Notulensi Audiensi Menteri Kesehatan RI dengan Mahasiswa Kedokteran & Kedokteran Gigi

Notulensi Audiensi Mahasiswa Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia - Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) Mengenai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 24 Tahun 2020 Disusun pada Rabu, 4 November 2020 oleh Aditya Putra dan Basra Ahmad Amru serta disunting oleh peserta ​Working Group Discussion​.

Notulensi ini tidak bersifat sebagai rilis pers, rilis ​statement ataupun rilis sikap. Notulensi ini untuk kalangan sendiri, disusun oleh ​Working Group Discussion kolaborasi pengawalan isu Permenkes No. 24 Tahun 2020 (ISMKI – PSMKGI – FK Undip – FK UB – FK Unsri – FK UI) untuk mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi se-Indonesia.

Diharapkan notulensi ini dapat dibaca setelah membaca Permenkes No. 24 Tahun 2020 dan kajian bersama kita yang dapat diakses melalui laman ​bit.ly/TulisanSantaiAja​.

Waktu Audiensi​: Rabu 5 November 2020 Pukul 11.00 – 12.30 WIB Lokasi Audiensi: Ruang Cut Meutia Gedung dr. Adhyatma Lantai 2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peserta Audiensi: 1. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2. dr. Rita Rogayah, Sp.P(K), MARS Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes 3. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes 4. Mayor Jenderal TNI (Purn.) dr. Daniel Tjen, Sp.S Staf Khusus Menteri Kesehatan 5. Aditya Putra, S.Ked Vice President Policy and Advocacy ISMKI Nasional 6. Basra Ahmad Amru, S.Ked Health Policy Studies ISMKI Nasional 7. Aldriyety Merdiarsy, S.KG Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia (PSMKGI) 8. Fahmi Syahtama Hasyim BEM FK Universitas Brawijaya 9. Achmad Cesario Ludiana Health Policy Studies ISMKI Wilayah 2

1

Sekilas Mengenai Permenkes No. 24 Tahun 2020 dan Tulisan Bersama yang Telah Dibuat Lebih lengkapnya, pembaca dapat mengakses tulisan lengkap di ​bit.ly/TulisanSantaiAja Latar Belakang Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tanggal 21 September 2020 menuai banyak kontroversi di kalangan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Beberapa kalangan profesi kedokteran memandang Permenkes ini akan mengubah tatanan kewenangan dalam pendidikan dan pelayanan di bidang radiologi. Sebelum bersikap, penulis melakukan beberapa telaah dan jajak pendapat secara yuridis, teoritis, maupun empiris dengan pihak-pihak yang berkaitan dari berbagai sudut pandang. Penulis melihat terdapat beberapa kerancuan pada beberapa substansi di dalam Permenkes tersebut. Kerancuan tersebut dapat ditemukan paling utama pada ketidakjelasan ruang lingkup dari peraturan tersebut, yaitu cakupan peraturannya yang belum spesifik hanya organisasi pelayanan radiologi klinik (departemen, instalasi, dan sebagainya) atau betul-betul mengatur seluruh pelayanan radiologi klinik dalam sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya beberapa keresahan pada kalangan profesi kedokteran, yaitu reduksi kewenangan pelayanan berdasarkan kompetensi, urgensi pendidikan dan sertifikasi pelayanan radiologi kedepannya, hingga kekuatan hukum dari peraturan ini mengacu pada Undang-Undang yang ada di atasnya. Penulis sebagai mahasiswa melihat masih diperlukan adanya proses dialog, telaah, dan perbaikan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan terkait latar belakang dan tujuan dari peraturan ini agar betul-betul dapat bermanfaat bagi kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Kerangka Masalah Untuk diketahui, berdasarkan Permenkes No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik maka: ● Pelayanan Radiologi Klinik pada Permenkes No. 24 Tahun 2020 didefinisikan sebagai pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing. Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan untuk diagnostik (pemeriksaan dan mendapatkan pendapat ahli dalam rangka menegakkan diagnosis) dan terapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Organisasi Pelayanan Radiologi Klinik. ● Pelayanan Radiologi Klinik pada klinik pratama, klinik madya, klinik utama, dan klinik paripurna dalam rangka diagnostik dan terapi ​hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis radiologi. ● Khusus klinik pratama, apabila belum memiliki dokter spesialis radiologi, maka dapat dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis selain spesialis radiologi, dan 2

●

●

● ●

dokter gigi spesialis dengan ​syarat memiliki kewenangan tambahan. Kewenangan tambahan diberikan setelah melalui pelatihan untuk mendapatkan ​kompetensi terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuktikan dengan ​sertifikat dari Kolegium Radiologi Indonesia​.

Pelayanan Radiologi Klinik pada klinik pratama meliputi modalitas alat radiologi terbatas berupa pesawat mobile X-ray, dental X-ray, dan/atau USG. Pelayanan Radiologi Klinik pratama dinyatakan dapat diselenggarakan di rumah sakit, balai, puskesmas dan klinik.

Pelayanan radiologi klinik terdampak Permenkes No. 24 Tahun 2020 secara keseluruhan pada klinik pratama, madya, utama, dan paripurna meliputi; 1. USG, 2. Dental X-ray, 3. X-ray, 4. CT Scan, 5. Fluoroskopi, 6. Cephalometry, 7. Mammography, 8. MRI, 9. C-arm / fluororadiografi, 10. Bone densitometry, 11. Angiography, 12. PET-MR, SPECT-CT/PET-CT. Permenkes No. 24 Tahun 2020 juga mengatur sumber daya manusia selain dokter, peralatan, bangunan dan prasarana, organisasi serta penjaminan dan kendali mutu.

Tidak adanya pasal yang menjelaskan di dalam Permenkes No. 24 Tahun 2020 apakah: ○ Permenkes No. 24 Tahun 2020 hanya mengatur pelayanan radiologi klinik di sebuah organisasi pelayanan radiologi klinik (departemen, instalasi, dan sebagainya) ○ Permenkes No. 24 Tahun 2020 tidak mengatur pelayanan radiologi klinik di luar organisasi pelayanan radiologi klinik tersebut, ataupun mengatur kompetensi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis lainnya.

3

Teknis Berjalannya Audiensi: 1. Audiensi berlangsung tanpa didahului paparan dari mahasiswa maupun dari Kementerian Kesehatan 2. Audiensi berlangsung cukup santai, dan berjalan cukup baik sesuai direncanakan oleh Working Group Discussion​, yaitu audiensi yang lebih banyak mendengar dan belajar 3. Audiensi berlangsung tanpa siaran menggunakan platform ​Zoom atau serupa, tanpa direkam gambar maupun suara Ringkasan Audiensi: dr. Terawan menyambut kami dengan baik, dan beliau diawal berpesan bahwa beliau senang menerima tamu mahasiswa terutama penggiat organisasi mahasiswa karena beliau pernah ada di posisi itu. Beliau berpesan jangan pernah mempolitisasi isu medis karena seringkali saat ini isu-isu diputar dan intrik ego sektoral mempengaruhi semua orang.

Audiensi dibuka dengan pernyataan pembuka oleh Sdr. Basra Ahmad Amru, mengenai keinginan kita mahasiswa kedokteran umum dan kedokteran gigi untuk belajar dari dr.

Terawan mengenai pendekatan beliau terhadap isu-isu yang ada dengan membuat kebijakan strategis di pemerintahan. Sdr. Basra menyampaikan bahwa terkhusus pada isu Permenkes No. 24 Tahun 2020, ​Working Group Discussion mahasiswa kedokteran umum dan kedokteran gigi telah dibuat dan berkolaborasi berusaha untuk melihat ada masalah apa dibalik polemik dan kegaduhan yang ada di ruang publik. Sdr. Basra kemudian menceritakan bahwa telah dilakukan berbagai jajak pendapat, dari praktisi di lapangan, hingga guru besar-guru besar, pejabat organisasi profesi, konsili dan lain-lain.

Mengenai latar belakang dan alasan dibalik pembuatan Permenkes No. 24 Tahun 2020, dr.

Terawan mengaku Permenkes No. 24 Tahun 2020 itu dibuat dasarnya adalah bagaimana melindungi para dokter-dokter, yang beberapa waktu belakangan ini seringkali “ditangkap” karena menggunakan alat x-ray dan modalitas radiologi lainnya. Masalah lainnya adalah di perizinan-perizinan dimana pertanggungjawaban peralatan radiologi belumlah optimal. dr.

Terawan mengaku, Permenkes No. 24 Tahun 2020 ini memperbaiki Permenkes No. 780 Tahun 2008 dan perubahannya tidak banyak. Beliau menyayangkan mengapa Permenkes yang perubahannya tidak banyak ini seharusnya bisa dilihat manfaatnya di lapangan, karena beliau mengaku permasalahan dari Permenkes No. 24 Tahun 2020 bukanlah di lapangan, tapi di elit-elit organisasi. dr. Terawan menekankan bahwa sudah selayaknya kita sebagai sebagai dokter saling menghormati sejawat. Asih – Asah – Asuh, ungkap beliau. Beliau menyampaikan bahwa dalam dunia medis, ilmu pengetahuan sangatlah luar biasa, dan ​nabrak-nabrak satu dokter dengan yang lain itu hal yang wajar terjadi bila ingin memperluas pengetahuan untuk mengutamakan keselamatan pasien. ​Dalam hal ini, beliau menyampaikan tidak ada maksud sama sekali untuk “mencaplok” milik orang lain, tapi ingin saling mendukung satu sama lain.

Sdr. Basra Ahmad Amru kemudian memastikan sekali lagi apakah Permenkes No. 24 Tahun 2020 hanyalah mengatur dalam lingkup organisasi pelayanan radiologi klinik seperti instalasi radiologi saja atau tidak, dan bagaimana tanggapan dr. Terawan terhadap apa yang hangat di media seperti dokter kebidanan dan kandungan tidak bisa lagi melakukan USG dan sebagainya bilamana memang hanya mengatur pelayanan di instalasi radiologi, apakah dr.

Terawan memiliki rencana untuk memperbaiki Permenkes No. 24 Tahun 2020 tersebut atau tidak. ​dr. Terawan menyampaikan bahwa Permenkes No. 24 Tahun 2020 tidak 4

mengatur di luar organisasi radiologi klinik seperti instalasi radiologi​. ​Beliau kemudian menyampaikan bahwa tidak ada satupun poin dalam Permenkes No. 24 Tahun 2020 yang perlu diperbaiki; mengingat tidak ada penjelasan dokter spesialis A tidak boleh mengerjakan A, dokter spesialis B tidak boleh mengerjakan B dan sebagainya. Beliau mengaku bahwa perbaikan dalam sebuah Permenkes itu wajar terjadi, dan beliau seringkali merevisi dan memberikan catatan pada surat edaran bilamana memang terdapat poin yang keliru. ​Untuk Permenkes No. 24 Tahun 2020, beliau mengaku tidak ingin memberikan revisi. Beliau menyayangkan etika sekelompok orang yang memprotes dan mensomasi beliau karena mempengaruhi organisasi profesi dan organisasi-organisasi didalamnya. Walau begitu, beliau tetap menghormati guru-guru dan orang tua mereka disana, ungkapnya. Beliau menyampaikan bahwa semua Permenkes itu tergantung kacamata mau dilihat darimana.

Sdr. Basra Ahmad Amru kemudian menambahkan bahwa dalam semua kesempatan untuk mencapai kepentingan orang banyak memang kadang terdapat gesekan dan yang dibutuhkan adalah dialog-dialog seperti yang audiensi yang sedang berjalan, dan menanyakan apakah dr.

Terawan memiliki rencana untuk melakukan dialog atau memberikan penjelasan kedepannya mengenai beberapa poin yang dirasa publik “gagal paham”. ​dr. Terawan menyampaikan bahwa beliau tidak memiliki rencana untuk memberikan penjelasan ataupun klarifikasi. Kerap kali beliau lebih memilih untuk tidak berbicara di depan media karena kerap kali menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat​. Dialog-dialog seperti audiensi ini menurut beliau sangatlah bermanfaat, dan beliau memberikan pesan bahwa tidak ada satupun penyakit klinis yang bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu. Beliau mengaku tidak memiliki konflik dengan siapapun, namun beliau mengaku apabila ada segelintir orang (yang kemudian menarik orang-orang di organisasinya) yang berkonflik dengan beliau.

Beliau paham bahwa dalam suasana kemarin, orang-orang disekitarnya menjadi emosional hingga membuat surat bertanda tangan kolegium-kolegium tersebut.

Sdr. Aditya Putra menyampaikan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi mahasiswa untuk berproses dan belajar karena sesuai dengan pesan dr. Terawan, setiap dari kita tenaga kesehatan harus menghargai sejawat dan bergotong-royong dengan kompetensi masing-masing mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat. Sdr. Aditya Putra bertanya bila Permenkes No. 24 Tahun 2020 memiliki latar belakang untuk memberikan perlindungan kepada dokter-dokter, apakah terdapat latar belakang lain seperti untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama mengenai pelayanan radiologi melihat tuntutan banyak pihak untuk mencabut Permenkes No. 24 Tahun 2020 didasari karena adanya kemungkinan mempengaruhi pelayanan kesehatan terutama pelayanan radiologi secara keseluruhan oleh seluruh dokter-dokter dalam sebuah fasilitas pelayan kesehatan. dr.

Terawan kemudian memberikan kesempatan kepada Bapak Sundoyo untuk menanggapi.

Bapak Sundoyo menjelaskan bahwa Permenkes No. 24 Tahun 2020 ini alasan utamanya adalah alat-alat modalitas radiologi terjamin keamanannya. Beliau mengungkapkan bahwa Permenkes No. 24 Tahun 2020 memiliki historis dari Permenkes No. 780 Tahun 2008 yang mengatur pelayanan nuklir, diagnostik dan terapi dimana pada tahun 2017, perhimpunan meminta kepada Kemenkes untuk memisah menjadi Permenkes masing-masing. Dibuatlah Permenkes No. 24 Tahun 2020 ini ​dengan mengatur bagaimana alat-alatnya, dan mutu pelayanannya terjamin. Sehingga bila digunakan oleh dokter spesialis lain, alat-alat cukup aman dan pelayanannya handal. Sebuah rumah sakit dalam memberikan pelayanan radiologi hematnya memiliki 2 izin yaitu izin alat dan izin pelayanan. Bapak Sundoyo menyampaikan kedua izin tersebut seringkali lama keluarnya, bisa 6 bulan atau bahkan lebih.

Sembari menunggu izin, seringkali peralatan radiologi dalam rumah sakit tersebut itu tidak dapat dioperasikan dan tim hanya bisa menunggu. ​Permenkes No. 24 Tahun 2020 ini juga 5

ditujukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dimana pelayanan radiologi bisa berjalan asalkan sudah memenuhi kriteria pada Permenkes No. 24 Tahun 2020, sehingga meminimalisir kerugian investasi rumah sakit​, terutama peralatan radiologi yang seringkali mengalami penurunan daya radiasi seiring berjalannya waktu, meski tidak digunakan. Dokter spesialis lain dengan modalitas yang ada pun masih bisa melaksanakan. dr. Terawan menambahkan bahwa Menteri Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk mengatur kompetensi karena merupakan kewenangan kolegium. Agar pelayanan jalannya lancar, beliau mengaku disitulah Menteri Kesehatan bekerja dengan mengatur peraturan pelayanan kesehatan serta melindungi teman sejawat dari proses-proses yang dianggap memiliki “peraturan yang salah”. ​Permenkes No. 24 Tahun 2020 diakui beliau tidak ada kaitan sama sekali dengan kompetensi karena hal tersebut juga merupakan wewenang KKI. Di sela diskusi, dr. Terawan bercerita mengenai respon Kementerian Kesehatan terhadap pandemik, bagaimana beliau pernah melihat adanya kemungkinan pandemik dan apa saja kiat-kiat yang harus dilakukan. Kiat-kiat tersebut disampaikan di berbagai kuliah tamu beliau di berbagai negara dan tidak ada kebijakan mengenai ​lockdown.​ Beliau menekankan bahwa keputusan tersebut akan tetap dipertahankan dan beliau mempertaruhkan jabatannya untuk tetap tidak melakukan ​lockdown​ di Indonesia. dr. Terawan kemudian menyorot kekhawatirannya terkait rasio dokter di Indonesia yang di atas kertas adalah 0,52 padahal kenyataannya adalah 0,4 dibandingkan dengan rasio ideal yaitu 1,2. Beliau mengaku khawatir mengenai isu ​retaker ​UKMPPD dan memiliki rencana untuk menindaklanjuti ujian kompetensi tersebut. Beliau juga mengaku mau dan mendukung moratorium FK. Di akhir diskusi, Sdr. Basra Ahmad Amru menyampaikan bahwa semangat kami mahasiswa kedokteran umum dan kedokteran gigi adalah tidak ingin ​grasak-grusuk,​ semuanya akan terjawab ketika 2 sisi melakukan dialog dan ​ngobrol.​ dr. Terawan menghargai itikad baik dan senang dapat bercerita dan berbagi mengenai praktik baik dokter yang bernegara. dr. Terawan berpesan bahwa beliau pernah ada di posisi mahasiswa, pernah di-​bully,​ pernah disudutkan dan lain-lain tapi beliau memberikan pesan untuk tetap semangat memajukan pendidikan dan mengembangkan pelayanan kesehatan, utamakan pelayanan kesehatan yang baik, dengan saling dukung. Mewakili ​Working Group Discussion, ​peserta audiensi mahasiswa telah menyampaikan saran untuk dapat terus menjunjung kesejawatan dan mengutamakan dialog-dialog seperti ini yang lebih solutif di tengah maraknya pandemik, dan tingginya perhatian publik tentang vaksin dan pelayanan kesehatan yang optimal. dr. Terawan dan staf Kementerian Kesehatan kemudian memberikan kenang-kenangan berupa buku perjalanan beliau ketika memberikan kuliah tamu di berbagai negara dan Working Group Discussion memberikan dokumen berupa buku “Belajar dari PMK 24” yang adalah kajian milik kita bersama dan telah dicetak.

Terimakasih kepada teman-teman institusi FK se-Indonesia, PSMKGI, peserta Working Group Discussion​, dan Sekretaris Jenderal ISMKI Sdr. Moh. Arif Djimbula dan ​National Coordinator Public Realtionship (​ NC PR) ISMKI Sdri. Qonita Adzkia atas bantuan dan dukungan sehingga audiensi ini dapat berlangsung 6

Dokumentasi:

7