070806 pilihan, masalah & harapan masy thd pembangunan kab bandung

PENILAIAN, MASALAH, DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP

PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG Laporan Naratif Hasil Survey

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama

BAPEDA KABUPATEN BANDUNG

PERKUMPULAN INISIATIF

JANUARI - JULI 2007

0

KATA PENGANTAR Perencanaan pembangunan atau kebijakan publik secara umum, di manapun di dunia ini, selalu menghendaki agar mendapat dukungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat. Sebabnya sederhana saja, yaitu seandainya kebijakan public tidak didukung oleh masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut sulit untuk diimplementasikan. Bahkan beberapa bukti menunjukan bahwa kebijakan public yang gagal mendapatkan dukungan dari masyarakat dapat mengakibatkan jatuhnya rezim pemerintahan yang saat itu berkuasa, yang dianggap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya agar suatu kebijakan public dapat didukung oleh masyarakat? Berbagai cara ditempuh untuk itu. Satu gagasan yang paling mengemuka adalah tentang partisipasi. Dipercaya bahwa partisipasi adalah cara ampuh untuk mendapatkan dukungan publik sekaligus menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Ada berbagai bentuk partisipasi. Yang paling popular adalah bentuk partisipasi publik secara tatap muka dan deliberatif. Artinya pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, duduk bersama membahas dan memutuskan isu kebijakan public yang dihadapi. Ada berbagai kelebihan dari pertemuan tatap muka, di antaranya yang pokok adalah bahwa pertemuan tatap muka memungkinkan kita untuk membahas isu secara tuntas dan jelas.

Namun ada juga bentuk lain yang kurang popular tetapi sebenarnya memiliki berbagai kelebihan. Bentuk itu adalah survey wawancara dengan masyarakat.

Survey wawancara dengan masya rakat memiliki setidaknya dua kelebihan.

Pertama, suatu survey dapat merepresentasikan opini seluruh masyarakat, asal survey tersebut memenuhi kaidah statistic yang memadai. Kedua, suatu survey wawancara dapat terfokus kepada isu pokok kebijakan yang henda k dikeluarkan.

Kedua kelebihan ini menutupi kekurangan dari bentuk partisipasi tatap muka.

Buku ini merupakan laporan hasil survey wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat Kabupaten Bandung. Maksudnya adalah untuk memperoleh masukan mengenai penilaia n, harapan, dan masalah tentang pembangunan Kabupaten Bandung. Dengan survey ini, maka pembuat keputusan dapat memiliki basis dan koridor mengenai fokus pembangunan yang harus dituntaskan baik pada jangka panjang, menengah maupun tahunan. Langkah terdekat yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengadakan sebuah proses diskusi pendalaman bersama stakeholders terkait, melalui bentuk pertemuan tatap muka. Akhirnya, semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mempertajam kebijakan publik yang a kan disusun.

Soreang, Juli 2007

Perkumpulan Inisiatif

1

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan 1.2 Ruang Lingkup Analisis 1.3 Metode Analisis BAB II DATA DAN ANALISIS 2.1 Keterangan Hasil Survey 2.2 Karakteristik Umum Responden 2.3 Bagaimana Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bandung Saat Ini? 2.3.1 Pendapatan Bulanan 2.3.2 Total Beban Pengeluaran Bulanan Hidup Sekeluarga 2.3.3 Pekerjaan Responden 2.3.4 Tingkat Kepentingan Pengeluaran Rumah Tangga 2.4 Bagaimana Kep edulian Masyarakat Terhadap Kepemerintahan Dan Kemasyarakatan?

2.4.1 Keterlibatan Dalam Organisasi 2.4.2 Interaksi Dengan Unsur Aparat 2.4.3 Kenal Dengan Aparat Pemerintahan Terendah 2.4.4 Ketertarikan Pada Kegiatan Kemasyarakatan 2.4.5 Pengetahuan Tentang Program Pemerintah dan Manfaatnya 2.5. Apa Harapan Dan Masalah Yang Masyarakat Kabupaten Bandung Rasakan?

2.5.1 Kondisi Kabupaten Bandung Yang Diharapkan 2.5.2 Masalah Paling Berat Yg Dihadapi Masyarakat 2.5.3 Kondisi Kehidupan Sehari-Hari Yang Diharapkan 2.6 Bagaimana Persepsi Masyarakat Kabupaten Bandung Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan?

2.6.1 Persepsi/Penilaian Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan 2.6.2 Kepuasan Dengan Pelayan Publik (Skpd-Skpd Dan Lainnya) 2.6.3 Persepsi Tentang Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 2.6.4 Persepsi Tentang Budaya Sunda 2.6.5 Persepsi Tentang Kondisi Kehidupan Beragama 2.6.6 Persepsi Tentang Kondisi Lingkungan 2.6.7 Persepsi Tentang Kondisi Perekonomian 2.6.8 Persepsi Tentang Kondisi Penegakan Hukum 2.6.9 Persepsi Tentang Kondisi Pendidikan 2.6.10Persepsi Tentang Kondisi Kehidupan Saat Ini Dibandingkan Dengan Masa Lalu 2.7 Kesimpulan Analisis: Masalah, Harapan, Dan Persepsi Masyarakat Tentang Pembangunan Kabupaten Bandung BAB III PENUTUP

2

BAB I PENDAHULUAN Proses teknokratis perencanaan selama ini selalu menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima dan objek dari pembangunan. Padahal, masyarakat sebagai penerima manfaat, sebagai pembayar pajak, sebagai raja yang harus dilayani pemerintah, sudah selayaknya da n seharusnya dilibatkan.

Hal pertama yang dapat dilakukan dalam pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan adalah dalam hal pengumpulan data. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah yang baik, dalam menjabarkan visimisi kepala daerah, memerlukan adanya informasi yang valid dan dapat di percaya.

Informasi yang dibutuhkan meliputi data-data sekunder statistik, peta, dll. Selama ini informasi yang ada selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dalam hal validitasnya. Karena alasan validitas ini pula bahwa sudah selayaknya masyarakat dilibatkan karena mereka lah yang mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dan mereka juga yang akan menentukan kemana arah masa depan suatu daerah Dalam upaya mendapatkan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan. Informasi mengenai masalah, harapan, dan persepsi masyarakat menjadi penting untuk mengarahkan rencana pembangunan agar lebih sesuai dengan masalah, harapan, dan persepsi masyarakat. Absen nya informasi ini membuat sebuah proses perencanaan (dan juga sebuah produk rencana) sangat mudah untuk diabaikan dan berubah terus menyesuaikan trend.

1.1 Maksud dan Tujuan Maksud utama dari kegiatan survey mengenai masalah, harapan, dan persepsi masyarakat adalah untuk memperbaikan proses perencanaan serta memperbaiki input informasi bagi proses penyusunannya. Ada dua tujuan utama yang hendak dicapai dari kegiatan survey ini yaitu: ? Mendapatkan masukan dari masyarakat secara langsung dan representative menurut statistic, mengenai masalah prioritas, harapan terhadap pembangunan, dan persepsi mereka tentang pembangunan selama ini ? Menjadikan masukan tersebut sebagai bahan dalam kajian kebijakan, untuk diakomodasi dalam dokumen rencana pembangunan khususnya RPJPD, RPJMD. 1.2 Ruang Lingkup Analisis Ruang lingkup substansi survey sendiri kita batasi hanya untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok sbb: ? Ba gaimana karakteristik masyarakat Kabupaten Bandung saat ini? ? Bagaimana kepedulian masyarakat terhadap kepemerintahan dan kemasyarakatan? ? Apa harapan dan masalah yang masyarakat Kabupaten Bandung rasakan?

3

?

Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Bandung tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi budaya sunda, kehidupan beragama, lingkungan hidup, perekonomian, penegakan hukum, pendidikan, dan kondisi kehidupan yang dialami saat ini dibandingkan sebelumnya

1.3 Metode Analisis Metoda Survey a.

Multistage random sampling dengan sampling error 3%, pada tingkat kepercayaan 95%. b.

Sampel bersih berjumlah 566 orang yang dipilih secara acak sistematik.

Sehingga terdistribusi merata di semua desa/kelurahan di Kab. Bandung.

Metoda Analisis Data yang akan dianalisis dari hasil survey ini adalah: a. Variable independent yaitu karakteristik responden b. Variabel dependen yaitu harapan, persoalan, dan persepsi masyarakat c. Keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependent Alat analisis yang digunakan yaitu software SPSS 10.0 for Windows dan juga Microsoft Excel.

4

BAB II DATA DAN ANALISIS 2.1 Keterangan Hasil Survey Survei ini berhasil mewawancarai 586 responden, yang tersebar di 30 kecamatan di Kabupaten Bandung (Induk). Dari jumlah tersebut, 323 orang responden (55,1%) adalah laki laki. Sementara sisanya sebanyak 263 responden (44,9%) adalah perempuan.

Kecamatan Rancabali Ciwidey Pasirjambu Soreang Cileunyi Cimenyan Cilengkrang Bojongsoang Margahayu Margaasih Katapang Dayeuhkolot Banjaran Pameungpeuk Pangalengan Total

Jumlah Responden 10 13 18 31 24 18 10 17 21 20 26 22 22 13 29

1.7 2.2 3.1 5.3 4.1 3.1 1.7 2.9 3.6 3.4 4.4 3.8 3.8 2.2 4.9

586

100.0

%

Kecamatan Arjasari Solokanjeruk Ibun Rancaekek Ciparay Pacet Kertasari Baleendah Majalaya Cicalengka Nagreg Cikancung Paseh Cimaung Cangkuang

2.2 Karakteristik Umum Responden Data hasil survey menunjukan bahwa proporsi penduduk Kabupaten Bandung didominasi oleh laki laki.

Angka menunjukan bahwa 55% penduduk adalah laki laki dan sisanya perempuan.

Jumlah Responden 17 15 14 30 30 19 13 36 32 18 4 15 24 14 11

% 2.9 2.6 2.4 5.1 5.1 3.2 2.2 6.1 5.5 3.1 .7 2.6 4.1 2.4 1.9

PROPORSI PENDUDUK (%)

44.9

Dalam hal jumlah keluarga, rata rata jumlah anggota keluarga adalah 3.48 (dibulatkan 4) orang per rumah tangga. Angka paling besar adalah keluarga dengan anggota 3, 4, dan 5 orang. Keluarga besar dengan jumlah lebih dari 5 orang relatif sedikit.

55.1

Laki-laki

Perempuan

Angka jumlah anggota keluarga juga terkait dengan jumlah tanggungan. Hasil survey ini menunjukan bahwa rata -rata jumlah tanggungan adalah 2,39 (dibulatkan 3) orang per keluarga. Dengan angka tanggungan seperti ini, yang kemudian harus kita perhatikan adalah rata -rata pendapatan dan belanja setiap keluarga.

5

30

22.7 23.2

24.1

25

20 % PENDUDUK

% PENDUDUK

25

26.2 26

20 15

12.1

10 3.8 2.9

3.1

5 0.2

17 14.3

15

12.9

10 4.8 5

2.5 1.8

1.2 0.5

0

0.9

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

JUMLAH ANGGOTA KELUARGA

2

3

4

5

6

7

8

JUMLAH TANGGUNGAN

%PENDUDUK

Rata-rata penduduk Kabupaten Bandung yang kami survey menunjukan bahwa lebih dari 76% telah tinggal cukup lama di Kabupaten Bandung (> 9 tahun). Jumlah penduduk yang terhitung baru (kurang dari 5 tahun) ada sekitar 11,7%. Angka ini terhitung cukup tinggi. Penjelasan yang mungkin dapat kita gunakan adalah banyaknya penduduk Kabupaten Bandung yang merupakan pendatang, dan angka imigrasi Kabupaten Bandung sangat tinggi. Sehingga dalam waktu 5 tahun saja jumlah pendatang mencapai hampir mencapai 12% dari penduduk.

90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

76.3

2.1

4.3

5.3

8.2

Kurang dari 1 tahun

1<lama tinggal<=3 tahun

3<lama tinggal<=5 tahun

5<lama tinggal<=7 tahun

3.8 7<lama tinggal<=9 tahun

Lebih dari 9 tahun

LAMA TINGGAL

Dari mana pendatang sebanyak itu? Bila kita melihat komposisi suku bangsa tinggal di Kabupaten Bandung, hampir 95% adalah orang sunda. Hasil ini tentu saja menunjukan bahwa pendatang yang tinggal di Kabupaten Bandung sebagian besar adalah kaum migran yang datang dari kota lain di provinsi jawa barat.

Sunda Jawa Minang Batak Lainnya Total

Frequency

Percent

555 21 3 1 6 586

94.7 3.6 .5 .2 1.0 100.0

6

3.6

0.2

Sebagian besar penduduk Bandung beragama islam, hanya sebagian kecil saja yang non islam.

0.5 1

Frequency 581 3 2 586

Islam Protestan Katolik Total

% 99.1 .5 .3 100.0

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk Bandung telah mencapai pendidikan dasar. Hampir Sunda Jawa Minang Batak Lainnya 40% penduduk telah menyelesaikan pendidika n tingkat sekolah dasar.

Sementara 23% menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama. Dan 23% menamatkan pendidikan sekolah menengah atas. Yang kemudian harus kita perhatikan adalah masih adanya 8% penduduk yang tidak tamat sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali. Angka ini tentu saja terhitung cukup besar.

94.7

39.4

23.2

8 2.9

Tid ak tam at

(S 2)

0.2

M as ter

(S 1)

3.1

Sa rja na

23.2

SD /S ed er aja t SM P/ Se de raj at SM A/ Se de ra jat Di plo m a (D I-D III)

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Adakah perbedaan antara tingkat pendidikan perempuan dengan laki-laki? Ada dugaan bahwa perempuan selalu menjadi korban dalam hal pendidikan.

Perempuan dapat dengan mudah drop -out ketika keluarga tidak mampu lagi membiayai pendidikan. Dugaan tersebut sepertinya mendapatkan dukungan dalam survey ini. Hasil survey menunjukan bahwa ada perbedaan dalam hal persentase laki-laki dan perempuan dalam setiap tingkatan pendidikan, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok.

Perbedaan terjadi dalam tingkat pendidikan dasar, dimana proporsi perempuan yang tamat SD lebih tinggi hampir 10% dari laki laki. Sementara yang tamat tingkat

7

SMP, proporsi laki laki lebih tinggi kira kira 5%. Interpretasi data ini adalah perempuan yang lulus SD banyak yang tidak melanjutkan ke SMP. Pendidikan Terakhir SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat Diploma (DI-DIII) Sarjana (S1) Master (S2) Tidak tamat Total

Laki-laki

Perempuan

Total

113 34.98% 81 25.08% 78 24.15% 10 3.10% 13 4.02% 1 0.31% 27 8.36% 323

118 44.87% 55 20.91% 58 22.05% 8 3.04% 4 1.52% 0 0.00% 20 7.60% 263

231 39.42% 136 23.21% 136 23.21% 18 3.07% 17 2.90% 1 0.17% 47 8.02% 586

%PENDUDUK

Secara umum, penduduk Bandung masih banyak yang tinggal di rumah yang tidak permanen. Hampir 25% penduduk bertempat tinggal di rumah dari kayu yang tidak permanen dan bahan lainnya. Hal ini harus mendapat perhatian karena kondisi perumahan ini berdampak pada kondisi kesehatan keluarga.

45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

38.4

25.0 18.6 11.0 6.9

Seluruhnya Beton

Kombinasi Beton dan Kayu

Seluruhnya kayu tapi permanen

Seluruhnya kayu dan tidak permanen

Bahan lainnya

2.3 Bagaimana Karakteristik Masyarakat Kabupaten Bandung Saat Ini? Karakteristik masyarakat Kabupaten Bandung yang kita survey diutamakan karakteristik kondisi perekonomian keluarga. Hal ini meliputi penyikapan mereka pada jenis-jenis pengeluaran belanja, beban pengeluaran yang harus mereka tanggung, profesi/pekerjaan mereka, dan pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan tersebut.

8

2.3.1 Pendapatan Bulanan Dari hasil survey menunjukan bahwa 82,5% penduduk mempunyai penghasilan yang tetap dengan besaran yang bervariasi. Secara umum, rata -rata pendapatan penduduk adalah Rp.871.593,29 Namun sayangnya, bila kita lihat distribusinya, sebagian besar penduduk (62,5%) berpenghasilan rendah (dibawah Rp.1.000.000).

Yang kemudian harus kita sayangkan lagi, masih ada sekitar 17% penduduk yang tidak berpenghasilan.

Besar total pendapatan perbulan: Rp.0 s/d Rp.499.000 % within Besar total pendapatan perbulan: % within Gender: Rp.500.000 s/d Rp.999.999 % within Besar total pendapatan perbulan: % within Gender: Rp.1.000.000 s/d Rp.1.499.999 % within Besar total pendapatan perbul an: % within Gender: Rp.1.500.000 s/d Rp.1.999.999 % within Besar total pendapatan perbulan: % within Gender: Rp.2.000.000 s/d Rp.2.499.999 % within Besar total pendapatan perbulan: % within Gender: Rp.2.500.000 s/d Rp.2.999.999 % within Besar total pendapatan perbulan: % within Gender: Tidak Berpenghasilan % within Besar total pendapatan perbulan: % within Gender: Tidak Menjawab (99) % within Besar total pendapatan perbulan: % within Gender: TOTAL % within Besar total pendapatan perbulan: % within Gender:

Laki-laki Perempuan 125 81 60.68% 39.32% 38.82% 31.52% 91 64 58.71% 41.29% 28.26% 24.90% 32 21 60.38% 39.62% 9.94% 8.17% 17 12 58.62% 41.38% 5.28% 4.67% 5 3 62.50% 37.50% 1.55% 1.17% 14 14 56.00% 56.00% 4.35% 5.45% 38 62 38.00% 62.00% 11.80% 24.12% 0 1 0.00% 100.00% 0.00% 0.39% 322 257 55.61% 44.39% 100.00% 100.00%

Total 206 100.00% 35.58% 155 100.00% 26.77% 53 100.00% 9.15% 29 100.00% 5.01% 8 100.00% 1.38% 25 112.00% 4.32% 100 100.00% 17.27% 1 100.00% 0.17% 579 100.00% 100.00%

Bila melihat proporsi, terlihat bahwa untuk setiap kategori pendapatan, laki-laki selalu lebih dominan dibanding perempuan. Sementara un tuk kategori tidak berpenghasilan, jumlah sangat dominan. Ini menunjukan bahwa perempuan masih belum masuk kategori kelompok produktif.

2.3.2 Total Beban Pengeluaran Bulanan Hidup Sekeluarga Beban hidup di Kabupaten cukup berat. Hasil survey menunjukan bahwa rata -rata beban keluarga sebulan adalah Rp.780.098,42. Hal lain yang seharusnya diperhatikan adalah hampir 75% penduduk Kabupaten Bandung berpenghasilan dibawah 1 juta rupiah perbulan. Angka ini tentu saja cukup rendah. Temuan lain menunjukan bahwa kesenjangan penghasilan antara penduduk juga cukup tinggi.

9

Proporsi Besar Penghasilan 4.5% 1.4% 17.3%

5.0%

9.2%

26.9% 35.7%

Tidak Berpenghasilan

s/d Rp.499.000

Rp.500.000 s/d Rp.999.999

Rp.1.000.000 s/d Rp.1.499.999

Rp.1.500.000 s/d Rp.1.999.999

Rp.2.000.000 s/d Rp.2.499.999

>= Rp.2.500.000

Yang kemudian harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan adalah (1) apakah jumlah ini cukup untuk membiayai anggota keluarga yang rata -rata 4 orang, dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan rata -rata 3 orang?

(2) apakah rata -rata beban ini dapat tertutupi dengan besaran upah minimum regional kabupaten saat ini?

Bila dibandingkan dengan beban pengeluaran keluarga per bulan, yang rata -rata Rp.780.098,42 maka secara umum masih ada saving. Tapi bagaimana kah gambaran sesungguhnya?

Proporsi Besar Belanja

Pada tabel dibawah, bisa kita lihat bahwa (1) ada 17,3% 2.80% penduduk tidak punya 7.60% penghasilan. Dan tidak ada 30.60% penduduk yang tidak punya pengeluaran. Ini bukti bahwa 13.50% mereka menjadi beban untuk penduduk yang lainnya. Sela in itu kita juga bisa melihat (2) beban ketergantungan antara penduduk pada penjelasan berikut.

Dalam kelompok pengeluaran antara Rp.1 s/d 43.10% Rp.1000000, ada 87,2% penduduk (30,58%+43,06%).

Rp.0 s/d Rp.499.000 Rp.500.000 s/d Rp.999.999 Sementara dalam kelompok Rp.1.000.000 s/d Rp.1.499.999 Rp.1.500.000 s/d Rp.1.999.999 Rp.2.000.000 s/d Rp.2.499.999 >= Rp.2.500.000 yang sama, hanya ada 62,6% penduduk (35,7%+26,9%) yang mempunyai pendapatan dalam kelompok itu.

Terakhir (3) angka disparitas/kesenjangan pendapatan antara penduduk sangat terlihat. Ada 79,9% penduduk berpenghasilan dibawah 1 juta rupiah per bulan. Ada 14,2% penduduk berpenghasilan diantara 1 dan 2 juta rupiah per bulan. Dan hanya 5,9% penduduk yang berpenghasilan diatas 2 juta rupiah per bulan.

2.60%

10

Analisis tabulasi silang antara total pendapatan dan pengeluaran keluarga

Rp.1.500.000 s/d Rp.1.999.999

Diatas Rp.2.500.000

Tidak Menjawab

Total

Rp.2.000.000 s/d Rp.2.499.999

Rp.1.000.000 s/d Rp.1.499.999

Rp.0 s/d 114 Rp.499.000 % Pengeluaran 65.5% % Pendapatan 55.3% Rp.500.000 s/d 76 Rp.999.999 % Pengeluaran 31.4% % Pendapatan 36.9% Rp.1.000.000 s/d 11 Rp.1.499.999 % Pengeluaran 14.3% % Pendapatan 5.3% Rp.1.500.000 s/d 2 Rp.1.999.999 % Pengeluaran 4.8% % Pendapatan 1.0% Rp.2.000.000 s/d Rp.2.499.999 % Pengeluaran % Pendapatan Diatas Rp.2.500.000 % Pengeluaran % Pendapatan Tidak Menjawab 3 % Pengeluaran 14.3% % Pendapatan 1.5% Total 206 % Pengeluaran 35.2% % Pendapatan 100.0%

Rp.500.000 s/d Rp.999.999

25. kategori pengeluaran

Rp.0 s/d Rp.499.000

27. Besar total pendapatan perbulan:

15

1

1

39

4

174

8.6% 9.7%

0.6% 1.9%

0.6% 3.4%

22.4% 31.0%

2.3% 44.4%

100.0% 29.7%

101

16

46

3

242

41.7% 65.2%

6.6% 30.2%

19.0% 36.5%

1.2% 33.3%

100.0% 41.3%

27

18

9

1

11

77

35.1% 17.4%

23.4% 34.0%

11.7% 31.0%

1.30% 12.50%

14.3% 8.7%

100.0% 13.1%

9

11

14

6

42

21.4% 5.8%

26.2% 20.8%

33.3% 48.3%

14.3% 4.8%

100.0% 7.2%

1

2

7

6

1

17

5.9% 1.9%

11.8% 6.9%

41.20% 87.50%

35.3% 4.8%

5.9% 11.1%

100.0% 2.9%

1

3

2

7

13

7.7% 0.6% 2 9.5% 1.3% 155 26.5% 100.0%

23.1% 5.7% 3 14.3% 5.7% 53 9.0% 100.0%

15.4% 6.9% 1 4.8% 3.4% 29 4.9% 100.0%

53.8% 5.6% 11 52.4% 8.7% 126 21.5% 100.0%

100.0% 2.2% 21 100.0% 3.6% 586 100.0% 100.0%

8 1.40% 100.00%

1 4.8% 11.1% 9 1.5% 100.0%

Analisis tabulasi silang di atas menunjukkan temuan yang menarik. Yaitu keluarga yang berpendapatan di bawah Rp. 500.000,- ternyata 45% di antaranya memiliki pengeluaran yang lebih dari Rp. 500.000,-. Demikian pula dengan keluarga yang penghasilannya di antara Rp. 1000.000,- dan Rp. 500.000,-, ada 25% di antaranya yang memiliki pengeluaran di atas Rp. 1000.000,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada kelompok masyarakat yang hidupnya â&#x20AC;&#x2DC;lebih besar pasak daripada tiangâ&#x20AC;&#x2122;. Berdasarkan kondisi ini, maka sangat perlu untuk diperhatikan adanya kebijakan yang memungkinkan agar masyarakat dapat menekan pengeluaran mereka sekecil -kecilnya. Misalnya pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan dasar.

11

2.3.3 Pekerjaan Responden Mengapa pendapatan warga Kabupaten Bandung demikian rendah? Mungkin jawaban tersebut dapat kita temukan dari figure berikut. Hasil survey menunjukan bahwa proporsi penduduk tidak produktif (secara ekonomi) masih sangat besar. Diantaranya ibu rumah tangga dan pengangguran yang totalnya hampir mencapai 35%.

22.40% 34.50%

43.10%

Kalau kita amati lebih jauh, Tidak punya penghasilan Penghasilan kecil (Rentan) kelompok penduduk dengan Penghasilan stabil (Mapan) pekerjaan yang produktif pun ternyata berada dikelas bawah (nilai ekonomi nya rendah), seperti buruh pabrik dan bangunan (14,8%), buruh tani (5,5%), petani (5,3%), pedagang keliling (3,6%) dan yang pekerjaannya tidak jelas (13,9%). Walaupun mereka kelompok produktif, mereka adalah kelompok yang rentan, yang mudah jatuh miskin bila ada â&#x20AC;&#x153;musibahâ&#x20AC;? (seperti misalnya dipecat, kekeringan, sakit, dll). Hanya sebagian kecil saja penduduk (22,5%) yang hidup mapan dan relatif stabil, dengan bekerja sebagai karyawan swasta, pengusaha/ wiraswasta, pengawai negeri sipil dan profesional, serta pedagang besar.

Bila kita sedikit lebih fokus, dengan isu gender, dapat dilihat bahwa proporsi perempuan selalu lebih sedikit dalam setiap kelompok pekerjaan. Perbedaan tersebut sangat signifikan. Proporsi perempuan besar sekali di kelompok yang tida k produktif secara ekonomi. Perempuan lah yang sebagian besar di kelompok miskin dan rentan.

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Petani Pedagang keliling Karyawan Swasta Buruh Profesional (Guru, Dokter, dll) Pengusaha/Wiraswasta Buruh Tani Pedagang Be sar/Pengumpul

Laki-laki Perempuan 11 3.41% 26 8.05% 17 5.26% 33 10.22% 67 20.74% 5 1.55% 37 11.46% 20 6.19% 2 0.62%

5 1.90% 5 1.90% 4 1.52 % 24 9.13% 19 7.22% 2 0.76% 9 3.42% 12 4.56% 3 1.14%

Total 16 2.73% 31 5.29% 21 3.58% 57 9.73% 86 14.68% 7 1.19% 46 7.85% 32 5.46% 5 0.85%

12

3 0.93% 57 17.65% 43 13.31% 2 0.62% 323

Ibu Rumah Tangga Lainnya Tidak Bekerja Tidak Menjawab (99) TOTAL

128 48.67% 24 9.13% 27 10.27% 1 0.38% 263

131 22.35% 81 13.82% 70 11.95% 3 0.51% 586

2.3.4 Tingkat Kepentingan Pengeluaran Rumah Tangga Dalam survey ini, masyarakat diminta untuk memberikan informasi mengenai tingkat preferensi pengeluaran mereka. Dari informasi ini kita bisa melihat bahwa pemenuhan kebutuhan dasar adalah prioritas utama. Prioritas pengeluaran tertinggi adalah makanan. Disusul kemudian oleh belanja kesehatan, air bersih, pendidikan.

Interpretasi dari temuan ini adalah bahwa sampai saat ini, penduduk Kabupaten Bandung masih bergulat dengan pemenuhan kebutuhan dasar (alias masih misk in menurut definisi Amartya Sen). Mereka juga menyadari bahwa kesehatan dan air bersih sangat penting. Tentu saja, karena profesi sebagian besar dari penduduk Kabupaten Bandung sangat mengandalkan kesehatan dan kekuatan fisik. Temuan ini juga mengkonfirmasi mengapa pendidikan mendapatkan prioritas yang lebih rendah. Pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Kemudian, preferensi prioritas ini juga ternyata sama diantara laki laki dan perempuan. Baik laki laki maupun perempuan menempatkan tingkat kepentingan yang sama untuk setiap pengeluaran.

Tingkat Kepentingan Pengeluaran Pengeluaran Makanan Pengeluaran Kesehatan Pengeluaran Air Bersih Pengeluaran Pendidikan Pengeluaran Pakaian Pengeluaran Listrik Pengeluaran Transportasi Pengeluaran Rumah Pengeluaran Sampah Pengeluaran Hiburan

Standardized Tingkat Score mnrt Score Kepentingan laki-laki 0.976 0.788 0.689 0.652 0.579 0.559 0.484 0.450 0.288 0.172

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.975 0.782 0.699 0.643 0.579 0.540 0.487 0.453 0.292 0.175

Score mnrt perempuan 0.978 0.794 0.676 0.661 0.577 0.579 0.478 0.444 0.280 0.165

2.4 Bagaimana Kepedulian Masyarakat Terhadap Kepemerintahan Dan Kemasyarakatan?

2.4.1 Keterlibatan Dalam Organisasi Bila kepedulian terhadap hal hal kemasyarakatan misalnya diukur dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan -kegiatan dn organisasi-organisasi, maka secara umum sepertinya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung kurang peduli dalam hal kemasyarakatan. Hasil survey menunjukan bahwa proporsi penduduk yang merupakan anggota suatu organisasi relatif kecil jumlahnya.

13

Terlepas dari sedikitnya masyarakat Kabupaten Bandung yang berpartisipasi dalam organisasi, ternyata organisasi keagamaan adalah yang paling populer. Kemudian disusul oleh organisasi olahraga, organisasi seni dan budaya, serikat pekerja atau kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan terakhir himpunan profesi Keterlibatan Dalam Organisasi Keagamaan

Keterlibatan Dalam Perhimpunan Olah Raga

0.0%

Bukan anggota

Anggota pasif Anggota aktif

Laki-laki

Tidak jawab

8.4%

25.7%

Anggota aktif

Tidak jawab

Perempuan

Organisasi Olah Raga

Tidak jawab 8.7%

Anggota aktif 24.4%

Anggota pasif

Laki-laki

Perempuan

Organisasi Keagamaan

22.8%

20.7% Bukan anggota

9.1%

10.0%

22.8%

14.1%

9.0%

21.7% 11.0%

11.5%

20.0%

8.4%

30.0%

57.8%

40.0%

66.5%

50.0%

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

45.2%

60.0%

45.2%

70.0%

Tidak jawab 11.4%

Bukan anggota 45.2%

Anggota aktif 16.9%

Anggota pasif 10.1%

Bukan anggota 61.6%

Anggota pasif 21.7%

14

Organisasi Seni Budaya

Anggota aktif 5.3%

Org. Serikat Pekerja atau Kelompok Tani

Tidak jawab 15.9% Tidak jawab 20%

Anggota aktif 6% Anggota pasif 5%

Anggota pasif 7.2%

Bukan anggota 69%

Bukan anggota 71.6%

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Organisasi Partai Politik

Tidak jawab 18%

Tidak jawab 20%

Anggota aktif 3% Anggota pasif 3%

Anggota aktif 4% Anggota pasif 2% Bukan anggota 74%

Bukan anggota 76%

Organisasi Himpunan Profesi

Tidak jawab 35%

Anggota aktif 2%

Bukan anggota 61%

Anggota pasif 2%

15

2.4.2 Interaksi Dengan Unsur Aparat Dalam hal interaksi antara masyarakat dengan aparat, dapat kita lihat bahwa semakin rendah pemerintahan, maka semain besar skala interaksinya dengan masyarakat. Ketika yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat adalah pemerintahan pada tingkat terendah, adakah alasan untuk selalu melakukan sentralisasi pemerintahan? Sentralisasi hanya akan menjauhkan masyarakat dari pemerintah.

2.4.3 Kenal Dengan Aparat Pemerintahan Terendah Masih terkait interaksi antara masyarakat dengan aparat pemerintahan terdekat.

Disini juga kita melihat alasan bahwa semakin rendah pemeirntahan, semakin dekat dan dikenal oleh masyarakat. Camat, yang notabene adalah kepanjangan tangan dari bupati, ternyata hanya sedikit penduduk yang mengenal mereka.

Berurusan dg RT

Berurusan dg RW

6.80%

7.30%

26.80% 36.50%

56.10%

66.40%

Ya

Tidak

Tidak Jawab

Berurusan dg Desa/Kelurahan

9.60%

Ya

Tidak

Tidak Jawab

Berurusan dg Kecamatan

14.70%

22.50%

48.50% 42.00%

62.80%

Ya

Tidak

Tidak Jawab

Ya

Tidak

Tidak Jawab

16

Kenal Dg Lurah/Kades

Kenal Dg Camat

Tidak Menjawab

Tidak 22.0%

Tidak Menjawab 2%

0.2%

Ya 77.8%

Ya 16%

Tidak 82%

2.4.4 Ketertarikan Pada Kegiatan Ketertarikan Pada Keg. Kemasyarakatan & Kemasyarakatan Pembangunan Bila pada bagian sebelumnya masyarakat mengungkapkan bahwa Tidak Tidak Tertarik mereka sangat sedikit terlibat dalam menjawab 5% Sedikit 12% organisasi, ternyata ini tidak terkait Tertarik 14% dengan ketertarikan mereka dalam kegiatan kemasyarakatan (yang selama ini selalu diidentikan dengan keterlibatan dalam organisaai. Secara umum, masyarakat tertarik pada Sangat Tertarik masalah kemasyarakatan. Bila dilihat 31% persentasenya, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat cukup dan bahkan Cukup sangat tertarik pada masalah Tertarik 38% kemasyarakatan, pembangunan atau masalah pemerintahan. Tapi kenapa pada penjelasan sebelumnya terlihat bahwa masyarakat tidak aktif dalam organisasi? Kemungkinan pertama adalah organisasi-organisasi tersebut kurang mampu menarik masyarakat untuk terlibat didalamnya. Salah satu kemungkinan lainnya yaitu bahwa organisasi tersebut cukup eksklusif yang tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat didalamnya. Tidak ada alasan untuk menghalangi mereka berpartisipasi dalam kemasyarakatan, pembangunan atau kepemerintahan.

2.4.5 Pengetahuan Tentang Program Pemerintah dan Manfaatnya Bila pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan yang populer, pilih kebijakan yang sifatnya kedermawanan (charity) yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat miskin. Hal ini dapat terlihat dari hasil survey yang menunjukan bahwa program yang berkarakter charity, walau pun sifatnya sementara dan instant, lebih populer dari program lain yang dampaknya langsung atau pun tidak langsung.

Program yang paling populer adalah beras miskin (raskin), bantuan operasional

17

sekolah (BOS) dan PKPS-BBM. Sedangkan program yang sifatnya langsung atau pun tidak langsung manfaatnya, tapi buka n charity , kurang populer.

Pernahkah mendengar...

Program Beras Miskin Program Bantuan Operasional Sekolah Program PKPS-BBM Program P2KP Program Pembangunan Desa Program Raksa Desa Program Pengembangan Desa Tertinggal Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program PPK-IPM

Ya 94.4% 83.8% 74.9% 38.6% 32.6% 31.2% 24.7% 18.1% 17.6%

Tidak 4.6% 13.5% 23.2% 55.1% 55.5% 59.9% 66.0% 71.5% 73.7%

Tidak Jawab 1.0% 2.7% 1.9% 6.3% 11.9% 8.9% 9.2% 10.4% 8.7%

Namun yang kemudian harus kita perhatikan adalah program-program yang sifatnya charity biasanya umurnya pendek (sementara), tidak memecahkan masalah struktural penyebab kemiskinan (instant), dan menghabiskan banyak sumberdaya.

Kecuali bila program charity ini dikemas dalam bentuk pemecahan masalah struktural penyebab kemiskinan.

Temuan lain terkait dengan program-program instant ini, masyarakat ternyata menilai bahwa sebagian besar program-program tersebut memang memberikan manfaat pada masyarakat. Baik mereka penerima langsung atau pun tidak. Namun ketika mereka ditanya mengenai besaran manfaat yang mereka terima, ternyata sebagian besar menyatakan bahwa manfaat yang mereka terima sedikit saja. Hal ini tentu saja disayangkan, program populer dan menghabiskan banyak sumberdaya dalam waktu instant, walaupun dinilai bermanfaat tapi manfaat yang diterima ternyata kecil saja.

Besar Manfaat

Manfaat Program

Tidak menjawab 3.1% Tidak ada 28.5%

Tidak menjawab 30.0%

Sedikit 34.1%

Besar 9.9% Ada 68.4%

Cukup 25.9%

18

2.5. Apa Harapan Dan Masalah Yang Masyarakat Kabupaten Bandung Rasakan?

Dalam survey ini, masyarakat Kabupaten Bandung juga ditanya pendapat mereka mengenai masalah dan harapan ke masa depan. Masalah dan harapan ini terkait dengan kondisi Kabupaten Bandung dan kondisi kehidupan sehari hari 2.5.1 Kondisi Kabupaten Bandung Yang Diharapkan Dari hasil survey, harapan terbesar mengenai kondisi Kabupaten Bandung adalah adanya pemimpin yang sholeh, jujur dan amanah. Ini menunjukan bahwa perhatian masyarakat pada pucuk pimpinan Kabupaten Bandung sangat besar. Perhatian ini juga disertai oleh harapan yang juga besar bahwa pemimpin mereka adalah pemimpin yang baik. Kemudian harapan lainnya yang terkait dengan kualitas keagamaan pemimpin, masyarakat juga menaruh perhatian pada kualitas aparat pemerintahan. Mereka juga berharap bahwa aparat yang melayani rakyat adalah aparat yang jujur, sholeh dan amanah.

Pemimpinnya Sholeh Jujur Amanah Bahan Pokok Mudah dan Murah Aparat Jujur Amanah Sholeh Mudah Memperoleh Pekerjaan dan Penghasilan Yang Layak Sekolah/Pendidikan Murah dan Berkualitas

Harapan Pemimpinnya Sholeh Jujur Amanah Bahan Pokok Mudah dan Murah Aparat Jujur Amanah Sholeh Mudah Memperoleh Pekerjaan dan Penghasilan Yang Layak Sekolah/Pendidikan Murah dan Berkualitas Transportasi Lancar Murah dan Mudah Layanan Kesehatan Murah dan Berkualitas Lingkungan Bersih Bebas Polusi Usaha/Bisnis Lancar dan Motekar Bebas Bencana Alam (banjir, dll) Warganya Jujur Amanah dan Sholeh Wargana Sarehat Perumahan Murah dan Tersedia Hukum & Disiplin Ditegakkan Leuweung Hejo Tidak Ada Kerusuhan Citarum & Susukan Lain Herang Tidak Ada Kejahatan Tidak Ada Perbedaan Kaya-Miskin Menjadi Pusat Budaya Sunda Terkenal se -Indonesia

Laki -laki 0.91 0.82 0.80 0.96 0.95

Perempuan 0.88 0.83 0.77 0.96 0.95

Score

Rangking

0.90 0.84 0.81 0.76 0.75 0.64 0.62 0.59 0.58 0.56 0.55 0.49 0.47 0.43 0.43 0.43 0.40 0.40 0.36 0.21 0.14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terkait dengan keadaan pribadi, responden juga mengharapkan kondisi Kabupaten Bandung yang memberikan kemudahan untuk hidup. Mereka berharap hidup di Kabupaten Bandung da pat menjamin kemudahan memperoleh bahan pokok secara murah. Mereka juga berharap di Kabupaten Bandung mereka dapat memperoleh pekerjaan secara mudah dengan penghasilan yang layak. Ini menunjukan bahwa

19

sebenarnya masyarakat Kabupaten Bandung tidak ingin menjadi benalu. Mereka ingin mudah mendapat pekerjaan dan bekerja keras sehingga mendapat penghasilan yang layak.

Hal lain yang termasuk harapan terbesar adalah Kabupaten Bandung dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan murah. Mreka mengharap pendidikan, kesehatan dan transportasi yang murah, mudah, dan berkualitas.

2.5.2 Masalah Paling Berat Yg Dihadapi Masyarakat Saat ini masyarakat Kabupaten Bandung dihadapkan pada berbagai masalah.

Masalah paling berat adalah mereka harus menghadapi kenaikan harga harga kebutuhan pokok. Saat ini kebutuhan pokok semakin mahal dan semakin tidak terjangkau.

Permasalahan paling berat berikutnya yang mereka hadapi sulitnya mencari lapangan kerja. Rendahnya pendidikan serta tingginya angka imigrasi dari sekitar Bandung menambah berat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Kesehatan fisik yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Bandung untuk mencari nafkah ternyata pun sangat sulit dipertahankan. Demikian juga sekolah, yang merupakan investasi untuk keluar dari kemiskinan, sangat sulit dan mahal untuk diakses.

Harga -Harga Kebutuhan Pokok Mahal Sudah Mencari Lapangan Kerja Kesehatan/Obat-Obatan Mahal Sekolah/Pendidikan Mahal Hukum Tidak Jalan Dengan Baik

Masalah Harga-Harga Kebutuhan Pokok Mahal Susah Mencari Lapangan Kerja Kesehatan/Obat -Obatan Mahal Sekolah/Pendidikan Mahal Hukum Tidak Jalan Dengan Baik Perumahan/Kontrak Mahal Perbedaan Kaya Miskin Korupsi/KKN Pemimpin Tak Ada yang Bisa Dipercaya Narkoba Kriminalitas (Kejahatan) Kerusuhan Terorisme Premanisme

Laki -laki 0.96 0.91 0.76 0.73 0.60

Perempuan 0.96 0.89 0.76 0.76 0.59

Score

Rangking

0.96 0.90 0.76 0.74 0.60 0.54 0.50 0.50 0.45 0.44 0.41 0.40 0.30 0.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.5.3 Kondisi Kehidupan Sehari-Hari Yang Diharapkan Konsisten dengan masalah-masalah berat yang dihadapi, harapan terbesar warga Kabupaten Bandung adalah adanya kebutuhan pokok murah. Mereka juga berharap lapangan kerja mudah.

20

93. Kebutuhan Pokok Murah 94. Lapangan Kerja Mudah 95. Kesehatan Mudah dan Murah 97. Sekolah Mudah dan Murah

Harapan Kebutuhan Pokok Murah Lapangan Kerja Mudah Kesehatan Mudah dan Murah Sekolah Mudah dan Murah Usaha/Bisnis Mudah Perumahan/Kontrak Mudah dan Murah Tidak Ada Kerusuhan Tidak Ada Kejahatan Transportasi Mudah Tidak Ada Narkoba Tidak Ada Terorisme

Laki -laki Perempuan 0.96 0.96 0.87 0.87 0.76 0.77 0.68 0.70

Score

Rangking

0.97 0.89 0.79 0.73 0.62 0.54 0.46 0.44 0.39 0.38 0.34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.6 Bagaimana Persepsi Masyarakat Kabupaten Bandung Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan?

Persepsi masyarakat Kabupaten Bandung tentang pemerintahan akan dinilai dari penyelenggaraan pemerintahan dan mengenai kepuasan publik terhadap pelayanan dan kinerja pemerintah. Penilaian persepsi ini mengguna kan tujuh skala penilaian, dari sangat jelek sampai sangat baik. Untuk kepentingan analisis, kategori ini skala ini dikurangi menjadi tiga.

2.6.1 Persepsi/Penilaian Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Hasil survey menunjukan bahwa secara umum, masyarakat Kabupaten Bandung menilai bahwa pemerintah belum melayani masyarakat secara baik. Bahkan secara umum, pelayanan pemerintah pada masyarakat masih jelek. Pemerintah belum berhasil mensejahterakan masyarakat. Pemerintah masih jauh dari masyarakat.

Pemerintah kurang memperhatikan masyarakat. Walau diakui bahwa dari sisi disiplin dan ketertiban, pemerintah sudah lebih baik dibanding masa lalu.Disisi lain, masyarakat menilai bahwa selama ini pemerintah baru berorientasi untuk melayani dan mensejahterakan dirinya sendiri.

Bagaimana...

Jelek

Sedang

Baik

Score rata2

Kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat?

Kedekatan pemerintah dengan masyarakat?

Kerja pemerintah dalam memperhatikan masyarakat?

Kerja pemerintah dalam menjaga masyarakat?

Kedisiplinan aparat pemerintah?

Ketertiban aparat pemerintah?

Pelayanan pemerintah pada masyarakat?

Tingkat kesejahteraan aparat pemerintah?

45.98% 44.01% 40.37% 33.89% 29.80% 29.10% 31.83% 13.32%

37.23% 33.99% 38.17% 44.75% 51.74% 50.00% 42.68% 32.80%

16.79% 22.00% 21.48% 21.36% 18.47% 20.90% 25.49% 53.88%

3.35 3.49 3.54 3.71 3.75 3.81 3.85 4.99

21

2.6.2 Kepuasan Dengan Pelayan Publik (Skpd-Skpd Dan Lainnya) Terlepas dari kualitasnya, semakin besar frekuensi interaksi dengan masyarakat, semakin puas masyarakat. Lih at saja puskesmas, dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, juga pelayanan pendidikan di sekolah sekolah negeri, masih sangat rendah. Tapi walaupun begitu, masyarakat cukup puas terhadap SKPD tersebut.

113. Kepuasan Dengan Dinas Pendidikan 136. Kepuasan Dengan Puskesmas 129. Kepuasan Dengan Dinas Kesehatan 121. Kepuasan Dengan Rumah Sakit 126. Kepuasan D engan BKKBD

Kepuasan Dengan...

Puskesmas Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Badan Pengawasan Daerah Rumah Sakit Badan Perencanaan Daerah Badan Pertanahan Nasional Dinas Pertanian Dinas Sosial Bank Jabar Dinas Pekerjaan Umum Badan Pengelolaan Informasi Daerah BKKBD Badan Pengembangan Otonomi Daerah Pemadam Kebakaran Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pendapatan Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perusahaan Daerah Air Minum Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan Badan Administrasi Keuangan Daerah Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Dinas Peternakan Dinas Perhubungan/DLLAJ Kantor Catatan Sipil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Badan Koordinasi Penanaman Modal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Laki-laki 3.66 3.60 3.59 3.05 2.05

Perempuan 3.64 3.81 3.59 2.99 2.32

Tidak Puas

Sedang

Puas

Score Rata2

20.57% 22.66% 24.35% 31.88% 34.17% 33.25% 41.03% 37.10% 40.82% 41.80% 42.65% 41.54% 45.42% 41.31% 41.99% 41.38% 43.63% 45.43% 48.74% 48.03% 49.68% 45.06% 49.57% 48.98% 50.61% 47.32% 52.85% 53.02% 57.83% 59.69%

36.76% 39.76% 42.32% 38.56% 38.19% 42.55% 30.77% 43.55% 39.79% 34.15% 34.94% 38.77% 31.56% 38.02% 34.53% 39.37% 38.24% 37.37% 34.42% 34.83% 33.62% 39.14% 31.83% 35.36% 32.19% 37.22% 33.03% 32.53% 28.21% 28.46%

42.67% 37.58% 33.33% 29.57% 27.63% 24.20% 28.20% 19.35% 19.37% 24.05% 22.41% 19.69% 23.00% 20.66% 23.48% 19.25% 18.13% 17.20% 16.84% 17.14% 16.70% 15.78% 18.59% 15.66% 17.21% 15.46% 14.12% 14.46% 13.95% 11.84%

4.48 4.24 4.19 3.89 3.71 3.67 3.55 3.53 3.47 3.46 3.44 3.44 3.42 3.42 3.39 3.37 3.35 3.31 3.22 3.21 3.20 3.18 3.17 3.16 3.14 3.11 3.10 3.07 2.91 2.82

2.6.3 Persepsi Tentang Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masih terkait dengan kerja-kerja pemerintah sebagai pelayanan publik (public service) dan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs). Dari 33 jenis pelayanan

22

publik dan pemenuhan kebutuhan dasar, setidaknya ada 9 jenis pelayanan yang sudah dianggap lebih baik (lihat tabel). Masyarakat memberikan nilai antara sedang (nilai 4) sampai dengan agak baik (5).

Namun sayang, ternyata beberapa pelayanan terkait dengan ketenagakerjaan, informasi anggaran dan program pemerintah, persampahan, bantuan modal dan bantuan hukum, masyarakat menilai antara jelek (nilai 2) dan agak jelek (nilai 3).

Ketenagakerjaan ini ternyata masih dianggap berm asalah. Dugaan yang muncul adalah bahwa selama ini pemerintah belum baik memberikan pelayanan ketenagakerjaan pada masyarakat. Sementara masyarakat juga semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

Sementara mengenai ketidakpuasan/penilaian buruk masyarakat pada APBD (alokasi APBD untuk kepentingan rakyat dan informasi anggaran di APBD untuk program dan kegiatan) diduga disebabkan oleh (1) tingginya keinginan masyarakat untuk mengetahui digunakan untuk apa uang rakyat oleh aparat pemda Bandung, (2) masih adanya anggapan di hampir seluruh aparat bahwa informasi APBD adalah rahasia dan uang yang mengalir adalah uang negara, dan (3) adanya sesuatu yang ingin disembunyikan aparat dari rakyat, entah karena khawatir ada oknum rakyat yang akan memeras atau memang ada sesuatu yang ingin disembunyikan aparat (misalnya korupsi, penggelapan, mark-up, dll).

Sementara untuk persampahan, selama ini memang pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung masih terbatas di kota kota kecamatan. Sementara di pedesaan, dan di sebagian besar kecamatan belum ada pelayanan persampahan. Sampah yang dibuang masyarakat sebagian dibakar, dan sebagian besar lainnya terbawa arus air hujan dan masuk ke sungai-sungai dan saluran drainase.

Bantuan modal bagi masyarakat masih dianggap jelek. Selama ini bantuan modal disalurkan melalui program tertentu yang sifatnya tidak kontinu serta tidak pasti.

Sementara masyarakat masih kesulitan mengakses modal dari perbankan dengan berbagai alasan, seperti tidak adanya agunan, tidak mampu mengajukan kredit, dll 146. Pelayanan kesehatan di puskesmas dan posyandu: 147. Pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas: 151. Penyediaan pekerjaan yang layak: 165. Informasi Lapangan Pekerjaan:

Pelayanan kesehatan di puskesmas dan posyandu: Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP): Pembuatan Kartu Keluarga: Kemudahan menyampaikan pendapat di muka umum: Izin mendirikan organisasi: Penyediaan dan pelayanaan kelistrikan:

Laki-laki 4.75 3.38 2.11 2.22

Perempuan 4.69 3.58 1.86 2.03

Jelek

Seda ng

Baik

Score

12.97%

35.52%

51.51%

4.91

19.17% 20.42%

36.27% 37.85%

44.56% 41.73%

4.64 4.56

20.90%

40.09%

39.02%

4.39

16.76% 23.69%

45.41% 39.93%

37.84% 36.38%

4.39 4.26

23

Kemudahan sekolah/menyekolahkan anak ke SD & SMP: Pembuatan Akta Lahir: Izin melaksanakan kegiatan ilmiah/penelitian: Pelayanan BLT: Pembuatan KS/Gakin: Pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas: Izin mendirikan bangunan: Izin melakukan kegiatan usaha/industri: Penyediaan dan Pemeliharaan jalan: Perlindungan keamanan untuk masyarakat: Penyediaan prasarana transportasi umum (angkot, bus, dll): Penyediaan dan distribusi 9 bahan pokok: Penyediaan dan pelayanaan Air Bersih: Penyediaan saprodi dan saprotan: Penanganan bencana alam dan wabah penyakit: Kemudahan sekolah/menyekolahkan anak ke SMA/sederajat: Layanan Sertifikasi tanah: Penyediaan dan pemeliharaan irigasi: Pelindungan dan layanan pemerintah terhadap sengketa: Alokasi APBD untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat: Penyediaan bantuan hukum: Penyediaan informasi ttg program pemerintah: Penyediaan informasi ttg anggaran kegiatan (APBD): Pelayanan Persampahan: Bantuaan Permodalan Usaha: Informasi Lapangan Pekerjaan: Penyediaan pekerjaan yang layak:

Jelek

Seda ng

Baik

Score

29.80%

32.91%

37.29%

4.17

30.47% 24.38% 34.72% 37.91%

33.58% 43.44% 33.96% 30.75%

35.95% 32.19% 31.32% 31.33%

4.15 4.14 3.97 3.79

35.45%

36.94%

27.61%

3.78

35.79% 36.57% 36.68% 35.64%

39.85% 36.83% 37.41% 42.00%

24.37% 26.60% 25.91% 22.36%

3.77 3.76 3.69 3.66

38.12%

36.59%

25.29%

3.66

42.32% 43.51% 42.94% 46.29%

35.93% 36.64% 41.10% 32.81%

21.76% 19.85% 15.95% 20.90%

3.49 3.47 3.38 3.35

50.85%

30.06%

19.09%

3.32

47.51% 47.97%

34.33% 37.74%

18.16% 14.29%

3.27 3.24

49.47%

35.53%

15.00%

3.12

59.64%

23.35%

17.01%

2.95

60.41% 60.08%

24.94% 28.15%

14.65% 11.76%

2.85 2.78

64.71%

24.66%

10.63%

2.68

64.34% 69.75% 74.13% 78.61%

26.43% 21.19% 17.18% 17.07%

9.22% 9.06% 8.69% 4.32%

2.65 2.54 2.40 2.18

2.6.4 Persepsi Tentang Budaya Sunda Budaya sunda yang sangat terbuka pada pendatang membuat pendatang cukup menghargani orang sunda, budaya sunda dan sistem nilai yang dianut orang sunda.

Hal ini yang dirasakan oleh responden yang lebih dari 80% adalah orang sunda.

Sikap terbuka ini juga membuat orang sunda menilai bahwa dampak keberadaan etnis lain terhadap orang sunda cukup positif. Demikian juga dengan kepemimpinan sunda, masyarkat masih merasa bahwa saat ini orang sudan masih mendapatkan posisi yang layak sebagai pemimpin. Orang masih dengan mudah menggunakan bahasa sunda, masih mudah menerapkan nilai-nilai sunda dalam kehidupan sehari hari, mudah juga menikmati kesenian sunda. Dan dalam hal menikmati keberadaan budaya sunda, masyarakat umumnya menilai sudah cukup baik.

24

Penghargaan dari etnis/suku lain terhadap orang sunda: Penggunaan bahasa sunda oleh masyarakat: Penghargaan dari etnis/suku lain terhadap kesenian sunda: Penghargaan dari etnis/suku lain terhadap nilai nilai sunda: Posisi etnis sunda dalam kepemimpinan di masyarakat: Dampak keberadaan etnis lain terhadap kehidupan orang sunda: Kemudahan menikmati kesenian sunda: Diterapkannya nilai-nilai sunda dalam kehidupan sehari hari: Pengembangan kesenian sunda: Keberadaan kelompok kesenian sunda: Pelestarian tradisi dan peninggalan sejarah sunda: Kemudahan berlatih kesenian sunda: Dukungan pada penyelenggaraan kegiatan pengembangan seni dan budaya sunda: Kemudahan mendapatkan pendidikan sunda: Kecukupan mendapat informasi budaya sunda: Kemudahan mendapatkan buku dan sastra sunda: Penyediaan sarana gedung kesenian:

Jelek

Sedang

Baik

Score

12.21%

42.18%

45.61%

4.73

13.51%

44.56%

41.93%

4.65

16.16%

43.01%

40.83%

4.60

17.03%

41.81%

41.16%

4.55

18.22%

44.10%

37.68%

4.45

20.09%

49.03%

30.89%

4.23

22.46%

46.56%

30.98%

4.16

22.46%

47.64%

29.89%

4.15

30.05% 31.10%

40.61% 39.06%

29.34% 29.84%

4.02 3.95

40.49%

30.88%

28.63%

3.78

44.79%

32.63%

22.59%

3.52

45.40%

32.92%

21.68%

3.48

45.47% 46.60%

35.26% 33.59%

19.27% 19.81%

3.40 3.34

63.86%

21.29%

14.86%

2.80

66.47%

20.96%

12.57%

2.71

Namun bila kita teliti, ternyata aspek aspek yang terkait dengan pengembangan dan masa depan budaya sunda, masyarakat mulai menilai kurang. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan pendidikan tentang budaya sunda, mempelajari buku-buku sunda, pengembangan kesenian sunda, dll. Selain itu, keberadaan kelompok kesenian sunda, penyelenggaraan kegiatan pengembangan seni dan budaya sunda, mendapatkan informasi budaya sunda, berlatih kesenian sunda sangat kurang. Gedung kesenian sunda juga tidak ada. Ini menimbulkan pertanyaan, sampai kapan budaya sunda akan eksis di Bandung. Jangan heran bila nanti orang sunda hanya merasa sebagai orang sunda tanpa tahu dan tanpa mempraktekan budaya sunda.

2.6.5 Persepsi Tentang Kondisi Kehidupan Beragama Kondisi kehidupan beragama di Kabupaten Bandung sudah sangat kondusif.

Ditengah arus globalisasi, kemudahan informasi, gembar-gembor kebebasan sebebas bebasnya, dengan segala efek negatifnya, ternyata warga Kabupaten Bandung masih merasa sangat puas hal ini dapat dilihat dari skore yang diberikan diatas 5 (agak baik). Mulai dari mendapatkan pendidikan, penerapan nilai nilai agama dalam kehidupan sehari hari, sampai toleransi.

25

Kemudahan melaksanakan ibadah: Kemudahan mendapatkan pendidikan keagamaan di tingkat dasar: Kemudahan mendirikan rumah ibadah: Penghargaan (toleransi) dari penganut agama lain: Penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan:

Jelek

Sedang

Baik

Score

1.41%

11.48%

87.10%

6.35

2.34%

20.72%

76.94%

5.95

7.45%

28.19%

64.36%

5.48

8.33%

27.98%

63.69%

5.37

10.74%

33.80%

55.46%

5.09

2.6.6 Persepsi Tentang Kondisi Lingkungan Kondisi udara dan suhu adalah satu satunya kondisi lingkungan yang dinilai antara sedang (4) dan agak baik (5). Kondisi lingkungan sisanya dinilai dibawah sedang (4).

Sementara yang paling buruk menurut persepsi masyarakat adalah kondisi pengelolaan sampah, kondisi sungai di Kabupaten Bandung. Demikian juga keberadaan dan kondisi hutan yang terus memburuk tanpa dibarengi rehabilitasi lahan kritis. Keindahan, kebersihan, kesejukan, ketenangan, sudah lama tidak dikenal lagi warga Kabupaten Bandung. Memang yang ada saat ini hanya kesemrawutan, kekotoran, sampah dimana-mana, udara semakin panas dan kotor, sungai sungai hitam terpolusi.

Keberadaan dan kondisi udara dan suhu: Kondisi air: Keindahan dan kondisi lingkungan sekitar rumah: Keberadaan dan kondisi tempat bermain dan ruang terbuka hijau: Keindahan di jalan-jalan/gang: Perawatan dan pemeliharaan ruang terbuka: Kebersihan selokan dan lingkungan sekitar rumah: Kondisi sanitasi: Tata ruang: Kondisi selokan/drainase: Sungai: Rehabilitasi lahan kritis: Keberadaan dan kondisi hutan: Pengelolaan sampah:

Jelek

Sedang

Baik

Score

24.86% 34.04%

51.41% 37.92%

23.73% 28.04%

4.01 3.87

29.19%

51.99%

18.83%

3.79

37.34%

40.87%

21.78%

3.62

36.83% 42.95%

45.09% 41.21%

18.07% 15.84%

3.58 3.39

44.99%

40.25%

14.76%

3.35

46.06% 47.11% 50.00% 57.58% 61.43% 64.48% 68.39%

40.33% 36.72% 32.87% 28.03% 26.04% 25.26% 19.54%

13.60% 16.17% 17.13% 14.39% 12.53% 10.27% 12.07%

3.31 3.28 3.25 2.99 2.93 2.73 2.63

2.6.7 Persepsi Tentang Kondisi Perekonomian Selain kemudahan menjual hasil bumi, penilaian masyarakat terhadap kondisi perekonomian secara umum dibawah sedang (lebih kecil dari nilai 4). Yang paling buruk dalam persepsi masyarakat adalah akses terhadap kredit/modal, upah yang layak, kemudahan berusaha dan kemudahan mendapatkan pekerjaan. Buruknya penilaian masyarakat terhadap kondisi perekonomian ini cukup menyedihkan, mengingat selama ini Kabupaten Bandung memfokuskan pembangunan pada pengembangan sektor perekonomian. Keadaan ini tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah.

26

Kemudahan menjual hasil bumi (pertanian, perkebunan, dll): Kemudahan menjual hasil peternakan: Tidak mengeksploitasi sumber daya alam: Hilangnya pungutan liar: Prasarana dan sarana pemasaran: Informasi pasar (Harga, lokasi, jenis produk): Kemudahan mendapatkan supply bahan baku: Kebijakan perindungan komoditas: Akses terhadap lahan pertanian: Perlindungan terhadap pasar tradisional: Dukungan pembinaan dari pemerintah: Kemudahan berusaha: Upah yang layak: Kemudahan mendapatkan modal/kredit: Kemudahan mendapatkan pekerjaan:

Jelek

Sedang

Ba ik

Score

26.15%

48.10%

25.75%

4.00

28.24% 46.20% 48.28% 38.28% 42.13% 44.88% 44.60% 51.13% 53.22% 53.97% 63.60% 66.22% 78.13% 86.47%

46.50% 30.69% 30.88% 46.45% 45.68% 39.87% 44.03% 35.29% 37.95% 33.26% 30.57% 26.10% 15.99% 10.90%

25.27% 23.10% 20.83% 15.27% 12.20% 15.25% 11.36% 13.57% 8.83% 12.76% 5.83% 7.68% 5.88% 2.64%

3.95 3.51 3.45 3.41 3.33 3.27 3.26 3.05 3.01 2.98 2.64 2.64 2.20 1.92

Laki -laki 3.59 2.85 2.54 2.36 2.03 1.85

213. Kemudahan menjual hasil bumi (pertanian, perkebunan, dll): 220. Prasarana dan sarana pemasaran: 212. Kemudahan berusaha: 223. Upah yang layak: 216. Kemudahan mendapatkan modal/kredit: 215. Kemudahan mendapatkan pekerjaan:

Perempuan 3.23 2.56 2.56 2.34 2.08 1.89

2.6.8 Persepsi Tentang Kondisi Penegakan Hukum Secara masyarakat menilai bahwa penegakan hukum dan keamanan di Kabupaten Bandung masih dibawah nilai sedang. Sisanya dinilai antara agak buruk (nilai 3) sampai dengan sedang (nilai 4), adalah tindakan keamanan yang sifatnya rehabilitatif ketika kejahatan dan pelanggaran hukum sudah terjadi. Hal lain yang dinilai sangat kurang adalah tindakan pada kasus kasus korupsi. Masyarakat menilai bahwa pelayanan ini masih jelek (nilai 2). Kemudian juga yag masih cukup menyedihkan adalah penanganan pada kasus kejahatan lingkungan.

Namun begitu, masyarakat menilai bahwa dalam hal merasa aman dalam perjalan malam, meninggalkan rumah, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, juga tindakan aparat terhadap pelaku kejahatan, sudah agak baik (nilai diatas 4, sedang).

Perasaan aman saat melakukan perjalanan malam di sekitar rumah atau meninggalkan rumah dalam keadaan kosong: Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan: Tindakan aparat terhadap pelaku kejahatan: Perlindungan aparat (satpam, polisi, dll): Tindakan aparat terhadap korban kejahatan: Perasaan aman saat melakukan perjalanan malam di Kab. Bandung: Penanganan terhadap kasus-kasus pemerasan,

Jelek

Sedang

Buruk

Score

27.48%

39.25%

33.27%

4.19

23.51% 26.62% 31.95% 33.72%

47.01% 44.36% 45.37% 43.35%

29.48% 29.02% 22.68% 22.93%

4.14 4.00 3.76 3.72

38.24%

40.08%

21.68%

3.71

39.71%

39.71%

20.57%

3.51

27

penipuan, dan premanisme: Tidakan aparat dalam menegakkan hukum lingkungan: Kepatuhan aparat terhadap peraturan: Penanganan terhadap kasus-kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga): Kemudahan mendapatkan bantuan hukum: Penanganan terhadap kasus-kasus HAM: Informasi mengenai segala macam peraturan dan produk hukum: Penanganan terhadap kasus-kasus pelangaran pencemaran oleh industri : Penanganan terhadap korupsi:

40.49%

39.88%

19.64%

3.50

45.71%

38.37%

15.92%

3.40

47.49%

27.97%

24.54%

3.38

52.52% 53.10%

30.28% 30.46%

17.20% 16.44%

3.12 3.11

54.85%

31.50%

13.66%

3.10

66.99%

21.69%

11.33%

2.67

72.34%

16.38%

411.49%

2.47

2.6.9 Persepsi Tentang Kondisi Pendidikan Dalam hal kualitas, secara umum masyarakat menilai bahwa pendidikan di Bandung sudah cukup baik kualitasnya. Pendidikan yang dimaksud adalah seluruh pendidikan di segala tingkatan, juga pendidikan luar sekolah, kualitas pendidik dan pelayanan administrasi pendidikan. Hal ini tentu saja cukup menggembirakan.

Kualitas pendikan pra dasar (TK, play group, dll): Kualitas pendidikan luar sekolah: Sarana pendidikan: Kualitas pendidikan tingkat menengah dan tingkat atas: Kualitas pendidik: Kesejahteraan tenaga pendidik (Guru PNS, honorer, GBS): Prasarana pendidikan: Ketepatan dan kesesuaian kurikulum: Kualitas pendidikan tinggi: Pelayanaan administrasi pendidikan: Besaran Biaya SPP/DPP: Besaran biaya non SPP/DPP ( Buku, sumbangan lain): Anggaran sektor Pendidikan:

Jelek

Sedang

Baik

Score

13.28% 19.24% 21.39%

47.07% 43.18% 45.70%

39.65% 37.58% 32.91%

4.55 4.39 4.29

17.66%

49.60%

32.74%

4.28

18.85%

49.81%

31.35%

4.26

26.26%

39.29%

34.45%

4.26

23.85% 24.88% 26.06% 29.47% 40.93%

44.47% 45.50% 47.42% 45.68% 40.35%

31.68% 29.62% 26.53% 24.42% 18.73%

4.19 4.10 3.96 3.89 3.54

47.35%

34.58%

18.07%

2.37

50.87%

31.27%

17.87%

2.28

Dibalik kegembiraan tersebut, ternyata hal yang dinilai masih buruk adalah semua yang terkait dengan uang. Masyarakat menilai bahwa biaya sekolah masih sangat tinggi, biaya administrasi sangat tinggi, dan anggaran pendidikan masih jelek implementasinya. Besarnya biaya pendidikan ini mungkin disebabkan banyaknya pungutan di sekolah yang di â&#x20AC;&#x153;capâ&#x20AC;? sudah mendapat persetujuan orang tua siswa.

Saat ini biaya sekolah sangat banyak, seperti SPP/DPP, biaya berbagai buku, biaya berbagai seragam, biaya osis, piknik, dll. Memang katanya sukarela, tapi pada pelaksanaannya tidak jarang sambil mengintimidasi siswa secara langsung (tidak boleh masuk kelas, tidak mendapat nilai, dll) ataupun tidak langsung (meminta siswa didepan teman temannya, atau orang tua diminta menghadap guru, kepala sekolah, dll dengan alasan biaya).

28

250. Pelayanaan administrasi pendidikan: 251. Besaran biaya non SPP/DPP ( Buku, sumbangan lain): 252. Besaran Biaya SPP/DPP: 254. Anggaran sektor Pendidikan:

Laki-laki 3.05 2.96 3.21 2.28

Perempuan 3.33 2.92 3.08 2.25

2.6.10 Persepsi Tentang Kondisi Kehidupan Saat Ini Dibandingkan Dengan Masa Lalu Kehidupan di Bandung semakin sulit. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Hasil survey menunjukan bahwa segala yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar semakin berat. Hal yang sangat terasa lebih berat dibanding masa lalu yaitu harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Biaya pendidikan dan ketersediaan kebutuhan pokok pun dianggap masih memberatkan dan tidak lebih ringan dari masa lalu. Yang dianggap â&#x20AC;&#x153;terbaikâ&#x20AC;? dari yang terburuk adalah kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan daerah. Terlepas dari bentuk dan tingkatan partisipasinya, masyarakat menilai agak baik (diatas 4 dibawah 5).

Kebebasan mengemukakan pendapat: Kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan daerah: Biaya kesehatan dasar: Kepercayaan terhadap pemimpin dan wakil rakyat di daerah: Biaya pendidikan: Ketersediaan kebutuhan pokok: Biaya transportasi: Harga-harga kebutuhan pokok:

Jelek

Sedang

Baik

Score

24.62%

35.98%

39.39%

4.25

41.92%

30.68%

27.40%

3.58

44.66%

37.54%

17.79%

3.36

46.15%

39.21%

14.63%

3.29

53.29% 52.76% 70.54% 88.62%

29.84% 30.52% 24.44% 10.00%

16.87% 16.72% 5.03% 1.38%

3.11 3.08 2.41 1.77

2.7 Kesimpulan Analisis: Masalah, Harapan, Dan Persepsi Masyarakat Tentang Pembangunan Kabupaten Bandung Dari paparan di atas, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, mengenai karakteristik umum responden. Secara umum, masyarakat Kabupaten Bandung didominasi oleh laki laki. Ukuran keluarga di Kabupaten Bandung ratarata 4 orang dengan 3 orang tanggungan didalamnya. Agama yang dianut mayoritas adalah islam.

Angka imigrasi di Kabupaten Bandung saat ini cukup tinggi. Bila dilihat dari kesukuannya, diduga sebagian besar imigran ke Kabupaten Bandung berasal dari daerah lain di jawa barat. Tingkat pendidikan warga Kabupaten Bandung masih rendah, sebagian besar hanya lulusan pendidikan dasar. Yang mengkhawatirkan adalah tingginya angka yang tidak tamat dan tidak sekolah sama sekali yang mencapai 8%. Temuan menunjukan bahwa sebagian besar yang berpendidikan rendah adalah perempuan.

29

Temuan kedua, adalah mengenai karakteristik kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung. Dari sisi perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran, keluarga di Kabupaten Bandung umumnya sangat pas-pasan, bahkan kurang.

Angka disparitas ekonomi pun sangat terlihat. Hal ini wajar saja, karena angka penduduk yang tidak produktif cukup tinggi. Kemudian sebagian besar penduduk yang produktif pun adalah pekerja kasar di sektor pertanian, perindustrian, dan sektor informal.

Dilihat dari tingkat kepentingan pengeluaran, saat ini masyarakat Kabupaten Bandung masih bergelut dengan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar: pangan, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan dasar utama lainnya, sandang dan papan (perumahan) masih jauh dari prioritas.

Temuan ketiga, dalam hal kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kepemerintahan dan kemasyarakatan. Bila melihat keterlibatan masyarakat dalam organisasi sosial kemasyarakatan, baik keagamaan, olah raga dan yang lainnya, masyarakat Kabupaten Bandung relatif pasif. Namun diduga kepasifan ini disebabkan oleh kapasitas organisasi nya yang rendah dan tidak mampu menarik minat masyarakat untuk bergabung. Hal ini dibenarkan oleh temuan bahwa sebagian besar masyarakat tertarik untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan Dalam hal kepedulian terhadap kepemerintahan, ternyata masyarakat punya perhatian yang cukup tinggi. Mereka mampu menilai bahwa saat ini pemerintah kurang mau berinteraksi dengan masyarakat. Interaksi dengan intensitas yang sedang antara masyarakat dengan aparat pemerintah hanya terjadi ditingka t yang rendah, yaitu lurah/kuwu/kades dan camat.

Perhatian masyarakat pada kepemrintahan tidak hanya pada aparat, tapi juga pada program yang dijalankan. Temuan yang mengejutkan adalah program yang paling populer adalah program pemerintah yang sifatnya ch arity : bagi-bagi, jangka pendek, menghabiskan sumberdaya besar, dan tidak memecahkan masalah struktural.

Sedangkan program yang sifatnya struktural, seperti penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparat, dll, kurang populer karena dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat.

Temuan keempat, mengenai harapan dan masalah masyarakat terhadap kondisi kabupaten dan kehidupan sehari-hari, serta persepsi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahah. Harapan terbesar masyarakat terhadap kondisi Kabupaten Bandung adalah adanya pemimpin dan aparat pemerintah yang jujur, sholeh dan amanah. Responden juga mengharapkan kondisi Kabupaten Bandung yang memberikan kemudahan untuk hidup.

Saat ini masyarakat Kabupaten Bandung dihadapkan pada berbagai masalah.

Masalah paling berat adalah mereka harus menghadapi kenaikan harga harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari lapangan kerja. Terkait dengan

30

permasalahan tersebut sangat wajar bahwa harapan terbesar mereka adalah mudah dan murahnya mendapatkan bahan pokok serta banyaknya lapangan pekerjaan.

Terkait dengan penilaian tentang penyelenggaraan pemerintahan, survey menunjukan bahwa secara umum pemerintah belum memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, bahkan cenderung ada penilaian jelek. Pemerintah belum berhasil menjadi pemegang amanat rakyat, dan cenderung baru berorientasi pada dirinya sendiri. Dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap SKPD, secara umum masyarakat belum/tidak puas. Pengecualian pada SKPD yang terkait langsung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Misalnya puskesmas, dinas pendidikan, dinas kesehatan. Pada SKPD-SKPD tersebut masyarakat memberikan penilaian sedang.

Dalam hal pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah juga masih bermasalah. Hanya 9 dari 33 pelayanan yang dinilai sedang. Sisanya bisa masih kurang memuaskan. Bahkan untuk ketenagakerjaan, informasi anggaran dan program pemerintah, persampahan, bantuan modal dan bantuan hukum, masyarakat menilai masih jauh dari harapan.

Terkait dengan persepsi masyarakat terhadap budaya sunda, secara umum masyarakat menilai kondisi saat ini sedang sedang saja. Dalam beberapa hal yang dinilai agak jelek adalah masalah dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan, fasilitas pengembangan, baik sarana prasarana, program pendidikan, buku dan SDM. Yang dinilai baik di kabupaten bandung adalah kondisi keagamaan. Agaknya ini berkorelasi juga dengan minat masyarakat terhadap organisasi, mereka memilih organisasi keagamaan. Mungkin itu yang masyarakat butuhkan saat ini, adanya bimbingan agama.

Kemudian, yang dinilai dibawah rata -rata adalah kondisi lingkungan. Kondisi yang jelek ini meliputi kondisi iklim, kondisi lingkungan sekitar rumah (ruang terbuka hijau, sungai, dll) sampai hutan. Satu hal yang dinilai sedang adalah kondisi uda ra.

Terkait dengan isu perekonomian, yang dinilai sedang adalah kemudahan menjual hasil bumi. Yang paling bermasalah adalah terkait dengan pengembangan lapangan kerja, seperti mendapatkan pekerjaan, upah layak, akses pada modal/kredit dan kemudahan berusa ha. Dalam hal penegakan hukum, fokus perhatian harus kita arahkan pada penanganan kasus korupsi dan penyelesaian kasus pencemaran lingkungan oleh industri. Ini menunjukan bahwa kasus lingkungan adalah kasus yang sangat sensitif.

Dalam hal kondisi pendidik an, secara umum sudah diatas sedang dan cenderung agak baik. Yang masih dinilai bermasalah adalah terkait dengan pembiayaan. Mulai dari besaran APBD, besaran biaya DPP/SPP dan biaya lainnya (buku, seragam, lks, dll). Mungkin selama ini biaya yang memberatkan tersebut selalu dimaklum dengan

31

berlindung dibalik peningkatan kesejahteraan guru dan peningkatan fasilitas dengan persetujuan dewan sekolah. Tapi sampai kapan?

Selain kesempatan untuk berpartisipasi dan kebebasan mengemukakan pendapat, sebagian besar menilai bahwa seluruh aspek kehidupan agak lebih buruk dibanding masa lalu.

32

BAB III PENUTUP Ada beberapa pelajaran penting dari kajian ini yang harus mendapat perhatian dari pemerintah dan diwujudkan dalam kebijakannya. Pertama, rakyat masih banyak yang miskin, masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, kesehatan dan pendidikan. Sementara kebutuhan dasar lainnya, seperti sandang dan perumahan, terpaksa harus mengalah. Mereka mengharapkan pemimpin dan aparat yang jujur, sholeh, amanah, berpihak pada mereka, yang dekat dengan mereka.

Pemerintah sebaiknya fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Diantaranya, yang sangat mendesak, adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang mampu memberikan jaminan kestabilan. Populernya program program charity dimata masyarakat harus dimanfaatkan sebaik baiknya oleh pemeirntah. Program diarahkan seakan-akan berbentuk charity, tapi sebenarnya pembenahan masalah struktural penyebab kemiskinan. Misalnya penggratisan pendidikan dasar, penggratisan kesehatan, dll. Disini pemerintah bisa bekerja sama dengan organisasi keagamaan dan organisasi olah raga sebagai partner promosi di masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kebijakan adalah angka imigrasi yang tinggi. Angka imigrasi yang tinggi menyebabkan beban pelayanan yang harus disediakan pemda Kabupaten Bandung akan tinggi juga. Selain itu tingginya angka imigrasi berpotensi meningkatkan tekanan dan konflik diantara orang lokal dan pendatang, terutama dalam hal pekerjaan.

33