Mingguan Jawa Barat

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:28 Page 1

MINGGUAN

Wartawan MJB Peserta BPJS Info Pengaduan Langganan/Iklan Hubungi 082-316112378 089-695330094

Rp. 4.000,-

MENGGALANG PEMERATAAN INFORMASI MASYARAKAT Edisi 81/TH. ll-2016/XII

PERCETAKAN PT. GRANESIA: GROUP PIKIRAN RAKYAT

E-MAIL : ku.mingguanjawabarat@gmail.com

Kampanye “Atty Suharty” Akan Berjalan Siap-Siap, Dana Desa Akan Diperiksa Kadisdik Jabar Ditahan di Lapas Sukamiskin Kisah Nyata, Seorang Pemabuk, Tahun Depan Meski Berstatus Tersangka Suap Terkait Kasus Korupsi Buku Aksara Sunda “Jenajahnya Mendapat Azab HALAMAN 5 Yang Mengerikan” Kepala Dinas Pendidikan Jawa BaKetua Bawaslu Provinsi Jawa Barat HaMayoritas Desa di Kabupaten Majarminus Koto menjelaskan, hak politik Wali Kota Cimahi non aktif Atty Suharty dalam Pilwalkot 2017 harus tetap terfasilitasi secara adil. HALAMAN 3

Bupati Sumedang “Eka Setiawan“ Dorong

Untuk Peningkatan Pesertaan Jaminan Pekerja

SUMEDANG | MJB .- Bupati Sumedang “Eka Setiawan“ mendorong tingkat kepesertaan jaminan tenaga kerja bagi para pekerja formal dan informal di daerah itu melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Kami sangat berharap seluruh pekerja mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. ((KE HALAMAN 11

rat, Asep Hilman, ditahan kejaksaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku aksara Sunda pada 2010 lalu, 9/1216. HALAMAN 11

Petang hampir sirna. Berganti serinai malam yang perlahan jatuh di altar langit.

HALAMAN 10

Dari Korupsi Rp 47,6 Miliar

K

ejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati) teEka Setiawan rus berupaya menekan tindak pidana korupsi. Kepala Kejati Jabar (Kajati) Setia Untung Arimuladi mengklaim jajaran Kejati Jabar di bawah kepemimpinannya berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 47.634.689.287.

MantanKapuspenkum Kejagung ini menyebut uang sebanyak itu diselamatkan selama periode tahun 2016 dalam kurun waktu enam bulan terakhir. “Penyelamatan uang negara itu disertai juga dengan uang pengganti pungutan liar ke sejumlah yang disetorkan ke kas nepedagang di Pasar Palabu- gara. Selama tahun ini, jumhanratu, nilai pungutan sen- lah uang pengganti sebesar Rp121.597.384.934,” jelasdiri bervariasi.

"Mereka meminta uang ke- nya kepada wartawan usai pada pedagang kaki lima de- kegiatan Hari Anti Korupsi ngan dalih untuk keamanan Internasional di halaman Kedan kebersihan, uang itu di lu- jati Jabar, jumat (9/12/16).

Pengembalian kerugian near restribusi sebesar Rp 2.000 per ruko dan per pedagang ka- gara menurutnya penting karena esensi Tipikor itu terkait ki lima," ujar Ketua Harian ((KE HALAMAN 11 ((KE HALAMAN 11

Tim Saber Pungli AmankanOknumPNS dan PegawaiHonorer UPTDPasar

SUKABUMI | MJB - Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai honorer di Unit Pelayanan Tekhnis Dinas (UPTD) Pasar Palabuhanratu, Sukabumi berinisial DR dan SA diamankan anggota Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli, sekitar pukul 12.30 WIB, Rabu (7/12). Dari keterangan yang dihimpun , kedua pelaku biasa menarik

Kejati Jabar Selamatkan Uang Negara

lengka telah menerima penyaluran dana desa tahun 2016, sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keluarga Miskin Buru Gas Elpiji 3 Kg Ketiap Tempat,

APBD Jawa Barat 2017 Meningkat

Terjadi Mencapai Rp 30.000/Tabung Menjadi Rp 32,7 Triliun

Terjadi Dikawasan Banjaran

BANDUNG | MJB - Ada siang ada malam ada pagi ada sore ada kaya ada miskin perbedaan itulah tanda penomena perjalanan di dunia, tidak terlepas dari pakta nyata keadaan yang terbukti di dalam kehidupan yang dirasakan saat ini seperti salah

satunya istilah “Raskin“ Beras untuk keluarga miskin yang di gulirkan oleh Pemerintah. Memang berat penderitaan yang dialami dan dirasakan kelurga miskin, segalanya serba tidak cukup, namun di balik kesengsaraannya, hatinya meronta beru-

saha ingin ada perobahan kehidupannya, tetapi apa daya kemampuan berusaha untuk bisa merobah kehidupan pun seakan tak mampu diraihnya, seakan-akan hidup miskin harus melekat dengan kehidupan yang nyata. Masih banyaknya keluarga tidak mampu di berbagai daerah, Pemerintah pun tidak menjadikan berdiam diri, berbagai bantuan subsidi sudah digulirkan untuk kepentingan masyarakat.

Besarnya perhatian Pemerintah terhadap masyarakat terus berjalan baik Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan, Raskin, BPJS, Kesejahteraan dan sebagainya, seluruhnya dijalankan sesuai program yang dicanangkan ((KE HALAMAN 11

BANDUNG | MJB - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2017 naik menjadi Rp 32,740 triliun atau naik 11,34 persen dari APBD 2016 murni sebesar 29,406 triliun.

Hal itu sudah disahkan Pemprov Jabar dan DPRD Jabar pada Rapat Paripurna Rabu malam (7/12/2016). Angka

jalan yang sudah berlubanglubang mengingat ke khawatiran warga Desa Giri Mulya yang menggunakan jalan tersebut. 5 km jarak tempuh jalan Kabupaten yang melintas mulai dari Desa Maruyung, Pangauban, Cikitu, dan Desa Giri Mulya Kecamatan Pacet dan Desa Sukapura Kecamatan Kertasari, sebagai jalan utama yang digunakan oleh warga ke lima Desa tersebut.

Dari pantauan MINGGU-

AN JAWA BARAT, rusak beratnya kondisi jalan Kabupaten karna lama dibiarkan tidak dengan segera dilakukan pembangunan, seakan Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung tebang pilih dalam pelaksanaan pembangunan insfrastruktur jalan Kabupaten, mungkin entah lokasinya berada di daerah pinggiran atau hal pemikiran lain. Padahal hak pemenuhan kepentingan ((KE HALAMAN 11

tersebut didapat dari hasil perhitungan perkiraan pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan. "Tentu ini meningkat karena tambahan DAU untuk sejumlah PNS baru yang berasal dari Kabupaten/Kota sebanyak 28 ribu, tentu saja ditambah dengan pembiayaan lain," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher dalam rilis yang diterima, Kamis (8/12/2016).

Penambahan pembiayaan terjadi salahsatunya karena pengelolaan SMA/SMK Negeri di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat mulai diambil alih Pemprov Jabar. Secara otomatis, Pemprov Jabar memiliki tambahan PNS Guru sebanyak 28 ribu orang. "Pengalihan kewenangan ini ((KE HALAMAN 11

Direktur RSUD Sumedang Tanggapi

Positif MekanismeLelang Jabatan

SUMEDANG | MJB - Direktur RSUD Sumedang Dr. H. Hilman Taufik WS, M.Kes menanggapi positif terkait dengan adanya lelang jabatan yang di canangkan Bupati Setiawan di gedung negara beberapa waktu yang lalu. "Dengan lelang jabatan penempatan jabatan lebih objektif, transparan dan profesional. Sehingga dalam implementasinya tidak terkesan like dislike."ujar Direktur yang menjabat hampir dua priode di Lingkungan Rumah Sakit Umum Sumedang ini.

Menurutnya, Dengan mekanisme tersebut pejabat yang akan mengisi jabatan yang kosong sudah barang tentu pejabat yang sesuai dengan background disiplin ilmu dan pengalaman yang bersangkutan.

"Sehingga akan match dengan kebutuhan di tempat yang di isinya," tambahnya. Sebelum-

nya Bupati Sumedang H. Eka Setiawan menyatakan dalam merespon kebutuhan pegawai di lingkungan Pemda Sumedang menggulirkan program Pemerintah dengan mekanisme lelang jabatan untuk mengisi jabatan pada Dinas Badan dan Lembaga dilingkungan Pemda Sumedang. (Usep)

SOSOK Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung DPD PKS Masih Mendukung“Atty“

“

“Sumedang Senyum Manis” Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri Dan Agamis

BUPATI SUMEDANG H. EKA SETIAWAN

JanganTebang Pilih Pembangunan Jalan Di Pilkada Cimahi 2017 Meskipun Ditangkap KPK BANDUNG | MJB - IRONIS, warga empat Desa di Kecamatan Pacet dan warga satu Desa Kecamatan Kertasari merasakan risi sebagai pengguna jalan Kabupaten yang melintas di tengah-tengah pemukiman penduduk, melihat kondisi jalan Kabupaten bertahun-tahun dibiarkan rusak berat, apalagi bila dimusim hujan selain licin keadaan jalan di tambah bebatuan, tentu akan lebih dekat penggunan jalan tersebut pada adanya kecelakaan akibat dari paktor rusaknya jalan Kabupaten tersebut. Upaya menyampaikan proposal untuk pembangunan jalan pun selalu kandas ditengah jalan, salah satunya Desa Giri Mulya dua kali menyampaikan proposal ke Dinas Bina Marga sampai saat ini belum ada realisasinya, sampai uang pribadi Kepala Desa tersebut rela di belikan batu untuk menutup keadaan

Promosikan Usaha Anda di Koran Mingguan Jawa Barat/untuk informasi iklan/ bisa menghubungi Hp. 082-316223498

BANDUNG | MJB - Meskipun Atty Ditangkap KPK, DPD PKS Cimahi Tetap Mendukungnya di Pilkada 2017. Dugaan kasus suap yang menjerat Atty Suharti Tochija tidak mempengaruhi partai pendukungnya dalam Pilkada Cimahi 2017. Atty dipasangkan dengan Achmad Zulkarnain (Azul) dari PKS atau pasangan nomor 1. Atty ditangkap dengan suaminya Itoc Tochija oleh KPK. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Selain Golkar dan PKS, Atty dan Azul juga di usung Nasdem. Seperti diketahui Itoc sendiri merupakan ketua DPD Golkar Cimahi. Ketua DPD PKS Cimahi Dedi Lazuardi menegaskan, tetap mengusung pasangan Atty Suharti dan Achmad Zulkarnain. Menurutnya persoalan hukum yang tengah dihadapi Atty tidak membuat pencalonannya sebagai Wali Kota Cimahi dianulir. Untuk itu, pihaknya akan tetap melakukan kampanye sambil menunggu persoalan hukum Atty selesai."Karena ini (persoalan) tidak menggugurkan pencalonan, kita tetap bekerja. Karena enggak boleh mengusung pencalonan lain, yang udah ada aja dulu," ungkap Dedi saat dihubungi.

Ia menjelaskan dengan absennya Atty dalam masa kampanye karena masih menjalani pemeriksaan di KPK, jadwal kampanye Atty akan di gantikan oleh pasangannya Achmad Zulkarnain.

"Kita teruskan aja yang kemarin dengan calon wakilnya, mungkin tempat yang sudah dijadwalkan untuk Bu Atty diisi oleh wakilnya (Azul)," terang dia. ((KE HALAMAN 11

Mingguan Jawa Barat

@Mingguan Jabar

Mingguanjawabarat

Mingguan Jawa Barat

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:28 Page 2

TERUSAN

MINGGUAN Edisi 81/TH.ll-2016/XII

Mingguan Jawa Barat

@Mingguan Jabar

Mingguanjawabarat

11

Mingguan Jawa Barat

Salah Sasaran Penyaluran Gas 3 Kg, Pemakai Masih Banyak Orang Kaya KPK Geledah Rumah di Komplek GBI,

Suasana antri kebutuhan Gas Elpiji 3 kg

SUMEDANG | MJB - Penjualan gas elpiji tabung 3 kg salah sasaran sehingga kerap terjadi kelangkaan gas bersubsidi di Sumedang. Tabung gas elpiji 3 kg hanya di peruntukan untuk keluarga miskin dan disubsidi Pemerintah namun nyatanya banyak keluarga mampu dan juga perusahaan yang menggunakan. Akibat langkanya gas epiji 3 kg ini mmebuat harga melambung mencapai Rp 25 ribu dari harga eceran tertinggi (HET) Rp 16.500 per tabung. Ketua Komisi B DPRD, Yadi Mulyadi menyebutkan sepanjang terjadi sa-

lah sasaran penjualan gas elpiji maka akan terus terjadi kelanggkaan. “Selama gas elpiji 3 kg yang disubsidi salah sasaran maka akan selalu ada kelangkaan,” kata Yadi usai rapat dengan agen dan pangkalan gas elpiji d ruang Komisi B DPRD, Senin (5/12).

Menurutnya, setiap tahun Sumedag mendapat jatah 8,800 juta tabung gas elpiji 3 kg. “Jumalh ini cukup bahkan lebih untuk memasok kebutuhan keluarga miskin di Sumedang yang berjumlah 300 ribuan kepala keluarga,” kata Yadi.

Namun, terang dia, masih

banyak keluarga yang mampu bahkan perusahaan yang juga menggunakan gas elpiji bersubsidi ini sehingga terjadi kelangkaan. “Banyak keluarga mampu bahkan pegawai negeri sipil memakai gas elpiji bersubsidi. Selain perusahaanjuga banyak yang memakai gas elpiji 3 kg,” katanya. Ia menyebutkan banyak pedagang baso, rumah makan sampai peternak ayam yang memakai gas elpiji 3 kg.

“Tabung gas 3 kg itu untuk keluarga miskin bukan untuk usaha. Peternakan ayam yang merupakan perusahaan besar memakai gas elpiji 3 kg untuk menghangatkan kandang ayam,” katanya.

Menurutnya, untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dberi jatah 2 tabung per minggu tapi kenyataannya mereka mengambil sampai 10 tabung permingu. “Sehingga untuk kebutuhan keluarga tetap kurang,” katanya. Yadi menyebutkan kondisi ini diperparah lagi banyaknya pengecer dadakan yang memamfaatkan gas elpiji bersubsidi. Bahkan ti-

ngginya harga gas bersubsidi ini dimanfaatkan sopir penyalur gas ini. “Tadi terungkap gas yang harusnya di distribusikan ke pangkalan dari agen ternyata dibeli sebagian oleh sopir yang mengantar gas. Harusnya mengantar 200 tabung tapi ternyata 50 tabung dibeli sopirnya,” kata Yadi.

Ia menyarankan supaya penjualan gas ini tidak di bayar secara langsung setelah gas ada. “Sebaiknya di bayar sistem transper bank dari pangkalan ke agen sehingga tak ada yang berniat curang,” katanya. Sebab, kata dia, dari agen itu harganya sesuai aturan. “Dibeli oleh sopir dan dijual ke konsumen akhir dengan harga yang mahal sehingga mendapat keuntungan besar,” katanya.

Menurutnya, pemkab harus membuat regulasi larangan atau himbauan bagi keluarga mampu atau PNS supaya jangan menggunakan gas bersubsidi. “Juga harus ada pengawasan di tingkat pengecer yang leluasa memainkan harga,” katanya. (TimMJB)

Provinsi. Ini jadi dua kali lipat lebih kan, PNS Jabar kan asalnya 13.400 orang sekarang di tambah 28 ribu jadi 41.400 orang," papar Aher. Tentu saja penambahan ini cukup menguras anggaran. Sebab anggaran yang turun dari pihak pemerintah pusat hanya DAU untuk gaji. Menurutnya selain membutuhkan gaji, para guru pun membutuhkan tunjungan. Pihak Pemprov Jabar pun beren-

selain gaji butuh tunjangan, ada untuk operasional juga, tentu kita harus membuat kantorkantor baru. Nanti akan dibangun tujuh UPTD," jelasnya.

Aher sendiri optimis, pengalihan kewenangan tingkat SMA/SMK dari Kota/Kabupaten ke pihak Provinsi Jabar di tahun depan mampu membawa dampak positif untuk dunia pendidikan di seluruh daerah Jawa Barat. (Darmawan)

((DARI HALAMAN 1 baik untuk sektor formal maupun informal. Tentunya kami juga berharap BPJS Ketenagakerjaan ada skema keringanan pembiayaran iuran khususnya untuk sektor informal," kata Eka Setiawan Ia menyebutkan, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah tujuan investasi di Jawa Barat. Beberapa proyek besar ada di Kabupaten Sumedang, seperti Bendungan Jatigede, Tol Cisumdawu, serta hadirnya sejumlah industri di kawasan Sumedang. Selain itu, tumbuhnya sektor industri dan dunia usaha di Sumedang menjadi bagian dari geliat daerah itu. Namun ia berharap pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha yang positif, juga diikuti dengan jaminan kesejahteraan bagi para pekerjanya. "Pemkab siap sinergi untuk menumbuhkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sumedang.

Jaminan itu sangat penting bagi pekerja, khususnya bagi mereka yang bergelut di lapangan kerja rawan," katanya. Ia menyebutkan, industri tumbuh di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bandung, serta ada pengembangan kawasan pergudangan di kawasan Tomo.

Selain itu sejumlah proyek juga tengah dikerjakan di daerah itu, dan ia berharap seluruh tenaga kerjanya dilindungi. "Saya sepakat ke depan

kami akan meyertakan kewajiban perlindungan asuransi ketenagakerjaan bagi industri yang akan membuka usahanya, atau juga untuk perizinan proyek investasi di sini.

Skemanya akan kita bahas nanti, dan itu perlu," kata Eka. Komitmen Bupati Sumedang disambut oleh BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat yang menempatkan Kantor Cabang di wilayah Kabupaten Sumedang. "Kami melihat potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumedang cukup tinggi, dan kami akan melakukan berbagai upaya penjaringan peserta, salah satunya melalui sosialisasi kepada sektor dan segmen potensial, termasuk di kalangan pelajar dan mahasiswa yang akan menjadi bagian dari dunia usaha ke depan," katanya.

Kesadaran untuk mengikuti jaminan tenaga kerja menurut dia terus ditingkatkan, karena tidak hanya pekerja formal, para pekerja informal atau perorangan juga bisa menyiapkan masa tuanya melalui program jaminan itu. "Kami berupaya memberikan beberapa layanan yang bisa dirasakan langsung oleh peserta, yang menyangkut life style sehingga bisa dirasakan oleh peserta, di samping jaminannya," kata Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jabar Didi Siswadi menambahkan.

(Tim MJB)

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat APBD Jawa Barat 2017 Meningkat Menjadi . . . ((DARI HALAMAN 1 cana akan membangun bebeDitahan di Lapas Sukamiskin Terkait berakibat 28 ribu PNS pindah ke rapa kantor baru. "Kan mereka

Kasus Korupsi Buku Aksara Sunda

BANDUNG | MJB - Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Asep Hilman, ditahan kejaksaan setelah berstatus tersangka selama setahun lebih dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku aksara Sunda pada 2010 lalu, Jumat (9/12/2016).

Asep ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus Buku Aksara Sunda pada September 2015. Namun, ia urung ditahan ketika berstatus tersangka pada tahun lalu. Dari Pantauan MJB, Asep ada di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung sejak siang. Ia harus mengikuti proses administrasi sebelum dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.

Asep keluar dari Kejari Bandung sekitar pukul 15.15 WIB. Ia langsung digiring petugas kejaksaan ke dalam mobil tahanan. Asep tak banyak berkomentar ketika keluar dari kantor Kejari Bandung. Ia hanya tertunduk sambil dirangkul petugas kejaksaan. Ia terlihat masih menggunakanan pakaian batik motif warna ungu. Kepala Kejari Bandung, Agus Winoto mengatakan, penahanan terhadap Asep itu merupa-

kan proses pelimpahan penyidikan dari Kejati Jabar.

Rencananya kasus yang menjerat Asep itu akan segera disidangkan. "Kami melakukan penahanan untuk melakukan proses yang lebih cepat. Selanjutnya akan di limpahkan ke pengadilan dan kami tinggal menunggu penetapan sidang dari pengadilan," kata Agus kepada wartawan di kantor Kejari Cianjur. Selain itu, kata Agus, proses penahanan terhadap Asep juga dilatarbelakangi sikap subjektif penyidik. Penyidik, kata dia, khawatir di anggap tebang pilih dalam menangani kasus korupsi.

Selain itu, dikhawatirkan tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. "Kami tidak ingin ada persengkongkolan menghilangkan barang bukti karena tersangka lebih dari satu. Untuk erugian negara akan disampaikan di pengadilan," kata Agus. Agus mengatakan, Asep ditangkap dalam keadaan sehat. Asep pun didampingi kuasa hukumnya sebelum di giring ke Lapas Sukamiskin.

"Yang bersangkutan kooperatif dan tidak ada penolakan," kata Agus. (Red-I)

Kejati Jabar SelamatkanUangNegara

Dari Korupsi Rp 47,6 Miliar . . .

((DARI HALAMAN 1 hilangnya uang negara yang mengakibatkan ekonomi negara terganggu dan pembangunan terhambat. “Korupsi itu kan esensinya uang negara hilang, jadi harus ada pengembalian uang negara,” jelas Untung. Kajati menambahkan, sepanjang tahun 2016 ini pihaknya dan jajaran Kejari melakukan penyelidikan sebanyak 63 kasus tindak pidana korupsi. Sementara penyidikan sebanyak 37 kasus dan tuntutan 74 kasus.

“Yang disidik oleh kejaksaan

sebanyak 51 kasus dan 23 lagi oleh pihak kepolisian,” sebutnya. Selain upaya penindakan, Untung mengklaim pihaknya juga sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Selain membentuk tim pengawal, Kejati Jabar juga menggulirkan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). “Mudah-mudahan dengan berbagai program yang kita lakukan, praktik Tipikor dapat ditekan atau bahkan dihilangkan,” ucap Untung. (Red-Tim)

Bupati Sumedang “Eka Setiawan“ Dorong

Untuk Peningkatan Pesertaan Jaminan Pekerja

Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung

Tebang Pilih PembangunanJalan Kabupaten ((DARI HALAMAN 1 warga seharusnya merata tidak ada tebang pilih, baik bersifat kebutuhan sosial atau kebutuhan jalan yang memadai, Seharusnya Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung secara arif dan bijak menjalankan pembangunan insfrastruktur jalan secara merata baik jalan Kabupaten yang ada di daerah pinggiran atau jalan Kabupaten yang ada daerah jalan utama. Selain menghambat proses kelancaran komunikasi darat yang erat berhubungannya dengan pertanian, perdagangan maupun sosial, tentu

timbul adanya keterlambatan baik perkembangan kesejahteraan keluarga sebagai pengolah hasil bumi karna dampak dari kondisi jalan yang tidak memadai.

Bertahun-tahun warga di lima desa tersebut menanti terwujudnya pembangunan jalan kabupaten namun sampai saat ini, pembangunan jalan tersebut belum terwujud, Jalan Kabupaten yang melintas ditengah pemukiman penduduk adalah termasuk jalan utama atau jalan vital bagi penduduk ke lima desa tersebut. Dari penjelasan Kepala Desa Giri Mulya

Kecamatan Pacet, “Elit Komara, SE“ jalan Kabupaten yang melintas ditengah pemukiman warga, memang perlu untuk segera dilakukan perbaikan, apalagi kondisi jembatan, bahkan pengguna jalan tersebut sering mengalami kecelakaan akibat dari licinnya jalan tersebut dan adanya bebatuan, sebenarnya warga sudah mengeluh dengan keadaan kondisi jalan yang sudah rusak berat tersebut, namun upaya mengajukan pembanguna jalan kabupaten tersebut sampai saat ini belum terwujud, ungkapnya. (Tim MJB)

Bojongsoang Kabupaten Bandung

BANDUNG | MJB - Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan rumah di kompleks GBI blok G 1/1, Desa Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa (5/12). Diduga

penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PU PR. Adapun rumah tersebut diduga milik So Kok Seng alias Aseng, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, satu di antara tersangka kasus tersebut. Kapolsek Bojongsoang, Kompol Agun Guntoro mengatakan, penggeledahan tersebut didampingi ketua RT dan RW setempat, serta mendapat pendampingan dari Polsek Bandung dan Polres Bandung sebanyak 4 personel. Terdapat delapan orang dalam tim penyidik KPK

tersebut. "Hanya memberitahukan, ada kegiatan KPK, penggeledahan di Desa Buahbatu, sekitar pukul 12.00.

Kegiatan itu ranah KPK, kami tidak bisa masuk dan hanya mengawal dan memonitor," kata Kapolsek saat dihubungi, Selasa (5/12).

Kegiatan penggeledahan tersebut, katanya, berlangsung kondusif dan aman.

Kapolsek mengatakan tidak bisa memberikan keterangan mengenai barang-barang yang diambil KPK dalam penggeledahan tersebut. Setelah penggeledahan selesai pada 17.00, tim KPK kembali ke Jakarta. (Tim MJB)

CIANJUR | MJB - Dua anggota Satreskrim Polres Cianjur, Aiptu Nurhalim dan Ipda Iwan, terluka akibat serangan salah satu komplotan perampok, Odong (38). Upaya perlawanan pria tersebut berakhir setelah polisi terpaksa memuntahkan timah panas. Odong tewas terkapar. Kejadian ini berlangsung saat polisi berupaya menyergap Odong di lokasi persembunyiannya, Kampung Rawa, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, Minggu (4/12) dini hari lalu. Bukannya menyerah, Odong malah menenteng golok dan kayu untuk melawan dua polisi tersebut."Golok pelaku sempat dijatuhkan oleh Nurhalim. Namun saat itu pelaku masih sempat menghajar rahang dan bibir Nurhalim hingga pecah," kata Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Benny Cahyadi, Kamis (8/12).Usai memukul Nurhalim, pelaku tetap berusaha meloloskan diri dari kepungan petugas. Odong makin beringas. Ia menghantamkan kayu yang mengenai kaki Iwan."Iwan mengalami patah tulang lutut

sebelah kiri. Waktu itu beberapa petugas sudah melepaskan tembakan peringatan, namun hal itu tidak membuat surut perlawanan pelaku," ujar Benny.Pelaku sempat berlari ke areal persawahan warga. Khawatir kabur jauh dan membahayakan keselamatan jiwa orang sekitar, polisi mengarahkan senjata api. Dor! Odong tumbang.Satu peluru bersarang pada tubuhnya. "Pelaku meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit," ucap Benny.Odong ternyata anggota komplotan perampok yang pernah menyatroni rumah ibadah, kawasan Lembah Karmel, Kampung Pa-

nyirapan RT 03 RW 04, Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, pada November lalu."Dia (Odong) beraksi bersama komplotannya yang berjumlah lima orang. Mereka menodong sejumlah penjaga rumah ibadah menggunakan golok dan memukul kepala bagian belakang petugas keamanan menggunakan besi tumpul," tutur Benny.Para pelaku menggondol sejumlah uang dan barang berharga milik korban. Selain Odong, polisi menangkap Ed, Ma, JS, H, dan Ab. Polisi menyita sejumlah senjata tajam dan peralatan pembongkar gembok.

(Red-Tim)

((DARI HALAMAN 1 oleh Pemerintah untuk kepentingan masyarakat, seperti salah satunya. Dihadirkannya program penggantian Bahan Bakar dari minyak tanah menjadi bahan bakar Gas Elpiji 3 Kg yang digulirkan Pemerintah semasa Pemerintahan SBY untuk menunjang kebutuhan bahan bakar dengan dijalankannya subsidi bagi keluarga miskin dari mulai Kompor Gas sampai Tabung Gas Elpiji 3 Kg. Tapi ironisnya masih saja ada diluar dugaan perjalanan penggunaan bahan bakar Gas Elpiji dengan terjadinya kelangkaan bahan bakar Gas Elpiji 3 Kg, dari penelusuran MINGGUAN JAWA BARAT, sebagian besar ibu-ibu sambil membawa tabung Gas ukuran 3 kg, berjalan ke tiap tempat mencari Gas Elpiji 3 Kg namun tidak mendapatkannya dengan alasan kosong. Ketika MINGGUAN JAWA BARAT memasuki kawasan Pasar Banjaran, Rabu malam, sekitar

jam 7.00 WIB belum lama ini, melihat satu unit mobil truk sedang menurunkan Gas Elpiji 3 Kg di salah satu toko yang menjadi agen Gas Elpiji tersebut.

Namun diluar dugaan yang membutuhkan bahan bakar Gas Elpiji 3 Kg sampai puluhan orang mengantri sampai ke ruangan di dalam toko bahkan yang menunggu di luar toko pun masih ada.

Ada dua hal yang menjadikan perhatian MINGGUAN JAWA BARAT, saat terjadinya antrian pembelian bahab bakar Gas Elpiji 3 Kg, pertama harga jual Gas Elpiji 3 Kg di jual oleh agen tersebut kepada masyarakat Rp 19.500, kedua kebebasan membeli Gas Elpiji 3 Kg antara 1 sampai 10 tabung Gas Elpiji 3 Kg setiap orang di agen tersebut.

Hal ini tentu menjadikan aturan berbeda, yang seharusnya masyarakat keluarga miskin bisa menikmati pembelian Gas Elpiji dari Rp 16.000 sampai 18. 000/tabung dan tidak susahnya mencari

kebutuhan bahan bakar, malah ini menjadi sebaliknya bagi keluarga miskin menjadikan beban berat “Ya sudah mahal harganya susah juga mendapatkannya“ dampak dari sulitnya mendapatkan Gas Elpiji 3 Kg, keluarga miskin berburu ke tiap tempat mencarinya, adapun sudah ada tapi harganya terjadi mencapai Rp 30.000 dengan tepaksa membelinya. Bahan bakar gas, dibutuhkan oleh siapa saja untuk sebagai pelengkap kebutuhan, baik keluarga miskin menengah atau keluarga mampu, tetapi terjadinya kelangkaan di pasaran Gas Elpiji 3 Kg menjadikan lengkapnya kesengsaraan yang dialami keluarga miskin. Dibanding Gas Elpiji 12 Kg tidak sulit untuk mencarinya, namun apakah mampu keluarga miskin membeli Gas Elpiji 12 Kg ?. . Hanya Pemerintah yang bisa menyelesaikan persoalan kebutuhan keluarga miskin untuk mendapatkan Gas Elpiji 3 Kg secara mudah dan murah.

(Tim MJB)

((DARI HALAMAN 1 Saber Pungli yang juga Wakapolres Sukabumi “Kompol Ryky Muharam “.

Menurut “ Ryky “ pungutan liar tersebut diminta sebanyak dua kali dalam satu hari, selain berdalih untuk kebersihan dan keamanan para pedagang juga diminta untuk uang listrik sebesar Rp 300 sampai Rp 1.000 per toko setiap harinya. "Uang itu disetor ke seseorang berinisial US, yang menjabat sebagai wakil UPTD Pasar, saat ini kasusnya sendiri masih kita kembangkan dan selidiki," lanjut Ryky.Dari tangan pelaku DR Tim Saber me-

ngamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 68 ribu pecahan Rp 10 ribu, Rp 5 ribu, Rp 2 ribu, Rp 1.000 dan Rp 500. Menurut polisi uang tersebut merupakan uang pungutan dri PKL pada jam 19.00 WIB. Kemudian uang tunai sebesar Rp 96 ribu, pecahan Rp 10 ribu, Rp 2 ribu dan Rp 500., yang diamankan dari tangan pelaku SA yang mengaku kepada petugas uang itu merupakan uang parkir yang diambil dari jam 16.00 sampai jam 20.00 WIB. Tim Saber Pungli Amankan Oknum PNS dan Pegawai Honorer UPTD Pasar di Sukabumi. (Tim MJB)

Komplotan Perampok, Serang Polisi Pakai Golok dan Kayu

Keluarga Miskin Buru Gas Elpiji 3 Kg Ketiap Tempat,

Terjadi Mencapai Rp 30.000/Tabung

DPD PKS Masih Mendukung“Atty“ Di Pilkada Cimahi 2017 Meskipun Ditangkap . . .

((DARI HALAMAN 1 Diakuinya dengan ditangkapnya Atty bersama suaminya Itoc oleh KPK Jumat (2/12) lalu, sedikitnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Namun, sebagai salah satu partai pengusung pihaknya akan tetap berusaha. "Ini kan sudah pasti. Kita akan tetap bekerja dan berusaha (mencari suara) karena tidak boleh mundur. Kami tetap komitmen dengan partai pengusung lainnya," tandas Dedi. Atty dan suaminya Itoc menerima transferan uang sebesar Rp 500 juta.

Mereka disangka mendapatkan suap dari pengusaha atas nama Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Dua pengu-

saha itu juga di tetapkan sebagai tersangka pemberi suap, dijanjikan akan mendapat Rp 6 miliar. Atty dan Itoc di sangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Triswara dan Hendriza di sangka melanggar Pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Red)

Tim Saber Pungli AmankanOknumPNS dan PegawaiHonorer UPTDPasar

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:28 Page 3

2

@Mingguan Jabar

Mingguan Jawa Barat

Mingguanjawabarat

BIDIK

MINGGUAN Edisi 81/TH.ll-2016/XII

Mingguan Jawa Barat

Ancaman Jaksa Senior Kejati Jabar Berujung Sanksi Berat Puluhan Guru Honorer Berunjuk Rasa BANDUNG | MJB - Jaksa senior Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, inisial AP terancam mendapatkan sanksi berat diduga melakukan aksi mengancam kepada seseorang.

AP diamankan pengawas internal Kejati Jabar atas dasar laporan masyarakat mengenai pungli yang cenderung mengancam pada Kamis 1 Desember 2016.

Padahal, korban tidak sed-

ang diproses dalam kasus apapun. Bahkan, AP dalam keadaan tidak bertanggungjawab menangani kasus. Kendati demikian, pihak Kejaksaan Tinggi enggan menyebutkan nominal yang diminta AP. “Katanya yang bersangkutan (AP) menakut-nakuti warga dengan bilang ‘kamu punya kesalahan, kalau tidak (bayar) akan di lakukan tindakan’.

Kan ini jelas tidak boleh,”

Kasus Suap Atty Itoc, 5 Jam Lebih

Geledah Rumah Istri Penyuap KPK Bawa Sebundel Berkas Dokumen

Abdul Gafar (67), Ketua RT 03/13, saat menunjukkan rumah Hendriza di Jalan Pojok Utara, Kelurahan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, 5/12.

CIMAHI | MJB - Hampir lima jam lebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggeledah rumah Nia Fatmawati, istri Hendriza Soleh Gunadi (HSG) salah satu pengusaha yang diduga memberikan suap kepada Wali Kota Cimahi nonaktif, Atty Suharti dan Itoc Tochija, di Jalan Pojok Utara, RT 03/13, Kelurahan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Sabtu 3 Desember 2016, malam. Abdul Gafar (67), ketua RT03/13, Kelurahan Ci-

MINGGUAN

mahi Tengah, Kota Cimahi, mengatakan, sekitar pukul 18.30 WIB, tujuh orang anggota KPK datang menggunakan tujuh mobil. "Tapi yang ke sini cuma satu kelompok, sekitar tujuh orang, mereka (petugas KPK) sempat kebingungan nyari rumahnya, karena kan rumahnya kosong istrinya di Jakarta nengok suaminya," ujar Abdul Gafar, saat ditemui di Jalan Pojok, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Senin 5/12. Selama penggeledahan, di katakan Abdul petugas KPK membawa berkas dokumen yang disimpan di kamar istri HSG. "Saya mendampingi (penggeledahan) bersama paman istrinya. Dia (istrinya) juga kan Bendahara Technopark, tapi yang di bawa dokumen suaminya saja," katanya. Diberitakan sebelumnya, Atty dan Itoc diduga menerima suap Rp 500 juta untuk pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru, Cimahi dari dua pengusaha bernama Hendriza Soleh Gunadi dan Triswara Dhanu Brata. Kini ke empatnya ditahan KPK guna penyelidikan lebih lanjut. (Red-Tim)

Diterbitkan oleh : Barisan Masyarakat Wartawan (BMW 2004) KABUPATEN BANDUNG NPWP : 74.875.798.6-445.000 Akta Notaris : Asep Sudjana, SH Badan Hukum : 24/30-Agustus-2016 SK. KEMENKUMHAM. RI Nomor : AHU-0073116.AH-01.07 TAHUN 2016 Berdasarkan UU Pers Nomor 40 tahun 1999 PEMIMPIN UMUM:Tatang Kurnia PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB: M. Rahmat, Dipl (Penasehat BMW & Anggota PWI Jabar) nDEWAN REDAKSI : Agus Opos-H. Dedi Kurniadi-Dadan Rusnandar Ace W Ade Sopandi Suteja-Sopagintar-Elit Komara, SE nREDAKTUR: Hilman nSEKRETARIS REDAKSI:Novi Suvianty nSTAF REDAKSI : Acep Rukmana- Anung Kurnia -Anggian nPHOTOGRAPHER: Riky. R nLayout: I. Ramadhani nSIRKULASI:Yantiana nKONSULTASI HUKUM: Tedy Purnama, SH - Ray Wahyudin, SH n

n

ungkap Kepala Kejati Jabar Setia Untung Arimuladi, 2/12 Untung menekankan kepada seluruh jajarannya agar tidak ‘bermain’. di tambah dengan instruksi Presiden maupun Jaksa Agung agar memberikan pelayanan yang baik.

“Memang harus jemput bola bila ingin bersih2. Saya berusaha ingin punya sapu yang bersih walaupun butuh perjuangan panjang untuk kemu-

dian bisa membersihkan (lembaga) lainnya,” terangnya.

Dia mencontohkan, proses hukum yang dijalani Jaksa Devyanti Rochaeni yang tertangkap tangan bersama Jaksa Fahri (Jaksa Kejati Jateng) menerima gratifikasi bulan April 2016. “(Jaksa Devyanti jadi contoh) kalau putusan inkrahnya sudah kami terima, akan kami ajukan pemberhentiannya,” terangnya. Red

Terkait Aksi Bela Guru Ngaji

SUMEDANG | MJB - Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemkab Sumedang yang akan diterapkan Januari 2017, diduga rawan pungutan liar (pungli). Terlebih dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bupati memiliki kewenangan penuh untuk memilih salah satu dari tiga pejabat hasil assessment (uji kompetensi) untuk duduk menjadi kepala dinas baru.

“Ketika bupati memiliki kewenangan penuh untuk memilih salah satu pejabat, bukan mustahil dengan syahwat kekuasaannya bupati bisa terjebak 3D (Duit, Dulur, Deukeut/uang, kerabat dan kedekatan). Apabila bupati tergiur dan tergoda dengan materi, proses pemilihan pejabat pada SOTK baru bisa terkotori pungli," ujar Ketua LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi Sumedang (Baraks) A. Tarkana di kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Se-

nin 5 Desember 2016. Menurut dia, ketika pembentukan SOTK berbau pungli, maka pemilihan pejabat baru tidak akan objektif, transparan dan profesional.

Pejabat di pilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena uang. Jika pemilihan pejabatnya tidak sesuai kompetensi, dampaknya akan mengganggu pelayanan publik.

Praktik pungli menjelang pembentukan SOTK baru, kata dia, perlu di waspadai dan diawasi oleh seluruh komponen masyarakat. Karena itu, dia menuturkan, pihaknya akan terus mengawasi dan memantau proses pembentukan SOTK baru untuk mengantisipasi praktik pungli tersebut. “Sepanjang pemilihan para pejabatnya tidak sesuai the right man in the right place, pembangunan di Sumedang tidak akan maju. Bahkan jika penempatan pejabatnya salah dan kebijakannya pun yang salah, masyarakat lah yang akan menderita,” katanya.

(Red-Tim)

Puluhan guru honorer yang merangkap guru ngaji di Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Senin (5/12). Aksi yang dihadiri kebanyakan guru wanita itu menamakan aksi mereka dengan sebutan Aksi Bela Guru Ngaji 512.

SOTK Baru Sumedang Rawan Pungli

KOORLIP JABAR : Darmawan PROVINSI JABAR :Herman Kurniawan nKOORLIP WILAYAH TIMUR: Ganda Muhtar nKOTA BANDUNG : Ikhsan Ramdhani nKAB. BANDUNG:Alex M. RachmatHeriyadi, SE-Herman Kurniawan-Tisna Suhenda n BANDUNG BARAT : Deni Nugraha-Opick Saputra n CIMAHI:Asep Kurniawan-Andri Cahya nBOGOR:Firdaus (Kabiro)-Satria-Adiwinata nTASIKMALAYA : Ujang S. Wiradinata (Kabiro)-R. Ipung. Nurdiana- Yosi. Febrianto n GARUT: Intan Wahyu (Kabiro)-Hendra Alamsyah-Hilman n BANJAR :Zazuli P-Saipul Rian nSUMEDANG: Ganda Muhtar (Kabiro)-Suherman Sodik-Usep Jamaludin n SUBANG :Dandi (Kabiro)-Hernalom. P nCIAMIS :Erik Rijal nSUKABUMI : Ks. Rani (Kabiro)-Farid Irfan n CIANJUR : H. Ade. F (Kabiro)nMAJALENGKA : Cecep Sudirman, SE (Kabiro) nCIREBON : Arkan. R-Dani Sarif n PANGANDARAN : Deden nPURWAKARTA :Raditia (Kabiro) nINDRAMAYU : Jajang Koni (Kabiro)-Deden n KUNINGAN: Kadit S T (Kabiro) nKARAWANG: Medi Cahya nBEKASI: Andin Sandela (Kabiro) -Rijalul Fiqri-RobiNesa Arip-Inggit Putra-Ramdan Asih-Indah Sifa-Saepul M

BANDUNG | MJB - Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut adalah

KANTOR PEMASARAN: Jl. Moh. Toha/Denki No. 175 Kota Bandung E-mail : ku.mingguanjawabarat@gmail.com mingguan-jawabarat@yahoo.com Rekening Bank BRI Unit Dayeuhkolot No. Rek : 089501040488532 a/n : M. Rahmat, Dipl

Wartawan Mingguan Jawa Barat Yang Diakui Tercantum Dalam Bok Redaksi Serta Dalam Menjalankan Tugasnya Dilengkapi Dengan Surat Tugas dan Kartu Pers

bangunan pasar atas baru Cimahi tahap II tahun 2017 senilai 57 miliar rupiah. Tersangka AST dan MIT yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Sementara, tersangka TDB dan HSG disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

Sebelumnya, KPK mengamankan 7 orang dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (1/12/2016) di Cimahi, Jawa Barat.

Sekitar pukul 20.00 WIB, KPK mengamankan TDB dan HSG di depan kediaman AST dan MIT di Cimahi setelah berlangsung pertemuan antara keduanya dengan MIT dan AST. Setelah mengamankan kedua orang tersebut, Penyidik juga mengamankan kedua pasangan suami istri AST dan MIT di kediaman keduanya. Saat mengamankan TDB dan HSG, penyidik juga mengamankan sebuah buku tabungan yang berisi transaksi penarikan uang sebesar Rp 500 juta, di mana uang tersebut diduga telah

diserahkan kepada MIT melalui ajudannya. Seperti di ketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan suaminya Itoc Tochija, mantan walikota sebagai tersangka. “KPK juga menetapkan dua orang pengusaha, yakni Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/12) lalu. Walikota Atty dan Itoc serta dua pengusaha ditangkap oleh petugas KPK pada Kamis malam, sekitar pukul 20.00 WIB dalam operasi tangkap tangan. Petugas KPK juga mengamankan sopir dan ajudan Atty yang kini berstatus sebagai saksi.

(Red-Tim)

AST (Walikota Cimahi), MIT (Swasta), TDB (Swasta) dan HSG (Swasta). Menurut Humas KPK, Yuyuk Andriati, tersangka AST dan MIT di duga menerima hadiah atau janji dari TDB dan HSG. Hadiah tersebut diberikan terkait rencana proyek pem-

Aher Berharap Kasus Alih Fungsi Lahan

di Kawasan Hutan Lindung Garut Terus Berjalan

n

REDAKSI : Neglasari-Jl. Citereup Banjaran RT 02/10 No. 12 Kabupaten Bandung, Tlp/Hp : 082316223498

sar Rp 500 ribu. Sebab dana hibah yang diterima untuk tiga guru ngaji itu harus di bagi untuk enam guru ngaji yang mengajar di sekolahnya. "Total BKG itu kan Rp 3,6 juta. Dari setiap penerima harus menyetor Rp. 200 ribu untuk iuran, jadi sisa Rp. 3 juta. Lalu sisanya itu dibagi untuk enam orang," kata Dedeh.

Hal serupa juga dirasakan seorang guru TKQ Almumin di Kecamatan Antapani, Tanti Tri Aristianti (40). Ia hanya mendapatkan dana hibah BKG sebesar Rp 200 ribu. Sebab dari total dana hibah BKG yang di terima di sekolahnya itu juga harus dibagi untuk guru ngaji lain. "Yang dapat BKG itu dua orang, jadi totalnya Rp 2,4 juta. Rp 400 ribu untuk iuran, sisanya Rp 2 juta dibagi delapan orang," kata Tanti.

KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Proyek Pembangunan Pasar Cimahi

PERCETAKAN :PT. GRANESIA

WARTAWAN:

BANDUNG | MJB - Kementerian Agama memberikan dana hibah bantuan kesejahteraan guru (BKG) untuk guru ngaji sebesar Rp 1,2 juta kepada setiap guru pertahun. Namun penerima dana itu tak mendapatkan bantuan secara utuh lantaran harus berbagi dengan guru ngaji lainnya. Dedeh Tatiiserawati (47), guru honorer sekaligus guru ngaji di Madrasah Diniah Assofa di Cibeunying Kaler, mengaku mendapatkan dana hibah BKG. Ia mendapatkan dana hibah BKG sebesar Rp 1,2 juta pada Juli 2016. "Di sekolah saya ada tiga guru yang dapat dana hibah BKG," kata Dedeh kepada wartawan di selasela aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Senin (5/12). Namun ia hanya mengantongi dana hibah sebe-

Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung, Yanyan Herdiyan, mengatakan, seharusnya guru honorermerangkap guru ngaji itu bisa mendapatkan haknya lebih dari itu. Apabila, kata dia, pemerintah Kota Bandung tak menghapus guru honorer merangkap guru ngaji sebagai penerima hibah insentif honorarium guru honorer. "Guru honorer pasti berharap mendapatkan hibah dari pemerintah Kota Bandung. Mereka tentunya akan menggunakan dana itu untuk kegiatan macam-macam, untuk melanjutkan sekolah, biaya anak, khitanan, dan lainnya," kata Yanyan.

Yanyan mengatakan, guru honorer merangkap guru ngaji itu banyak yang lebih memilih menerima dana hibah dari pemerintah Kota Bandung ketimbang dari Kementerian Agama. Sebab dana hibah yang diterima mencapai Rp 3 juta setiap orangnya. "Kuota penerimanya juga lebih banyak ketimbang kuota penerima dana hibah dari Kementerian Agama.

Kalau BKG itu 4000 kuotanya, kalau dari pemerintah Kota Bandung itu mencapai 19 ribu, nilai Rp 58 miiliar.

Makanya kami minta pemberian dana hibah dari pemerintah Kota Bandung ini diberikan merata," kata Yanyan. (Red-Tim)

Ahmad Heryawan

BANDUNG | MJB - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kerusakan lingkungan di area hulu Sungai Cimanuk, Kabupaten Garut, kepada kepolisian. Aher berharap pihak Polda Jawa Barat yang sedang mengusut kasus alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung

Garut terus berjalan. Kejadian banjir bandang di Garut menjadi pembelajaran untuk seluruh lapisan masyarakat, tentang pentingnya menjaga lingkungan. "Kalau untuk itu kita serahkan kepada pihak kepolisian sepenuhnya kita lihat nanti dan terus berjalan. Alhamdulillah adanya peristiwa alam kesadaran masyarakat meningkat," ujar Aher saat ditemui di Hotel, Kota Bandung, Selasa 6/12.

Menurutnya saat ini yang terpenting adalah proses rehabilitasi terhadap kawasan yang telah rusak.

Menyelamatkan lingkungan sangat penting untuk saat ini agar kelestarian lingkungan bisa kembali terjaga. Aher menilai dengan berbagai kejadian alam yang telah terjadi di Jawa Barat, membuat kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan jadi meningkat. "Dengan kejadian alam yang

telah terjadi beberapa kali ke belakang, kesadaran masyarakat lebih tinggi untuk menjaga lingkungan.

Itu damoak positif yang harus kita ambil. Mudah-mudahan akan selalu menjaga lingkungan," tuturnya.

Untuk wilayah Kab. Garut khususnya konservasi yang dilakukan di DAS Cimanuk saat ini bisa mengembalikan kawasan hutan lindung seperti sedia kala. "Mana kala kita menjaga air dari hulu ke hilir ini akan membuat persediaan air bersih yang melimpah. Dan tentu aliran air sungai bisa terpelihara baik," kata dia. Aher melanjutkan, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran merusak lingkungan sangat dibutuhkan. Namun kesadaran masyarakat menjaga kelestarian alam adalah faktor. "Hukum memang sangat perlu tapi prioritas utama adalah kesadaran hukum masyarakat mencintai lingkungan," tandasnya. (Red)

DI BUTUHKAN:

BIRO & WARTAWAN di Beberapa Daerah Bila berminat harap menghubungi atau datang ke Kantor REDAKSI Tlp/hp :

082-316223498

Yang Akan Bergabung Tercatat menjadi peserta BPJS

Kejari Tetapkan Pejabat Disdik Garut

Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi GARUT | MJB - Tim Satuan Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, beberapa waktu lalu melakukan penggeledahan ke Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, penggeledahan yang dilakukan secara diam-diam itu menyusul adanya dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014.

Salah satu Kepala Seksi Disdik Garut membenarkan adanya penggeledahan tersebut. “Benar, belum lama ini, ada sejumlah petugas Kejari mencari dokumen-dokumen penting.

Saya tidak tahu apa yang dicari petugas,” kata dia yang meminta identitasnya dipublikasikan. Kepala Dinas Pendidikan Garut, Mahmud membenarkannya. Menurutnya, sejumlah pejabat Dinas Pendidikan beberapa Kepala SMK

penerima DAK 2014 sudah menjalani pemeriksaan di Kejari. Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Mamik Suligiona mengaku tengah menyelidiki adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Disdik. ”Kami lagi menyelidikinya. Sejumlah pejabat Dinas Pendidikan sudah dimintai keterangannya,” sebut Mamik.

Mamik belum memberikan keterangan secara rinci kasus yang tengah ditanganinya tersebut. “Kalau sudah rampung, nanti kami ekspos di media,” pungkasnya.Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kejari Garut dikabarkan telah menetapkan seorang pejabat Dinas pendidikan Garut, berinisial S menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi DAK 2014. (Red-Tim)

TARIF IKLAN

MINGGUAN

Display, b/w Pariwara/Advertorial, b/w Full Color Iklan Kolom Iklan Kuping (hal muka) Iklan Kuping (hal belakang) Iklan Kaki (hal muka bawah) Iklan Kaki (hal belakang bawah) Iklan Baris 1 Halaman Colour 1 Halaman B/W

Rp. 10.000,- /mmk Rp. 10.000,- /mmk Rp. 25. 000,- /mmk Rp. 8.000,- /mmk Rp. 2.500.000,- /iklan Rp. 1.500.000,- /iklan Rp. 1.000.000,- /iklan Rp. 1.000.000,- /iklan Rp. 20.000 /baris Rp. 40.000.000,Rp. 10.000.000,-

Catatan : Untuk iklan baris, minimal 3 baris dan Maximal 10 baris 42 karakter.

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:28 Page 4

MINGGUAN Edisi 81/TH.ll-2016/XII

POLITIK-HUKUM

Dukungan PPP Djan Fariz Mantap Bagi Pasangan Dede-Asep

TASIKMALAYA | MJB Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Fariz di Kota Tasikmalaya makin mantap dengan dukungannya untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota Dede Sudrajat-Asep Hidayat pada Pilkada serentak 2017 mendatang.

Kekutan PPP kubu Djan Fariz makin nampak kokoh setelah putusan Mahkamah Agung memenangkan PPP kubu Djan Fariz dalam gu-

Mingguan Jawa Barat

gatanya belum lama ini. Pasca putusan MA tersebut geliat struktur kepengurusan PPP mulai dari pusat hingga ke daerah makin bergairah dan kembali bertaring. Salah seorang pengurus DPP PPP Djan Faridz, Nu’man Abdul Hakim turut menghadiri konsolidasi serta penguatan dukungan untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota Tasikmalaya Selasa 6 Desember 2016 lalu. Dalam kesempatan tersebut Nu’man yang merupakan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut menyebutkan Kementrian Hukum dan HAM tampaknya tidak akan melakukan banding atas putusan MA yang kubunya menangkan. ”Ini hari terakhir Menkumham menunjukan tidak ada banding setelah dikasih waktu dua minggu oleh pengadilan. Kalau Menkumham tidak banding, maka yang diperintahakan Men-

kumham batalkan itu SK Mukatamar Pondok Gede dan terbitakan SK Kubu Djan Fariz,” Kata Nu’man kepada sejumlah wartawan di Tasikmalaya. Dengan kondisi tersebut imbuh Nu’man semakin jelas sesuai keputusan dan kesepakatan berasama dengan Ketua DPC Kota Tasikmalaya maka dukungan PPP Kubu Djan Fariz kepada pasangan Dede-Asep. “Jadi, wajib hukumnya kami memenangkan pasangan Dasyat pada pentas Pilkada yang akan dilaksanakan pada Febuari 2016 mendatang,” ucapnya. Sementara itu sebelumnya sempat santer beredar kabar bahwa PPP Djan Fariz akan mengalihkan dukungan dari pasangan DedeAsep kepasangan lainnya.

Namun semua itu terbantahkan dengan kegiatan konsolidasi yang menghadirkan banyak massa pendukung partai tersebut . (TIM MJB)

Kejati Jabar Segera Pecat 2 Jaksa Korup

BANDUNG | MJB - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat masih menunggu salinan putusan Pengadilan Tipikor Bandung atas vonis dua jaksa Kejati Jabar Fachri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni. Adanya putusan tersebut menjadi rekomendasi untuk dipecatnya dua jaksa tersebut. "Terkena kasus korupsi itu jelas pelanggaran berat yang tidak bisa ditolelir lagi," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi kepada wartawan, Minggu, 4/12.

Dijelaskan Untung sanksi berat yang dimaksud yakni pemecatan. Jadi untuk kasus seperti ini tidak ada pilihan lain yakni pemecatan. "Sampai sekarang masih belum menerima salinan putusan, kalau nanti sudah ada akan diteruskan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemecatan," ujarnya.

Untung juga berpesan kepada jaksa yang bertugas di wilayah Jawa Barat untuk bekerja sesuai tupoksinya.

Jangan sampai bekerja di luar prosedur terlebih melakukan penyimpangan. Menurut Untung, kasus korupsi merupakan kasus yang harus diberantas sampai ke akarakarnya dan kejaksaan merupakan lembaga yang paling depan untuk pemberantasan korupsi. Dari itulah, aparat kejaksaan harus benar benar bersih dari korupsi sehingga dalam melaksanakan tugasnya untuk membe-

rantas korupsi bisa berjalan dengan baik. "Kita kan pingin lembaga kejaksaan benar bener bersih. Kalau ibaratkan, kita ingin menyapukan kotoran, maka sapunya juga harus bersih," katanya.

Untung juga menyatakan pihaknya akan bertindak tegas terhadap siapapun yang melanggar. "Kami tekankan semua jaksa yang bertugas di Jabar tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang mencederai korps adhyaksa," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Untung juga, mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif membersihkan jaksa korup dengan cara melapor bila menemukan jaksa yang berbuat diluar aturan. Untung pun menjamin kerahasiaan pelapor.

"Jadi tidak usah ragu dan takut, bila menemukan jaksa nakal langsung saja laporkan melalui hotline 0817200557," ujarnya.

Untung juga menyatakan pihaknya gerak cepat dan langsung merespon laporan masyarakat yang jadi korban melalui hotline 0817200557.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa Fachri Nurmallo divonis 7 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu, 23 November 2016. Sedangkan rekan kerjanya Deviyanti Rochaeni di vonis 4 tahun penjara dalam kasus yang sama. Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Longser Sormin, keduanya juga diharus-

kan membayar denda Rp 300 juta, subsider kurungan empat bulan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Longser Sormin menyatakan, kedua terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, yakni 12 huruf a dan 11 undangundang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke satu KUHpidana, Jo Pasal 65 ayat satu KUHPidana. Dalam uraiannya, majelis hakim menyebutkan, bahwa terdakwa satu Fachri Nurmallo dan terdakwa dua Deviyanti Rochaeni pada 31 Maret dan 11 April 2016 bertempat di Kantor Kejati Jabar telah menerima uang Rp 200 juta dari Jajang Abdul Kholik dan Ojang Suhandi melalui Lenih Marliani, dan uang sebesar Rp 100 juta dari Budi Subiantoro melalui Kristanto Wibowo. "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk. Menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," katanya. Menurutnya, saat itu terdakwa satu dan dua patut menduga bahwa uang senilai Rp 300 juta diberikan untuk meringankan tuntutan terhadap Jajang Abdul Kholik dan Budi Subianto dalam kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pengelolaan dana kapitasi dan program Jamkesnas Ta 2014 di Dinkes Subang.

Apa yang di lakukan kedua terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagai pegawai negeri dan JPU sebagaimana di atur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Serta pasal 1 ayat dua UU No 16 tahun 204 tentang kejaksaan RI pasal 4 angka 8 Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disipilin pegawai negeri, dan pasal 7 ayat satu hurup b peraturan Jaksa Agung RI. (Red-Tim)

berdiri di atas tanah pribadi milik seorang warga. Selasa (6/12).

Menurut warga, rumah kosong semi permanen tersebut sering disalahgunakan dengan dijadikan tempat berjudi hingga minum-minuman keras. Belakangan

disinyalir ada seorang pria yang membuka praktik perdukunan di rumah kosong tersebut.

"Keberadaan rumah kosong itu sudah bertahun-tahun.

Awalnya berdiri di atas tanah milik H.Halimi, namun info yang saya dengar kepemilikan tanah tersebut sekarang berpindah tangan menjadi milik H. Ahmad." ungkap Lurah Nagri Tengah Suherman, (7/12). Dijelaskannya, pihak kelurahan cukup sulit menertibkan atau membongkar keberadaan rumah kosong tersebut karena berada di atas tanah milik perorangan. "Kita tidak bisa main bongkar begitu saja, karena

@Mingguan Jabar

Mingguanjawabarat

3

Mingguan Jawa Barat

Pilkada Bekasi Terancam Kekurangan Surat Suara

BEKASI | MJB - Besarnya jumlah warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dikhawatirkan bakal menjadi polemik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017. Mereka diprediksi bakal kehilangan hak suara lantaran jumlah surat suara tidak mencukupi. Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik Universitas Komputer Indonesia mencatat, permasalahan banyaknya warga tanpa KTP elektronik di Pilkada Bekasi menjadi yang paling krusial di Jawa Barat. Soalnya, permasalahan ini berdampak pada hak demokrasi warga negara. “Saya pikir di Jawa Barat dari pada di Kota Cimahi dan Kota Tasik, Pilkada Kabupaten Bekasi soal DPT ini paling pelik. Ini bakal menjadi masalah jika nantinya warga tidak bisa memilih karena surat suara tidak tersedia,” ujar pengamat LKPP, Adiyana Slamet, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurutnya, persoalan ini muncul setelah pusat memutuskan pemilik hak suara hanya mereka yang memiliki KTP elektronik atau surat rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Sayangnya, keputusan tersebut tidak ditinjau dari kesiapan di tiap daerah, salah satunya Kabupaten Bekasi yang ternyata banyak warganya yang belum memiliki KTP elektronik. Seperti diketahui, 118.287 warga Kab. Bekasi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Mereka pun terpaksa dicoret dari Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kab. Bekasi yang telah ditetapkan sebanyak 1.974.831 pemilih. Tidak hanya dicoret, hak suara mereka masih dipertanyakan karena ketersedian surat suara. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2015, surat suara dicetak sesuai jumlah DPT ditambah 2,5 persen sebagai surat suara tambahan. Maka, dengan DPT 1.974.831 pemilih, surat suara tambahan yang bakal dicetak sebanyak 49.371 lembar. Jika 118.287 warga yang tadinya tidak me-

PARA pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi menunjukkan nomor urut usai pengundian, belum lama ini.

miliki KTP elektronik kemudian memilikinya dan akan menggunakan hak pilihnya, Pilkada Bekasi akan kekurangan 68.916 lembar surat suara. “Ini merupakan permasalahan serius karena berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga negara. Jika ketika warga ingin memberikan hak suara, kemudian ternyata surat suaranya habis, dikhawatirkan menjadi masalah. Khawatirnya nanti terjadi gugatan baik dari warga maupun peserta pemilihan,” kata Adiyana. Menurut dia, permasalahan data pemilih selalu terjadi di setiap pemilihan baik itu kepala daerah maupun legilsatif. Hanya saja, persoalan di Kabupaten Bekasi cenderung berbeda karena berkaitan langsung dengan ketersedian logisitik.

“Pada 2015 di Kabupaten Indramayu terjadi juga pencoretan pemilih karena banyaknya TKI dan TKW yang bekerja di luar negeri sehingga dicoret. Tapi di Bekasi justru kan orangnya ada dan bisa memilih, kalau mereka memilih kemudian bisa terpenuhi bisa menjadi masalah,” kata

dia. Lebih lanjut disampaikan Adiyana, seharusnya DPT tidak langsung ditetapkan dengan kondisi seperti ini. KPU Kabupaten Bekasi lebih dulu berkonsultasi dengan KPU RI beserta Disdukcapil sebagai pelaksana pencatatan kependudukan. “Baiknya ditunda dan diberi waktu pada Disdukcapil untuk seberapa lama bisa merekam warga tersebut.

Persoalan ini pun harus menjadi perhatian Bawaslu. Bukan sekedar mengawasi tapi juga memberi solusi,” kata dia. Sementara itu, Ketua Panwaslu Kab. Bekasi Akbar Khadafi mengatakan, dengan tingginya warga yang belum memiliki KTP elektronik itu seharusnya penetapan DPT dapat ditunda. Dia membenarkan pencoretan warga dalam jumlah banyak bakal berpengaruh pada ketersediaan surat suara. “Kami sudah sampaikan rekomendasi agar penetapan DPT ditunda. Beri waktu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menyelesaikan itu. Beri waktu apakah seminggu wagra itu harus segera terekam, kemudian tetapkan DPT. Kalau se-

perti ini dikhawatirkan terjadi polemik,” kata dia. Besarnya jumlah warga yang dicoret berkaitan dengan keberlangsungan hak pilihnya. Menurut dia, selama menjadi warga negara dan warga Kabupaten Bekasi, hak pilih mereka tidak dapat dihilangkan. Akbar mengatakan, kondisi tersebut akan dia laporkan pada Bawaslu Jawa Barat untuk selanjutnya disampaikan pada Bawasalu RI untuk ditindaklanjuti. Soalnya, lanjut dia, kondisi berkaitan dengan regulasi yang ditetapkan pusat.

“Ini karena jumlah surat suara tambahan yang ditetapkan 2,5 persen itu tidak dapat meng-cover warga yang tidak masuk dalam DPT. Padahal mereka warga negara yang berhak difasilitasi hak pilihnya,” kata dia. Selain persoalan warga tanpa KTP elektronik, pihaknya pun mencatat banyak pemilih ganda dan pemilih yang telah meninggal dunia. "Ini menjadi catatan kami untuk diteruskan ke Bawaslu Jabar dan Bawaslu RI. Persoalan pemutakhiran data pemilih harus disoroti," kata dia. (Red)

Kampanye “Atty Suharty“ Akan Berjalan Meski Berstatus Tersangka Suap BANDUNG | MJB - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat Harminus Koto menjelaskan, hak politik Wali Kota Cimahi non aktif Atty Suharty dalam Pilwalkot 2017 harus tetap terfasilitasi secara adil. Demikian disampaikan Bawaslu Jabar menyusul Atty tengah berusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Rp500 juta pada proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi yang juga menjerat suaminya Itoch Tohija. Harminus menegaskan bahwa jadwal kampanye untuk Atty akan tetap dibuat. Kaitannya dengan ‘jatah’ kampanye Atty, seluruhnya diserahkan kepada tim sukses yang bersangkutan. “Kalau sebelum ada keputusan hukum tetap, ini terus

berjalan,” ungkap Harminus di Bandung, Sabtu 3/12. Menurutnya, proses Pilkada tetap berjalan secara profesional dan proporsional meski yang bersangkutan tengah berusan dengan KPK. Bahkan, belajar dari daerah lain, sekalipun itu di dalam jeruji, peserta Pilkada tetap mendapatkan hak dan

kewajiban yang sama. “Bahkan pernah ada yang dilantik di dalam penjara,” cetusnya.

Penangkapan Atty dan Itich itu terjadi setelah tim KPK datang ke rumah mereka pada Kamis 1 Desember sekitar pukul 19:30 WIB. Setelah proses penggeledahan berlangsung 10 jam, tim KPK memutuskan

membawa keduanya.

Tim KPK meninggalkan kediaman serta membawa Itoch Tohija dan Atty Suharty lengkap dengan beberapa berkas.

Keduanya diduga menerima suap Rp500 juta. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan, dalam pemeriksaan para penyuap mengakui bahwa pemberian tersebut terkait proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi. Kedua pengusaha ingin menjadi kontraktor proyek pembangunan pasar yang nilai total proyeknya mencapai Rp57 miliar. Atty dan Itoch disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

harus ada izin pemilik tanah.

Karena itu, pembongkaran ini murni inisiatif warga setempat yang merasa geram atas keberadaan rumah kosong yang sering digunakan tempat maksiat itu." Ujarnya.

Hal senada pun disampaikan Camat Kota Purwakarta Yudi Herdiana. "Terus terang saya baru mendengar kabar tersebut. Saat ini masih berkoordinasi dengan lurah Nagri Tengah. Namun informasi yang saya dapat, warga memang sudah berinisiatif membongkar rumah tersebut karena geram adanya praktik perdukunan dan sering dijadikan tempat maksiat di malam hari sebelum rumah tersebut dibongkar warga." Jelas Camat Kota.

(Raditia)

SUBANG | MJB - Aksi perampokan di kantor Bank Danamon, Kabupaten Subang, berlangsung saat jam kerja. Para pelaku yang di duga berbekal senjata api ini berhasil menggondol uang Rp 35 juta. Polres Subang tengah menyelidiki kasus tersebut. "Kejadiannya (aksi rampok) diperkirakan selama 15 menit," ungkap Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus via pesan singkat, Rabu (7/12/2016).

Kawanan perampok tibatiba masuk ke dalam kantor tersebut lalu memukul seorang satpam sambil menodongkan benda diduga senpi.

Mereka menyekap empat pegawai Bank Danamon dengan cara mengikatkan tali rapia dan menutup mata me-

nggunakan lakban. "Pelaku berjumlah empat orang menggunakan helm dan jaket," ucap Yusri sambil menambahkan tidak korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Perampok menyatroni Bank Danamon di Jalan Raya Stasion, Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang,

pada tanggal Rabu (17/12/2016), sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka mencuri uang sekitar Rp 35 juta rupiah yang berada di teller, satu buah reciver CCTV dan satu server modem sistem Bank Danamon, "Pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor," ujar Yusri. (Hernalom)

Warga Bakar Rumah Kosong Yang Diduga DijadikanTempat Maksiat Perampok Bank Danamon di Subang Gondol Uang Rp 35 juta

PURWAKARTA | - Geram sering dijadikan tempat maksiat dan praktik perdukunan, warga Wijaya Kusumah (Wikus) RT 23/RW 04, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, sepakat membongkar dan membakar rumah kosong yang

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:28 Page 5

4

INFO JABAR

MINGGUAN

“Rempug Gawe Babarengan Ngawujudkeun” BPJS Ketenagakerjaan Resmikan Pembangunan Dilingkungan Desa Pamekaran Kantor Cabang Baru Sumedang Mingguan Jawa Barat

@Mingguan Jabar

Mingguanjawabarat

SUMEDANG | MJB GOTONG ROYONG merupakan ciri khas kebersamaan dalam menjalankan pekerjaan untuk menciptakan suatu hasil tatanan yang lebih sempurna, dengan bersamasama mengerjakan baik pembangunan ataupun lain dan sebagainya yang bersifat untuk kepentingan masyarakat.

MINGGUAN JAWA BARAT melirik Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong yang sedang melaksanakan kegiatan pembangunan dilingkungan Kampung Legokpicung. Mereka berbaur antara masyarakat, perangkat Desa Pamekaran dan para tukang, bersama-sama mengerjakan pembangunan TPT Jalan sepanjang 30 m.

“Cucu“ salah satu warga

Kampung Legokpicung sekaligus tokoh masyarakat Desa Pamekaran menjelaskan, Patut untuk menerima penghargaan dari masyarakat atas kinerja Kepala Desa dan Perangkatnya yakni terbuka dan transfaran berjalannya pembangunan TPT Jalan serta berbaur dengan masyarakat didalam kegiatan pembangunan ini. Dengan terwujudnya pembangunan ini, masyarakat merasa bersyukur, setidaknya masyarakat terbantu salah satunya jalan perkampungan yang memadai, saya perlu untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala Desa Pamekaran yaitu Bapak Sutarlin dan perangkatnya,“ tuturnya. (GM)

KaDiskimrum Jabar “Bambang Rianto”, Ada Perbedaan UU Nomor 1 Thn 2011 dengan UU Nomor 23 Thn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Rutilahu di UU Nomor 23/201

BANDUNG | MJB - Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) mengusulkan agar aturan pelaksanaan program perumahan dan permukiman direvisi. Hal itu penting untuk segera dilakukan karena terjadi tumpang tindih aturan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pada acara diskusi dalam rangka kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang salah satunya membahas masalah Pekerjaan Umum (PU), Kepala Diskimrum Jawa Barat “Bambang Rianto” menjelaskan, salah satu aturan yang tumpang tindih tersebut yaitu antara Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pengawasan Permukiman dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Bambang” menuturkan “ tumpang tindihnya aturan tersebut mengakibatkan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni terganjal, ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah. Terkait Rutilahu di UU Nomor 23/2014 kewenangan untuk rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) menjadi kewenangan pusat,” tutur Bambang. Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Sanggabuana Gedung Sate, 9-1216. “Dengan situasi itu, program Rutilahu jadi terganjal, kemudian program sejuta rumah yang dicanangkan juga akan terganjal ka-

Pembahasan Undang-Undang Perumahan/HUMAS PEMPROV JABAR, Jumat 9-12-16.

rena lebih banyak program sejuta rumah itu untuk MBR. Hal itu mungkin perlu di perbaiki, perlu ditinjau ulang karena bertabrakan,” kata Bambang di hadapan Wakil Ketua Komite II DPD Anna Latuconsina. Selain itu, hal lainnya yang dibahas adalah penyediaan rumah bagi korban bencana. Hal itu mengacu pada program pembangunan rumah MBR yang hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Provinsi tidak di berikan kewenangan menanganinya. Wakil Gubernur Jawa Barat “ Deddy Mizwar “ juga hadir dalam di skusi itu mengungkapkan, revisi UU tersebut perlu dilakukan.

Menurut Wagub, harus ada sinkronisasi antara UU Nomor 1 Tahun 2011 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait perumahan. Aturan tersebut harus jelas agar aparat pemerintah di daerah bisa melaksanakan program

Edisi 81/TH.ll-2016/XII

Mingguan Jawa Barat

pembangunan dengan baik sehingga tidak ada kebimbangan serta rasa takut akan sanksi yang bisa menjeratnya. ”Kami minta agar lebih sinkron seperti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan antara pusat dan daerah itu tumpang tindih, kontradiktif di undang-undang tadi,” ujar Wagub. Sementara itu, ”Anna Latuconsina” memberikan apresiasi atas usulan yang diberikan Pemprov Jawa Barat. Anna mengatakan, kunjungan kerja tersebut di lakukan dengan tujuan untuk berdialog mengenai sejauh mana implementasi atau pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pengawasan Permukiman dan Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jalan di Provinsi Jawa Barat.

“Anna“ mengatakan, DPD, melalui Komite II, telah

mencatat dengan baik segala hal atau usulan dari Pemprov Jawa Barat sebagai aspirasi yang selanjutnya akan di sampaikan kepada Pemerintah Pusat. Berdasakan data BPS 2016, backlog (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan) di Jawa Barat mencapai 2.479.753 unit. Selain itu, tidak meratanya konsentrasi penduduk menyebabkan pembangunan kawasan tidak seimbang, serta rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, berdampak pada kawasan kumuh di Jawa Barat, yang menurut kewenangan provinsi luasnya mencapai 414.319 Hektar atau sebanyak 34 kawasan. Demikian juga dengan rumah tidak layak huni, yang jumlahnya pada tahun 2015 mencapai 284.784 unit. (TIM MJB)

Forum Kabupaten Bandung Sehat (FKBS) Kabupaten Bandung Mengadakan acara sosialisasi jajanan sehat Di Kecamatan Banjaran. Acara ini Dihadiri Oleh Ibu Kurnia Dadang Naser (Ketua FKBS), Camat Kecamatan Banjaran, Ka UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaran, Kapolsek Banjaran, Dinas Kesehatan kabupaten bandung, Koramil Banjaran, Acara sosiasilasi diberikan untuk memberikan edukasi pentingnya jajanan yang sehat bagi anak-anak sekolah. (Herman K)

LSM Gema Rakyat Anti Korupsi (GERASI) pada dasarnya sama dengan lembaga lain, berfungsi sebagai kontrol sosial terutama yang kami soroti kepada kinerja aparatur negara yang menggunakan anggaran dari sumber APBD maupun APBN. Bahwa sesungguhnya dalam tatanan kehidupan, masyarakat mempunyai hak dalam upaya meraih dan mewujudkan cita-citanya. Demi mencapai keberhasilan yang akan di raih atau di wujudkan, peran masyarakat yang mempunyai kapasitas berfikir yang memadai serta cerdas dengan berupaya mewujudkan cita-cita, patut mendapat dukungan secara luas dan terbuka dari berbagai pihak.

Bahwa wujud dari bangsa yang di cita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengutamakan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan yang bersumber dari hati nurani.

Dengan adanya perubahan

SUMEDANG | MJB - BPJS Ketenagakerjaan meresmikan kantor cabang baru di Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta dan masyarakat baik untuk mendapatkan informasi, melakukan pendaftaran maupun klaim.

"Pembukaan kantor cabang di Kabupaten Sumedang itu merupakan bagian dari pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan merupakan hasil pemetaan potensi kepersertaan di daerah ini yang besar karena merupakan salah satu daerah tujuan investasi di Jabar," ungkap Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz di Sumedang.

Gedung yang ditempati BPJS Ketenagakerjaan Sumedang itu berlokasi di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 79 Sumedang yang merupakan jalan utama di kota itu. Peresmian gedung Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumedang selain di hadiri oleh Direktur Umum dan SDM Naufal Mahfudz dan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Diddi Siswadi juga dihadiri oleh Bupati Sumedang Eka Setiawan dan seluruh kepala kantor cabang di Jabar. Naufal Mahfudz mengatakan bahwa dengan diresmikannya gedung baru ini, diharapkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan pelayanan dengan jangkauan lebih luas bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja dan keluarganya apabila mengalami resiko pada saat bekerja," kata Naufal. Menurut dia, tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan cukup besar dengan amanah untuk bisa mencover jaminan sosial bagi 120 juta tenaga kerja di Indonesia. Saat ini cakupannya baru mencapai 20 persen, dan potensi kepesertaanya

begitu besar, dan peningkatan coverage terus ditingkatkan termasuk pada 2016 dan 2017 melalui beberapa program layanan termasuk merangkul CSR perusahaan untuk memfasilitasi kepesertaan jaminan tenaga kerja. Kinerja BPJS Ketenagakerjaan secara nasional pada bulan Oktober 2016 telah mencatat kepesertaan hingga mencapai 21,07 juta tenaga kerja aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal pencapaian iuran, per Oktober 2016 BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 90,72 persen dari target iuran yang ditetapkan, atau sebesar Rp38,7 triliun. Selain itu, Dana Investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai 101.55 persen dari target, atau sebesar Rp250,33 triliun dengan hasil investasi sebesar Rp19, 3 triliun. Untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik serta peningkatan pelayanan kepada peserta di seluruh Indonesia, kata Naufal BPJS Ketenagakerjaan telah didukung dengan 121 Kantor Cabang, 203 Kantor Cabang Perintis serta 1.130 jaringan Service Point Office (SPO) di kantor Bank yang bekerjasama, serta 58.593 Collecting Agent dengan 13 Aggregator. Sementara itu Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jabar, Didi Siswadi menyatakan pembukaan kantor di Kabupaten Sumedang merupalan bagian strategi jang-

ka panjang dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi peningkatan pertumbuhan industri dan berbagai proyek investasi strategis di wilayah Sumedang.

Ia menyebutkan, saat ini jumlah perusahaan peserta yang terdaftar Kantor Cabang Sumedang telah mencapai 1.327 perusahaan dengan jumlah pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 99.520 orang, sedangkan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 3.841 orang serta untuk pekerja Jasa Konstruksi sebanyak 1.539 proyek. "Pencapaian iuran Kantor Cabang Sumedang pada bulan Oktober 2016 telah mencapai Rp188,48 Miliar," kaya Didi Siswadi. Total pembayaran jaminan yang telah dilakukan di Kantor Cabang Sumedang hingga Oktober 2016 tercatat sebesar Rp104 miliar, terdiri dari Rp94 miliar untuk Jaminan Hari Tua (JHT), Rp5,36 Miliar untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp4,2 Miliar untuk Jaminan Kematian (JK) dan Rp10,08 Juta untuk Jaminan Pensiun (JP). Sementara itu Bupati Sumedang Eka Setiawan menyatakan komitmen daerah itu untuk mendukung jaminan tenaga kerja bagi para pekerja formal maupun nonformal di daerah itu. Ia juga berencana untuk mensinergikan pendaftaran perizinan usaha dengan kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya. (GM)

MAJALENGKA | MJB Guna menghindari alotnya pembahasan KUA PPAS tahun 2017 antara legislatif dan TAPD butuh solusi yang bijak sehingga pembahasan bisa dilanjutkan ke RAPBD, agar anggaran bisa ditetapkan sebelum Januari. Bila terlambat penetapan maka belanja akan terancam terganggu.

Menurut keterangan Wakil Bupati Majalengka Karna Sobahi, permohonan anggota dewan yang menghendaki adanya perjalanan dinas dalam daerah serta kenaikan SPPD luar daerah dan kenaikan biaya perumahan, sal-

ah satunya bisa dipenuhi. Namun dengan pertimbangan tidak terlalu membebani APBD yang kini sudah mengalami devisit sebesar Rp 500 miliaran.

“Ini harus ada jalan tengah namun tidak terlalu membebani anggaran.” ungkap Karna. Permohonan dewan yang mungkin bisa dipenuhi tersebut menurutnya adalah penyesuaian biaya rumah dinas yang semula Rp 5.000.000 per bulan bisa disesuaikan menajadi Rp 5.500.000 per bulan. Karena sewa rumah anggota dewan memang masih dibawah Ka-

bupaten Kuningan walapun sebetulnya bila mengkaji kelayakan sewa rumah untuk ukuran Kabupaten Majalengka sebesar itu dinilai masih memadai. “Kalau kenaikan Rp 500.000 untuk 50 anggota dewan rasanya tidak terlalu tinggi, dalam setahun kenaikannya hanya Rp 300.000.000 an,” kata Wakil Bupati. Namun terkait SPPD dalam daerah menurutnya aturannya masih harus di kaji, sehingga bupati tidak berani membuat SK menyangkut hal tersebut walapun anggaran sudah dialokasikan di Sekretariat Dewan. (Red)

setiap urusan jika tidak di dasari keinginan yang kuat.

Dengan memperhatikan ruang lingkup yang di awali dari titik kita maka hal tersebut diperlukan adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara secara terbuka. Bertolak dari penjabaran di atas, kami bersama tokoh masyarakat serta dukungan dari berbagai pihak atas dasar niat beribadah

dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT. Kami Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi (GERASI), untuk pencapaian tujuan tersebut maka di rumuskan sebagai berikut : 1. Terwujudnya masyarakat jujur, adil, mandiri, berwibawa serta sejahtera melalui pemahaman ilmu dan pergaulan secara menyeluruh serta mengedepankan moral dan mental yang baik.

2. Tegaknya masyarakat agamis yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama.

3. Terbentuknya kepribadian diri yang mengarah kepada perubahan ke arah yang lebih baik berlandaskan agama dengan menyuarakan kebenaran dan keadilan. Sasaran yang dimaksud no satu ini merupakan fungsi yang di upayakan dengan kebijakan dasar periodik dan agenda prioritas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari karakter LSM GRASI. (GM)

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz di Sumedang, belum lama ini, saat memberikan sambutan pada peresmian kantor cabang baru di Kabupaten Sumedang.

Penetapan RAPBD Alot, Pemkab Cari Jalan Tengah

FKBS Adakan Acara Sosialisasi Jajanan Sehat Tujuan kedepan Lembaga Swadaya Masyarakat Gema Rakyat Anti korupsi (GERASI)

polo pikir masyarakat kearah yang lebih maju dan kritis, maka di harapkan akan menciptakan masyarakat yang berkualitas dan cerdas, jujur, adil serta mandiri. Fenomena ini menunjukan kepribadian masyarakat kearah yang lebih tinggi (Kehormatan) baik segi moralitas juga mentalitas, sehingga lebih mudah menyikapi segala persoalan, namun demikian, berbagai perubahan di atas tidak dengan sendirinya membuat peran masyarakat terberdayakan secara penuh dalam

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:28 Page 6

INFO JABAR

MINGGUAN Edisi 81/TH.ll-2016/XII

5

“Desa”Dilingkungan Kabupaten Bandung Menerima Kucuran Polisi Bantah Ada Pembubaran Paksa Mingguan Jawa Barat

@Mingguan Jabar

Mingguanjawabarat

Mingguan Jawa Barat

Dana Tahun 2016 Kisaran Rp 1.700.000.000 Kebaktian di Sabuga Bandung

BANDUNG | MJB - Beban berat tanggung jawab Kepala Desa, semakin jelas dengan besarnya kucuran dana yang di terima, untuk tahun 2016 kucuran dana tiap Desa variatip tidak rata penerimaan kucuran dananya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dikarenakan adanya perbedaan nilai kucuran dana dari RAKSA DESA. Selain besarnya tanggung jawab Kepala Desa terhadap penggunaan dana tersebut serta laporan penggunaan keuangan secara akurat, tuntutan masyarakat pun menjadikan beban Pemerintahan Desa, seperti adanya pelak-

sanaan yang belum terwujud karna paktor biaya yang tidak mencukupi. Seperti di tahun anggaran 2016, dari pemantauan MINGGUAN JAWA BARAT salah satu desa penerima kucuran dana mencapai Rp 1.700.000.000, dana tersebut datang dari beberapa unsur, seperti Pemerintah Pusat ada Dana Desa sebesar Rp 700.000.000, Pemerintah Kabupaten Bandung ada ADPD ( Angggaran Dana Pedesaan) sebesar Rp 950.000.000, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ada dana BanGub sebesar Rp 50.000.000 termasuk dan RAKSA DESA sebesar 45.000.000.00

Besarnya penerimaan dana yang diterima oleh Pemerintahan Desa, banyak untuk pengeluaran dana, seperti gaji perangkat desa, gaji anggota BPD,LPMD Ketua RT dan RW serta linmas, belum termasuk program pembangunan, itupun pembangunan tidak bisa seluruhnya dilaksanakan mengingat keterbatasan dana, hanya bisa pelaksanaan pembangunannya secara bergantian tiap tahun sesuai program kerja Pemerintahan Desa yang dipersiapkan. Dari bukti pengabdian inilah peran penting Kepala Desa perlu mendapat acuan jempol me-

ngingat besar tanggung jawab nya terhadap kepentingan masyarakat, secara nota bene Kepala Desa sebagai penyelengara aparatur negara tingkat bawah yang tidak menerima gaji pengsiun setelah habis masa baktinya, perlu mendapatkan dorongan doa secara moril agar pengabdiannya terus bisa sejalan sesuai kebutuhan tuntutan pembangunan lingkungannya. Dari dasar pemantaun inilah, peran aktip kepala desa merupakan peran mulya, selama koridor berjalan seiring sejalan dengan kebutuhan masyarakatnya dalam hal kemajuan desanya. (Red)

Siap-siap, Dana Desa Akan Diperiksa Tahun Depan

MAJALENGKA | MJB Mayoritas Desa di Kabupaten Majalengka telah menerima penyaluran dana desa tahun 2016, sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun untuk pemeriksaan penggunaan dana desa oleh Inspektorat, baru akan dilakukan setelah tahun anggaran 2016 berakhir. Inspektur (Kepala Inspektorat) Kabupaten Majalengka DR H Lalan Soherlan S MSi menyebutkan, walaupun penyaluran dana desa sudah hampir rampung dan ada beberapa desa yang sudah menggunakan dana tersebut ke program-program yang direncanakan desa, pihaknya tidak akan langsung melakukan pemeriksaan penggunaan dana tersebut di tahun ini. “Kami akan menggunakan metode post audit.

Artinya, pemeriksaan akan dilakukan pasca tahun anggaran berjalan berakhir atau tahun depan,” kata Lalan, saat ditemui di kantornya Kamis (8/12).

Alasanya, hingga saat ini masih berjalan tahapan penyaluran oleh OPD terkait ke beberapa desa. Sehingga untuk memudahkan proses audit penggunaan dana tersebut di setiap desa, dilakukan dengan cara menunggu hingga tuntas penyaluran dan penyerapan program-programnya yang mesti rampung

Kepala Inspektorat Majalengka DR H Lalan Soherlan MSi, menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan dana desa tahun 2016. sebelum tahun anggaran 2016. Nantinya proses audit dana desa tidak akan dilakukan menyeluruh di setiap desa, melainkan hanya sampel uji petik. Artinya di masing-masing kecamatan akan diuji petik sampel sekitar empat hingga lima desa, atau jika se Kabupaten Majalengka ada sekitar seratus desa yang di periksa.

Menurutnya, pola pemeriksaan penggunaan dana desa tahun ini pernah dilakukan pada pemeriksaan dana desa tahun 2015. Sehingga desa-desa yang pernah mengalami audit atau pemeriksaan di tahun ini, maka tahun

depan bergeser ke desa lainya yang akan dilakukan audit uji petik. Audit terhadap penggunaan dana desa adalah uji formil dan uji materil. Uji formil terdiri dari pemeriksaan terhadap tahapan-tahapan administratif.

Sedangkan uji materil lebih bersifat pemeriksaan audit fisik penyerapan programnya.

Misalnya ketika uji formil terdapat ketidaksesuaian tahapan administratif, maka diminta untuk diperbaiki. Sedangkan ketika ditemukan ketidaksesuaian pada uji materil dari jenis ketidaksesuaian volume pekerjaan, maka diminta segera disesuaikan dengan

RAB. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian yang menyebabkan kerugian Negara, maka di minta mengembalikan kepada kas desa. Terkait dengan pajak-pajak yang harus di setorkan ke kas Negara dalam program dana desa, Lalan mengimbau kepada desa penerima program untuk segera menyetorkan tidak harus menunggu berakhirnya tahun anggaran atau menunggu sisa anggaran dana desa. Pihaknya berharap sikap proaktif pembinaan secara intensif, yang dilakukan oleh para camat kepada para kepala desa terkait prosedural penggunaan dana desa. (Cecep Sudirman, SE)

BANDUNG | MJB - Pasca penangkapan Wali Kota Cimahi “Atty Suharty“ oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediamannya Kamis 1-12-2016 berdampak pada

proses Pilwalkot 2017. Yaitu, dikabarkan, lawan politik “Atty” mengarahkan masyarakat untuk golput. Menyikapi hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, ”Harminus Koto“ menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan untuk memproses hukum jika kelompok tersebut mencoreng hajatan demokrasi Kota Cimahi.

“Menghalang-halangi hak pilih, apalagi mendorong masyarakat agar tidak memilih (golput), ini akan kita pidanakan,” ujar Harminus , Sab-

tu (10-12-2016). Menurutnya, apapun yang terjadi pada “Atty”, mekanisme Pilwalkot Cimahi harus tetap berjalan dengan profesional dan di kawal sesuai dengan perundang-undangan. “Saya tahu ini kendala, salah satu calon ada persoalan. Namun, persoalan kepemiluannya tetap berjalan karena ini belum sampai pada inkrah,” ungkapnya.

“Harminus” menjelaskan, proses hukum yang menjerat “Atty Suharty“ jangan sampai melemahkan seluruh elemen mendorong masyarakat un-

tuk memberikan hak suaranya. “Justru kita mendorong masyarakat memilih. persoalan dia memilih nanti di TPS, itu urusan pemilih,” cetusnya.

Pihaknya menyatakan akan memproses segala modus kelompok sekalipun itu lawan politik jika menstimulus masyarakat Cimahi untuk tidak memilih. “Kalau ada kelompok yang menghalangi, mempropaganda, menghasut, mengimbau untuk tidak memilih ke TPS. Bawaslu akan pidanakan kelompok-kelompok tersebut,” katanya. (TIM MJB)

SUMEDANG | MJB - Realisasi pembangunan di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabuaten Sumedang yang dilaksanakan oleh tim pelaksana, khususnya relokasi Dana Desa seakan menciptakan kegamangan dan sebagian menjadi pertanyaan oleh sebab itu Sebagian Warga masyarakat Desa Ciherang bersama tokoh masyarakat mengundang Mingguan Jawa barat untuk datang kelokasi dan

meminta hal ini di publikasikan, supaya menjadi bahan kajian bagi semua pihak sebab di tubuh Desa di sinyalir sudah tidak ada bentuk trasparansi terhadap warga Masyarakat. Adapun permasalahan yang di kemukakan kepada MingguanJawa Barat adalah sebagai berikut : pertama pembangunan jalan di Dusun Sabagai satu relokasi dana Sebesar Rp.30.000.000 untuk pembangunan jalan tidak sampai tuntas, ketika dipertanyakan oleh Masyarakat kepada pelaksana, pertanggungjawabannya singkat uangnya gak ada 5.000.000 entah kemana dan sampai sekarang tidak ada pertanggungjawaban yang jelas.

Bahasan kedua tentang pembangunan di daerah RW 04 relokasi anggaran kurang lebih 20 .000.000 hanya di alokasikan sebesar Rp 9.000.000 karena sebagian su-

dah di sediakan oleh pihak pelaksana contohnya semen yang di suplay langsung dari Desa dengan harga 78.000 per-sak alasannya karena anggaran tersebut sudah di potong sebesar 13% dan potongan untuk aparatur Desa.

Jelas saja warga Masyarakat kecewa dan kurang menerima karena keputusan yang diambil terlalu sepihak sehingga warga Masyarakat kebingungan. Yang terakhir uang sewa lahan carik Desa Ciherang yang di sewa oleh Perusahaan Wika dan MCC sebesar Rp.90.000.000 pertahun, itu tidak di ke mukakan kepada Warga Masyarakat dan pernah dipertanyakan tapi kepala Desa tidak memberikan jawaban yang jelas sampai sekarang dan menurut sumber yang diterima diduga uang tersebut kepakai dana kan di kembalikan pada ahir tahun. (wajar kami sebagai warga

Masyarakat Desa Ciherang mempetanyakan sebab yang namanya carik Desa itu merupakan asset Desa dan kami sebagai Warga Masyarakat berhak tau uangnya dimana dan dipergunakan untuk apa???,” tandas Warga Masyarakat Desa Ciherang.

Kami sebagai warga Masyarakat Desa Ciherang mengharapkan ada bentuk transparansi dari pihak aparatur pemerintah Desa Ciherang, karena kami memilih Kepala Desa adalah supaya bisa mengayomi kami dan bisa membawa Desa Ciherang ke jenjang yang lebih maju, bukan untuk dibohongi. Saat hal ini mau di konfirmasikan oleh Mingguan Jawa Barat kepada Kepala Desa Ciherang dan meminta untuk ketemu melalui telepon guna meminta tanggapannya mengenai hal yang terjadi, dia mengatakan sedang sibuk. (GM)

Bawaslu Akan Tindak Pelaku Kampanye Golput Pasca “Atty” Ditangkap KPK

Masyarakat Desa Ciherang Pertanyakan Kinerja Kepala Desa Yang Tidak Transparan

BANDUNG | MJB - Polisi membantah informasi yang beredar di media sosial jika ada pembubaran secara paksa kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga, Bandung. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus, kegiatan itu berakhir setelah adanya mediasi antara panitia dengan perwakilan dari Ormas.

"Nggak ada itu dibubarkan.

Penolakan tapi kami (polisi) mediasi, antara panitia dan ormas dan panitia menerima akan mengundur kegiatan yang harusnya kebaktian dewasanya di malam itu," kata Yusri (7/12).

Sementara dalam rilisnya secara terpisah, polisi memaparkan, pada pukul 20.05 bertempat di loby gedung Sabuga, Pdt Dr Stephen Tong mem-

berikan penjelasan kepada seluruh jemaat. Pada intinya menjelaskan adanya surat penolakan yang dilakukan oleh ormas Islam terhadap KKR tersebut karena kesalahan prosedur. Seluruh panitia KKR disarankan agar mempelajari sehingga kesalahan serupa tidak terjadi. Kemudian pada

sekitar pukul 20.21 WIB kegiatan selesai dan seluruh jemaat KKR meninggalkan gedung Sabuga dengan tertib.

"Perwakilan massa aksi dari kelompok PAS pun meninggalkan gedung Sabuga. Kondisi dalam keadaan aman dan kondusif," ujar Yusri.

(Red-Tim/MJB)

CIREBON - Untuk mengantisipasi bencana, Badan Penanggulangan Bancana Daerah yang terhimpun dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama bekerja sama dalam penanggulangan bencana di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Ketua Badan Koordinasi Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama Aang Hamid Sug-

anda di Cirebon, Jumat (9/12/2016) mengatakan kerja sama itu meliputi Kabupaten Kuningan, Cirebon, Kota Cirebon, Cilacap, Brebes, Pangandaran, Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Majalengka. Ia menyatakan siap bekerja sama dalam masalah bencana yang berada di perbatasan Jabar dan Jateng.

“Kerja sama ini bagus untuk kepentingan bersama, mengingat perbatasan juga perlu berkoordinasi,” katanya.

Selain itu kerja sama juga dilakukan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Menanggapi hal ini, Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat Haryadi Wargadibrata mengatakan dengan kerja sama antardaerah diperbatasan ini di harapkan mampu mengantisi-

pasi dan penanggulangan bencana. “Kerja sama ini sangat baik dilakukan terutama di perbatasan Jabar Jateng untuk mengantisipasi bencana di daerah perbatasan ini,” katanya. Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana menambahkan dengan adanya kerjasama ini diharapkan akan lebih memudahkan untuk berkoordinasi antar wilayah dan pihaknya juga mengharapkan ini melebihi apa yang direncanakan.

“Harapan kami melebihi yang direncanakan dan kami juga sudah mempunyai stok untuk kebutuhan bencana dan apabila di wilayah Jabar membutuhkannya, maka akan segera disalurkan,” tambahnya. (Arkan)

TASIKMALAYA | MJB Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya kembali mendapat penghargaan dari Kemenkum HAM, karena di nilai berhasil menjalankan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Penghargaan yang di dapat keempat kali secara berturut-turut itu diberikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Plt Wali Kota Tasikmalaya Abas Basari, di Surabaya, Kamis (9/12/2016).Kabag Humas Pemkot Tasikmalaya, Ade Hendar, yang mendampingi Plt wali kota ke Surabaya, menyebutkan, penghargaan itu didapat sejak 2013, 2014, 2015, dan 2016. Terpisah, Sekda

Kota Tasikmalaya Idi S. Hidayat menjelaskan, penghargaan itu didapat atas kerja keras dan profesionalisme tim RANHAM yang langsung turun ke lapangan untuk memantau penerapan HAM di perusahaan. Menurutnya, se-

tiap perusahaan harus memiliki fasilitas umum, seperti musala, toilet, tempat pembuangan sampah, dan lainlain. “Kami berharap ke depan Kota Tasikmalaya semuanya menjadi lebih baik,” ujarnya.

(Ujang S Wiradinata)

Kerjasama BPBDPerbatasan Jateng-Jabar untuk Anitisipasi Bencana

Empat Tahun Berturut-turut, Pemkot Tasik Terima Penghargaan Dari Kemenkum HAM

“Turut Berduka Cita”

“Pimpinan Redaksi & Staff MINGGUAN JAWA BARAT Menyampaikan Turut Berduka Cita Atas Telah WafatnyaMenghadap iIlahirobbi Allah Swt, Nama : Bapak Ade Nono Kampung Jagabaya Kidul RT 001/008 Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Pada Hari Rabu Tanggal 7 Desember 2016, Jam 08.30 Wib Pagi Semoga Almarhum Dapat Diterima oleh Allah Swt atas Amal Baiknya, serta Permohonan Maaf “Semasa Hidupnya” Kepada Keluarganya Semoga diberi Kekuatan dan Kesabaran”

Amin yaa Robal Alamin

Jalur Nagreg Kembali Normal Sempat Tertutup Longsor

BANDUNG | MJB . - Pasca kejadian longsor di Jalan Raya Nagreg Kampung Warung Bir, Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, kondisi arus lalu lintas sudah berjalan normal. Material longsoran tebing yang sempat menutup akses jalan, sudah dibersihkan. "Arus lalulintas sudah lancar sejak semalam setelah dibersihkan, tidak ada Tebing setinggi sekitar 10 meter longsor juga terjadi di Kampung hambatan sampai saat ini," ujar Warung Bir, Desa Ciherang Kecamatan Nagreg, Kabupaten Kapolsek Nagreg, AKP Sudrajat Bandung, sekira pukul 17.00 Wib, Jumat (9/12/2016).

Sabtu (10/12/2016).

Sudrajat mengatakan, material tebing sempat menutup akses jalan utama yang menuju Garut dan Tasikmalaya. Akibatnya, sejak kemarin, kendaraan dialihkan sementara menuju ke jalur lingkar Nagreg. "Tapi dari semalam, ratusan personil BKO dari Polda Jabar juga diperbantukan untuk membersihkan material longsoran. Pukul 00.00 sudah berhasil dibersihkan dan arus lalulintas kembali normal," katanya. (Darmawan)

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:28 Page 7

6

BIROKRASI

Menengok Proyek Strategis Nasional di Jawa Barat Mingguan Jawa Barat

@Mingguan Jabar

Mingguanjawabarat

MINGGUAN Edisi 81/TH.ll-2016/XII

Mingguan Jawa Barat

Pemkot Bekasi Lakukan Penyegelan

15 Bangunan yang Tidak Memliki IMB

BANDUNG | MJB - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengebut pembangun proyek strategis nasional yang terdapat di beberapa daerah. Tercatat, Jawa Barat masih menunggu proses perampungan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Ban-

dara Kertajati di Kabupaten Majalengka, beberapa ruas tol, dan reaktivasi jalur kereta api. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, pembangunan proyek strategis nasional dilakukan secara bertahap dan masih menunggu

beberapa penyelesaian administrasi untuk melanjutkan ke tahap pembangunan selanjutnya. "Untuk Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang tinggal menyesuaikan RDTR mereka dengan Perda 22 tentang pengembangan pembangunan pantai utara di

Jawa Barat," kata Dedi kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Senin (5/12/2016).

Menurut Dedi, tahap pembangunan Pelabuhan Patimban selanjutnya akan lebih mudah sebab perencanaannya sudah ada, pun demikian dengan studi pembebasan lahan, dan kajian amdal yang masih dalam tahap proses.

"Seharusnya sudah bisa dimulai untuk pembangunan berikutnya. Karena pembangunan sebelumnya juga sudah ada," ujar Dedi.

Sementara terkait progres pembangunan Bandara Kertajati, kata Dedi, masih ada sedikit masalah terkait pembebasan lahan untuk lintasan runway. Diketahui pembebasan lahan tersebut terkendala karena banyak pihak tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan para petani sebagai si empu lahan demi keuntungannya sendiri. "Pembebasan lahan tinggal sebentar lagi. Sedangkan untuk sisi terminal dan darat dibangun oleh BUMD Majalengka dan sisi udara dibangun pemerintah pusat," ujar Dedi.

BANDUNG | MJB - Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar untuk Tahun Anggaran 2017.

"Alhamdulillah penandata-

nganan persetujuan APBD Jabar 2017 yang dilakukan saya bersama Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi melalui Rapat Paripurna di DPRD Jabar, telah dilakukan pada Rabu malam (7/12)," kata Gubernur Ahmad Heryawan, dalam siaran persnya, Kamis. Pria yang akrab di sapa Aher ini mengatakan, perkiraan pendapatan daerah pada APBD 2017 mengalami peningkatan sebesar 13,93 persen dari tahun 2016 yaitu menjadi Rp30 triliun.

Ia menuturkan total belanja daerah untuk penganggaran di tahun 2017 mencapai Rp32,429 triliun dan jumlah ini didapatkan dari hasil perhitungan perkiraan pendapa-

tan ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Aher mengatakan, volume keseluruhan APBD Jabar 2017 yaitu sebesar Rp32,740 triliun meningkat sebesar Rp3,334 triliun atau sebesar 11,34 persen dari target murni APBD 2016 yaitu sebesar Rp29,406 triliun."Tentu ini meningkat karena tambahan DAU untuk sejumlah PNS baru yang berasal dari Kabupaten/ Kota sebanyak 28 ribu, tentu ditambah dengan pembiayaan lain," kata dia. Seperti di ketahui, mulai tahun 2017 SMA/ SMK Negeri di 27 kabupaten/kota di Jabar akan diambil alih kewenangannya oleh pemerintah provinsi sehingga, Pemprov Jabar akan

memiliki tambahan PNS Guru sebanyak 28 ribu orang.

Pengalihan kewenangan ini berakibat 28 ribu PNS pindah ke provinsi, ini jadi dua kali lipat lebih kan, PNS Jabar kan asalnya 13.400 orang sekarang ditambah 28 ribu jadi 41.400 orang," ujarnya.

Menurutnya, penambahan ini cukup menguras anggaran sebab anggaran yang turun dari pemerintah pusat hanya DAU untuk gaji nya saja. "Kan mereka selain gaji butuh tunjangan, ada untuk operasional juga, kita kan harus membuat kantor-kantor baru, nanti akan dibangun tujuh UPTD," katanya.

Namun begitu, ia optimistis dengan pengalihan kewe-

BANDUNG | MJB - Tidak masuknya anggaran kajian pembentukan Kabupaten Bandung Timur, mendapat reaksi dan opini beragam dari masyarakat Kabupaten Bandung wilayah timur. Tak terkecuali lembaga yang masih bertahan memperjuangkan pemekaran yakni Kip4KBT, menilai bahwa persoalan Kabupaten Bandung Timur (KBT) sebenarnya sudah mendapat dukungan dari mayoritas anggota DPRD, termasuk hasil banleg (Badan Legislasi) yang sepakat menjadi rencana program jangka menengah Pemda Kabupaten Bandung dan akan dianggarkan di APBD tahun 2017. “Kalau nyatanya tidak sesuai, yaitu kembali kepada ketulusan dukungan yang sudah ditandatangani oleh mereka,” ungkap Asep Juarsa Sekretaris Kip4Kbt belum lama ini. Menurut Asep, persoalannya hanya pada tingkat keberanian anggota dewan dan pemda untuk merealisaasikan

Jajaran pengurus Kip4KBT saat berkordinaasi dengan kepresidenan RI.

bukti dukungan kepada wilayah anggaran. Meskipun informasi tidak masuknya anggaran di APBD 2017, pihaknya belum ada rencana mengawal secara khusus proses penganggarannya. Namun, lanjut dia, bukti konsistensi lembaganya sampai saat ini, akan terus mendesak pemda untuk menindaklanjuti SK DPRD Kabupaten Bandung No.12 tahun 2009 tentang Kajian Pembentukan KBT. Sementara itu, kaitan dengan opini

masyarakat tentang kinerja anggota dewan dapil kabupaten wilayah timur, pada prinsipnya kip4kbt sangat mengapresiasi terhadap semua anggota DPRD terutama yang berasal dari dapil wilayah timur. “Aspirasi pemekaran tinggal keberanian dewan dan bupati saja. Sebab, Kip4KBT telah melakukan koordinasi dengan pihak deputi kepresidenan RI dan secara umum pembentukan daerah otonom baru masih moratorium,

tetapi bisa ada pengecualian, jadi kalau kalau pihak pemda serius KBT yakin bisa segera terbentuk,” jelas Asep. Menurutnya, undang undang penataan daerah pembentukan daerah otomom baru adalah merupakan solusi untuk memaksimalkan pengelolaan daerah menjadi lebih baik.

Ayi Maulana, warga kecamatan Cicalengka menanggapi, kalau tidak masuknya anggaran kajian pembentukan KBT di APBD Kabupaten Bandung tahun 2017, itu akibat lemahnya kinerja anggota dewan di dapil 3,4 dan 5 kabupaten Bandung.

Sebab, mereka tidak memiliki bergaining untuk menerima aspirasi pemekaran ini. “Anggota dewan yang berasal dari dapil 3,4 dan 5 tidak memiliki bargaining posisi, maka mereka tidak sanggup menyalurkeun aspirasi masyarakat Bandung timur, yang salahnya kenapa mereka dipilih,” ungkapnya.

(Darmawan)

7. Sinkronisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-banjir bandang dengan revisi RTRW. Rapat dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Garut; Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, perwakilan dari Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, serta Tim dari Direktorat Penataan Kawasan, Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Rakor diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh

Bupati Garut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan perwakilan Kementerian/Lembaga yang berisi poinpoin kesepakatan muatan revisi RTRW dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya.

Beberapa poin penting yang disepakati akan dimasukkan dalam Revisi RTRW Kabupaten Garut adalah: 1. Penetapan sempadan Sungai Cimanuk di kawasan perkotaan Garut minimal pada rentang 30-50 meter dari pinggir sungai 2. Penetapan Wilayah Terdampak sebagai Kawasan Lindung KRB Banjir, dilengkapi dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang lebih rinci/{floodplain zoning instrument} dan penetapan RTH/Taman Kota pada bagian dari

wilayah terdampak 3. Penambahan beberapa klausul dalam RTRW untuk mencegah ketidaksesuaian antara rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dengan ketentuan RTRW 4. Penambahan aturan dalam KUPZ kawasan lindung KRB gerakan tanah untuk mendorong program alih komoditas pertanian dan pengembangan pertanian berkelanjutan serta rehabilitasi hutan lindung di hulu DAS Cimanuk 5. Akomodasi rencana pembangunan infrastruktur pengendali banjir (sabo DAM, tanggul, dll) dan sistem peringatan dini bencana banjir, yang lokasi dan alokasinya menjadi bagian muatan revisi RTRW 6. Pengaturan yang lebih rinci terhadap ketentuan pemanfaatan ruang (peraturan zo-

nasi) untuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan KRB yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya.

7. Perlu disiapkan rencana aksi jangka panjang mitigasi bencana yang bersifat lintas sektor dalam rangka penataan kawasan terdampak dan upaya mitigasi bencana ke depan. “Keseimbangan konservasi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama dalam revisi RTRW ini. Kawasan Rawan Bencana tidak berarti bahwa tidak dapat dimanfaatkan. Pada level tertentu dapat tetap dibudidayakan, tetapi dengan aturan-aturan dan syarat-syarat khusus dan dikontrol secara ketat,” ungkap Agus Sutanto menambahkan sembari menutup Rakor ini. (Intan Wahyu)

Reaktivasi beberapa jalur kereta api di Jawa Barat juga masih terus berjalan. Ada beberapa jalur yang termasuk prpyek strategis nasional yaitu Bandung - Ciwidey, Tanjungrasa - Cibungur, Rancaekek - Tanjungsari, dan Ciamis - Cijulang.

Dikatakan Dedi untuk pembangunan jalur kereta api terdekat pada tahun 2017 adalah jalur Tanjungrasa - Cibungur. Pasalnya jalur tersebut terkategori jarak pendek yaitu hanya sepanjang 12 kilometer saja. "Pembebasan lahannya sudah selesai, tinggal pembangunan tubuh jalannya saja," kata Dedi.

Lebih lanjut dia berharap realisasi pembangunan proyek strategis nasional lainnya dapat segera dilakukan pada tahun 2017, seperti bandara di Selatan Jabar yang diproyeksikan dapat didarati pesawat kecil atau jenis ATF-72.

"Kita lihat saja nanti, yang terpenting mah dapat segera terwujud sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Dedi.

(Ikhsan Ramdhani)

nangan SMA/ SMK ke pemerintah provinsi maka aspek pendidikan di Jawa Barat akan semakin membaik. Selain mengesahkan APBD Jabar tahun anggaran 2017, dalam kesempatan ini pun telah disepakati dua Raperda Jabar ditetapkan menjadi Perda, yaitu Perda tentang Penghargaan daerah dan Perda tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan. DPRD Jabar juga telah memutuskan untuk menarik kembali Raperda Prakarsa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018.

(TIM MJB)

Ada peningkatatan, Pemprov-DPRD Sahkan Perda APBD Jabar 2017

BEKASI | MJB - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Kota melakukan penyegelan pada 15 bangunan berupa warung remang-remang, cafe, lapo dan panti pijat yang berlokasi di Jalan Baru Cipendawa, Jatiasih, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, 6/12/16.

Penyegelan itu dilakukan karena kelima belas bangunan tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Setelah berita acara penyegelan dibacakan oleh Bagian Hukum Setda, petugas menyegel menara tersebut dengan memasang papan bertuliskan penyegelan “Bangunan ini di segel berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 dan Perda Nomor 15 Tahun 2012”. “15 bangunan itu di segel karena sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun

2011 tentang penyelengaraan izin pemanfaatan Ruang, Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bagunan dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan,” ujar Bilang Nauli Harahap, ST, MSE selaku Kasie Pengawasan, Pengendalian dan Pembongkaran Bangunan Pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan Dan Bangunan Dinas Tata Kota Kota Bekasi. Ia menjelaskan upaya penyegelan bangunan yang berlangsung kondusif melibatkan sejumlah instansi terkait seperti BPPT, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bagian hukum, Unsur TNI dan Polri, Kecamatan dan Kelurahan setempat. (Andin. S)

CIAMIS | MJB - dihalaman kantor DPRD Kabupaten Ciamis kepala desa berikut staf yang tergabung dalam PPDI Ciamis mengawal hasil keputusan rapat paripurna terkait penghasilan tetap perangkat desa 2017 yang ada di Kabupaten Ciamis.

Menurut Toto Soeryanto selaku ketua PPDI Kabupaten Ciamis tanggal 30 November 2016 yang lalu menjelaskan ketika di wawancara kicaunews.com, pihak PPDI berikut perangkat desa meminta agar kenaikan siltap seandainya pihak pemerintah daerah tersedia untuk anggaran tersebut tapi wal-

aupun tidak ada anggaran pihak PPDI Ciamis akan menerima, karena PPDI sebagai satu aparatur daerah. Dengan ada nya UU baru, menurut Toto Soeryanto penghasilan tetap perangkat desa selama ini tidak cukup karena perangkat desa bekerja 1 x 24 jam apa lagi kita harus mengurus administrasi yang laporannya langsung ke BPK juga dalam pengerjaan harus tepat waktu. “maka wajar pihak kami meminta tuntutan kenaikan siltap di realisasi atau pun tidak nya, kami kembalikan lagi ke pihak pemerintah daerah,” tuturnya. (Erik R)

Tuntut Kenaikan Siltap Desa, Aparatur Pemdes Datangi DPRD Pemkab Ciamis

Untuk Tingkatkan Pariwisata di Bandung, Anggaran Kabapaten Bandung Timur Ridwan Kamil Bilang Perlu Empat Hal Ini Tak Masuk APBD 2017 Ditanggapi Beragam

BANDUNG | MJB -Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan promosi-promosi, dalam hal pariwisata kepada para wisatawan baik domestik atau pun mancanegara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, bersama pihak PT Angkasa Pura II menggelar pertem-

uan diskusi, untuk membicarakan terkait usaha meningkatkan turis mancanegara ke Jawa Barat, melalui Bandara Husein Sastranegara, di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (5/12/2016).

Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil dalam kegiatan tersebut memberikan masukan,

bahwa dalam menghadapi tantangan masalah pariwisata di Jawa Barat dan Kota Bandung, terdapat empat hal yang perlu diantisipasi, seperti kultur, lingkungan, berbelanja atau rekreasi, dan arsitektur. "Kalau tidak ada kultur dan lingkungan di suatu wilayah, biasanya mereka ke tempat tersebut ingin berbelanja dan piknik, seperti di Las Vegas, Amerika Serikat," ungkap Ridwan Kamil di Hotel Savoy. Pria yang akrab disapa Emil ini pun menyebut, kota yang memiliki empat hal tersebut sebagai kota yang beruntung. Ia juga mencontohkan, negara sebesar Prancis dengan ibukotanya, yaitu Paris pun hanya memiliki tiga hal, di antaranya kultur, lingkungan, dan berbelanja atau rekreasi. "Kota Bandung sedang kami siapkan untuk memiliki keempatnya. Tetapi, di Indonesia juga ada yang telah miliki empat hal itu, yakni Bali," ujarnya. (Ikhsan)

GARUT | MJB - Mitigasi bencana yang diatur dalam regulasi setingkat Perda RTRW merupakan yang pertama kali terjadi di Kabupaten Garut.

Demikian disampaikan Bupati Garut, Rudy Gunawan, dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut dari Aspek Mitigasi Bencana di Hotel Sabda Alam, Garut, pada tanggal 5/12/2016.

Senada dengan Bupati Garut, Direktur Penataan Kawasan Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Agus Sutanto, mengatakan bahwa pasca-banjir bandang yang melanda Garut pada 20 September 2016 dan mengingat bahwa hampir seluruh Kabupaten Garut menghadapi kerawanan multibencana, maka aspek mitigasi be-

ncana mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang Kabupaten Garut. “Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN menghendaki agar Kabupaten Garut dapat menjadi contoh akomodasi aspek mitigasi bencana ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)” kata Agus Sutanto.

Rapat Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong aspek mitigasi bencana ke dalam RTRW Kabupaten Garut yang saat ini sedang dalam proses revisi dan merupakan lanjutan dari serangkaian diskusi terfokus dan survei lapangan yang telah dilakukan sebelumnya.

Sebelumnya pada 25 November, Tim Ditjen Tata Ruang telah melakukan pemetaan partisipatif kawasan terdampak banjir bandang ber-

sama para lurah dan kepala desa yang wilayahnya terdampak banjir bandang. Terdapat tujuh muatan pokok mitigasi bencana yang menjadi isu utama untuk didiskusikan melalui rakor ini, sebelum nantinya akan dirumuskan ke dalam naskah Raperda Revisi RTRW Kabupaten Garut. Tujuh muatan itu di antaranya: 1. Penetapan sempadan Sungai Cimanuk 2. Perubahan peruntukan ruang di wilayah terdampak 3. Alokasi dan kesesuaian peruntukan ruang bagi lokasi relokasi 4. Konservasi hulu DAS Cimanuk 5. Mitigasi struktural dan nonstruktural bencana banjir DAS Cimanuk 6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana

Wali Kota Bandung, M Ridwan Kamil saat mengisi acara di Hotel Savoy Homan, dalam diskusi bersama Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, serta PT Angkasa Pura II, 5/12/2016.

Kabupaten Garut Jadi Contoh Rencana Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:28 Page 8

PERISTIWA-KRIMINAL

MINGGUAN

Kasus Pencurian, PolresPurwakarta Ungkap Kasus ’Begal’

Edisi 81/TH.ll-2016/XII

Dua di Antara Pelaku Adalah Oknum TNI

Kapolres Purwakarta AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko saat memeriksa para pelaku curas di Mapolres Purwakarta, Senin (5/12/2016).

PURWAKARTA | MJB Dua oknum TNI AD di Purwakarta diamankan penyidik reserse dan kriminal Polres Purwakarta karena terlibat dalam dua kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dI tempat berbeda.

Kasus pertama melibatkan seorang oknum tentara berinisial Sp (39) dan seorang sipil berinisial Rm (34). Ia terlibat dalam curas di Jalan Perum Panorama Indah Ci-

seureuh Kecamatan Purwakarta Kota Kabupaten Purwakarta. "Modus operandi pelaku dengan cara memepet dan mengambil paksa sepeda motor," ujar Kapolres Purwakarta AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolres Purwakarta, Senin (5/12/2016).

Setelah memepet kendaraan milik korban, para pelaku ini langsung menganiaya dan mengambil barang berharga korban lalu melarikan diri.

GARUT | MJB - Sebanyak 48 kepala keluarga (KK) korban bencana banjir bandang dari 3 kecamatan di wilayah kabupaten Garut, Jawa Barat masih menempati tempat pengungsian, di Gedung Musaddadiyah Jalan Subyadinata, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

Belum kembalinya mereka ini karena kondisi rumahnya sudah pada hilang tersapu arus banjir 3 sungai, yaitu sungai Cimanuk, sungai Cipeujeuh dan sungai Cikamiri, 20 September 2016 malam lalu. Sutirah (45), warga Kampung Leuwi Daun, RT 05/02 Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, kabupaten Garut mengaku, rumahnya hanyut dibawa arus saat banjir bandang melanda desanya.

"Sebenarnya sudah pengen pulang, tapi rumah sudah hilang, tinggal pondasinya lagi.

Mau betulin, sudah enggak ada uang, semua barang-barang juga sudah hilang semua," ujar Sutirah, Senin (5/11).

Ia juga mengungkapkan, untuk sementara, kebutuhan hidup sehari-hari masih di tanggung oleh pemerintah daerah kabupaten Garut.

"Kalau sekarang mah masih ditanggung pemerintah, kan Ada dapur umum," katanya.

Dian (36), koordinator di gedung Al-Musaddadiyah yang saat ini disulap sebagai Rusunawa untuk pengungsi korban banjir bandang Garut, menyatakan, untuk sementara bantuan logistik masih ditanggung oleh pemerintah, termasuk biaya transportasi anak-anak korban bencana.

Karena, anak-anak korban banjir yang mengungsi di tempat ini jaraknya cukup jauh dari tempat sekolahnya.

(Intan Wahyu)

Kasus itu terjadi pada 20 Agustus lalu. "Korban bernama Darmin. Kami menyita tiga sepeda motor jenis matic dengan nomor polisi T 3620 BW milik korban. Lalu plat nomor T 6592 CI dan T 2011 CI," ujarnya.

Kasus lainnya, terjadi pada 17 November melibatkan oknum TNI AD berinisial Hy (34) dengan dibantu warga sipil berinisial Rh (42). "Modusnya sama dengan me-

mepet kendaraan yang sedang dikendarai korban berinisial Edi Ruhiat. Setelah itu menganiaya dan membawa kabur barang berhargakorban," ujar dia. Pada kasus itu, polisi menyita satu unit kendaraan roda dua jenis matic dengan nomor polisi T 2960 BG. Para tersangka dengan kasus curas itu di kenai Pasal 365 dan 368 KUH Pidana. "Pada eks TNI AD itu karena sudah tidak lagi jadi anggota, maka kasusnya bisa dilanjutkan lewat pemeriksaan perkara umum," ujarnya. Selalin melibatkan dua personil desersi TNI AD, polisi juga mengamankan tersangka berinisial Ag dan Aj. Kedua orang itu termasuk orang yang diburu polisi karena terlibat curas pada Februari 2016 dengan total pelaku 10 orang.

Sebagian tersangka lain sudah diamankan terlebih dulu.

"Lagi-lagi modusnya sama di pepet, dianiaya lalu kendaraan korban yang bernama Rinto Andrian di bawa lari. Pada kasus ini tersangka di terapkan pasal 170 ayat (1) huruf 3e KUH Pidana dan Pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara selama 12 tahun," ujar dia. (Red-Tim)

48 KK Pengungsi Banjir Bandang Garut Rutilahu Perlu Adanya Perhatian Dari Pemerintah

Masih di Tempat Pengungsian

Warga Cicalengka Diminta Tetap

Waspada! Banjir dari Luapan Sungai Masih Dimungkinkan Kembali Terjadi

BANDUNG | MJB - Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Tata Irawan mengatakan, banjir yang berasal dari luapan sungai masih memungkinkan akan kembali terjadi di Cicalengka.

Menurutnya, banjir dari luapan ais sungai tersebut mengancam permukiman penduduk, terutama warga yang rumahnya berada di bantaran Sungai Citarik mau pun Sungai Cibodas. "Warga harus tetap waspada, banjir kemungkinan bisa kembali terjadi.

Karena curah hujan masih tinggi di Bulan Desember ini," ujar Tata di Cicalengka, Senin (5/12/2016). Tata membenarkan, banjir akibat luapan Sungai Cibodas memang ke-

rap terjadi di musim penghujan. Bahkan, Desa Tenjolaya dan Desa Babakan Peuteuy memang sudah menjadi langganan banjir, meski pun tidak seperti yang terjadi di Baleendah dan sekitarnya.

Menurut Tata, banjir yang pada Minggu (4/12) melanda dua desa tersebut diakibatkan adanya kerusakan di hulu Sungai Citarik. Debit air yang sangat besar juga mengalir melalui Sungai Cibodas yang merupakan anak sungainya.

"Maka dari itu, kami imbau warga di Cicalengka yang berada di pinggiran sungai untuk tetap waspada. Aparat pemerintah desa mau pun kecamatan juga harus siaga dan terus berkoordinasi dengan BPBD," kata dia. (Herman)

CIANJUR [ MJB.- Kades Panyusuhan, Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur “Adam Rahmat“ sudah beberapa kali mengajukan bantuan dana utuk Rehab Rutilahu ( rumah tidak layak huni) melalui Dinas Tarkim kabupaten sampai ke provinsi. Dari tahun 2013 s/d sekarang belum juga ada tanggapan. Menurut masyarakat (ma omi) kp. Pasir oray RT 05 RW 02 menyatakan "abdi ngantos-ngantos bantosan ngadangdosan bumi, bumi abdi tos bade roboh dugi danget ieu teu aya wae," ujarnya. (H.Ade Fauzi)

Pabrik Milik H. Sukron Dibobol Maling

CIANJUR | MJB - Terjadi pencurian di Kampung Lembur Kolot Desa Salam Nunggal sekitar jam 3 subuh belum lama ini, H. Sukron, kaget saat membuka pabriknya, bangunan pabrik miliknya jebol. Kerugian H.Sukron, satu unit mobil truk ukuran engkel dengan nomor pol F 8254 WW, warna kuning, setelah kejadian dibobolnya pabrik heleran padi miliknya. Menurut H.Sukron berharap kepada pihak berwajib, bisa mengusut kasus pembobolan pabrik miliknya, sayapun mencari kemana-mana sampai saat ini belum berhasil. Kerugian yang dialami H.Sukron akibat pembobolan pabrik miliknya ditaksir mencapai puluhan juta (H.Ade fauzi)

7

Pembunuh Mahasiswi Akper Garut

Mingguan Jawa Barat

@Mingguan Jabar

Mingguanjawabarat

Mingguan Jawa Barat

Dipastikan Hanya Satu Orang

GARUT | MJB - Polres Garut memastikan pelaku pembunuhan kepada mahasiswi Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Garut, NN (19), yang tewas di rumahnya di Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi hanya satu orang berinisial RF (20). Keterangan adanya pelaku lain berinisial E yang disebut oleh RF hanya sebagai alibi.

Kepastian pelaku tunggal diungkapkan Kasatreskrim

Polres Garut, AKP Sugeng Heriyadi saat gelar perkara di Mapolres Garut. Menurut Sugeng, RF awalnya memang menyebut ada pelaku lain yang menyebabkan korban tewas. Namun setelah kembali dimintai keterangan, RF mengaku hanya seorang diri melakukan aksi kejinya itu.

"Sebelum kejadian pelaku sudah mabuk. Lalu pelaku masuk ke rumah melalui jendela belakang setelah naik ke

genting. Saat mengambil barang di rumah, korban terbangun dan berteriak," ucap Sugeng, Senin (5/12/2016).

Menurut Sugeng, pengakuan RF yang melakukan aksinya bersama satu orang lain hanya sebagai akal-akalan saja.

Hal itu dilakukan agar seolah-olah RF tak menjadi pelaku utama. "Sudah kami pastikan jika pelakunya hanya satu orang. RF kami kenakan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara," katanya.

Sebelumnya, NN tewas usai menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan pada Jum’at 2/12. Korban yang tinggal seorang diri, tewas usai dipukul pelaku menggunakan batu bata. Selain itu, mulut korban juga ditutup memakai kaus kaki. Pelaku berinisial RF akhirnya bisa dibekuk enam jam setelah kejadian. (Intan Wahyu)

MAJALENGKA | MJB Jembatan penghubung Desa Cigaleuh dengan Desa Mekarmulya, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, ambruk, Ahad (4/12) sore. Kondisi itu membuat akses warga kedua desa menjadi terputus dan harus memutar jalan dengan jarak yang lebih jauh. Jembatan ambruk yang merupakan jembatan darurat itu dibuat untuk mengatasi ambruknya jembatan permanen pada Maret 2016 lalu. Saat itu, jembatan permanen yang juga menjadi penghubung warga Kecamatan Lemahsugih dengan Kecamatan Bantarujeg dan Kecamatan Malausma tersebut tidak dapat dilalui sama sekali.

Instansi terkait bersama pemerintah desa dan masyarakat kemudian membuat jembatan darurat yang terbuat dari kayu dan bambu.

Meski warga selalu dilanda ketakutan setiap kali melewati jembatan darurat tersebut, namun mobilitas mereka sedikit terbantu. Ketaku-

tan warga kini akhirnya terjadi. Jembatan darurat sepanjang kurang lebih enam meter tersebut ambruk dan terbawa derasnya arus sungai. Akses warga Desa Cigaleuh dengan Desa Mekarmula kembali terputus.

"Saat ini kami akan membangun jembatan darurat lagi," ujar Kabid Rekonstruksi dan Rehabilitasi BPBD Kabupaten Majalengka, Kusman, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (5/12). Jembatan darurat yang akan dibangun itu juga akan terbuat dari bambu.

Meski tidak dapat dilalui ken-

daraan roda empat, namun setidaknya bisa dilalui pejalan kaki maupun pengguna sepeda motor. Ambruknya jembatan itu telah membuat kegiatan ekonomi warga menjadi terganggu. Pasalnya, warga harus memutar jalan ke Kecamatan Bantarujeg yang berjarak sekitar tiga sampai lima kilometer. Untuk memperbaiki jembatan yang ambruk itu secara permanen, Pemkab Majalengka baru akan melakukannya pada 2017 mendatang. Sedangkan pada tahun ini, tidak ada anggaran untuk memperbaiki jembatan tersebut. (Red)

Tim gabungan Basarbas bekerjasama dengan (BPBD) dan Damkar KBB masih berupaya mengevakuasi tubuh korban yang terjatuh ke dalam sumur di Kp. Cijeunjing RT 2/22, Desa Kertamulya, Kec. Padalarang, KBB (5/12).

Salah seorang anggota Satreskrim Polres Garut menunjukkan pelaku pembunuh mahasiswi Akper Pemkab Garut di Mapolres Garut, Senin (5/12/2016).

Jembatan Penghubung Dua Desa Kabupaten Majalengka Ambruk

Diduga Hirup Gas Beracun dalam Sumur,

Tubuh Soleh Sulit Dievakuasi Tim SAR

CIANJUR | MJB - Sepanjang 1 km dari jalan Alternative cibebercianjur menghubung ke pesantren Gelar Desa Peuteuycondong belum ada perbaikan dari tahun 2013 sampai Sekarang. jalan tersebut dalam kondisi rusak sehingga sering terjadi kecelakaan yg disebabkan oleh jalan yg rusak tersebut. Menurut tokohtokoh masyarakat gelar mengatakan,“mohon perhatiannya dari pemerintah,supaya jalan tersebut diperbaiki. Dikarenakan banyak pengunjung pesantren yg datang dari luar kota. Apalagi jika ada haolan, jalan tersebut penuh oleh pengunjung dari luar maupun dalam kota,” ujarnya. (H.Ade Fauzi)

KBB | MJB - Soleh (35) sudah tertahan di dalam sumur selama empat jam lebih. Tim Badan Nasional (Basarbas) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Damkar KBB masih berupaya mengevakuasi tubuh korban, di Kampung Cijeunjing RT 2/22, Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Senin

(5/12).

Menurut informasi yang di himpun, sebelumnya korban diduga menghirup gas berlebih di dalam sumur saat hendak menguras air menggunakan mesin pompa air di sumur kedalaman 15-20 meter dengan diameter 50 cm. Kokom Komariah (42) warga setempat mengatakan, sebelumya Soleh bersama mertuanya Agus (50) di

suruh tetangganya Abang Rudwan (45) untuk menguras air sumur karena sudah berbau.

Saat Soleh masuk sumur untuk menguras menggunakan mesin, Soleh kehabisan napas karena menghirup gas yang keluar dari mesin tersebut. "Pak Ridwan dan pak Agus sempat menolong korban tapi keburu pingsan karena enggak kuat juga.

Dan akhirnya dibawa ke puskesmas," ujar Kokom di lokasi.

Dari pantauan, petugas gabungan masih berusaha mengevakuasi korban dari sumur tersebut. Sampai empat jam lamanya tim gabungan masih berusaha mengevakuasi korban. Tim masih tampak kesulitan mengevakuasi tubuh korban karena lubang sumur yang berukuran kecil dan sempit dan banyaknya volume air. Tim beberapa kali gagal menaikkan tubuh korban, beberapa kali tubuh korban kembali jatuh ke dalam sumur. (Opick Saputra)

BANDUNG | MJB - DDS alias Goler (35) meringis kesakitan ketika digiring ke sel tahanan Polsek Regol, Jalan Moh Toha, Kota Bandung, Senin (5/12/2016). Ia tak menyangka bakal berurusan dengan polisi setelah melarikan diri ke daerah Kabupaten Garut. Masuk bui memang bukan pengalaman pertama Goler. Goler mengaku sudah pernah masuk penjara lantara terlibat kasus kepemilikan senjata. Pria yang sebagian tubuhnya di penuhi tato itu mengaku baru melakukan aksi penodo-

ngan di dalam angkot.

"Waktu itu saya gelap (khilaf). Lagi mabuk (minuman keras)," kata Goler ketika ditanya awak media. Awalnya, ia dan bersama US (26) hanya berkeliling Kota Bandung dengan sepeda motor usai menenggak minuman keras. Tiba-tiba, kata dia, terlintas niat melakukan penodongan ke penumpang yang ada di dalam angkot. "Jadi spontan aja, ada angkot langsung naik, yang bawa ponsel langsung saya minta," kata Goler. Untuk memuluskan niatnya, Goler membeli se-

bilah kapak hitam. Kapak itu untuk menakut-nakuti atau melukai korban jika melakukan perlawanan. Ia membeli kapak hitam itu di pasar yang ada di kawasan Tegallega. "Belinya pas sebelum kejadian. Harganya Rp 20 ribu," kata Goler seraya mengaku tidak kenal dengan sopir angkot yang dinaiki lima korbannya. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Winarto, mengatakan, pelaku penodongan lima siswa SMP Negeri 2 Kota Bandung hanya berjumlah dua orang. Sopir angkot, kata dia, tidak terlibat

dalam kasus tersebut. "Untuk masyarakat jangan khawatir naik angkot. Ini baru kasus pertama terjadi dan motifnya baru coba-coba," kata Winarto. Winarto pun menjamin keamanan masyarakat yang naik angkot. Ia telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bandung dan Organda Kota Bandung untuk memberikan keamanan terhadap penumpang angkot. "Kami tidak akan segan-segan menindak tegas para pelaku kejahatan yang beraksi di Kota Bandung," ujar Winarto.

(Ikhsan)

Jalan Sepanjang 1 km Belum Adanya Perbaikan

Warga Meminta Perhatian Dari Pemerintah !

Polsek Regol Giring Dua Tersangka Terkait Penodongan Lima Siswa SMPN 2 Kota Bandung

Kanit Reskrim Polsek Regol, AKP Nasarudin, hendak menggiring dua tersangka di Markas Polsek Regol, Jalan Moh. Toha, Kota Bandung, Senin (5/12/2016). Dua tersangka itu, yakni DDS dan US, merupakan pelaku penodongan lima siswa SMP Negeri 2 Kota Bandung di dalam angkot pada 17 November 2016.

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:28 Page 9

8

MINGGUAN

PENDIDIKAN

SMA di Jawa Barat Akan Disiapkan Pemkab Purwakarta Rumuskan Menjadi Konsep Sekolah Adiwiyata Sekolah Ideologi Kebangsaan Mingguan Jawa Barat

@Mingguan Jabar

Mingguanjawabarat

BANDUNG | MJB - Pemerintah provinsi akan mengambil alih pengelolaan sekolah tingkat SMA/SMK per Januari 2017 mendatang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan pengelolaan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Pemprov Jawa Barat pun telah siap menyongsong program alih kelola tersebut.

Tak hanya dari sisi manajemen, sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK akan dikonsepkan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) atau Sekolah Adiwiyata. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, bahwa SBL merupakan program pembinaan warga sekolah -- terutama para murid dan guru -agar kebersihan lingkungan sekolah menjadi sebuah bu-

SUMEDANG | MJB - Ence Lemi yang akrab disebut Abah Ence sosok yang tidak asing bagi masyarakat kabupaten Sumedang sebagai pengurus KONI yang konsisten. Ketokohan tersebut tidak lepas dari kekonsistennya dalam membawa olah raga Sumedang yang bukan saja siap melaga di kancah kabupaten saja. Bahkan berkat kepemimpinannya mampu membawa olah raga di level nasional. Berbincang dengan MJB beberapa waktu yang lalu pihaknya menyatakan modalnya hanya ikhlas saja, "berusaha dan ulet dalam memajukan cabang-cabang olah raga tentunya dengan segenap potensi yang kita miliki. Sehingga kita bisa merasakan hasilnya, "ujarnya.

Dikatakannya, dalam memenej olah raga, ia memberi

batasan prioritas. Jadi cabor yang berpotensi tentunya ia akan maksimalkan. Umpanya panahan dan beberapa cabor lainnya. Perioritas ini penting agar kita lebih fokus dan optimal. "Karena anggaran kita terbatas, jadi dalam penganggarannya harus benar-benar tepat sasaran," tambahnya. Menurutnya, memang atlet-atlet sumedang memiliki potensi yang luar biasa yang patut mendapat perhatian. Namun yah tadi kita terkendala dengan persoalan-persoalan anggaran.

"Jadi kita memanfaatkan anggaran yang ada agar semua aktivitas cabor-cabor termenej dan pada gilirannya Sumedang dapat menghasilkan atletatlet yang handal yang bisa melaga di kancah lokal, regional nasional bahkan internasional," pungkasnya. (GM)

PANGANDARAN | MJB Dalam penyelarasan kurikulum pendidikan dengan program Bupati Pangandaran, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Pangandaran melakukan pelatihan kurikulum tingkat SMP kepada semua kepala sekolah serta guru yang ada di Pangandaran.

Kadisdikbudpora melalui Kasi SMP, Ntung, mengatakan, pada awal Desember 2016 pihaknya telah melakukan workshop kurikulum SMP yang diikuti oleh 100 orang guru dan kepala sekolah seKabupaten Pangandaran.

“Didalamnya kita menghadirkan 7 orang narasumber dan 10 instruktur tingkat nasional yang lebih berpengalaman dalam menyampaikan materi kepada peserta, sehingga para peserta bisa lebih cepat memahami apa yang menjadi dari tujuan ini,” katanya kepada Koran HR saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (06/12/2016). Sementara itu, Usep, Kepala Sekolah SMPN Cigugur, mengatakan

sangat setuju dengan kegiatan yang diselenggarakan pihak Disdikbudpora. Pasalnya, keberadaan Kabupaten Pangandaran yang terbilang baru perlu penataan serius di bidang pendidikan.

“Tentu tujuan peningkatan mutu ini tidak bisa dijalankan kalau tidak ada dukungan dari semua pihak, baik tenaga pengajar, masyarakat maupun pemerintah setempat,” katanya saat dihubungi Koran HR melalui sambungan telepon selulernya. Tanggapan senada juga diungkapkan Agun, salah seorang guru asal Padaherang. Menurutnya, workshop yang dilakukan Disdikbudpora akan berdampak positif terhadap peserta yang merupakan pegiat pendidikan. “Ilmu yang didapat oleh para guru bisa langsung diterapkan di sekolahnya masing-masing dalam kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.

Meski Pangandaran baru 4 tahun berdiri, tambahnya, Agun merasa yakin para pendidik di Pangandaran semakin memiliki rasa percaya diri dalam mengembangkan mutu pendidikan di Kabupaten Pangandaran melalui kegiatan-kegiatan yang memacu semangat guru.

“Karena kegiatan seperti ini merupakan salah satu program yang dicanangkan bupati, tentu kami sebagai guru sangat mengapresiasi dan selalu mendukung demi majunya pendidikan di Pangandaran,” tutupnya.(TIM MJB)

daya. Untuk itu, pendidikan lingkungan akan menjadi fokus kegiatan sekolah untuk mewujudkan warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

“Kita ingin membangun budaya lingkungan, bagaimana pengetahuan tentang lingkungan bisa diajarkan disana supaya tercipta generasi yang terus-menerus memiliki kesadaran tentang pe-

ntingnya menjaga lingkungan,” kata Deddy saat memberikan sosialisasi Gerakan Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari) di Kabupaten Bekasi.

Wagub menyebutkan, dengan adanya penerapan konsep ini di sekolah, tidak serta merta menjadi materi pembelajaran atau bahan ujian sekolah. Para siswa dan guru lebih difokuskan menerapkan langsung kebiasaan menjaga kebersihan di setiap aktifitas di sekolah. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Anang Sudarna menjelaskan, SBL atau Sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang akan menerapkan konsep pelestarian dan kepedulian terhadap lingkungan dalam aktifitas sehari-hari.

Melalui program SBL ini, pihaknya ingin mewujudkan generasi baru yang mempunyai wawasan atau berbudaya lingkungan. (Ikhsan R)

SUMEDANG | MJB . Jumlah mahasiswa dari keluarga miskin dapat kuliah di Akademi Keperawatan Sumedang bertambah setelah alih kelola oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Mulai penerimaan mahasiswa baru 2017, Akper Sumedang sudah masuk Fakultas Keperawatan UPI untuk program D3. Setiap tahun, Akper menerima 10 mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Mereka mendapat bantuan keuangan dari APBD untuk kuliah di sekolah keperawatan milik Pemkab Sumedang.

"Setelah dikelola UPI, saya berharap jumlah mahasiswa dari keluarga tidak mampu asal Sumedang bertambah bukan lagi hanya 10 orang,” kata Ketua Komisi C DPRD, Nurdin Zen, Jumat (9/12/2016). DPRD meminta jatah warga Sumedang yang di terima di Fakultas Keperawatan UPI mencapai 50 per-

sen dari jumlah mahasiswa yang diterima. "Sebelumnya Akper itu milik Pemkab Sumedang dan hampir 80 persen mahasiswanya asal Sumedang. Nanti kalau di kelola UPI, kami meminta 50 persen mahasiswa asal Sumedang,” ia menambahkan.

Jika ada 100 mahasiswa baru 50 orang di antaranya orang Sumedang. "Dari lima orang itu sebanyak 25 orang dari keluarga tak mampu dan biaya kuliahnya ditanggung APBD,” katanya.

Jatah mahasiswa asal Sumedang lebih banyak itu harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemkab Sumedang sebagai pemilik Akper dengan UPI. “DPRD nanti akan melihat dan mempelajri dulu perjanjian kerjasama sebelum Akper dikelola UPI. Sebelum Mei 2017 harus tuntas,” kata Nurdin. Masalah aset Akper juga menjadi persoalan yang disorot tajam oleh DPRD, meliputi tanah dan bangunan sampai sarana dan prasarana pendidikan. "Ini juga harus jelas penyerahan asetnya. DPRD sedang mempelajari karena penyerahan aset itu harus hibah,” kata dia.

Nurdin menyebut total aset Akper mencapai Rp 14 miliar lebih. Setelah dihitung dengan penyusutan aset itu nilainya menjadi Rp 4 miliar atau menyusut Rp 10 miliar. (GM)

Bah Ence Harapkan Tumbuh Atlet Jatah Warga Miskin Kuliah

Sumedang yang Handal Di Akper Sumedang Bertambah

Disdikbudpora Pangandaran Selaraskan Program Bupati Dengan Kurikulum Pendidikan

Edisi 81/TH.ll-2016/XII

Mingguan Jawa Barat

Purwakarta Jawab Sebutan Kepala Batu bagi Jawa Barat

Dedi Mulyadi

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan pada Hari Santri Nasional, di Taman Pasanggrahan Padjajaran alun-alun Purwakarta, Sabtu (21/10) Purwakarta-Peneliti Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Halili Hasan menyebutkan Jawa Barat sebagai daerah paling intoleran. Pasalnya, sebanyak tujuh daerah di antaranya berasal dari Provinsi Jawa Barat, yakni Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar dan Tasikmalaya.

Hal ini juga menyebut Jawa Barat menjadi daerah kepala batu karena sejak lama tidak mampu menuntaskan masalah intoleransi di wilayahnya. Intoleransi yang dimak-

sud oleh Dosen Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tersebut berkaitan dengan pendirian tempat ibadah, beasiswa pendidikan dan hingga layanan pendidikan agama yang seharusnya di peruntukkan bagi penganut seluruh agama peserta didik.

"Kalau kita melihat Purwakarta yang juga menjadi bagian dari wilayah Jawa Barat, ini sudah relatif sangat berimbang. Seluruh kebutuhan pendidikan agama diakomodasi oleh pemerintahan di sana," kata Halili di tengah acara Festival HAM 2016 di Bojonegoro Jawa Timur, Kamis, 1 Desember 2016. Penggemar Dadakan Warnai Sidang Tilang The

PURWAKARTA | MJB Pemerintah Kabupaten Purwakarta merumuskan Sekolah Ideologi Kebangsaan. Ini merupakan modifikasi muatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjelaskan, modifikasi pembelajaran tersebut dilakukan dengan mendatangkan pengajar khusus. Di antaranya yakni unsur perwira TNI/Polri, PNS serta Ulama yang dinilai memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Dengan metode pengajaran seperti itu, aktifitas pembelajaran terutama PPKn akan menjadi menarik dan aplikatif. Sehingga menimbulkan kesan menyenangkan bagi pelajar. “Sistemnya dibuat spesifik, misalnya diskusi interaktif, kita berikan stimulan wacana melalui

konten animasi berisi fenomena yang melekat dengan kehidupan siswa sehari-hari,” ujarnya di Purwakarta, Rabu 7 Desember 2016. Dia mencontohka, pembahasan mengenai cinta tanah air tidak lagi menuntut pemahaman siswa secara kognisi.

Melainkan lebih mendorong siswa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Merawat tempat tinggal, dan juga lingkungan

sekitar sekolah misalnya merupakan bentuk cinta tanah air yang sebenarnya. Dedi menjelaskan, ide perumusan program tersebut dikarenakan ia menilai minimnya penanaman ideologi kebangsaan sejak dini di Indonesia.

Dampaknya, generasi muda tidak lagi memahami ideologi pancasila terutama untuk menerapkannya secara kontekstual. (Raditia)

TASIKMALAYA | MJB.Puluhan pelajar di Kampung Tanjungsari, Desa Nagrog, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terpaksa harus melewati jembatan gantung rusak beralaskan potongan kayu lapuk untuk mencapai sekolah setiap harinya.

Kekuatan jembatan yang hanya mengandalkan bentangan seling besi dengan lebar kurang 1 meter dan panjang sekitar 20 meter itu sempat putus diterjang banjir bandang pada 20 September 2016 lalu. Jalan ini sebagai penghubung dua desa berbeda kecamatan yaitu Desa Nagrog, Cipatujah dan Desa Neglasari, Culamega, serta dijadikan akses utama warga setempat pergi ke pusat pemerintahan, pasar dan sarana pendidikan. "Jembatan gantung ini dibuat tahun 2010 dan sempat putus pada September kemarin akibat banjir. Anak-anak dan kami para guru pun terpaksa lewat ke sini karena kalau pakai jalan lain memutar harus 1,5 jam ke sekolah. Meski kami khawatir sekali kondisinya bisa menimbulkan korban jiwa jika sampai putus kembali," ungkap Yana Mardiyana, seorang guru SD/SMP Satu Atap Tanjungsari asal Desa

Nagrog, Rabu (7/12/2016).

Jembatan ini melewati salah satu muara sungai Cipatujah. Sampai sekarang, belum ada perbaikan apalagi pembangunan secara permanen dari pemerintah untuk jembatan gantung yang kondisinya mengkhawatirkan itu. Padahal selain kondisi pendidikan, roda perekonomian warga di kedua desa tersebut mengandalkan akses jalan tersebut.

"Kemarin sempat tak bisa dilalui sama sekali, dan hampir dua bulan lebih warga di sini harus memutar ke jalan lain yang sama kondisinya rusak parah penuh bebatuan," ungkap dia. Andri (17), salah seorang pelajar SMK Culamega yang tiap hari melintasi jembatan untuk pergi ke sekolah, mengaku, memang takut selama ini. Dirinya dan pelajar lainnya khawatir saat melintas jembatan akan putus kembali dan membahayakan nyawanya. "Jaraknya sangat jauh kalau memutar dan tak melewati jembatan ini. Jadi terpaksa lewat jembatan ini karena bisa ditempuh hanya 15 menit sudah sampai ke sekolah," ujar dia. Perbaikan swadaya Melihat kondisi warganya sangat berisiko tinggi saat melintasi jembatan gantung

tersebut, warga desa setempat sepakat untuk memperbaiki secara swadaya dan bergotong rotong. Pasalnya, perbaikan dari pemerintah daerah setempat tak kunjung datang dan belum terealisasikan. "Perbaikan secara swadaya, kami bersama seluruh warga hampir selama sepekan lamanya. Soalnya kami khawatir dengan warga kami yang harus menempuh bahaya saat melintasi jembatan itu. Apalagi kalau bamjir datang lagi jembatan sangat rawan bisa putus kembali," ujar Kepala Desa Nagrog, Eji Risandi. Saat ini, jembatan sudah bisa digunakan lagi untuk sepeda motor yang sebelumnya hanya bisa dilewati warga secara bergantian. Perbaikan ini diakuinya tanpa ada bantuan dari pemerintah setempat. Namun, warga setempat berharap pemerintah akan peka dengan kebutuhan umum masyarakatnya dan bisa diprioritaskan dibangun jembatan ini secara permanen. "Kami sangat berharap pemerintah daerah maupun provinsi mengetahui kondisi kami, dan segera ada pembangunan jembatan sebagi akses utama kami menghubungkan antar desa," pungkasnya.

(TIM MJB)

Para Siswa Terpaksa Seberangi Jembatan

Gantung Lapuk Setiap Hari

Power of Emak Kasus Ibu dan 7 Anak Menginap di Hotel Prodeo Berbuntut Panjang Pernyataan Halili itu direspons Bupati PurwakartaDedi Mulyadi yang memberikan paparan tentang Hak Asasi Manusia dan Toleransi dalam acara tersebut. Menurut Dedi, menjamurnya sikap intoleran di Jawa Barat merupakan akibat dari sikap masyarakat Jawa Barat sendiri yang memiliki pendirian toleransi yang sangat tinggi.

Implikasi lanjutan dari sikap inilah yang menjadikan pendakwah intoleransi dengan mudah menyebarkan ajaran yang mengancam integrasi ba-

ngsa tersebut. "Justru orang Jawa Barat, orang Sunda itu sangat toleran, mereka sangat permisif sehingga intoleransi dengan mudah menyebar di Jawa Barat," kata Dedi, Jumat (2/12/2016).

Dedi juga meyakini para pemimpin di daerah tidak banyak yang berani pasang badan untuk meminimalikan sikap-sikap intoleran yang kian menyebar. Menurut dia, pada tahapan kritis seperti ini dibutuhkan pemimpin daerah yang kuat untuk menjadi antitesis gerakan intoleran yang berada di wilayahnya.

"Kemudian, seluruh stakeholder aparat negara, seperti TNI dan Polri, saya

kira tidak bisa juga berdiam diri. Komitmen seluruhnya harus tegas menjaga pluralitas masyarakat. Mereka tidak boleh masuk ke dalam ranah kompromi yang di giring oleh kelompok intoleran," ujar Dedi.

Berdasarkan hasil penelitian Halili Hasan yang juga merupakan salah satu peneliti Setara Institute, sepanjang 20072015, terdapat 2.498 tindakan pelanggaran toleransi, 1.867 peristiwa intoleransi, 346 kasus gangguan terhadap tempat ibadah dan sebanyak 365 kebijakan diskriminatif di Indonesia.

(Red/MJB)

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:28 Page 10

BERITA RAGAM

MINGGUAN

9

Prabu Siliwangi Dan Mitos Maung Dalam Masyarakat Sunda

Edisi 81/TH.ll-2016/XII

D

alam khazanah kebudayaan masyarakat tatar Sunda, maung atau harimau merupakan simbol yang tidak asing lagi.

Beberapa hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan eksistensi masyarakat Sunda dikorelasikan dengan simbol maung, baik simbol verbal maupun non-verbal seperti nama daerah (Cimacan), simbol Komando Daerah Militer (Kodam) Siliwangi, hingga julukan bagi klub sepak bola kebanggaan warga kota Bandung (Persib) yang sering dijuluki Maung Bandung. Lantas, bagaimana asal-muasal melekatnya simbol maung pada masyarakat Sunda?

Apa makna sesungguhnya dari simbol hewan karnivora tersebut?

Maung dan Legenda Siliwangi Dunia keilmuan Antropologi mengenal teori sistem simbol yang diintrodusir oleh Clifford Geertz, seorang Antropolog Amerika. Dalam bukunya yang berjudul Tafsir Kebudayaan(1992), Geertz menguraikan makna dibalik sistem simbol yang ada pada suatu kebudayaan.

Antropolog yang terkenal di tanah air melalui karyanya “Religion of Java” itu menyatakan bahwa sistem simbol merefleksikan kebudayaan tertentu. Jadi, bila ingin menginterpretasi sebuah kebudayaan maka dapat dilakukan dengan menafsirkan sistem simbolnya.

Sistem simbol sendiri merupakan salah satu dari tiga unsur pembentuk kebudayaan. Kedua unsur lainnya adalah sistem nilai dan sistem pengetahuan.

Menurut Geertz, relasi dari ketiga sistem tersebut adalah sistem makna (System of Meaning) yang berfungsi menginterpretasikan simbol dan, pada akhirnya, dapat menangkap sistem nilai dan pengetahuan dalam suatu kebudayaan.

Simbol maung dalam masyarakat Sunda terkait erat dengan legenda menghilangnya (nga-hyang) Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran yang dipimpinnya pasca penyerbuan pasukan Islam Banten dan Cirebon yang juga dipimpin oleh keturunan Prabu Siliwangi.

Konon, untuk menghindari pertumpahan darah dengan anak cucunya yang telah memeluk Islam, Prabu Siliwangi beserta para pengikutnya yang masih setia memilih untuk tapadrawadi hutan sebelum akhirnya nga-hyang.

Berdasarkan kepercayaan yang hidup di sebagian masyarakat Sunda, sebelum Prabu Siliwangi nga-hyang bersama para pengikutnya, beliau meninggalkan pesan atau wangsit yang dikemudian hari dikenal sebagai “wangsit siliwangi”.

Salah satu bunyi wangsit

Mingguan Jawa Barat

yang populer di kalangan masyarakat Sunda adalah: “Lamun aing geus euweuh marengan sira, tuh deuleu tingkah polah maung”[1].

Ada hal menarik berkaitan dengan kata-kata dalam wangsit tersebut: kata-kata itu termasuk kategori bahasa sunda yang kasar bila merujuk pada strata bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sunda Priangan (Undak Usuk Basa).

Mengapa seorang raja berucap dalam bahasa yang tergolong “kasar”? Bukti sejarah menunjukkan bahwa kemunculan undak usuk basa dalam masyarakat Sunda terjadi karena adanya hegemoni budaya dan politik Mataram yang memang kental nuansa feodal, dan itu baru terjadi pada abad 17—beberapa sekian abad pasca Prabu Siliwangi tiada atau ngahyang. Namun tinjauan historis tersebut bukanlah bertujuan melegitimasi wangsit itu sebagai kenyataan sejarah.

Bagaimanapun, masih banyak kalangan yang mempertanyakan validitas dari wangsit itu sebagai fakta sejarah, termasuk penulis sendiri.

Wangsit, yang bagi sebagian masyarakat Sunda itu sarat dengan filosofi kehidupan, menjadi semacam keyakinan bahwa Prabu Siliwangi telah bermetamorfosa menjadi maung(harimau) setelah tapadrawa (bertapa hingga akhir hidup) di hutan belantara. Yang menjadi pertanyaan besar: apakah memang pernyataan atau wangsit Siliwangi itu bermakna sebenarnya ataukah hanya kiasan?

Realitasnya, hingga kini masih banyak masyarakat Sunda (bahkan juga yang non-Sunda) meyakini metamorfosa Prabu Siliwangi menjadi harimau.

Selain itu, wangsit tersebut juga menjadi pedoman hidup bagi sebagian orang Sunda yang menganggap sifat-sifat maung seperti pemberani dan tegas, namun sangat menyayangi keluarga sebagai lelaku yang harus dijalani dalam kehidupan nyata.

Dari sini kita melihat terungkapnya sistem nilai dari simbol maung dalam masyarakat Sunda. Ternyata maung yang memiliki sifatsifat seperti yang telah disebutkan sebelumnya menyimpan suatu tata nilai yang terdapat pada kebudayaan masyarakat Sunda, khususnya yang berkaitan dengan aspek perilaku (behaviour).

Kisah lain yang berkaitan dengan menjelmanya Prabu Siliwangi menjadi harimau adalah legenda hutan Sancang atau leuweung Sancang di Kabupaten Garut. Konon di hutan inilah Prabu Siliwangi beserta para loyalisnya menjelma menjadi harimau atau maung. Proses penjelmaannya pun

terdapat dalam beragam versi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi menjelma menjadi maung setelah menjalani tapadrawa. Tetapi ada pula sebagian masyarakat Sunda yang berkeyakinan bila Prabu Siliwangi dan para pengikutnya menjadi harimau karena keteguhan pendirian mereka untuk tidak memeluk agama Islam.

Menurut kisah tersebut, Prabu Siliwangi menolak bujukan putranya yang telah menjadi Muslim, Kian Santang, untuk turut memeluk agama Islam.

Keteguhan sikap itu yang mendorong penjelmaan Prabu Siliwangi dan para pengikutnya menjadi maung. Akhirnya, Prabu Siliwangi pun berubah menjadi harimau putih, sedangkan para pengikutnya menjelma menjadi harimau loreng.

Hingga kini kisah harimau putih sebagai penjelmaan Siliwangi itu masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat di sekitar hutan Sancang. Bahkan, kisah ini menjadi semacam kearifan lokal (local wisdom). Menurut masyarakat di sekitar hutan, bila ada pengunjung hutan yang berperilaku buruk dan merusak kondisi ekologis hutan, maka ia akan “berhadapan” dengan harimau putih yang tak lain adalah Prabu Siliwangi.

Tidak masuk akal memang, namun di sisi lain, hal demikian dapat dipandang sebagai sistem pengetahuan masyarakat yang berhubungan dengan ekologi. Masyarakat leuweung Sancang telah menyadari arti pentingnya keseimbangan ekosistem kehutanan, sehingga diperlukan instrumen pengendali perilaku manusia yang seringkali berhasrat merusak alam.

Dan mitos harimau putih jelmaan Siliwangi lah yang menjadi instrumen kontrol sosial tersebut.

Namun, serangkaian kisah yang mendeskripsikan korelasi antara Prabu Siliwangi dengan mitos maung itu tetap saja menyisakan pertanyaan

besar, apakah itu semua merupakan fakta sejarah?

Siapa Prabu Siliwangi sebenarnya dan darimanakah mitos maung itu muncul pertama kali?

Kekeliruan Tafsir Bila kita telusuri secara mendalam, niscaya tidak akan ditemukan bukti sejarah yang menghubungkan Prabu Siliwangi atau Kerajaan Pajajaran dengan simbol harimau. Adapun yang mengatakan bahwa harimau pernah menjadi simbol Pajajaran adalah salah satu tokoh Sunda sekaligus orang dekat Otto Iskandardinata (Pahlawan Nasional), Dadang Ibnu. Tetapi, lagilagi, tidak ada bukti sejarah Sunda yang dapat memperkuat hipotesa ini, baik itu Carita Parahyangan, Siksakanda Karesian, ataupun Wangsakerta.

Bahkan mengenai lambang Kerajaan Pajajaran pun masih debatable, dikarenakan ada beragam versi lain yang mengemuka menyangkut lambang Pajajaran.[2] Problem lain yang muncul berkaitan dengan kebenaran sejarah “maung Siliwangi” tersebut ialah rentang waktu yang cukup jauh antara masa ketika Prabu Siliwangi hidup dan memerintah dengan runtuhnya Kerajaan Pajajaran yang dalam mitos maung berakhir dengan penjelmaan Siliwangi dan para pengikut Pajajaran menjadi harimau di hutan Sancang. Penting untuk diketahui bahwa secara etimologis, Siliwangi, yang terdiri dari dua suku kata yaitu Silih (pengganti) dan Wangi, bermakna sebagai pengganti Prabu Wangi.

Menurut para pujangga Sunda di masa lampau, Prabu Wangi merupakan julukan bagi Prabu Niskala Wastukancana yang berkuasa di Kerajaan SundaGaluh (ketika itu belum bernama Pajajaran) pada tahun 1371-1475. Lalu, nama Siliwangi yang berarti pengganti Prabu Wangi merupakan julukan bagi Prabu Jayadewata, cucu Prabu Wastukancana. Prabu Jayadewata yang berkuasa pada periode 1482-1521 dianggap mewarisi kebesaran Wastukancana

ngcalikan dan Bantarmuncang, Suka Bumi. Pada postingan kali ini kita akan mencoba mengungkap Sejarah Kerajaan Pajajaran serta Misteri Hilangnya Kerajaan Pajajaran yang menjadi polemik di kalangan sejarawan di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Sejarah Kerajaan

Pajajaran. Awal Mula berdirinya Kerajaan Padjajaran yaitu setelah wafatnya Wastu Kancana pada tahun 1475, mengikuti alur sejarah galuh.

Ini terjadi karena kerajaan galuh dibagi menjadi dua selepas perginya Rahyang Wastu Kencana, Prabu Susuktunggal dan Dewa Niskala adalah dua bagian dari kerajaan galuh yang memiliki tingkat setara. Kerajaan Pajajaran yang berada di Bogor berada di bawah kekuasan pemerintahan Prabu Susuktunggal (Sang Haliwungan) serta Kerajaan Galuh yang mencakup Parahyangan bertempat di Kawasan Kawali berada di bawah kekuasaan Dewa Niskala. Keduanya tidaklah memperoleh gelar Prabu Siliwangi dikarenakan kekua-

saan mereka tidaklah mencakup seluruh tanah Sunda, beda halnya ketika Prabu Siliwangi pertama yang diduduki oleh Rahyang Wastu dan Prabu Wangi sebelum mereka.

Sebelum berdirinya Kerajaan Padjajaran, berikut ini adalah kerajaan yang menjadi pendahulunya, antara lain : Kerajaan Tarumanagara.

Kerajaan Sunda. Kerajaan Galuh, dan Kawali. Kerajaan Pajajaran, tidaklah dapat terlepas dari Kerajaan diatas sebagai pendahulunya, dikarenakan Pajajaran adalah lanjutan dari Kerajaan-Kerajaan itu. Dari penjelasan sejarah yang ada menyebutkan bahwa jejak raja yang berkuasa di Pajajaran sudah bisa ditelusuri.

Contohnya saja mengenai wilayah kekuasaan kerajaan dan

@Mingguan Jabar

Mingguanjawabarat

Mingguan Jawa Barat

oleh karena berhasil mempersatukan kembali Sunda-Galuh dalam satu naungan kerajaan Pajajaran.[3] Sebelum Prabu Jayadewata berkuasa, Kerajaan Sunda-Galuh sempat terpecah. Putra Wastukancana (sekaligus ayah Prabu Jayadewata), Prabu Dewa Niskala, hanya menjadi penguasa kerajaan Galuh.

Dipersatukannya kembali Sunda dan Galuh oleh Jayadewata, membuat beliau dipandang mewarisi kebesaran kakeknya, Prabu Wastukancana alias Prabu Wangi. Maka, para sastrawan atau pujangga Sunda ketika itu memberikan gelar Siliwangi bagi Prabu Jayadewata.

Siliwangi memiliki arti pengganti atau pewaris Prabu Wangi. Jadi, raja Sunda Pajajaran yang dimaksud dalam sejarah sebagai Prabu Siliwangi adalah Prabu Jayadewata yang berkuasa dari tahun 1482-1521.

Lalu kapan sebenarnya Kerajaan Pajajaran runtuh?

Apakah pada masa Prabu Jayadewata atau Siliwangi?

Ternyata, sejarah mencatat ada lima raja lagi yang memerintah sepeninggal Prabu Jayadewata.[4] Berikut ini periodisasi penerintahan raja-raja Pajajaran pasca wafatnya Jayadewata alias Siliwangi : 1.) Prabu Surawisesa (15211535) 2.) Prabu Ratu Dewata (1535-1543) 3.) Ratu Sakti (1543-1551) 4.) Prabu Nilakendra (15511567) 5.) Prabu Raga Mulya (15671579) Pada masa pemerintahan Raga Mulya lah, tepatnya tahun 1579, Kerajaan Pajajaran mengalami kehancuran akibat serangan pasukan Kesultanan Banten yang dipimpin Maulana Yusuf.[5] Peristiwa tersebut tercatat dalam Pustaka Rajyarajya Bhumi Nusantaraparwa III sarga I halaman 219, sebagai berikut : Pajajaran sirna ing bhumi ing ekadaci cuklapaksa Wesakhamasa saharsa punjul siki ikang cakakala.

(Pajajaran lenyap dari muka bumi tanggal 11 bagian

terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka atau tanggal 8 Mei 1579 M).

Kemudian bagaimana nasib Prabu Mulya? Sumber yang sama menyatakan bahwa Prabu Raga Mulya beserta para pengikutnya yang setia tewas dalam pertempuran mempertahankan ibukota Pajajaran yang ketika itu telah berpindah ke Pulasari, kawasan Pandeglang sekarang. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa keruntuhan kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 atau 58 tahun setelah Prabu Siliwangi wafat.

Berarti Prabu Siliwangi tidak pernah mengalami keruntuhan Kerajaan yang telah dipersatukannya. Raja yang mengalami kehancuran Kerajaan Pajajaran adalah Prabu Raga Mulya yang merupakan keturunan kelima Prabu Siliwangi atau janggawareng[6] nya Prabu Siliwangi. Sementara Prabu Raga Mulya sendiri gugur dalam perang mempertahankan kedaulatan negerinya dari agresi Banten. Jadi, raja Pajajaran terakhir ini memang nga-hyang, namun bukan menjadi maung sebagaimana diyakini masyarakat Sunda selama ini melainkan gugur di medan tempur. Dari serangkaian bukti sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa mitos penjelmaan Prabu Siliwangi dan sisasisa prajurit Pajajaran menjadi harimau hanya sekedar mitos dan bukan fakta sejarah.

Bila bukan fakta sejarah, darimana sebenarnya mitos maung yang selalu melekat pada kisah Siliwangi dan Pajajaran itu berasal?

Pertanyaan ini dapat menemukan titik terang bila meninjau laporan ekspedisi seorang peneliti Belanda, Scipio, kepada Gubernur Jenderal VOC, Joanes Camphuijs, mengenai jejak sejarah istana Kerajaan Pajajaran di kawasan Pakuan (daerah Batutulis Bogor sekarang). Laporan penelitian yang ditulis pada tanggal 23 Desember 1687 tersebut berbunyi “dat hetselve paleijs en specialijck de verheven zitplaets van den getal tijgers bewaakt ent bewaart wort”, yang artinya: bahwa istana tersebut terutama sekali tempat duduk yang ditinggikan untuk raja “Jawa” Pajajaran sekarang masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau. Bahkan kabarnya salah satu anggota tim ekspedisi Scipio pun menjadi korban terkaman harimau ketika sedang melakukan tugasnya.

Temuan lapangan ekspedisi Scipio itu mengindikasikan bahwa kawasan Pakuan yang ratusan tahun sebelumnya merupakan pusat kerajaan Pajajaran telah berubah menjadi sarang harimau.

Hal inilah yang menimbulkan mitos-mitos

bernuansa mistis di kalangan penduduk sekitar Pakuan mengenai hubungan antara keberadaan harimau dan hilangnya Kerajaan Pajajaran. Berbasiskan pada laporan Scipio ini, dapat disimpulkan bila mitos maung lahir karena adanya kekeliruan sebagian masyarakat dalam menafsirkan realitas.

Sesungguhnya, keberadaan harimau di pusat Kerajaan Pajajaran bukanlah hal yang aneh, mengingat kawasan tersebut sudah tidak berpenghuni pasca ditinggalkan sebagian besar penduduknya di penghujung masa kekuasaan Prabu Nilakendra—ratusan tahun sebelum tim Scipio melakukan ekspedisi penelitian.[7] Sepeninggal para penduduk dan petinggi kerajaan, wilayah Pakuan berangsur-angsur menjadi hutan. Bukanlah suatu hal yang aneh bila akhirnya banyak harimau bercokol di kawasan yang telah berubah rupa menjadi leuweung tersebut.

Kesimpulan Mitos maung yang dilekatkan pada sejarah Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran pun sudah terpatahkan oleh serangkaian bukti dan catatan sejarah yang telah penulis uraikan. Memang sebagai sebuah sistem simbol, maung telah melekat pada kebudayaan masyarakat Sunda. Simbol dan mitos maung juga menyimpan filosofi serta berfungsi sebagai sistem pengetahuan masyarakat berkaitan dengan lingkungan alam. Hal demikian tentu harus kita apresiasi sebagai sebuah kearifan lokal masyarakat Sunda. Namun sebagai sebuah fakta sejarah, identifikasi maung sebagai jelmaan Prabu Siliwangi dan pengikutnya merupakan kekeliruan dalam menafsirkan sejarah. Hal inilah yang perlu diluruskan agar generasi berikutnya, khususnya generasi baru etnis Sunda, tidak memiliki persepsi yang keliru dengan menganggap mitos maung Siliwangi sebagai realitas sejarah.Kekeliruan mitos maung hanya salah satu dari sekian banyak ”pembengkokkan” sejarah di negeri ini yang perlu diluruskan. Hendaknya kita jangan takut menerima realitas sejarah yang mungkin berlawanan dengan keyakinan kita selama ini, karena sebuah bangsa yang tidak takut melihat kebenaran masa lalu dan berani memperbaikinya demi melangkah menuju masa depan akan menjelma menjadi bangsa yang memiliki kepribadian tangguh. Terima kasih.Sampurasun. HISKI DARMAYANA, Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumedang dan Alumni Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran.

(Mingguan Jawa Barat)

Ibu Kota Pajajaran yang terletak di Pakuan. Kemudian perihal raja-raja yang pernah berkuasa di Pajajaran dalam hal ini terdapat perbedaan antara urutan naskah-naskah Babad Padjajaran, Carita Waruga Guru, dan Carita Parahiyangan.

Kerajaan Pajajaran juga meninggalkan sejumlah jejak peninggalan masa lalu selain naskah-naskah Babad, antara lain: Prasasti Sanghyang Tapak, Sukabumi, Prasasti Batu Tulis, Bogor, Prasasti Rakyan Juru Pangambat, Prasasti Astanagede, Prasasti Horren Prasasti Kawali, Ciamis Tugu Perjanjian Portugis (padraõ), Kampung Tugu, Jakarta Taman perburuan, yang sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Berita asing dari Tome

Pires (1513) dan Pigafetta (1522). Kitab cerita Kidung Sundayana dan Cerita Parahyanga. Daftar Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja (1482 – 1521). Surawisesa (1521 – 1535). Ratu Dewata (1535 – 1543). Ratu Sakti (1543 – 1551) Ratu Nilakendra (1551-1567) Raga Mulya (1567 – 1579) di kenal sebagai Prabu Surya Kencana. Rahyang Niskala Wastu Kencana. Rahyang Dewa Niskala (Rahyang Ningrat Kencana). Sri Baduga MahaRaja. Hyang Wuni Sora. Ratu Samian (Prabu Surawisesa), dan Prabu Ratu Dewata.

Misteri Hilangnya Kerajaan Pajajaran. Pajajaran hancur akibat di serang oleh kerajaan lain, saat itu pada tahun 1579 Kesultanan Banten lah yang mengakhiri zaman Kerajaan

Pajajaran. Pasukan Maulana Yusuf membawa Singgahsana Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten sebagai tanda runtuhnya Kerajaan Pajajaran tersebut. Singgahsana yang dibawa lari itu adalah berbentuk bongkahan batu dengan ukuran 200x160x20 cm.

Pasukan Maulana Yusuf membawanya ke Banten adalah sebagai bentuk tradisi politik yang bertujuan agar di Pakuan sana tidak lagi dapat diangkat raja yang baru, dan Maulana Yusuf secara otomatis menjadi pemegang kekuasaan baru di Pajajaran. Jadi Misteri Hilangnya Kerajaan Pajajaran sudah dapat kita ketahu bersama, tidak lain dan tidak bukan adalah karena Kerajaan Pajajaran ini di serang oleh Kerajaan lainnya. (MJB)

Sejarah Kerajaan Pajajaran dan Misteri Hilangnya Pajajaran

Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu Kerajaan Hindu yang terletak di Jawa Barat, dan beribu kota di Bogor. Beberapa sumber menjelaskan bahwa Kerajaan ini didirikan pada tahun 923 M oleh Sri Jayabhupati, telah disebutkan juga dalam Prasasti Sanghyang Tapak di kampung Pa-

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:28 Page 11

10

REHAT

Macam-Macam Buah dan Manfaatnya :: TIP SEHAT

Buah adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan gizi dan Vitamin serta mineral yang pada umumnya sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Dibandingkan dengan suplemen obat-obatan kimia yang dijual di toko-toko, buah jauh lebih aman tanpa efek samping yang berbahaya serta dari sisi harga umumnya jauh lebih murah di banding suplemen yang memiliki fungsi yang sama.

Di bawah ini kita dapat melihat kandungan, khasiat dan manfaat sehat dari beberapa jenis buah yang ada di bumi : 1. BUAH TOMAT (TOMATO) Jus tomat segar sangat membantu pembentukan glycogen dalam liver. Menurut penelitian ditemukan bahwa jus tomat menyeimbangkan fungsi liver dengan cepat dan dengan demikian berarti menjaga stamina tubuh dan menyehatkan badan. Garam mineral yang kaya dalam tomat meningkatkan nafsu makan dan merangsang aliran air liur sehingga memungkinkan makanan di cerna dengan baik. Konsumsi tomat yang teratur membantu mengobati penyakit anoreksia (kehilangan nafsu makan). - tomat mengandung vitamin A, B1 dan C. - tomat dapat membantu membersihkan hati hati dan darah kita. - tomat dapat mencegah beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti a. gusi berdarah. b. rabun senja / kotok ayam. c. penggumpalan darah. d. usus buntu. e. kanker prostat dan kanker payudara.

2. BUAH PEPAYA (PAPAYA) Jus pepaya memiliki kandungan karbohidrat dan enzim yang tinggi. Jus segar ini bermanfaat dalam menanggulangi pembengkakan dan peradangan, gangguan pencernaan dan demam. - pepaya mengandung vitamin C dan provitamin A. - pepaya dapat membantu memecah serat makanan dalam sistem pencernaan. - pepaya dapat mebuat lancar saluran pencernaan makanan. - pepaya dapat menanggulangi atau mengobati beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti a. menyembuhkan luka. b. menghilangkan infeksi. c. menghilangkan alergi 3.BUAH PISANG (BANANA) Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. - pisang mengandung vitamin A, B1, B2 dan C. - pisang dapat membantu mengurangi asam lambung. - pisang bisa membantu menjaga keseimbangan air dalam tubuh. - pisang dapat menanggulangi atau mengobati beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti : a. gangguan pada lambung. b. penyakit jantung dan stroke c. stress d. menurunkan kadar koleterol dalam darah.

4. BUAH MANGGA MANGO Jus mangga sendiri dapat mengurangi dehidrasi dan memperlancar sirkulasi darah. Sedangkan pepaya melancarkan buang air besar dan mengatasi sembelit. - mangga mengandung vitamin A, E dan

Mingguan Jawa Barat

C. - mangga dapat bertindak sebagai disinfektan.- mangga dapat membersihkan darah.

- mangga dapat menanggulangi atau mengobati beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti : a. bau badan / bb / bau tubuh yang tidak enak. b. menurunkan panas tubuh saat demam.

5. BUAH STRAWBERRY (STRAWBERRY) - stoberi mengandung provitamin A, vitamin B1, B dan C. - stobery mengandung antioksidan untuk melawan zat radikal bebas. strawbery memiliki kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti a. mengobati gangguan kesehatan pada kandung kemih. b. menjadi anti virus c. menjadi anti kanker 6. BUAH ALPUKAT Kandungan kalori, lemak dan minyak yang tinggi di dalamnya tidak saja menjadi sumber enerji yang melimpah yang dibutuhkan pada saat puasa, tapi juga mengurangi kadar kolesterol dan menjaga kelenturan otot-otot sendi.

Kandungan Alpukat antara lain: - Omega-9, yang mampu menurunkan kelebihan “kolesterol jahat” LDL secara efektif. - Vitamin A dan Vitamin E, yang termasuk anti oksidan untuk mengatasi Kanker, anti keriput kulit dan awet muda. - Vitamin B6 yang tergolong vit. B kompleks, penting untuk mengontrol fungsi sistem saraf. Kekurangan vit. B6 pada Ibu hamil trimester I sering menyebabkan rasa mual dan muntah-muntah hebat. - Zat Besi dan Tembaga, dapat mengatasi kekurangan darah ( Hb rendah ).

- Mineral Magnesium dan Kalsium, dapat membantu menjada kesehatan Tulang.

- Mineral Kalium, dapat meredakan Tekanan Draah Tinggi, mengontrol debaran jantung dan menjaga Kesehatan Sistem saraf. - Asam Folat, untuk pertumbuhan sel Otak Janin.

- Glutation, termasuk antioksidan yang dapat mengusir Kanker dan serangan Jantung. - Beta-sitosterol, yang dapat menormalkan “kolesterol jahat” ( LDL, Low Density Lipoprotein ), Trigliseride dan Total Lemak darah.

7. BUAH APEL (APPLE) Kombinasi kandungan garam mineral dan pektin dalam apel, serta kandungan asam oksalik pada bayam membentuk substansi unik yang memenuhi dinding-dinding usus dan melalui gerakan kimia ang kuat tapi aman "melepaskan" kotoran yang ada di usus besar yang telah mengendap berhari-hari, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kandungan zat pektin dalam apel juga mampu menurunkan kadar kolesterol dan triglycerides yang mengganggu fungsi jantung.

- apel mengandung vitamin A, B dan C. - aple dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. - apel mempunyai kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti : a. menjadi zat anti kanker. b. mengurangi nafsu makan yang terlalu besar.

8. BUAH JERUK (ORANGE) Sari buah jeruk yang banyak mengandung vitamin C sangat baik karena selain menstimulasi sistem kekebalan tubuh, juga menghilangkan sumbatan lendir di tenggorokan, rongga hidung, paru-paru dan perut. Berguna pula untuk membersihkan liver dan menghilangkan rasa sakit di

@Mingguan Jabar

tubuh akibat influenza. Campuran sari jeruk nipis dan madu sangat berkhasiat menyembuhkan radang tenggorokan dan amandel. Bagi mereka yang memiliki gangguan lambung, tentu pilih buah jeruk yang tidak terlalu asam. jeruk mengandung vitamin A, B1, B2 dan C. - jeruk mengandung antikanker bagi tubuh. jeruk dapat mencegah dan mengobati beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti : a. mengobati sariawan. b. menurunkan resiko terkena kardiovaskuler, kanker, dan katarak.

9. BUAH PEAR / PIR (PEAR) Mengkonsumsi buah Pear membantu mengatasi rasa tidak enak di perut akibat kadar asam yang berlebihan yang berasal dari makanan berkalori tinggi, berminyak dan pedas. Jus pear juga dapat di campur dengan apel dan sedikit jeruk nipis. - pear mengandung vitamin C dan provitamin A. - pear mengandung anti oksidan yang baik untuk menjaga kesehatan. - pear dapat mencegah beragam penyakit dan gangguan kesehatan lain seperti : a. menurunkan demam / panas tubuh. b. mengencerkan dan menghilangkan dahak pada batuk berdahak.

10.BUAH JAMBU BIJI MERAH / JAMBU MERAH (GUAVA) - jambu merah mengandung vitamin C yang sangat banyak. - jambu merah mengandung zat antioxidan dan antikanker. - jambu merah mempunyai kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti : a. menurunkan kadar kolesterol darah-b. mengobati infeksi. c. menjaga mengobati sariawan.-d. memperlancar peredaran darah.- e. melancarkan saluran pencernaan.-f. mencegah konstipasi.

11.BUAH SEMANGKA (WATERMELON). Terlalu banyak mengkonsumsi daging-dagingan, manis-manisan, goreng-gorengan, kopi dan minuman ringan sering membuat darah terlalu banyak kandungan asamnya dan mengakibatkan bintik-bintik merah di kulit. Jus semangka akan merontokkan asam tersebut dan memperbaiki kandungan darah. Bagi penderita diabetes, mengkonsumsi secara teratur jus semangka dapat menjaga meningkatnya gula darah. Kelebihan kandungan asam urik dalam tubuh yang menyebabkan arthritis, encok dan keracunan urea dapat dihilangkan dengan meminum jus semangka secara teratur dua kali sehari.

- semangka mengandung vitamin C dan provitamin A. - semangka dapat menjadi antialergi. - semangka mempunyai kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti : a. menurunkan kadar kolesterol. b. mencegah dan menahan serangan jantung.

12.BUAH MELON (HONEYDEW) - melon mengandung vitamin C dan provitamin A. - melon mengandung zat anti kanker dan anti oksidan.

- melon mempunyai kegunaan / fungsi kesehatan lain seperti : a. mencegah darah menggumpal. b. membersihkan kulit. c. menlancarkan saluran pencernaan. d. menurunkan kadar kolestrerol.

(Mingguan Jawa Barat)

Mingguanjawabarat

MINGGUAN Mingguan Jawa Barat

Astagfirullah...!! Mengerikan.! Kisah Nyata

Edisi 81/TH.ll-2016/XII

Seorang Pemabuk Jenazahnya Mendapatkan Azab Yang Mengerikan

Bismillahir-RahmaanirRahim. Petang hampir sirna. Berganti serinai malam yang perlahan jatuh di altar langit. Adzan Maghrib baru berkumandang di sejumlah masjid dan mushala. Tanda bulan suci Ramadhan baru berakhir dan malam lebaran akhirnya tiba. Gema takbir membahana dan tahmid menggema dari segenap penjuru kampung. Namun, suara takbir dan tahmid itu serasa tak menyentuh kalbu Sumadi (36 tahun, bukan nama sebenarnya). Ia sepertinya tak peduli dengan hari lebaran, hari di mana umat Islam dianugerahi kemenangan usai menunaikan ibadah puasa selama sebulan. Ia hanya duduk diam, tercenung di teras rumah dengan memegang botol minuman keras. Pandangannya kosong menatap langit. Sorot matanya menerawang jauh, seakan melihat dunia lain yang lebih menyenangkan.

Di saat seluruh umat Islam bersuka cita menyambut hari kemenangan dengan takbir dan tahmid, lelaki itu meninggal dunia begitu mengenaskan. Lidahnya menjulur dan matanya melotot. Jenazahnya pun terus berbalik arah ketika akan dimakamkan.

Melihat Sumadi duduk termangu seraya menenggak minuman keras, Surti (30 tahun, bukan nama sebenarnya), istri Sumadi hanya mengelus dada. Dia sempat menggeleng-gelengkan kepala, melihat ulah suaminya yang tak peduli dengan suara takbir yang berkumandang dari sejumah masjid dan mushala.

Dia tak habis pikir dan terheran-heran kenapa suaminya masih terus menenggak minuman keras di malam Idul Fitri. “Mas, malam lebaran bukannya merayakan dengan tabiran kok malah minum!?” sungut istrinya “Kamu itu ngomong apa?

Memangnya kenapa jika aku minum? Apa gak boleh?” protes Sumadi, enteng. “Mas semestinya pergi ke masjid, ikut takbiran, bukannya mabok!”

Sumadi diam saja, tidak menjawab. Otaknya seperti di gelayuti hawa panas; akibat reaksi alkohol yang mengalir ke ubun-ubun. Melihat ulah Sumadi yang cuek dengan keadaan sekitar membuat Surti kesal dan kecewa. Apalagi, Sumadi sudah lama memiliki kebiasaan minum yang tak kunjung henti. Kendati demikian, Surti masih berharap agar suaminya di malam lebaran itu mau menghormati hari kemenangan umat Islam tersebut. Bahkan, tidak sedikit orang yang meneteskan air mata di malam lebaran, karena merasa sedih ditinggal pergi bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Karena kesal, Surti akhirnya masuk ke dalam rumah. Sayang, protes diam Surti itu lagi-lagi tidak menghentikan kebiasaan buruk Sumadi. Ia justru merasa tidak ada lagi yang mengusik lagi. Ia kembali menenggak botol minuman keras yang ada di tangannya.

Setelah itu, ia tersenyum seakan meraih kemenangan yang tiada tara karena merasa melayang dan terbang ke angkasa biru. Padahal kemenangan yang dicecap Sumadi itu adalah kemenangan semu.

Setelah lama berjibaku de-

ngan minuman keras, Sumadi seperti dicekam perasaan kesepian. Apalagi, ia sudah diprotes oleh Surti. Karena rasa sepi, sendiri dan sunyi itulah akhirnya ia memutuskan keluar rumah. Ia lalu berjalan dengan langkah sempoyongan, menyusuri jalan. Bau alkohol yang menyeruak dari mulutnya, bergumul dengan aroma bau tubuhnya yang tidak sedap. Sesekali ia terhuyung, hampir jatuh; tetapi kedua kakinya masih bisa meniti jalan dengan benar, tidak sampai terpeleset ke selokan jalanan. Sewaktu berjalan terhuyung-huyung itu, Sumadi sempat berpapasan dengan tetangga yang sudah kenal akrab dengannya. “Lebaran kok masih juga mabok?

Nanti bisa ditarik malaikat loh...!” ujar sang tetangga, mengingatkan. Dasar Sumadi sudah gelap mata dan hatinya telah karat, ia justru menjawab sengit, “Halahh, malaikat apaan!”

Tidak ada basa-basi untuk berhenti sejenak, saling menyapa dengan baik apalagi mengucap salam, Sumadi malah meneruskan jalannya yang goyah. Sementara, tetangganya yang tadi menyapa malah berjalan ke arah masjid. Di jalanan kecil dari rumahnya itu, Sumadi terus melangkah seperti kunangkunang yang terbang tak tentu arah. Kendati demikian, Sumadi masih bisa menyusuri jalanan ke sebuah tempat, dimana dia dan teman-temannya biasa kumpul untuk nongkrong. Di tempat tongkrongan itu, ketiga temannya sudah lebih dulu datang dan menunggu kedatangan Sumadi. Tanpa banyak bicara, ia lalu mengambil papan dadu dan mereka pun langsung bermain dadu diselingi minum minuman keras. Lidah Menjulur dan Mata Melotot ...

Gema takbir masih terus berkumandang, sesekali diiringi tabuhan bedug yang di pukul bertalu-talu, membuat suasana lebaran kian semarak. Tetapi, Sumadi dan ketiga temannya itu tidak peduli dengan gema takbir tersebut, mereka justru bermain dadu dan menenggak alkohol. Tiba-tiba, tepat menjelang Isya`, tubuh Sumadi gemetaran. Sebetulnya, ia ingin melanjutkan permainan dadu dan menenggak alkohol lagi.

Tetapi, tubuhnya yang sudah dimasuki minuman sejak dari rumah seperti tidak kuat menanggung beban berat yang dipikulnya. Tanpa dinyananyana oleh ketiga temannya, ia tiba-tiba diterpa ketidakberdayaan dan lemah dalam seketika. Tubuh Sumadi gemetaran. Lidahnya menjulur-julur. Mata terbelalak.

“Ah payah, kamu ini…baru minum segitu aja sudah mabok dan tidak kuat,“ ledek temannya, seraya menyenggol tubuh Sumadi. Tetapi, tubuh Sumadi sudah benarbenar lemas dan tidak berdaya, hingga ia tersungkur ke tanah. Teman-teman Sumadi masih merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi dan bahkan menyangka bahwa Sumadi sedang berpura-pura mabuk. Tetapi Sumadi tetap diam tidak berkutik, apalagi bangkit lagi untuk bermain dadu. Sumadi tetap terkapar, tidak mampu bangun kem-

Ilutrasi

bali. Berikutnya, ia malah kejang-kejang. Lidahnya menjulur, kedua matanya tibatiba melotot. Seseorang dari mereka kemudian memeriksa kondisi tubuh Sumadi, dan orang itu merasa bahwa tubuh Sumadi mengalami panas cukup tinggi. “Sumadi, ada apa denganmu?” tanya salah seorang temannya seraya mengguncang-guncang tubuh Sumadi yang sudah kaku. Sumadi nyaris tidak bergerak. Melihat tak ada tanda-tanda Sumadi bisa bangun, apalagi bangkit untuk berdiri, ketiganya kemudian membopong tubuh Sumadi untuk diantar ke rumah. Karena tidak ada tanda-tanda Sumadi kembali bernafas normal, akhirnya pihak keluarga melarikan Sumadi ke rumah sakit. Sayangnya, Sumadi tidak bisa diselamatkan. Di tengah perjalanan ke rumah sakit itu, Sumadi menghembuskan nafas terakhirnya. Sumadi tidak bisa bangun lagi untuk selama-lamanya.

Sumadi, lelaki warga kampung Semangka (bukan nama sebenarnya), sejatinya bukan dikenal sebagai seorang pemabuk berat. Mengingat ia hanya seorang buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak seberapa besar. Apalagi, dari hasil perkawinannya dengan Surti, keduanya melahirkan dua orang anak yang masih membutuhkan banyak biaya untuk sekolah. Tidak mustahil, jika kehidupan rumah tangga Sumadi tergolong biasa-biasa saja dan tidak ada hal yang mengagumkan. Mungkin, bisa dikata tergolong miskin. Sebagai buruh bangunan, tentunya tidak setiap hari Sumadi mendapat kontrak kerja sebagai buruh bangunan. Nahasnya, kemiskinan ini makin diperparah dengan kebiasaan minumnya. Sesuatua yang oleh agama harus dijauhi oleh siapapun tanpa pandang bulu.

Firman Allah: “Hai orangorang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. AlMaidah [5]: 90-91) Kaki Terbalik ...

Keesokan harinya, tepat di hari Idul Fitri, jenazah Sumadi dikebumikan. Pihak keluarga dirundung duka. Mereka tidak menyangka jika Sumadi harus meninggal di usia yang belum tergolong tua apalagi lanjut usia. Tidak mu-

stahil, kalau meninggalnya Sumadi itu dianggap janggal karena ia meninggal tidak dalam kondisi normal, melainkan akibat minuman keras. Tapi, kejanggalan lain ternyata masih menghimpit prosesi pemakaman Sumadi dan itu terjadi ketika penggali kubur mengalami kesulitan saat menggali liang lahatnya.

Sewaktu liang kubur Sumadi digali, tanah liang kuburnya dipenuhi akar-akar pohon.

Padahal, di sekitar liang lahat Sumadi itu sama sekali tidak ada pohon besar. Akar-akar pohon yang cukup menyulitkan itu, akhirnya, membuat liang lahat Sumadi digali tidak cukup dalam. Cerita keanehan tidak berhenti di situ.

Saat jenazahnya siap dimasukkan ke liang lahat, tibatiba kejadian aneh terjadi lagi. “Astaghfirullah.....!” pekik Ustadz Khalid (50 tahun, bukan nama sebenarnya) terkaget begitu tutup kerandanya dibuka. Karena, ia menjumpai posisi jenazah terbalik di mana kepala yang seharusnya terletak di sebelah Utara, ternyata terbalik ada di sebelah Selatan. Padahal, ketika berangkat dari rumah duka, semua yakin kalau posisi kepala almarhum ada di bagian depan. Para pelayat lain pun bingung, memandang ke arah Ustadz Khalid. “Dibalik saja,“ suruh Ustadz Khalid. Tiga orang kemudian serempak membetulkan posisi mayat Sumadi, dan dengan segera memutar posisi kaki almarhum ada di sebelah Selatan. Tetapi, begitu mayat mau dimasukkan ke liang lahat, kembali keanehan terjadi. Dengan sendirinya, posisi mayat Sumadi terbalik seperti tadi.

Kejadian itu, tentunya, membuat keluarga almarhum terpukul, terutama istri dan sanak keluarga terdekat. Tapi apa boleh dikata, demikianlah rahasia Ilahi yang harus kita terima, yang bisa dijadikan proses pembelajaran bagi orang-orang yang masih hidup di dunia ini. “Balik lagi,” pinta Ustadz Khalid, setelah para pelayat bingung dan mulai panik dengan kejadian yang nyaris tidak terduga dan disangka-sangka tersebut.

Tiga orang kemudian serempak membetulkan posisi mayat Sumadi, dan dengan segera memutar posisi kaki almarhum ada di sebelah Selatan. Untung, kali ini tidak ada lagi hal yang janggal sebagaimana kejadian semula.

Akhirnya jenazah Sumadi pun segera dimasukkan ke liang lahat. Dari cerita atau iktibar ini, saya berharap orang lain bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang ada dalam kisah nyata ini, bahwa kita tidak boleh main-main dengan ucapan maupun perbuatan, apalagi pada hari-hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri. (Redaksi)

13 Keunggulan Membaca Surah Al Fatihah

1. Diampuni dosa 2. Diterima kebaikan 3. Aman dari Marah Allah Swt. 4. Dibebaskan lidah pembacanya dari Api neraka 5. Lepas dari azab kubur, azab neraka, dan azab hari kiamat 6. Berjumpa dengan Allah Swt. 7. Orang yang membaca al-Fatihah seakan ia sudah membaca kitab taurat, injil, zabur, al-Quran, suhuf idris As., dan suhuf Ibrahim As. tujuh kali. 8. Memperoleh derajat yang tinggi dalam surga. 9. Baca alFatihah seakan ia telah menyedekahkan emas di jalan Allah SWT. 10.

Setiap-tiap satu ayat dari al-Fatihah jadi penutup satu pintu neraka 11.

Rumah yang dibacakan surah al-Fatihah dan surah al-Ikhlas akan tidak ditimpa kefakiran dan banyak kebaikan. 12. Membaca surah alfatihah, ayat kursi, dan dua ayat dari ali Imran masing-masing selesai shalat akan dibalas oleh Allah Swt. dengan surga, diliat oleh Allah Swt. 70 kali keseharian, dikerjakan hajat, dimenangkan dari musuh serta pendengki. 13. Membaca al-Fatihah serta surah al-Ikhlas sebelumnya tidur akan peroleh keamanan dari apapun kecuali maut. jadi apa yang buat kita malas membaca al quran? bukankah tiap-tiap hurufnya di beri pahala oleh Allah, mari kita lakukan membaca al quran, sekurang kurangnya one day one ayat, bila bisa one day one juz, semoga kita semua termasuk juga orang - orang yang suka membaca al quran, dan masuk syurga NYA nantinya di hari kiamat. Aamiin... (Redaksi)

EDISI 81 DESEMBER-16_Ikhsan-Ramdhani 09/12/16 22:29 Page 12

MINGGUAN

Pimpinan, Staff dan Wartawan MINGGUAN JAWA BARAT..

Diikut Sertakan

Menjadi Peserta BPJS Kesehatan

MENGGALANG PEMERATAAN INFORMASI MASYARAKAT

Mingguan Jawa Barat

@Mingguan Jabar

Dasar Hukum PMI Keberadaan Perhimpunan PMI dengan segala aktivitasnya di Indonesia, mendapat pengakuan melalui: 1. Keputusan Presiden (Keppres) RIS Nomor 25 tanggal 16 Januari 1950.

Menunjuk Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organi-

Mingguanjawabarat

sasi untuk menjalankan pekerjaan. Palang Merah di Republik Indonesia Serikat menurut Conventie Geneve (1864,1906,1929,1949).

2.Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 246 tanggal 29 November 1963.

Melalui Keppres ini Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan “Tugas pokok dan kegiatan-kegiatan Palang Merah. Indonesia yang berasaskan perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik”.

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 023/ Birhub/1972. Berdasarkan peraturan ini, PMI dapat menye-

Mingguan Jawa Barat

lenggarakan pertolongan pertama maupun menyelenggarakan pendidikan pertolongan pertama serta dapat mendirikan pos pertolongan pertama.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1980. Peraturan ini memberikan tugas khusus kepada Perhimpunan. PMI untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan Transfusi Darah (UKTD).

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI, disahkan pertama kali oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) RIS Nomor 25 Tahun 1950. Namun pada perkembangannya, AD/ART da-

pat disempurnakan oleh Musyawarah Nasional PMI. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, di antaranya mengatur tentang: nama, waktu, status, dan kedudukan, asas dan tujuan, prinsip dasar, lambang dan lagu, pelindung, keanggotaan, susunan organisasi, kepengurusan, perbendaharaan, maupun pembinaan.

Asas dan Tujuan PMI berasaskan Pancasila. Sedangkan tujuannya adalah membantu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.

LAPORAN KEGIATAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) SUMEDANG DALAM RANGKA HUT PMI KE-71 TAHUN 2016

No.

1

2 3

4 5

6

7

8

9 10

Tanggal

25-Agust-16

1-30 September 14-Okt-16

18-Okt-16

22-Okt-16

26-Okt-16

Jatinangor (Kec. Jatinangor, Cimanggung,

Tanjungsari, Sukasari dan Pamulihan) Pemberian Bantuan Sekolah ke Sekolah Luar Biasa SLB Baiturrohman Kecamatan Situraja Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Siswa SMP dan SMA di Wilayah Sumedang HIV/AIDS untuk Siswa SMP dan SMA Kota (Smd. Selatan, Smd. Utara, Ganeas, Cimalaka,

Kampus IKOPIN

Gedung IPP

Tanjungkerta, Cisarua) Pemberian Bantuan Sekolah ke Sekolah Luar Biasa SLB Muhammadiyah Sumedang Utara Donor di UTD : 87 labu Donor di Mobil Unit : 1159 labu Jumlah : 1246 labu

1-31 Oktober 2016 Donor Darah Pemberian Bantuan Sekolah ke Sekolah Luar Biasa SLB Bakti Mulya Nagarawangi Rancakalong 02-Nop-16 Pemberian Bantuan Penampungan Air 02-Nop-16 (Torn) untuk Keperluan Air Bersih Warga RT 05, 06, 08 RW 02 Desa Margamukti 03-Nop-16

Kecamatan Sumedang Utara Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS untuk Siswa SMP dan SMA Siswa SMP dan SMA di Wilayah Darmaraja (Kec. Situraja, Cisitu, Darmaraja, Cibugel,

Balai Desa Darmaraja

Wado, Jatinunggal) 1-30 Nopember 11 2016

Donor di UTD : 167 labu Donor di Mobil Unit : 1041 labu Jumlah : 1208 labu

Konon, Sumur Cipanuntasan Ciamis Donor Darah

Bisa Meluruhkan Ilmu Hitam

CIAMIS | MJB - Sumur Cipanuntasan di kawasan Situs Geger Sunten Dusun Sodong Desa/Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis konon mempunyai khasiat melunturkan berbagai ilmu hitam yang bersarang di tubuh seseorang yang punya ilmu hitam. “Bagi siapapun yang mempunyai ilmu hitam kalau ingin kembali kejalan benar datanglah kesini kemudian mandi di Sumur Cipantusan,” kata Warja Ketua Masyarakat Adat Geger Sunten di Ciamis, belum lama ini

Menurut Warja, khasiat air Sumur Cipanuntasan memang ajaib. Beberapa waktu lalu pernah ada orang asing dengan sikap gagah dan menyombongkan diri tiba-tiba langsung lemas setelah disuruh mandi di sumur Cipanuntasan.

“Awalnya orang itu sombong mungkin karena punya ilmu kanuragan yang dianggapnya telah mumpuni namun setelah mandi di Sumur Cipanuntasan langsung kesakitannnya luntur setelah itu ambruk pingsan,” ucapnya.

Air Sumur Cipanuntasan merupakan salah satu peninggalan Zaman Kerajaan Galuh. Zaman dulu memang ada Sumur yang bisa digunakan untuk memandikan orang-orang yang ingin melakukan pembersihan diri.

“Zaman dulu ada orang sakti namun kesaktian mereka itu ada yang dari aliran putih maupun hitam. Nah bagi para penganut ilmu hitam saat mereka ingin kembali kejalan kebenaran mandilah mereka disumur Cipanuntasan ini,” ungkapnya.

Warja menambahkan, sehingga karena sejak jaman kerajaan dahulu sumur Cipanuntasan merupakan tempat meluruhkan ilmu hitam maka bagi mereka yang mempercai hal gaib sumur tersebut sampai sekarang masih dipercayai mempunayi khasiat seperti itu. “Dimalam-malam tertentu banyak kalangan datang kesini untuk sekedar mandi di Sumur Cipanuntasan dengan maksud membersihkan diri,” katanya. (Red/MJB)

KECAMATAN TARAJU MENGUCAPKAN SELAMAT HUT KORPRI KE 45 29 NOVEMBER 2016

NO

Ket

Siswa SMP dan SMA di Wilayah

UPTD PENDIDIKAN TK, SD DAN PLS

PGRI MISBAR SAPUTRA, S.Pd

Desa Jemah Kec. Jatigede

Donor Darah Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS untuk Siswa SMP dan SMA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA UPTD KECAMATAN TARAJU ODANG DARUSMAN, S.Pd

Sasarange Uraian Pemasangan Instalasi dan Penampungan Air untuk Keperluan Wudhu Masjid Dsn. Jatimekar Donor di UTD : 26 labu Donor di Mobil Unit : 1065 labu Jumlah : 1091 labu

Edisi 81/TH.ll-2016/XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nama

Jaenudin Nuryaman, S.Pd. M.Pd Hj. Ade Sumarni, S.Pd Jajang Sujinar, S.Pd Hj. Eutik Asmanah, S.Pd Tolib, S,Ag. Eti Suhayati, S.Pd Kardija, S.Pd Rd.Moh. Iik ZA, S.Pd Empur Jaelani, S.Pd.I Kusnadi, S.Pd Wawan Suryawan, S.Pd Yayat Priyatna, S.Pd Supriatna, S.Pd. M.Si Asep Saepul, S.Pd. Neni Kurniasih, S.Pd Pepen Sumpena, S.Pd Barna, S.Pd N. Ilah Jamilah, S.Pd Dedi Suryadi, S.Pd Misbar Saputra, S.Pd Saepul Muhtar, S.Pd Bunyamin, S.Pd Hartini Runingsih, S.Pd Hj. Atik Latifah, S.Pd.MM Utar Zainul Muhtar, S.Pd Syarif Hidayat, S.Ag

-

-

K3S BUNNYAMIN, S.Pd

Kepala Sekolah

SDN 1 TARAJU SDN 2 TARAJU SDN 3 TARAJU SDN 4 TARAJU SDN DEUDEUL SDN 1 CIODENG SDN 2 CIODENG SDN INDULARANG SDN PANGUYUHAN SDN CIKUBANG SDN CAMPAKA SDN SIRNASARI SDN TRESNAGALIH SDN GIRIWANGI SDN JAYA NUGRAHA SDN SUKASARI SDN SULAKSANA SDN KARANGSARI SDN LANGENSARI SDN SUNDAPURA SDN GUNUNGSARI SDN KUBANGSARI SDN JAYABAKTI SDN AWILEGA SDN SUKAWANGI SDN RAHAYU

Informasi

Bila Anda Akan Membangun Gedung Sekolah atau Rumah Tempat Tinggal Baik Lantai 1 atau Lantai 2 mulai dari Rencana Biaya, Rencana Gambar Bangunan dan Pelaksanaan Bangunan Bisa Menghubungi

Hp. 082-316223498 082-316112378

“Gubernur” Hormati Proses Hukum Kadisdik Jabar

Ahmad Heryawan

BANDUNG | MJB - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ,menghormati proses hukum terhadap Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat “ Asep Hilman “ yang saat ini sudah ditahan oleh kejaksaan di Lapas Kelas 1A Sukamiskin Bandung. "Saya percaya proses hukum yang di lakukan sudah berjalan secara profesional dan propresional. Oleh karena itu, saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Ahmad Heryawan

Sudah Berpengalaman

“Aher“ mengaku sudah mendapatkan informasi mengenai penahanan Kadisdik Jawa Barat Asep Hilman oleh Kejaksaan Negeri untuk waktu 20 hari ke depan. "Dan terkait dengan status jabatan dari Asep Hilman, akan berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Aher pula. Ia menjelaskan kepada masyarakat Jawa Barat bahwa semua tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat akan berjalan sebagaimana harusnya. Hal itu, kata dia, dikarenakan sistem pemerintahan di Jawa Barat sudah berjalan dengan baik dan tidak tergantung pada seseorang dan terkait dengan proses alih kelola SMA/SMK, dipastikan akan terus berjalan sesuai dengan roadmap yang sudah ditetapkan. "Saya tegaskan sekali lagi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen tinggi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel," kata dia.

"Saya dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan selalu mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya Ja-

wa Barat," lanjut Aher. Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Aksara Sunda di Dinas Pendidikan Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 yang juga Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Asep Hilman, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Sukamiskin Bandung.

"Jadi proses hari ini ialah penahanan terhadap perkara pengadaan Buku Aksara Sunda di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik Jabar saudara Asep Hilman," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Agus Winoto, di Bandung, Jumat (9/12). Menurut dia, penahanan terhadap Asep Hilman dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung setelah mendapat pelimpahan kasus dugaan korupsi yang menjerat Asep dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Selain itu, lanjut Agus, proses penahanan yang dilakukan kepada Asep Hilman karena Kejari Bandung ingin melakukan proses penindakan terhadap kasus korupsi ini lebih cepat.

"Jadi kami ingin melakukan proses penahanan lebih ce-

pat. Ditakutkan juga tersangka akan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Kami tahan di Lapas Sukamiskin," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Suparman menyatakan penetapan Asep Hilman sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: 478/02/fd.1/09/2015.

"Dan penetapan tersangka sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk memeriksa dan meminta keterangan terhadap Asep Hilman," kata Suparman lagi.

Ia menuturkan penyidik Kejati Jabar menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi dan langsung menetapkan tersangka, dan perbuatan korupsi yang dilakukan tersangka dengan cara melakukan penggelembungan harga buku yang seluruhnya Rp4,6 miliar. "Dan yang bersangkutan diduga memark-up harga pengadaan Buku Aksara Sunda, dari alokasi Rp4,6 miliar pada tahun anggaran 2010 itu," ujar dia. (TIM MJB)