pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara, terutama dalam aspek pendidikan. Apa yang Anda harapkan dari kinerja pemerintah di sektor pendidikan? Seharusnya pemerintah menjadi promotor untuk menggerakkan rakyat guna membenahi kekurangankekurangan tersebut. Pemerintah selaku klas yang berkuasa lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannyanya tinimbang kepentingan rakyat. Kita bisa cek dari beberapa program dari pemerintah saat ini, khususnya kebijakan pemerintah dalam ranah pendidikan. Contohnya adalah persoalan kurikulum yang cendrung mempersulit peserta didik dan mempromosikan pendidikan yang bersifat moralis ketimbang mutu pendidikan itu sendiri. Perguruan tinggi masih sangat kental dengan budaya feodal. Demokrasi di dalam kampus masih cacat. Hal ini dapat kita lihat dari minimnya kebebasan mahasiswa dalam mengakses ide, teori dan melakukan penelitian ilmiah. Bentuk-bentuk intimidasi, bahkan ancaman DO kerap dilakukan pihak birokrasi kampus kepada mahasiswa. Inilah yang menyebabkan mahasiswa saat ini cendrung tidak berkembang karena memang dalam kampus sudah dicekoki dengan budaya-budaya feodal yang tidak semestinya. Kualitas pendidikan saat ini mencerminkan watak dasar pemerintah yang tidak mengiginkan kemajuan kualitas pendidikan (tenaga produktif). Dengan demikian sistem yang ada saat ini harus di perbaiki demi kemajuan kualitas kebudayaan kita ke depannya. Bagaimana menurut Anda, persoalan pendidikan dalam kaitannya dengan persoalan agraria? Perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia tidak mampu menjawab persoalan rakyat. Hal ini mampu kita buktikan dari kedudukan pendidikan saat ini. Pendidikan telah hadir menjadi raksasa yang sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Rakyat sudah tidak mampu lagi mengenyam pendidikan. Hal ini, salah satunya disebabkan oleh ketimpangan penguasaan atas alat produksi, termasuk tanah yang tidak terdistribusikan secara adil. Padahal, Indonesia memiliki Undang-Undang Pokok Agraria yang bagus (UUPA no 5 Tahun 60), yang mengatur tentang kepemilikan atas tanah.
13
Inti poin regulasi tersebut adalah rakyat tidak diperbolehkan untuk menguasai tanah secara berlebihan. Jika UUPA itu direalisasikan dalam bentuk perspektif yang tetap, maka tidak ada rakyat yang terkena busung lapar, pengangguran, kesejahtraan yang merata bagi seluruh rakyat. Kita ambil salah satu contoh, misanya di Bogor, Aburizal Bakrie menguasai tanah seluas 35 ribu Hektar. Jika bandingkan dengan luas kota jakarta yang besarnya sekitar 75 ribu hektar, maka bisa kita katakan bahwa Aburuzal Bakrie menguasai tanah di bogor hampir separuh dari kota Jakarta. Ketimpangan kepemilikan atas tanah inilah yang menjadi salah satu faktor utama pendidikan tidak mampu di akses secara luas oleh masyarakat. Angka kemiskinan akan terus bertambah seiring dengan masifnya perampasan lahan petani yang semakin marak terjadi di beberapa daerah. Rakyat sudah tidak berdaulat lagi atas hak dasarnya sebagai salah satu unsur terpenting dalam mengembangkan kemajuan negara, padahal indonesia memiliki jumlah penduduk hampir 238 juta jiwa. Ironisnya, sekitar 15,04 juta penyandang buta aksara tinggal di pedesaan yang ratarata penduduknya hidup dari tani. Selain itu, buta aksara juga didominasi oleh perempuan sebanyak 64% dari total angka buta aksara, artinya jika kita lihat perbandingan jumlah penduduk dengan sarana yang ada saat ini belum bisa kita katagorikan memadai, bahkan dalam perjalanannya dipenghujung tahun 2010 saat ini pendidikan seolah merupakn barang yang sangat mahal harganya dan tidak sedikit kampus atau lembaga pendidikan yang menyajikan menu yang tidak mampu dijangkau oleh rakyat. Pendidikan telah kehilangan fungsi utamanya dalam memajukan taraf berpikir rakyat, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Negara akan kehilangan ruhnya jika pendidikan tidak menjadi prioritas utama dalam menjawab persoalanpersoalan rakyat. Padahal, maju dan tidaknya negara bias diukur lewat kualitas pendidikan itu sendiri. Suramnya kualitas pendidikan nasional kita, telah membuat pemuda semakin terperosok kedalam jurang yang sangat dalam. Jutaan pemuda kehilangan lapangan pekerjaan akibat kebijakan pemerintah yang tidak peduli terhadap rakyat.***