Edisi Mei 2012

PEMERINTAH KECAMATAN TOMOHON UTARA Mengucapkan Selamat atas Dilantiknya

Jimmy F Eman, SE.Ak sebagai Walikota Tomohon

Sejak Tahun 2006

F.F Lantang, S.STP Camat

EDISI 89, BULAN MEI 2012, Harga Rp. 5.000,-

Milyaran Rupiah Menguap di PU Kotamobagu Halaman 14...

SETELAH resmi menggantikan Walikota non aktif Jefferson Montesqiue Rumajar sejak Rabu 9 Mei, Eman perlu mawas diri. Amanat perundangan yang mengharuskan dia berperan sebagai walikota perlu disikapi dengan hati-hati.

Gelombang pasang tengah menanti kader Partai Golkar itu.

Gelombang pertama tentu menyangkut jawaban pertanyaan, siapa yang pantas mendampingi tahtanya. Perebutan wakil walikota kini tengah dimainkan dua Parpol pengusung, selain Golkar ada Gerindra. Keduanya merasa berhak memilih dan saling klaim untuk mengajukan wakilnya.

lipsus halaman 3

Winsy Tersenyum Saat Rekonstruksi e r c a y a www.identitasnews.com Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p Halaman 4...

Halaman 6...

Pilih Angka Spesial KPUD Minahasa Tetapkan 12 Desember

EDITORIAL EDISI 89, MEI 2012

Tantangan dan Peluang Pengalihan PBB P2 PAJAK Bumi dan Bangunan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, oleh undangundang nomor 28 tahun 2009 telah diserahkan kepada kabupaten dan kota untuk menjadi kewenangan daerah. Alasannya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi kewenangan daerah, maka pungutan pajak tersebut dapat dilakukan oleh daerah sepanjang daerah telah menetapkannya dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu pengalihan PBB-P2 dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah) memerlukan persiapan yang matang.

Seperti dalam pengalihan ini pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara harus mampu sudah mempersiapkan payung hukum terkait pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) serta perangkat pendukung lainnya.

Seiring berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 ini, maka PBB khusus sektor perdesaan dan perkotaan dan BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah, tentunya pemerintah daerah harus segera bersiap diri agar dapat menerapkannya dengan baik. Ingat pandangan Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai banyak korupsi marak di lingkungan perpajak, dikarenakan kongkalikong antara wajib pajak dan pegawai pajak. Memang, bukanlah hal mudah dalam menjalankan undang-undang ini, jika dipaksakan artinya semua perangkat pendukung termasuk SDM belum siap, maka dapat berdampak pada penerimaan daerah, dimana bisa mengalami peningkatan atau penurunan akibat adanya pengalihan PBB P2 dan BPHTB. Sehingga bagi daerah yang belum matang persiapannya jangan dipaksakan. “para camat, lurah, serta unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota kabupaten. agar mempersiapkan, memilih dan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, serta mengerti seluk beluk perpajakan.

Sehingga masukan daerah dari pajak dapat terkelola dan terdistribusikan dengan baik dan jauh dari korupsi ini adalah bagi kemaslahatan masyarakat.

Sebagai langkah awal untuk menerima pengalihan PBB P2 dan BPHTB, sudah seharusnya para pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten/kota mengetahui perbedaan antara bea dan pajak, serta perbedaan antara bumi dan hak atas tanah. Tidak sedikit pula masyarakat yang belum mengerti, mengapa dinamakan PBB bukannya Bea Bumi dan Bangunan (BBB) ataupun Pajak Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB).

Diharapkan pengalihan PBB P2 dan BPHTB ini mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi masuknya arus modal ke kabupaten/kota. Serta pemahaman seputar produk/keluaran PBB juga sepatutnya menjadi perhatian. Karena sering dianggap masyarakat sebagai bukti pemilikan hak atas tanah. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga enggan untuk mengetahui BPHTB. Jadi, tantangan terberat bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan pelayanan yang sebelumnya sudah dijalankan dengan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kemudian menyangkut masalah sumber daya manusianya, sudah siapkah pegawai-pegawai pemkot memahami tentang UU PBB? Bahkan, sampai aturan-aturan hukum yang mengatur secara teknis. Jika dua hal tersebut saja tidak sanggup dipenuhi pemkot, kasihan wajib pajak. Kebutuhan mereka untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat rasanya sulit dipenuhi pemkot.

Mudah-mudahan kondisi seperti ini dijadikan peluang bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk menunjukkan kesiapannya yang sesungguhnya. Siap secara sumber daya dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan lebih baik dibandingkan pesaingnya.

Ingat bahwa NJOP yang ditetapkan Walikota atau bupati bisa mempengaruhi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). “Setiap transaksi jual-beli tanah ada BPHTB-nya. Jika pemerintah daerah tidak hati-hati, kenaikan beban kewajiban yang harus dipikul rakyat, baik dalam pembayaran PBB dan BPHTB, bisa memiliki dampak yang memberatkan,” sebab, bisa saja masyarakat mendesak pemerintah pusat untuk mengambilalih kembali kewenangan mengurusi PBB dari tangan daerah. Gara-gara kebijakan kepala daerah yang tidak pro-rakyat. Jika Pemko tidak hati-hati, kenaikan beban kewajiban yang harus dipikul rakyat, baik dalam pembayaran PBB dan BPHTB, bisa memiliki dampak yang memberatkan.-

I DENTITAS TA BL OID

2

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Dualisme Otoritas Pajak Bumi dan Bangunan A

WAL tahun baru selalu Jadi, tantangan terberat bagi Oleh: membawa perubahan. Tahun pemkot adalah meningkatkan Andy Prijanto ini memberi wewenang baru pelayanan yang sebelumnya sudah bagi Pemkot Bandarlampung untuk dijalankan dengan baik oleh Kantor menangani pengelolaan pajak bumi Pelayanan Pajak. Contoh paling dan bangunan (PBB), khususnya wilayah pedesaan sederhana, siapkah pemkot melayani PBB mulai pukul serta perkotaan. Sebenarnya UU No. 28/2009 tentang 07.30–17.00 WIB? Plus tanpa ada jam istirahat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi tenggang seperti pelayanan di kantor-kantor pajak. waktu sampai akhir 2013. Namun, pemkot bergerak Kemudian menyangkut masalah sumber daya lebih cepat. Dua tahun mendahului yang lain, berani manusianya. Sudah siapkah pegawai-pegawai pemkot mengambil inisiatif untuk mengelola PBB tersebut. memahami tentang UU PBB? Bahkan, sampai aturanInisiatif tersebut harus kita apresiasi positif dan aturan hukum yang mengatur secara teknis. Jika dua dukung sepenuhnya. Tapi pemkot juga harus sadar, hal tersebut saja tidak sanggup dipenuhi pemkot, sikap ini ibarat menarik pisau belati bermata dua. Jika kasihan wajib pajak. Kebutuhan mereka untuk dalam pelaksanaannya sukses, pemkot akan mampu mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat menambah pendapatan asli daerah (PAD) secara rasanya sulit dipenuhi pemkot. Pengalihan pengelosignifikan. Sebaliknya, bila kesiapan yang disanggupi laan PBB untuk wilayah pedesaan dan perkotaan di hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok Bandarlampung akan dimulai 2012. Tampaknya, tertentu, bukan mustahil hasilnya merugikan masyapemkot hendak menerapkan slogan mantan Wakil rakat dan pembangunan. Belati itu akan berbalik Presiden Jusuf Kalla, ’’Lebih Cepat Lebih Baik’’. melukai dirinya sendiri.

Masyarakat pun berharap demikian. Artinya bukan Oleh karena itu, dengan berdasar pada amanat UU semata-mata pengelolaan yang lebih cepat diambil No. 28/2009 tersebut, fokus Pemkot Bandarlampung alih. Lebih dari itu, mereka mengharapkan pelayanan dalam pengelolaan PBB hendaknya lebih pada publik yang lebih cepat dan lebih baik dibandingkan pelayanan (full service) dan bersahabat (business saat dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak. friendly) ke masyarakat.

Entah sebagai beban atau motivasi bagi pemkot Ingat, sebelumnya PBB ini dikelola oleh Kantor adalah adanya pembanding dalam melayani penguruPelayanan Pajak di seluruh Indonesia. Tiga tahun san PBB ke masyarakat. Sampai akhir 2013, masyarabelakangan ini, khususnya setelah reformasi birokrasi kat khususnya pengusaha yang mempunyai tempat total di Kementerian Keuangan, pelayanan PBB di usaha pada berbagai daerah di Lampung akan kantor pajak kepada masyarakat sudah mendapatkan membandingkan secara langsung antara pelayanan apresiasi yang sangat baik. Praktik-praktik pungutan pemkot dengan kantor-kantor pajak yang ada. Mudahliar dan manipulasi di kantor-kantor pajak sudah mudahan kondisi seperti ini dijadikan peluang bagi dihilangkan. Semua pelayanan dan formulir-formulir pemkot untuk menunjukkan kesiapannya yang disediakan secara gratis. sesungguhnya. Siap secara sumber daya dalam Implementasi memberikan pelayanan yang terbaik dan lebih baik Berbeda halnya dengan waktu terjadinya pengadibandingkan pesaingnya.lihan pengelolaan bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) awal tahun lalu. UU No. 28/2009 Penulis: dengan tegas menyatakan bahwa tahapan persiapan Account Representative Kantor Pelayanan Pajak pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah paling lama Pratama Telukbetung satu tahun sejak UU No. 28/2009 berlaku per 1 Januari 2010. Artinya, secara hukum per 1 Januari 2011 BPHTB Penerbit : CV. Lentera Wangun Lestari di seluruh Indonesia berubah menjadi pajak daerah.

Pemimpin Umum: Efraim Lengkong Dengan demikian, semua daerah siap atau tidak harus Pemimpin Perusahaan: Juliana CL Wongkai SE, Advisor Hukum: Dantje Katuuk,SH mengelola BPHTB. Untuk pengalihan PBB, undang-undangnya memberi tenggang waktu persiapan hingga akhir 2013. Dengan Pemimpin Redaksi: Efraim Lengkong begitu, wajar terjadi perbedaan waktu pengalihan di Redaktur Pelaksana: Djamal Kerubim Sassoeng, SE, antara satu daerah dengan yang lain. Kenyataannya, Redaktur Eksekutif: Jonero Oroh, pemkot menyatakan sanggup mengemban amanat UU Reporter : dr Glorya Stephanie, tersebut sejak 2012. Sementara, daerah lain di Layout: Allan Rotikan, Lampung nampaknya memanfaatkan waktu yang Minahasa: Hendra Kuhon, Tomohon: Fredi Tumbo, diberikan oleh UU No. 28/2009.

Nusa Utara:Gunfanus Takalawangeng, Perbedaan sikap inilah yang harus dicermati dan Minahasa Tenggara :Fredy Kawombon, Bolaang Mongondow Raya, Kepala Biro : Jhon A. benar-benar disadari oleh pemkot. Sehingga, dalam Waluyan, Koresponden: Arman Muno, Yoppy implementasinya pemkot benar-benar mengutamakan Wakary, Sutopo Tampoi, Ferra Koho, Fenny Tuuk, kepentingan masyarakat. Diketahui, banyak penguArdiansyah Ukoli, Ade Putra Muno, Meiske Datu Koresponden Jakarta: Gideon Jahja,saha yang berdomisili di Bandarlampung mempunyai Minahasa Utara/Bitung: -, Minahasa Selatan : banyak tempat kegiatan usahanya di luar daerah.

Mereka pasti membandingkan pelayanan penguAlamat Redaksi: Jln.Sea Satu Blok S No.7 Phone: 0431-832746, 0431- 3432864 rusan PBB yang diberikan pemkot dengan yang E-mail: tabloididentitas@yahoo.co.id dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak sampai akhir No Rekening Bank Sulut 2013 nanti. Peningkatan pemberian pelayanan yang (0170211019380-8)-(001.02.11.059652-1 terus menerus dan dari tahun ke tahun oleh kantor pajak merupakan cermin bagi pelayanan pemkot.

Redaksi juga menerima tulisan Opini Pemkot juga harus siap menerima masukan dari dengan jumlah maximal 1100 karakter + foto dan dikirim langsung ke: wajib pajak untuk perbaikan pelayanan. Jangan lagi E-mail: tabloididentitas@yahoo.co.id, menutupi kelemahan dan keburukan pelayanan identitasnews@yahoo.com dengan arogansi kekuasaan. Ibaratnya buruk wajah, cermin dipecah. Ingat, pemkot adalah pelayanan Wartawan Identitas dilengkapi tanda pengenal masyarakat dan bukan penguasa masyarakat. Dengan serta menjunjung tinggi demikian, makin hari pemkot semakin baik memKode Etik Jurnalistik, serta dilindungi Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999. berikan pelayanan kepada mereka.

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

www.identitasnews.com

LIPUTAN KHUSUS EDISI 89, MEI 2012

I DENTITAS TA BL OID

3

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Gelombang Menanti Eman Pendevinitifan dirinya sebagai walikota Tomohan sepantasnya jadi hal menyenangkan buat Jimmy Feidie Eman, SE.Ak. Sayang, eskalasi Kota Sejuk yang diprediksi bakal memanas akan mengganggu masa-masa bahagia Eman.

S

ETELAH resmi menggantikan Walikota non aktif Jefferson Montesqiue Rumajar sejak Rabu 9 Mei, Eman perlu mawas diri.

Amanat perundangan yang mengharuskan dia berperan sebagai walikota perlu disikapi dengan hati-hati.

Gelombang pasang tengah menanti kader Partai Golkar itu.

Gelombang pertama tentu menyangkut jawaban pertanyaan, siapa yang pantas mendampingi tahtanya. Perebutan wakil walikota kini tengah dimainkan dua Parpol pengusung, selain Golkar ada Gerindra. Keduanya merasa berhak memilih dan saling klaim untuk mengajukan wakilnya.

Ketua Partai Gerindra Kota Tomohon Wenny Lumentut menyebut, Gerindra dan PG mempunyai hak yang sama sesuai amanat UndangUndang untuk dapat mencalonkan wakil walikota Tomohon sesuai mekanisme organisasi, dimana nama-nama calon dari Gerindra akan sodorkan ke Walikota, selanjutnya nama tersebut akan disodorkan ke DPRD Kota Tomohon.

“Calon Gerindra adalah figur yang memenuhi syarat serta mempunyai mental yg baik, jujur serta peduli kepada masyarakat Tomohon dan Gerindra juga mempunyai hak yang sama dengan Partai Golkar,” cetus Wenny.

Dirinya tak mempersoalkan siapa pun yang nantinya di pilih Walikota Jimmy F Eman, SE.Ak sebagai pendampingnya.

“Soal siapa terpilih itu persoalan belakangan, yang penting aturan ditegakkan dan kompetisi harus fair,” tegas Wenny seraya mengatakan agar aturan tersebut tidak dipelintir oleh

pihak tertentu.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Tomohon Andy R Sengkey, juga wakil ketua PG mengatakan, sebagai kursi terbanyak dalam legislatif dan partai pengusung PG tetap berkomitmen untuk mengusulkan kepada walikota agar kader PG yang menjadi wawali tomohon.

“Pada dasarnya kursi PG dalam pencalonan lalu sudah memenuhi kuota, dimana PG ada 8 kursi, tapi kami juga tetap menghormati keputusan dari walikota untuk menentukan siapa yang layak mendampinginya,” tegas Sengkey.

Selain itu, PG Tomohon tetap akan melakukan konsolidasi kepada setiap kader baik di kelurahan dan kecamatan untuk mengusulkan siapa yang nantinya akan diakomodir sebagai calon.

Menanggapi aturan tersebut, Ketua KPU Kota Tomohon Beldie Tombeg, mengatakan KPU Tomohon sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu tetap merujuk pada aturan yang berlaku, dimana secara hirarkis pihaknya masih

menunggu petunjuk secara teknis dari KPU Sulut maupun KPU pusat terkait hal tersebut.

“Yang ada sampai saat ini adalah tembusan SK KPU RI Nomor 510 tanggal 27 Desember 2011,” katanya seraya menjelaskan surat tersebut memuat 3 hal yaitu pengisian Wawali Kota Tomohon sesuai UU Nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 35 ayat 2, dimana walikota dapat

mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pada Pemilukada.

Tombeg mengimbuhkan, untuk maksud tersebut KPU Kota Tomohon dapat memfasilitasi parpol yang bersangkutan untuk melengkapi data pendukung dan syarat lainnya.

Selain dari partai pendukung yang mencalonkan wakilnya, beberapa nama dari kalangan birokrat juga mencuat seperti Drs Arnold Poli SH MAP yang saat ini menjabat sebagai Sekretari Kota Tomohon. Poli mendapat dukungan sejumlah elemen masyarakat untuk dapat diakomodir sebagai wawali.

Namun ketika disinggung mengenai adanya dukungan tersebut, Poli mengatakan dirinya masih berkonsentrasi dengan pekerjaannya saat ini. “Untuk sekarang saya masih berkonsentrasi sebagai Sekkot dan belum berpikir untuk menjadi wawali,”ujar Poli.

Menurut Poli, sebagai seorang birokrat yang ditunjuk menjabat Sekkot, dirinya akan terus bekerja maksimal dan profesional dan kalau pun ada aspirasi dari masyarakat

agar dirinya mencalonkan diri sebagai wawali Tomohon, dirinya sangat berterima kasih atas perhatian tersebut.

Sedangkan Gubernur Sulut DR Sinyo H Sarundajang juga meminta agar walikota Tomohon Jimmy F Eman, SE, Ak juga secepatnya memilih wawali dimana sesuai

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

UU yang berlaku batas maksimal adanya wawali yang bari berlaku selama 60 hari kedepan.

“Saya harapkan kiranya usulan nama calon wakil walikota tersebut secepatnya disampaikan agar struktur pemerintahan bisa menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,”ujar Gubernur Sulut Dr Sinyo H Sarundajang kepada wartawan usai melantik Jimmy F Eman SE,Ak. Sarundajang menambahkan, sudah ada beberapa politisi dan birokrat di Kota Tomohon yang kini santer dibicarakan masyarakat serta dinilai layak untuk mendampingi Eman. Bahkan, berhembus kabar kalau Pemprov Sulut sendiri telah mengusulkan beberapa nama untuk dipertimbangkan Partai Golkar Tomohon agar bisa mendampingi Eman. Namun hal tersebut dibantah oleh Sarundajang.

“Siapa saja bisa dicalonkan apalagi yang akan maju itu merupakan utusan yang dicintai warga Kota Tomohon. Hanya saja itu harus sesuai aturan yang berlaku.

Intinya, siapa saja yang nantinya terpilih, kami dari propinsi siap mendukung,” tegas Sarundajang.

Kalaupun Wawali sudah terpilih, ada gelombang kedua siap menerpa. Ini menyangkut kinerja jajaran yang dinilai banyak pihak masih amburadul. Pelayanan publik yang diterapkan sejumlah SKPD hingga pengurusan di tingkat kelurahan sering dikeluhkan banyak pihak. Urus perijinan di kantor satu atap misalnya, sering berbelit dan bertele-tele.

Kalau sudah begini, pilihan birokrat sebagai pendampingnya di pemerintahan bisa jadi solusi. Tak hanya Arnold Poli, masih banyak kader pemerintahan lain di tingkat provinsi yang bisa jadi acuan.

Setidaknya, Eman tidak sendirian menghadapi para birokrat jajarannya, mengingat dia berback ground politisi.

Dan semua yang menghadiri pelantikan Walikota Tomohon devinitif di Kantor DPRD Kota Tomohon juga berharap Eman tidak diterpa gelombang lainnya; penolakan dari pendukung Jefferson Rumajar, yang masih merindukan romantisme dengan sosok idola mereka itu. (*)

www.identitasnews.com

LIPUTAN KHUSUS EDISI 89, MEI 2012

I DENTITAS TA BL OID

4

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Warga Sulut akan terus mengingat peristiwa 2-1-12, 2 Januari 2012. Pembunuhan sadis dalam sejarah daerah ini, ketika wanita muda bernama Lindy Melissa Pandoh ditemukan tak bernyawa di Tugu Boboca, Malalayang.

K

ASUS tersebut kini telah dalam tahap persidangan di PN Manado dengan terdakwa tunggal Winsy Warouw. Korban dan terdakwa adalah sahabat, keduanya mengabdi sebagai PNS dan pegawai honor di Pemkab Minahasa Selatan.

Winsy kini menjadi bagian sejarah kelam bagi warga Sulut.

Pembunuhan yang diduga dia lakukan termasuk sangat sadis.

Pemeriksaan polisi mengkategorikan dirinya melakukan pembunuhan berencana, didakwa pada 338, 339, dan 340 KUHP, termasuk pasal 2 ayat 1 UU Darurat. Banyak kalangan menilai, hukuman mati paling tepat untuk si pembunuh berdarah dingin.

Konon dalam pemeriksaan aparat kepolisian, terungkap fakta pada hari naas itu Winsy menjemput korban di samping Kantor Kejaksaan Minsel, sore sekitar pukul 15.30 Wita. Dalam perjalan terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan. Usai melakukan hubungan tersebut, korban malah memintai terdakwa sejumlah uang, kalau tidak diberikan akan dilaporkan ke istri dan keluarga.

Terdakwa nekad membunuh korban. Dia mengambil sebilah pisau dari bagasi mobil dan meminta Lindy untuk kembali memenuhi hasratnya, namun korban melakukan perlawanan. Saat itulah korban Lindy ditusuk berulang kali.

Tak dinyana Winsy, ketika memarkir mobilnya di area Tugu Boboca Malalayang, dia kepergok aparat Polsek Urban Malalayang yang lagi melakukan patroli.

Sejumlah pemeriksaan berulang kali dilakukan aparat kepolisian terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Minahasa ini.

Termasuk melakukan psikoanalisa apakah Winsy terganggu mentalnya.

Namun tidak ditemukan jejak atau tanda-tanda ada gangguan kejiwaan pada terdakwa. Artinya dia melakukan pembunuhan itu pada taraf kesadaran orang waras.

Beberapa media mengangkat pemberitaan, dia melakukan pembunuhan karena tak mampu menahan syahwat menyetubuhi Lindy, di saat korban menolak melakukannya.

Berbagai adegan pembunuhan terekam dalam proses rekonstruksi yang dilakukan terhadap Winsy.

Selama proses rekon itu juga, terdakwa melakukan semua adegan dengan bebas tanpa tekanan.

Bahkan ketika dibidik kamera, Winsy sering tersenyum.

Belum ada kepastian hukuman apa yang akan dijatuhkan majelis hakim pada pembunuh berdarah dingin ini. Namun, seperti harapan publik, kendati hukuman dunia tak akan mengembalikan nyawa Melissa Pandoh, namun Winsy bisa dijerat hukuman mati.

ADEGAN REKONSTRUKSI : Winsy Warouw tersenyum saat memperagakan kronologis pembunuhan dijaga ketat aparata kepolisian dari Polsek Urban Malalayang yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Iptu Rudi Raranta di Mokupa (beton panjang)

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

www.identitasnews.com

I DENTITAS

MANADO

TA BL OID

5

EDISI 89, MEI 2012

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Sulawesi Menjadi Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Pariwisata Manado,ID - Sulawesi menjadi Wilayah Kinerja Pertumbuhan Tertinggi di Indonesia karena Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) wilayah Sulawesi menjadi Koridor 4 dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang mencapai angka di atas 7%. Hal ini terungkap dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Sulawesi, hari ini (Rabu,11/4) digelar di Grand Kawanua Convention Center (GKCC) Hotel Novotel Manado.

Gubernur sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang memaparkan,”Oleh karena itu kawasan Sulawesi merupakan kawasan yang sangat penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Strategi pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan kepada pengembangan sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan serta lumbung pangan nasional, pengembangan gugus industri unggulan wilayah serta pengembangan jalur wisata alam dan budaya dengan strategi memperkuat jalur wisata Toraja-TomohonBunaken dengan Bali,” paparnya.

Lanjut dikatakan sarundajang masih ada sejumlah tan-

Strategi pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan kepada pengembangan sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan serta lumbung pangan nasional Sinyo Harry Sarundajang tangan yang harus dihadapi seperti halnya, Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah yang masih kecil karena PDRB per kapita yang masih rendah dibandingkan wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

Gubernur juga mengingatkan bahwa Pembangunan Ekonomi harus diselaraskan dengan pembangunan sosial budaya termasuk yang sangat penting pembangunan kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Kondisi masyarakat yang kurang sehat akan menghambat jalannya pembangunan ekonomi. (ID-cpnk)

Butuh Peningkatan Anggaran Untuk Sektor Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Sulut Manado, ID – Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi Sulut memberikan laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2011, kepada Pansus LKPJ DRPD Sulut. Dalam pemaparan terkait capaian kerja, sejumlah program telah tercapai bahkan melebihi target, namun masih ada yang belum memenuhi target sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu alasan dari sejumlah hambatan kurangnya pencapaian tersebut karena anggaran untuk ketiga sektor ini yang dianggap masih kurang (minim).

Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Utara, Jenny Karaouw memaparkan bahwa saat ini target capaian belum dicapai sepenuhnya. “Potensi capaian memang belum bisa kami lakukan sepenuhnya karena alokasi anggaran yang terbatas,” ungkapnya, sambil mencontohkan bahwa saat ini untuk peremajaan saja ada sekitar 3000 ha yang terealisasi dari target 37.000 ha, “jadi, butuh waktu 10 tahun untuk menangani permasalahan di lapangan,” tim-

palnya.

Ir. Peter Rene Hosang selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulut juga memaparkan bahwa untuk saat ini, untuk Pengisian Lumbung Pangan yang ditarget 20 Ton yang terealisasi total 19 Ton, “Ada selisih kekurangan sekitar 1 Ton, ini disebabkan karena anggaran yang tersedia hanya mampu membeli 19 Ton beras,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan Swasembada beras masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mematok target untuk setiap propinsi 200 Ton, dan untuk saat ini Sulut baru mampu memproduksi 30 Ton. “ Jadi ke depan akan dikejar sekitar 170 Ton, lagi,” ujar Hosang.

Kabar baiknya, walaupun Sulut belum Swasembada beras tapi dengan capaian kalori yang kita sediakan sudah memenuhi,” karena dari sekitar 2200-an kalori yang ditargetkan, bahkan melampaui target menjadi 4282 kkal, sehingga Sulut dikatakan sudah swasembada pangan,” tutur Hosang. (cpnk)

Gubernur Bersama Tim Penggerak-PKK Sulawesi Utara

Menyentuh Langsung Pada Pemberdayaan Masyarakat

Gubernur Puji Program TP-PKK Manado ID – Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sinyo Harry Sarundajang memuji peran sinergitas dari TP-PKK dalam upaya meningkatkan pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga di Propinsi Sulawesi Utara. “Program PKK adalah juga Program Pemerintah dan sangat sinergis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Program PKK menyentuh langsung pada pemberdayaan keluarga dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Dimensi Program PKK yang menyentuh bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, dan pembentukan karakter generasi muda sangat menunjang program Pemerintah,” tutur Sarundajang dalam sambutannya pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke-40 dan Pencanangan Bulan Bakti Gotong-royong Masyarakat ke-9 tahun 2012.

Gubernur juga mengajak ,agar budaya Gotong Royong tetap dipertahankan seperti ciri

khas masyarakat Sulut yaitu Mapalus, Maposad dan lainnya karena ini merupakan bentuk dari kearifan lokal yang harus ditumbuh kembangkan. “ Oleh karena itu, melalui Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong, berharap Tim Penggerak PKK dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulut dapat melaksanakan kegiatan yang langsung dapat dirasakan masyarakat dan dilaksanakan dengan cara Gotong Royong,” imbau Sarundajang di Pantai Wisata Firdaus Kema Kabupaten Minahasa Utara Pada kesempatan itu, Acara yang mengusung tema “Dengan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK Kita Tingkatkan Semangat Persatuan Dan Kesatuan Serta Partisipasi Masyarakat Menuju Kemandirian Bangsa” itu, diisi dengan sejumlah kegiatan, seperti : Lomba-lomba, Bantuan beasiswa untuk SD, SMP, SMA/SMK, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang dikelola

Anda Bermasalahdengan fasilitas di kantor dan rumah anda seperti 1.AC rumah dan AC mobil 2. Kulkas 4. Mesin Air 3. Mesin Cuci 5. Genset

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

oleh ibu-ibu PKK, bibit tanaman dan ikan termasuk Rumput Laut untuk kelompok tani nelayan, rumah Sehat sangat Sederhana, bantuan perahu katinting untuk nelayan kecil serta berbagai bantuan lainnya dengan sasaran kelompok masyarakat kurang mampu.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara melaporkan bahwa tujuan inti dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan. “tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkembangkan rasa gotong-royong ditengah masyarakat,” tutur nya. (ID-cpnk)

bergaransi Hubungi service

SURYA TolEahKamNuIK

Bpk Udin M (flexi) Telp.04313632259 535007 40 13 08 , 085234754512

www.identitasnews.com

I DENTITAS

MINAHASA

TA BL OID

6

EDISI 89, MEI 2012

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Diminta Menteri jadi Cabup Minahasa PKB Benzer Bumber Utus Novi ke Suksesi

Ferdinand Mewengkang bersama keluarga SEMANGAT untuk menyatukan hati sudah ditetapkan anggota Pria/ Kaum Bapa (P/KB) Jemaat GMIM Eben Haezer (Benzer) Bumi Beringin (Bumber), saat mengutus ketua komisi P/KB-nya, Pnt Drs Ferdinand Mewengkang untuk berpartisipasi di Pemilukada Minahasa, Desember akhir tahun ini.

Novi, sapaan akrab Mewengkang, telah direstui seluruh anggota kaum bapanya dalam iven politik di Tanah Toar Lumimuut. Lantunan Opo Wana Natas pada ibadah Sabtu (5/5), menjadi penanda sukacita P/KB Benzer Bumber, sekaligus ucapan syukur karena Novi dinilai punya keberanian sekaligus visi membebaskan Minahasa dari keterpurukan.

“Kami yakin dengan ketua karena dia adalah figur yang takut akan Tuhan, kepemimpinannya selama ini menjadi menjadi contoh terhadap pembangunan iman kaum bapa di jemaat kami,” kata Wakil Ketua Komisi Kategorial P/KB Benzer Bumber, Jantje Kaawoan, di sela ibadah.

Putra Nusa Utara Siap Pimpin Minahasa Minahasa,ID Keberhasilan Stevanus Vreeke Runtu (SVR) dalam memimpin Kabupaten Minahasa membuat beberapa kalangan ingin mempertahankan kepemimpinan tersebut. Salah satunya muncul dari Putra Nusa Utara Jhon Suoth Kansil.

Jhon Suoth Kansil yang Kansil memiliki pengalaman baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti negaranegara di Eropa, Australia, Amerika, Pakistan dan Singapura, tertarik untuk mencalonkan dirinya sebagai Bupati Minahasa periode 2013-2018 dengan meminang SVR sebagai wakil Bupati Minahasa.

Alasan tersebut didasarkan SVR sudah dua periode memimpin Kabupaten Minahasa. Suoth Kansil, yang adalah mantan Sekjen Advent Indonesia dan saat ini menjadi advisor/translator tiap desa di Minahasa, optimis apabila mereka berdua (duet) akan meraih kemenangan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. (nn-ID)

Semngata dukungan juga meluncur dari penuturan anggota P/KB Benzer lainnya, Johny Kandouw, Rudolph Montolalu, Ni’ Van Gobel, Jemmy Oroh dan Arthur Oroh. “Kami akan meminta saudara-saudara di Minahasa, daerahdaerah asal kami untuk mendukung ketua,” ujar mereka.

Melihat dukungan penuh anggotanya, kader birokrat yang menjabat posisi penting di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi itu menjadi semakin yakin untuk melangkah. “Saya merasa lebih kuat dan berani untuk menuju Pemilukada Minahasa berkat doa teman-teman,” cetusnya. Dia menceritakan, sebelumnya tak punya keinginan untuk bertarung.

Namun ada salah satu menteri yang mendorong ikut suksesi di tanah kelahirannya. “Dia bilang, saatnya saya turun,” tukas Novi.

Berkat dukungan tersebut, kabarnya Novi telah dipanggil sejumlah ketua parpol di Sulut. Mereka menyukai figurnya, karena menilai mantan Asisten III Setprov Sulut itu sebagai birokrat bersih dan punya pengalaman menata manajemen birokrasi. Pimpinan Parpol langsung memberinya porsi besar sebagai kandidat yang akan diusung.

“Buat saya menjadi kandidat itu adalah awal, selanjutnya masih banyak hal yang harus dilakukan, termasuk ketika diperkenankan Tuhan memimpin. Yang akan dilakukan adalah membebaskan PNS Minahasa dari terkekangan politik,” tandas dia. (alin feriana)

Pilih Angka Spesial

KPUD Minahasa Tetapkan 12 Desember Tondano, ID- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa memilih tanggal 12 Desember 2012 sebagai tanggal pemungutan suara Pilkada Minahasa. Tripel angka 12 ini diumumkan saat launching tahapan Pilkada Minahasa yang dilaksanakan di gedung Wale Ne Tou Tondano, Senin (7/5). Ketua KPUD Minahasa, Rommy Leke saat diwawancarai Tribun Manado mengatakan, pihaknya memilih tanggal tersebut karena angkanya cantik dan gampang diingat.

"Triple 12 itu angka cantik dan mudah diingat," ujarnya.

Dirinya menambahkan, pemilihan tanggal tersebut dilakukan agar pelaksanaan pemungutan suara tidak terlalu dekat dengan perayaan Natal. Selain itu, pelaksanaan kampanye juga tidak akan mengganggu hari raya umat Kristiani. "Secara aturan, pemilihan tanggal tersebut sesuai dengan aturan pelaksanaan pilkada. Hari pemungutan suara tidak boleh diatas dua bulan sebelum masa jabatan bupati berakhir. Tanggal itu kami anggap paling tepat," ujarnya.

Bupati Minahasa, Drs Stefanus Vreeke Runtu yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, dirinya memberikan apresiasi positif pada KPUD Minahasa yang akan bertugas melaksanakan Pilkada Minahasa. Menurutnya, momentum ini akan menjadi penentu calon pemimpin di Minahasa. "Pemkab Minahasa sangat mendukung KPUD Minahasa dalam melaksanakan Rommy Leke pilkada. Kami juga mau hasil akhir pelaksanaan pilkada adalah pasangan pemimpin yang bisa membangun Minahasa, "ujarnya.(cpnk)

Ranperda DAS Tondano Perlu Disosialisasikan Minahasa, ID - Penyusunan Ranperda DAS Tondano oleh DPRD Sulut yang prosesnya memakan waktu lama, dinilai tahapan-tahapannya belum masuk pada tahap pengentasan. Ranperda DAS Tondano yang rencananya akan disahkan bulan April ini. Berdasarkan informasi yang di dapat identitasnews, bahwa Ranperda tersebut merupakan salah bentuk penanganan dampak lingkungan yang menjurus pada penanganan bencana alam, yang seharusnya diketahui oleh masyarakat sekitar danau Tondano.

Masyarakat dalam hal ini bukannya menolak pengesahan Ranperda tersebut,

akan tetapi poin-poin serta pasal-pasal yang ada dalam ranperda tersebut harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada diseputaran DAS Tondano sebagai penerima dampak dan manfaatnya. "torang bukannya menolak, alangkah baiknya diketahui oleh seluruh warga masyarakat yang ada di hulu maupun hilir, agar supaya torang sebagai penerima dampak juga manfaatnya mengetahui secara pasti ranperda tersebut,"ungkap Johny Kawengian, tokoh masyarakat yang pemerhati lingkungan.

Masyarakat juga sangat mengharapkan adanya sosialisasi dari DPRD

Sulut dengan melibatkan LSM-LSM maupun organisasi-organisasi lingkungan, agar Ranperda tersebut diketahui dan disetujui oleh masyarakat yang ada diseputaran danau tondano.

"Kami mengharapkan adanya sosialisasi dari anggota legislatif provinsi dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat, seperti LSM-LSM ataupun organisasi lingkungan agar masyarakat mengetahui dan menyetujui pengesahan Ranperda tersebut, bukan di minahasa, tapi sampai ke Kota Manado yang sering menerima dampak dari luapan air Danau Tondano," pungkasnya. (dm)

Sajouw Pukau Jemaat GMIM Karunia Sea Satu Minahasa, ID - Dalam menjalankan tugas kepenatuaan serta tanggung jawab yang diemban dalam melayani umat di lingkungan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), sangatlah tidak mudah. Hal ini dirasakan oleh Pnt. Jantje W. Sajouw, sebagai Penatua Remaja GMIM. Dalam kunjungannya Pnt. Jantje W. Sajouw, berkesempatan memimpin langsung ibadah minggu di Jemaat GMIM 'Karunia' Sea Satu Kabupaten Minahasa, dan membuat jemaat merasa terharu atas khotbah yang disampaikan. Minggu, (6/5/2012) Dalam Khotbahnya, Pnt. Jantje W. Sajouw, menyampaikan banyak sekali hal-hal menarik yang selalu mengalihkan hati dan pikiran kita dari Tuhan, "uang, jabatan/karir, hobi dan lainlainnya juga membuat kita lupa bahwa ALLAH yang satu-satunya mempunyai berkat dan nafas kehidupan kita," katanya Lanjutnya, Ia mengatakan, bahwa tidak jarang para penguasa atau pemangku jabatan yang lebih tinggi yang awalnya diterima sebagai anugerah, selalu memakai kekuasaan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. "Ada pergeseran tanggung jawab menjadi menguasai, sehingga kemurnian tanggung jawab yang didukung oleh situasi zaman merubah semuanya itu menjadi arena kekuasaan,"jelasnya.

Pnt. Jantje W. Sajouw juga mengisyaratkan bahwa, apa

Jantje W. Sajow bersama BPMJ GMIM Karunia Sea Satu gunanya sebagai manusia yang mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, namun tidak memiliki hubungan baik dengan sesamanya, hal ini dialamatkan kepada pemangku jabatan tinggi, "bawahan tetap saja 'enak' dalam mengerjakan tugas dari pimpinan, dan alangkah baiknya pimpinan jangan se'enak'nya terhadap bawahannya. Ini yang menjadi pekerjaan kita di dunia, agar Tuhan selalu memberikan damai sejahtera ditengah-tengah kehidupan kita." terang Penatua Remaja GMIM ini.(efl)

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

www.identitasnews.com

I DENTITAS

BITUNG

TA BL OID

7

EDISI 89, MEI 2012

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Menuju Prestasi 100 Persen

Sondakh-Lomban Motivasi Peserta UN

Walikota Bitung Hanny Sondakh saat membuka lembaran soal ujian

Ko‘ Hanny Tak Pernah Ingkar Bitung, ID - Infrastruktur di Kota Bitung bisa dibilang cukup baik, hal ini dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana yang tertata dengan baik di sudut-sudut Kota Bitung. Setelah dua periode masa kepemimpinannya, Wali Kota sudah banyak memberikan penghargaan kepada masyarakatnya maupun pemerintah Kota Bitung. Salah satunya penghargaan sebagai Kota Adipura, hingga akan diberlakukannya Kota Bitung sebagai Kawasan Khusus Ekonomi (KEK).

Dari pantauan ID, infrastuktur pendukung sektor pariwisata dan ekonomi sangat mendukung. Sarana jalan yang menuju ke salah satu tempat wisata (Pantai Kasuari -red), sudah bisa dilalui.

Ini sangat membantu para wisatawan lokal maupun mancanegara dalam berwisata, Minggu (22/4) 2012.

Kepada identitiasnews warga mengatakan, ini merupakan wujud nyata dari janji yang diberikan oleh Walikota Manado kepada masyarakatnya, “jalan ke pantai kasuari ini dulunya rusak parah, motor saja tak bisa lewat. Tapi berkat Ko’ Hanny (Walikota-red), selain pantai ini banyak

Jalan ke pantai kasuari ini dulunya rusak parah, motor saja tak bisa lewat. Tapi berkat Ko’ Hanny (Walikota-red), selain pantai ini banyak didatangi pengunjung, pendapatan juga torang disini naik MAX LAMBANAUNG didatangi pengunjung, pendapatan juga torang disini naik,” ujar Max Lambanaung yang tinggal di sekitar pantai Kasuari.

Lambanaung menambahkan, bahwa di mata mereka, Ko’Hanny (sapaan akrabnya) yang sudah dua kali menjabat sebagai walikota, memang orang yang bisa dipegang janjinya. “Beliau juga orang yang tidak suka banyak mulut, namun sekali berjanji ia tak pernah ingkar,” ucap Lombonaung sambil menyapu daun-daun yang beserakan di area Wisata Pantai Kasuari.(efl)

Upah Buruh Pelabuhan Bitung Sangat Memiriskan Bitung,ID - Kawasan Ekonomi Khusus yang tak lama lagi akan diberlakukan di Kota Bitung, masih meninggalkan jejak yang tidak sedap di kalangan para buruh, khususnya buruh lepas yang setiap hari beraktivitas di pelabuhan Bitung. Dimana beberapa perusahaan ikan ditengarai banyak memakai tenaga buruh lepas, dengan upah yang sangat memiriskan.

Tenaga buruh tersebut hanya dihargai Rp. 30.000/ ton-nya.

Menurut Robby Sinaulan salah satu buruh lepas kepada ID, Senin (23/4) 2012, upah yang diterimanya dari perusahaan ikan yang biasa memakai jasanya dan teman-temannya, belum sesuai dengan standar upah yang ada. “ Torang pe tenaga Cuma dihargai 30 ribu per ton, noh kalo ada 20 orang buruh lepas, kali akang jo

itu, cuma dapa 1500 per orang, “ tutur Sinaulan yang mengaku sudah 15 tahun berprofesi sebagai buruh lepas disalah satu perusahaan ikan di Kota Bitung.

Lebih lanjut Sinaulan menambahkan, perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kota Bitung dalam menangani masalah gaji mereka, khususnya dalam mensejahterakan tenaga buruh lepas seperti kami ini.”Torang menghimbau kepada pemerintah supaya bisa membantu torang pe keluhan ini, “ sembari mengatakan besarnya kenaikan diserahkan kepada pemerintah.”Kalo pemerintah senang, haruslah masyarakat juga senang, begitu juga kalo masyarakat senang pemerintah pasti lebe senang, dan kami hanya meminta keadilan antara buruh lepas dengan para pemilik perusahaan,” pungkasnya.(efl)

Bitung, ID – Rabu (9/3) kemarin menjadi penutup putaran Ujian Nasional (UN) untuk seluruh strata pendidikan. Walikota Bitung Hanny Sondakh dan Wakil Walikota Maximilian Lomban menyimpan harapan besar pada penyelenggaraan ujian tahun ini.

Bergiliran keduanya membuka naskah soal ujian tingkat SMA/SMK, SMP dan SD selang tiga bulan terakhir. Beberapa sekolah penyelenggara turut dikunjungi duet pimpinan Kota Cakalang itu, untuk memantau langsung tahapan ujian, sekaligus memotivasi para peserta. Keduanya menyimpan keyakinan, anak-anak didik ini akan menjadi bibit terbaik, membentuk generasi masa depan yang punya kekayaan sumber daya manusia.

“Kami yakin mereka (peserta ujian, red) akan mampu melalui ujian sehingga target kelulusan 100 persen bisa terpenuhi,” kata Max Lomban di SD Inpres 7/83 Girian Weru 2.

Tahun ini Bitung menjadi kota penyelenggara UN dengan jumlah ribuan siswa.

Catatan Identitas, peserta ujian SMA sederajat mencapai 2.194 siswa dari 34 sekolah, sementara SMP 2.686 dari 35 sekolah dan SD 3.390 siswa dari 98 sekolah penyelenggara. Persiapan sekolah

bagi siswa yang akan hadapi ujian cukup dalam dan matang. Selain latihan soal dan pengayaan bagi siswa kelas terakhir, try out juga dilakukan guna menjamin target kelulusan 100 % bisa tercapai.

Sondakh menganggap persiapan yang telah dilakukan berbulan-bulan bisa percuma, ketika siswa tidak hadir ikut ujian. Karena itu ketika membuka soal UN di SMPN 2 Bitung akhir April lalu, dia meminta seluruh peserta untuk menjaga kesehatan.

“Saya harapa kalian bisa ikut ujian ini dengan baik, jaga kesehatan dan soalnya dikerjakan dengan teliti,” tandas orang nomor 1 Kota Bitung itu.

Bahkan sebelum pelaksanaan ujian, dirinya menghimbau Dinas Pendidikan Nasional yang dipimpin kepala dinas Herman Rompis serta seluruh pihak terkait, termasuk orang tua siswa, untuk memberikan perhatian penuh pada penyelenggaraan ujian tahun ini.

Tak terlepas juga peran guru di sekolah, senantiasa memberikan bimbingan agar tidak terjadi kesalahan teknis, khususnya ketika mengisi lembar jawaban ujian nasional (LJUN), karena kendati jawaban peserta sudah benar tapi salah pengisian pada LJUN dapat berakibat fatal.(efl)

Tersangka Dikejar Hingga Palu Polres Bitung Tangkap Dosen Penipu Bitung, ID – Kasus demi kasus terus diungkap jajaran Polres Bitung yang dikomandani AKBP Satake Bayu. Yang terbaru, aparat hukum Kota Cakalang mengungkap kasus penipuan besar yang dilakukan oknum dosen berinisial EK. Oknum ini diperkarakan menyusul penipuan terhadap 300 pegawai honor.

Aparat yang menerima pengaduan tak tinggal diam dan langsung menciduk tersangka.

Kini EK harus meringkuk di tahanan.

Menurut Satake Bayu, tersangka ditengara menipu ratusan honorer dengan iming-iming akan menjadikan mereka CPNS. Namun pekerjaan polisi masih cukup

panjang, sebab ketemu fakta tersangka tidak bekerja sendirian. Rupanya ada sindikat yang menjadi otak dan bekerja bersama EK. Untuk itulah tim Polres Bitung akan diturunkan hingga ke Kota Palu, mengejar tersangka lainnya berinisial N. “Kami akan menjemput N di Palu karena baru EK yang sudah ditahan,” kata Satake Bayu.

Praktik penipuan ini menurutnya telah berlangsung sejak 2011. Para pelaku meminta ratusan korban untuk menyetorkan sejumlah uang, sebagai pelicin supaya korban bisa lolos CPNS di Pemkot Palu.

Untuk meyakinkan korbannya, pelaku mengeluarkan SK palsu. (efl)

AKBP Satake Bayu

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

www.identitasnews.com

I DENTITAS TAB LOI D

PARLEMEN

8

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

EDISI 89, MEI 2012

Meiva Salindeho Lintang Merespon Tuntutan KSBSI Manado, ID - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan sejumlah tenaga kerja melakukan aksi di beberapa lokasi di Kota Manado, Selasa (1/5) . Aksi yang diikuti ratusan orang tersebut, turut juga mendatangi Gedung Cengkih (Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara) yang langsung disambut oleh Ketua DPRD Sulut Pdt. Meiva Salindeho-Lintang.

“Outsourcing sangat merugikan kaum buruh, sehingga perlu direvisi UU No. 13 Tahun 2003. Jika outsourcing masih termuat didalamnya maka itu menjadi senjata pamungkas para pengusaha untuk menerapkan sistem outsourcing,” ujar Romel Sondakh Koordinator Aksi KSBSI. Tuntutan para pelaku aksi ditanggapi Meiva Salindeho-Lintang dengan menjelaskan bahwa saat ini, DPRD sementara merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja, dan

Dua Perusahaan Outsourcing Diduga Melanggar UU Tenaga Kerja

kita akan undang hearing Angkasa Pura dengan Perwakilan dari KSBSI MEIVA SALINDEHOLINTANG akan segera menindaklanjuti tuntutan para buruh melalui hearing.

“Besok kita akan undang hearing Angkasa Pura dengan Perwakilan dari KSBSI,” tegas Lintang. (cpnk)

Hearing : Perbaikan Asrama Malang, Selambatnya Bulan Mei

Hearing Komisi II DPRD Sulut Terkait Renovasi Asrama Malang Manado, ID - Terkait sejumlah asrama mahasiswa yang tersebar di Indonesia sebagai milik dan aset Daerah Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang terbengkalai, Siang tadi (Senin, 23/4) DPRD Sulut melaksanakan sidang dengar pendapat(hearing), di lantai II Kantor DPRD Sulut. Salah satu yang menjadi fokus pembicaraan adalah terkait

asrama mahasiswa yang ada di Malang.

Kepala Biro Perlengkapan Sulut, Rudi Roring menyatakan bahwa perbaikan asrama malang butuh kebijakan yang tentunya tidak bertentangan dengan mekanisme yang ada. Upaya yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan pengeseran anggaran karena nominal untuk perbaikan bagian atas

asrama,”tidak melebihi Rp.100 juta, dan anggaran Rp.100 juta itu, butuh kebijakan,” ungkap Roring.

Sementara itu, beberapa masukan yang datangnya dari Komisi II DPRD Sulut seperti, Teddy Kumaat, Jhon Sumual dan anggota lainnya berpesan,”mengenai pergeseran anggaran harus memiliki alasan yang tepat dan sebaiknya asrama dikosongkan dulu baru diperbaiki. Pergeseran anggaran harus sebijak-bijaknya, dan jangan kita terjebak dengan kebijakan yang kita ambil. Bagaimana, kita, secerdas-cerdasnya, agar tidak terkait dengan hukum,” tutur mereka.

Adapun hasil kesepakatan dan rekomendasi dari Komisi II DPRD Sulut diantaranya : Biro perlengkapan segera melaporkan jumlah pergeseran anggaran sesuai dengan permintaan untuk perbaikan asrama selambat-lambatnya pada bulan Mei, Komisi II akan merekomendasikan pergeseran anggaran setidaknya akan direkomendasikan di anggaran tambahan, dan Biro perlengkapan segera melakukan pengosongan gedung untuk mengadakan perbaikan asrama di Malang. (cpnk)

Kumaat : Yang Kita Lakukan, Telah Memendekkan Umur Manusia Manado,ID - Teddy Kumaat Anggota Pansus LKPJ GUbernur Tahun Anggaran 2011 mendukung program yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulwesi Utara terkait penghindaraan penggunaan teknologi yang menggunakan zat/bahan kimia, seperti pestisida, insektisida atau pupuk kimia (anorganik), “karena apa yang telah kita lakukan selama ini, telah memendekkan umur manusia,” ujarnya.

“Salah satu dokter mengatakan kepada saya, bahwa dalam dekade 10 tahun terakhir, banyak masyarakat terkena Anemia Aplastik. Mayoritas penyebab penyakit ini adalah pestisida, insektisida dan pupuk kimia. Oleh karena itu, saat ini di Amerika dan beberapa Negara lainnya sudah melarang penggunaan pupuk kimia, insektisida dan pestisida,” ungkap Kumaat.

Bagaimana dengan Sulawesi Utara? Dari hasil yang didiskusikan Teddy kumaat didapati,”Rurukan dan Modoinding termasuk menjadi sasaran penyakit anemia Aplastik karena pengguanaan pestisida,” ungkapnya sembari menegaskan bahwa,” apa yang yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan untuk menghindari penggunaan bahan kimia, sangat tepat. Namun kita harus tegas. Kalau perlu berikut, untuk tahun depan, atau dua tahun depan kita harus berani melepas pupuk kimia, pestisida dan insektisida. Torang harus selamatkan dulu masyarakat petani,” tegasnya.

Diketahui bahwa Anemia aplastik adalah kelainan hematologik yang ditandai dengan penurunan komponen selular pada darah tepi yang diakibatkan oleh kegagalan produksi di sumsum tulang.

Pada keadaan ini jumlah sel-sel darah yang diproduksi tidak

Teddy kumaat memadai. Penderita mengalami pansitopenia, yaitu keadaan di mana terjadikekurangan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit Konsep mengenai anemia aplastik pertama kali diperkenalkan pada tahun1988 oleh Paul Ehrlich. Ia melaporkan seorang wanita muda yang pucat dan panas dengan ulserasi gusi, menorrhagia, anemia berat dan leukopenia. Sewaktu dilakukan autopsi ditemukan tidak ada sumsum tulang yang aktif, dan Ehrlich kemudian menghubungkannya dengan adanya penekanan pada fungsi sumsum tulang. Pada tahun 1904, Chauffard memperkenalkan kasus ini dengan istilah Anemia Aplastik. (cpnk)

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

Manado, ID - Kisruh terkait ketenagakerjaan yang dikelola oleh 2 perusahaan outsourcing (penyedia tenaga kerja) yang bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura I Bandara International Sam Ratulangi Manado membuat gerah legislator SuBenny Ramdhani lut dari Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Terkait masalah ini Benny Ramdhani mengungkapkan bahwa kasus ini adalah pelanggaran terhadap UU ketenagakerjaan.

“Ada dugaan kuat bahwa perusahaan outsourcing tersebut melakukan penipuan masalah jamsostek tenaga kerja, dan ini adalah pelanggaran terhadap UU No.13 tahun 2003,” ungkapnya.

“Jika ini terbukti,maka saya meminta DPR merekomendasikan untuk menyeret kedua perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai efek jera kepada perusahaan manapun, agar tidak sekali-kali melakukan onepretasi sebagaimana UU ketenagakerjaan yang diatur kepada tenaga kerja,” tegas Brani sapaan akrabnya.

Diketahui masalah ini mencuat kepermukaan, berawal dari Pemecatan sepihak terhadap beberapa tenaga kerja yang dipekerjakan CV. Janes International berbuntut panjang hingga perusahaan outsourcing ini, di black list oleh PT. Angkasa Pura I. Dari penuturan tenaga kerja yang sudah bekerja selama 12 tahun itu, diketahui hanya menandatangani surat kontrak pada tahun pertama (untuk satu tahun). Setelah itu, tidak pernah lagi ada perpanjangan kontrak namun tetap bekerja selama 12 tahun.

Buntutnya, ketika ada perpindahan pengelolaan outsorcing baru, para pekerja ini diperintahkan menandatangani surat kontrak baru dengan jumlah gaji yang lebih kecil. Karena belum mau menandatangani kontrak itu, akhirnya para pekerja kehilangan pekerjaannya hingga sekarang. (cpnk)

Pansus Mengukur LKPJ SKPD Masih Kurang Manado, ID - - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2011, mengukur kinerja dari satuan perangkat kerja daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di Gedung DPRD Sulut.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Sulut James Sumendap, yang didampingi Wakil Ketua Herry Tombeng, Sekretaris Netty Pantouw untuk mendengar dan mengukur kinerja dari Dinas Perkebunan oleh Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Utara, Jenny Karaouw, dan oleh Ir. Peter Rene Hosang sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulut serta Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) Sulut Ir Frits L. Kaunang Pada kesempatan itu, Pansus sepakat bahwa perlu penambahan anggaran untuk tahun 2013 untuk ketiga sektor ini, mengingat ketiga sektor inilah yang pada saat ini, yang paling dekat dengan masyarakat namun penganggarannya dinilai masih minim. Seperti yang diutarakan Edison Masengi anggota Komisi III DPRD Sulawesi Utara,"Kurangnya capaian (tidak mencapai target) menjadi reference untuk APBD 2013, karena sektor ini sangat dekat dengan masyarakat, ketika melakukan reses beberapa waktu yang lalu, masalah di sektor inilah yang paling sering ditemui " ujarnya setelah mendengar laporan ketiga SKPD. Namun Pansus juga tidak menampik, bahwa laporan yang diberikan ketiga SKPD belumlah sesuai dengan harapan karena bentuk laporan, tidak memuat rincian capaian secara terperinci. "Masalah capaian, bagaimana? sehingga kita bisa menilai kinerja. contoh : berapa penyuluh yang ditargetkan, pakah mencukupi atau tidak?".

Hingga berakhirnya proses laporan Pansus akan menindaklanjutinya dengan langsung turun lapangan. (cpnk)

www.identitasnews.com

I DENTITAS

ADVETORIAL

TAB LOI D

9

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

EDISI 89, MEI 2012

Gubernur Minta Masyarakat Menopang Eman Pelantikan Walikota Tomohon, TP-PKK Serta Peneguhan Ketua Dekranas Kota Tomohon Masa penantian warga Kota Tomohon untuk memiliki Walikota devinitif berakhir, setelah Rabu 9 Mei 2012, Jimmy Feidie Eman, SE, Ak dilantik Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang menjadi pimpinan tetap Kota Bunga.

P

elantikan bertempat di ruang rapat DPRD Tomohon. Lewat SK Mendagri RI, Gubernur Sarundajang melantik-mendefinitifkan Plt Walikota menjadi Walikota Tomohon sisa masa jabatan 2010-2015.

Gubernur Sulut dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka memaksimalkan dan pencapaian visi pembangunan Tomohon, sehingga perlu ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah di dalamnya topangan peranan aktif untuk membangun bersama demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Tomohon.

Demikian juga dalam proses pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu didahului dengan komitmen pembangunan. Sarundajang turut meminta agar Walikota Tomohon devinitif bisa melakukan penataan terhadap manaje-

GUBERNUR Sulut DR Sinyo H Sarundajang melantik Plt Walikota Jimmy Feidie Eman, SE.Ak menjadi Walikota Tomohon sisa masa jabatan 2010-2015.

DR Sinyo H Sarundajang memasang atribut kehormatan kepada Jimmy Feidie Eman, SE.Ak sebagai Walikota Tomohon.

RAPAT Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Tomohon. men birokrasi, termasuk mengejar opini wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI Gubernur kemudian menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Jimmy F Eman SE,Ak sebagai Walikota Tomohon, sekaligus juga dengan ucapan selamat atas dilantiknya Ibu Lie Liliana Eman-Mokoginta sebagai Ketua TP-PKK Kota Tomohon.

FOTO bersama Pimpinan Forum Pimpinan Daerah.

FOTO bersama Gubernur Sulut, Ketua DPRD Kota Tomohon dan Walikota/Bupati se-Sulut.

Setelah acara pelantikan di gedug DPRD, rombongan langsung menuju ke rumah dinas Walikota Tomohon untuk melanjutkan acara rama tamah dan syukuran, bersamaan juga dengan pelantikan Ketua Tim penggerak PKK Kota Tomohon, dirangkaikan peneguhan ketua Dekranas kata Tomohon.

Pelantikan Ibu Lie Liliana Eman Mokoginta sebagai ketua TP PKK Tomohon, dihadiri oleh para pengurus TP PKK Provinsi, termasuk yang mewakili Ny Deeitje Sarundajang-Laoh Tumbuan yaitu Ny Ester Masye Mokodongan-Turang dan para pengurus TP-PKK Kota Tomohon.

Di sela-sela pelantikan Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kota Tomohon Jimmy F. Eman,SE,Ak lewat sambutannya mengatakan bahwa tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) Sulut saat ini yang menduduki urutan kedua nasional, tak dapat disangkal merupakan juga hasil kerja gerakan PKK yang secara nyata mengutamakan program di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi keluarga, yang didalamnya juga termasuk peran TP PKK Kota Tomohon.

Hadir dalam acara pelantikan mewakili Gubernur Gorontalo Staf Ahli Drs H Ranis Luwiti, Ketua DPRD Prov Sulut Pdt Meiva Salindeho-Lintang STh, Danlantamal VIII Laksamana Pertama TNI Guguk Handayani, Komandan Korem 131 Santiago Kolonel Inf A.A.B. Maliogha, Komanan Pangkalan Udara Sam ratulangi Letkol (PNB) Jorry Soleman Koloay, Kajati Sulut I Ketut Arthana SH, Ketua DPRD Bolmong Utara Karel Bangko SH, Bupati Minahasa Drs Stefanus Vreeke Runtu, Bupati Minahasa Utara Drs Sompie Singal MBA, Walikota Manado DR Vicky Lumentut, Wakil Walikota Bitung Max Lomban SE MSi, Wakil Bupati Sitaro Piet Kuera, Wakil Bupati Boltim Meidi Lensun, jajaran pemerintah Provinsi Sulut, Kapolres Tomohon AKBP Marlien Tawas SH, MH, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf Theo Kawatu, Ketua Pengadilan Negeri Tondano Jony Palayukan SH MH, mewakili Ketua TP-PKK Sulut Wakil Ketua Ester Mokodongan-Turang, Ketua Sinode GMIM Pdt Piet Marthen Tampi, Jajaran Pemerintah Kota Tomohon, para tokoh agama dan tokoh masyarakat.(adv)

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a ANGGOTA tim pengerak PKK Kota Tomohon.

www.identitasnews.com

Ny Ester Masye Mokodongan-Turang melantik Ibu Lie Liliana KETUA Dewan Penyantun TP PKK Kota Tomohon Jimmy F Eman Eman Mokoginta sebagai ketua TP PKK Kota Tomohon dan SE,Ak bersama Ibu Lie Liliana Eman Mokoginta dan Ny Ester dihadiri oleh para pengurus TP PKK Provinsi.

Masye Mokodongan-Turang.

NUSA UTARA

Willy Kumentas Berpeluang Sekda Sangihe Tahuna ID - Tekateki siapa yang bakal menjadi Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe hingga saat ini baru dilakukan Fit and Proper Test di tingkat propinsi yang sesuai jadwal Willy pada jumat (27/4) di Kumentas ruang rapat badan kepegawain propinsi. Namun kabar berhembus dari berbagai orang – orang dipercaya di lingkup Sekertariat daerah Sangihe maupun propinsi lebih mengunggulkan Ir. Willy Kumentas yang memiliki peluang besar untuk menakodai DL 06 Sangihe.

Berpeluangnya Kumentas dilatarbelakangi pengalaman sebagai seorang birokrat yang sudah matang, bahkan sudah mengenal jauh wilayah kepulauan Sangihe disaat menjabat Kepala Dinas Pertanian dan kehutanan kabupaten Sangihe pada tahun 1987-1994.

Bukan hanya itu saja, Kumentas dikabarkan memiliki kedekatan secara moral dengan Gubernur Sinyo H. Sarundajang sebagai Staf ahli gubernur Bidang pembangunan dan merupakan teman baik dari Bupati H.R Makagansa. Sesuai informasi yang diterima Wartawan Identitas ada tiga calon yang diusulkan oleh pemerintah daerah Sangihe yaitu, Drs. M. Berhandus SH, Ir. Willy Kumentas dan Drs. Sukardi Adilang untuk mengikuti fit and proper test .

Begitu halnya dengan Drs. Maurit Berthandus SH yang saat ini menjabat Plt sekda mempunyai peluang yang sama untuk menjadi Sekda defenitif.

Sedangkan Drs. Sukardi Adilang merupakan kuda Hitam yang siap mengkandaskan peluang Berhandus dan Kumentas. Sementara itu, Kumentas saat di hubungi Identitas via seluler jumat sore membenarkan dirinya salah satu calon Sekda yang diusulkan Pemda Sangihe dan baru selesai mengikuti Fit and Proper Test .” Tentu Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah mengakomodir saya untuk mengikuti Fit and Proper Test,” Tukasnya. (gun)

EDISI 89, MEI 2012

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Bupati Sangihe Optimis Peserta UN Lulus 100% Tahuna ID – Bupati Sangihe, Drs HR Makagansa MSi, menyatakan optimis bahwa seluruh peserta Ujian Nasional (UN) baik tingkat SLTA dan SLTP akan lulus semuanya.

“Pemerintah daerah, tentunya berharap, seluruh peserta UN, dari tingkat SLTA dan SLTP akan lulus semuanya. Saya optimis semua peserta UN dari tingkat SLTA maupun SLTP yang ada di Kabupaten Sangihe akan lulus dengan nilai yang memuaskan,” ujar Makagansa.

Mantan Kadis Diknas Provinsi Sulut itu bahkan, menjanjikan hadiah bagi para siswa peserta UN yang lulus dengan nilai terbaik.

Kepedulian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan, terkait dengan pelaksanaan UN, membuat

Bupati dan Wakil Bupati kerap mendatangi sejumlah sekolah guna member motivasi kepada seluruh peserta UN agar bisa mengerjakan seluruh soal UN dengan baik dan sukses.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Sangihe, Dra. H. Tatawi Mpd menyatakan pihaknya optimis bahwa kelulusan peserta UN tingkat SLTA maupun SLTP bakal seratus persen, karena persiapan seluruh siswa peserta UN sangat baik. (gun)

HR MAKAGANSA

Kejari Tahuna Selidiki Kasus Dana Askes Perangkat Kampung Tahuna ID – Kasus dana Askes perangkat Kampung yang berbandrol sekitar Rp 300 juta akhirnya disikapi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tahuna, dengan melakukan penyelidikan awal terhadap kasus dugaan korupsi yang terjadi semenjak tahun 2009 lalu.

Hal ini dibuktikan dengan reaksi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tahuna Sinarta Sembiring SH MH, yang telah memerintahkan Kasi Intelnya untuk menelusuri kasus tersebut melalui penyelidikan.

“Saya sudah perintahkan Kasi Intel, untuk menyelidiki kasus dana Askes Perangkat Kampung itu, dengan melakukan pengumpulan data serta meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran dana tersebut,” ungkap Sembiring, kepada sejumlah wartawan saat ditemui di ruang kerjanya.

Dia bahkan meminta kepada siapa saja yang mengetahui aliran dana Askes milik perangkat Kampung itu agar me-

Tunjangan Aparat Kampung Sangihe Berbandrol Rp 2,8 Milliar Segera Dicairkan Tahuna ID – Para perangkat Kampung yang ada di seluruh pelosok wilayah di Kabupaten Sangihe, patut berbangga, karena pada Triwulan pertama tahun 2012 ini akan segera menerima tunjangan aparat kampung dari pemerintah daerah.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Drs.Semuel Pontoh mengatakan, realisasi tunjangan aparat kampung tersebut akan dilaksanakan pekan depan.

“Pembayaran tunjangan bagi semua perangkat kampung dan kelurahan akan direalisasikan pekan depan, yang akan dilaksanakan langsung oleh tim dari bagian Pemdes sendiri,” ujar Pontoh, seraya menambahkan, total anggaran untuk tunjangan perangkat kampung dan kelurahan pada tahun 2012 ini berbandrol Rp 2,8 Milliar.

Pembayaran tunjangan itu, akan dimulai dari Kecamatan Nusa Tabukan dan Kecama-

I DENTITAS TA BL OID

10

tan Tabukan Utara. Sedangkan wilayah lainnya akan direalisasikan setelah pembayaran tunjangan di kecamatan tersebut selesai dilaksanakan. Sementara pembayaran tunjangan bagi para perangkat di wilayah yang terpisah dari daratan Pulau Sangihe telah didahulukan dengan pertimbangan, letak wilayah yang jauh dan terpisah dari daratan.

Sementara itu, aparat kampung termasuk Kepala lingkungan (Pala) saat dikonfirmasi ID merasa bersyukur atas ketepatan pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran tunjangan triwulan pertama ini.”

Sebagai aparat kampung kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang akan merealisasikan tunjangan triwulan pertama, artinya kami aparat kampung merasa dihargai kinerja kami selama ini. “ ungkap Ramli Sasebohe Salah satu kepala lingkungan di kecamatan Tamako. (gun)

Saya sudah perintahkan Kasi Intel, untuk menyelidiki kasus dana Askes Perangkat Kampung itu, dengan melakukan pengumpulan data serta meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran dana tersebut SEMBIRING SH M Kajari Tahuna Sinarta H nyampaikannya kepada petugas penyidik Kejaksaan, agar prosesnya bisa lebih cepat ditingkatkan ke penyidikan.

“Intinya, siapa saja yang mengetahui

informasi tentang dugaan kasus penyelewengan dana tersebut, agar menyampaikannya kepada petugas penyidik kejaksaan, agar proses bias lebih cepat ditingkatkan ke penyidikan,”Pintahnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi tersebut terungkap ketika sejumlah perangkat kampung mempertanyakan dana askes mereka yang hingga saat ini tak kunjung dicairkan, sementara pertanggungjawaban terkait dana askes tersebut telah mereka buat, namun dananya tak kunjung ada.

Sayangnya, upaya penyelamatan uang milik daerah melalui penitipan uang ke Kas daerah oleh salah satu oknum pejabat di lingkup Pemkab Sangihe, pengeluarannya justru disalahgunakan oleh pihak Dinas Pendapatan Pendapatan dan Aset Daerah (PPKAD) dengan mengesampingkan peruntukkan dana tersebut yang diduga raib menjelang pelantikan HRM-JEG sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sangihe periode 2011-2016.(gun)

Warga Sangihe Tolak Pembatasan BBM Tahuna ID – Meski Pemerintah pusat telah membatalkan Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM), namun wacana tersebut tetap saja membuat warga Sangihe menjadi was-was. Mereka bahkan dengan tegas menyatakan tetap menolak kebijakan pemerintah pusat yang akan memberlakukan pembatasan BBM tersebut, kapan pun akan diberlakukan.

Ronian , salah satu tokoh masyarakat Tamako kepada ID, Jumat (27/4) mengatakan, pemberlakuan pembatasan BBM tersebut akan menyengsarakan warga yang ada di daerah kepulauan.

“Sebagai warga Sangihe, saya tentunya menolak kebijakan pemerintah pusat yang akan memberlakukan pembatasan BBM, karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat yang ada di daerah kepulauan. Bayangkan saja, jika kebijakan itu benar-benar diberlaku-

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

kan, sementara aktifitas seluruh masyarakat yang berada di tiga kabupaten yang ada di Nusa Utara akan mengalami kesulitan dalam hal transportasi laut, karena secara otomatis akan mempengaruhi bagi operasional kapal penumpang yang melayani rute, Manado-Tahuna,” tukasnya.

Pun jika pembatasan BBM tetap dilakukan pemerintah pusat, maka untuk kebutuhan BBM di wilayah Nusa Utara harus ada pemberlakuan khusus, mengingat sebagian besar mata pencaharian warga di Kabupaten Sangihe, sebagai nelayan.

“Kami minta pemerintah pusat memberikan perlakuan khusus terhadap masyarakat di wilayah kepulauan, apabila pembatasan BBM benar-benar diberlakukan, kalau tidak, masyarakat nelayan akan mengalami kelaparan, karena minimnya BBM untuk mereka melaut,” tandasnya lagi. (gun)

www.identitasnews.com

I DENTITAS TA BL OID

MINUT

11

EDISI 89, MEI 2012

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Sompie Minta Kesehatan Dijaga Minut, ID – Bupati Mijawaban dengan baik dan nahasa Utara (Minut) teliti,” pinta Bupati ketika Sompie Singal, puas demembuka dokumen soal ngan penyelenggaraan ujian di sekolah tersebut, Ujian Nasional (UN) tahun baru-baru. ini di daerahnya. Target Dinas Pendidikan Nakelulusan 100 persen rasional dan Olahraga (Diksanya bisa dikejar. pora) Minut juga berharap Selain yakin dengan partisipasi siswa peserta target tersebut, Sompie UN bisa maksimal, kendati memotivasi peserta ujian. pada ujian SD ada bebeDirinya juga memberi perrapa siswa yang tidak ikut hatian penuh pada seluruh dan terancam kelulusanSompie Singal siswa, terlihat ketika menya. Di Minut tercatat peminta anak kelas VI di SD serta wajib UN tingkat SD Negeri 1 Airmadidi untuk menjaga ke- sebanyak 3499 siswa dengan sekolah sehatan. penyelenggara negeri sebanyak 105 dan “Jaga kesehatan kalian, isilah lembar swasta 78 sekolah. (elf)

Kanada Bantu Sektor Pendidikan MINUT, ID – Basics CIDA, lembaga sosial yang berbasis di Kanada akan berpartisipasi pada dunia pendidikan di Minahasa Utara (Minut).

CIDA melihat program pendidikan Sumikolah yang digalang Pemkab Minut sebagai langkah maju dalam proses peningkatan SDM, sehingga lembaga tersebut akan memfokuskan dirinya pada program tersebut. Sumikolah sendiri mendorong peserta belajar aktif yang putus sekolah untuk kembali ke bangku kelas.

“Mereka yang kembali sekolah inin akan dibantu CIDA, nantinya akan diberi peralatan pendidikan,” kata Kadis Pen-

didikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minut, Drs Max Tatapada MSC, baru-baru.

Dirinya meyakini keberlangsung program Sumikolah akan semakin terdorong lewat kerja sama ini, sekaligus memberi kontribusi positif bagu dunia pendidikan Minut. Terutama pula, menurut dia membuka kesempatan seluasnya bagi anak putus sekolah untuk kembali mengecap pendidikan.

Sebagai langkah follow up kerja sama dengan CIDA, Dikpora sudah mendata berapa banyak siswa Minut yang putus sekolah, supaya bisa menjadi sasaran bantuan.(elf)

Olly : Bidan Harus Menjiwai Profesinya Minut, ID - Profesi sebagai seorang bidan bukanlah sebuah tugas yang mudah. Tak jarang profesi kebidanan ini selalu diperhadapkan dengan suka maupun duka, apalagi profesi ini dibutuhkan keterampilan dan keuletan yang tinggi dalam menolong para ibu dalam hal persalinan.

Bidan Olly Koloay (sapaan akrabnya) yang memulai karirnya sebagai seorang bidan

Olly Koloay

sudah sejak tahun 1991 di Desa Makalisung Kecamatan Kema, kemudian ditahun 1995 di pindah tugaskan ke Desa Laikit Kecamatan Dimembe, dan pada tahun 2008 bidan Olly ini meraih penghargaan sebagai Bidan Teladan seKabupaten Minahasa Utara.

Bidan Olly menuturkan bahwa, “seorang bidan haruslah menjiwai pekerjaan tersebut, jika tidak menjiwai, akan sangat berakibat fatal bagi persalinan ibu dan calon bayi, dan tidak itu saja ilmu kebidanan yang kita pelajari akan sia-sia,” ungkap Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan pada Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Utara ini.

Olly Koloay juga menambahkan bahwa dirinya sudah melakukan pertolongan persalinan kurang lebih 2000 orang ibu, dan kesemuanya itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dengan tidak mengenal siang ataupun malam. Tak jarang waktu untuk bermesraan dengan suami, tersita (sedikit terganggu) oleh orang yang minta tolong untuk bersalin. Saat ditanya tarif setiap kali menolong orang bersalin, dengan senyum bidan Olly mengatakan, “yah... tarifnya mana-mana, tapi kebanyakan gratis,” tutur istri tercinta Hukum Tua Desa Laikit Kecamatan Dimembe Paulus Sundalangi Pada saat yang sama wartawan identitasnews sempat menyaksikan bidan Olly baru saja menolong seorang ibu yang melahirkan anak kembar. (elf/dm)

Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Utara Altje Singal-Polii, SH, MSc dan IbuIbu PKK Menanm 300 Bibit Pohon

300 Bibit Pohon Untuk Hari Bumi Minut ID - Penanaman sekitar 300 bibit pohon disebar sepanjang jalur Ring Road, yang diprakarsai oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Utara, Event Organizer Peka Djagat, Dinas Kehutanan Minahasa Utara, Camat Kalawat dan Hukum Tua Desa Kalawat, bekerjasama dengan PT. Timur Jaya Distributor Wings Food Sulut, dengan dukungan media partner IdentitasNews.com, dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Bumi, Sabtu (21/4).

Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Utara Altje Singal-Polii, SH, MSc, menyambut baik kegiatan penanaman pohon di daerah ring road, akan tetapi baiknya diikuti dengan pemeliharaannya. “ Saya berharap agar supaya bukan hanya menanam saja akan tetapi harus tetap terus dipelihara,”ungkap Istri dari Bupati Minahasa Utara Sompie Singal.

Hal senada juga diutarakan oleh Camat Kalawat, Ibu Tieneke Rarung, SH dalam sambutannya mengatakan bahwa hari ini juga merupakan salah satu

bentuk memperingati Hari Kegerakan PKK (HUT-PKK), Bulan Bakti Gotong Royong, terlebih untuk penilaian Adipura. “Penanaman pohon ini bukan cuma hari jumat (Jumpa PAS), tetapi setiap hari. termasuk membersihkan saluran air yang ada di pinggiran jalan maupun di lorong-lorong,” tegas Rarung.

Disamping itu, Koordinator Pelaksana Event Sammy Kawengian, S.Kel mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak wings food, Dishut Minut, Camat Kalawat, SKPD-SKPD yang ada, Guruguru beserta siswa-siswi SMP 1 Kalawat, Green Community SMP 1 Kalawat, dan masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga terlaksananya acara ini.

“Yang pasti masih banyak kekurangan, tapi berkat kerjasama yang baik khususnya dari Wings Food dan TP-PKK Minut serta didorong oleh rasa kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Ke depan kami EOPD akan terus berupaya untuk dapat bekerjasama dalam event-event selanjutnya,” ungkap Kawengian kepada identitasnews. (dm)

Agus Sangian, SH

Sampahmu Adalah Masalahku Minut, ID - Dalam rangka mempertahankan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Kabupaten yang bersih memerlukan kerja keras baik pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Dinas Tata Ruang, Pertamanan dan Persampahan (Tarumansa) Agus Sangian,SH yang mengatakan bahwa Dinas Tarumansa masih memiliki armada sampah yang sangat minim, menjadi tantangan yang sulit diatasi (belum ditemukan solusinya).

Di samping itu, pihaknya sampai saat ini belum memungut retribusi sampah, dan diharapkan ke depan agar masyarakat dapat berpartisipasi untuk membayar retribusi sampah. Lebih lanjut Sangian mengatakan bahwa Minahasa Utara memang menjadi sasaran pembuangan sampah bagi orang-orang yang melewati ruas jalan BitungManado yang belum memiliki kesadaran akan kebersihan.

Ditanya soal ruas jalan ring road di wilayah Minahasa Utara, yang akhir-akhir ini dipenuhi sampah dengan tegas Sangian mengatakan,”tidak mungkin orang

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

Minut yang buang sampah, di ruas jalan ring road, kemungkinan besar orangorang yang merehab rumah dan para kontraktor yang membangun di wilayah Citraland. Coba lihat sampah yang di ring road itu kebanyakan terdiri dari jenis sampah konstruksi, seperti pecahanpecahan batu bata, kaca, dan keramik,” tutur Sangian. (elf)

www.identitasnews.com

EDISI 89, MEI 2012

I DENTITAS TA BL OID

MITRA

12

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

HUT Desa Tombak Ditandai Dengan Bakar Ikan Terpanjang Posumaen ID – Ada yang unik dan tidak biasanya dilaksanakan di desa Tumbak, Kecamatan Pusomaen.

Karena dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Desa Tumbak yang telah genap 94 tahun itu, diadakan prosesi bakar ikan di sepanjang jalan desa.

Prosesi Bakar Ikan Terpanjang, turut dihadiri dan disaksikan Bupati Minahasa Tenggara Telly Tjanggulung (T2) bersama tokoh agama Muslim desa Tumbak Dr. helmy Bachdar, Habib, Habib Muchsin Bilfaqih SPd, Kompol Yusuf Baba dan dari Maluku Utara yakni Rektor STAIN Ternate Abdulrahman Marasabessi, Kakanwil Agama Provinsi Maluku Utara Abdulrahman.

“Akan menjadi sukacita masyarakat, manakala sampai dengan saat ini, masyarakat Tumbak dapat hidup berdampingan dengan rukun, damai, dan tenteram, amat terlebih masyarakat masih dapat merasakan sukacita

keberhasilan dalam pembangunan,’’ kata Bupati di hadapan masyarakat dan tokoh desa Tumbak yang hadir beserta para Kadis, Kaban, Camat, dan Kapolsek .

Bupati juga memberikan apresiasi yang positif menyangkut berbagai kegiatan tradisi yang ada di Desa Tumbak dan yang sementara dilaksanakan. “Kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi inspirasi dan tekad masyarakat untuk menjadikan negeri Tumbak ini lebih dikenal, lebih diingat, dan lebih diketahui oleh banyak orang,” ujarnya “Lewat momentum ini juga, masyarakat akan semakin giat bersama membangun negeri Tumbak. Kegiatan seperti ini makin mempererat komunikasi antara masyarakat Negeri Tumbak dengan pemerintah, sehingga terciptalah komunikasi yang baik,” tutur Bupati untuk mengajak masyarakat desa Tumbak untuk tetap menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah. (Fre)

Bupati Minahasa Tenggara Telly Tjanggulung turut berbaur dengan masyarakat dalam Prosesi Bakar Ikan Terpanjang.

BPMD Proses Pencairan ADD dan Insentif Triwulan I

Soal PT SEJ, LHKP Pertegas Ijin Tidak Bisa Dikaji Lagi

Denni

Ratahan ID – Harapan masyarakat Kalait agar ada kajian kembali, terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kini pupus sudah. Pasalnya, penolakan masyarakat desa Kalait Dua kecamatan Toluwaan Selatan mengenai ijin pinjam pakai terhadap PT.Sumber Energi Jaya (SEJ) yang tinggal menunggu rekomendasi ijin pinjam pakai dari kementerian untuk kemudian segera beroperasi di perkebunan Teneman Desa Kalait, tidak bisa dikaji lagi.

Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Mitra, Ir Denni Porayow, M.Si kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, menegasPorayow kan bahwa persoalan AMDAL PT. SEJ

yang dikeluhkan masyarakat, tidak dapat dilakukan kajian kembali. Terkait ijin AMDAL yang diberikan ke pihak perusahaan pertambangan PT SEJ telah melewati acuan kelayakan kajian AMDAL yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu sesuai dengan aturan.

Jadi, ijin AMDAL PT SEJ kemudian dikeluarkan pihaknya. Namun demikian, Porayow menabahkan bahwa kajian mengenai dampak lingkungan bisa dilakukan pihaknya bila terjadi perubahan mengenai volume atau luas wilayah operasi perusahaan yang bersangkutan. Dan jika tidak, maka ijin AMDAL yang telah dikeluarkan tidak dapat dikaji kembali pihak BLHKP. “Acuan kelayakan mengenai ijin AMDAL yang kita berikan sudah permanen dan tidak bisa dikaji lagi karna sudah sesuai aturan,” tegasnya.(Fre)

Ratahan ID - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mitra, Drs Desten Katiandagho SH kepada ID di ruang kerjanya mengatakan bahwa pihak BPMPD saat ini sementara mengurus dan membayarkan insentif perangkat desa yakni PTAPD (Penghasilan Tetap Aparat Pamong Desa) dan juga Alokasi Dana Desa (ADD) untuk periode Triwulan I Tahun Anggaran 2012 ini.

“Pada prinsipnya Pemkab siap membayarkan PTAPD dan ADD untuk triwulan I. Untuk pencairanya sendiri segera berproses,” kata Katiandago. Hanya saja untuk pencairan tahap satu tahun ini PTAPD dan ADD triwulan I ini harus ada dokumen yang harus dilengkapi oleh para Hukum Tua. “ yang jelas para hukum tua harus memasukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pemanfaatan ADD periode sebelumnya atau semester II Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Desa tentang APBDes Tahunan untuk Tahun Anggaran 2012,” ungkap Katiandagho. (Fre)

T2 saat melepas pawai paksah pemuda GMIM

T2 jalan sehat di Tomabatu 1

T2bersama Olly Dondokambey, wakil bupati dan Kapolres Minsel

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

www.identitasnews.com

ADVETORIAL EDISI 89, MEI 2012

I DENTITAS TA BL OID

13

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Saat Memasuki Rudis Melewati Tolatak (Jembatan Bambu) Istri Kapolda Dan Istri Walikota Saling Berbagi Cinderamata

Foto Bersama Walikota dan Bupati se-Bolmong Raya Walikota Kotamobagu bersama istri SEBAGAI perwira yang memegang tongkat komando tertinggi bagi satuan kepolisian di Bumi Nyiur Melambai, para tetua adat Mongondow merasa perlu membekali Atotoy dengan Itumitum, dalam budaya sebagai doa tolak bala dan keselamatan. Selain itu tarian adat Tuitan dan Kabela jadi bagian prosesi.

Tak kalah penting adalah berjalan melalui jembatan bambu yang disebut Tolatag, ditutup dengan makan sirih yang jadi kebiasaan orang Mongondow saat menjamu tamu kehormatannya.

Kunjungan perdana Kapolda ke Bolmong Raya ini, dihadiri Bupati Bolmong Salihi Mokodongan, Bupati Bolmut Drs Hamdan Datunsolang, Bupati Bolsel Hi Herson Maluyu SIP,

Bupati Boltim Sehan Salim Landjar, Wakil Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara dan Wakil Bupati Boltim Medi Lensun.

Selain para Bupati dan Wakil Bupati, turut hadir bersama unsur pimpinan DPRD Se-Bolmong Raya, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah masing-masing Kapolres Bolmong AKBP Enggar Brotoseno SIK, Kajari Kotamobagu Sherly Sumuan SH MH, Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Aris Bawono Langgeng SH MH dan Kasdim Mayor Inf Arins Siging yang mewakili Dandim 1303 Bolmong.

Usai pelaksanaan prosesi adat, acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah, diawali dengan doa oleh Ketua MUI Kotamobagu Hi Yusuf Dani

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

Pontoh SAg MHi, dilanjutkan dengan ucapan selamat datang oleh Walikota Djelantik selaku tuan rumah dan diakhiri dengan sambutan Kapolda Sulut.

Dalam sambutannya, Kapolda secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Walikota Drs Hi Djelantik Mokodompit ME, atas penyambutan secara adat. “Terima kasih atas penyambutannya dan bagi saya yang terpenting adalah sebagai orang baru, semoga saya dapat diterima menjadi warga Bolmong Raya� ungkap Kapolda.

Lebih lanjut, dia berharap agar antar sesama pimpinan daerah selalu terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik, sehingga dapat menjalin tugas pokok dan fungsi masing-masing. (adv)

www.identitasnews.com

TOTABUAN RAYA EDISI 89, MEI 2012

I DENTITAS TA BL OID

14

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Bolsel Miliki Wisata Taman Hiu Bolsel ID - Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) termasuk daerah unik dengan berbagai potensi yang ada dipinggiran Pantai.

Salah Satu pantai wisata alam yang unik yakni, pantai Modisi yang indah dan sangat luas.

Potensi wisata alam maupun bahari di Bolsel begitu besar. “Dari data yang dirilis Badan Kordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal (BP3M) menunjukkan ada sembilan tempat wisata di Bolsel yang bisa diperhitungkan di tingkat nasional maupun internasional.

Tempat wisata tersebut antara lain berada di Kecamatan Bolaang Uki, berupa tempat wisata Tanjung Panango, wisata Alam Binolantungan, wisata Pelabuhan Alam Dudepo, wisata Alam Pemandangan Batu Karat.

Tak hanya di Kecamatan Bolaang Uki saja, Kecamatan Pinolosian, juga memiliki beberapa tempat wisata yang unik, antara lain wisata alam Dami, Torosik,

World Bank Training PNS Pemkot Kotamobagu Kotamobagu ID – Sekitar 75 PNS Pemkot Kotamobagu mengikuti Pelatihan Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH) Capacity Building Program yang berkaitan dengan pelatihan dan pendampingan teknis bagi stakeholders di daerah, khususnya dalam bidang manajemen keuangan publik sesuai standar akuntansi pemerintah.

Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, bekerjasama dengan World Bank, UGM dan LPPM Fakultas Ekonomi Unsrat Manado. Di Sulawesi Utara sendiri hanya tiga Kab/ Kota yang kebagian program ini, yaitu Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan dan Sitaro.

Kepala Bappeda Kotamobagu Ir Ahmad Zulfi Mokodompit ME, menuturkan bahwa kegiatan yang di gelar di Gedung Wanita ini akan berlangsung selama empat hari, dimana para pesertanya adalah tenaga teknis PNS di setiap SKPD lingkup Pemkot Kotamobagu. “Kegiatan ini diikuti oleh tenaga teknis PNS di setiap SKPD lingkup Pemkot Kotamobagu” ujarnya. Lanjutnya pula, “Bahwa adapun tujuan pelatihan ini, dalam rangka meningkatkan SDM PNS serta dalam rangka menyamakan persepsi peserta tentang Perencanaan, Penganggaran, Monitoring Evaluasi dan Mobilisasi Pendapatan Asli Daerah, serta Bidang Akuntansi dan Auditing” tukas Ahmad.(tim)

penangkaran burung Maleo, wisata bahari Pulau Lampu, wisata pantai Taman Hiu. Sementara di Kecamatan Posigadan, ada wisata alam Goa Paniki Lion.

Menurut Prof Dr Ir Charles Kepel, DEA yang menjadi narasumber pada kegiatan

berpotensi di tingkat internasional, ini sangat baik jika ada yang berinvestasi mengembangkan tempat-tempat wisata tersebut serta ada perhatian dari pemerintah untuk melengkapi infrastrukturnya.” ujar Keppel.

Keppel juga menuturkan ada tempat wisata unik di Bolsel, yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia yaitu tempat wisata Pantai Taman Hiu, “Saya sangat tertarik dengan tempat wisata Pantai Taman Hiu, ini jarang ada di indonesia, mungkin di beberapa negara di dunia ada, tapi hanya ada beberapa. Nah! wisata pantai Taman Hiu di Bolsel ini sangat layak untuk dijual.” tuturnya.

Ia berharap, pemerintah dan investor bisa lebih memperhatikan potensi wisata yang ada di Bolsel, karena sejauh ini potensi yang ada kurang dimaksimalkan. ”Saya berharap ini menjadi perhatian pemerintah agar pengembangan potensi wisata bisa dimaksimalkan.” tandasnya.(Jhon.w).

BP3M, beberapa waktu lalu di Molibagu, mengatakan potensi wisata yang ada di Bolsel perlu dimaksimalkan, dengan adanya investasi serta perbaikan infrastruktur di tempat wisata yang ada.

“Semua tempat wisata di Bolsel sangat

Miliyaran Rupiah Menguap di PU Kotamobagu Kotamobagu ID – Kabid Bina Marga Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kotamobagu terus disorot warga.

Menariknya, setelah ditelusuri lebih dalam ada kejanggalan berbagai kegiatan yang keluar dari ketentuan yang ada.

Seperti proyek jalan (Hot Mix) Cs, pemeliharaan jalan perkotaan, Sumber Daya Air (SDA), dan kegiatan pembangunan drainase di Kotamobagu medio 2010-2011, terindikasi sarat penyimpangan menyusul jatahjatahan maupun “nyambi proyek”.

Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Reformasi Efendy Abdul Kadir, baru-baru ini.

Menurutnya, pihak penegak hukum di daerah seakan tidak peduli dan terkesan kurang kemampuan soal penerapan undang-undang tindak pidana korupsi.

“Kami heran, banyak proyek milik PU Kotamobagu jelas didepan mata penyimpangannya, namun dibiarkan.

“Jujur saja, kami bukannya menuding aparat, tapi penerapan hukum di daerah kami lihat masih kurang maksimal,”ujar Kadir.

Menurut Kadir, proyek pelebaran jalan di Tabang, Motoboy, Poyowa, Kobo, Matali, dan proyek drainase serta pelebaran jalan kompleks pertokoan di Kotamobagu, hingga kini tidak kunjung selesai.

“Kasihan orang pe kintal dan pagar yang dibongkar kemudian dibiarkan”.

Lia jo itu pengusahapengusaha pe toko di sepanjang pertokoan so tabiar itu proyek kong penegak hukum hanya menjadi penonton saja. Padahal proyek PU itu terletak di depan pos lantas, tapi tidak ditindak lanjuti?

Begitu juga dinas PU hanya menjadikan itu sebagai lahan bisnis saja,” tandas Kadir.

“Kami LSM dan masyarakat telah berulang kali sampaikan ke instansi itu agar proyek tersebut diperbaiki, lantaran bisa merusak keindahan kota. Pak Walikota juga sudah berkali-kali meminta pihak PU, supaya lebih jeli dalam mengawal semua pembangunan infrastruktur yang ada di Kotamobagu,” pungkas Ketua LSM ini.

Kabid Bina Marga Melky Mokoginta, berulang kali dikonfirmasi selalu menghindar dengan berbagai alasan. Lain halnya Kadis PU Kotamobagu Ir Sande Dodo, membantah adanya tudingan tersebut. Dan jika ada indikasi penyimpangan pada proyek-proyek tersebut, dirinya akan memanggil PPTK-PPTK dan pengelola proyek itu,” terang Sande Dodo.(Art/ Jw)

Landjar Diduga Dikelilingi Puluhan Rekanan Boltim ID – Lain di bibir lain dihati, itulah penggalan syair yang dianut oleh oknum pemimpin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Kekecewaan Landjar menurut warga masyarakatnya dinilai hanya dibibir saja menyusul terjadinya pembagian kue dan secangkir kopi di negeri “korma”.

Menurut warganya Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar diduga dikelilingi puluhan rekanan (perusahan) bermasalah tahun 2010-2011.

Hal ini dibantah Landjar saat bersua.” dirinya membantah kalau pemkab Boltim tidak pro aktif soal penanganan proyek di kabupaten tersebut. “Saya telah mengantongi kurang lebih 15 perusahan yang bermasalah dalam pelaksanaan

proyek di jajaran SKPD terlebih khusus dinas PU,” kata Landjar. Yang namanya bersalah, menurutnya, tidak ada kata maaf. “Tanya jo pa dorang kalo sapa itu Kumis. “15 perusahaan sudah saya serahkan ke Kejaksaan. Jangan selalu masyarakat ataupun LSM berkata kalau,” Kumis ja ambe keuntungan pa kontraktor, itu nda benar, karena kita sampai skarang paling nda suka namanya korupsi. tanya jo pa dorang kalo apa kita jabeking,” hindar Landjar.

Kumis panggilan akrap Sehan Salim Lanjar, mendesak kejaksaan dan kepolisian agar seriusi 15 perusahan tersebut. Berulang kali ditanya nama perusahaan yang bermasalah, dirinya enggan menyebutkan lantaran itu merupakan

rahasia pemda yang tidak bisa dipublikasi. “Saya sudah lupa nana-nama perusahan itu. Yang jelas keseluruhannya sebanyak 15 perusahan, tanya saja ke Kejaksaan,” kata Landjar.

Dari temuan-temuan sudah jelas dan kuat menjadi bukti ketidaksanggupan rekanan. Tapi jika mereka menyanggah silahkan, yang jelas kita punya bukti kuat,” terang Landjar.

Soal puluhan temuan tersebut, Sekretaris Daerah Boltim Ir Muhammad Assagaf meluruskan, memang tak bisa dipungkiri, karena sebagai manusia tak pernah luput dari kesalahan. “Jika benar ada indikasi penyimpangan ataupun korupsi di jajaran SKPD di Boltim, dirinya akan memanggil pihak rekanan

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

dan Kadis untuk dimintai keterangan.

Angkat saja jo, tapi jangan terlalu keras yah,” tutup Sekda Boltim ini.

Sementara Dosen Fakultas Unsrat Manado, Toar Palilingan SH MH, ketika dimintai tanggapan soal dugaan penyimpangan proyek di Boltim mengatakan, dirinya belum mengetahui pasti sejauh mana penanganan tersebut. Diakuinya, Boltim telah banyak kali dibacanya di media massa sejumlah proyek diduga bermasalah. “Tapi sanksi dan pasal yang akan diterapkan di sana belum bisa saya pastikan, lantaran sebagai warga negara yang baik asas praduga tak bersalah harus dipegang, tentunya agar tidak menjadi fitnah dibelakang,” jelas Palilingan waktu lalu. (Jhon.W/Art)

www.identitasnews.com

TOTABUAN RAYA

Mayulu Terapkan Disiplin Penggunaan Fasilitas Pemerintah Bolsel ID – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi Herson Mayulu SIP, terus Herson Mayulu berupaya menerapkan disiplin yang ketat terhadap seluruh jajaran Staf kerja pemerintahan Daerah(SKPD).

Humas Bolsel melalui Staf Hendra Mokoagow kepada ID mengatakan, bahwa Bupati Hi Herson Mayulu SIP secara tegas menekankan kepada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten Bolsel untuk berhemat yang merupakan cara untuk menggunakan fasilitas kendaraan dinas, secara teratur dan bijak.

Mayulu menambahkan, kerena mobil kendaraan dinas hanya untuk kepentingan dalam pekerjaan, dan bukan untuk dipakai buat keperluan pribadi,” tegas bupati Mayulu, yang didampingi Sekretaris Daerah Drs.Gunawan Lombu MM. Ketegasan Bupati ini untuk mengingatkan pada seluruh para PNS demi untuk kepentingan bersama, dalam membangun daerah Bolsel kedepan yang lebih baik lagi. “Saat itu juga Bupati langsung memeriksa seluruh kendaraan-kendaraan dinas ditiap-tiap jajaran SKPD yang ada di lingkungan pemerintahan Bolsel”.(Jhon.w).

EDISI 89, MEI 2012

I DENTITAS TA BL OID

15

MEMPERBAIKI YANG SALAH MEMBENARKAN YANG BENAR

Djelantik Layak Menerima Apresiasi Kotamobagu ID – Menjelang suksesi pilkada walikota di Kota Kotamobagu menyebabkan kondisi disekitarnya menjadi tidak harmonis. Walikota dituding melarang untuk mengumpulkan masa serta memasang stiker di semua kendaraan. Padahal Walikota Kotamobagu Drs Hi Djelantik Mokodompit tidak pernah menginstruksikan seperti itu, malahan dirinya selalu mengajak masyarakat yang akan maju mencalonkan diri sebagai Walikota-Wakil Walikota pada pemilukada mendatang, untuk mensosialisasikan diri karena ini merupakan momen demokrasi.

Tudingan pedas itu tidak membuat Djelantik goyah, justru Walikota menganggap itu hanya sebatas iri hati serta fitnah baginya, menyusul isu murahan yang dikembangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menjatukan nama baiknya melalui isu larangan pemasangan stiker di semua kendaraan. Demikian dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LKPL Reformasi Efendy Abdul Kadir. “bahwa menuding seseorang tanpa didukung bukti, bisa dipidana. Namun kali ini tudingan tersebut tentunya bisa manjadi bagian dari pujian untuk seseorang menuju sukses.

Kadir menilai sikap seorang Djelantik yang legowo, selalu memberikan kesempatan secara terbuka mempersilahkan siapa saja bisa mengsosialisasikan dirinya maju bertarung dalam pesta demokrasi di negeri Totabuan nanti. Djelantik tidak pernah melarang siapa saja bisa mengsosialisasikan dirinya kalau

ingin bertarung, tapi harus bertarung sehat,” kata Abdul.

Menurut Kadir, apa yang diinstruksikan Kaban Kesbangpol Kotamobagu soal larangan pemasangan stiker di kendaraan, adalah bukan atas perintah Walikota Djelantik, itu fitnah. Sosok politik populis yang ramah dan agamais seperti Mokodompit memang layak diberikan apresiasi.” seorang pamong senior di birokrasi, dirinya selalu menyuguhkan konsep-konsep bagaimana membangun daerah jauh dari korupsi. “Walikota tidak pernah menyuruh Kaban Kesbangpol untuk membuat larangan pemasangan stiker.

Apalagi menyebutkan atas instruksi Djelantik, itu tidak benar.”

Jelas kadir.

Walaupun demikian, Drs Hi Djelantik Mokodompit, ME,

Djelantik Mokodompit

Aset Nasabah di BRI Totabuan Tidak jelas Kotamobagu ID – Berkedok penipuan sering terjadi dimana-mana dan tidak pandang bulu. Seperti yang terjadi di sebuah bank milik negara diwilayah Totabuan, dimana miliyaran rupiah hasil penjualan aset milik nasabah diduga raib.” sehingga membuat nasabah trauma dan sempat dirawat di RSU Kandow Malalayang Kota Manado”.

Menurut sumber yang meminta namanya

dirahasiakan, akibat ulah segelintir oknum pegawai bank BRI Totabuan tersebut mengakibatkan raibnya hasil penjualan milik nasabah.

Menurut sumber, aturan perundangundangan perbankan yang diterapkan bank BRI di negeri Totabuan itu, telah menyimpang dari aturamn-aturan sebenarnya.”Torang pe Om sampai sekarang ini trauma skali dengan perlakuan pihak

Sarundajang Minta Anggarkan Pengadaan Pusat Pengendalian Penyakit BolSel ID - Program pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam pengendalian penyakit menular digelar bersama Sekjen Kemenkes RI bersama Gubernur Sulawesi Utara DR SH Sarundajang.

Humas Bolsel melalui Staf, Hendra Mokoagow kepada ID mengatakan bahwa, Sekda Drs Gunawan M Lombu, MM mewakili Bupati Bolsel saat menandatangani piagam Komitmen Pengendalian Penyakit Menular disaksikan Gubernur Sulut, Sekjen Kemenkes RI dan sejumlah bupati/walikota se-Sulut.

Penyakit menular seperti Malaria, TBC, Hepatitis, Prostat Hipertrofi dan Rabies merupakan penyakit yang jamak dijumpai di masyarakat. Selain menular, penyakit- penyakit tersebut juga membutuhkan biaya penyembuhan yang

yang merupakan Walikota pilihan rakyat, merupakan figur pemimpin populis, pemersatu, yang mengakar di Totabuan tanpa mamandang suku dan agama.

Kadir menambahkan, apapun yang dilayangkan warga terhadap walikota, selain merusak nama baik walikota juga bisa memicu terjadinya konflik. Apalagi hanya dinahkodai satu atau dua etnis kemudian digeneralisir semua komunitas.”dengan isu miring itu bisa menjadi nama Djelantik Mokodompit tanbah harum, karena saking orang itu diinjak, dijatuhkan, dan difitnah pasti ditinggikan dan dimenangkan,”tutup Ketua LSM ini.(Jhon.W/ Arthur Mumu)

tinggi.

Untuk itu setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dituntut lebih memantapkan kebijakan dan program kerja di bidang kesehatan.

Demikian bahasan utama dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah se-Sulawesi Utara tahun 2012 yang digelar di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, waktu lalu.

Dalam Rakerda Kesehatan ini, SH Sarundajang meminta setiap kepala daerah di Sulut menganggarkan pengadaan pusat pengendalaian penyakit seperti laboratorium melalui APBD. “Selama ini di setiap kabupaten/kota hanya tersedia satu unit laboratorium saja. Ini tentu sangat tidak representatif untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular,”terang Sarundajang.

“Untuk itu saya imbau bupati/walikota

se-Sulut menganggarkan pengadaan laboratorium kesehatan guna mengendalikan penyebaran penyakit menular.” pinta Sarundajang.

Sementara itu pada kesempatan ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Gunawan M Lombu, MM beserta para bupati/walikota seSulut juga telah menandatangani Komitmen Bersama dalam Pengendalian Penyakit Malaria, TBC, Hepatitis, Prostat Hipertrofi dan Rabies. Rakerda Kesehatan Provinsi Sulut tahun 2012 dihadiri oleh Sekjen Kementerian Kesehatan RI, Dirut PT Askes, Bupati/Walikota se-Sulut, Kadis Kesehatan dan Dirut RSUD se-Sulut, serta para stakeholder lain di bidang kesehatan, berharap agar Bolsel bisa diSignifikan.(Jhon.w).

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

bank BRI”. Dapat bayangkan, orang bank suruh bayar bunga di bank BRI di Manado, kong pas pe sampe di sana, dorang bilang bale ulang ke Kotamobagu kong bayar di bank sini. Inikan berarti nda terbuka toh? “ katanya berdialeg Manado.

Kacap Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kotamobagu, berulang kali dikonfirmasi selalu menghindar dengan berbagai alasan.(tim)

Sekkot Kotamobagu Bakal Didefinitifkan Kotamobagu ID – Setelah sejak hampir empat tahun tak memiliki Sekkot (Sekretaris Kota) definitif, kabarya jabatan Plt. Sekkot Kotamobagu yang saat ini dijabat oleh Drs Hi Mustafa Limbalo bakal segera didefinitifkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) gubernur dan tinggal menunggu waktu pelantikan.

“SK pelantikan Sekkot Kotamobagu definitif sudah di tanda tangani gubernur, dan kemungkinan tinggal menunggu waktu bersamaan dengan pelantikan Sekkot Kota Manado definitif” ujar sumber terpercaya kepada wartawan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKDD) Kotamobagu Drs. Nasrun Gilalom saat dikonfirmasi perihal kabar tersebut, mengatakan pelantikan tinggal menunggu waktu Gubernur Sarundajang. “jadwal pelantikan tinggal menunggu dari Provinsi, dalam hal ini gubernur untuk melantik” tuturnya.(tim)

www.identitasnews.com

MENGUNGKAP PENDIDIKAN DI DAERAH PERBATASAN Oleh : Ir. Jongkers C.F. Papia, M.Si (Tulisan ini dipersembahkan bagi guruguru dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud ) ERBAGAI upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya adalah dengan dikeluarkannya UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional dan UU no.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Indonesia merdeka 67 tahun dan 103 tahun kebangkitan nasional, pendidikan yang diharapkan ternyata belum maksimal tercapai. Permasalahan pendidikan dewasa ini terus muncul seiring upaya untuk penyempurnaan sistem pendidikan nasional, diantaranya keterjangkauan sarana, pemerataan tunjangan, karakter guru, dan lainlain.

Kesenjangan ini disebabkan juga oleh berbagai kendala baik keterbatasan dana, kendala geografis mengingat luasnya negara Indonesia dengan ribuan pulau sementara sarana komunikasi belum memadai. Hasil studi yamg dilakukan Heyneman dan Loxley di 16 negara berkembang guru memberi konstribusi terhadap prestasi belajar sebesar 34 % sedangkan management 22 % waktu belajar 18 % sarana fisik 26 % ( Dedi Supriadi , 1999 : 178).

Data ini dipaparkan untuk meneliti upaya peningkatan mutu pendidikan dengan perbaikan kualitas guru dan menelaah kondisi sekolahan, khususnya jejang sekolah wajib belajar 9 tahun di daerah kepulauan bahkan perbatasan seperti yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud. Akses pendidikan terhambat dikarenakan ganasnya air laut untuk menjangkau daerah tersebut, sehingga transportasi laut harus ditunjang dengan sarana yang memadai jika diseimbangkan dengan kondisi alam di

B

Jongkers C.F. Papia bersam istri Dra. Noula Kiki Wuisan M.Pd Dr can daerah kepulauan.

Upaya keterjangkauan sarana penunjang dalam pembelajaran seperti ruang belajar, laboratorium, ruang kantor dan sarana pembelajarannya menjadi prioritas program kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Sarana Informasi dan teknologi kami upayakan untuk semua sekolah walaupun kadang terhalang dengan keterbatasan pada sekolah yang belum terakses dengan internet dan pelayanan sumber daya listrik yang memadai.

Peningkatan sumber daya manusia adalah juga bagian program Dinas DIKPORA, akses pengembangan profesi tetap kami buka seluas luasnya agar kepala sekolah dan guru bisa memiliki Ilmu dan gelar strata dua ( Manajeman Pendidikan).

Namun ada satu hal yang kami sarankan agar peningkatan profesi kejenjang S1,S2 ataupun S3 haruslah diikuti pada program Perguruan Tinggi Negeri, terakriditasi dan bisa dipertanggungjawabkan gelar dan ilmu yang dimiliki oleh guru tersebut. Di dunia pendidikan kami tidak mengijinkan guru berebut gelarnya saja tanpa menyeimbangkan dengan ilmu yang maksimal diperoleh dari perguruan tinggi yang mementingkan sifat bisnisnya untuk mendapatkan gelarnya dibanding dengan ilmu yang harus didapat oleh

Etha Usul Kejurnas IOF 2012 di Sulut USAI sukses menjadikan Minahasa Utara (Minut) sebagai tuan rumah Kejurnas Grasstrack dan Offroad Competition, Ketua Pengcab Indonesia Offroad Federation (IOF) Minut, Fransisca M. Tuwaidan terus bikin hentakan.

Dalam rapat nasional IOF baru-baru, Etha, sapaan akrab politisi di Dekab Minut itu, salah satu yang menggagas usul besar, menjadikan Bumi Nyiur Melambai sebagai tuan rumah Kejurnas IOF 2012. Bahkan gagasan tersebut sudah dilemparnya ke tengah forum sidang yang dipimpin Ketum IOF Drs Roesmanhadi SM MH. “Usulnya sudah kami sampaikan langsung ke Ketua Umum IOF,” beber Etha. Hebatnya lagi dalam rapat berskala nasional itu, dirinya menjadi penyampai materi bagi Komisi 2, yang membahas tentang program kerja organisasi tahun ini.

Penjelasannya bisa diterima seluruh peserta.

Hebatnya lagi dalam Raparnas, peserta terbanyak berasal dari Pengda Sulut, dipimpin ketua Ivan Sarundajang dan Pengcab Minut.

Roesmanhadi sendiri memberi apresiasi atas perhatian dua pengurus Fransisca daerah ini. (alin feriana) M. Tuwaidan

mahasiswanya. Saya menekankan ini, karena kami berada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar pengembangan sumber daya manusia boleh tercapai dengan baik.

Ketika saya berkunjung ke lokasi yang akses jalan dan laut sangat sulit, saya banyak menerima masukan permasalahan yang timbul di dunia pendidikan baik dari segi kebijakan pemerintah ataupun dari masyarakat.

Dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud sampai saat ini memperjuangkan nasib para guru yang benar benar mengabdi di daerah perbatasan mereka layak menerima tunjangan tambahan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun pada kenyataan yang kami dapati para guru mengajar sangat maksimal tetapi tidak seimbang dengan kebijakan pemerintah dengan pemberian tunjangan daerah perbatasan dan kepulauan yang selalu mengacu pada aturan beban kerja guru mengajar 24 jam per minggu tanpa memikirkan di daerah seperti itu sekolah kecil, karena muridnya sedikit sehingga keterjangkuan guru sertifikasi dan tunjangan daerah perbatasan dan kepulauan sulit diperoleh.

Dalam hal ini, menurut monitoring evaluasi yang kami laksanakan para guru ini, tidak pernah melalaikan tugasnya walaupun tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah tentang tunjangan perbatasan karena karakter mengabdi di dunia pendidikan itu, sudah dimiliki oleh para guru tersebut. Saya salut dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru.

Dalam Rembuk Nasional Pendidikan di Depok Sawangan bulan Februari 2012 dengan berbagai upaya saya lakukan

untuk memberi masukan tentang permasalahan ini, namun kita menunggu saja realisasi dari pemerintah pusat tentang permasalahan ini, saya ingatkan kembali kepada guru-guruku agar tetaplah mengajar dengan baik agar anak bangsa kita akan lebih baik diwaktu waktu mendatang. Saya optimis dunia Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud akan membawa harapan cerah dengan kepedulian semua warga dan pemerintah.

Kami tetap berupaya untuk memperhatikan gaji dan tunjangan guru-di daerah terpencil dan perbatasan dengan melaksanakan petunjuk dari Kemendikbud untuk menghadirkan tunjangan tersebut.

Langkah yang kami upayakan adalah para guru daerah kepulauan dan perbatasan didata kemudian di buat SK penetapan oleh Bupati untuk diajukan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mendapatkan SK Menteri guru penerima tunjangan khusus tersebut. oleh karena itu sekali lagi saya bermohon kepada para guru dan masyarakat agar bersabar dan menanggapi semua ini dengan pemikiran yang arif dan bijaksana serta dukungan doa agar ini bisa berhasil.(*)

BUMN Percayakan BUMD PD Pembangunan Sulut Selesai Kerjakan Proyek Berbandrol Rp. 3.280.303.000 Kotamobagu, ID - PT. Jasa Raharja yang baru-baru ini melakukan Peresmian Gedung Baru oleh Walikota Kotamobagu, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang asuransi jiwa, baik yang mengalami kecelakaan, korban jiwa, maupun yang cacat seumur hidup.

Dimana Gedung Baru PT. Jasa Raharja yang berdiri megah dan rapih itu, dipercayakan pembangunannnya oleh PT. Jasa Raharja yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepada kontraktor PD. Pembangunan Sulut yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Utara. Direktur Utama PT. Jasa Raharja yang diwakili oleh Direktur Umum Suntoro mengungkapkan, bahwa kerjasama antara pihak BUMN dan pihak BUMD terjadi lewat kajian dan tender yang fair, “pembangunan gedung ini sudah melewati mekanisme yang ada lewat kajian dan tender yang fair, bahkan juga diikuti oleh beberapa peserta dari seluruh Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Suntoro mengatakan, bahwa dengan terpilihnya pihak PD. Pembangunan Sulut dalam pembangunan gedung baru PT. Jasa Raharja ini, pihaknya meyakini, PD. Pembangunan Sulut akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. “Kami yakin PD. Pembangunan Sulut sebagai pelaksana, yang merupakan perusahaan kebanggaan masyarakat Sulut, sudah mengerjakan pembangunan ini sebaik mungkin dan ini dapat dibuktikan dengan apa yang kita lihat sekarang,” terangnya Suntoro juga mengharapkan semoga dengan adannya gedung yang baru ini pihak P.T Jasa Raharja lebih maksimal dalam melayani segala keluhan dari masyarakat yang ada di Daerah Totabuan, “dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak BUMN kepada BUMD sehingga kami dari pihak

Jangan Lewatkan B e r i t a T e r b a r u , T e r c e p a t , T e r p e r c a y a

PT. Jasa Raharja dapat memberikan Pelayanan Prima terhadap masyarakat dan selalu siap untuk melayani masyarakat pada umumnya, terlebih khusus yang ada di wilayah Kotamobagu dan Sekitarnya,” tutupnya.

Pada kesempatan yang lain pula, Direktur Konstruksi PD. Pembangunan Sulut, Ir. Greity Sumayku saat ditanyai oleh identitasnews mengatakan, “berterima kasih untuk pihak BUMN yang sudah mempercayakan kepada BUMD tentunya dengan harapan ke depan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi yang merupakan orang tua dari PD. Pembangunan Sulut untuk dapat mempercayakan pekerjaanpekerjaan konstruksi maupun jalan kepada anaknya sendiri.

Sebagaimana PT. Jasa Raharja yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sudah mempercayakan pekerjaan mereka kepada PD. Pembangunan Sulut sebagai BUMD yang berbandrol Rp. 3.280.303.000,” pungkas Sumayku. (jhon w)

www.identitasnews.com