Page 1

C Y M K

Terbit 8 hal Edisi 29 Kamis, 23 Mei 2013

Harga Rp 2500/eks, Luar Kota + Ongkos Kirim

Selangkah Lagi, Lembak Jadi Kabupaten BENGKULU (METRO) - Ketua Panitia khusus (Pansus) pembentukan daerah otonomi baru, calon Kabupaten Lembak, Hery Alfian, saat menyampaikan laporan dalam rapat paripurna mengatakan seluruh persyaratan pemekaran calon Kabupaten Lembak, sudah lengkap. Ini menunjukkan, selangkah lagi Lembak akan menjadi kabupaten baru di Provinsi Bengkulu. “ K a m i m e n y e t u j u i laporan hasil kerja Pansus pembentukan daerah otonomi pembentukan daerah otonomi baru, Kabupaten Lembak, baru, calon Kabupaten Lembak di pemekaran dari Kabupaten Gedung DPRD Bengkulu, Selasa. Persetujuan Pansus tersebut Rejanglebong, karena seluruh persyaratan sudah terpenuhi," mendapat sambutan tepuk tangan katanya saat menyampaikan dari sekitar 100 warga Lembak

yang hadir di gedung DPRD mengikuti rapat paripurna terbuka itu. Hery mengatakan persyaratan administrasi mulai dari dukungan masyarakat Badan Perwakilan Desa (BPD) dan dari 67 desa dan kelurahan di tujuh kecamatan, dan 65 BPD menandatangani persetujuan pemekaran. Sebagaimana dilansir antarabengkulu, Rabu, ia mengatakan, termasuk persyaratan nama calon ibu kota kabupaten yakni di Kecamatan Padang Ulak

Tanding, sudah diperbaiki pemerintah Kabupaten Rejanglebong. "Dokumen persetujuan DPRD Bengkulu dan DPRD Rejanglebong serta persetujuan Gubernur juga sudah lengkap," paparnya. Setelah pembacaan laporan Pansus, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Kurnia Utama menawarkan usulan pemekaran tersebut, dan disambut persetujuan oleh seluruh anggota DPRD. Baca Selangkah Hal 7...

Legislator Soroti Sepuluh DAS Kritis di Bengkulu BENGKULU (METRO) Kalangan legislator Provinsi Bengkulu menyoroti kondisi 10 daerah aliran sungai (DAS) di daerah ini yang kondisinya sudah masuk kategori kritis, dan kondisi DAS tersebut berpotensi menjadi sumber bencana di daerah ini. "Data Kementerian Kehutanan yang dirilis pada 2011 ada 10 DAS yang kondisinya kritis dan butuh rehabilitasi segera," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Bengkulu, Budi Dharmawansyah, seperti dilansir

antara Bengkulu, Selasa. Ia mengatakan hal itu saat menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Usulan Raperda tersebut merupakan inisiatif sejumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu melalui Badan Legislasi (Baleg). Prakarsa tersebut, kata dia, dilatarbelakangi kondisi sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) besar dan penting di Provinsi Bengkulu yang kondisinya kritis atau rusak. Baca Legislator Hal 7...

Rekening Gendut Rp1,5 T Milik Aiptu Polisi Mencengangkan Pramono Anung JAKARTA (METRO) - Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) belum lama ini menemukan sebuah rekening gendut berisi Rp1,5 triliun. Yang mengejutkan dan mencengangkan banyak orang, termasuk Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung juga mengaku tercengang mendengar berita itu. Selain mengaku tercengang, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengaku kaget, karena rekening gendut bersisi Rp1,5 triliun itu ternyata milik seorang anggota polisi berpangkat Aiptu, yakni Aiptu LS. Pramono Anung, menilai temuan ini sekali lagi merugikan citra Polri. "Saya melihat apa yang terjadi pada Aiptu LS ini benar-benar mencengangkan bagi saya pribadi, ada seseorang berpangkat Aiptu mempunyai dana hampir 1,5 triliun. Ini mencengangkan dan ini juga sangat merugikan bagi citra polri," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5). P r a m o n o m e n i l a i , h a l i n i menggambarka n bahwa ada sebuah sistem yang belum berjalan di pemerintahan, bahwa diduga yang bersangkutan ini melakukan manipulasi yang berkaitan dengan BBM dan juga ilegal logging. "Maka penegakkan yang ada internal polri ini juga harus dilakukan. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, kredibiltas dan citra polri akan semakin turun," ungkapnya seperti ditulis detik.com, Rabu. "Apalagi ini dikaitkan dengan tindakan untuk menimbun BBM, ini benar-benar menurut saya sih kurang ajar banget," lanjut Pram. Lebih jauh Pram menuturkan, kedudukan Polri dibawah presiden memang diberikan kewenangan yang luar biasa besar dalam undangundang, tapi hal itu tidak bisa menjadi evaluasi apakah polri harus dibawah Kemendagri. "Kalau saya tetap berpandangan undang-undangnya nggak salah, yang

LEMBAK : Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kurnia Utama, didampingi Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, Selasa (14/05), menandatangani persetujuan lembaga DPRD untuk pembentukan daerah otonomi baru, Kabupaten Lembak. Semua persyaratan sudah lengkap, kini nasib Lembak untuk bisa menjadi kabupaten atau tidak, tinggal menunggu DPR RI. (Foto: ant)

Tekait DCS, PPP RL Didemo Kader Sendiri CURUP (METRO) - Karena tak puas dengan nama-nama yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu legislatif 2014 mendatang. Puluhan kader partai partai berlambang Ka'bah itu, Senin (13/5) siang kemarin, mendatangi sekretariat partai di jalaln Kartini Curup, RL, memprotes DCS partai tersebut. Puluhan kader DPC PPP Rejang Lebong (RL) itu langsung dikomandoi Herman Joki. Dalam orasinya Wakil Ketua I di DPC PPP RL Baca Terkait Hal 7...

Walhi Tolak Korporasi Tanaman Padi

Pramono Anung salah dalam pelaksanaannya," ucapnya. "Dan untuk itu sudah sewaktunyalah lembaga-lembaga memberikan pengawasan kepada polri apakah Kompolnas termasuk KPK sendiri termasuk inpektorat irwasum dalam tubuh polri sendiri," kata Pram lagi. (ms)

BENGKULU (METRO) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu menolak wacana Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menyerahkan pengelolaan areal persawahan petani di Bengkulu melalui korporasi. Alasannya, dengan cara ini akan merugikan petani. "Masyarakat akan kehilangan identitas sebagai pengolah lahan pertanian dan menjadikan mereka buruh di atas tanahnya sendiri," kata Direktur Walhi Bengkulu, Beny Ardiansyah kepada antara di Bengkulu, Rabu. Wa c a n a t e r s e b u t j i k a direalisasikan, kata dia, akan

membuat masyarakat berfikir instan tanpa

mempertimbangankan proses produksi dan cita-cita memandirikan petani semakin jauh. Seharusnya, menurut dia, pemerintah meningkatkan permodalan bagi petani dan

menjamin akses pasar. "Infrastruktur pertanian seperti irigasi, pupuk benih unggul yang harus disediakan pemerintah," katanya. Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menawarkan sistem koorporasi untuk pengembangan tanaman padi di Provinsi Bengkulu, seluas 2.000 hektare. "Kalau petani setuju, maka areal seluas 2.000 hektare di Kaur siap kami usahakan untuk produksi tanaman padi yang diusahakan BUMN," kata Dahlan saat kunjungan kerja ke Bengkulu belum lama ini. Baca Walhi Hal 7...

C Y M K


Edisi 29 Kamis, 23 Mei 2013

Halaman 2

DPRD Desak DPU Bengkulu Perbaiki Jalan BENGKULU (METRO) - Sejumlah Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, mendesak pemerintah setempat untuk mempercepat perbaikan jalan rusak di daerah ini. Desakan ini disampaikan karena sudah banyak jatuh korban laka lantas, akibat kerusakan jalan di daerah ini. “Kita mengharapkan Pemprov instansi terkait di daerah ini," Bengkulu segera memperbaiki ujarnya seperti dilansir Antara. Hal senada diungkapkan anggota kerusakan jalan di daerah ini, sehingga kasus laka lantas akibat Komisi III lainnya, Gustianto. Ia terjebak ke jalan buruk tidak mengatakan, pada tahun ini dewan meningkat di daerah ini," kata telah menyetujui dana perbaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi jalan di Bengkulu sebesar Rp 200 Bengkulu Suharto di Bengkulu, miliar. Dengan anggaran yang dialokasikan ini, diharapkan tidak Senin (13/5). Ia mengatakan hal itu usai ada lagi jalan provinsi di daerah ini memimpin rapat koordinasi yang berlubang. Ia mengatakan, cukup banyak dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Azwar kasus lakalantas di Bengkulu, Boerhan. "Kita minta perbaikan akibat terjebak lobang di jalan kasus jalan rusak, baik jalan kabupaten rusak. "Kita berharap kota, provinsi dan jalan negara di seperti ini ke depan tidak terjadi daerah ini, diharapkan menjadi lagi. Karena itu, kita minta DPU Bengkulu segera memperbaiki prioritas DPU setempat," ujarnya. "Kami harapkan pada tahun jalan yang rusak di daerah ini, 2013, tidak ada lagi jalan yang khususnya jalan provinsi dan berlobang di Bengkulu, apalagi negera," ujarnya. Selain itu, dewan juga sampai ditanami pisang oleh warga, karena kesal jalan rusak mengharapkan Pemprov Bengkulu tidak kunjung diperbaiki oleh menertibkan angkutan kendaraan

truk yang bermuatan melebihi tonase jalan, karena dapat mempercepat kerusakan di daerah ini. Bahkan, jalan dalam wilayah Kota Bengkulu, banyak yang rusak dan berlubong karena dilalui angkutan berat yang tonasenya melebihi kapasitas jalan, seperti tru angkutan batubara. "Kami berharap kedua hal ini menjadi perhatian serius dari DPU Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, Kepala DPU Provinsi Bengkulu, Azwar Boerhan mengatakan, pihak telah memprogram untuk melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional yang mengalami kerusakan di daerah ini. "Sekarang kita masih dalam persiapan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan jalan kabupaten dan nasional di Bengkulu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan anggaran yang ada memperbaiki jalan rusak tersebut," ujarnya. Bahkan, kata Azwar beberapa

jalan nasional di Bengkulu, sudah mulai dilakukan perbaikan. Demikian pula jalan provinsi yang tersebar di beberapa kabupaten di Bengkulu, akan kita perbaiki dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Bengkulu Ahmad Nurdin menegaskan, dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pemerintah dapat dituntut jika kondisi jalan terbukti mengakibatkan kecelakaan. "Bila kecelakaan itu mengakibatkan luka berat, maka dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 273 ayat 2, penyelenggara jalan yang lalai dapat dituntut," katanya. Sementara jika korban tewas, lanjut dia, dalam Undang-undang tersebut, penyelenggara jalan yang lalai dapat dituntut dengan ancaman lima tahun penjara. "Kalau memang jalan rusak dan belum ada perbaikan agar diberi tanda, sehingga pengguna jalan bisa hati-hati," ujarnya. (rga)

Dua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu PAW Dilantik BENGKULU (METRO) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi Bengkulu, menggelar paripurna istimewa dengan agenda pergantian antarwaktu (PAW) dua anggota, yakni Intan Zoraya dan Afrizan Joni. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kurnia Utama, memimpin pengambilan sumpah jabatan dua anggota DPRD dari Fraksi PAN itu. "Dua anggota legislatif yang disumpah menggantikan dua anggota Fraksi PAN," kata Kurnia Utama, di Bengkulu,

Rabu (15/5) seperti dikutif dari Antara. Dua anggota DPRD yang dilantik, yakni Intan Zoraya menggantikan Helmi Hasan yang mundur dari kursi legislatif karena terpilih menjadi Wali Kota Bengkulu masa bakti 20132018 dan Afrizan Joni menggantikan Heri Susanto, karena meninggal dunia. Sebelum mengambil sumpah jabatan kedua anggota legislatif itu, Ketua DPRD Kurnia Utama mengingatkan kewajiban keduanya sebagai wakil rakyat. "Kepentingan umum, bangsa dan

negara harus diutamakan daripada kepentingan pribadi dan kelompok," ujarnya. Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu, Helmi Hasan usai pelantikan dua anggota legislatif itu mengatakan, selanjutnya akan diproses pengganti Wakil Ketua II DPRD. Helmi Hasan yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu terpilih menjadi Wali Kota Bengkulu pada pilkada 2012. Pengganti yang disiapkan yakni Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Bengkulu Parial yang juga menjabat Ketua Komisi IV

DPRD. "Kami harap mereka bisa bekerja dengan baik, memperjuangkan aspirasi konstituen," katanya. Anggota DPRD yang baru saja dilantik, Intan Soraya mengatakan, siap melanjutkan perjuangan anggota legislatif yang digantikannya. "Saya akan berjuang sebaik-baiknya untuk memperjuangkan aspirasi warga yang mendukung saya," katanya. Intan Soraya sebelumnya sudah tercatat sebagai PNS di Pemprov Bengkulu, dan memilih mundur untuk menjadi anggota legislatif.(btr/rga)

Mantan Ketua PWI Bengkulu Bantah Melakukan Penipuan BENGKULU (METRO) Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Bengkulu, H Yudian Raysid membantah tuduhan terhadap dirinya diduga melakukan penipuan terhadap mitra usaha pertambangan batubara. "Saya dan keluarga sangat terpukul setelah membaca media lokal yang memberitakan bahwa dirinya diduga melakukan penipuan terhadap calon mitra usaha pertambangan batubara," kata Yudian Rasyid di Bengkulu, Rabu (15/5) seperti dilansir Antara. Ia mengatakan, pada 2011 terjadi transaksi kerja sama dengan salah seorang pengusaha dari PT Nature Resources atas nama Abdila untuk melakukan "take over" kuasa pertambangan batubara milik grupnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Pada transaksi itu, mitranya

menyanggupi untuk membeli Kuasa Pertambangan (KP) dengan harga Rp8,5 miliar, namun sebagai tanda jadi kerja sama tersebut, diminta uang muka sebesar Rp500 juta. Uang tersebut, katanya untuk biaya pengurusan pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara No.208 tahun 2009 atas nama PT Ciptajaya Sulinda Perkasa. Perjanjian itu dituangkan dalam kwitansi pembayaran dengan ketentuan lima poin kesepakatan, namun pada poin ke lima disebutkan jika pihak ke dua Abu Hasan membatalkan proses pengalihan tersebut, maka H Yu d i a n R a s y i d t i d a k mengembalikan uang muka tersebut. Sejak tahun 2011 hingga akhir 2012, lanjut Judian pihak Abdilah kuasa dari Abu Hasan tak pernah

menghubungi lagi, sedangkan dana Rp500 juta itu sudah dihabiskan untuk membiayai tim di lapangan, termasuk membali mata bor untuk eksplorasi. Namun, tiba-tiba pada Mei 2013, pihak Abu Hasan minta kembalikan uang muka Rp500 juta tersebut, dan langsung melaporkan ke Polda Bengkulu, hal itu diluar dugaan akan terjadi seperti itu. "Saya punya semua bukti dari kesungguhan pihak Abdila, sehingga dirinya merasa dirugikan atas tuduhan melakukan penipuan tersebut," ujarnya. Ia juga merasa keberatan atas pemberitaan media lokal yang selalu dikaitkan dengan mertua Bupati Bengkulu Utara, padahal Bupati Bengkulu Utara itu, adalah milik masyarakat Bengkulu Utara bukan pribadi sesorang, katanya. (rga)

Penerbit : PT Rajawali Putra Bengkulu Tulen Pemimpin Umum/Pen. Jawab :Tomi Jailani Pemimpin Redaksi/Pemp. Perusahaan :M. Sholeh Chalik Redaktur Pelaksana :Usmin, Tim IT :Endang Kusnadi, Sekretaris Redaksi :Eny S Rini , Wartawan/Staf Redaksi :Juliyanti, Baktiar ,Biro Daerah :Mukomuko : Drs. Tusri Yulius. A (Ka. Biro), Mahyudin, Sirim, Kepahiang : T.Muhtadun, Kurniadi, Rejang Lebong :Yurnal Hamidi, Johnny Irawan SH, Bengkulu Utara : Rozi, Bengkulu Selatan : Desmiati, Yandahri, Kaur : Lukman, Jhon, Bengkulu Tengah : Yulisman ,Bagian Iklan dan Sirkulasi :Hermawan Kinal, Aryanti, Wilmi Gustina, Keuangan :Lidia Listanti, Litbang :Rolansyah, Percetakan :PT Rajawali Putra Bengkulu Tulen ( Isi Diluar Tanggung jawab Percetakan)


Edisi 29 Kamis, 23 Mei 2013

Halaman 3

Pedagang Pasar Subuh Enggan ke Baru Koto Walikota Bengkulu Didemo BENGKULU (METRO)- Pedagang pasar subuh, Pasar Minggu Bengkulu, tidak mau tempat mereka berjualan digusur dan mereka enggan dipindahkan ke Pasar Baru Koto yang berlokasi di Kelurahan Pasar Pantai itu. Sehingga Senin kemarin sedikitnya 300 pedagang melakukan aksi demo ke kantor walikota setempat. Pedagang dengan didampingi 15 masyarakat kecil dan lemah. Jumlah pedagang yang berjualan di anggota Himpunan Mahasiswa Islam Pasar Subuh, terinventarisir 400 orang Indonesia (HMII) yang ingin bertemu langsung Walikota Helmi Hasasn, harus lebih. Pada saat pencalonan Walikota menelan rasa kecewa. Karena mereka Helmi Hasan pernah menjanjikan tidak tidak berhasil menemui Walikota akan ada penggusuran pedagang, bahkan Bengkulu, Helmi Hasan yang sedang ia menjajikan akan menyediakan 50 ribu lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat melaksanakan tugas luar. Mereka hanya bisa menyampaikan Kota Bengkulu. "Kalau begini namanya tuntutan mereka melalui orasi yang menjadikan kami pengangguran," kata disampaikan perwakilan pedagang. sejumlah pedagang. Disisi lain, Efendi, Ketua Pedagang Dalam orasinya, perwakilan pedagang, Effendi mengungkapkan, bahwa Ayam KZ. Abidin II Kota Bengkulu pihaknya menolak keras dipindahkan ke mengatakan, pihaknya akan tetap Pasar Baru Koto II, karena kondisi pasar bertahan berjualan di jalan KZ. Abidin II itu belum memadai, baik sarana pasar Kota Bengkulu. Karena kondisi Pasar maupun jalur transportasi yang belum Baru Koto II belum layak untuk ditempati, pedagang juga menghindari dipindahkan. "Kami tidak bersedia dipindahkan ke konflik dengan pedagang setempat yang Pasar Baru Koto, karena banyak telah lebih dulu berjualan di Pasar kerugian nantinya. Langganan kami tersebut. "Kami ini berdagang baik-baik, tidak ada lagi, jalur angkot juga belum disiapkan, pasar juga belum disiapkan. daripada kami maling. Kami butuh Tapi kami sudah mau dipindahkan, pasar untuk membiayai anak istri kami makan sudah dipagar. Mana janji Walikota yang dan anak-anak kami mau sekolah," katanya tidak akan menggusur ungkap Efendi dengan tegas. Dalam aksi tersebut, para pedagang pedagang," ujar Effendi yang diamini juga melakukan pembongkaran terhdap pedagang lainnya. Pedagang kian menunjukkan pagar seng yang menutup dua sisi jalan kemarahannya, karena mereka ingin KZ. Abidin II Kota Bengkulu dan sekali menyampaikan harapan membakarnya. Pasir yang ada di lokasi mereka itu ke Walikota Helmi Hasan. juga digunakan pedagang untuk Namun mereka gagal menemui orang menutup jalan yang becek dan nomor satu di Kota Bengkulu itu. berlubang. "Besok kita berdagang disini Sementara kawasan Pasar Subuh KZ. tidak becek lagi," ujar pedagang dengan Abidin II sudah dipagar, dan material nada emosi. Tidak hanya itu, aksi massa berlanjut, pasir sudah dimasukkan ke lokasi pada malam harinya mereka sebagai pertanda pembangunan akan bergerombol menjaga lokasi pasar subuh dimulai. Sedangkan lokasi tersebut sejak supaya terhindar dari pemagaran yang dua tahun lalu memang direncanakan dilakukan Satgas gabungan Pemerintah untuk pengembangan Pasar Minggu Kota Bengkulu. Isu pemagaran memang Square-PMS yang dilakukan pihak sudah santer, karenanya pedagang investor dan proses pemagaran sudah berjaga-jaga agar petugas tidak mulai dilakukan. "Kondisi ini melakukan pemagaran di lokasi tempat membuktikan pemerintah tak m e r e k a m e n c a r i n a f k a h i t u . berpihak pada mereka sebagai (yt)

MEMBAKAR : Usai melakukan aksi di halaman kantor Walikota Bengkulu, Senin kemarin melanjutkan aksi dengan membongkar pagar seng yang dipasang petugas dari Pemkot di lokasi Pasar Subuh di Jalan KZ Abidin. Tidak hanya membongkar, mereka juga membakar material pagar. Pedagang menolak untuk dipindahkan ke Pasar Baru Koto II, karena lokasinya belum jelas dan sepi. (Foto: Metro/yt)


Edisi 29 Kamis, 23 Mei 2013

Halaman 4

Petugas Gabungan Siapkan Razia di Bukit Batu CURUP (METRO) - Karena banyaknya kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang dirusak perambah, pihak petugas TNKS kini menyiapkan petugas gabungan untuk menggelar razia perambah TNKS di Bukit Batu, Rejang Lebong. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ancaman gundulnya kawasan tersebut akibat kian gencarnya aksi pembalakan liar. “Pada 2013 sudah ada anggaran dari TNKS, Kerinci Jambi dan akan menggelar operasi besarbesaran melibatkan TNI dan Polri serta polisi kehutanan secara gabungan," kata petugas TNKS Bengkulu Mahfud, Rabu. Kawasan hutan TNKS di Bukit Batu, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di perbatasan Bengkulu-Sumsel, terancam gundul akibat perambahan dan pembalakan liar yang dilakukan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Menurut data yang diperoleh p[ihak TNKS Bengkulu, saat ini puluhan usaha pengolahan kayu

liar beroperasi di sekitar kawasan Bukit Batu tersebut, sedangkan kayu diduga kuat diambil dari lokasi TNKS. "Kita selama ini akan melakukan razia di kawasan tersebut, namun terkendala dana dan dukungan pihak terakit, sedangkan pada 2013 telah dianggarkan untuk program tersebut," kata Mahfud sebagaimana dilansir antara, Rabu. Berdasarkan laporan dari masyarakat Bukit Batu, usaha pengolahan kayu itu sebagian besar diduga milik pengusaha dari wilayah Lubuklinggau, Sumsel. Kayu olahannya dalam jumlah besar dibawa ke wilayah provinsi

tetangga tersebut, sedangkan warga setempat hanya sebagai tenaga kerja. Wilayah Bukit Batu sebagian

menggangu kawasan hutan TNKS, akan tetapi ada di antara mereka menjadi pekerja pada usaha pengolahan kayu liar di

besar eks-daerah transmigrasi pada era 1990. Mereka tidak

kawasan itu. "Kami mendapatkan data dan

laporan dari warga setempat, namun saat melakukan razia tahun lalu juga terdapat beberapa usaha pengolahan kayu liar di kawasan tersebut, sedangkan pemiliknya lari," katanya. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong, Anom Chan membenarkan, kawasan hutan TNKS dan hutan lindung di perbatasan Bengkulu-Sumsel itu menjadi sasaran perambah, dan kayu dari aktivitas perambahan itu diolah di lokasi setempat. Ia menjelaskan untuk menjerat pemilik usaha kayu liar itu cukup sulit. Para perambah tersebut, hingga saat ini belum pernah tertangkap petugas. "Kami mendukung program TNKS untuk menggelar operasi tersebut, bila perlu ditempatkan petugas di lokasi itu dengan dibuat pos khusus," katanya. (ms)

MTS Negeri 02 Kepahiang Butuh RKB KEPAHIANG (METRO) Untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara baik di sebuah sekolah, tak bisa terlepas dari kelengkapan sarana dan prasarana sekolah bersangkutan, juga disertai tim pengajar yang handal. Begitu pula bagi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 02 Kepahiang, sangat membutuhkan sarana dan prasarana serta dewan guru yang handal tadi. Seiring dengan perkembangan Kepahiang setelah menjadi Kabupaten, MTsN 02 Kepahiang juga banyak mencatat kemajuan di segala bidang. Namun sekolah

dibawah lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) ini masih merasakan banyak kekurangan, terutama ruang belajar yang masih terbatas. Karena itu, menghadapi tahun ajaran 2013-2014 ini, MTsN 02 Kepahiang sangat mengharapkan tambahan ruang kelas baru (RKB) dan meubiler berupa kursi dan meja siswa. "Kebutuhan kita yang palng mendesak adalah tambahan RKB dan 200 set meja kursi siswa," kata Kepala Sekolah MTsN 02 Kepahiang, Mulkan. Saat dijumpai Metro Bengkulu di sekolahnya belum lama ini,

Mulkan mengemukakan, bahwa kebutuhan sekolah yang ia pimpin itu memang sudah sangat mendesak, terlebih kebutuhan akan meja kursi siswa. " Walaupun pembangunan RKB belum dilaksanakan dalam waktu dekat ini, namun yang paling mendesak adalah kursi dan meja siswa," tegasnya. Disamping kebutuhan akan dua hal tersebut, guna meningkatkan pengetahuan pelajar di bidang IT, pihaknya juga sangat membutuhkan bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Karena, kata dia, sesuai

kemajuan teknologi informatika, sekarang sudah saatnya siswa diberikan pelajaran tentang IT sebagai pengetahuan dasar. Namun, untuk semua ini dia tetap menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan pihak Kemenag, tapi yang jelas, kata dia, memang sudag saatnya siswa mendapat pengetahuan tentang IT sebagai pengetahuan dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. "Saat sekarang ini pengunaan Komputer dan Internet di kalangan masyarakat sudah bukan barang mewah, tetapi sudah menjadi

kebutuhan untuk menambah pengetahuan, walaupun orang tua tetap harus mengawasinya," kata Mulkan. Ditempat terpisah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang, H. Bustasar, M.Pd, mengatakan, untuk penambahan RKB membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena itu, kata dia, untuk MTsN 02 Kepahiang baru akan dibangun pada 2014 mendatang, yakni menambah tiga RKB dengan dua lantai. "Sudah kita rencanakan tambahan tiga RKB di MTsN 02 itu pada 2014," katanya. (tm/kur)

Kebakaran, Satu Keluarga di Mukomuko Nyaris Tewas MUKOMUKO (METRO) Satu rumah semi permanen di Desa Sido Mulyo, Kabupaten Mukomuko, Selasa pagi kemarin hangus terbakar dan nyaris menewaskan satu keluarga. Karena, pada saat kejadian, penghuni rumah yang terdiri dari tiga orang itu, belum terbangun dari tidur. "Satu keluarga yang nyaris tewas terbakar itu pemilik rumah Anton (30), istrinya Riyanti (27), dan satu orang anaknya berumur enam tahun," kata Kepala Kapolres Mukomuko, AKBP Wisnu Widarto, melalui Kapolsek Penarik, Iptu Tjik Sadarne, kepada antara di Mukomuko, Selasa. Ia mengatakan, kini tiga orang itu yang terkena luka bakar parah itu telah dilarikan ke RSUD di Kecamatan Kota Mukomuko sekitar 30 Km dari lokasi kejadian kebakaran. Berdasarkan informasi, kata dia, peristiwa kebakaran yang menghanguskan satu rumah semi

permanen di Desa Sido Mulyo itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB, saat itu penghuninya sedang tidur. Ia menjelaskan, dengan keadaan rumah yang setengah tersebut dari material papan itu sehingga membuat api dengan cepat menghanguskan bagian dinding seluruh rumah milik petani itu. "Untung penghuni rumah itu cepat keluar saat api masih menyala, sehingga tidak semua bagian tubuh tiga orang itu terkena luka bakar," katanya. "Anton dan istrinya terkena luka bakar pada bagin tubuhnya, sedangkan anaknya pada bagian muka," katanya. Ia menjelaskan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran itu. "Untuk sementara informasi yang kami terima sumber api itu berasal dari sebuah kayu untuk bahan bakar memasak yang terbakar, namun informasi itu perlu dicek lagi kebenarananya," ungkapnya menambahkan.(ms)

Seluruh Warga Merigi Membutuh Listrik KEPAHIANG (METRO) Walau sudah 68 tahun lebih negeri ini menikmati kemerdekaan, tapi bagi sebagian warga Desa di Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang masih ada yang belum menikmati aliran listrik. Mereka yang perekonomiannya masih berada dibawah rata-rata itu, hingga kini masih menggunakan lampu minyak sebagai alat penerangan. Mereka yang belum menikmati penerangan listrik itu mengaku tak mampu untuk memasang aliran listrik ke rumah meraka, alasannnya terkendala biaya. Mereka berharap kebijakan pemerintah untuk memberikan aliran listrik murah bagi mereka yang ekonomi lemah ini. "Kami sangat mengharapkan pemerintah dapat memberi bantuan

pemasangan listrik murah sebagaimana yang kami dengar bahwa di beberapa daerah lain sudah mendapat bantuan listrik tersebut. Kebutuhan akan listrik ini memang sudah sangat mendesak, sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar anak-anak kami," kata sejumlag warga Batam yang sempat diwawancarai Metro Bengkulu belum lama ini. Hal ini dibenarkan Camat Merigi, Holil Bermani, menurutnya banyak warga yang mendatanginya mempertanyakan tentang listrik murah tersebut. Dari hasil pendataan ini, pihaknya akan mengajukan ke instansi terkait untuk mendapatkan listrik murah bagi warga di kecamatan tersebut yang jumlahnya hanya 105 S. (tm/kur)


Halaman 5

Edisi 29 Kamis, 23 Mei 2013 Kementrian Sosial Akan Memvalidasi Menerima PKH di Mukomuko MUKOMUKO - Kementeri Sosial (Kemensos) akan memvalidasi data sebanyak 2.548 orang calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mukomuko. "Kita akan memvalidasi data PKH di Mukomuko guna memastikan apakah calon penerima program ini masih memiliki anak masih SD, SMP dan ibu hamil, kata Ketua Koordinator Wilayah Barat PKH, Kemsos, Mardi, kepada antara di Mukomuko, Senin. Mardi menyampaikan hal itu dalam sambutannya saat sosialisasi PKH, di Kabupaten Mukomuko yang berlansung sejak tanggal 2314 Mei. Kegiatan ini diikuti sebanyak 171 orang peserta, terdiri dari camat, kepala desa, kepala puskesmas, dan tokoh masyarakat setempat. Ia mengatakan, validasi data itu sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk memperkecil kesalahan dan untuk menekan orang yang tidak berhak menerima program tersebut. "Harapan kita semuanya dapat sesuai dengan petunjuk teknis sehingga penerimanya tepat sasaran,"

ujarnya. Ia menyebutkan, Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu dari 336 kabupaten/kota di Tanah A i r, s a t u d a r i s e m b i l a n kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, dan satu dari 125 kabupaten/kota di regional barat yang dapat program ini. Program bersih tersebut, harapkan menjadi contoh untuk perangkat yang bersih dan berwibawa, sehingga polisi dan jaksa tidak perlu repot lagi dengaan program ini, karena uang langsung masuk ke rekening penerima. "Bukan ke rekening siapa siapa atau atau ke rekening Badri Rusli, selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, tapi langsung masuk ke rekening masyarakat penerima dari program tersebut," ujarnya. Ia berharap, program ini terus berlanjut, dan dapat memberikan manfaat bagi yang menerimanya. Dengan demikian, program yang diluncurkan Kemensos ini benarbenar sesuai harapan untuk mensejahterakan rakyat kecil di Ta n a h A i r, t e r m a s u k d i Mukomuko.(ys/rga)

Persemaian BPDAS di Kaur Mulai Produksi Bibit KAUR (METRO) - Persemaian permanen milik Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Ketahun, di Kabupaten Kaur, mulai 2013 memproduksi ratusan ribu bibit pohon untuk menyukseskan program penghijauan di daerah itu. "Tempat persemaian permanen kita bangun dengan dana APBN 2012 di Kabupaten Kaur, mulai tahun ini akan difungsikan untuk memproduksi bibit kayu untuk menyukseskan program penghijauan di daerah tersebut," kata Kepala BPDAS Ketahun, Bengkulu, Sumarsono, didampingi Kasih Kemitraan, Kuliahaidi, Rabu (15/5). Ia mengatakan, pada 2013, pihaknya akan menyemaikan bibit

sengon sebanyak 4.000 batang, biji karet 50.000 buah, dan kayu jambon 150.000 batang. Bibit tersebut, akan dibagikan kepada masyarakat untuk ditanami di lahan kritis di daerah tersebut. Tempat persemaian bibit tanaman penghijauan tersebut, akan dikelolah PBDAS Bengkulu selama tiga tahun dan selanjutnya akan diserahkan ke pemkab setempat untuk dikelolah sebagai sumber pendapatan asli daerah setempat. "Kami hanya mengelola tempat persemaian pembibitan itu selama tiga tahun saja dan setelah betul-betul berjalan dengan baik, selanjutnya kita serahkan ke Pemda Kaur melalui dinas terkait," ujarnya.(rga)

Nelayan Mukomuko Tewas Terseret Ombak Besar MUKOMUKO (METRO) - Satu dari empat nelayan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang kapalnya terseret ombak, Senin (13/5) ditemukan tewas dan tiga nelayan lainnya dalam kondisi kristis. Camat Ipuh, Yusirijal kepada Antara menjelaskan, nelayan yang tewas karena terseret ombak itu, atas nama Hasan (64). Sedangkan tiga nelayan lainnya yang kritis, yakni Akmal (56), Kace (50), dan Ramli (42. Dijelaskan, perahu dengan muatan empat orang nelayan itu terseret ombak di Pantai Desa Pasaripuh, berjarak 160 Km utara Kota Bengkulu, dan 100 Km dari ibukota Kabupaten Mukomuko. Berdasarkan kronologis peristiwa, perahu nelayan itu terseret ombak sekitar pukul 07.30 WIB, saat perahu akan berangkat melaut. "Kejadiannya saat nelayan akan berangkat melaut, dan perahu terseret ombak tidak jauh dari pinggir pantai," katanya. Kepala Desa Pasar Baru Surahmin, mengatakan saat ini nelayan yang tewas terseret ombak dievakuasi ke rumah duka, sedangkan tiga nelayan yang pingsan menjalani perawatan di puskesmas setempat. Ia menjelaskan, saat kejadian ombak laut di Pantai Pasar Ipuh itu sangat besar sehingga membuat empat nelayan itu, kesulitan untuk melepaskan diri dari terjangan ombak. "Ombak laut di tempat kita itu hampir setiap hari besar apalagi pada pagi hari, sehingga nelayan harus berusaha keras agar bisa sampai ke tengah laut," ujarnya.(ys/rga)

NELAYAN BANTAL MUKOMUKO

Dilantik, 45 Anggota Panwaslucam Kabupaten Mukomuko MUKOMUKO (METRO) Sebanyak 45 anggaota pengawas pemilu (Panwaslu kecamatan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Pelantikan anggota Panwaslu kecamatan ini dilakukan Ketua Panwaslu kabupaten setempat, Muchtadin Munif. "Pelantikan panitia panwaslu kecamatan di daerah ini serentak dengan pelantikan panwaslucam daerah lain di Indonesia," kata Muchtandin Munif, di Mukomuko, seperti dikutif dari Antara, Rabu (15/5). Ia mengatakan, sebanyak 45

orang yang ditetapkan sebagai

panwaslucam itu merupakan putra putri terbaik daerah itu yang lulus seleksi sejak tanggal 16 April 2 0 1 3 hingga 13 Mei 2013 di daerah itu, dari sebanyak

150 orang peserta. "Setiap kecamatan dari 15 kecamatan di daerah ini ada tiga orang panwaslucam yang akan mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014," katanya. Ia berharap, panwaslucam itu dapat bekerja sesuai dengan aturan dengan mengedepankan objektivitas dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai tahapan dalam pemilu legislatif hingga presiden. Dia berharap panwaslucam dapat mengawasi proses pemilu agar yang berjalan dengan lancar. Selain itu, ia minta, panwaslucam

bekerja profesional sebagai pemilu, kalau ada pelanggaran baik ringan maupun berat diselesaikan secara peraturan yang berlaku. Bupati Mukomuko Ichwan Yunus mengharapkan, agar panwaslucam tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas, harus netral agar proses pemilihan umum di daerah itu dapat berjalan dengan jujur. "Sebagai putra dan putri terbaik daerah ini, kedepankan kejujuran agar hasil dalam pemilu nantinya juga baik untuk ekonomi masyarakat dan pembangunan," ujarnya.(ys/rga)


Halaman 6

Berita Hukum dan Kriminal

Edisi 29 Kamis, 23 Mei 2013


Halaman 7

Edisi 29 Kamis, 23 Mei 2013

Sambungan Dari Hal 8 Program...

Sambungan Dari Hal 1 Walhi... Wacana itu dilontarkannya setelah kalau mereka mau, BUMN siap mendengar pemaparan tentang mengelola areal seluas 2.000 potensi cetak sawah baru dan hektare dan petani akan mendapat optimalisasi lahan persawahan dari hasil empat ton per hektare tanpa Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. mengeluarkan modal," katanya Dahlan mengatakan siap membantu menjelaskan. ia mengatakan sistem pengembangan tanaman pangan di koorporasi untuk pengembangan Bengkulu dengan potensi yang ada. tanaman pangan, menurut dia, "Karena status lahan adalah milik mulai menjadi fokus BUMN, petani, maka sangat penting dimana PT Pusri diharapkan menyosialiasikan ini kepada petani, menjadi "leading sector".

Saat ini, kata Dahlan, pengembangan tanaman padi tengah dikembangkan oleh BUMN seluas 1.000 hektare di Kalimantan Barat. Data Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu terdapat potensi pengembangan areal persawahan dengan optimasi lahan mencapai lebih 5.000 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi

Bengkulu. Areal yang cukup luas tersedia dalam satu hamparan ada dua yakni di Kabupaten Rejanglebong seluas 1.600 hektare dan di Kaur seluas 2.000 hektare. Status lahan tersebut merupakan milik keluarga petani yang terancam dialihfungsikan menjadi areal yang ditanami tanaman perkebunan, terutama sawit. (ms)

Sambungan Dari Hal 1 Terkait... itu mempertanyakan tidak masuknya beberapa nama kader PPP dalam DCS pada Pemilu tahun 2014. Padahal, menurut Herman, semua persyratan sudah diserahkan kepada pengurus partai. "Kader yang benar-benar aktif di Partai tidak lolos menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) dari PPP, sementara orang non kader bisa masuk dalam DCS. Hasil verifikasi faktual yang dilakukan KPUD RL terhadap DPC PPP cacat hukum," kata Herman Joki dalam orasinya yang disaksikan puluhan kader PPP lainnya. Menurut dia, verifikasi factual oleh KPUD RL terhadap DPC PPP dinilainya cacat hukum, karena sampai saat ini tidak ada satupun

secretariat PAC, bahkan ranting juga belum terbentuk. Untuk meloloskan verifikasi tersebut, kata Herman, ketua DPC PPP RL, Rudi Nasution, disinyalir menyuap KPUD, sebesar Rp 1 juta sebagai uang tutup atas kekurangan yang ada di partai itu. Aksi damai tersebut juga diikuti oleh anggota DPRD Rejang Lebong yang mewakili PPP di legislatif, Erfensi. Dalam orasinya Erfensi mempertanyakan Independensi KPUD RL dalam melakukan verifikasi factual terhadap PPP. Sementara itu, ketua DPC PPP Rejang Lebong, Rudi Nasution menagaku pihaknya telah melakukan pembukaan pendaftaran

secara terbuka untuk menjaring DCS pada tanggal 11-28 Februari 2013. Namun, kata dia, sampai pada ahir masa pendaftaran, kader PPP yang tidak masuk dalam DCS tersebut, tidak mendaftar juga. “ Kami sudah berupayah menghubungi mereka melalui telepon, namun tidak diangkat, sms juga tidak dibalas” tegas Rudi. Pada kesempatan terpisah, Rudi menegaskan KPUD RL bersama kelompok kerja verifikasi factual partai politik terdiri dari polisi, kejaksaan, mitra pengawas pemilu, tidak akan sembarangan meloloskan partai politik yang masuk sebagai peserta pemilu. Rudi juga menyangkal tudingan suap Rp1 juta kepada Ketua

KPUD. “Mengenai tuduhan kami membayar Rp1 Juta kepada KPUD RL untuk meloloskan PPP saat verifikasi, itu tidak benar. Kalau memang benar, buktinya apa?," tanya Rudi. Ia juga mengatakan akan menuntut orang yang menyebarkan tuduhan ini sebagai pencemaran nama baik,” tegasnya. Begitu pula dengan Ketua KPUD RL, Halid Saifullah, memberikan bantahan atas tuduhan suap terhadap KPUD RL sebesar Rp1 juta untuk meloloskan verifikasi factual PPP. “Tolong ditanyakan uang yang mana, dari mana, dan untuk apa? Kami tidak menerima uang, apalgi Rp1 juta. Verifikasi dilakukan sesuai dengan data factual,” kata Halid Saifullah dengan tegas. (ynl)

Sambungan Dari Hal 1 Selangkah... Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dalam sambutannya mengatakan pemekaran Kabupaten Lembak menjadi salah satu kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu. "Proses ini akan kita kawal bersama dan komunikasi yang terjaga dan baik sangat penting karena kesalahan dalam komunikasi bisa membawa dampak yang tidak baik," ujarnya. Ia mengharapkan seluruh masyarakat di tujuh kecamatan yang menjadi calon Kabupaten Lembak bersabar selama proses pemekaran di tingkat pusat

berjalan. Kepada para presidium pemekaran, ia mengharapkan masukan positif dalam setiap permasalahan yang mungkin muncul selama proses penggodokan di tingkat pemerintah pusat. Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Lembak, Ishak Zaidin mengatakan secara umum tidak ada kendala dalam persyaratan untuk membentuk daerah otonomi baru itu. "Seluruh persyaratan sudah lengkap, tidak ada lagi kendala bagi pemerintah pusat untuk tidak menyetujui usulan kami," katanya.

Ia menuturkan usulan pemekaran mulai dirintis pada 2006 dengan 10 orang tim inti, di mana tujuh kecamatan akan menjadi bagian dari calon Kabupaten Lembak. Tujuh kecamatan tersebut yakni Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, Binduriang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran dan Kota Padang. Tujuan pemekaran kata dia, tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan. (ms) "Dari beberapa desa pelosok menuju ibu kota kabupaten sangat

berat ongkos perjalanannya. Dari sisi perekonomian juga sangat penting karena selama ini seluruh hasil bumi dipasok ke Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan," ucapnya, menerangkan. Selain itu, menurutnya ekskewedanan Padang Ulak Tanding merupakan satu-satunya kewedanan di wilayah Provinsi Bengkulu yang belum mekar menjadi kabupaten. Kabupaten Rejanglebong sebagai kabupaten induk saat ini sudah mekar menjadi tiga kabupaten yakni Kepahiang dan Lebong. (Antara)

sawah ini. Karena hal ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani dan mendukung program pemerintah dalam penigkatan produksi beras di daerah ini. Di singgung masalah pertanggung jawaban keuangan Negara dalam kegiatan ini, Akbar Setyiawan mengatakan bahwa hal itu tidak ada masalah. "Saya hanya menyalurkan dana percetakan bagi lahan yang tidak bermasalah, bagi lahan yang

bermasalah dananya akan dikembalikan ke Kas Negara. Dan hal ini sudah saya instruksikan kepada petani," katanya. Dia menyebutkan, lahan pencetakan sawah yang tak bisa dibayarkan itu adalah di Kecamatan Air Padang meliputi Desa Kembang Manis 28 hektar, Desa Msigit 38 hektar dan hanya dapat di realisasikan 29 hektar. Sedangkan di Desa Pematang Balam 48 hektar dengan rincian anggaran Rp9.500.000/Hektar, sehingga dana

yang tersedia Rp2 M. Muhammad Akbar Setyiawan selaku PPK mengaku siap mempertanggung jawabkan penyaluran dana bantuan Sosial tersebut, dan ia sangat menyanyangkan jika anggaran ini di kembalikan ke Kas Negara. Kalau seperti ini caranya, kata dia, siapapun tidak akan mau mengurus program percetakan sawah ke depannya. "Kita harus memandang hal ini dari sudut Sosial Ekonomi, dan kita bukan berbicara Politik," ungkapnya. (rz)

Sambungan Dari Hal 1 Legislator... "Kerusakan DAS di Bengkulu sudah menimbulkan dampak nyata yang ditandai dengan bencana banjir, longsor hinga krisis air bersih," tuturnya. Budi mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan nomor 328 tahun 2009 menyebutkan, terdapat lima DAS prioritas di Provinsi Bengkulu karena kondisinya kritis. Lima DAS tersebut yakni DAS Bengkulu, DAS Ketahun, DAS Padang Guci, DAS Manna dan DAS Musi. S e m e n t a r a p a d a 2 0 11 , Kementerian Kehutanan kembali merilis bahwa dari 91 DAS di Bengkulu, 10 DAS menjadi prioritas karena kondisinya kritis. Selain lima DAS yang disebut di atas, terdapat lima DAS lainnya

yakni DAS Alas, DAS Kedurang, DAS Seluma, DAS Talo dan DAS Tanjung Aur. "Ini menunjukan bahwa kerusakan DAS di Provinsi Bengkulu semakin lama semakin meningkat," ucapnya. Budi menambahkan, DAS prioritas tersebut merupakan DAS kritis yang harus segera ditangani atau dipulihkan dengan berbagai kegiatan konservasi seperti reboisasi, penghijauan dan konservasi tanah dan air. Raperda tentang Pengelolan DAS Terpadu yang diusulkan Baleg menurutnya akan menjadi salah satu instrumen untuk merehabilitasi DAS yang kritis tersebut. Direktur Walhi Bengkulu Beny Ardiansyah mengatakan kerusakan

DAS tersebut tidak terlepas dari aktitivas pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan di hulu sungai. "Kerusakan menjadi masif akibat ekspansi pertambangan dan perkebunan," ujarnya. Menurutnya, pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan membuat akses masyarakat menuju kawasan yang seharusnya dilindungi semakin tinggi. Penyusunan Raperda tersebut kata Beny sangat penting untuk melindungi dan merehabilitasi DAS Bengkulu yang sudah kritis. "Harus resolusi untuk pemulihan kawasan, menjaga wilayah yang masih baik, dan memberi sanksi tegas terhadap perusak," katanya. (ms)


C Y M K

Halaman 8 Edisi 29 Kamis, 23 Mei 2013

Harga Rp 2500/eks, Luar Kota + Ongkos Kirim

Program Pencetakan Sawah di BU Bingungkan Petani

LEMBAK : Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kurnia Utama, didampingi Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, Selasa (14/05), menandatangani persetujuan lembaga DPRD untuk pembentukan daerah otonomi baru, Kabupaten Lembak. Semua persyaratan sudah lengkap, kini nasib Lembak untuk bisa menjadi kabupaten atau tidak, tinggal menunggu DPR RI. (Foto: ant)

Bengkulu Butuhkan Penerbangan Koneksi Domestik B ENGKULU (METRO) Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto mengatakan, Provinsi Bengkulu masih membutuhkan penerbangan untuk koneksi domestik, terutama antar daerah di Pulau Sumatra. "Penerbangan antarprovinsi masih kurang, hanya ada satu yaitu menuju Sumatra Barat, transit di Kabupaten Mukomuko," katanya di Bengkulu, Rabu. Seperti dilansir antara, Rabu, ia

mengatakan hal itu terkait rencana penerbangan perdana maskapai Garuda ke Bengkulu. Pesawat Garuda dijadwalkan terbang perdana dari Jakarta ke Bengkulu Rabu (15/5) dan akan mendarat di Bandara Fatmawati pada pukul 15.00 WIB. Suharto mengatakan pemerintah perlu menambah penerbangan domestik yang menghubungkan Bengkulu dengan sejumlah provinsi di Sumatra. "Kalau ke Jambi misalnya, kita harus ke Jakarta, termasuk ke Medan dan Aceh," tambahnya. Menurut Suharto pemerintah perlu

menyampaikan usulan ke maskapai Garuda untuk melayani koneksi domestik. Suharto juga menyarankan Gubernur membuat kesepakatan dengan daerah lain, terutama provinsi tetangga, agar penerbangan Garuda juga melayani ke daerah. "Agar Bengkulu tidak lagi terisolir," ucapnya. Terkait masuknya Garuda, Suharto mengatakan akan memberi dampak positif perkembangan bisnis dan ekonomi Provinsi Bengkulu. "Investor lebih percaya menanamkan modalnya di Bengkulu kalau Garuda sudah

terbang ke daerah kita," tambahnya. Masuknya Garuda menambah maskapai yang menerbangi Jakarta-Bengkulu setelah sebelumnya Citilink melayani penerbangan Jakarta-Bengkulu dan Sriwijaya serta Lion Air. Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu Eko Agusrianto mengatakan sejumlah penerbangan Bengkulu menuju sejumlah kabupaten provinsi tetangga akan dibuka tahun ini. "Penerbangan domestik dilayani pesawat perintis dimulai tahun ini," katanya. (ms)

B E N G K U L U U TA R A (METRO) - Pada tahun 2012 lalu, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara (BU) memprogramka pencetakan sawah. Untuk pencetakan sawah ini diserahkan kepada petani melalui kelompok tani untuk melakukan pencetakan sawah sendiri-sendiri. Setelah petani menyhelesaikan pencetakan sawah mereka, uang bantuan sosial untuk pencetakan sawah tersebut tak kunjung dibayarkan, bahkan hingga Mei 2013 ini masih belum dibayarkan. Mereka mempertanyakan hal ini, ternyata belakangan lahan perswahan yang mereka cetak tersebut diklim PT Pumawira Darma Upaya (PDU), karena dikatakan masuk dalam HGU milik perusahaan dan sudah dibebaskan. Tentu saja petani bingung dan panik setelah lahan mereka diklim berada dalam wilayah HGU milik PT PDU. Karena, dengan demikian mereka kehilangan lahan persawahan dan biaya pencetakan atas sawah mereka. Sebab, dengan masuknya lahan mereka ke dalam HGU PT PDU, berati biaya pencetakan sawah itu tak dapat dibayarkan oleh Dinas Pertanian. Yang tak kalah membuat mereka bingung dann panik, karena wilayah desa mereka terancam habis dan bakal dikuasai PT PDU. Sebab, jika dinyatakan masuk ke dalam HGU PT. PDU, berarti mereka tak berhak atas tanah mereka. Padahal mereka mengaku tak pernah menyerahkan lahan mereka

untuk dibebaskan guna penerbitan HGU perusahaan tersebut. "Mana mungkin kami menyerahkan lahan perkebunan dan persawahan kami kepada perusahaan. Sedangkan lahan tersebut tempat kami menggantungkan hidup," kata seorang petani di Desa Kembang Manis. Hal yang sama juga dikemukakan warga Desa Mesigit Kecamatan Air Padang, dan mereka merasa tak pernah menerima ganti rugi atas tanah mereka itu. Namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pencetakan sawah Dinas Pertanian dan Peternakan BU, menyatakan tak mungkin membayarkan uang bansos pencetakan sawah tersebut kepda petani yang lahannya berada dalam wilayah HGU PT PDU. Alasannya sekitar sembilan titik lokasi yang diklim sebagai lahan HGU itu sudah pernah mendapat ganti rugi dari perushaan. Sembilan titik lokasi percetakan sawah milik petani, khususnya di Desa Mesigit, Kecamatan Air Padang, tidak dapat di realisasikan dan Rp 85.500 000 yang sudah tersdia di rekening kelompok tani itu akan di kembalikan ke Kas Negara. Kegiatan pencetakan sawah ini sejak awal terlihat ada tanda-tanda akan menimbulkan persoalan. Pasalnya, sejak awal program pecetakan sawah, Dinas Pertanian tidak melibatkan pihak Badan Petahanan Nasional (BPN) untuk menetukan lokasinya. Sehingga tak diketahui apakah lahan petani itu masuk dalam HGU perusahaan atau tidak. Menurut PPK Kegiatan ini, Muhammad Akbar Setiawan S.Pt, ia sangat mendukung program pemerintah melakukan pencetakan Baca Program Hal 7...

Ilustrasi

C Y M K


Edisi 29 Revisi  

Metro Koran, Metro Bengkulu

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you