K A J I A
O L O G I K A J I A N P L
P L
N O L O G I
Om Swastyastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom Namo Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semuanya.
Yang saya hormati, seluruh Himpunan yang menjadi anggota dalam IMPI Korwil JatimBaliNTB
Saya hormati seluruh anggota IMPI Korwil JatimBaliNTB yang saya banggakan
Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas Rahmat-Nya kita semua dapat menyelenggarakan kegiatan proker kali ini.
Terima kasih atas kerja kerasnya bagi semua Ketua Himpunan maupun Perwakilannya yang bersedia ikut berpartisipasi dalam proker IMPI Korwil JatimBaliNTB serta terima kasih banyak terhadap Divisi Kastrat (Kajian Aksi dan Strategi) sudah membuat dan mempersatukan himpunan - himpunan di wilayah Korwil kita untuk menyelesaikan proker ini yaitu (BULETIN) yang menyasar terkait suatu isu tata ruang yang di awali dengan pengkajian dan diakhiri dengan publikasi artikel kajian secara terpisah maupun terkumpul dalam suatu buletin khusus.
Dengan Tema yang diusung oleh Divisi Kastrat (Kajian Aksi dan Strategi) yaitu Menuju Pembangunan yang inklusif dengan tijauan pendekatan, tantangan, dan prospek di konteks global.
Besar harapan kami, dengan adanya Kajian Planologi (BULETIN) ini dapat menjadikan sarana dan ilmu pengetahuan dalam bidang penataan ruang maupun isu - isu terkini yang diangkat dalam suatu tulisan Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam ranah jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Dengan ini kami harapkan masukan dari berbagai pihak untuk memberikan saran maupun kritik, supaya dari kami bisa berkembang dan lebih baik nantinya Terima kasih atas kerjasamanya,
IMPI KORWIL JATIMBALINTB “HARTA TAHTA SAUDARA”
02 Konsep dan Pendekatan Pembangunan Inkusif
06
Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Inklusif 09 12 15 18 21 24 27
Keberhasilan Pembangunan Inklusif, Studi Kasus Negara Jerman
Tantangan dan Inovasi Pembangunan Inklusif (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat)
Pembangunan Inklusif Sebagai Bagian Dari Rekonsiliasi dan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus di Negara Rwanda)
Tantangan dan Peluang di Era Digital dalam Merealisasi Perkotaan yang Inklusif
Peran Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Sektor Swasta dalam Pembangunan Inklusif
Menilai Keberhasilan dan Kemajuan Pembangunan Inklusif
Daftar Pustaka
Menurut Korten dalam Warsilah (2015), pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan telah menghasilkan ekslusi sosial dan tiga krisis besar, berupa: kekerasan, kemiskinan, dan kehancuran lingkungan. Kondisi demikian telah memberi kesadaran bahwa Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan yang baru, yakni pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga berpihak pada aspek sosial Pendekatan pembangunan yang demikian biasanya disebut dengan pembangunan inklusif. Tujuan pembangunan inklusif adalah menjamin manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
Pembangunan inklusif mendorong semua kelompok masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan peluang, manfaat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan termasuk kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembangunan Kelompok masyarakat yang inklusif harus dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Pembangunan inklusif pun menjadi agenda pembangunan utama pada pemerintahan Presiden Indonesia ke-7, yakni Joko Widodo.
Pembangunan inklusif dapat dipahami melalui makna kata “pembangunan” dan “inklusif” “Pembangunan” merupakan proses untuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas–tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, politik, dan kesehatan (Kanbur dan Rauniyar, 2009) Sementara itu, “inklusif” berarti kondisi yang memastikan adanya keterlibatan seluruh pihak secara bermakna (tanpa diskriminasi) baik sebagai objek maupun subjek, dan keterlibatan ini bukan sekadar untuk menghindari konflik sehingga membuat individu/kelompok memiliki rasa memiliki dan motivasi untuk berkontribusi (Miller dan Katz, 2009). Dengan mengakomodasi arti kedua kata tersebut, pembangunan inklusif dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang memastikan keterlibatan seluruh kelompok, termasuk kelompok marginal, baik sebagai objek maupun subjek, dalam proses pembangunan, disertai adanya rasa memiliki dari setiap elemen masyarakat terhadap proses pembangunan tersebut (IDDC, 2009; Wood, 2014).
Untuk mewujudkan pembangunan inklusif, dibutuhkan proses pembangunan yang inklusif pula Dengan kata lain, terwujudnya pembangunan inklusif di antaranya ditandai dengan adanya proses untuk mewujudkan pembangunan inklusif, serta terwujudnya pembangunan inklusif itu sendiri
Hal ini dapat dilihat dari adanya jaminan aksesibilitas, partisipasi aktif dan penuh, perlakuan nondiskriminatif dan kesamaan kesempatan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penghargaan terhadap martabat yang melekat pada diri seseorang (CBM, 2014).
: bakTINews
Secara sederhana, pembangunan inklusif bisa dimaknai sebagai pembangunan untuk semua lapisan masyarakat tanpa ada satupun yang ditinggalkan yang hendak meraih kemajuan dan kemakmuran bersama dengan pergulatan kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian”.5 Tema tentang pembangunan inklusif dewasa ini kian menarik perhatian dan dianggap penting, terutama setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) UU Desa ini melahirkan struktur kesempatan yang memungkinkan desa tumbuh berkembang menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kedudukan desa, dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, berubah menjadi subyek pembangunan, memiliki kewenangan dan anggaran yang cukup guna mengurus aset desa dalam upaya mengoptimalkan penghidupan berkelanjutan.
SumberAdapuun beberapa sumber yang dapa menjadi referensi untuk prinsip-prinsi pembangunan inklusif beserta prinsip prinsipnya, sebagai berikut.
World Bank:
Prinsip-prinsip Pembangunan Inklusif: Worl Bank menekankan pada pentingny partisipasi aktif, kesetaraan, akses terhada slayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, da perlindungan sosial sebagai prinsip-prinsi utama pembangunan inklusif
United Nations Development Programme (UNDP):
Prinsip-prinsip Pembangunan Inklusif: UNDP menekankan pada partisipasi, akses ke layanan dasar, kesetaraan, keadilan, pengurangan ketimpangan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip-prinsip utama pembangunan inklusif
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD):
Prinsip-prinsip Pembangunan Inklusif: OECD menggarisbawahi perlunya kebijakan yang memperhatikan seluruh lapisan masyarakat, mempromosikan kesejahteraan sosial, memperbaiki akses ke layanan dasar, dan meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi
International Labour Organization (ILO):
Sumber : gajigesacom
Prinsip-prinsip Pembangunan Inklusif: ILO menekankan pada pentingnya keadilan sosial, kesetaraan dalam kesempatan kerja, perlindungan terhadap pekerja yang rentan, upah yang layak, dan keadilan gender dalam lingkungan kerja
European Commission:
Prinsip-prinsip Pembangunan Inklusif: European Commission menekankan pada partisipasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, akses ke layanan sosial dan kesehatan, dan pengurangan kemiskinan sebagai prinsipprinsip utama pembangunan inklusif. Literatur Akademis:
Studi-studi akademis dan publikasi ilmiah dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang prinsip-prinsip pembangunan inklusif, dengan menekankan pada berbagai aspek seperti partisipasi, aksesibilitas, keadilan, dan pengurangan ketimpangan Organisasi Non-Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat:
Banyak organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam mempromosikan pembangunan inklusif di berbagai negara. Publikasi, panduan praktis, dan studi kasus dari organisasi-organisasi ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang prinsip-prinsip pembangunan inklusif yang efektif
Di Indonesia, model pembangunan yang terlalu bertumpu kepada pembangunan ekonomi dapat menghasilkan kondisi eksklusi sosial Keadaan tereksklusi dapat menimbulkan sikap hidup atau cara berpikir yang melawan budaya yang telah mapan. Eksklusi sosial sendiri dapat terbagi menjadi dua, yakni eksklusi objektif dan subjektif. Eksklusi objektif terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang secara sengaja dipinggirkan dalam upaya mendapatkan hak-haknya, sedangkan eksklusi subjektif terjadi akibat kesalahan dalam pengaturan kebijakan, yang pada akhirnya dapat menjadi berbahaya jika kelompok mayoritas mengeksklusikan diri mereka sendiri, terutama jika terkait dengan konflik agama atau etnis.
Para pemimpin kota dan pembuat kebijakan perlu mengadopsi model pembangunan inklusif untuk meminimalisasi keadaan eksklusi sosial di kalangan warga kota. Terminologi pembangunan yang inklusif tidak terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi lebih luas memberikan akses kepada seluruh elemen masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan termasuk infr
Menurut Wirotomo (2015), model pembangunan inklusif adalah suatu bentuk model pembangunan sosial yang paling mutakhir Pembangunan harus menggunakan pendekatan yang tidak bersifat sektoral dan ekonomi, tetapi holistik. Pembangunan sosial haruslah membangun interaksi sosial dan interrelasi, sehingga ekonomi mampu menciptakan kehidupan sosial dan budaya dengan berorientasi pada kualitas sosial budaya dan secara teoritis Model pembangunan sosial seperti ini akan mampu menciptakan masyarakat inklusif. Tujuan utama dari pembangunan inklusif adalah membangun kualitas kehidupan sosial budaya (social cultural quality of life), yang dapat dianalisis melalui struktur sosial, budaya, dan proses sosial. Ini berarti bahwa pembangunan harus tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhitungkan aspek sosial dan budaya, serta memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat ikut serta dan merasakan manfaat dari proses pembangunan.
Pembangunan inklusif merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok minoritas. (BPS, 2022). Pembangunan ini harus mempertimbangkan kebutuhan dan keragaman semua kelompok masyarakat. Pembangunan inklusif penting karena dapat membantu untuk:
1. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas hidup semua orang.
3 Membangun masyarakat yang lebih damai dan stabil
4. Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Namun, pembangunan inklusif tidak mudah untuk dicapai. Ada banyak faktor yang dapat mendukung dan menghambat pembangunan inklusif
Beberapa faktor yang dapat mendukung pembangunan inklusif adalah:
A. Faktor Faktor Ekonomi
1 Pertumbuhan ekonomi yang kuat: Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.
2 Pemerataan pendapatan: Pemerataan pendapatan dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan akses ke layanan dasar bagi semua orang.
3 Kebijakan ekonomi yang pro-inklusi: Kebijakan ekonomi yang pro-inklusi, seperti subsidi dan bantuan sosial, dapat membantu kelompok rentan untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan standar hidup mereka. (IMF, 2014)
B. Faktor-faktor Sosial dan Budaya
1 Toleransi dan saling menghormati: Toleransi dan saling menghormati antar kelompok masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan inklusif.
2 Kesadaran akan pentingnya inklusi: Kesadaran akan pentingnya inklusi dapat mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan dan program yang pro-inklusi. (ODI, 2018)
3 Partisipasi masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua orang terwakili.
C. Faktor-faktor Politik dan Kelembagaan
1 Kepemimpinan yang kuat: Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap inklusi dapat mendorong terciptanya kebijakan dan program yang pro-inklusi.
2 Kerangka hukum yang mendukung: Kerangka hukum yang mendukung inklusi, seperti undang-undang anti-diskriminasi, dapat membantu melindungi hak-hak kelompok rentan.
3 Institusi yang kuat dan akuntabel: Institusi yang kuat dan akuntabel dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dan program yang pro-inklusi implemented secara efektif. (UNDP, 2016)
D. Faktor-faktor Lingkungan
1. Lingkungan yang aman dan inklusif: Lingkungan yang aman dan inklusif dapat membantu semua orang untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan
2. Akses ke layanan dasar: Akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih dapat membantu meningkatkan kualitas hidup semua orang
3 Keberlanjutan lingkungan: Keberlanjutan lingkungan dapat membantu memastikan bahwa pembangunan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.
bermain di taman kota
Beberapa faktor yang dapat menghambat pembangunan inklusif adalah:
A. Faktor-faktor Ekonomi
1. Kemiskinan: Kemiskinan dapat membatasi akses ke layanan dasar dan partisipasi dalam pembangunan
2 Kesenjangan pendapatan: Kesenjangan pendapatan yang tinggi dapat memperburuk ketimpangan dan menghambat pembangunan inklusif.
3 Pengangguran: Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan dan frustrasi sosial, yang dapat menghambat pembangunan inklusif.
B. Faktor-faktor Sosial dan Budaya
1. Diskriminasi: Diskriminasi terhadap kelompok rentan dapat menghambat akses mereka ke layanan dasar dan partisipasi dalam pembangunan (Grusky, DB, 2018)
2. Stigma dan prasangka: Stigma dan prasangka terhadap kelompok rentan dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat
3 Kurangnya kesadaran akan pentingnya inklusi: Kurangnya kesadaran akan pentingnya inklusi dapat menghambat dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program yang pro-inklusi
C. Faktor-faktor Politik dan Kelembagaan
1. Kepemimpinan yang lemah: Kepemimpinan yang lemah dan tidak berkomitmen terhadap inklusi dapat menghambat terciptanya kebijakan dan program yang pro-inklusi
2. Kerangka hukum yang lemah: Kerangka hukum yang lemah dan tidak mendukung inklusi dapat menghambat perlindungan hakhak kelompok rentan
3 Institusi yang lemah dan tidak akuntabel:
Institusi yang lemah dan tidak akuntabel dapat menghambat implementasi kebijakan dan program yang pro-inklusi secara efektif. (Ravallion, M., 2016).
D. Faktor-faktor Lingkungan
1. Lingkungan yang tidak aman: Lingkungan yang tidak aman dapat membatasi partisipasi orang dalam pembangunan.
2 Kurangnya akses ke layanan dasar: Kurangnya akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih dapat menghambat peningkatan kualitas hidup orang.
3 Kerusakan lingkungan: Kerusakan lingkungan dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan orang, serta menghambat pembangunan.
Pembangunan inklusif merupakan proses yang kompleks dan multi-faceted. Ada banyak faktor yang dapat mendukung dan menghambat pembangunan inklusif Untuk mencapai pembangunan inklusif, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta
Pemerintah perlu menciptakan kebijakan dan program yang mendukung inklusivitas Masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam mengawasi dan mendorong implementasi kebijakan dan program tersebut. Sektor swasta perlu berkontribusi dengan menyediakan lapangan kerja dan peluang ekonomi yang inklusif.
Kerjasama dan komitmen dari semua pihak sangat penting untuk mencapai pembangunan inklusif Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua orang.
Ilustrasi keberhasilan pembangunan Inklusif
Pembangunan adalah proses perubahan sosial yang terencana dan terarah untuk mencapai kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia (Todaro dan Smith , (2009) Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Syamsiah Badrudin., 2016).
Inklusif didefinisikan sebagai "memastikan partisipasi penuh dan setara semua orang dalam masyarakat" (CRPD., 2006). Inklusif didefinisikan sebagai "keadaan di mana semua orang dihargai dan dihormati, dan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka" (OECD., 2018).
Pembangunan inklusif adalah proses yang memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi pada, dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi, terlepas dari ras, jenis kelamin, etnis, agama, usia, atau kecacatan mereka (World Bank., 2022). Pembangunan inklusif adalah jenis pembangunan yang berfokus pada memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka, terlepas dari latar belakang mereka. Hal ini berarti memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. (UNDP.,2024)
Pembangunan inklusif memiliki hubungan yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan inklusif dalam konteks perekonomian berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan menyeluruh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu, minoritas, dan kelompok rentan lainnya Pembangunan Inklusif Berkelanjutan adalah proses yang memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi pada, dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi, terlepas dari ras, jenis kelamin, etnis, agama, usia, atau kecacatan mereka (Bank Dunia , 2001)
Jerman dikenal sebagai salah satu negara yang paling maju dan makmur di dunia. Keberhasilan pembangunannya tidak lepas dari penerapan berbagai kebijakan inklusif yang berfokus pada kesetaraan dan keadilan sosial Berikut beberapa contoh keberhasilan pembangunan inklusif di Jerman:
1. Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan:
Jerman memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, dengan hanya 8,7% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2020.
Ketimpangan pendapatan di Jerman juga relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya Koefisien Gini Jerman adalah 0,30 pada tahun 2020, yang termasuk dalam kategori "ketimpangan rendah". Pencapaian ini dimungkinkan dengan berbagai kebijakan, seperti sistem jaminan sosial yang kuat, upah minimum yang tinggi, dan program redistribusi pendapatan yang efektif
Sumber: Statista com
2. Peningkatan kesejahteraan:
Jerman memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi, yaitu 81,2 tahun pada tahun 2020. Penduduk Jerman juga memiliki tingkat literasi yang tinggi, yaitu 99,9% pada tahun 2018 Selain itu, Jerman memiliki akses universal terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan pendidikan gratis.
Faktor-faktor ini berkontribusi pada tingginya tingkat kesejahteraan di Jerman
3. Memperkuat kohesi sosial:
Jerman memiliki tingkat partisipasi sipil yang tinggi, dengan banyak orang yang terlibat dalam organisasi masyarakat sipil dan kegiatan komunitas
Pemerintah Jerman juga berkomitmen untuk mempromosikan toleransi dan keragaman. Upaya ini membantu memperkuat kohesi sosial di Jerman dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif
4. Melestarikan lingkungan:
Jerman adalah salah satu pemimpin dunia dalam hal energi terbarukan, dengan 42,1% energi negaranya berasal dari sumber terbarukan pada tahun 2020.
Jerman juga memiliki target yang ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu 65% di bawah tingkat tahun 1990 pada tahun 2030 dan 88% pada tahun 2050.
Komitmen Jerman terhadap kelestarian lingkungan membantu melindungi planet ini untuk generasi mendatang
Grafik Ketimpangan Pendapatan Negara Maju Sumber: Data OECD Org Grafik Tingkat Harapan Hidup Negara Jerman kurun waktu 1875-20205. Meningkatkan stabilitas dan ketahanan: Jerman memiliki ekonomi yang kuat dan stabil, dengan tingkat pengangguran yang rendah (5,2% pada tahun 2020).
Negara ini juga memiliki sistem politik yang stabil dan demokratis.
Faktor-faktor ini berkontribusi pada stabilitas dan ketahanan Jerman, yang memungkinkannya untuk menghadapi berbagai tantangan global.
Meskipun Jerman telah mencapai banyak keberhasilan dalam pembangunan inklusif, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Contohnya, masih ada kesenjangan gender dalam hal gaji dan partisipasi di pasar tenaga kerja Selain itu, Jerman juga menghadapi tantangan integrasi pengungsi dan imigran.
Namun demikian, Jerman tetap menjadi contoh yang baik bagi negara lain dalam hal pembangunan inklusif Dengan terus berkomitmen pada keadilan sosial, kesetaraan, dan kelestarian lingkungan, Jerman dapat terus membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang (worldometers go id)
“ “
“PEMBANGUNAN YANG BERHASIL ADALAH PEMBANGUNAN YANG MELIBATKAN
PARTISIPASI
AKTIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL.”
- ROBERT CHAMBERS
Inovasi berkelanjutan adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan nilai sosial dan lingkungan selain keuntungan ekonomi. Hal ini membutuhkan proses kolaboratif yang melibatkan banyak pelaku dan aliran pengetahuan agar berhasil (Orellano et al., 2021). Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi syarat utama bagi negara berkembang, khususnya Indonesia Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembangunan ekonomi yang memperhatikan kualitas kehidupan, yaitu pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang menuntut adanya partisipasi bagi semua pihak agar turut andil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika perekonomian
mulai tumbuh maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan mengalami penurunan (Klasen, 2010) Sedangkan Menurut Ramos dkk (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus terhadap pertumbuhan output sebagai tujuan akhir namun lebih mengedepankan dampak pertumbuhan tersebut yaitu peningkatan kesempatan kerja dan peran seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan inklusif memiliki beberapa indikator, antara lain pertumbuhan yang tinggi, kemiskinan, ketimpangan, serta tingkat pengangguran yang rendah. Ide pertumbuhan inklusif
pertama kali muncul setelah diperkenalkan dalam tujuan-tujuan Pembangunan Inklusif Milenium (MDGs). Ide tersebut didukung dari sejumlah fakta jika banyak negara di dunia yang telah mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita yang tinggi, dan perubahan struktur ekonomi yang pesat dari berbasis pertanian berpindah ke industri, namun banyak dari negara tersebut yang masih bergelut dengan kemiskinan bahkan kesenjangan antara kelompok si kaya dan si miskin yang semakin besar (Tambunan, 2016).
Pertumbuhan ekonomi terus bergerak ke arah yang membaik, namun di sisi lain proses marjinalisasi juga hadir. Ketimpangan semakin nyata di depan mata Variansi ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia yang sesungguhnya dapat ditemukan di negara-negara berkembang. Ketidakadilan dalam akses kesempatan ekonomi juga banyak ditemukan di kota-kota besar dengan memiliki latar belakang ekonomi yang cukup timpang.
Provinsi Jawa Barat, yang terletak di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi yang menghambat pembangunan berkelanjutan Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, degradasi lingkungan, dan infrastruktur yang tidak memadai merupakan beberapa masalah utama yang berdampak pada kesejahteraan sosial-ekonomi provinsi ini Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, ada pengakuan yang semakin besar akan
dalam Mengatasi Tantangan SosialEkonomi
perlunya inovasi berkelanjutan, yang melibatkan pengembangan dan implementasi ide, teknologi, dan praktikpraktik baru yang mendorong keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki tantangan sosial-ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Barat saat ini dan dampaknya terhadap masyarakat lokal, serta mengidentifikasi praktik inovasi berkelanjutan yang berhasil di Provinsi Jawa Barat dengan pembangunan ekonomi inklusif.
Tantangan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi Provinsi Jawa Barat Maka dari itu, diperlukannya sebuah inovasi berkelanjutan yang dapat menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan inklusi sosial
Beberapa contoh praktik inovasi berkelanjutan yang telah berhasil dilakukan di Provinsi Jawa Barat:
Diskusi Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi1. Pendirian Koperasi Energi Terbarukan. Koperasi energi terbarukan memberdayakan masyarakat lokal secara ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kontrol atas sumber daya tersebut. Dengan penggunaan sumber energi terbarukan juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim.
2.Adopsi Teknik Pertanian Ramah
Lingkungan.
Pertanian organik dan ramah lingkungan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat karena mengurangi paparan terhadap residu pestisida dan bahan kimia lainnya Salah satunya juga dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian.
3.Penerapan Sistem Pengelolaan Limbah Terpadu.
Penerapan ini menciptakan peluang lapangan kerja dalam pengelolaan limbah, juga dalam pengembangan teknologi pengolahan limbah yang inovatif. Pengelolaan limbah yang efisien dan ramah lingkungan juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Selain itu, dapat mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran limbah
Inovasi-inovasi tersebut terbukti memiliki dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga memperlihatkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam mendorong inovasi berkelanjutan dan mengatasi tantangan sosioekonomi di Provinsi Jawa Barat Selain itu, juga diperlukannya implikasi kebijakan yang memberi insentif dan mendukung inisiatif kolaboratif, menyediakan mekanisme pendanaan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung praktik inovasi berkelanjutan
Struktur tata kelola yang efektif, yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan serta peran dan tanggung jawab yang jelas, sangat penting dalam memfasilitasi kolaborasi dan memastikan implementasi dan skalabilitas inisiatif inovasi berkelanjutan
Maka dari itu untuk sebagai kesimpulan, pentingnya inovasi dan kolaborasi berkelanjutan dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi di Provinsi Jawa Barat Telah disebutkan juga, bahwa praktik inovasi berkelanjutan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Mekanisme kolaborasi dan kemitraan tentunya memiliki peran penting dalam mendorong inovasi berkelanjutan, memungkinkan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian.
Selain itu, penting adanya kebijakan yang mendukung, struktur tata kelola yang efektif, peningkatan kapasitas, dan partisipasi inklusif dalam mempromosikan inovasi berkelanjutan.
Sehingga Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan upaya inovasi berkelanjutan dan secara efektif mengatasi tantangan sosialekonomi
“Pembangunan ekonomi inklusif memerlukan kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses terhadap peluang ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan."
-Helen Clark
Pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu syarat penting dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu negara. Pembangunan yang berkelanjutan dinilai mampu mempertahankan kualitas hidup manusia di masa sekarang dan juga di masa depan secara berkelanjutan. Namun, pembangunan yang berkelanjutan ini belum cukup dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu negara tanpa dibarengi dengan pembangunan yang inklusif Pembangunan inklusif juga merupakan bagian penting dari proses rekonsiliasi. Dengan mengatasi akar penyebab konflik, membangun kepercayaan dan rasa memiliki, memperkuat perdamaian dan stabilitas,
mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melestarikan perdamaian, pembangunan inklusif dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Pada masa reformasi, rekonsiliasi adalah salah satu kunci utama dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel Pembangunan inklusif adalah pendekatan yang penting dalam rekonsiliasi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ini Rekonsiliasi merupakan suatu hal yang paling dibutuhkan untuk dapat mengatasi konflik yang sementara terjadi Rekonsiliasi dapat terjadi ketika adanya sikap hidup yang penuh dengan perdamaian, dalam hal ini yaitu sikap toleransi serta juga menolak adanya berbagai diskriminasi dalam bentuk apapun
Rekonsiliasi juga merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat mencapai sebuah tujuan akhir dalam konflik, atau dapat juga dikatakan sebagai suatu sarana yang dipakai untuk dapat meluruskan atau mencari benang merah terhadap situasi yang sementara kacau. Pemikiran terhadap rekonsiliasi yaitu dengan mengutamakan proses penyembuhan dan juga pembaharuan Menurut Miall, et al (2000), mengatakan bahwa rekonsiliasi merupakan proses jangka panjang untuk mengatasi permusuhan dan rasa saling tidak percaya diantara dua kelompok yang berkonflik.
Rekonsiliasi dapat berdampak pada sikap yang mencakup perdamaian, keselarasan dan relasi yang baik dengan sesama Proses rekonsiliasi juga merupakan sebuah proses untuk membangun perdamaian yang tidak dapat dikatakan sebagai pekerjaan dari seseorang atau sekelompok orang saja, karena untuk menciptakan perdamaian dibutuhkan banyak pihak untuk menyelesaikan konflik yang sementara terjadi.
Negara Rwanda merupakan contoh negara yang telah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan inklusif sebagai bagian integral dari rekonsiliasi dan pembangunan berkelanjutan. Rwanda merupakan negara yang telah mengalami konflik etnis dalam tahun 1994 yang menyebabkan kehilangan banyak kehidupan dan perangkap Tetapi negara ini telah berhasil mengurangi konflik etnis dan memulihkan kesejahteraan masyarakat.
pemulihan kelembagaan Rwanda pascakonflik
Sumber: gresnews com
Contoh dari pendekatan pembangunan inklusif di Rwanda adalah pendekatan pemulihan kelembagaan pasca-konflik yang merupakan persoalan paling pelik dihadapi dalam pembangunan perdamaian pascakonflik. Pendekatan ini meliputi pendekatan dan strategi yang diperlukan untuk mencegah agar konflik tidak kembali. Bertujuan untuk membangun kelembagaan pasca-konflik yang sudah ada, baik lembaga negara maupun masyarakat sipil dan organisasi ekonomi dan sosialkemasyarakatan lainnya.
Contoh dari pendekatan pembangunan inklusif di Rwanda adalah pendekatan pemulihan kelembagaan pasca-konflik yang merupakan persoalan paling pelik dihadapi dalam pembangunan perdamaian pascakonflik. Pada tahun 2012, Rwanda telah mengembangkan sistem pendanaan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan inklusif Selain itu, Rwanda juga menerapkan prinsip pembangunan perdamaian pasca-konflik yang mencakup pendekatan dan strategi yang diperlukan untuk mencegah agar konflik tidak kembali Pembangunan inklusif di Rwanda juga mencakup pendekatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkualitas, yang merupakan tujuan utama pembangunan inklusif, serta pemulihan kelembagaan pasca-konflik yang merupakan persoalan paling pelik dihadapi dalam pembangunan perdamaian pascakonflik.
Konflik Etnis negeri Rwanda 1994 Sumber: Riauonline com
Rwanda juga menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup pendekatan kesetaraan, kesamaan, pemberdayaan, dan akses yang sama pada layanan negara dan sumber-sumber pembangunan
Terdapat beberapa program atau kebijakan yang telah diterapkan di Rwanda untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan setelah konflik, yaitu:
1
Pendanaan pembangunan berkelanjutan
Rwanda telah mengembangkan sistem pendanaan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan inklusif.
2
Pendekatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkualitas Rwanda menerapkan pendekatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkualitas, yang merupakan tujuan utama pembangunan inklusif
3
Pendekatan pemulihan kelembagaan pasca-konflik, dan masih banyak lagi
Pengaruh rekonsiliasi dan pembangunan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi di Rwanda setelah konflik dapat dilihat melalui beberapa aspek:
1.Peningkatan kelembagaan: Pendekatan pemulihan kelembagaan pasca-konflik merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik Pendekatan ini mencakup pendekatan dan strategi yang diperlukan untuk mencegah agar konflik tidak kembali
2.Peningkatan infrastruktur: Pembangunan perkotaan hijau di Rwanda meliputi rehabilitasi lahan basah kritis di Kigali, seperti Nyandungu Urban Wetland, yang akan berfungsi untuk mengurangi panas, mengurangi polusi, dan menyediakan layanan yang aman dan mudah diakses di daerah Proyek ini mencakup peningkatan infrastruktur fisik dan berbasis alam di Kigali dan kota-kota memperkuat ketahanan kota terhadap kondisi cuaca ekstrem
4 Peningkatan kesejahteraan masyarakat: Pendekatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkualitas merupakan tujuan utama pembangunan inklusif. Pendekatan ini mencakup pendekatan kesetaraan, kesamaan, pemberdayaan, dan akses yang sama pada layanan negara dan sumber-sumber pembangunan.
5 Peningkatan kesejahteraan ekonomi: Pendekatan pembangunan inklusif bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkualitas. Pendekatan ini mencakup pendekatan kesetaraan, kesamaan, pemberdayaan, dan akses yang sama pada layanan negara dan sumber-sumber pembangunan.
Peningkatan di atas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Rwanda setelah konflik dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur, peningkatan efisiensi pendanaan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.
"Rekonsiliasi adalah pondasi yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa rekonsiliasi, konflik masa lalu dapat terus menghambat upaya pembangunan yang berkelanjutan."
- Desmond Tutu
Ilustrasi Transformasi Digital di Era Sekarang Sumber: unsplash.com
Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dari perkembangan teknologi digital (Das, 2016). Potensi ini mulai bisa terlihat dari jumlah perusahaan teknologi rintisan (atau biasa disebut startup) yang tumbuh secara signifikan. Adanya penumbuhan Startup Indonesia dari 1 400 perusahaan pada 2017 menjadi 2.200 perusahaan pada 2019. Angka tersebut memberikan dampak ke peringkat Indonesia menjadi urutan kedua se-Asia dan urutan kelima dunia setelah AS, India, Inggris, dan Kanada, (Situs web Startup Ranking, 2020)
Pembangunan yang inklusif dapat terwujud dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu dampak teknologi digital terhadap inklusivitas pembangunan, tantangan akses dan kesenjangan digital dalam mencapai pembangunan inklusif, serta potensi solusi teknologi untuk meningkatkan inklusivitas pembangunan, menjadi fokus perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif
Berikut adalah penjabaran dari ketiga poin tersebut:
A. Dampak teknologi digital terhadap inklusivitas pembangunan
1
Pemanfaatan teknologi digital dan regulasi bisnis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif secara keuangan dan membantu mengatasi beberapa masalah sosial dan ekonomi yang berpotensi mengurangi disparitas kesejahteraan di negara-negara berpendapatan rendah (Yakubi, 2022)
2.
Transformasi digital yang inklusif juga menjadi kunci penting dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup peningkatan efisiensi dan produktivitas, penumbuhan inovasi, serta peningkatan inklusi (Siaran Pers Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020)
3.Literasi dan keterampilan digital juga memegang peranan penting dalam pembangunan yang inklusif yang menuntut tingkat literasi keuangan yang tinggi untuk mendukung inklusi keuangan (Damuri, 2022)
4.Dampak digitalisasi dalam ekonomi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan inklusif di tingkat regional di Indonesia, melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur, keterampilan, dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Fatmalasari, 2023)
Ilustrasi Penerapan Digitalisasi Sumber: unsplash com
B. Tantangan akses dan kesenjangan digital dalam mencapai pembangunan inklusif
Kesenjangan akses digital dapat menjadi salah satu tantangan utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif Kesenjangan akses digital mengacu pada disparitas atau perbedaan dalam mengakses dan juga pemanfaatan teknologi digital diantara berbagai kelompok masyarakat. Keterbatasan akses ini akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya untuk meningkatkan inklusifitas pembangunan. Hal ini berdampak pada daerah terpencil yang berpendapatan rendah, keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya keterampilan dan literasi digital di kalangan sebagian masyarakat (Tjokorda, 2023)
Keterbatasan akses digital ini dapat mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat terpinggirkan dari layanan sumber daya yang penting, seperti informasi, layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan juga sosial maupun budaya
Hal ini akan memperkuat pada ketidaksetaraan dan juga kesenjangan yang ada, jelas akan menghambat upaya mencapai inklusifitas dalam pembangunan (OECD dkk , 2020[ 1]).
Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil. Investasi pada infrastruktur yang memadai, program pendidikan digital, dan juga kolaborasi yang kuat dapat membantu mengurangi kesenjangan akses digital dan memastikan bahwa semua warga dapat memanfaatkan potensi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga turut berpartisipasi dalam pembangunan kota yang inklusif (Agnes, 2022)
C. Potensi solusi teknologi untuk meningkatkan inklusivitas pembangunan
Perkembangan di era digital akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Diperlukan adaptasi dan inovasi dalam memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif khususnya di Indonesia. Berikut adalah penjabaran alternatif pemanfaatan teknologi guna meningkatkan inklusivitas pembangunan:
Ilustrasi Keterbatasan Akses Digital Sumber: Payungi org
1. Menciptakan lingkungan kewirausahaan inovatif untuk inklusivitas pembangunan melalui teknologi
Kewirausahaan berperan kunci dalam implementasi teknologi menentukan berhasil tidaknya adopsi teknologi di tingkat daerah. Para pengusaha tidak hanya mengisi kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan lokal, melainkan juga berperan sebagai pencipta solusi inovatif. Kewirausahaan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dapat memacu pertumbuhan ekosistem bisnis yang dinamis dan berkelanjutan (Lubis, 2023)
2. Merumuskan kebijakan inklusif dalam adopsi teknologi untuk meningkatkan inklusivitas pembangunan.
Kebijakan inklusif dalam adopsi teknologi harus memastikan akses merata bagi seluruh lapisan masyarakat, mengatasi kesenjangan aksesibilitas fisik dan pemahaman teknologi, serta mendorong partisipasi aktif untuk menjadikan mereka kontributor dalam ekosistem teknologi Dukungan pendidikan dan pelatihan keterampilan digital juga penting untuk memberdayakan masyarakat secara efektif. Program pelatihan fokus pada keterampilan digital, penggunaan perangkat lunak, dan pemahaman teknologi meratakan kemampuan menghadapi perubahan. Kebijakan inklusi teknologi bukan hanya memberikan akses merata, tetapi juga berdampak pada inklusi sosial dan pertumbuhan ekonomi, membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, meningkatkan partisipasi dalam ekonomi digital, serta merangsang inovasi di masyarakat (Lubis, 2023).
3. Kolaborasi multi-sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sipil mendukung pemanfaatan teknologi untuk inklusivitas pembangunan
Kolaborasi antar sektor publik, swasta, dan akademis menjadi krusial dalam mengatasi tantangan integrasi inovasi teknologi. Ini mencakup penyediaan akses teknologi yang lebih mudah, dukungan finansial bagi usaha kecil dan menengah, serta peningkatan infrastruktur termasuk konektivitas internet. Meski begitu, tantangan aksesibilitas dan biaya masih menjadi kendala, khususnya di wilayah pedesaan Regulasi yang jelas dan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan integrasi teknologi. Oleh karena itu, dukungan finansial dan teknis serta regulasi yang kondusif perlu diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integrasi teknologi yang merata dan inklusif (Lubis, 2023).
“Teknologi
pembangunan inklusif. Namun, tanpa kebijakan yang tepat, teknologi ini dapat- Joseph Stiglitz
Perekonomian merupakan aspek penting dalam pembangunan inklusif Perekonomian juga menjadi tantangan dalam mengubah pola pertumbuhan yang ada sesuai dengan sumber daya alam dan tenaga kerja yang ada Adanya pertumbuhan inklusif akan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi agar dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan yang ada meskipun dari latar belakang yang berbeda. Pembangunan inklusif juga perlu adanya dukungan dan partisipasi dari beberapa pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta sehingga dapat tercapai pembangunan inklusif yang menghasilkan peluang ekonomi dan keadilan bagi seluruh pihak tersebut.
Pembangunan inklusif perlu adanya dukungan dan peran dari beberapa pihak untuk apat dipandang sukses. Hal ini karena masih banyaknya persoalan mengenai pertumbuhan seperti maraknya kasus korupsi, rendahnya kualitas sumber daya alam, ketidak profesionalan sumber daya manusia dan birokrasi, ketimpangan pembangunan, dan beberapa sebab yang lain. Secara garis besar pemerintah berperan untuk menetapkan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat sipil berperan dalam memberikan dukungan berupa suara dan dukungan serta memperkuat inklusivitas, sedangkan sektor swasta berperan dalam memberikan pelayanan maupun pendanaan
A. Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Pembangunan Influsif
Peran pemerintah dibutuhkan dalam pembangunan inklusif untuk menetapkan kebijakan. Program yang dimiliki pemerintah juga harus komprehensif agar pembangunan inklusif dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat Berikut merupakan peran pemerintah dalam kebijakan pembangunan inklusif.
Penetapan kebijakan fiskal yang merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dapat mengendalikan dan menggerakkan keseimbangan makro ekonomi Adanya kebijakan fiskal dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak yang akhirnya dapat meningkatkan disposable income dan mempengaruhi permintaan
Kebijakan fiskal juga memastikan agar anggaran negara dialokasikan secara maksimum sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam proses pembangunan inklusif
Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan untuk meningkatkan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap kesempatan ekonomi yang mendukung pertumbuhan inklusif Hal ini karena dalam proses pembangunan infrastruktur perlu adanya tenaga kerja sehingga dapat membuka lapangan kerja baru disamping adanya pembangunan infrastruktur tersebut
Menetapkan alur birokrasi yang baik dan transparansi pegelolaan keuangan agar dapat menjadi sarana yang efektif bagi perubahan sosial dan instrument yang baik Hal ini akan dapat menciptakan persamaan politik, keadilan sosial, dan tumbuhnya perekonomian. Alur birokrasi yang baik juga dapat mewujudkan good government melalui upaya peningkatan pelayanan publik dan penyelesaikan masalah lainnya
Selain itu transpatansi juga dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan inklusif agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat tumbuh dan tercipta yang nantinya dapat meningkatkan kualitas perenvanaan, penganggaran, dan pengendalian programm serta kegiatan pembangunan (Jatimprov, dalam Cahyaning 2017)
B. Kontribusi Masyarakat Sipil dalam MemperkuatInklusivitasPembangunan
Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya,hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur
Keterlibatan masyarakat sipil dalam pembangunan inklusif dapat dikatakan cukup penting dikarenakan memastikan bahwa kebijakan dan program yang ditetapkan memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka Selain itu, kontribusi masyarakat juga meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri serta memenuhi hak asasi manusia semua individu
Adapunkontribusimasyarakatantaralain: Implementasi (melaksanakan) yaitu Implementasi perencanaan inklusif memberikan kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengalokasikan sumber daya untuk kebijakan pembangunan
Ilustrasi Masyarakat Sipil dalam Memperkuat Inklusivitas PembangunanSaran masukan kepada pihak terkait seperti permasalahan yang terjadi dimasyarakat, sehingga pemerintah memberikan kebijakankebijakanterkaitpermasalahantersebut.
Mengikuti penyuluhan atau pelatihan pada program pemerintah
C. Tanggung Jawab dan Peluang
Sektor Swasta dalam Menciptakan
Pembangunan Inklusif
Swasta dalam hal ini adalah suatu entitas organisasi yang legal dan bergerak dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat Swasta juga biasanya berorientasi pada profit dan kemakmuran pemiliknya. Swasta dapat menjadi aktor dalam membantu hilirisasi dan juga dapat menjadi support pemerintah dalam pembangunan inklusif Peran swasta secara detail dalam pembangunan inklusif sebagai berikut:
Investor, swasta dapat berperan sebagai investor dalam menginvestasikan dananya untuk membantu kebijakan-kebijakan pemerintah terkait.
Pencipta, yaitu sebagai center of excellence dari kreator produk dan jasa kreatif, pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan, serta pencipta lapangan pekerjaan bagi individu‐individu kreatif ataupun individu pendukung lainnya
Inisiator, yaitu swasta dapat menjadi motor penggerak dalam membentuk ruang publik tempat terjadinya sharing pemikiran, mentoring yang dapat mengasah kreativitas dalam melakukan bisnis di industri kreatif, business coaching atau pelatihan manajemen pengelolaan usaha di industri kreatif.
Kolaborasi menurut Adrian Devine yaitu saat ini menjadi bagian penting dari sektor publik karena dengan kolaborasi masing-masing stakeholder dapat duduk bersama dalam satu forum, membangun kesepahaman dan komitmen serta merasa tanggung jawab (sense of responsibility) dalam kelangsungan pembangunan (dalam Kaha, 2015: 3).Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai susunan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan stakeholder non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsesus dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola kebijakan program atau mengelola suatu aset.
“
Suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya akan sulit untuk bisa diukur, dan tidak jelas arah pembangunannya.
Karenanya, perencanaan sangat penting dan harus dilaksanakan sebelum melaksanakan pembangunan - Solekhan
Ilustrasi hasil pembangunan inklusif
Sumber : hijra id
A. Indikator dan metode evaluasi pembangunan inklusif
Adapun indikator indeks pembangunan inklusif terbagi menjadi 3 pilar, 8 sub pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan
ekonomi inklusif :
1) Pilar 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi
a. Sub pilar 1.1: Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Adapun indikatornya adalah: pertumbuhan PDRB riil perkapita, share manufaktur terhadap PDRB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal
b Sub pilar 1 2: Kesempatan Kerja
Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah
Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi Adapun indikatornya adalah tingkat kesempatan kerja, persentase penduduk bekerja penuh, persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas.
c Sub pilar 1 3: Infrastruktur Ekonomi
Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan Indikatornya adalah persentase rumah tangga yang menggunakan PLN/listrik, persentase penduduk yang memiliki telepon genggam, persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang.
.2) Pilar 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan
a. Sub pilar 2.1: Ketimpangan
Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender maupun wilayah harus dihapuskan Indikatornya adalah rasio pendapatan gini, sumbangan pendapatan perempuan, rasio ratarata pengeluaran rumah tangga desa dan kota
b Sub pilar 2 2: Kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan Indikatornya adalah persentase penduduk miskin, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari
3) Pilar 3: Perluasan akses dan kesempatan
a Sub pilar 3 1:Kapabilitas manusia
Perluasan akses dengan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Indikatornya adalah angka harapan lama sekolah, persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, persentase penduduk yang menjamin kesehatan.
b. Sub pilar 3.2: Infrastruktur Dasar
Indikatornya adalah persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak, persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri.
c. Sub pilar 3.3: Keuangan Inklusif
Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif
Ilustrasi pelibatan stakeholder
Sumber : sap-express id
Indikatornya adalah rasio jumlah rekening DPK terhadap Penduduk Usia Produktif, Rasio Kredit Perbankan UMKM (Gunawan, Rahajuni, & Badriah, 2023)
Metode evaluasi yang dapat dilakukan melalui proses pembangunan inklusif adalah
Partisipasi dan keterlibatan 1
2
3
4
Pemerataan dan keadilan
Aksesibilitas dan keterjangkauan
Pengembangan kapasitas dan pengembangan keterampilan
Pemantauan dan evaluasi guna memastikan jika program pembangunan efektif dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat perdesaan
Pemerintah harus menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk melacak kemajuan dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diinginkan (Mulyono & Yumari, 2017)
B. Keterlibatan stakeholder dalam proses evaluasi
Pemerintah dapat mendorong munculnya lembaga keuangan berbasis masyarakat, seperti lembaga kredit rakyat atau asosiasi simpan pinjam yang dapat memberikan layanan keuangan kepada masyarakat perbedaan Keterlibatan stakeholder yang tinggi dalam proses pelaksanaan menjadi bagian yang penting dalam keberhasilan Stakeholder perlu dilibatkan dalam proses perubahan untuk mendapatkan dukungan yang kuat. (Solehudin, Aripin, & Anwar, 2024)
Ilustrasi keuangan inklusif Sumber: trenasia com
C. Pembelajaran dari evaluasi untuk kebijakan dan praktik
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pembangunan inklusif yaitu penekanan pada pentingnya data yang tepat dan tersegmentasi untuk mengidentifikasi kelompok yang mendapat manfaat dan yang terpinggirkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mulai dari perncanaan hingga evaluasi merupakan kunci dari akuntabilitas dan memastikan bahwa kebijakan sensitif terhadap kebutuhan kelompok marginal Pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ke teknologi diperlukan untuk menciptakan peluang ekonomi yang merata.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan, mempunyai beberapa kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, piutang dan lelang secara profesional dan akuntabel, diantaranya:
Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara 1
2.
Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan BMN
Pemerintah 3
Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan monitoring investasi
4.
Optimalisasi pengelolaan aset kredit dan aset properti
Peningkatan pelayanan penilaian 5
Optimalisasi pengurusan piutang negara 6
7.
Peningkatan pelayanan lelang.
“Pertumbuhan ekonomi tanpa investasi pada pembangunan manusia tidak akan berkelanjutan dan tidak etis.” { “ ” }
- Amartya Sen
Damuri, Y R (2022, July 18) Literasi dan kemampuan digital untuk pembangunan inklusif [Opinion] Kompas id https://www kompas id/baca/opini/2022/07/18/literasi-dankemampuan-digital-untuk-pembangunan-inklusif
Das, Kaushik, Michael Gryseels, Priyanka Sudhir, dan Khoon Tee Tan (2016) Unlocking Indonesia s Digital Opportunity. Jakarta: McKinsey Indonesia Office [daring] [18 September 2020].
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2020) Transformasi digital yang inklusif turut percepat pembangunan berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia https://ekon go id/publikasi/detail/330/transformasi-digital-yang-inklusif-turut-percepatpembangunan-berkelanjutan
Startup Ranking (2020) Numbers of Startup by Country [daring] [16 November 2020]
Soetanto, B , & Cahyono, A (2023) Dampak digitalisasi pertanian terhadap kesejahteraan petani [Master's thesis] Institut Pertanian Bogor (IPB University) Repository
Universitas Airlangga (2023, 14 November) Dampak teknologi digital dan regulasi bisnis terhadap inklusi keuangan dan sosial ekonomi pembangunan di negara berpenghasilan rendah Universitas Airlangga https://unair ac id/dampak-teknologi-digital-dan-regulasibisnis-terhadap-inklusi-keuangan-dan-sosial-ekonomipembangunan-di-negaraberpenghasilan-rendah/
Bank Dunia (2013) "Inklusi Penting: Landasan untuk Kemakmuran Bersama " Publikasi Bank Dunia ISBN-10: 0821395536
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) (2016) "Laporan Pembangunan Manusia 2016: Pembangunan Manusia untuk Semua Orang " UNDP ISBN: 9789211264135
ODI (Lembaga Pembangunan Luar Negeri) (2018) "Tidak meninggalkan siapa pun: Sebuah jalur penting untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang pertama." Publikasi ODI. ISBN: 9781785903737.
Kabeer N (2012) "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Pertumbuhan Inklusif: Pasar Tenaga Kerja dan Pengembangan Usaha " Makalah Kerja SIG ISBN: 9781858646938
OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) (2018) "Membuat Pertumbuhan Bermanfaat untuk Semua " Penerbitan OECD ISBN: 9789264301665
IMF (Dana Moneter Internasional) (2014) "Pertumbuhan Inklusif: Membangun Konsep " Publikasi IMF ISBN: 9781484330854
Grusky, DB (2018) "Stratifikasi Sosial: Kelas, Ras, dan Gender dalam Perspektif Sosiologis " Pers Westview ISBN: 9780813346717
Pratama, A Y , & Rahayu, E (2023) Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan E-WOM Terhadap Keputusan Pembelian Online pada Shopee di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang EBISMEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(2), 179-192
Ravallion, M. (2016). "Ekonomi Kemiskinan: Sejarah, Pengukuran, dan Kebijakan." Pers Universitas Oxford ISBN: 9780190212773
Theodora, Agnes (2022) Kesenjangan Digital Masih Jadi Tantangan https://www kompas id/baca/ekonomi/2022/07/27/kesenjangan-digital-masih-jadi-tantangan
OECD, dkk Mencapai transformasi digital untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Republik Dominika https://www oecd-ilibrary org/sites/85ea6083-en/index html? itemId=/content/component/85ea6083-en
IMF (International Monetary Fund) (2014) "Inclusive Growth: Building Up a Concept " IMF Publications ISBN: 9781484330854
ODI (Overseas Development Institute) (2018) "Leaving no one behind: A critical path for the first sustainable development goal " ODI Publications ISBN: 9781785903737
United Nations Development Programme (UNDP) (2016) "Human Development Report 2016: Human Development for Everyone " UNDP ISBN: 9789211264135
Grusky D B (2018) "Social Stratification: Class Race and Gender in Sociological Perspective " Westview Press ISBN: 9780813346717
Ravallion, M (2016) "The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy " Oxford University Press ISBN: 9780190212773
Gunawan, D S , Rahajuni, D , & Badriah, L S (2023) Ragam Pemikiran Pembangunan Ekonomi Perdesaan Yogyakarta: Jejak Pustaka
Mulyono & Yumari (2017) Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Yogyakarta: Deepublish
Solehudin, Aripin, Z , & Anwar (2024) Analisis Bisnis Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri
H Hill, M E Khan and J Zhuang (eds) 2012 Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth London: Anthem Press for the Asian Development Bank
Singosaru C W (2017) Analisis Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya
Fairuza, M (2017) Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 5 Nomor 3: 1-13
Bappeda, Universitas Negeri Semarang (2021) Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kota Semarang
Pranoto A Widiyahseno B Wahjuni E Peran Pemerintah Desa Mewujudkan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 3: 10303-10311