feb 2013

EDISI 95, Januari-Februari 2013, Harga Rp. 5.000,-

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) periode 2013-2018 akan digelar 13 Juni 2013 mendatang. Beberapa kandidat Bakal Calon (Balon) Bupati-Wakil Bupati, sudah mempersiapkan strategi serta mengukur kekuatan kandidat lainnya agar dapat memperoleh kemenangan dalam hajatan demokrasi lima tahunan tersebut.

OPINI

2

EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

RSBI Tinggal Nama

EDITORIAL

Ada Apa Dengan Cinta Bulan Maret 2013 kepemimpinan Stevanus Vreeke Runtu (SVR) sebagai Bupati Minahasa akan berakhir.

Secara jujur, kepemimpinan SVR dalam memimpin Kabupaten Minahasa banyak menorehkan berbagai prestasi yang diantaranya melahirkan beberapa kabupaten/kota dan ini merupakan satu prestasi bagi SVR yang rela melepaskan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dengan tidak memikirkan terlepasnya daerah-daerah yang merupakan kantong Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mensejahterahkan pembangunan dan pelayanan masyarakat Minahasa se-utuhnya.

Selain itu, sosok SVR juga dikenal sebagai tokoh yang rendah hati bahkan tidak mau mempromosikan kelebihannya (pencitraan) lewat berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

Sikap ini, tentunya membuat figur SVR semakin disegani baik kawan maupun lawan politiknya. Memang tidak ada gading yang tidak retak, begitu juga setiap pemimpin ada lebihnya ada kurangnya. Begitu juga apa yang sudah dijalani SVR selaku pemimpin Minahasa selama 10 Tahun. Ada yang perlu kita syukuri selama kepemimpinan SVR, Minahasa merupakan tolak ukur kerukunan dan keamanan yang ada di Sulawesi Utara. Untuk itu diharapkan bagi bupati dan wakil bupati yang baru terpilih untuk dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dan keamanan yang telah dibuat oleh bupati sebelumnya dengan harapan yang kurang ditambahkan dan yang lebih di kurangi.

Kepada bupati dan wakil bupati yang baru, diminta agar terus menjaga keharmonisan dan saling bergandengan tangan serta bahu membahu dalam menjalankan pemerintahan mereka sebagaimana layaknya pasangan pengantin baru dalam mengarungi bahktera rumah tangga untuk tetap saling mencintai sesama pasangan mereka agar kelak dikemudian hari apabila ada kesalahan paham antara pasangan suami-istri maka pendeta yang memberkati mereka akan berkata ‘ada apa dengan cinta’.(**)

Penerbit : CV. Lentera Wangun Lestari Pemimpin Umum: Efraim Lengkong Pemimpin Perusahaan: Juliana CL Wongkai SE, Advisor Hukum: Dantje Katuuk,SH Pemimpin Redaksi: Efraim Lengkong Redaktur Pelaksana: Djamal Kerubim Sassoeng, SE, Redaktur Eksekutif: Melfin Osak, Reporter: Yuni Koagouw Layout: Ryo Kindangen, IT/Penata Bahasa: Ketsy Moningkey Minahasa-Tomohon: Fredi Tumbo, Minahasa Selatan:Sanly Lendongan, Minahasa Tenggara:Fredy Kawombon, Nusa Utara: Davit Saselah Bolaang Mongondow Raya, Kepala Biro : Jhon A. Waluyan, Koresponden: Arman Muno, Ade Muno, Ferra Koho, Nurhamidin, Rommy M, Hendra S Koresponden Jakarta: Gideon Jahja,Bitung: Ryo, Minahasa Utara:Alamat Redaksi: Jln.Sea Satu Blok S No.7 Phone: 0431-832746, 0431- 3432864 E-mail: tabloididentitas@yahoo.co.id No Rekening Bank Sulut (0170211019380-8)-(001.02.11.059652-1 Redaksi juga menerima tulisan Opini dengan jumlah maximal 1100 karakter + foto dan dikirim langsung ke: E-mail: tabloididentitas@yahoo.com Wartawan Identitas dilengkapi tanda pengenal serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, serta dilindungi Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999.

POLEMIK menyangkut Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) terjawab sudah. Rabu, 9 Januari 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa RSBI tidak sesuai konstitusi dan mengabulkan gugatan penggugat tentang keberadaan RSBI yang dipayungi oleh Pasal 50 Ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan 1.300-an sekolah berlabel RSBI. Oleh: Arbai

K

EBERADAAN RSBI ini dinilai telah mendiskriminasi warga negara miskin dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Di samping itu RSBI juga dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan kastanisasi bagi siswa tidak mampu. Karena pada umumnya anak-anak yang bersekolah di RSBI adalah anak kaum “priayi” yang notabene dari golongan mampu. Walaupun ada quota 20 persen untuk kaum yang kurang mampu, namun itu tak terpenuhi.

RSBI yang begitu mahal dan menyedot anggaran begitu besar dari Kemendikbud, merupakan bentuk diskriminasi bagi kaum marginal. Sementara sekolah negeri lainnya harus tertatih-tatih dengan fasilitas seadanya. Mereka seakan dijadikan anak tiri oleh pemerintah. Keberadaan RSBI semakin memperlihatkan kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah negeri.

Ironisnya itu terus berjalan hingga kini pada tahun kedelapan pelaksanaannya. Kesenjangan yang tercipta antara sekolah-sekolah mewah itu terus mengganga di antara himpitan banyaknya permasalah pendidikan yang terus saja mendera negeri ini. Lihat saja masih banyak kita temui gedung sekolah bocor, sekolah roboh, dan kurangnya fasilitas yang memadai dan masih banyak lagi yang harus dibenahi bagi kemajuan pendidikan kita.

Kemudian, prinsip-prinsip pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia telah di kebiri dalam RSBI, padahal negara Indonesia yang ikut bergabung dan menandatangani perjanjian pada 1990 di Jominten, Thailand, tentang konsep pendidikan untuk semua atau Education for All (EFA).

Yang menghasilkan 6 poin kesepakatan, satu di antaranya adalah menjamin bahwa pada 2015 seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan, dari manapun asal dan sukunya sudah mendapatkan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan tidak ada diskriminasi.

Sekolah ‘priayi’ Lalu, RSBI juga lebih mengagung-agungkan bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajarannya. Hal ini setidaknya sedikit “merendahkan” bahasa Indonesia yang merupakan jatidiri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai sebuah ilmu pengetahuan di sekolah “priayi” akan sulit berkembang karena bahasa tersebut dianggap sebagai “bahasa kelas dua”.

Bagaimana mungkin bahasa Indonesia bisa berkembang dalam RSBI, jika guru menggunakan bahasa Inggris dalam pengantar mata pelajarannya. Maka tidak mengherankan bagi kita, jika pada beberapa tahun terakhir ini nilai Ujian Nasional (UN) yang paling banyak rendah adalah nilai bahasa Indonesia. Ini merupakan imbas dari kebijakan RSBI yang lebih mementingkan penggunaan bahasa Inggris.

Pendidikan yang berkualitas bukanlah tergantung bagaimana mahirnya seseorang menuturkan bahasa asing semisal bahasa Inggris, akan tetapi pendidikan yang berkualitas adalah tercermin dari kemampuan siswanya dalam mengembangkan nalar dan berpikir analitis. Kemudian mereka dapat mengembangkan segala sumber daya yang melekat pada dirinya tanpa harus “dibopong” oleh orang lain.

Kita butuh anak-anak didik yang berjiwa mandiri yang sanggup berdiri di atas kaki sendiri dengan segala potensi yang dimilikinya. Inilah makna

pendidikan yang berasaskan kemandirian anak. Bukan sebagai anak yang fasih berbahasa asing, tetapi tidak memiliki jiwa dan raga sebagai seorang Indonesia.

Yang hanya mampu menghambakan diri terhadap asing dan tidak mampu memaknai kemerdekaan secara lebih bermakna.

Diakui atau tidak pendidikan kita memang jauh tertinggal dalam berbagai hal, baik daya saing mamupun kualitas yang dilahirkan sekolah. Secara sarana dan prasarana pun kita masih kalah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pun demikian jawabannya bukan dengan cara membuat RSBI yang menjadikan sekolah ajang komersialisasi.

Jika kita membicarakan mutu. Maka sesuai dengan filosofinya bahwa mutu adalah urusan dan tanggung jawab setiap orang, yang harus terencana, sistematis, dan merupakan sistem terbuka yang harus terus menerus disempurnakan secara berkelanjutan serta menghormati otonomi setiap satuan pendidikan.

Kita tidak tahu apa jadinya jika MK tidak memvonis RSBI bertentangan dengan konstitusi, karena pada saat ini kesenjangan kemampuan antara sekolah negeri yang ada di pelosok daerah, dengan sekolah negeri yang ada di perkotaan, bagai langit dan bumi.

Pemerataan mutu pendidikan tampaknya hanya sebatas retorika. Tidak diikuti implementasi nyata oleh Kemendikbud sebagai satu pemegang otoritas penyelenggara pendidikan.

Tamparan bagi Kemdikbud Pencabutan status RSBI merupakan tamparan nyata bagi Kemendikbud dan hal ini harus disikapi dengan lapang dada dan dilaksanakan sebagai wujud dari kepatuhan hukum dan demokrasi di Indonesia. Kita tidak mau nantinya RSBI hanya berubah namanya saja. Kemudian pascapembubaran RSBI akan menjadi mimpi buruk bagi 1.305 sekolah-sekolah RSBI yang tersebar di seantero Nusantara ini dari setiap jenjang yang ada.

Mereka tidak akan mendapatkan perlakuan secara istimewa lagi, yang membuat mereka selama ini ekslusif dan melangit sehingga tidak dapat digapai oleh semua anak yang ingin merasakan manisnya sekolah di tempat nyaman dan dipenuhi dengan segala fasilitas yang membuatnya lebih mudah dalam belajar.

Namun demikian mereka juga tidak boleh dilupakan begitu saja, harus ada upaya nyata untuk menenangkan kepanikan yang mungkin melandanya pascadikeluarkan keputusan MK. Akhirnya dengan keluarnya putusan MK ini kita berharap Kemendikbud akan memberikan perhatian yang lebih luas kepada seluruh sekolah yang ada diberbagai pelosok negeri. Keputusan ini juga hendaknya bisa dijadikan bahan evaluasi diri dan pengalaman berharga untuk ke depannya bagi pengelola pendidikan. Ingat pula experience is the best teacher (pengalaman adalah guru yang paling berharga). Semoga!

Arbai, S.Pd, Guru SMPN 1 Kluet Timur, Aceh Selatan, kini sedang mengikuti pendidikan S2, Program Magister Manajemen Kepengawasan Kependidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Email: arbai@mail.ugm.ac.id sumber:serambi indonesia

LIPUTAN KHUSUS

3

EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) periode 2013-2018 yang akan digelar 13 Juni 2013 mendatang, membuat beberapa kandidat Bakal Calon (Balon) BupatiWakil Bupati, sudah mempersiapkan strategi serta mengukur kekuatan kandidat lainnya agar dapat memperoleh kemenangan dalam hajatan demokrasi lima tahunan tersebut.

S

First Lady Talaud ini.

Drs Jeremia Damongilala Msi, merupakan calon Bupati yang perlu diperhitungkan para kanditat lainnya.

Putra Tombatu ini merupakan sosok yang dikenal memiliki banyak pengalaman, seperti mantan Ketua Pemuda Sinode GMIM, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Manado (PDI-P) dan saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Mitra.

Damongilala merupakan sosok putra daerah yang dicintai oleh masyarakat Mitra. Kecintaan mereka terlukis disaat Damongilala mendampingi Tjanggulung dalam Pemilukada yang lalu. Kemenangan Tjanggulung tidak lepas dari Figur Damongilala dalam meraup suara.

Kesiapan Damongilala untuk bertarung dalam perebutan orang nomor satu di Mitra terlihat saat Jeremia datang di sekretriat PDIP dan diantar langsung ribuan simpatisannya yang memenuhi ruas jalan pusat kota Ratahan. Kans kuat Bupati Mitra ini mengungkapkan bahwa keinginannya menjadi bupati pada periode mendatang karena daerah ini butuh ‘Perubahan’. “Saat ini kabupaten Mitra perlu ada perubahan,”tegasnya.

Dengan Slogan ‘Siap Sejahterakan Warga Mitra’, Dr Maxi Rondonuwu (MaRon) dalam rangka pemenangan dirinya sebagai Bupati Mitra, beberapa waktu yang lalu langsung action dengan melakukan pengobatan gratis yang ada di daerah ‘salak’ ini.

Terobosan tersebut langsung

EBUT saja, James Sumendap, Dr Maxi Rondonuwu, Hesky Naray, Hapy Rumbay, Jelly Masie, Jemi Siwi, Ronal Kandoli dan beberapa figur lainnya yang sudah melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan diri mereka sebagai Balon Bupati-Wakil Bupati.

Beberapa tokoh masyarakat yang ditemui IDENTITAS mengungkapkan bahwa figur Bupati Telly Tjanggulung (T2) menurut mereka berhasil membangun sarana infrasturktur meskipun ada beberapa program seperti pengentasan kemiskinan yang dinilai belum berhasil.

Selain itu, T2 yang juga menjabat sebagai Ketua PG Mitra menghadapi beberapa masalah internal, seperti tak harmonisnya hubungan diantara sesama kader.

Namun dari kendala diatas, T2 yang didaulat ‘Bunda Pembangunan’ ini terus mendapat penghargaan dari pemerintah pusat berupa di bidang pertanian, Kesehatan bahkan di bidang pemerintahan.

Atas dasar itulah, T2 sudah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pemilukada mendatang.“Saya siap bertarung dalam Pilkada Hapy Rumbai pada 13 Juni mendatang,”tegas mantan

Jelly Massie

Ronal Kandoli

mendapat sorotan dari warga bahkan menuai dukungan parpol untuk mengusungnya. Namun keinginan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulut ini berlabuh di PDIP sangat besar.

Hal ini terlihat saat mendaftarkan dirinya di Sekretariat DPC PDIP Mitra dengan diantar langsung ribuan simpatisan bahkan pendukungnya.

Kepada Sejumlah wartawan, MaRon mengatakan bahwa kehadirannya di Mitra mewakili putra Mitra untuk maju sebagai Bupati Mitra pada periode mendatang. Persiapan dan sosialisasi sudah dilaksanakan sejak tahun lalu bahkan kans kuat bupati Mitra ini mengatakan bahwa kabupaten Mitra saat ini butuh pemimpin yang siap membangun, kabupaten Mitra butuh perubahan yang lebih baik dari saat ini.

“Saya berkomitmen, jika dipilih oleh PDIP menjadi calon bupati mendatang maka saya siap untuk bekerja sama dengan partai PDIP,”ungkapnya.

Anehnya lagi jika tidak terpilih sebagai calon bupati dari PDIP, dirinya siap mendukung calon yang diusung PDIP. James Sumendap SH, putra Tombatu ini merupakan anggota DPRD Propinsi Sulut (PDIP) Dapil Mitra-Minsel sudah banyak memberikan sumbangsih dalam membangun kabupaten Mitra.

Keuletan dan keberaniannya tentunya membuat sebahagian warga Mitra bersimpati terhadapnya.

Berbagai terobosan pun terus dilakukan Sumendap sejak menjabat Ketua DPC PDIP Mitra menggantikan Jeffrie Massie.

Sosialisasi ketingkat desa dan

James Sumendap

Kelurahan terus dilakukannya sehingga membuat masyarakat semakin percaya akan figurnya sebagai salah satu calon pemimpin mendatang.

Dalam pertemuan waktu lalu, para kader Moncong Putih pun sepakat untuk mencalonkannya sebagai calon Bupati periode 2013–2018. “Jika rakyat menginginkan saya memimpin lima tahun ke depan maka saya siap,” ungkap Panglima PDIP dibeberapa Pemilukada Sulut ini.

Kehadiran sosok Tony Lasut (Sekretaris DPC PG Mitra) yang juga sebagai Ketua DPRD Mitra dalam bursa calon Bupati Mitra tidak langsung membuat ketua Golkar Mitra, T2, menjadi galau.

Pasalnya, kehadiran Tony dalam Pemilukada membuat mesin partai Golkar menjadi pincang. Namun resiko besar pun tentunya akan dihadapi Lasut. Selain harus siap untuk direcall dari jabatannya saat ini, tak membuat massa militannya takut. Bahkan, mereka menilai peluang Lasut dalam ajang perebutan DB I J sangat besar.

Lain lagi dengan Hi Muhamad Asegaf dari ke-empat bakal calon wakil bupati, Asegaf merupakan figur yang menarik untuk dipinang. Pasalnya saat ini dirinya masih menjabat sebagai Sekda Boltim. Putra Ponosakan Belang ini mendapat dukungan dari umat muslim Mitra. Hal ini terlihat jelas saat Asagaf bertandang ke sekretariat PDIP. kedatangannya diantar oleh ratusan umat muslim serta tokoh-tokoh agama sambil mengalunkan musik rebana.

“Rakyat butuh perhatian, bukan janji tetapi bukti dan komitmen membangun Mitra,”ucap Asegaf. Diapun berjanji jika terpilih sebagai calon Wakil Bupati dari PDIP maka dirinya akan berusaha untuk menang. “Saya menang, rakyat sejahtera,”janjinya.

Dari semua kandidat, masingmasing memiliki karakter, kelebihan dan kekurangan. Berkaca dari pengalaman pemilukada dibeberapa daerah yang ada di Sulawesi Utara, figur, dana dan campur tangan merupakan senjata pamungkas yang paling ampuh dalam memenangkan pertarungan memperebutkan kursi nomor satu.(*)

Jermia Damongilala

Hi M. Assegaf

Fabian Sarundajang Maxi Rondonuwu Hesky Naray

Telly Tjanggulung

Tony Lasut

4

LIPUTAN KHUSUS EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

Semuel Katuche

Jika Terpilih, Gaji Saya Untuk Rakyat SEMUEL Katuche salah satu bakal calon Bupati Mitra periode 2013–2018 yang sempat mendaftar di PDIP beberapa waktu lalu secara mengejutkan mengatakan bahwa jika terpilih nanti dirinya tidak akan melirik investor hadir di Kabupaten Mitra.

Hal ini menurutnya hanya merugikan masyarakat yang ada di daerah pemulihan. “Saat ini masyarakat harus diperdayakan,” katanya dengan memberikan contoh sebaiknya dianggarkan dalam APBD Mitra untuk memberikan pelajaran serta pelatihan bagi masyarakat seperti pelatihan mengendarai kendaraan dan setelah dilatih baru diberikan SIM gratis bagi masyarakat yang sudah ikut pelatihan.

Pengusaha yang berhasil di perusahaan perminyakan ini menambahkan bahwa untuk masyarakat adalah skala prioritas. Jangan melirik investor jika haya untuk kepentingan pribadi dan mengorbankan masyarakat. “Jika terpilih, gaji saya untuk rakyat,” tukasnya menutup pembicaraan. (fre)

Semuel Katuche, salah satu bakal calon Bupati Mitra periode 2013–2018

Assegaf: Rakyat Butuh Perhatian, Bukan Janji MUHAMAD Asegaf yang saat ini masih menjabat sebagai Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), berkomitmen akan mensejahterakan rakyat Minahasa Tenggara, jika rakyat mempercayakan dirinya untuk duduk sebagai Wakil Bupati periode 2013-2018 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Asegaf kepada sejumlah wartawan, saat dirinya mendaftar di sekretariat PDIP Mitra sebagai bakal calon wakil bupati dari partai berjuluk moncong putih ini.

“Saya menang rakyat sejahtera. Jika terpilih sebagai calon wakil bupati dari PDIP maka dirinya tentunya akan berusaha untuk menang,”ujarnya.

Lanjut putra Ponosakan Belang ini memaparkan bahwa masyarakat saat ini butuh perhatian dan bukan janji.”Rakyat butuh perhatian, bukan janji,”tegas Assegaf dihadapan ribuan pendukungnya.(fre)

T2 Tetap Jadi Idola Damongilala, Rondonuwu, Sumendap Jadi ‘Kuda Hitam’

SOSOK seorang wanita mapan, sederhana dan reliji terpancar dari seorang Telly Tjanggulung yang masih menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Minahasa Tenggara, dan terus menjadi idola warga masyarakat di sana.

Kenapa tidak? Hal tersebut terbukti dengan terus mengalirnya dukungan dan simpati dari warga setiap kali melaksanakan kegiatan meskipun belum ada penetapan secara resmi dari Partai Golkar (PG) mengenai pasangan Calon Bupati dan Cawabup.

Meskipun demikian, beberapa kader internal PG Mitra, mulai mengisyaratkan kalau Tjanggulung yang lebih akrab dikenal dengan sebutan T2 akan ditetapkan menjadi Calon Bupati (Cabup) dari PG. Seperti yang diungkapkan Ventje Golung, saat ini T2 merupakan

calon yang paling berpeluang untuk diusung PG pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mitra.

“Ibu ketua masih unggul di internal partai dan tetap diunggulkan, dan kami orang partai tetap mengharapkan orang partai yang diusung,” kata Wakil Ketua Umum DPD II PG Mitra.

Sementara itu, Sekretaris PDIP Sulut Frangky Wongkar kepada identitas mengatakan bahwa berkas yang telah dimasukkan para Bakal Calon (Balon) telah memenuhi kriteria atau persyaratan.

Dimana menurut Wongkar, dari 18 balon yang mendaftar, 16 diantaranya telah memasukan berkas. Dan dari 16 Balon tersebut, hanya James Sumendap, SH yang melengkapi 18 kriteria dari persyaratan yang telah ditentukan partai.

Ketika ditemui, Sumendap yang

juga adalah ketua DPC PDIP Kabupaten Mitra mengatakan bahwa proses penjaringan balon Mitra tidak ada intervensi oleh siapapun termasuk dirinya selaku ketua DPC Mitra.

“PDIP adalah partai besar dan dalam penjaringan ini tidak ada intervensi atau tekanan. Semua netral, tergantung para calon memasukan berkas sesuai ketentuan,” jelas Sumendap.

Dari Pantauan identitas, ada beberapa nama yang mencuat dan terlihat menjadi favorit masyarakat, seperti Telly Tjanggulung (Bupati Mitra saat ini), Drs Jeremia Damongilala Msi, Dr Maxi Rondonuwu, James Sumendap SH dan Maky Man Tumbelaka.

Bakal Calon Bupati periode 20132018 ini menurut pengamatan warga dan masyarakat Mitra mempunyai kans yang kaut untuk memenangkan pilkada Bupati.(fre)

Polda Sulut Siapkan 605 Personil Amankan Pemilukada

Dicky D Atotoy

KAPOLDA Sulawesi Utara (Sulut) Brigjen Pol. Drs. Dicky D Atotoy beserta jajarannya melakukan kunjungan kerja di daerah Kabupaten Mitra. Rombongan Polda Sulut diterima langsung Bupati Mitra Telly Tjanggulung di aula kantor Bupati Mitra, Kamis (16/1) 2013 lalu.

Kepada sejumlah awak media, Atotoy mengatakan bahwa dalam kunjungan kerja kali ini adalah kunjungan kerja rutin yang harus dilakukan. Bahkan kehadiran orang nomor satu di Polda Sulut ini meng ungkapkan maksud dari kehadirannya untuk memonitor keamanan menjelang Pemilukada. “Kunjungan

kerja rutin dilakukan, apalagi kabupaten Mitra akan mengadakan pemilukada,” jelasnya.

Mengenai persiapan pengamanan pemilukada, Atotoy telah menyiapkan personilnya untuk melakukan pengamanan.

“Untuk pengamanan kami telah siapakan 605 personil yang diambil dari Polda Sulut dan polres Minsel,”tukasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut ketua DPRD Mitra Toni Lasut AmTm, Sekda Mitra Drs B.A Tinungky, para asisten sekdakab Mitra sertas para Kepala SKPD. (fre)

Tak Ada Jaringan Internet, Anggota KPU Enggan Tempati Kantor Baru

Muhamad Asegaf

PEMBANGUNAN gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Minahasa Tenggara (Mitra) yang terletak di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra Blok B sudah selesai, namun tidak mau ditempati dengan alasan sepeleh.

Kepada IDnews, ketua KPU Mitra Drs Ascke Benu, MSi,mengatakan aktivitas masih tetap dilaksanakan di kantor lama yang terletak di Kelurahan Tosuraya Ratahan. "Memang kan-

tornya sudah selesai namun kami masih menunggu fasilitas penunjang lainnya baru akan segera pindah," ujar Benu.

Murutnya,pengoperasian kantor KPU yang baru tersebut masih terkendala beberapa faktor penunjang, seperti jaringan telpon untuk jaringan internet. "Kami memerlukan jaringan internet karena nantinya semua data yang diperoleh akan segera dikirim secara online," papar Benu. (fre)

Ascke Benu

BITUNG

5

EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

Dinkes Dihimbau Tingkatkan Pelayanan Kesehatan IDENTITAS(Bitung) - Mengingat kondisi cuaca hingga saat ini masih kurang bersahabat, Walikota Bitung Hanny Sondakh merasa kuatir akan terganggunya kesehatan masyarakatnya.

Kepada jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Bitung, Sondakh berharap agar dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang ancaman penyakit yang timbul pada saat musim penghujan seperti demam berdarah dan diare serta cara pencegahannya.

Selain itu, Sondakh juga menginstruksikan kepada jajaran RSUD Manembonembo hingga seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos

Sondakh Sedih TPP Guru Dihapus

Mandalagi: Opini WTP Harus Dipertahankan IDENTITAS(Bitung)-Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Olga Makarauw, SE kembali mengingatkan kepada para Kepala SKPD, Camat dan Lurah untuk terus meningkatkan kinerja serta proaktif dan penuh inovatif dalam menggali potensi sumber-sumber PAD yang ada.

Menurut Makarauw, keberhasilan seorang Camat dan Lurah salah satunya ditentukan oleh pencapaian target PBB sehingga sinergitas kerja hingga ke tingkat lingkungan dan RT terus diting-

Kesehatan Desa (Poskesdes) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bitung untuk bekerja ekstra dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Untuk tenaga medis yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan khususnya yang ada di Kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan agar tetap mengoptimalkan pelayanan kesehatannya.

“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan tidak adanya tenaga medis,” ujar Sondakh. Selain itu, Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. (efl)

katkan.

“Tahun lalu capaian PAD sudah memenuhi target bahkan ada beberapa SKPD yang capaiannya mencapai angka 200 persen,”ujarnya.

Sementara itu, Assisten III Drs Alton Mandalagi mengingatkan kepada semua pihak untuk bekerja lebih baik agar opini WTP yang diraih tahun lalu dapat kembali dipertahankan. “Mempertahankan opini WTP dari BPK merupakan salah satu program pemerintah yang harus diraih pada tahun ini,”tegas Mandalagi. (ryo)

FKPD Bahas Persoalan Kerukunan Agama IDENTITAS(Bitung)-Adanya aspirasi warga yang menginginkan agar kerukunan warga di kota Bitung tetap terjaga membuat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) kota Bitung terus merapatkan barisan untuk terus melindungi kota ini dari gesekan kerukunan beragama yang terjadi.

Seperti yang diungkapkan oleh Kapolres Bitung AKBP Harvin Ravlin saat memberikan arahan dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di Dewan Kota Bitung.

“Marilah kita menjaga kerukunan beragama dan apapun yang telah dihasilkan pemerintah merupakan satu keputusan yang baik untuk kita semua,”kata Kapolres.

Diapun mengatakan jika sebagai pihak yang bertanggung jawab akan keamanan di Kota Bitung dirinya akan bertindak jika ada orang-orang yang ingin menghancurkan kerukunan di kota cakalang ini. “Apa yang dilakukan ini adalah benar dan tepat pada tempatnya sehingga perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak,”tegas Ravlin.

Selain warga yang membawa aspirasi hadir juga pada pertemuan dengar pendapat itu adalah Walikota Bitung, Hanny Sondakh, Ketua DPRD Bitung Santy G Luntungan, Wakil Walikota Bitung Max J Lomban serta pimpinan FKPD di Kota Bitung. (ryo)

Hanny Sondakh saat menghadiri Forum FKPD

Kunjungan perwakilan guru kota Bitung

IDENTITAS (Bitung)-Walikota Bitung Hanny Sondakh didampingi Sekretaris Kota Drs. Edison Humiang, MSi, Kadispora Drs. Herman Rompis, Kabag Humas Erwin Kontu, SH dan Kabid Anggaran Riano Senduk, SE, MSi menerima kunjungan perwakilan guru dari berbagai sekolah yang ada di Kota Bitung, Rabu (30/1/2013) lalu.

Maksud kedatangan dari perwakilan guru yang terdiri dari Dems Tandaju (Guru SMK Negeri 5), Djohnly Pangemanan (Guru SMK Negeri 1), Alfrets Saraung (Guru SMP Negeri 12), Munawar Antameng (Guru SMA Negeri 1), Tonikson Mamentiwal (Guru SMA Negeri 1) dan Sovian Lawendatu (Guru SMA Negeri 1) untuk menyampaikan aspirasinya terkait penghapusan TPP Guru yang ada di Kota Bitung.

Walikota menyambut baik kedatangan dari perwakilan guru dan memberikan penjelasan mengapa Pemkot Bitung harus mengambil langkah melakukan penghapusan TPP para Guru.

“Secara hati nurani, saya tidak menginginkan adanya penghapusan TPP karena tugas dan peran guru sangatlah penting dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya yang ada di Kota Bitung,” katanya sedih.

Hal ini dilakukan karena Belanja Aparatur Pemkot Bitung yang sampai saat ini belum balanced dengan belanja publik, yaitu masih berada di angka 53,7 persen sehingga harus menekan/mengurangi jumlah belanja tidak langsung. Selain itu, pembayaran TPP Guru ini bisa menyebabkan TGR (Tuntutan Ganti Rugi).

“Saya tidak mau dikemudian hari para guru mengembalikan TPP yang pernah diterimanya karena menjadi suatu temuan dari BPK,” jelas Sondakh sekaligus memohon agar para guru meneruskan hasil pertemuan ini kepada rekan-rekan mereka demi kepentingan bersama.

Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kota juga menyampaikan bahwa Pemkot Bitung harus menghindari terjadinya duplikasi anggaran dan akan mencari jalan keluar untuk tambahan penghasilan guru. (ryo)

Jual Elpiji 3 Kg Diatas HET, Akan Dikenakan Sanksi IDENTITAS(Bitung)-Hasil evaluasi yang dilakukan Pemkot Bitung bersama Pertamina, Gasmindo dan agen menyimpulkan bahwa pada bulan Desember yang lalu, sejumlah pangkalan elpiji 3 Kg menjual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai SK Gubernur Sulut.

Menurut kepala Gasmindo Ridwan, hal itu disebabkan karena adanya kekurangan tenaga kerja lapangan dalam men-

distribusikan elpiji ke sejumlah agen.

Selain itu, Ridwan juga memaparkan bahwa faktor cuaca yang kurang baik menjadi salah satu penyebab sehingga distribusi terhambat ke setiap pangkalan.

“Para agen harus antri untuk mendapatkan elpiji. Dan ini tentunya menimbulkan biaya transport dan dengan terpaksa harga elpiji di jual melebihi harga HET,”ujarnya.

Menindaklanjuti hal ini, pihak Pertamina segera mengultimatum agen elpiji yang tidak mendistribusikannya ke titik serah akan diberikan sanksi oleh Pertamina. Sedangkan pihak pangkalan yang menjual lebih besar dari HET Rp15 ribu akan diberi sanksi oleh Pemkot Bitung dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Sanksi buat pangkalan dalam bentuk

pengurangan jatah sampai dengan penarikan ijin pangkalan akan kita berlakukan kepada agen yang tidak mematuhi hal ini,”ujar Mahfud, Sales Representative Elpiji Pertamina.

Sedangkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Bitung Dra Dahlia Kaeng MS menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini akan dilakukan rapat dengan seluruh pangkalan yang ada di Kota Bitung.(ryo)

DPRD SULUT S I A P M E N G AWA L A S P I R A S I M A S YA R A K AT EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

Antisipasi Pemadaman Listrik

Komisi III Panggil PT PLN Wilayah Suluttenggo

IDENTITAS(Manado)–Untuk mengetahui kondisi kelistrikan di Sulawesi Utara yang banyak menjadi perhatian warga Sulut karena sering mengalami pemadaman, Komisi III DPRD Provinsi Sulut yang dipimpin Ketua Komisi Sherpa Manembu mengadakan rapat dengar pendapat bersama salah satu mitra kerjanya yakni PT PLN Wilayah Suluttenggo, Selasa (22/1/2013) lalu.

Dalam rapat tersebut, General Manager (GM) PT.PLN Wilayah Sulutenggo, Ir. Santoso Januwarsono memaparkan kondisi kelistrikan di Sulut yang tiap tahun mengalami perbaikan, walaupun di akuinya beberapa tahun yang lalu untuk urusan pelayanan publik mengalami penurunan.

“Tahun 2013 ini akan menjadi tahun peningkatan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat,”tutur Januwarsono.

Saat disinggung soal pemadaman listrik yang masih saja mendominasi di tahun 2012, Januwarsono mengatakan itu bukan disebabkan karena

Suasana rapat dengar pendapat Komisi III dan PT PLN Wilayah Suluttenggo kekurangan daya, melainkan lebih banyak disebabkan oleh faktor alam seperti adanya pohon tumbang yang menyebabkan kerusakan pada gardu atau pun tiang listrik.

“PLN meminta kepada pihak dewan agar boleh bersinergi dengan kami dalam mengajak masyarakat untuk memangkas pepohonon yang sudah menggangu jalur instalasi listrik seperti tiang ataupun gardu listrik,”ungkap Januwarsono seraya menambahkan apabila diperlukan dapat dibuat Perda terkait pemangkasan pohon disekitar area tiang/gardu listrik demi meminimalisir gangguan pemadaman listrik.

Sementara itu, personil Komisi III yang hadir dalam rapat juga menyoroti juga tentang program listrik pintar yang belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga menyebabkan banyak warga yang enggan beralih menggunakan listrik pintar karena dianggap sama saja seiring juga dengan tingginya intensitas pemadaman listrik oleh PLN. Selain listrik pintar, Komisi III juga menyoroti keluhan warga terkait petugas penghitung tarif listrik di rumah-rumah warga yang sering dikeluhkan karena dianggap asal-asalan dalam menghitung meteran listrik, akibatnya sering ditemukan tagihan yang membengkak dan tidak sesuai dengan pemakaian.

“Keluhan-keluhan seperti ini paling banyak terima. Sehingga diharapkan, kinerja PLN ditahun ini dapat lebih baik lagi,”ujar Wakil Ketua Komisi III, Edwin Yerry Lontoh.

Diakhir pertemuan ini, PT PLN wilayah Suluttenggo sepakat untuk meningkatkan pelayanan publik di tahun ini. Dan sebagai wakil rakyat, tentunya DPRD Sulut akan terus menunjang segala program yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Sulut. (idn)

DPRD Gorontalo Belajar ke DPRD Sulut Konsultasi mekanisme Pembahasan Ranperda Inisiatif

Wakil Ketua Baleg DPRD Sulut Ir. Lexie B.N Solang (kanan) saat mendapingi ketua rombongan Baleg DPRD Gorontalo Hi.Sasin Usman Dilo, A.Md (tengah) IDENTITAS(Manado)–Berhasilnya Badan Legislasi (Baleg) DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam mengusulkan Dua (2) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD, membuat Baleg DPRD Provinsi Gorontalo mengunjungi Deprov Sulut untuk melakukan konsultasi mengenai mekanisme pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD tersebut.

Menurut H. Sasin Usman Dilo, A.Md, yang memimpin tim Baleg DPRD Provinsi Gorontalo Selasa (22/ 01/2013) lalu bahwa kedatangan mereka sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Baleg DPRD Provinsi Sulut yang telah berhasil mengusulkan 2 buah Ranperda Inisiatif DPRD yang saat ini telah berproses untuk nantinya ditetapkan menjadi pera-

turan daerah.

“Adanya ranperda inisiatif yang telah dibuat menjadi dasar kunjungan kerja kami ke daerah ini supaya boleh mendapatkan masukanmasukan yang bersifat informative guna menunjang kinerja dalam membentuk perda inisiatif nantinya,”ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPRD Sulut, Ir Lexie B.N Solang yang didampingi anggota Baleg Drs Hi. Anthon Mamonto mengungkapkan bahwa kedatangan Baleg Gorontalo merupakan pertemuan yang bersifat studi komparatif. Dimana kunjungan seperti ini nantinya sangat bermanfaat dalam menyempurnakan khasanah berpikir guna menghasilkan suatu Perda yang mampu mengako-

modir kepentingan rakyat.

“Kami tentunya sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Apalagi dalam menetapkan suatu perda harus sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,”tegas Solang.

Seperti diketahui, dalam rapat paripurna pada 1 November 2012 lalu, Baleg DPRD Sulut secara resmi telah mengusulkan 2 Ranperda Inisiatif yakni tentang pemberdayaan tenaga kerja daerah dan tentang pedoman pembuatan peraturan daerah dan sudah disetujui untuk diproses sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.(idn)

Komisi II Bahas Anggaran Plat Nomor Khusus Pejabat Pemda Sulut IDENTITAS(Manado)–Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang berdasarkan azas penganggaran yakni efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas dan profesionalitas, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat bersama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Senin (28/ 01/2013).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, H Soenardy Soemanta, S.IP tersebut beberapa hal yang dibahas antara lain pembiayaan rehabilitasi rumah dinas jabatan, honor kepanitiaan pertemuan nasional Kepala Biro Umum seluruh Indonesia, Anggaran Plat Nomor Khusus Pejabat Pemda Sulawesi Utara, serta Biaya rehabilitasi asrama mahasiswa Pemda Sulawesi Utara di Malang, Jawa Timur.

Menurut Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulawesi Utara, Rudi Roring, rapat ini memberikan banyak masukan yang koordinatif terkait pertanyaanpertanyaan yang disampaikan oleh para anggota DPRD. “Jikalau ada kegiatan yang sulit dipertanggung jawabkan dan beresiko tinggi sekali pun sudah dianggarkan, sebagai pe-

Suasana dengan pendapat Komisi II dan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara nanggungjawab bagian umum dirinya memilih untuk tidak merealisasikannya,”tegas Roring.

Ia pun menambahkan, penganggaran untuk plat nomor khusus serta biaya rehabilitasi asrama mahasiswa di Malang masih dinilai terlalu besar oleh Komisi II. Untuk menjaga agar nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dirinya sudah mengusulkan hal ini ke Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD).

“Soal keputusannya, itu berada di Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara,”tegas Roring.

Setelah mendengarkan penjelasan Biro Umum Setdaprov terkait anggaran dibidang tersebut, pimpinan dan anggota Komisi II sepakat menskors sidang sampai waktu yang belum ditentukan.

“Nanti kita akan mengundang BPKBMD, Asisten III serta SKPD terkait lainnya agar pembahasannya lebih komprehensif lagi,”pungkas Wakil Ketua Komisi II, H Soenardy Soemanta, S.IP. (idn)

7

MANADO EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

RML Siap Wakili Sulut di DPR RI IDENTITAS (Jakarta)–Mantan orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), selaku Bupati periode 2005 – 2010, Ramoy Markus Luntungan atau lebih dikenal dengan julukan RML, siap mewakili Sulawesi Ramoy M Luntungan Utara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Partai Gerindra.

Bersama rombongannya, sekitar pukul 11.00 WIB ,Selasa (14/1) lalu, lulusan terbaik Lemhanas ini bertandang ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra di bilangan jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, untuk mendaftar sebagai wakil rakyat dari Sulut untuk DPR RI. “Saya pendaftar pertama dari Sulut yang mendaftar di Gerindra,”ujar RML melalui telepon selulernya kepada Identitas.

Ia pun menambahkan bahwa maksud dan tujuannya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI pada Pemilu 2014 mendatang untuk mengawal seluruh aspirasi rakyat termasuk memperjuangkan harga dan nasib petani kopra di daerah ini.

“Semuanya akan saya lakukan untuk warga masyarakat Sulut tercinta,”pungkasnya seraya menyatakan siap mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pada periode mendatang. (efl)

Fakultas Sastra Unsrat Bakal Berganti Nama

Gedung Fakultas Sastra Unsrat.

(Insert, Dekan Fakultas Sastra Dra Troutje A. Rotty, M.Hum)

IDENTITAS(Manado)–Sebentar lagi Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, bakal berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Hal itu sudah disetujui oleh KemenPAN dan Kemendikbud beberapa waktu lalu.

Kaeng Manado, Jati Diri Kota Manado

Rapat Pelatihan Produksi Kaeng Manado IDENTITAS(Manado)–Rabu (30/01/2013) lalu, Wakil Walikota Manado Herley A. B. Mangindaan, S.E., MSM, memimpin Rapat Pelatihan Produksi Kaeng Manado di ruang kerja Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus Manado.

Pelaksanaan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Walikota ke Bogor dan Cirebon yang mendapatkan dukungan penuh Bank Indonesia sebagai partner perkembangan Kaeng Manado.

Dalam rapat terungkap beberapa hal antara lain: cara pengadaan mesin/peralatan, pelatihan SDM yang berasal dari warga Kota Manado oleh Pengrajin Kain asal Bogor dan Cirebon serta produksi Kaeng Manado beserta pemasarannya.

Wawali lebih lanjut mengungkapkan bahwa "Dari sudut pandang Pemerintah

Kota Manado, suksesnya suatu usaha saat kita memanfaatkan SDM dari warga kita sendiri. Proses pembuatan Kaeng Manado dari awal memulai produksi harus diupayakan dilaksanakan di Manado sehingga warga Manado memiliki rasa kebanggan yang tinggi atas Kaeng Manado yang merupakan identitas jati diri Kota Manado, selain juga dapat memberikan dampak ekonomis yang tinggi,"ujar Ai, sapaan akrab Wakil Walikota Manado.

Turut hadir dalam Rapat tersebut adalah Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Ir. Suhaedi, MPA beserta pejabat teras BI, Novi Kaligis dari Bank Sulut, Christ Longdong dari UMKM "Bahaga" Kadis Perindag Manado Drs. Fanny Sirang Kadis Koperasi dan UMKM Kota Manado Drs Panosor Pardede, BAC. (yunni)

RS Siloam Utamakan Pelayanan IDENTITAS(Manado)–Keberadaan Rumah Sakit Siloam di Sulut merupakan satu nilai tambah karena telah difasilitasi dengan peralatan medis canggih dan tenaga medis yang berpengalaman.

Dr. Christian Tilaar, CEO kepada IDnews saat diwawancarai mengatakan, masalah pelayanan kepada pasien yang paling diutamakan dilingkup RS Siloam. “Kedepannya kami akan berusaha agar masyarakat yang memiliki standar ekonomi rata-rata juga bisa melakukan pengobatan disini lewat jamkesmas yang nantinya bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah

yang berkompeten mengurus semua itu,” katanya.

Disinggung mengenai limbah akhir, Tilaar menjelaskan bahwa itu sudah ada tempat khusus yang disediakan, dan tentunya bekerja sama dengan pemerintah kota Manado dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Acara media gathtering yang diadakan pihak siloam hospital/Rumah Sakit Siloam bertempat di Sunset Room Hotel Aryaduta, Rabu kemarin, mendapat apresiasi dari pihak jurnalis se-Sulut dalam hal ini diwakili oleh utusan beberapa media lokal maupun nasional.(yunni)

Menurut Rektor Unsrat Prof. Dr. Donald Rumokoy dalam sambutannya di perayaan Dies Natalis Fakultas Sastra Unsrat yang ke-48, Jumat (1/2/2013), untuk mulai saat ini seluruh civitas akademika Fakultas Sastra Unsrat sudah harus membiasakan diri dengan menyebut nama Fakultas Ilmu Budaya, seiring dengan disetujuinya oleh KemenPAN dan Kemendikbud beberapa waktu lalu, ketika dirinya bersama dengan Wakil Rektor II berangkat kesana.

“Kita tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari pusat,” jelas Rumokoy, dan menambahkan kalau Fakultas Ekonomi juga akan berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Dekan Fakultas Sastra Dra. Troutje A. Rotty, M.Hum juga membenarkan apa yang disampaikan Bapak Rektor terkait perubahan nama tersebut.

“Apa yang dikatakan Bapak Rektor benar, dan kita tinggal menunggu keputusan lebih lanjut dari pusat mengenai hal itu. Mengenai kapan hari dan tanggal penetapannya belum bisa dipastikan,” jelas Dekan. (idn)

Dies Natalis Ke-48

Civitas Sastra Unsrat Adakan Ibadah dan Jalan Sehat IDENTITAS(Manado)–Dalam rangka memperingati Dies Natalis Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang ke-48, yang mengusung Tema: Bahasa, Sejarah dan Budaya Merupakan Pilar Pemersatu Bangsa, dan Sub Tema: Melalui Dies Natalis Fakultas Sastra ke-48 Kita Tingkatkan Budaya Akademik yang Berkarakter Menuju Sumber Daya Manusia yang Profesional, seluruh civitas akademika baik Dekan, Wakil Dekan, Dosen, Pegawai dan Mahasiswa mengadakan kegiatan jalan sehat bersama, senam poco-poco dan ibadah, Jumat (1/2/2013) lalu.

Menurut Ketua Panitia Dra. Femmy Lumempouw, M.Hum yang juga Ketua Jurusan/ Program Studi Bahasa Indonesia kepada IDnews mengatakan, Fakultas Sastra Unsrat tepat pada hari ini, Jumat 1 Februari 2013, merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-48.

“Selaku orang yang percaya, tentunya rangkaian kegiatan kami awali dengan ucapan syukur dalam bentuk ibadah yang dilanjutkan dengan kegiatan jalan sehat bersama dan senam poco-poco,” jelas Lumempouw. Lanjut dikatakannya, kegiatan ini untuk menjalin keakraban antar seluruh civitas akademika, dan masih banyak lagi kegiatan yang akan dilaksanakan menuju acara puncak seperti seminar dan lain sebagainya.

Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH, MH selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi dalam sambutannya mengatakan bahwa Fakultas Sastra mengalami kemajuan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan fakultas lain. Hal itu terbukti dengan diraihnya peringkat kedua dalam lomba kebersihan antar fakultas lingkup Unsrat. “Ini semua merupakan wujud nyata kekompakan seluruh civitas yang tentunya tak lepas

Dra. Troutje A. Rotty, M.Hum dari support dan motivasi pimpinan dalam hal ini Ibu Dekan,” tutur Rumokoy.

Dekan Fakultas Sastra Unsrat Dra. Troutje A. Rotty, M.Hum, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, dengan mengusung Tema dan Sub Tema tersebut, Fakultas Sastra terus bersinergis untuk memberikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara lewat lulusanlulusan terbaik.

“Kami mempunyai komitmen untuk itu, dan lulusan atau jebolan Fakultas Sastra Unsrat sudah banyak yang bekerja dalam segala bidang terlebih di bidang budaya, pariwisata yang tentunya sangat membantu untuk kemajuan bangsa dan Negara RI, terlebih khusus lagi Provinsi Sulawesi Utara,” kata Dekan, yang terkenal sangat akrab dengan bawahannya dan berdedikasi tinggi memajukan bidang pendidikan.

Menutup sambutannya, Dra. Troutje A. Rotty, M.Hum menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor bersama Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Hukum, IKM, Teknik dan MIPA yang sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama civitas akademika Fakultas Sastra dalam rangka merayakan Dies Natalis yang ke-48. “Mewakili seluruh civitas akademika, saya mengucapkan banyak terima kasih,” tukasnya. (rendy)

AGENDA

EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

Rapat Perdana Badan Musyawarah 2013 Deprov Sulut

Pembentukan Provinsi BMR dan Penambahan Ruas Jalan Provinsi di Sitaro Turut Diusulkan

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, MeivaSalindeho-Lintang, S.Th saat memimpin Rapat perdana Banmus tahun 2013.

BADAN Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi (Deprov) Sulawesi Utara, Selasa (8/1) 2013 lalu, menggelar Rapat Perdana di Tahun 2013. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Pdt MeivaSalindeho-Lintang, S.Th tersebut membahas penetapan jadwal pelaksanaan rapat paripurna Deprov Sulut dalam rangka Penutupan Masa Persidangan III Tahun 2012 dan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2013, kemudian

dilanjutkan dengan penetapan jadwal pembahasan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) DPRD Tahun 2013 yang merupakan amanat dari PP No.16 Tahun 2010 dan Tata Tertib DPRD. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa rapat paripurna DPRD dalam rangka Penutupan Masa Persidangan III Tahun 2012 dan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2013 akan diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Januari 2013.

Sedangkan Pembahasan RKT DPRD Tahun 2013 direncanakan pelaksanaannya pada hari Senin, 14 Januari 2013 sembari menunggu dimasukkannya Rencana Kerja Tahun 2013 dari masing-masing Alat Kelengkapan Dewan.

Dalam Rapat Banmus juga berkembang mengenai usulan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) dan penambahan ruas jalan provinsi di Kabupaten

Kepulauan Sitaro. Dimana kesepakatannya, untuk pembahasan awal akan diserahkan kepada Komisikomisi terkait yakni Komisi I untuk usulan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya dan Komisi III untuk penambahan ruas jalan provinsi di Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Hadir dalam Rapat tersebut, pimpinan dan anggota Banmus lainnya yakni Drs Arthur

ADV BOLMONG

Kotambunan, B.Sc, Joudie Watung, SH, Drs.Eddyson M. Masengi, ME, Mikson M. Tilaar, ST, M.Si, Sjenny F. Kalangi, SE, Ir. Lexie B.N Solang, Winda N. Titah, SE, Feronika F. Ponto, Hi. Ayub Ali Albugis, SE, Adrianus N. Watung, SH (Sekretaris Bamus bukan Anggota) dan pihak Sekretariat DPRD yang diwakili oleh Kepala Bagian Persidangan VentjeSembor, SH dan Kasubag Risalah Welliam N. Silangen, S.Sos, M.Si beserta staf lainnya.(idn)

ADV Kotamobagu

Walikota Gelar Safari Natal dan Tahun Baru di Kotamobagu WALIKOTA Kota Kotamobagu, Drs. H. Djelantik Mokodompit ME bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu, Ny. Hj Liliyanti Mokodompit-Mokoagow, Selasa (1/1) kemarin, melaksanakan safari Natal dan Tahun Baru ke sejumlah pemuka agama kristen dan ke rumah pimpinan SKPD yang merayakan Natal di wilayah Kota Kotamobagu.

Kunjungan Walikota yang juga didampingi seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendapat sambutan hangat dan penuh rasa kekeluargaan. “Safari natal dan tahun baru ini juga merupakan silaturahmi kepada keluarga kita yang merayakan hari raya natal,” ujarnya.

Djelantik berharap agar awal tahun 2013 ini bisa dijadikan sebagai moment yang tepat untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mempererat tali persaudaraan dalam rangka melanjutkan pembangunan di Kota Kotamobagu. “Mari kita bergandeng tangan, satukan langkah untuk melanjutkan karya dan pengabdian membangun Kota Kotamobagu,” imbaunya.

Sejumlah pemuka agama kristen yang dikunjungi Walikota Kotamobagu bersama rombongan Pemerintah Kotamobagu antara lain, Pastor Gereja Kristus Raja Kotamobagu, Donald Vedelis Liuw,Pr, Pendeta Jan Chrisstofel Manosoh, Ketua Sinode GMIBM Pdt. Ch. RaintamaPangulimang, STh, MTh, Gembala Sidang GPDI, Pdt Jan Albert Sanger, STh, MA, serta pimpinan Gereja PNIEL Tumubui, Pdt. N. Dj. Wowor STh. Selain datang langsung ke kediaman sejumlah pemuka agama kristen di Kotamobagu, Walikota juga mengunjungi sejumlah pimpinan SKPD antara lain, Kepala Kesbangpol Kota Kotamobagu, Herma Aray, SIP, Kepala Distakot, Alex Saranaung, dan Lurah Kotamobagu, Sultje S. Kamasaan.(adv)

ADV BOLMONG

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bolmong dipimpin langsung Bupati Salihi Mokodongan bersama jajaranya Senin (25/12) siang, berkunjung di Kelurahan Bumi Beringin (Bumber), Manado, tempatnya di kompleks Rumah Dinas (Rudis) para pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Safari Natal Pemkab Bolmong tersebut, diawali dengan mengunjungi rudis Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS). Kemudian dilanjutkan ke rudis Wakil

Gubernur Sulut, Dr Djouhari Kansil.

Tampak dalam rombongan Natal Bupati Salihi, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Farid Asimin dan jajaran Asisten serta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Bolmong.

Selain itu, rombongan bupati juga berkunjung ke rudis Ketua Dewan Provinsi (Deprov) Sulut, Meiva SalindehoLintang serta rudis Kapolda Sulut, Brigjen Pol Dicky Atotoy

dan ke rudis Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Jhonny L Tobing.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Bolmong, Sitti Rafiqah Bora, menyatakan kunjungan tersebut adalah silaturahmi terhadap pimpinan pemerintah Sulut untuk menyambut hari Natal. “Pemkab Bolmong melakukan Safari Natal ke Gubernur Sulut dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Sulut,”ujar Bora.(adv)

TOMOHON

10

EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

Kemensos Akan Bedah 100 Rumah Warga Kayawu

Pertemuan Walikota Tomohon dengan Dirjen Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

IDENTITAS(Tomohon)-Sekitar 100 rumah warga Kelurahan Kayawu di Kecamatan Tomohon Utara (Tomut) akan menerima bantuan bedah kampung dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang

rencananya akan dilaksanakan pada 6 Februari 2013.

Kepada sejumlah pewarta, Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Tomohon Ruddie A Lengkong, SSTP mengungkapkan

Dualisme Kepsek Selesai IDENTITAS(Tomohon)-Pemkot Tomohon melalui Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Tomohon bersama Yayasan DS.A.Z.R Wenas telah menyepakati pelaksanaan manajemen Sekolah di SMK Kristen 2 Tomohon dan SMA Kristen 2 Tomohon. Komitmen bersama ini dihasilkan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan di kantor Dikda Tomohon, Rabu (30/1/2013) lalu .

Menurut Kepala Dikda Tomohon DR Dolvin Karwur, M.Kes, MSi, rapat tersebut berlangsung penuh keakraban dan menyepakati beberapa hal (lihat tabel,red) dan demi terselenggaranya proses pendidikan yang memacu pada peningkatan prestasi pemerintah tetap berkomitmen untuk menunjang proses pendidikan di sekolah-sekolah milik yayasan baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam pembangunan-pembangunan sarana prasarana persekolahan.

“Bagaimana pun upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sekolah merupakan amanat UUD, dan oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk melaksanakannya, dan didukung oleh semua stakeholder termasuk di dalamnya yayasan pendidikan swasta,”ujar Karwur. (edi) Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Daerah dengan Yayasan Pendidikan Ds.A.Z.R Wenas Tomohon 1. Tetap melanjutkan proyek pembangunan yang berhubungan dengan dana APBN di SMK Kristen 2 Tomohon.

2. Pelaksanaan manajemen sekolah di SMK Kristen 2 Tomohon dan SMA Kristen 2 Tomohon oleh Dra. Altje Liuw, M.Pd dan Dra. Martha Lantang, untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai semester genap TA 2012/2013 berakhir.

3. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Yayasan sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.

4. Pemerintah mendukung sepenuhnya kebijakan dalam pengelolaan dana Yayasan setelah berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Orang Tua (misalnya: uang pembangunan, uang SPP, pengadaan seragam sekolah, dll).

5. Guru-guru yang dimutasi/dipindahkan dari SMK Kristen 2 Tomohon agar diperhatikan fungsi mereka sebagai Guru Profesional, bila memungkinkan dikembalikan ke sekolah awal.

Termasuk mengembalikan ke tugas semula sebagai Guru Profesional pada SMA Kristen 2 Tomohon (3 guru).

6. Memfungsikan kembali laboratorium IPTEK di SMK Kristen 2 Tomohon untuk dipakai dalam KBM sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon

bahwa program ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan langsung menyentuh akar kemiskinan, yaitu mencakup perubahan sikap, perbaikan hubungan sosial, pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan yang layak dan sehat serta peningkatan status ekonomi masyarakat dengan tujuan terciptanya kampung layak huni.

"Kemensos akan menyediakan bantuan Rp10 juta bagi tiap keluarga yang menerima bantuan dan diperuntukkan bagi penyediaan material. Sedangkan pengerjaannya aka dilakukan secara swadaya gotong royong dgn melibatkan Tagana, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Karang Taruna, dunia usaha dan unsur masyarakat lainnya,"ujar Lengkong.

Ia pun menambahkan, terpilihnya Kota

Tomohon sebagai salah satu dari dua (2) daerah di Sulut yang menerima bantuan program ini merupakan upaya Pemkot Tomohon agar program Bedah Kampung dapat dilaksanakan didaerah ini.

"Proposal yang diajukan telah diterima Kemensos, sesuai penyampaian Dirjen Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan ketika bertemu dengan Walikota Tomohon di kantor Kemensos, Senin (21/ 01/2013) lalu yang didampingi Kadis Sosial Sulut dan Kadis Dinkesos Tomohon,"papar Lengkong seraya menambahkan bahwa program Bedah Kampung akan dilakukan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling), dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).(edi)

Gubernur Sulut: Tomohon Mampu Tampil Dengan Warna dan Identitasnya

Walikota Tomohon Jimmy F Eman, SE,Ak meniup lilin ucapan HUT Ke-10 IDENTITAS(Tomohon)-Kota Tomohon yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa terus menorehkan berbagai prestasi dalam 10 tahun usianya. Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah peluang signifikan dan program pembangunan telah memberi warna bagi wajah kota yang berdiri pada 27 Januari 2003 lalu ini.

Hal ini diungkapkan Walikota Tomohon Jimmy F Eman, SE.Ak, saat membacakan sambutannya pada sidang paripurna istimewa HUT Kota Tomohon Ke-10 di Aula Bukit Inspirasi Jumat (1/ 02/2013) lalu.

Menurut Eman bahwa mulai tahun ini, setiap kelurahan akan mendapatkan program bantuan berbasis pemberdayaan kelurahan untuk pembangunan fisik sebesar Rp 10 juta per lingkungan.

“Kepada para camat dan lurah, saya menghimbau agar mereka membantu ins-

tansi terkait untuk mendorong percepatan pengelolaan sampah berbasis kelurahan guna mendukung program sejuta lubang biopori dan program satu lubang untuk fungsi composting sampah organic dan sebagai sumur resapan,”ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulut DR Sinyo H Sarundajang dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Ir Roy Roring,Msi mengatakan bahwa dengan bertambahnya usia berarti bertambah pula pengalaman untuk membawa pembangunan kearah semakin maju, sehingga semakin membentangkan harapan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dimana, Kota Tomohon mampu tampil dengan warna dan identitasnya sebagai Kota Religi, Kota Pendidikan, Kota Bunga yang menjadi branding pencapaian visi, sekaligus sebagai daya dukung pemantapan eksistensi Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di

Kawasan Asia Pasifik.

“Sejak ditetapkan sebagai daerah otonom, kita telah melihat perubahan demi perubahan terjadi, sehingga Kota Tomohon terus dikenal sebagai daerah mandiri dalam kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Walaupun masih dikategorikan usia belia, Kota Tomohon telah menunjukan kekuatan yang diinspiratif, dibangun dan ditata secara baik melalui kolaborasi saling menopang antara pemerintah dan segenap stakeholder pembangunan,”ujar Gubernur Sulut dalam sambutannya seraya memberikan apresiasi atas prestasi yang terus ditunjukan Pemkot Tomohon melalui manajemen kepemimpinan Walikota Jimmy F Eman SE Ak bersama pimpinan dan anggota DPRD, para anggota Forkopimda, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.(edi)

PAS: Waspada Jual Beli Jabatan di Pemkot Tomohon IDENTITAS(Tomohon)-Ketua Komisi A DPRD Kota Tomohon Drs Paulus Adrian Sembel (PAS) berpendapat bahwa setelah dilakukannya rolling pejabat eselon II dan III mudahmudahan dibelakang nantinya tidak ada cerita atau isuisu yang berkembang dimasyarakat bahwa ada jual beli jabatan."Jika ada temuan jabatan diperjual belikan, itu harus diwaspadai, karena bisa berimbas pada masalah hukum. Hal ini yang perlu kita jaga, jangan sampai hal ini terjadi,"jelasnya.

Menurut Sembel yang juga mantan aktivis ini menilai, bahwa jika dugaan tersebut nantinya benar adanya, maka

hal ini tentunya bakal menjadi preseden buruk bagi Kota Tomohon yang kini telah melakukan perubahan dan perbaikan disegala bidang, guna menghindari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

“Yang jelas para pejabat yang sudah di rolling ada pertimbangan kapasitas dan komitmen terhadap tugas serta tanggungjawab kepada daerah. Mudah-mudahan, para pejabat yang sudah di rolling tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik demi untuk melakukan pembangunan di Kota Tomohon, karena hanya itu yang menjadi harapan masyarakat,”pungkasnya.(edi)

MINUT

11

EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

Investasi PT MMP Rp10 Triliun, Bisa Sejahterakan Warga LikTim? IDENTITAS(Airmadidi)-Kegiatan PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) yang melakukan eksplorasi biji besi di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur (LikTim) Minahasa Utara (Minut), Rabu (9/1) 2013 lalu, melaporkan hasil eksplorasi tahun 2012 kepada Bupati Minut Drs Sompie SF Singal, MBA di ruangan rapat bupati. Dalam laporan tersebut, PT MMP telah ‘mengisyaratkan’ siap berinvestasi membangun pabrik besi dan baja di Pulau Bangka dengan nilai investasi lebih dari Rp10 triliun.

Drs Sompie SF Singal MBA usai pertemuan mengatakan, PT MMP telah menyatakan siap berinvestasi dengan membangun pabrik besi dan baja di Minahasa Utara. Invetasi besi dan baja itu nilainya lebih dari Rp10 triliun. “Mereka telah menyatakan siap berinvestasi. Persyaratan dan aturan harus dipenuhi dan jalannya masih panjang,” kata Singal didampingi Kabag Humas dan Protokol Drs Sem Tirayoh.

Sebelum mimpi itu jadi, PT MMP diwajibkan melaporkan hasil eksplorasi sela-

ma tahun 2012. Hasil kajian itu dilaporkan kepada Pemkab Minut untuk dievaluasi sesuai aturan normatif, kelayakan lingkungan hidup maupun kontrol sosial masyarakat. Laporan PT MMP itu selanjutnya diteliti, dikaji dan dievaluasidari aspek pertambangan, tata ruang, lingkungan hidup, ijin kehutanan dalam hal ini ijin pinjam pakai hutan kepada pemerintah pusat. Bukan hanya itu juga, PT MMP diwajibkan memiliki Amdal, UPL dan UKL serta perijinan lainnya yang berhubungan dengan pertambangan. PT

BKDD Dinilai Pilih Kasih IDENTITAS(Airmadidi)-Bupati Drs Sompie SF Singal MBA, menyerahkan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada 9 Honor Daerah (Honda) Kategori 1 (K1) Minahasa Utara (Minut). SK CPNS diserahkan disaat apel pagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin 14 Januari 2013 di Pendopo Kantor Bupati.

Bupati mengatakan, kepada Honda yang baru menerima SK CPNS selamat bergabung dengan Pemkab Minut dan ikutilah aturanaturan kepegawaian yang telah ditetapkan.

Menjadi CPNS bukanlah hal yang mudah, namun banyak hal-hal baru yang akan ditemui dan dirasakan oleh CPNS. Sebab itu, semangat kerja, disiplin dan loyal harus ditanamkan sejak saat ini, agar nantinya akan menjadi pamong atau aparatur yang baik. “Selamat bergabung dan selamat melaksanakan tugas yang telah ditetapkan,” kata Singal.

9 CPNS yang menerima SK terdiri 2 tenaga guru dan 7 tenaga teknis. Namun sayang, Honda yang diakomodir dalam Kategori 1 (K1) hanya 9 orang. Jika dibandingkan dengan daerah lain yang sampai ratusan orang, mungkin Minutlah yang paling sedikit.

Hal ini seperti yang dikeluhkan oleh keluarga dari beberapa pegawai Honda (K1) yang me ngatakan bahwa dalam pengangkatan Honda menjadi CPNS Kepala BKDD Minut pilih kasih pasalnya masih banyak pegawai Honda yang lebih lama mengabdi di Pemkab Minut daripada yang sudah menerima SK CPNS keluh mereka. (efl)

Drs Sompie SF Singal MBA saat menyerahkan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) beberapa waktu lalu

MMP akan melakukan eksplorasi sampai tahun 2013 dan hasilnya akan dievaluasi secara komprehensif oleh Pemkab Minut pada 2014 sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pemerintah Pusat.

Singal menambahkan, tahapan eksplorasi ini harus dilaporkan secara berkala dan komprehensif integral. Hasil laporan tersebut akan dikaji secara komprehensif oleh pemerintah dari berbagai persyaratan normatif yang diamanatkan aturan lingkungan, pertambangan, tata ruang, kehutanan, kesehatan dan lainnya. “Tidak secepat itu jawaban dari pemerintah untuk mengiyakan. Ada mekanisme dan persyaratan yang harus dilalui dan diikuti investor. Kalau ini bisa terjadi, tentunya akan memberi keuntungan perekonomian dan kesejahteraan bagi mayarakat Minut dan khusunya masyarakat daerah tambang,” tambah bupati.

Soal lokasi pabrik besi maupun baja kata Bupati, harus dibangun di Minahasa

Utara atau juga di Pulau Bangka. Ini dimaksudkan agar masyarakat bisa merasakan dampak keuntungan langsung dari segi tenaga kerja, kesejahteraan maupun pembangunan infrastruktur. “Pabriknya di Minahasa Utara,” jelas Singal.

Bupati melanjutkan, masyarakat diminta untuk tenang dan berpikir arif bijaksana dengan kegiatan yang masih tahap eksplorasi. Kajian masih berlangsung dan belum ada eksploitasi oleh pihak investor. “Berpikirlan konstruktif, jangan cepat ambil kesimpulan tapi tunggulah hasil kajian komprehensif dan ini tentunya akan memberi dampak positif kepada masyarakat.

Pemerintah tetap mengkaji dari segi lingkungan hidup, ekologi, kesehatan, perekonomian maupun nilai wisata.

Berpikirlah positif demi kemajuan Sulut dan Minahasa Utara,” kata Singal menambahkan dan diaminkan Kabag Humas dan Protokol Drs Sem Tirayoh.(efl/ vel)

Awal 2013 SBY Lakukan Pembenahan Kabinet

IDENTITAS(Airmadidi)-Baru dua hari Bupati Minahasa Utara (Minut) Sompie Singal merombak kabinetnya dengan mengganti Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang tadinya dipegang oleh Arnold Frederik digantikan oleh Drs. Max Silinaung sebagai Kadis PPKAD yang baru, Kamis (10/ 01) 2012, pasangan Sompie Bersama Yulisa (SBY) kembali melakukan pelantikan dua pejabat Esselon II dan dua belas pejabat Esselon III. Pejabat Esselon II yang diganti yakni Ir. Ronny Siwi yang sebelumnya menjabat Kadis Kelautan dan Perikanan kini menjadi Assisten Pemerintahan dan Kesra menggantikan Mathino Dengah yang sebelumnya telah dilantik sebagai staf ahli pada Selasa (8/1) 2013. Selanjutnya Arie Kambong yang sebelumnya Kadistamben, kini menjadi Kadis Kelautan dan Perikanan menggantikan Ir. Ronny Siwi. Allan Mingkid yang sebelumnya Kabag Pemerintahan Setda kini menjadi Kadistaben menggantikan Arie Kambong.

Miske Koloay yang sebelumnya Sekretaris Kelautan dan Perikanan menjadi Sekretaris BPLH. Daniel Taniowas jabatan Sekretaris Discapilduk, Ludia Wuisan sebagai Inspektur Pembantu wilayah II Inspektorat, Yohanna Manua dilantik sebagai Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Joutje Sampelan sebagai Sekretaris Diskop dan UMKM, Max Wurara Sekretaris Dishub, Yovita Supit Kabag Organisasi Sekda, Herry Rumagit Kabag Perundang-

undangan Setwan, Adolof Tamengkel Sekretaris Dinas Tata Ruang, A Kumontoy sekretaris Disdamkar, Lucky Waworuntu Kabid pengawasan dan Pengendalian Diskop UMKM dan Yoseph A sebagai Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian. Kemudian pada tanggal (16/01) 2013 kembali lakukan penggantian eselon II dan III di lingkup Pemkab Minut di antaranya dr.

Rosa Tidayoh M.Kes dilantik menjadi Kaban Penanggulangan Bencana Daerah, dr. Lily Lengkong M.Kes Kaban Ketahanan Pangan, Ir. Meike Wangania menjadi Staff Ahli Pemerintahan, dr.

Herman Darmawan M.Phm menjadi Dirut RSUD Maria Walanda Maramis, dr.

Rina Widayati M.Kes Sekertaris Dinas Kesehatan, Berty Ngangi SP Kabag Umum, Victor Pandelaki S.Sos Kabag Pemerintahan, Edwin Ombu S.Sos Kabag SDA, Drs. Royke Kodoati Kabag Kemasyarakatan dan eselon III/IV lainnya.

Kemudian Drs Sompie SF Singal, MBA tak henti-hentinya melakukan perombakan kabinet di tahun 2013.

Kali ini, Singal kembali melantik 12 pejabat struktural eselon IV di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Pelantikan digelar di Aula Kantor Bupati, Jumat (18/1/ 2013), disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Johannis Rumambi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Ir Ronny Siwi, Kepala BKDD Drs Aldrin Posumah Msi serta Kepala SKPD lainnya.

10 Kepala UPTD Puskesmas dan 2 UPTD di lingkup Dinas Kesehatan yang dilantik yakni, dr Shinta Olivia Toar

sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tatelu Kecamatan Dimembe, dr Helmy Doodoh sebagai Kepala UPTD Puskesmas Batu Kecamatan Likupang Selatan. Dr Elsine Towoliu sebagai Kepala UPTD Puskesmas Airmadidi, dr Eltin Wowor Kepala UPTD Puskesmas Kauditan, dr Nicolas Chali Tirayoh kepala UPTD Puskesmas Kema, dr Ronald Wurangian Kepala UPTD Barat, dr Joice Maramis Kepala UPTD Puskesmas Wori, dr Jusuf ‘Ucup’ Nainggolan Kepala UPTD Puskesmas Tinongko Pulau Mantehage.

Sedangkan dr Petrasia Gabung sebagai Kepala UPTD Balai Pengobatan Korpri Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dr David Sembor Kepala UPTD Puskesmas Likupang, dr Debby Montung Kepala UPTD Puskesmas Kolongan Kecamatan Kalawatdan dr Rita Makaenas Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan.

Menurut Singal, pejabat yang dilantik sekiranya tetap melaksanakan tugas khususnya di bidang kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.

Pendekatan pelayanan kesehatan mutlak dilakukan kepada masyarakat sebagai bukti abdi negara dan abdi masyarakat.

Dilanjutkan bahwa pelayanan kesehatan adalah harga mati yang harus dilaksanakan secara prima terutama kepada masyarakat pesisir maupun pulau. Kepada pejabat yang baru dilantik bupati menyampaikan selamat bertugas dan tingkatkan kinerja, dedikasi serta pelayanan secara utuh, adil dan merata. (efl)

MITRA

12

EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

PNS Mitra Diwajibkan Apel Pagi dan Sore IDENTITAS(Ratahan)-Sejak menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt)Sekretaris Daerah (Sekkab) Minahasa Tenggara (Mitra), Ir Adrianus Tinungki MEng langsung melakukan sidak di sejumlah SKPD. Bahkan tak segan-segan, dia mengharuskan agar seluruh PNS dilingkup Pemkab Mitra diwajibkan apel pagi dan sore.

Kepada sejumlah wartawan, Tinungki yang juga masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

mengaku hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menanamkan sikap disiplin bagi kalanagan PNS di Mitra. "Awal tahun ini mari kita manfaatkan moment untuk membangunkan PNS yang seolah tertidur," tukas Tinungki.

Dikatakannya juga, ia memiliki komitment untuk menumbuhkan profesionalisme kinerja dilingkungan Pemkab dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik. "Tentunya sebagaimana harapan Bupati,

Pemkab Bantu Pengobatan Warga Miskin IDENTITAS(Ratahan)Warga masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang kurang mampu atau hidup dibawa garis kemiskinan yang ingin melakukan pengobatan di rumah sakit tak perlu kuatir, karena Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Y Mawaty angka sebesar 1,5 Miliar untuk warganya pada tahun 2013. Bantuan tersebut berupa Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mitra, dr.

Y Mawaty kepada Identitasmengatakan, Pemkab dalam hal ini Bupati Mitra sudah melakukan MoU dengan pihak Rumah Sakit Umum Noongan. Dalam MoU tertulis kalau bantuan Pemkab Mitra berupa uang Rp1,5 Miliar bagi warga yang akan melakukan pengobatan.

Selanjutnya, Mawari mengatakan bahwa proses pendataan dilakukan oleh pemerintah desa, dalam hal ini keterangan kurang mampu kepada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan karena mereka akan mendata siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. “Ya saat ini sudah ada dana bagi warga miskin yang ingin berobat. Tentunya ada syarat yang harus dipenuhi,” tukas Mawaty. (fre)

Ribuan PNS Belum Terima Gaji IDENTITAS(Ratahan)-Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mulai menjerit berhubung dengan hak atau gaji mereka yang belum terbayarkan.

“Sampai sekarang kami belu terima gaji sedangkan pengeluaran sudah banyak dan kebutuhan juga masih banyak. Kami berharap pemkab lebih bijaksana dan segera melakukan pembayaran,” ketus mereka.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mitra Ir BA Tinungki, MEng memastikan pembayaran gaji yang sempat tertunda akan segera direalisasikan.

“Memang agak terlambat mengingat semua ada mekanismenya. Namun saat ini sementara diproses dan akan segera dilakukan penyaluran, dimana pemkab tetap berupaya untuk memenuhi semua kewajiban yang harus di bayarkan ke pegawai,” jelasnya. Dilain pihak, beberapa bendahara SKPD menyatakan telah melakukan permintaan ke pihak Bank. Namun mereka belum bisa memastikan waktu untuk bisa melakukan transaksi. “Kita sementara proses ke pihak Bank. Dan kami berharap satu atau dua hari kedepan gaji para pegawai sudah boleh diambil,” ujar salah satu Bendahara yang meminta namanya dirahasiakan.

Bank Sulut ketika dikonfirmasi lebih lanjut menyatakan penyaluran gaji akan disalurkan.

“Saat ini tinggal menunggu petunjuk pihak pemkab,” ujar Jerry Kalumata, staf Bank Sulut Cabang pembantu Ratahan. (fre)

saya berupaya mensinergikan setiap program kemasyarakatan maupun reformasi brikorasi di daerah pemulihan ini," ujarnya lagi.

Ia menegaskan lagi terkait sanksi jika nantinya ada PNS yang indisipliner guna menimbulkan efek jera serta budaya malu untuk melanggar aturan.

"Saat ini Saya akan tindak tegas dan tidak mengenal berkompromi. Kalau salah ya salah," tegasnya. (fre)

Kesalahan 200 PNS, Tinungki Terkesan Menutupi

BA

IDENTITAS(Ratahan)-Dibalik Tunggakan Ganti Rugi (TGR) 200 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mitra, menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, penggantian rugi yang dilakukan oleh mereka tidak jelas dalam putusan sidang, dimana hanya menyebutkan melakukan kesalahan dalam pengelolaan dana pemerintah Kabupaten Mitra oleh Tim TGR. Salah satu diantara 200 PNS yang kena TGR dan tidak mau menyebutkan namanya karena takut menyebutkan tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan hingga kena TGR. “Kesalahan yang dituTinungki duhkan

LPPD Permendagri Ditindaklanjuti IDENTITAS(Ratahan)-Sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), bertempat di aula sekertariat daerah, Rabu (30/1/2013), merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 120.04/1050/ OTDA tertanggal 15 Februari 2012.

Adapun laporan beberapa laporan yang disosialisasikan alam penjabaran LPPD, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah kepada masyarakat mengenai program-program yang telah dijalankan dan akan dijalankan. “Kegiatan ini kami jalankan sesuai dengan amanah peraturan Kemendagri,” jelas Bonny Mokorimban selaku Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab Mitra.

Menyangkut hal ini Bupati Mitra Telly Tjanggulung telah mengeluarkan SK tentang panitia penyusun LPPD yang bertugas menyiapkan pertemuan seluruh SKPD, penyiapan materi, pengumpulan data, penelitian kesesuaian cara pengisian lapo-

Telly Tjanggulung ran, demikian juga dalam menyusun LPPD tahun 2012 sesuai dengan petunjuk/pedoman Mendagri, kata Mokorimban dan menambahkan kalau hasil penyusunan itu disampaikan kepada bupati Mitra dan selanjutnya disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur Sulut.

“Itulah mekanisme yang sudah dijabarkan dalam sosialisasi ini kepada semua instansi yang ada dijajaran lingkup pemkab Mitra,” terangnya.

Sosialisasi ini sendiri diikuti oleh semua sekretaris disetiap instansi, Kepala Tata Usaha (KTU) baik Dinas maupun Badan beserta seluruh Sekretaris Kecamatan. (fre)

tidak jelas,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mitra Ir. BA Tinungki, MEng kepada sejumlah media belum lama ini, di antara mereka ada Kepala Dinas, Kepala Badan dan bendahara SKPD. “ Dari hasil tersebut terdapat 900 juta uang yang akan dikembalikan akibat kelalaian mereka sendiri,” ungkap Tinungki.

Ketika ditanyakan lebih terperinci mengenai kesalahan yang mengakibatkan 200 PNS harus mengembalikan sejumlah uang kepada kas daerah, Tinungki hanya menjelaskan kalau TGR bukan berarti penyelewengan tetapi hal ini hanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh bendahara. “Apabila dalam hasil sidang berikutnya benarbenar yang bersangkutan melakukan penyelewengan dana maka pemkab akan mengambil tindakan tegas berupa pemotongan TKD dan lainnya, dengan kisaran 1 juta, 10 juta bahkan ratusan juta,” jelasnya.(fre)

BKDD Mitra Usulkan Penerimaan 250 CPNS IDENTITAS(Ratahan)-Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Phebe Punuindoong melalui Sekretaris Robby Pondaag mengatakan kalau daerah ini masih sangat membutuhkan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Pondaag, saat ini jumlah tenaga PNS yang ada di Pemkab Mitra berkisar 2.745 orang yang idealnya untuk ukuran daerah ini dibutuhkan minimal 5000 tenaga PNS. "Jadi kita masih ada selisih 3.300 PNS. Dari data Ini, tenaga guru dan kesehatan tentunya akan menjadi prioritas,"ujarnya.

Lanjut Pondaag pun mengakui, BKDD sudah memberikan usulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar sekiranya dapat merekrut 250 CPNS di tahun ini."Usulan sudah kami layangkan ke pusat dan sekarang kita masih menunggu petunjuk,"tandasnya.(fre)

13

TOTABUAN RAYA EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

Rp300 Juta Anggaran Beasiswa Tidak Tersalurkan Pelabuhan Labuan Uki

Ending: Kinerja Kepala Pelabuhan Uki tak Maksimal

IDENTITAS(Molibagu)-Dana beasiswa di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) yang dianggarkan sebesar Rp 2,1 milyar ternyata hanya Rp 1,8 milyar yang terealisasikan.

Hal ini dikarenakan ada sejumlah pelajar yang berhak menerima beasiswa tidak memasukan berkas atau tidak melengkapi berkas mereka.

Seperti dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Berlian Potabuga, bahwa dana yang tersedia untuk beasiswa tidak habis tersalur.

“Beasiswa yang tidak cair,

IDENTITAS(Lolak)-Pelabuhan Labuan Uki yang merupakan salah satu harapan utama Pemerintah Bolaang Mongondow bersama masyarakat sebagai sentra perekonomian diberbagai bidang seakan dibiarkan tidak terawat oleh yang berwewenang dalam hal ini pemerintah setempat.

Hal itu membuat Ketua LSM LPKEL Reformasi, Efendi Abdul Kadir yang terkenal cukup vokal angkat bicara. Kepada Identitas, dengan blakblakan Ending sapaan akrab Efendi Abdul Kadir menuding keras Syahbandar Pelabuhan Uki, Syoni Sengkey. “Seluruh perawatan fasilitas yang ada di pelabuhan memang kurang diperhatikan oleh Syoni Sengkey selaku Syahbandar atau kepala pelabuhan. Berarti kinerjanya tidak maksimal,”tuding Ending.

Sedangkan menurutnya, Pelabuhan Labuan Uki sangat Perlu untuk diperhatikan demi kepentingan Umum. “Semua ini tergantung pada penanggungjawab atau kepala pelabuhan demi kemajuan dan peningkatan Pelabuhan Labuan Uki,” terang Kadir. (jhon.w)

itu karena tidak memasukan usulan penerima dari sekolah dan desa. Dan bagi mereka yang menerima baik beasiswa SD, SMP, SMA dan Mahasiswa, itu sesuai SK Bupati. Yakni beasiswa untuk anak asuh Pemda dan berprestasi,” terang Potabuga.

Intinya, beasiswa yang tidak keluar karena mereka tidak memasukan berkas. “Pihak DPPKAD hanya melakukan verifikasi berkas, untuk persoalan teknis ada di Dinas Pendidikan (Diknas). Perlu saya tegaskan lagi, teknisnya untuk pengurusan beasiswa ada di Diknas. DPPKAD tinggal melakukan verifikasi berkas. Dan sangat disayangkan, jika berkas tidak lengkap serta tidak dilakukan perbaikan, maka dananya tidak bisa dicairkan,” tambah berlian.

Sementara itu, Kabid Diknasmen Ramli Majid, saat dikonfirmasi mengatakan total dana beasiswa sebesar Rp 2,1 milyar dan yang tersalur hanya 1,8 milyar. “Ada sejumlah berkas yang tidak masuk dan tidak lengkap, sehingga yang tersalur hanya 1,8 milyar,” terang Ramli. (tim)

Tjanggulung: Peranan Wanita Sangat Penting Bagi Kesejahteraan Keluarga dan Kabupaten Mitra BUPATI Minahasa Tenggara (Mitra) Telly Tjanggulung melakukan rangkaian berupa kunjungan kerja bagi pertemuan yang ada di daerah tersebut.

Dalam kunjungannya, bupati pertama pilihan rakyat Mitra ini memberikan penjelasan kepada perempuan tentang pentingnya peranan wanita dalam pembangunan.

Bertempat di aula sekeretariat daerah Kabupaten Mitra (sejak Selasa hingga saat ini) pencerahan terus dilakukan Tjanggulung. Dalam arahannya didepan perempuan, calon kuat Bupati Mitra periode 2013- 2018 ini mengatakan bahwa peranan wanita sangat penting bagi kesejahteraan keluarga maupun

bagi perkembangan pemangunan Kabupaten Mitra.

“Saya sengaja mengumpulkan wanita yang ada di daearah ini agar dibekali dengan begitu banyak nasihat yang baik sehingga menjadi wanita individu yang utuh,”ungkap Tjanggulung seraya menambahkan bahwa sesungguhnya kelemah lembutan yang ada dalam diri wanita merupakan suatu kekuatan. “ Saya sangat mengharapkan kepada wanita mitra bukan sekedar cantik tapi juga pintar dalam bertutur kata lemah lembut dan mau belajar belajar dan belajar. Istilahnya punya keinginan untuk belajar, sehingga kita mengerti dan memahami segala hal dengan tujuannya agar wanita itu tidak gampang dibodohi, “ pungkasnya.(adv)

Telly Tjanggulung

14

TOTABUAN RAYA EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

Pemkot Komitmen Bangun Pendidikan

Djelantik Mokodompit IDENTITAS(Kotamobagu)Walikota Kota Kotamobagu, Drs. H. Djelantik Mokodompit ME, beberapa waktu lalu, menyerahkan secara langsung dana bantuan penyelesaian study Triwulan IV tahun

anggaran 2012, bagi 50 Mahasiswa tingkat akhir di Kota Kotamobagu.

Djelantik dalam sambutannya mengatakan, bantuan penyelesaian study yang diberikan kepada para Mahasiswa, merupakan bukti nyata komitmen dari pihak Pemkot dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Kotamobagu, khususnya bagi para Mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. “Sejak awal Pemerintah Kota Kotamobagu sudah berkomitmen untuk mendukung penuh setiap program yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia melalui dunia pendidikan, salah satunya dengan pemberian bantuan penyelesaian study bagi mahasiswa,” ujar Walikota.

Walikota juga berharap

agar dana bantuan study yang diterima tersebut, dapat bermanfaat bagi para Mahasiswa yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

“Semoga dana bantuan study ini bisa membantu proses penyelesaian study bagi para adik-adik Mahasiswa,” harap Walikota.

Sementara itu, Kepala Dinas DPPKAD, Abdullah Mokoginta, SH, MSi mengatakan, dari 50 Mahasiswa yang berhak menerima bantuan study masing-masing sebesar Rp 7 Juta, baru sekitar 43 Mahasiswa yang menerima, sedangkan sisanya masih harus melengkapi berkas.

“Sisanya akan tetap dibayarkan, namun masih harus melengkapi syarat penerima bantuan penyelesaian study,” ujar Mokoginta.(jhon.w/ade)

Hi. Salihi Mokodongan melakukan penandatanganan berita acara disaksikan perwakilan dari Bank Sulut

Bank Sulut Serahkan Bantuan Alat Kebersihan IDENTITAS(Bolmong)-Guna mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Bolmong dalam memerangi sampah, PT Bank Sulut sebagai salah satu mitra kerja menyerahkan bantuan berupa alat kebersihan. Penyerahan bantuan tersebut diserahkan saat apel kerja, dan diterima langsung Bupati Bolmong Hi. Salihi Mokodongan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Sulut dalam membangun daerah ini,”ujar Mokodongan usai menerima bantuan berupa 12 unit motor sampah dan 40 buah tong sampah.

Penyerahan sejumlah alat kebersihan ini dituangkan dalam penandatangan berita acara oleh Bupati Hi Salihi Mokodongan dan yang mewakili PT Bank Sulut Robinson Rorong, SE pimpinan group Head satu Pemasaran PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado bersama Hi Kennedy Paputungan pemimpin Bank Sulut Cabang Pembantu Lolak.(jhon w)

Mahasiswa Desak Pemkab Bolmong Laksanakan Rolling Pejabat IDENTITAS(Molibagu)-Rencana rolling pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Selatan (Bolsel) mendapat dukungan dan terus di desak oleh kalangan mahasiswa.

Dimana, pejabat yang terkesan tidak memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) mereka dengan baik harus segera diganti.

“Kenapa harus diundur lagi. Sudah beberapa kali di rolling tapi kinerja Kepala SKPD tidak memuaskan. Jika seperti ini, kapan Bolsel akan maju,” ungkap Rolis Hasan, Mahasiswa Unisan.

Selain itu, para pejabat yang duduk sebagai kepala SKPD banyak yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Diharapkan Pak Bupati tidak lagi mengulur soal rolling.

Sebaiknya rolling dilakukan pada awal tahun anggaran, serta menempatkan pejabat yang sesuai dengan disiplin ilmunya,” tambah sejumlah mahasiswa.

Kepala BKD Bolsel Risnawati Mantang mengatakan, alasan posisi jabatan yang tak sesuai bidang ilmunya disebabkan Bolsel yang masih kekurangan SDM. “Tenaga ahli dan spesialis di Bolsel sangat terbatas,” terang Mantang.

Sementara itu, Bupati Bolsel Hi Herson Mayulu SIP, menegaskan agar kinerja para pejabat jangan terganggu dengan rencana rolling. “Kalau kerja tidak profesional, tentu akan dimutasi,” tegasnya. (Jhon.w)

Kinerja Polres Bolmong Pantas Diberikan Acungan Jempol Kotamobagu,ID — Apresiasi Polisi Resort Bolaang Mongondow Raya dalam mengamankan perayaan hari raya umat Kristiani atau Natal dan Tahun Baru patut diberikan acungan jempol.

Dimana situasi dan kondisi di empat Kabupaten Bolmong baik Bolsel, Boltim, Bolmut, Bolsel dan Kota Kotamobagu tetap kondusif.

Kapolres Bolmong Raya, AKBP Hisar Siallagan Sik, kepada ID bahwa pihaknya bekerja ekstra keras dalam melakukan pengamanan mulai dari menjelang perayaan Natal hingga Tahun Baru untuk membuat situasi tetap aman dan terkendali.

“Kami juga berterima kasih kepada masyarakat Bolaang Mongondow Raya atas kerja sama yang baik,” katanya.

Selain itu Ia juga menambahkan, kiranya kebersamaan ini bisa berjalan terus demi terjalinnya rasa kekeluargaan dan saling menghormati baik antar sesama dan antar umat beragama yang ada. (jhon.w/samsu)

15 M I N A H A S A - S A N G I H E EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

Perekrutan PNS Tahun Ini Berpeluang Kecil

Warouw Karouwan

IDENTITAS(Tondano)-Meskipun Moratoirum penerimaan CPNS telah dicabut oleh pemerintah pusat, rekrutmen CPNS di Kabupaten Minahasa, dipastikan mempunyai peluang kecil.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Warouw Karouwan beberapa waktu lalu, penerimaan CPNS hanya akan menimbulkan beban bagi daerah. Namun bagi Karouwan, hal ini hanya merupakan pendapat dirinya.

Pohon Ganggu Kabel Listrik akan Ditebang IDENTITAS(Tondano)-Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Minahasa dan PT PLN Cabang Tondano telah bersepakat untuk melakukan penebangan pohon-pohon di sepanjang ruas jalan Tondano yang dapat mengganggu kabel listrik.

Menurut Kepala Dishut Ir Wenny Talumewo, kerjasama ini dilakukan demi memberikan pelayanan listrik kepada warga. Dimana menurutnya, akibat tumbangnya pohon peneduh di beberapa ruas jalan maupun di hutan membuat pasokan listrik menjadi terganggu.

“Kerjasama dan upaya ini akan dimulai pekan ini. Dimana pihak PLN dan Dinas Kehutanan akan turun secara bersama-sama untuk melakukan potong bawah terutama yang ada di wilayah Tondano,”ujar Talumewo didampingi Kepala Unit PLN Tondano, Servy Pangalila.(fet)

JWS-Ivansa Siap Mekarkan Langowan IDENTITAS(Langowan)-Drs Jantje Wowiling Sajow (JWS) bupati terpilih Kabupaten Minahasa periode 20132017, menyatakan siap memekarkan Langowan menjadi satu daerah otonomi baru di Sulawesi Utara bila nanti Moratorium dicabut.

Hal tersebut disampaikan JWS kepada sejumlah pewarta belum lama ini. Menurut dirinya bersama pasaJantje W Sajow JWS, ngannya (wabup terpilih, Ivan Sarundajang,red) mendukung berdirinya Kota Langowan menjadi satu daerah otonomi baru.

Lebih dari itu, pihaknya nantinya akan menganggarkan di APBD Pemkab Minahasa terkait pemekaran, jika pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran wilayah.

"Kami akan menganggarkan di APBD Minahasa terkait pemekaran kota langowan jika pemerintah pusat mencabut moratorium,"ujar JWS sembari menambahkan bahwa pihaknya bersedia memfasilitasi terkait segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memuluskan terbentuknya Kota Langowan.

Menurut Ketua Panitia Pembentukan Kota Langowan (P2KL) Jefry Pay, dukungan pasangan bupati terpilih (JWS-Ivansa) untuk mendukung sepenuhnya akan terbentuknya Langowan menjadi daerah otonomi tentunya harus disambut positif.

Menurutnya,pihaknya bersama dengan masyarakat Langowan berterima kasih jika JWS-IVansa mendukung sepenuhnya Langowan menjadi satu daerah pemekaran.

"Atas nama masyarakat Langowan, kami sangat berterima kasih jika pak JWS dan pak Ivansa sangat mendukung terbentuknya Langowan menjadi daerah otonomi baru. Bersama elemen masyarakat Langowan tentunya berterima kasih dan menyambut baik jika pasangan ini siap memfasilitasi segela sesuatu demi untuk pemekaran kota Langowan,"ujar Pay. Pay pun menambahkan, Moratorium yang dilakukan pemerintah pusat saat ini bukan merupakan suatu hambatan atau halangan terbentuknya Kota Langowan. Ia menjelaskan,moratorium hanya merupakan berupa penundaan sementara terkait dengan pemekaran suatu wilayah.(langowan.com)

"Penerimaan CPNS hanya akan menimbulkan beban bagi daerah. Oleh sebab itu, secara pribadi menurut pandangan saya, dana publik harus lebih diprioritaskan kepada masyarakat agar rakyat semakin sejahtera," ujarnya.

Lanjut Karouwan menambahkan, saat ini jumlah PNS di Pemkab Minahasa sudah cukup banyak. Nah, menurut saya pribadi yang harus diatur adalah pemerataan sumber dayanya.

"Penerimaan bisa dilakukan. Namun

hanya pada formasi yang tidak ada di Minahasa dan sangat penting serta mendesak itu wajar direkrut,"ungkap Karouwan.

Seperti diketahui, APBD Minahasa tahun 2013 jumlah pendapatan ditata sebanyak Rp 674 miliar. Dan ini mengalami peningkatan Rp 59 miliar dari APBD tahun 2012 yang hanya Rp 615 miliar. Walau mengalami peningkatan pendapatan, sekitar Rp 481 miliar dari semua dana tersebut digunakan untuk membayar gaji sekitar 7.000 PNS.(fet)

Warga Filipina ‘Miliki KTP Sangihe’ IDENTITAS(Sangihe)-Kurangnya pengawasan bagi warga Filipina yang tinggal di Kabupaten Sangihe membuat para warga asing bebas masuk-keluar di wilayah tersebut.

Masuk-keluarnya warga Filipina di Kabupaten Sangihe dengan maksud berdagang Miras dengan bermacammacam merek tanpa dikenakan pajak Pabean (Bea Cukai).

Anehnya para warga asing ini menurut beberapa sumber yang tidak mau namanya ditulis mengatakan bahwa warga Filipina tersebut memiliki tanda penduduk daerah ini.”Mereka jelasjelas warga asing, kok bisa memiliki KTP Sangihe,”tegas sumber.

Untuk itu diharapkan kepada pemerintah setempat lebih khusus petugas imigrasi untuk segera mengantisipasi dan memperketat pos perbatasan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.(dav)

Aktitas warga Filipina di perairan Kabupaten Sangihe

Puskesmas Kecamatan Tatoareng tidak Memiliki Tenaga Kesehatan IDENTITAS(Sangihe)-Sebutan Kabupaten Kepulauan Sangihe dikarenakan kabupaten tersebut terdiri dari pulaupulau, salah satu adalah pulau Mahengetang.

Pulau Mahengetang memiliki taman laut yang tidak kalah dengan taman laut Bunaken dan merupakan salah satu taman laut yang memiliki

gunung api yang terletak dalam laut.

Beberapa waktu yang lalu pulau Mahagetang ditetapkan oleh Pemkab Sangihe sebagai salah satu pulau wisata yang ada di Sangihe.

Disayangkan masyarakat yang tinggal di pulau tersebut kurang mendapat perhatian dari Pemkab Sangihe lebih khusus dibidang kesehatan. Memang di

pulau Mahangetang Kecamatan Tatoareng sudah ada puskesmas tapi tidak ada tenaga dokter dan perawat, padahal masyarakat yang ada di Kecamatan Tatoareng sering terserang penyakit dan biasanya penyakit yang sering diderita warga selalu berjangkit dari satu warga ke warga yang lain akibat tidak adanya pelayanan kesehatan dari pemerintah.(dav)

Ruas Jalan Warembungan-Sea Butuh Perhatian

Ruas jalan Warembungan-Sea yang butuh perhatian

IDENTITAS(Pineleng)-Ruas jalan yang menghubungkan desa Warembungan dan Malalayang merupakan jalan pintas (alternatif) bagi pemakai jalan dari Tomohon menuju kota Manado.

Jalan tersebut merupakan jalan arteri untuk menghindari kemacetan lalulintas yang sering terjadi di antara Winangun dan Pineleng.

Tapi disayangkan, keberadaan kondisi jalan tersebut menyerupai kebun sawah yang baru di bajak (pajeko) siap ditanami padi.

Saat ini, untuk tahun anggaran 2013 kabupaten Minahasa menganggarkan Rp. 40 Miliar dari APBD 2013 untuk perbaikan pembangunan infrastruktur prasarana jalan yang ada di kabupaten Minahasa.

Untuk itu diharapkan agar jalan Warembungan-Malalayang dapat di prioritaskan.(fet)

EDISI 95, JANUARI-FEBRUARI 2013

HUT Kota Tomohon Ke-10

Maksimalkan Potensi, Terobosan dan Inovasi Terus Dipacu

M

ENAPAKI usianya yang Ke-10 pada tahun 2013, Kota Tomohon terus mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat signifikan.

Dibawah kepemimpinan Walikota Jimmy F Eman, SE.Ak, yang terus melakukan gebrakan dan terobosan untuk memaksimalkan potensi seperti membuka peluang investasi dan pariwisata melalui visi dan misi Kota Tomohon.

Pada awal Kota Tomohon berdiri, Pertumbuhan Ekonomi (PE) berada pada kisaran 2,4 %. Pada kepemimpinan Jimmy F Eman, SE.Ak, PE terus meningkat mencapai 6,29 % dan pada tahun 2012 dapat menembus 6,67 %.

Indikator lain terus mengalami peningkatan seperti, PDRB berdasar harga berlaku terus meningkat, terakhir menyentuh angka Rp 1.480.632.000.000, dengan pendapatan perkapita yang terus meningkat mencapai Rp 15.991.000, dibanding pada tahun sebelumnya yang hanya Rp 13.854.000.

Selain hal tersebut, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga mengalami peningkatan dari sisi pendapatan.

BIDANG PARIWISATA Pemkot Tomohon terus mengembangan ekowisata berbasis lingkungan yang sesuai dengan budaya lokal sebagai paket wisata yang terpadu dengan mengembangkan potensi wisata lokal dan menjadikan Tournament of Flower (TOF) sebagai event internasional (TIFF 2012).

Launching TIFF 2012 di Jakarta

Salah satu peserta ToF 2012

Jimmy F Eman, SE.Ak Dimana hingga tahun 2013, telah mencapai Rp 418.401.511.000 lebih, di banding pada tahun 2012 yang hanya mencapai Rp 367.530 870.000 lebih.(adv)

BIDANG PEMERINTAHAN

Gubernur Sulut DR SH Sarundajang saat melantik Jimmy F.Eman, SE.Ak sebagai walikota definitive pada tanggal 9 Mei 2012.

Rekor MURI Salib Bunga Terbesar di Tomohon

Kunjungan Menteri Pariwisata Indonesia

BIDANG PERTANIAN

BIDANG KESEHATAN

Secara bertahap mengimbangi praktek pertanian yang telah ada dengan system pertanian organik yang berbasis sumber daya lokal dan lingkungan.

Layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama Pemkot Tomohon. Saat ini Kota Tomohon memiliki Dua (2) Rumah Sakit, Satu (1)Rumah Bersalin, Tujuh (7) Puskesmas, 69 unit Posyandu, Satu (1) Polindes dan 75 kendaraan operasional

Kegiatan Rapat Paripurna di Kantor Dewan Kota Tomohon.

BIDANG EKONOMI Melanjutkan dan meningkatkan “good practice” yang telah ada, pengembangan koperasi (Koperasi berprestasi) terus mengupayakan profesionalisme dalam pengelolaannya dengan membuka peluang bagi peningkatan kompetensi dan keterampilan kelompok-kelompok koperasi yang ada.

Walikota Tomohon menerima Penghargaan dari Menteri Koperasi dan UMKM di Acara Pameran Produk Unggulan Koperasi dan UMKM di Manado

Penyerahan Bantuan bibit Padi Unggulan kepada para petani.

Bangunan Puskesmas di Kakaskasen

Panen Raya Padi Perbatasan di Kelurahan TaraTara, Kecamatan Tomohon Barat

Bangunan Puskemas Pembantu

BIDANG LINGKUNGAN Kunjungan Menteri Koperasi dan UMKM Syarief Hasan di Kota Tomohon.

BIDANG PENDIDIKAN

Pemeliharaan kawasan hutan di Gunung Lokon sekitar 150 Ha,pembuatan hutan rakyat seluas 100 Ha, pengadaan bibit tanaman 105.214 pohon, pembangunan KBR (Kebun Bibit Rakyat) 5 kelompok tani serta pemanfaatan bantuan bibit dari BPDAS Manado sebanyak 30.000 pohon terus ditingkatkan.

Selain itu, kegiatan rehabilitasi hutan, pengadaan alat untuk sumur resapan biopori (220 unit), pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan sebanyak (5350 anakan) juga dilanjutkan guna meningkatkan “good practice” yang telah ada dan mengintegrasikan wawasan dan kebijakan lingkungan dalam semua sektor pembangunan.

Penanaman Pohon di Gunung Mahawu

Bantuan Bibit Pohon kepada Masyarakat

BIDANG INFRASTRUKTUR Penyerahan Bantuan kepada para siswa SD di Kota Tomohon

Penyerahan bantuan kepada para guru berprestasi

Jumlah sekolah yang tersebar di Lima (5) Kecamatan yang meliputi Kecamatan Tomohon Utara, Tomohon Tengah, Tomohon Timur, Tomohon Barat dan Tomohon Selatan yaitu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) berjumlah 65 buah, 22 tingkat SMP, tingkat SLTA 16 buah, Akademi dan Perguruan Tinggi berjumlah 7 buah.

Semua sekolah ini dilengkapi dengan infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai.

Prosentase kondisi jalan tahun anggaran 2012 menurut kondisinya jalan di Kota Tomohon dibedakan menjadi kondisi Baik (61,8%), Sedang (14,9%), Rusak (12,2%), dan Rusak Berat (11,1%).

Sedangkan jalan dalam kota menurut wewenang pembinaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Jalan Negara, Jalan Propinsi, dan Jalan Kota. Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Tomohon pada tahun 2011 mencapai 385,58 kilometer. Panjang Jalan Negara adalah 27 kilometer, Jalan Propinsi 12 kilometer, dan sisanya 346,58 kilometer adalah Jalan Kota.

Pembangunan Jalan (sebelum)

Pembangunan Jalan (sesudah)