Gagasannya dari d i transfer t f fiskal fi k l antar t pemerintah i t h (Inter(I t governmental Fiscal Transfer) • Mengikuti prinsip finance follows functions functions, dalam artian bahwa urusan dan kewenangan yang dilimpahkan harus disertai dengan g sumber daya y untuk menjalankannya. • Singkatnya: Beban = Kapasitas • Mengapa harus disebut “pagu indikatif”?

Slide #3

Slide #4

Pagu Indikatif

Pagu Indikatif

• Alasan-alasan transfer fiskal (Broadway et.al., 1993; Shah,1994; dan Rosen, 1995)

• Logika yang sama juga bisa diaplikasikan dalam menangani

– Mengatasi ketidakseimbangan fiskal vertikal. Misal antara Pusat - Propinsi – Kabupaten/Kota. – Mengatasi ketidakseimbangan fiskal horizontal. Misal antara daerah dalam satu propinsi, atau antar propinsi dalam negara. – Mengatasi efek limpahan interjurisdiksional (antar daerah).

– Ketidakseimbangan g beban urusan/kewenangan g antar daerah (kewilayahan). Misal: luas VS. sempit; kaya VS. miskin, banyak penduduknya VS. sedikit penduduknya Contoh: Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Dana Desa (ADD)

Slide #5

Slide #6

Pagu Indikatif

Pagu Indikatif

• Besaran transfer: ditentukan sepihak atau disepakati melalui l l i negosiasi i i (+ ( atau - ) • Cara penentuan besaran transfer:

• Logika yang sama juga bisa diaplikasikan d l dalam menanganii – Ketidakseimbangan beban urusan/kewenangan antar sektor (sektoral). Misal,

– Menurut persentase seperti pada bagi hasil pajak dan hasil bumi – Adanya pembagian yang merata (basis), semua daerah mendapatkan sama besar – Atas dasar ‘mekanisme formula’, dengan menggunakan variable-variable tertentu

• Sektor dengan beban pelayanan tinggi VS. sektor dengan beban pelayanan rendah • Sektor dengan pendapatan VS. sektor tanpa pendapatan

Contoh??

Slide #7

Slide #8

Pagu Indikatif

Pagu Indikatif • Formula A: – Penekanan: equalisasi kapasitas fiskal dan menyesuaikan kebutuhan pengeluaran daerah yang berbeda – Kapasitas fiskal: Pendapatan pajak, perusahaan daerah, dll – Kebutuhan pengeluaran: # anak sekolah, luas daerah, # penduduk, d d k kemiskinan, k k dll – Implikasi: Daerah dengan fiscal gap yang besar mendapatkan d tk transfer t f besar b

• Formula B:

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 9. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

– Penekanan: hanya mempertimbangkan equalisasi q kapasitas p fiskal – Kapasitas fiskal: Pendapatan pajak, perusahaan daerah, daerah dll – Implikasi: Daerah dengan kapasitas fiskal kecil mendapat transfer lebih besar

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

117


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 9. Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

118

Slide #9

Slide #10

P Pagu I dik if Indikatif

Pagu Indikatif

• Formula D:

• Formula C:

– Penekanan: transfer untuk pemerataan didasarkan pada basis perkapita yang sama – Asumsi: A i Anggaran A publik blik (negara/daerah) ( /d h) adalah milik publik dan harus dinikmati oleh publik blik – Basis: per kapita, per kepala – Implikasi:

– Penekanan: P k h hanya mempertimbangkan i b k equalisasi kebutuhan fiskal – Kebutuhan fiskal: # anak sekolah, # penduduk yang harus dilayani, # PNS, angka kemiskinan, pengangguran, dll – Implikasi: p Daerah dengan g kebutuhan fiskal besar mendapat transfer lebih besar

• Semua p penduduk/kapita / p berhak mendapatkan p secara merata

Slide #11

Slide #12

Pagu Indikatif Sektoral

Pagu Indikatif Kewilayahan

• Bagaimana menentukan besaran transfer?

• Bagaimana menentukan besaran transfer?

– Tidak diketahui apa dasarnya. dasarnya Selama ini ditentukan sepihak. Kecuali untuk pendidikan yyangg diamanatkan minimal 20%. – Tapi bisa memanfaatkan formula sebagai pendekatan untuk menentukan besaran transfer.

– Di Indonesia menggunakan formula • • • •

Dana Alokasi Umum: Formula A Alokasi Dana Desa: Formula A Dana Alokasi Khusus: Formula C Bantuan Operasional Sekolah: Formula D

– Kriteria??? Biasanya ditentukan sepihak, sepihak ada dasar hukum. hukum Kriteria: # Penduduk, Luas wilayah, # PNS, # Pajak, # kemiskinan, dll

• Bagaimana menentukan besaran transfer? – Bandingkan beban dan potensi sektor (formula A) – Bandingkan beban urusan sektor (formula B) – Bandingkan potensi urusan sektor (formula C)

Slide #13

Slide #14

Pagu Indikatif Sektoral

Pagu Indikatif Sektoral

• Contoh: Bandingkan sektor pendidikan dan kesehatan • PRIORITAS PERTAMA – – – – –

Berapa kebutuhan belanja pegawai? Berapa kebutuhan belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman? Berapa kebutuhan belanja subsidi? Berapa kebutuhan belanja bagi hasil? Berapa kebutuhan belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Slide #15

Penutup

Peace Through Development

PRIORITAS KEDUA –

Berapa selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan? (Ini merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung).

PRIORITAS KETIGA –

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada kabupaten/kota/ pemerintah d desa, serta t belanja b l j tidak tid k terduga t d di disesuaikan ik dan d diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.


modul 10. Verifikasi dan Integrasi Rancangan RKPD dengan Rancangan Renja SKPD

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 10.

Verifikasi dan Integrasi Rancangan RKPD dengan Rancangan Renja SKPDÂ Verifikasi dan integrasi rancangan RKPD dengan rancangan renja SKPD merupakan salah kegiatan penting dalam tahapan penyusunan Rancangan RKPD. Verifikasi dan integrasi rancangan RKPD dengan rancangan renja SKPD dilakukan pada forum gabungan SKPD yang diselenggarakan oleh Bappeda setelah forum SKPD provinsi.

Deskripsi

Pada tahap verifikasi, seluruh SKPD wajib menyampaikan rancangan Renja SKPD hasil penyempurnaan forum SKPD kabupaten/kota kepada Bappeda paling lambat pada akhir bulan Februari dengan menggunakan nota dinas pengantar kepala SKPD perihal penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda. Dalam hal suatu rancangan belum sesuai sebagaimana di maksud pada paragraf diatas maka Bappeda akan mengembalikan rancangan Renja SKPD kepada SKPD terkait, hingga tercapai keselarasan atau kesesuaian sebagaimana dimaksud. Pada akhirnya, tujuan akhir integrasi program dan kegiatan prioritas adalah untuk memastikan bahwa pagu indikatif program telah selaras dengan pagu indikatif kegiatan. Dengan kata lain, pagu indikatif kegiatan yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD tidak melebihi batas pagu program atau total pagu indikatif kegiatan telah sesuai dengan perhitungan kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan bagi belanja langsung SKPD.

Tujuan Pembelajaran Umum

Peserta mampu melakukan Verifikasi dan integrasi dengan rancangan Renja SKPD

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

119


modul 10. Verifikasi dan Integrasi Rancangan RKPD dengan Rancangan Renja SKPD

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

ff Peserta memiliki kemampuan verifikasi dan integrasi dengan rancangan Renja SKPD untuk memastikan : ff Penyamaan materi antara program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD pada rancangan RKPD dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, Tujuan Pembelajaran Khusus

ff Penyamaan indikator kinerja (output dan outcome) masing-masing program/kegiatan prioritas. ff Memastikan agar program dan kegiatan prioritas beserta pagu anggarannya yang terkait atau merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan daerah telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait. ff Memastikan agar seluruh kegiatan pada rancangan RKPD telah sesuai dengan prinsip peka perdamaian

120

Pokok Bahasan

Verifikasi dan Integrasi dengan Rancangan Renja SKPDÂ

Metode

ff Simulasi ff Pemaparan

Media

ff ff ff ff

Bahan paparan (power point), Lampiran V Permendagri 54/2010 Draft awal rancangan RKPD Rancangan Renja SKPD

Alat Bantu

ff ff ff ff ff ff ff

Flip Chart Kertas meta-plan Spidol Kertas plano Selotip kertas LCD proyektor Laptop

Peace Through Development


modul 10. Verifikasi dan Integrasi Rancangan RKPD dengan Rancangan Renja SKPD

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah 1 Fasilitator menjelaskan tujuan dan alur di sesi ini Langkah 2 Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok berdasarkan SKPD-nya

Proses

Langkah 3 Fasiltator mengajak peserta untuk melakukan penyelarasan antara Rancangan RKPD dan Rancangan Renja SKPD yang telah di susun dengan melibatkan narasumber ahli konflik Langkah 4 Fasilitator mengajak perwakilan kelompok SKPD untuk memprensentasikan hasil verifikasi dan integrasi Langkah 5 Fasilitator menutup sesi dengan salam dan tepuk tangan bersama

Bahan Bacaan

Lampiran V Permendari No. 54 tahun 2010 ff Siapkan alat bantu secukupnya

Catatan Untuk Fasilitator

ff Kumpulkan hasil-hasil sesi terutama sesi 9 dan siapkan sebelum sesi 10 dimulai ff Berikan presentasi di awal dan di akhir sesi secara ringkas dan jelas. ff Perhatikan waktu. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

121


modul 10. Verifikasi dan Integrasi Rancangan RKPD dengan Rancangan Renja SKPD

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Lembar Kerja Kelompok

Verifikasi dan Integrasi Rancangan RKPD dan Rancangan Renja SKPD • • • • •

122

Siapkan Rancangan RKPD dan Rancangan Renja SKPD masing-masing. Verifikasi program prioritas pembangunan tiap sektor /SKPD. Verifikasi program-program peka perdamaian yang di susun. Verifikasi indikator kinerja (output dan outcome) masing-masing program/ kegiatan prioritas. Lakukan Integrasi program prioritas yang disusun.

Peace Through Development


MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN (2)

Kode

(1)

(3)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan (4)

Lokasi (5)

Target Capaian Kinerja (6)

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana)

(7)

Catatan Penting

(8)

Target Capaian Kinerja

(9)

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

lembar …...........................................…dari .......................................…

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Nama SKPD: ……………

Tabel T-V.C.67. Program dan Kegiatan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota .......*) Tahun .......

modul 10. Verifikasi dan Integrasi Rancangan RKPD dengan Rancangan Renja SKPD

123


modul 10. Verifikasi dan Integrasi Rancangan RKPD dengan Rancangan Renja SKPD

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Tata Cara Pengisian Tabel T-V.C.67 Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan.

x xx xx xx Kode Urusan Pemerintahan Daerah Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kode Program Kode Kegiatan

Kolom (1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatandiisi dengan:

Kolom (2)

ff uraian nama urusan pemerintahan daerah. ff uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota. ff uraian judul program yang direncanakan. ff uraian judul kegiatan yang direncanakan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan diisi sebagai berikut: ff jenis indikator kinerja program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Kolom (3)

ff indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. ff indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari RenstraSKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

124

Peace Through Development


Kolom (4)

Diisi lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5)

Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (6)

Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan pada tahun rencana;

Kolom (7)

Berisi catatan penting yang dirasa perlu untuk menambah penjelasan tentang penentuan pagu;

Kolom (8)

Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada prakiraan maju tahun rencana

Kolom (9)

Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan prakiraan maju

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 10. Verifikasi dan Integrasi Rancangan RKPD dengan Rancangan Renja SKPD

125


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 10. Verifikasi dan Integrasi Rancangan RKPD dengan Rancangan Renja SKPD

126

Slide #1

Slide #2

Tujuan

PPT 15. Modul 9 Verifikasi dan Integrasi dengan Rancangan Renja SKPD

Slide #3

Kerja Kelompok • Siapkan Rancangan RKPD dan Rancangan Renja SKPD masing masing masing-masing • Lakukan Verifikasi program prioritas pembangunan tiap sektor /SKPD • Lakukan Verifikasi program-program peka perdamaian yyangg disusun • Periksa indikator kinerja (output dan outcome) masingmasing program/kegiatan prioritas • Lakukan Integrasi program prioritas yang disusun

Peace Through Development

• Peserta memiliki kemampuan melakukan verifikasi dan integrasi Rancangan RKPD dengan rancangan Renja SKPD untuk memastikan : – Penyamaan materi antara program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD pada rancangan RKPD dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap tiap-tiap tiap SKPD, SKPD – Penyamaan indikator kinerja (output, dan outcome) masing-masing program/kegiatan prioritas. – Memastikan agar program dan kegiatan prioritas beserta pagu anggarannya yang terkait atau merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan p g daerah telah sepenuhnya p y tercantum dalam rancangan Renja SKPD pada SKPD terkait. – Memastikan agar seluruh kegiatan pada rancangan RKPD telah sesuai dengan prinsip peka perdamaian


modul 11. Simulasi Konsultasi Publik Rancangan RKPD

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 11.

Simulasi Konsultasi Publik Rancangan RKPD

Deskripsi

Materi ini diarahkan mengenai bagaimana melakukan mekanisme konsultasi publik rancangan RKPD. Konsultasi publik rancangan RKPD merupakan forum multipihak yang dilakukan untuk mendapatkan masukan atas rancangan RKPD yang telah disusun oleh bappeda pada tahapan sebelumnya. Konsultasi publik juga dilakukan untuk mendapatkan legitimasi publik atas rancangan RKPD yang disusun pemerintah.

Tujuan Pembelajaran Umum

Peserta pelatihan memiliki kemampuan dalam melaksanakan forum konsultasi publik Rancangan RKPD. ff Peserta mendapatkan gambaran situasi pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan RKPD Provinsi Peka Perdamaian.

Tujuan Pembelajaran Khusus

ff Peserta dapat merasakan suasana Konsultasi Publik yang partisipatif, terbuka, dan dialogis. ff Peserta mampu merancang pelaksanaan konsultasi publik untuk penyusunan rencana pembangunan

Pokok Bahasan

Forum Konsultasi Publik Rancangan RKPD

Metode

ff Simulasi dan Roleplay ff Pemaparan

Waktu

120 menit

Media

ff PPT. Konsultasi Publik Rancangan RKPD Provinsi Peka Perdamaian ff PPT. Pengantar Simulasi Konsultasi Publik

Alat Bantu

ff ff ff ff ff

Flip Chart Spidol Kertas plano LCD proyektor Laptop

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

127


modul 11. Simulasi Konsultasi Publik Rancangan RKPD

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Langkah 1: Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang pengertian, dasar hukum, alur dan teknis penyelenggaraan Konsultasi Publik . Langkah 2: Fasilitator mengajak peserta untuk memulai persiapan simulasi forum konsultasi publik dimulai dengan mengidentifikasi dan berbagi peran sesuai dengan pelaku yang dilibatkan dalam konsultasi publik rancangan RKPD. Peserta juga diajak untuk mengidentifikasi bahanbahan apa saja yang harus disiapkan. Proses

Langkah 3: Setelah persiapan selesai dilakukan, selanjutnya mengajak peserta untuk memulai proses simulasi forum konsultasi publik. Selama simulasi dilakukan, fasilitator melakukan pengamatan dan membuat catatancatatan yang diperlukan. Langkah 4: Setelah selesai simulasi, fasilitator mengajak peserta melakukan refleksi dan pembelajaran dari simulasi yang sudah dilakukan dengan menyampaikan beberapa kata kunci yang sudah disiapkan. Langkah 5: Penutupan sesi.

128

Bahan Bacaan

Buku Panduan

Catatan Untuk Fasilitator

ff Siapkan alat bantu secukupnya ff Berikan presentasi diawal dan diakhir sesi secara ringkas dan jelas. ff Perhatikan waktu. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu.

Peace Through Development


modul 11. Simulasi Konsultasi Publik Rancangan RKPD

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bahan Bacaan :

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

P

elaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun rencana serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut. Dari forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat. Bappeda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja SKPD. Rancangan RKPD kabupaten/kota juga merupakan bahan acuan musrenbang desa/kelurahan dan bahasan dalam musrenbang kecamatan. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPD menyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

129


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 11. Simulasi Konsultasi Publik Rancangan RKPD

130

Slide #1

Slide #2

Pengertian

PPT 16.

PB 11 a.

K Konsultasi lt i Publik P blik Rancangan R RKPD

• Konsultasi publik rancangan RKPD merupakan forum multipihak yang dilakukan untuk mendapatkan masukan atas rancangan RKPD yyangg telah disusun oleh bappeda pp pada p tahapan sebelumnya.

Slide #3

Slide #4

Alur Konsultasi Publik

Dasar Hukum • Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008:

Pembukaan

Paparan Rancangan RKPD

Diskusi Kelompok Sektoral

Penyusunan Rekomendasi & Penyepakatan

Tanggapan Ahli Konflik/ Perdamaian

Sinkronisasi Hasil Kelompok

– Rancangan g kebijakan j pembangunan p g daerah meliputi p RPJPD,, RPJMD, dan RKPD yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik (pasal 38)

• Permendagri P d i 54 TTahun h 2010 2010: – Pasal 107 ayat (1) huruf k, pelaksanaan konsultasi publik merupakan bagian proses p perumusan rancangan p g dari p g awal RKPD. – Pasal 109 ayat 1 dan 2, rancangan awal RKPD dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan.

Penutupan

Slide #5 Teknis Penyelenggaraan Konsultasi Publik • •

Bappeda sebagai lembaga penyelenggara membentuk panitia pelaksana. Tim Penyusun RKPD menyiapkan hal-hal hal hal sebagai berikut: – Materi (Sambutan Gubernur, Paparan Kepala Bappeda tentang Rancangan RKPD, Ringkasan Program dan Kegiatan untuk dibagikan kepada peserta)

– Fasilitator utama dan fasilitator kelompok. – Menentukan narasumber dan daftar peserta yang akan diundang. – Mengidentifikasi bahan-bahan dan alat bantu yang diperlukan Tim Penyusun RKPD berkoordinasi dengan panitia pelaksana untuk hal-hal teknis penyelenggaraan, seperti surat menyurat, setting tti ttempat, t dll dll.

Peace Through Development


Slide #2

Tujuan

PPT 17. PB 11. 11

Simulasi/Role Play Konsultasi Publik Rancangan RKPD

• Peserta mendapatkan gambaran situasi pelaksanaan l k K Konsultasi l iP Publik blik R Rancangan RKPD Provinsi Peka Perdamaian. • Peserta dapat merasakan suasana Konsultasi Publik yang partisipatif, terbuka, dan dialogis. • Peserta mampu merancang pelaksanaan konsultasi p publik untuk p penyusunan y rencana pembangunan.

Slide #3

Slide #4

Pembagian g Peran

Contoh Susunan Acara Konsultasi Publik • Pembukaan:

Pelaku (Aktor)

– Sambutan Gubernur/Sekretaris Daerah – Sambutan Kepala Bappeda Selaku Ketuan Tim Penyusun RKPD

• Paparan Rancangan RKPD Provinsi oleh Kepala Bappeda d • Diskusi Kelompok Sektoral • Sinkronisasi hasil diskusi kelompok • Tanggapan Ahli Konflik danPerdamaian • Penyusunan Rekomendasi dan Penyepakatan • Penutupan

Pemeran

Fasilitator Utama Fasilitator Kelompok p Gubernur/Sekda K Kepala l Bappeda B d Narasumber Ahli Konflik Ada lagi?

Slide #5

Bahan Yangg Harus Disiapkan p • • • •

Naskah Sambutan Gubernur Paparan Kepala Bappeda Dokumen k Rancangan RKPD Daftar Program dan Kegiatan (untuk dibagikan kepada peserta konsultasi publik) p g • Apalagi?

Slide #6

Refleksi Simulasi/Roleplay • Apakah yang Anda rasakan setelah menjalankan simulasi Konsultasi Publik tersebut? • Pembelajaran apa yang diperoleh dari simulasi Konsultasi Publik tersebut? • Hal-hal H l h l apa yang dib dibutuhkan hk agar kkonsultasi l i publik blik bisa berjalan partisipatif, terbuka, dan dialogis? • Apakah konsultasi publik tersebut bisa dilakukan di daerah Anda? – Jika bisa, hal-hal apa yang diperlukan untuk melakukannya? – Jika tidak, apa kendalanya dan bagaimana mengatasi kendala tersebut?

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 11. Simulasi Konsultasi Publik Rancangan RKPD

131


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 12. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

132

Peace Through Development


modul 12. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 12.

Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Deskripsi

Sesi ini akan menitik beratkan pada teknik fasilitasinya, bagaimana seorang pemandu/fasilitator, memandu peserta Musrenbang agar tidak terjebak pada perdebatan yang tidak perlu dan juga bagaimana pemandu/fasiltator memfasilitasi proses-proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Tujuan Pembelajaran Umum

Mampu merancang dan memfasilitasi proses pelaksanaan musrenbang RKPD yang efektif, partisipatif, dan dialogis.

Tujuan Pembelajaran Khusus

ff Peserta memahami Tujuan dan Alur Pelaksanan Musrenbang RKPD Provinsi. ff Peserta mampu mempersiapkan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi. ff Peserta mampu memfasilitasi pelaksanaan acara musrenbang RKPD Provinsi.

Pokok Bahasan

Teknik Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi.

Sub-Pokok Bahasan

ff Tujuan dan Alur Pelaksanan Musrenbang RKPD Provinsi. ff Teknis Persiapan Pelaksanaan. ff Teknik Fasilitasi Musrenbang.

Metode

ff Simulasi dan Role Playing (bermain peran) ff Pemaparan

Media

ff PPT. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Peka Perdamaian ff PPT. Pengantar Simulasi Pelaksaan Murenbang RKPD Provinsi Peka Perdamaian. ff PPT. Teknik-Teknis Fasilitasi Partisipatif

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

133


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 12. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

Alat Bantu

ff ff ff ff ff

Flip Chart Spidol Kertas plano LCD proyektor Laptop

Langkah 1: Fasilitator menyampaikan paparan singkat tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Peka Perdamaian. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberi tangapan. Langkah 2: Selanjutnya fasilitator menjelaskan tentang simulasi pelaksanaan RKPD Provinsi Peka Perdamaian yang akan dilakukan bersama peserta. Fasilitator juga menjelaskan sesi apa yang akan disimulasikan. Karena keterbatasan waktu dan nilai strategisnya, sesi narasumber dipilih untuk disimulasikan.

Proses

Langkah 3: ff Fasilitator mengajak peserta ff Fasilitator mengajak peserta mengidentifikasi peran-peran apa yang harus dimainkan dan siapa dari peserta yang bersedia menjadi relawan memainkan peran tersebut. Langkah 4: Ketika simulasi dengan berlangsung, fasilitator mengamati jalannya proses simulasi dan membuat catatan-catatan kecil untuk bahan evaluasi/refleksi. Langkah 5: ff Setelai selesai simulasi, fasilitator mengajak peserta melakukan refleksi simulasi dengan menyampaikan pertanyaan kunci yang sudah disediakan. ff Setelah selesai refleksi, fasilitator menyampaikan paparan singkat tentang teknik-teknik fasilitasi. Langkah 6: Fasilitator menutup sessi.

134

Bahan Bacaan

Buku Panduan Penyusunan RKPD Peka Perdamaian

Catatan Untuk Fasilitator

ff Siapkan alat bantu secukupnya ff Berikan presentasi diawal dan diakhir sesi secara ringkas dan jelas. ff Perhatikan waktu. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu.

Peace Through Development


Slide #2

Pengertian

PPT 18. PB 12.

PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI

• Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan k forum f antarpemangku t k kepentingan k ti d dalam l rangka membahas dan menyepakati rancangan RKPD. • Musrenbang RKPD provinsi merupakan wahana antarpemangku kepentingan yang langsung atau tidak langsung g g mendapatkan p manfaat atau dampak p dari program p g dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

Slide #3

T j Tujuan

Slide #4

1. Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan , prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program/kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota 2. Mengklarifikasi M kl ifik i usulan l program/kegiatan /k i t yang telah t l h disampaikan masyarakat kepada pemerintah sebelum musrenbang dilaksanakan 3. Mempertajam indikator dan target kinerja p g / g program/kegiatan 4. Menyepakati prioritas pembangunan daerah, rancangan kerja dan pendanaan

Slide #5

Slide #6

Peserta

Luaran • Berita acara kesepakatan p hasil musrenbangg RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbangg RKPD,, antara lain terdiri dari lampiranp lampiran sebagai berikut: – Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; – Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPD; – Daftar hadir peserta musrenbang RKPD

• • • • • • • • •

Gubernur dan wakil gubernur Pimpinan dan anggota dprd Unsur pemerintahan pusat Para bupati/walikota Kepala bappeda dan skpd provinsi j intansi vertikal di p provinsi Pejabat Para delegasi kabupaten/kota / , tomas,, p pengusaha, g , Akademisi,, lsm/ormas, keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal Siapa lagi?

Slide #7

Slide #8

Fasilitator ili

Narasumber • Pimpinan atau anggota DPRD provinsi, • Pejabat darikementerian/lembaga ditingkat pusat, • Pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu dapat diundangmenjadi narasumber musrenbang RKPD provinsi. • Narasumber Ahli Perdamaian

• Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD provinsi dan kabupaten/kota. • Fasilitator bisa dari unsur pemerintah atau non pemerintah (Perguruan Tinggi dan LSM). g proses p dan • Jumlah fasilitator disesuaikan dengan metode pelaksanaan musrenbang.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 12. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

135


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 12. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

Slide #1

Deskripsi

PPT 19. PB 12 [b]

Simulasi Faslitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Peka Perdamaian

• Sesi ini akan menitik beratkan pada teknik y bagaimana g seorangg fasilitasinya, pemandu/fasilitator, memandu peserta Musrenbang agar tidak terjebak pada perdebatan yang tidak perlu dan juga bagaimana pemandu/fasiltator memfasilitasi proses-proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang RKPD propinsi.

Slide #3

Tujuan

Slide #4

Alur Pelaksanaan Musrenbang

• Mampu merancang dan d memfasilitasi f ili i proses pelaksanaan musrenbang RKPD yang efektif, partisipatif, ti i tif d dan di dialogis. l i • Secara khusus peserta diharapkan: – Peserta memahami Tujuan dan Alur Pelaksanan Musrenbang RKPD Provinsi. – Peserta mampu mempersiapkan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi. – Peserta P t mampu memfasilitasi f ilit i pelaksanaan l k acara musrenbang RKPD Provinsi

Persiapan

•B Bappeda d membentuk b k panitia i i pelaksana l k yang mempersiapan i h hal-hal l h l teknis k i pelaksanaan kegiatan musrenbang RKPD. • Tim penyusun RKPD menyiapkan materi, mengidentifikasi peserta, narasumber, dan fasilitator.

• Pembukaan dan Sambutan • Paparan Naras Narasumber mber • Diskusi Kelompok

Pelaksanaan • Penyepakatan Hasil Musrenbang

P k Paska Pelaksanaan

• Perbaikan Rancangan RKPD • Penyampaian Nota Dinas Hasil Musrenbang dan draft Keputusan Gubernur tentang RKPD

Slide #5 Alur Acara Pelaksanaan Musrenbang Provinsi

Pembukaan

Paparan Narasumber

Diskusi Kelompok p

Penutupan

Penyepakatan Hasil

Slide #6

Simulasi Paparan Narasumber • Siapa yang menjadi narasumber Musrenbang RKPD P Provinsi? i i? – Kepala Bappeda Provinsi – Pimpinan DPRD Propinsi – Perwakilan Pusat (Depdagri/Bappenas) – Akademisi (Ahli Perdamaian) – Siapa p lagi? g

• Apa materi yang harus disampaikan setiap narasumber?

Slide #7

Simulasi Paparan Narasumber Kepala Bappeda • Permasalahan Priortas pembangunan b • Target dan indikator pencapaian pembangunan • Program dan kegiatan unggulan l • Apalagi?

136

Slide #2

Pimpinan DPRD • Pokok-pokok pikiran DPRD • Hasil pengawasan dan evaluasi DPRD terhadap kinerja pemerintah. • Apalagi?

Peace Through Development

Wakil Pusat • Prioritas pembangunan nasional. i l • Rencana program untuk daerah. • Apalagi?

Akademisi • Hasil kajian terhadap rancangan RKPD Provinsi. • Isu-isu pengembangan perdamaian. • Apalagi?


Alur Paparan Narasumber

Slide #10

Siapa Memerankan Apa Kepala Bappeda

• Narasumber 1 • Narasumber N b 2 • Narasumber 3

Diskusi/Tanya Jawab • Penanya • Penanggap • Moderator

• Pointer hasil diskusi • Closing statement

Paparan

Catatan Akhir

Pimpinan DPRD Perwakilan Pusat Akademisi Fasilitator/Moderator

Slide #1

Slide #2

Tugas Moderator/fasilitator PPT 20.

• Menjelaskan bagaimana mekanisme diskusi. • Meminta para narasumber menyampaikan materi intinya saja terhadap topik. • Meminta floor (peserta) untuk menanggapi narasumber (bukan bertanya).

Teknik Fasilitasi Dialog/diskusi g/

Slide #3

Tugas Moderator/fasilitator • Mendorong agar peserta dapat berpartisipasi aktif dan menghindari proses yang memposisikan peserta sebagai pihak p penerima informasi semata. • Mengatur lalu lintas pembicaraan dengan menggunakan pertanyaan panduan. panduan

Slide #4

Tugas Moderator/fasilitator • Membuat forum bukan untuk melakukan evaluasi kepada camat atau pemerintah. • Secara berkala, berkala meminta narasumber untuk menanggapi pendapat-pendapat yang muncul di dalam forum. pokok-pokok pokok penting dalam • Merumuskan pokok diskusi.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #8

power point slide

modul 12. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

137


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

power point slide

modul 12. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

138

Slide #5

Moderator menyiapkan cara-cara memandu yang peka perdamaian dan penuh toleransi • Misalnya dengan selalu mengingatkan forum untuk memberikan tanggapan dan masukan perbaikan ketimbang hanya melakukan kritik, protes, atau mengangkat kekeliruan yang terjadi. • Perbedaan pendapat yang tidak disertai upaya mencari solusi yang adil akan berpotensi konflik, sehingga perlu selalu mendorong peserta tidak hanya untuk bertanya atau berkomentar, melainkan juga memberikan pendapat dan saran.

Slide #6

Apabila A bil dialog di l antara t warga dengan pemimpinnya pp DPRD) belum biasa... (Bappeda, Moderator dapat membantu dengan pertanyaan kunci untuk ditanggapi peserta t h d h terhadap hasilil paparan narasumber b

Slide #7

Slide #8

Teknik dialog (disk (diskusi si terbuka) terb ka) Teknik fasilitasi dialog ((diskusi terbuka))

• mengarahkan setiap pembicara pada point-point penting dialog • mengatur pergiliran bicara peserta yang berjalan secara mengalir dan spontan • Mendorong peserta untuk turut berpendapat

yang diterapkan setelah paparan narasumber…

Slide #9

Teknik dialog (disk (diskusi si terbuka) terb ka) • menyeimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda • melatih l tih peserta t untuk t k berbicara b bi secara ringkas • Mengatur alur pembicaraan

Peace Through Development

Slide #10

Teknik dialog (diskusi terbuka) • “membingkai” keseluruhan proses dan d point i t diskusi di k i •p pokok-pokok p pentingg p (kesimpulan) hasil diskusi


modul 13. Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Modul 13

Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi Deskripsi

Tujuan Pembelajaran Umum

Sesi ini merupakan sesi penutupan dari keseluruhan rangkaian pelatihan yang telah dilakukan. Setelah selesai pelatihan peserta diminta untuk merancang dengan cara menyusun rekomendasi dan melakukan evaluasi atas pelatihan yang telah dilakukan ff Merumuskan rekomendasi dan kegiatan-kegiatan paska pelatihan yang dilakukan ff Melakulan evaluasi paska pelatihan

Tujuan Pembelajaran Khusus

Mengajak peserta menyusun merancang kurikulum pelatihan guna peningkatan kapasitas pelaku fasilitasi pelaksanaan musrenbang kab/kota peka perdamaian

Pokok Bahasan

Penyusunan Tindak Lanjut dan Evaluasi

Sub-Pokok Bahasan

ff Penyusunan Tindak Lanjut ff Evaluasi Pelatihan

Metode

Diskusi Kelompok

Waktu

60 menit

Media

Alat Bantu

ff ff ff ff ff ff

Metaplan Kertas plano Kuda-kuda untuk flip chart Papan tulis dengan perlengkapannya Spidol, selotip kertas dan jepitan besar OHP (Overhead Projector)/LCD

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

139


modul 13. Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

ff Fasilitator mengajak peserta untuk menyusun tindaklanjut yang akan dilakukan Proses

ff Fasilitator mengajak peserta melakukan evaluasi dengan memberikan tanggapan masukan dan evaluasi terhadap pelatihan yang di selenggarakan ff Kemudian, penyelenggara menutup sesi yang dilakukan

Bahan Bacaan

Lembar Informasi Kunci 1. Pastikan semua media pembelajaran sudah siap sebelum sesi dimulai. Bagikan media tersebut bertahap sesuai dengan proses pembelajaran. Jangan membagikan semua media sekaligus kepada peserta.

Catatan Untuk Fasilitator

2. Siapkan alat bantu secukupnya. 3. Berikan presentasi diakhir sesi secara ringkas dan jelas. 4. Perhatikan waktu yang 60 menit. Berusahalah mengawali dan mengakhiri sesi dengan tepat waktu.

140

Peace Through Development


modul 13. Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Lembar Informasi Kunci: Pengertian RTL

P

elatih mendorong peserta untuk menyusun kegiatan menerapkan apa yang diperoleh dalam pelatihan paska pelatihan. Peserta pelatihan tentunya semua akan merencanakan kegiatan penyiapan penyelenggaraan musrenbang di daerahnya masing-masing. RTL difokuskan pada peningkatan kapasitas dalam memfasilitasi pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Tujuan Rencana Tindak Lanjut Tujuan dari rencana lanjut ini lebih difokuskan pada keterampilan peserta dalam merancang/ menyusun kurikulum pelatihan untuk peningkatan kapasitas di daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan melihat dari kondisi daerah dan praktik fasilitasi pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang pernah dilakukan.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

141


modul 13. Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Lembar Informasi Kunci

Evaluasi Pelatihan Pengertian Dan Tujuan

E

valuasi pelatihan tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pelatihan untuk menilai pencapaian belajar peserta atau keberhasilan/ketidakberhasilan penyelenggaraan pelatihan dalam rangka tindak lanjut yang harus dilakukan.

Lembaga pelatihan “profesional” biasanya merancang evaluasi pelatihan secara menyeluruh dan sistematis. Setiap sesi (pokok bahasan) disiapkan instrumen evaluasinya, selain evaluasi harian dan evaluasi akhir pelatihan. Keseluruhan data ditabulasi dan dilaporkan secara terpisah. Tim yang menjalankan evaluasi pun terpisah dari tim pelatih. Namun pelatihan yang diselenggarakan oleh non lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) biasanya lebih menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Terutama bila pelatihan dilakukan secara partisipatif, evaluasi dilakukan secara kualitatif dalam bentuk refleksi dan pembahasan ulang (review) baik berupa permainan (games) maupun review harian, dan penilaian diri seperti yang dilakukan pada sesi Kontrak Belajar, serta di akhir pelatihan.

Prinsip - Prinsip Evaluasi Partisipatif ff Evaluasi dalam pelatihan partisipatif sebaiknya dirancang untuk proses penilaian oleh peserta sendiri ketimbang oleh pelatih. Karena orang dewasa tidak suka dinilai dan juga cenderung merasa punya pendapat sendiri. Sebaiknya peran pelatih hanyalah meminta penjelasan (elaborasi) dari hasil penilaian peserta. ff Pelatih dapat juga mengembangkan saling evaluasi agar peserta terbiasa pula menerima masukan dan saran. Kembangkan dalam suasana yang konstruktif (positif) dan gembira (fun) ketimbang evaluasi yang seperti “mengadili”. Ini akan dapat dibantu dengan permainan (games) evaluasi.

142

Peace Through Development


BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

modul 13. Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi

POST TEST PELATIHAN TIM FASILITATOR PENYUSUN RKPD Provinsi PEKA PERDAMAIAN Nama Jabatan SKPD

: ........................................................................................................................................ : ........................................................................................................................................ : ........................................................................................................................................

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan melingkari jawaban yang Anda anggap benar. Jawaban bisa lebih dari satu. Cantumkan nama, jabatan dan SKPD Anda di tempat yang sudah disediakan:

PERTANYAAN SEPUTAR PROSES PENYUSUNAN RKPD 1. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan daerah? a. Suatu tahapan kegiatan pengalokasiaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat b. Suatu proses penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu c. Suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu d. Suatu proses penyusunan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

143


modul 13. Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

2. Bagi provinsi, kab/kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2010-2014, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan: a. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional b. RKP mulai tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2010-2014 c. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang d. Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan 3. Dari kegiatan-kegiatan di bawah ini, mana yang termasuk dalam tahap persiapan penyusunan RKPD? a. Pembentukan tim penyusun RKPD b. Orientasi RKPD c. Pengolahan data dan informasi d. Jawaban a, b dan c benar 4. Dokumen mana saja yang tidak termasuk sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD: a. Peraturan perundang-undangan terkait b. RPJMN c. RKP d. RKA/KL 5. Materi mana yang termasuk dalam BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dalam dokumen RKPD: a. Gambaran umum kondisi daerah b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD c. Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah d. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

144

Peace Through Development


modul 13. Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

6. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah: a. merupakan salah satu tahapan dalam perumusan Rancangan Awal RKPD. b. dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana c. dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan d. merupakan rancangan awal rumusan RAPBD 7. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disusun dengan melihat: a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas nasional b. Korelasinya terhadap pencapian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD c. Korelasinya terhadap sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah 8. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili: a. Aspirasi dan kepentingan masyarakat b. Aspirasi dan kepentingan kepala daerah c. Aspirasi dan kepentingan DPRD d. Aspirasi dan kepentingan birokrasi 9. Apa yang menjadi tujuan pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat provinsi : a. Menyelaraskan program dan kegiatan proritas provinsi dengan program dan prioritas nasional dan kabupaten/kota b. Mengklarifikasi usulan program kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat sebelum musrenbang dilaksanakan c. Mempertajam indikator dan target pencapaian program d. Menyepakati tema prioritas tahun berikutnya

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

145


modul 13. Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

10. Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk sesaat setelah selesainya musrenbang RKPD provinsi: a. b. c. d.

Evaluasi hasil musrenbangnas RKP Penetapan RKPD Pendataan ulang Jawaban a, b dan c salah

PERTANYAAN SEPUTAR KONFLIK DAN PEKA PERDAMAIAN 11. Manakah diantara hal berikut yang bukan merupakan konflik a. Penundaan turunnya anggaran provinsi ke kabupaten karena adanya perbedaan partai berkuasa di kabupaten dengan provinsi b. Adanya jalan penghubung antar kabupaten yang tidak dibangun karena kabupaten yang bersangkutan tidak bersedia memberikan kontribusi/sharing didalamnya. c. Tidak dibangunnya jembatan penghubung antar kabupaten karena masih adanya ketidaksepakatan soal batas kabupaten d. Semuanya salah. 12. Konflik itu: a. b. c. d.

Selalu destruktif Selalu melibatkan kekerasan Selalu berada dilokasi dimana kekerasan terjadi Semua salah

13. Pendekatan yang menganggap konflik sebagai keadaan yang merugikan dan harus dihindari disebut pendekatan a. b. c. d.

146

Development in conflict Development around conflict Development on conflict Semuanya salah

Peace Through Development


modul 13. Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi

a. b. c. d.

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

14. Ketika sebuah provinsi mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan resolusi konflik, maka pendekatan yang dilakukan adalah: Development in conflict Development around conflict Development on conflict Semuanya salah

15. Berikut ini strategi dalam resolusi konflik a. b. c. d.

Strategi berdasarkan kekuasaan Strategi berdasarkan hak Strategi berdasarkan kepentingan Semua benar

16. Berikut ini strategi yang pantas diterapkan saat konflik meningkat yang belum pecah menjadi kekerasan (eskalasi konflik) a. b. c. d.

Komunikasi langsung, negosiasi, mediasi Fasilitasi proses penyelesaian masalah Arbitrase dan litigasi Semua pantas

17. Berikut ini strategi yang pantas diterapkan saat konflik telah pecah menjadi kekerasan atau telah selesai terjadi a. b. c. d.

Peace-keeping (mempertahankan perdamaian) Peace-making (penciptaan perdamaian) Peace-building (membangun perdamaian) Semua pantas

18. Ketika dalam konsultasi publik, untuk meredam potensi konflik, a. Pihak yang berpotensi konflik harus dihadapkan dalam satu forum, dan diharuskan mendiskusikan apa konflik diantara mereka. b. Pihak yang berpotensi konflik tidak boleh digabungkan dalam satu forum, dan jangan sampai mereka bertemu untuk mengkomunikasikan kehendak mereka. c. Pihak yang berpotensi konflik harus dihadapkan dalam satu forum, namun mereka tidak boleh mengemukakan hal-hal yang dapat memicu kekerasan. d. Semua benar.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

147


modul 13. Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

19. Berikut ini tahapan Conflict Related Development Analysis: a. Analisis konflik, analisis respon yang sudah diberikan terhadap konflik, menyusun rencana tindak lanjut b. Analisis respon yang sudah diberikan terhadap konflik, menyusun rencana tindak lanjut, analisis konflik c. Menyusun rencana tindak lanjut, analisis respon yang sudah diberikan terhadap konflik, analisis konflik d. Semua salah 20. Berikut ini langkah langkah dalam analisis konflik a. Latar belakang situasi, Survey penyebab konflik, analisis pelaku (actor analysis), dinamika konflik, membangun skenario b. Respon saat ini, Pembangunan dan Konflik, Pembangunan dan langkah langkah formal perdamaian, menyimpulkan c. Mengidentifikasi kekosongan dan strategi keseluruhan, Program dan Advokasi Strategi d. Semua salah

148

Peace Through Development


PPT 21. Modul 133

Slide #2

Tujuan

Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi

• Melakulan evaluasi paska pelatihan • Merumuskan rekomendasi dan kegiatan-kegiatan paska pelatihan yang dilakukan

Slide #3

Pengantar •

Slide #4 Prinsip - Prinsip Evaluasi Partisipatif

Evaluasi pelatihan tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pelatihan untuk menilai pencapaian belajar peserta atau keberhasilan/ketidakberhasilan penyelenggaraan pelatihan dalam rangka tindak lanjut yang harus dilakukan. Lembaga pelatihan “profesional” biasanya merancang evaluasi pelatihan secara menyeluruh dan sistematis sistematis. Setiap sesi (pokok bahasan) disiapkan instrumen evaluasinya, selain evaluasi harian dan evaluasi akhir pelatihan. Keseluruhan data ditabulasi dan dilaporkan secara terpisah. Tim yang menjalankan evaluasi pun terpisah dari tim pelatih. Namun pelatihan yang diselenggarakan oleh non lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) biasanya lebih menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. p p p , evaluasi dilakukan Terutama bila pelatihan dilakukan secara partisipatif, secara kualitatif dalam bentuk refleksi dan pembahasan ulang (review) baik berupa permainan (games) maupun review harian, dan penilaian diri seperti yang dilakukan pada sesi Kontrak Belajar, serta di akhir pelatihan.

• Evaluasi dalam pelatihan partisipatif sebaiknya dirancang untuk proses penilaian oleh peserta sendiri ketimbang oleh o e pe pelatih. at Karena a e ao orang a g de dewasa asa ttidak da su sukaa d dinilai a da dan juga cenderung merasa punya pendapat sendiri. Sebaiknya peran pelatih hanyalah meminta penjelasan (elaborasi) dari hasil penilaian peserta. • Pelatih dapat juga mengembangkan saling evaluasi agar peserta terbiasa bi pula l menerima i masukan k d dan saran. Kembangkan dalam suasana yang konstruktif (positif) dan gembira (fun) ketimbang evaluasi yang seperti “mengadili”. Ini akan dapat dibantu dengan permainan (games) evaluasi.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

BAGIAN 2 - MENGELOLA PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Slide #1

power point slide

modul 13. Penutupan: Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi

149



bagian 3

CONTOH TERAPAN

Langkah-langkah Pengelolaan Pelatihan Contoh Kurikulum Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Propinsi Peka Perdamain Contoh Jadwal Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Propinsi Peka Perdamaian


BAGIAN 3 - CONTOH TERAPAN

Langkah-langkah Pengelolaan Pelatihan

152

Peace Through Development


Langkah-langkah Pengelolaan Pelatihan

BAGIAN 3 - CONTOH TERAPAN

Langkah-langkah Pengelolaan Pelatihan

M

odul Pelatihan Fasilitasi Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian digunakan oleh tim pelatih di setiap daerah dengan memodifikasi sesuai hasil penjajakan kebutuhan belajar para peserta. Langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut: • Penjajakan Kebutuhan Pelatihan (Training Need Assessment). Yaitu kajian kebutuhan belajar calon peserta pelatihan yang menghasilkan daftar Pengetahuan (P), Sikap (S), dan Keterampilan (K) yang dibutuhkan peserta. Caranya dengan membandingkan antara PSK yang dibutuhkan untuk menjadi fasilitator Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi yang baik dengan PSK yang dimiliki. Untuk melakukan penjajakan kebutuhan secara cepat, dapat dipilih sample calon peserta untuk mengetahui topik-topik pelatihan yang terdapat di dalam buku modul ini yang dibutuhkan peserta. • Penyusunan Rencana Pelatihan (Training Plan). Tim pelatih kemudian menyusun rencana pelatihan dengan merumuskan tujuan dan keluaran yang disesuaikan dengan hasil penjajakan kebutuhan belajar. Rencana pelatihan ini biasanya berupa Kerangka Acuan (ToR) Pelatihan (Term of Reference). Strategi pelatihan juga dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut tergantung pada kondisi peserta. Berat tidaknya bobot dan jumlah materi pelatihan sangat bergantung pada kondisi calon peserta pelatihan di daerah. Sejumlah daerah telah memiliki para fasilitator musrenbang yang bagus sehingga pelatihan bisa memberi muatan pendalaman kebijakan yang berlaku di daerahnya. Sedangkan daerah yang belum memiliki fasilitator yang handal, bisa menitikberatkan pada peningkatan kapasitas fasilitasi (memandu). • Pengembangan Kurikulum dan Materi Pelatihan. Sesuai dengan penyusunan rencana pelatihan (training plan), maka disusunlah kurikulum pelatihan dan bahan pelatihan. Pada buku ini, lampiran kurikulum dan jadwal pelatihan hanya sebagai contoh saja, setiap daerah dapat memodifikasi dan menyesuaikannya.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

153


Langkah-langkah Pengelolaan Pelatihan

BAGIAN 3 - CONTOH TERAPAN

•

Begitu juga modul-modul yang terdapat di dalam buku ini dapat dimodifikasi, ditambah dan dikurangi sesuai kebutuhan peserta pelatihan di daerah. Cara menyusun kurikulum pelatihan dapat dilakukan dengan dua pendekatan: Pertama, pendekatan masalah, yaitu menganalisis masalah-masalah yang terjadi sebagai seorang fasilitator musrenbang yang terkait kesenjangan PSK, barulah kemudian menyusun materi belajar untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi. Kedua, pendekatan job, yaitu mengembangkan materi belajar dengan mengacu pada PSK yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi, peran dan tugas seorang fasilitator musrenbang yang baik.

• Pengorganisasian Pelatihan. Yaitu pengelolaan tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan pelatihan yang dilakukan baik oleh panitia maupun tim pelatih. Pada tahap persiapan, selain penyebaran undangan kepada peserta, juga dilakukan rapat-rapat persiapan tim pelatih, penyiapan alat dan bahan pelatihan, serta penyiapan tempat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Sehari menjelang pelaksanaan, dilakukan pengaturan (tata letak) ruangan agar sesuai dengan proses belajar partisipatif. Pada saat pelatihan, pengelolaan kegiatan belajar diserahkan pada tim pelatih. Pejabat dari Bappeda hanya membuka dan menutup pelatihan, sedangkan staf Bappeda yang menjadi panitia, mengawal pelatihan secara penuh. Pasca pelatihan, selain dibuat laporan kegiatan, juga dapat dilakukan pendampingan terhadap alumnus pelatihan di lapangan.

154

Peace Through Development


BAGIAN 3 - CONTOH TERAPAN

Contoh Kurikulum Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi

Contoh Kurikulum Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi

P

enyusunan kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta merupakan tugas dari tim pelatih. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang kemudian dikembangkan menjadi bahan ajar (modul, media belajar, dan alat bantu). Melakukan langkahlangkah penjajakan kebutuhan pelatihan sampai penyusunan kurikulum dan modul (bahan ajar) merupakan keahlian yang harus dimiliki pelatih. Kurikulum yang ditampilkan di halaman berikut ini adalah contoh yang disusun untuk pelatihan selama 3 hari dengan menggunakan modul-modul yang terdapat di dalam buku ini. Sekali lagi, ini hanya contoh, karena setiap pelatihan sebaiknya menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan di daerahnya. Modulnya pun perlu memasukkan regulasi dan kebijakan terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang berlaku di daerahnya, selain yang berlaku secara nasional.

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

155


Contoh Kurikulum Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi

BAGIAN 3 - CONTOH TERAPAN

SUMMARY: MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD Provinsi Program Peace Through Development (PTD), Kerjasama Bappenas - UNDP ff Peserta Pelatihan adalah Tim Perumus/Penyusun RKPD Provinsi, Renja SKPD dan TPM Penyusunan RKPD Provinsi yang terdiri dari:

Sasaran/ Peserta

ff A nggota Tim Penyusun dokumen RKPD provinsi (merujuk kepada Permendegri No. 54 Tahun 2010) yang ditetapkan melalui SK Gubernur ff Pejabat yang menangani perencanaan di level provinsi ff Tim Perumus di SKPD : Kepala Seksi Perencanaan Program SKPD Provinsi ff K alangan Non-Pemerintahan : LSM Lokal, Akademisi, dan Individu yang rekrut oleh Bappeda.

Tim Pelatih

Tim Pelatih Bappenas, Provinsi yang dibentuk oleh Bappeda/Sekda Provinsi. Terdiri dari: Bappeda/SekBappeda dan atau Bappeda Provinsi. ff M eninjau implementasi dan atau sinergitas kerangka perencanaan daerah.

Tujuan Pelatihan

ff R e-Orientasi praktik perencanaan dan penganggaran daerah agar Peka perdamaian. ff M engoperasikan nilai dan prinsip peka perdamaian kedalam intrumen perencanaan didaerah. ff U ntuk menyiapkan dan menguatkan para fasilitator penyusun RKPD/ musrenbang di tingkat provinsi.

Waktu Pelatihan

Januari - Februari

Penyelenggara Pelatihan

Bappeda Provinsi ff M ateri kebijakan perencanaan dan penganggaran yang berlaku di daerah/provinsi (120 menit)

Pokok Materi

ff M ateri substansi dan teknik fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi (780 menit) ff M ateri pendukung: pembukaan, kontrak belajar, evaluasi, RTL (120 menit)

Durasi Pelatihan

156

3 hari (1.020 menit)

Peace Through Development


60’

60’

Perencanaan Pembangunan Daerah Peka Perdamaian

2

Waktu

1

Judul Materi

Pembukaan, Perkenalan dan Harapan

No.

1. Mampu memahami kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah 2. Mampu memahami potensi konflik pembangunan di daerah

Mengetahui tujuan dan proses pelatihan, In group dan pembangunan kesadaran bersama tentang aturan main pelatihan.

Tujuan Pembelajaran Umum

Mampu menjelaskan tentang: 1) ruang lingkup perencanaan pembangunan; 2) prinsip-prinsip perencanaan pembangunan peka perdamaian; 3) konflik perencanaan pembangunan di daerah

ff Adanya aturan main dalam proses pelatihan

ff Memetakan harapanharapan peserta terhadap pelatihan

ff Saling mengenal antar peserta sehingga terbentuk in group

ff Menyepakati adanya aturan main dalam proses pelatihan

ff Memetakan harapanharapan peserta terhadap pelatihan

ff Saling mengenal antar peserta sehingga terbentuk in group

Tujuan Pembelajaran Khusus

Kebijakan Umum Perencanaan dan potensi konflik Pembangunan Daerah

Sesi Pembukaan, Perkenalan dan Harapan

Pokok Bahasan

1) ruang lingkup perencanaan pembangunan; 2) prinsip-prinsip perencanaan pembangunan peka perdamaian; 3) pendekatanpendekatan perencanaan pembangunan.

Perkenalan, Harapan terhadap Pelatihan dan Kontrak Belajar

Sub Pokok Bahasan

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

Bahan Presentasi, Bahan Bacaan

ff Flip Chart, Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi ff Kertas metaplan ff Spidol ff Kertas plano ff Selotip kertas

Media

ffFlip Chart ffKertas meta-plan ffSpidol ffKertas plano ffSelotip kertas ffLCD proyektor fflaptop

LCD, Metaplan, Spidol.

Alat Bantu

Ref.

Permendagri 54/2010 ps. 2 s/d 13, Panduan Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

BAGIAN 3 - CONTOH TERAPAN

Presentasi Singkat, Diskusi Reflektif

Presentasi dan Permainan

Metode

KISI-KISI KURIKULUM PELATIHAN PENYUSUNAN RKPD Provinsi PEKA PERDAMAIAN

Contoh Kurikulum Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi

157


158 60’

90’

90’

90’

Analisis gambaran umum kondisi daerah

Analisis ekonomi dan keuangan daerah

Evaluasi RKPD Tahun Lalu

4

5

6

Waktu

Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi

Judul Materi

3

No.

Peace Through Development mampu melakukan praktik analisa ekonomi dan keuangan daerah

Terampil melakukan praktik analisis evaluasi RKPD

mampu melakukan analisa ekonomi dan keuangan daerah

Mampu memahami kerangka dan analisis evaluasi RKPD Provinsi Peka Perdamaian

peserta mampu melakukan praktik analisa gambaran umum kondisi daerah (provinsi)

Mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan penyusunan RKPD Provinsi.

Mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

mampu melakukan analisa gambaran umum kondisi daerah

Tujuan Pembelajaran Khusus

Tujuan Pembelajaran Umum

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

Analisis ekonomi dan keuangan daerah

Analisis gambaran umum kondisi daerah

TahapanTahapan Penyusunan RKPD Provinsi.

Pokok Bahasan

Analisis evaluasi RKPD Tahun Sebelumnya

-

Coaching Praktik

Coaching Praktik

Coaching Praktik

Diskusi Kelompok, Presentasi

Kegiatankegiatan yang harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan RKPD Provinsi.

-

Metode

Sub Pokok Bahasan

Lampiran V Permendagri 54/2010, Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

• Flip Chart • Kertas meta-plan • Spidol • Kertas plano • Selotip kertas • LCD proyektor • laptop Buku Referensi: RPJMD, RKPD tahun lalu, RKPD tahun berjalan, Renja SKPD, Matrik Analisis Tabel T-V.C.68 - 70

Permendagri 54/2010 ps. 2 s/d 13, Panduan Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Permendagri 54/2010 ps. 101 s/d 133, Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Ref.

Permendagri 54/2010 ps. 2 s/d 13, Panduan Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

• Flip Chart • Kertas meta-plan • Spidol • Kertas plano • Selotip kertas • LCD proyektor • laptop

Alat Bantu

Bahan Bacaan dan Lembar Kerja

Bahan Bacaan dan Lembar Kerja

Buku Referensi: Permendagri 54/2010, Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi

Media

BAGIAN 3 - CONTOH TERAPAN

Contoh Kurikulum Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi


90’

180’

90’

Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan beserta Pagu Indikatifnya

Verifikasi dan integrasi dengan rancangan Renja SKPD

9

10

7

8

90’

Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi

Analisa Potensi Konflik dan Pengembangan Perdamaian di Daerah

Waktu

Judul Materi

No.

mampu melakukan praktik analisa konflik dan pengembangan perdamaian di level provinsi

Mampu merumuskan Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Tabel atau Matrik yang telah disediakan

mampu melakukan Verifikasi dan integrasi dengan rancangan Renja SKPD

Mampu merumuskan Program Prioritas dan sasaran Pembangunan dan Besaran Pagu Indiaktifnya dan menganalisa potensi konflik

mampu melakukan Verifikasi dan integrasi dengan rancangan Renja SKPD

mampu melakukan praktik merumuskan permasalahan pembangunan di daerah

peserta mampu melakukan perumusan permasalahan pembangunan di daerah

mampu melakukan analisa konflik dan merumuskan pengembangan perdamaian di daerah

Tujuan Pembelajaran Khusus

Tujuan Pembelajaran Umum

1) Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. 2 Penyusunan Kriteria Pagu Indikatif Kegiatan pembangunan

Mampu merumuskan Program dan Kegiatan Prioritas beseta Pagu indikatifnya dan Potensi Konflik yang akan muncul

Verifikasi dan integrasi dengan rancangan Renja SKPD

Sub Pokok Bahasan

Analisa Potensi Konflik dan Pengembangan Perdamaian di Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi

Pokok Bahasan

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

159

Lampiran V Permendagri 54/2010, Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Lampiran V Permendagri 54/2010, Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

• Flip Chart • Kertas meta-plan • Spidol • Kertas plano • Selotip kertas • LCD proyektor • laptop Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi, Rancangan Renja SKPD, Rancangan RKPD

Lampiran V Permendagri 54/2010, Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Permendagri 54/2010 ps. 2 s/d 13, Panduan Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

Ref.

Buku Referensi: RPJMD, RKPD tahun lalu, RKPD tahun berjalan, Renja SKPD, Matrik Analisis Tabel T-V.C.76

• Flip Chart • Kertas meta-plan • Spidol • Kertas plano • Selotip kertas • LCD proyektor • laptop

Alat Bantu

• Flip Chart • Kertas meta-plan • Spidol • Kertas plano • Selotip kertas • LCD proyektor • laptop

Bahan Bacaan dan Lembar Kerja

Bahan Bacaan dan Lembar Kerja

Media

BAGIAN 3 - CONTOH TERAPAN

Coaching Praktik

Coaching Praktik

Coaching Praktik

Coaching Praktik

Metode

Contoh Kurikulum Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi


160 120’

120’

60’

Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

Penutupan : Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi

12

13

Waktu

11

Judul Materi

Konsultasi Publik Rancangan RKPD

No.

mampu melakukan simulasi praktik konsultasi publik rancangan RKPD

Mampu mengidentifikasi dan mempersiapkan hal-hal teknis penyelenggaraan musrenbang RKPD Provinsi.

Peserta dapat melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi pelatihan

Mampu merancang dan memfasilitasi proses penyelenggaraan musrenbang RKPD yang efektif dan partisipatif.

Peserta dapat melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi pelatihan

Tujuan Pembelajaran Khusus

mampu memahami proses konsultasi publik rancangan RKPD

Tujuan Pembelajaran Umum

Peace Through Development Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi dan Prinsip dan TeknikTeknik Fasilitasi Paritisipatif

Konsultasi Publik Rancangan RKPD

Pokok Bahasan

Diskusi Kelompok, Presentasi

Simulasi

1) Tujuan dan Alur Pelaksanan Musrenbang RKPD Provinsi, 2) Teknis Persiapan Pelaksanaan, 3) Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

Simulasi

Metode

Sub Pokok Bahasan

Bahan Presentasi

Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi, Presentasi

Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi, Presentasi

Media

• Flip Chart • Kertas meta-plan • Spidol • Kertas plano • Selotip kertas • LCD proyektor • laptop

Laptop, LCD, Flip Chart

• Flip Chart • Kertas meta-plan • Spidol • Kertas plano • Selotip kertas • LCD proyektor • laptop

Alat Bantu

Ref.

1) Panduan Penyelenggaraan Musrenbang, FPPM, 2) Lampiran V Permendagri 54/2010

Lampiran V Permendagri 54/2010, Buku Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi Peka Perdamaian

BAGIAN 3 - CONTOH TERAPAN

Contoh Kurikulum Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi


Contoh Jadwal Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi

BAGIAN 3 - CONTOH TERAPAN

Contoh Jadwal Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi

S

etelah menyusun kurikulum dan bahan ajar (modul) pelatihan, barulah disusun jadwal pelaksanaan pelatihan. Secara umum pelatihan dilakukan dengan 8 jam belajar efektif per hari. Biasanya, saat menyusun kurikulum sudah ada durasi waktu pelatihan yang menjadi patokan. Namun, sebaiknya jadwal pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan menjalankan kurikulum secara baik. Meskipun tentu saja keterbatasan anggaran pelatihan yang menyangkut lamanya pelatihan, juga dipertimbangkan. Berikut adalah contoh jadwal pelatihan untuk fasilitator dalam menyusun Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi dengan menggunakan kurikulum dan modul-modul yang terdapat dalam buku ini:

JADWAL PELATIHAN UNTUK FASILITATOR PENYUSUNAN RKPD Provinsi PEKA PERDAMAIAN Durasi 3 (tiga) hari Hari/ Tanggal

Waktu

Materi

Resource Person/ Fasilitator

Metode

08.00 - 08.30

Pendaftaran Peserta

08.30-10.30

Sesi 1 : Pembukaan Perkenalan dan Harapan: Membangun Komitmen Pembelajaran

Ceramah dan Game

10.30 - 10.45

Coffee Break

10.45 - 12.00

Sesi 2 : Perencanaan Pembangunan Daerah Peka Perdamaian

Diskusi Kelompok, Presentasi

12.00 - 13.00

ISOMA

Hari

MODUL PELATIHAN FASILITASI PENYUSUNAN RKPD PROVINSI PEKA PERDAMAIAN

161


Contoh Jadwal Pelatihan Fasilitasi Penyusunan RKPD Provinsi

BAGIAN 3 - CONTOH TERAPAN

Hari/ Tanggal

Materi

Resource Person/ Fasilitator

Metode

13.00 - 14.00

Sessi 3 : Mekanisme Penyusunan RKPD Provinsi

13.00 - 14.30

Sesi 4 : Analisa Gambaran Umum Daerah

14.30 - 16.00

Sesi 5 : Analisis ekonomi dan keuangan daerah

Coaching

16.00 -.. 08.30 - 09.00

Istirahat Review Hari Pertama

Coaching

09.00 - 10.30 10.30-10. 45

Sesi 6 : Evaluasi RKPD Tahun Lalu Coffee Break

Coaching

10.45 - 12.00

Sesi 7 : Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi

Coaching

12.00 - 13.00

ISOMA

13.00 - 14.30

Sesi 8 : Analisa Potensi Konflik dan Pengembangan Perdamaian di Daerah

Coaching

14.30 - 16.30

Sesi 9 : Perumusan Program Prioritas dan Sasaran Pembangunan beserta Pagu Indikatifnya

Coaching

08.30 - 09.00

Review Hari Kedua

09.00 - 10.30

Sesi 10 : Verifikasi dan integrasi dengan rancangan Renja SKPD

Coaching, Simulasi Praktik

10.30 - 10.45

Coffee Break

10.45 -12.00

Sesi 11 : Konsultasi Publik Rancangan RKPD

Simulasi/ Role Playing

12.00 - 13.00

ISOMA

13.00 - 15.00

Sesi 12 : Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

Simulasi/ Role Playing

15.00-15.30

Coffee Break

Diskusi

15.30 - 16.30

Sesi 13 : Evaluasi dan Penyusunan rekomendasi

Diskusi

16.30 - selesai

Penutupan

Hari Kedua

Hari Ketiga

162

Waktu

Peace Through Development

Coaching


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.