Halaman 7
Edisi 29 Kamis, 16 Mei 2013
Sambungan Dari Hal 8 Program...
Sambungan Dari Hal 1 Walhi... Wacana itu dilontarkannya setelah kalau mereka mau, BUMN siap mendengar pemaparan tentang mengelola areal seluas 2.000 potensi cetak sawah baru dan hektare dan petani akan mendapat optimalisasi lahan persawahan dari hasil empat ton per hektare tanpa Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. mengeluarkan modal," katanya Dahlan mengatakan siap membantu menjelaskan. ia mengatakan sistem pengembangan tanaman pangan di koorporasi untuk pengembangan Bengkulu dengan potensi yang ada. tanaman pangan, menurut dia, "Karena status lahan adalah milik mulai menjadi fokus BUMN, petani, maka sangat penting dimana PT Pusri diharapkan menyosialiasikan ini kepada petani, menjadi "leading sector".
persawahan dan biaya pencetakan atas sawah mereka. Sebab, dengan masuknya lahan mereka ke dalam HGU PT PDU, berati biaya pencetakan sawah itu tak dapat dibayarkan oleh Dinas Pertanian. Yang tak kalah membuat mereka bingung dann panik, karena wilayah desa mereka terancam habis dan bakal dikuasai PT PDU. Sebab, jika dinyatakan masuk ke dalam HGU PT. PDU, berarti mereka tak berhak atas tanah mereka. Padahal mereka mengaku tak pernah menyerahkan lahan mereka secara terbuka untuk menjaring KPUD. “Mengenai tuduhan kami untuk dibebaskan guna penerbitan DCS pada tanggal 11-28 Februari membayar Rp1 Juta kepada KPUD HGU perusahaan tersebut. "Mana 2013. Namun, kata dia, sampai pada RL untuk meloloskan PPP saat ahir masa pendaftaran, kader PPP verifikasi, itu tidak benar. Kalau mungkin kami menyerahkan lahan yang tidak masuk dalam DCS memang benar, buktinya apa?," perkebunan dan persawahan kami tersebut, tidak mendaftar juga. “ tanya Rudi. Ia juga mengatakan kepada perusahaan. Sedangkan K a m i s u d a h b e r u p a y a h akan menuntut orang yang lahan tersebut tempat kami menghubungi mereka melalui menyebarkan tuduhan ini sebagai menggantungkan hidup," kata telepon, namun tidak diangkat, sms pencemaran nama baik,” tegasnya. seorang petani di Desa Kembang Begitu pula dengan Ketua KPUD Manis. Hal yang sama juga juga tidak dibalas” tegas Rudi. Pada kesempatan terpisah, Rudi RL, Halid Saifullah, memberikan dikemukakan warga Desa Mesigit menegaskan KPUD RL bersama bantahan atas tuduhan suap terhadap Kecamatan Air Padang, dan mereka kelompok kerja verifikasi factual KPUD RL sebesar Rp1 juta untuk merasa tak pernah menerima ganti partai politik terdiri dari polisi, meloloskan verifikasi factual PPP. rugi atas tanah mereka itu. Namun kejaksaan, mitra pengawas pemilu, “Tolong ditanyakan uang yang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak akan sembarangan meloloskan mana, dari mana, dan untuk apa? kegiatan pencetakan sawah Dinas partai politik yang masuk sebagai Kami tidak menerima uang, apalgi Pertanian dan Peternakan BU, Rp1 juta. Verifikasi dilakukan sesuai menyatakan tak mungkin peserta pemilu. Rudi juga menyangkal tudingan dengan data factual,” kata Halid membayarkan uang bansos suap Rp1 juta kepada Ketua Saifullah dengan tegas. (ynl) Saat ini, kata Dahlan, pengembangan tanaman padi tengah dikembangkan oleh BUMN seluas 1.000 hektare di Kalimantan Barat. Data Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terdapat potensi pengembangan areal persawahan dengan optimasi lahan mencapai lebih 5.000 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi
Bengkulu. Areal yang cukup luas tersedia dalam satu hamparan ada dua yakni di Kabupaten Rejanglebong seluas 1.600 hektare dan di Kaur seluas 2.000 hektare. Status lahan tersebut merupakan milik keluarga petani yang terancam dialihfungsikan menjadi areal yang ditanami tanaman perkebunan, terutama sawit. (ms)
Sambungan Dari Hal 1 Terkait... itu mempertanyakan tidak masuknya beberapa nama kader PPP dalam DCS pada Pemilu tahun 2014. Padahal, menurut Herman, semua persyratan sudah diserahkan kepada pengurus partai. "Kader yang benar-benar aktif di Partai tidak lolos menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) dari PPP, sementara orang non kader bisa masuk dalam DCS. Hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPUD RL terhadap DPC PPP cacat hukum," kata Herman Joki dalam orasinya yang disaksikan puluhan kader PPP lainnya. Menurut dia, verifikasi factual oleh KPUD RL terhadap DPC PPP dinilainya cacat hukum, karena sampai saat ini tidak ada satupun
secretariat PAC, bahkan ranting juga belum terbentuk. Untuk meloloskan verifikasi tersebut, kata Herman, ketua DPC PPP RL, Rudi Nasution, disinyalir menyuap KPUD, sebesar Rp 1 juta sebagai uang tutup atas kekurangan yang ada di partai itu. Aksi damai tersebut juga diikuti oleh anggota DPRD Rejang Lebong yang mewakili PPP di legislatif, Erfensi. Dalam orasinya Erfensi mempertanyakan Independensi KPUD RL dalam melakukan verifikasi factual terhadap PPP. Sementara itu, ketua DPC PPP Rejang Lebong, Rudi Nasution menagaku pihaknya telah melakukan pembukaan pendaftaran
berjalan. Kepada para presidium pemekaran, ia mengharapkan masukan positif dalam setiap permasalahan yang mungkin muncul selama proses penggodokan di tingkat pemerintah pusat. Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Lembak, Ishak Zaidin mengatakan secara umum tidak ada kendala dalam persyaratan untuk membentuk daerah otonomi baru itu. "Seluruh persyaratan sudah lengkap, tidak ada lagi kendala bagi pemerintah pusat untuk tidak menyetujui usulan kami," katanya.
Di singgung masalah pertanggung jawaban keuangan Negara dalam kegiatan ini, Akbar Setyiawan mengatakan bahwa hal itu tidak ada masalah. "Saya hanya menyalurkan dana percetakan bagi lahan yang tidak bermasalah, bagi lahan yang bermasalah dananya akan dikembalikan ke Kas Negara. Dan hal ini sudah saya instruksikan kepada petani," katanya. Dia menyebutkan, lahan pencetakan sawah yang tak bisa dibayarkan itu adalah di Kecamatan Air Padang meliputi Desa Kembang Manis 28 hektar, Desa Msigit 38 hektar dan hanya dapat di realisasikan 29 hektar. Sedangkan di Desa Pematang Balam 48 hektar dengan rincian anggaran Rp9.500.000/Hektar, sehingga dana yang tersedia Rp2 M. Muhammad Akbar Setyiawan selaku PPK mengaku siap mempertanggung jawabkan penyaluran dana bantuan Sosial tersebut, dan ia sangat menyanyangkan jika anggaran ini di kembalikan ke Kas Negara. Kalau seperti ini caranya, kata dia, siapapun tidak akan mau mengurus program percetakan sawah ke depannya. "Kita harus memandang hal ini dari sudut Sosial Ekonomi, dan kita bukan berbicara Politik," ungkapnya. (rz)
Sambungan Dari Hal 1 Legislator...
Sambungan Dari Hal 1 Selangkah... Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dalam sambutannya mengatakan pemekaran Kabupaten Lembak menjadi salah satu kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu. "Proses ini akan kita kawal bersama dan komunikasi yang terjaga dan baik sangat penting karena kesalahan dalam komunikasi bisa membawa dampak yang tidak baik," ujarnya. Ia mengharapkan seluruh masyarakat di tujuh kecamatan yang menjadi calon Kabupaten Lembak bersabar selama proses pemekaran di tingkat pusat
pencetakan sawah tersebut kepda petani yang lahannya berada dalam wilayah HGU PT PDU. Alasannya sekitar sembilan titik lokasi yang diklim sebagai lahan HGU itu sudah pernah mendapat ganti rugi dari perushaan. Sembilan titik lokasi percetakan sawah milik petani, khususnya di Desa Mesigit, Kecamatan Air Padang, tidak dapat di realisasikan dan Rp 85.500 000 yang sudah tersdia di rekening kelompok tani itu akan di kembalikan ke Kas Negara. Kegiatan pencetakan sawah ini sejak awal terlihat ada tanda-tanda akan menimbulkan persoalan. Pasalnya, sejak awal program pecetakan sawah, Dinas Pertanian tidak melibatkan pihak Badan Petahanan Nasional (BPN) untuk menetukan lokasinya. Sehingga tak diketahui apakah lahan petani itu masuk dalam HGU perusahaan atau tidak. Menurut PPK Kegiatan ini, Muhammad Akbar Setiawan S.Pt, ia sangat mendukung program pemerintah melakukan pencetakan sawah ini. Karena hal ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani dan mendukung program pemerintah dalam penigkatan produksi beras di daerah ini.
Ia menuturkan usulan pemekaran mulai dirintis pada 2006 dengan 10 orang tim inti, di mana tujuh kecamatan akan menjadi bagian dari calon Kabupaten Lembak. Tujuh kecamatan tersebut yakni Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, Binduriang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran dan Kota Padang. Tujuan pemekaran kata dia, tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan. (ms) "Dari beberapa desa pelosok menuju ibu kota kabupaten sangat
berat ongkos perjalanannya. Dari sisi perekonomian juga sangat penting karena selama ini seluruh hasil bumi dipasok ke Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan," ucapnya, menerangkan. Selain itu, menurutnya ekskewedanan Padang Ulak Tanding merupakan satu-satunya kewedanan di wilayah Provinsi Bengkulu yang belum mekar menjadi kabupaten. Kabupaten Rejanglebong sebagai kabupaten induk saat ini sudah mekar menjadi tiga kabupaten yakni Kepahiang dan Lebong. (Antara)
"Kerusakan DAS di Bengkulu sudah menimbulkan dampak nyata yang ditandai dengan bencana banjir, longsor hinga krisis air bersih," tuturnya. Budi mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan nomor 328 tahun 2009 menyebutkan, terdapat lima DAS prioritas di Provinsi Bengkulu karena kondisinya kritis. Lima DAS tersebut yakni DAS Bengkulu, DAS Ketahun, DAS Padang Guci, DAS Manna dan DAS Musi. S e m e n t a r a p a d a 2 0 11 , Kementerian Kehutanan kembali merilis bahwa dari 91 DAS di Bengkulu, 10 DAS menjadi prioritas karena kondisinya kritis. Selain lima DAS yang disebut di atas, terdapat lima DAS lainnya
yakni DAS Alas, DAS Kedurang, DAS Seluma, DAS Talo dan DAS Tanjung Aur. "Ini menunjukan bahwa kerusakan DAS di Provinsi Bengkulu semakin lama semakin meningkat," ucapnya. Budi menambahkan, DAS prioritas tersebut merupakan DAS kritis yang harus segera ditangani atau dipulihkan dengan berbagai kegiatan konservasi seperti reboisasi, penghijauan dan konservasi tanah dan air. Raperda tentang Pengelolan DAS Terpadu yang diusulkan Baleg menurutnya akan menjadi salah satu instrumen untuk merehabilitasi DAS yang kritis tersebut. Direktur Walhi Bengkulu Beny Ardiansyah mengatakan kerusakan
DAS tersebut tidak terlepas dari aktitivas pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan di hulu sungai. "Kerusakan menjadi masif akibat ekspansi pertambangan dan perkebunan," ujarnya. Menurutnya, pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan membuat akses masyarakat menuju kawasan yang seharusnya dilindungi semakin tinggi. Penyusunan Raperda tersebut kata Beny sangat penting untuk melindungi dan merehabilitasi DAS Bengkulu yang sudah kritis. "Harus resolusi untuk pemulihan kawasan, menjaga wilayah yang masih baik, dan memberi sanksi tegas terhadap perusak," katanya. (ms)