SURABAYA & SEKITARNYA JADWAL SALAT SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
04:08 11:44 15:05 17:57 19:11
JAKARTA & SEKITARNYA
SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 04:34 12:08 15:29 18:20 19:33
Berlangganan KORAN DUTA SURABAYA JAKARTA
0821 3185 7586
Kamis, 15 Februari 2018 n 29 Jumadil Awwal 1439 H
HARGA : Rp 3.500
KPK Tolak Rekomendasi Pansus Angket Nilai Pembentukan Lembaga Pengawas Tidak Diperlukan Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak setuju dengan rekomendasi Pansus Hak Angket DPR untuk lembaga antirasuah tersebut. Meski demikian, KPK tetap menghormati tugas dan fungsi pengawasan DPR, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi
Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). “Meskipun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi Pansus, namun dalam konteks hubungan kelembagaan, kami hargai sejumlah poin di laporan itu,” kata Juru Bicara
KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (14/2). Febri mengungkapkan, rekomendasi Pansus Hak Angket yang diterima KPK pada 9 Februari20108 berisi 13 halaman. Dalam rekomendasi itu, Pansus Hak Angket lebih banyak menjabarkan soal aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan SDM, dan keuangan. “Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional,” ujar Febri.
Atas poin-poin rekomendasi itu, KPK telah membalas surat pimpinan DPR tertanggal 13 Februari 2018. KPK mengajak DPR melakukan hal-hal yang substansial, khususnya untuk kepentingan masyarakat luas. Febri juga mengajak lembaga legislatif mencegah pelemahan KPK. Febri mengatakan, saat ini ada tugas penting DPR, yakni menguatkan pemberantasan korupsi melalui Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “KPK juga menegaskan sangat terbuka dengan evaluasi dan pengawasan,” ujar Febri. Tak hanya itu, hal yang harus menjadi perhatian khusus DPR adalah pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, Pengawasan Administrasi Pemerintah, dan Pembatasan Transaksi Tunai. Febri menuturkan pemberantasan korupsi termasuk Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) juga menjadi tanggung jawab DPR dan pemerintah serta pemangku kepentingan lain. “Jadi, ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, haruslah dilihat sebagai kerja bersama,” ujar Febri. KPK berharap, evaluasi dan pengawasan turut menjadi perhatian DPR. Pasalnya, dari tiga pelaku terbanyak pelaku korupsi yang diproses KPK, DPR ada di urutan ketiga dengan 144
“ BACA: KPK Tolak,..., hal 7
Jokowi Diminta Keluarkan Perppu Koreksi UU MD3 JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengoreksi sejumlah pasal kontroversial dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3). “Kami dorong Presiden terbitkan Perppu,” kata peneliti Indonesian Corruption Watch Almas Sjafrina dalam diskusi di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (14/2). Almas mencatat, ada empat pasal dalam UU MD3 yang harus dikoreksi oleh Jokowi. Pertama, Pasal 15 dan Pasal 84 yang mengatur penambahan dua kursi pimpinan MPR dan satu kursi pimpinan DPR. Pasal tersebut dinilai hanya menjadi alat bagi-bagi kekuasaan dan menghabisi anggaran. Kedua, Pasal 73 yang mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR namun enggan datang. Pasal ini juga dinilai membuat DPR bisa melakukan pemanggilan paksa secara sewenang-wenang. Ketiga, Pasal 122 huruf k, di mana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini dinilai mencederai demokrasi dan membungkam kritik masyarakat terhadap lembaga yang mewakilinya.
“ BACA: Jokowi Diminta,..., hal 7
r enungan Jadikanlah akhirat di hatimu,Dunia di tanganmu & akhirat di pelupuk matamu. Imam Syafi’i
jagat unik
IST
JADI TERSANGKA: Penyidik KPK menunjukkan barang bukti yang diamankan KPK dari OTT Bupati Subang Imas Aryumningsih didampingi Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Kantor KPK Jakarta, Rabu (14/2). Inzet: Imas Aryumningsih.
Bupati Subang Diduga Kampanye Pakai Suap JAKARTA –Bupati Subang Imas Aryumningsih diduga menggunakan suap untuk kepentingan kampanye. Imas memang merupakan calon bupati petahana pada Pilkada serentak 2018. Imas terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Selasa (13/2) malam. “Sebagian uang yang diterima diduga juga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bupati,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/2)
kemarin. Selain itu, Imas juga disebut mendapatkan fasilitas terkait pencalonan dirinya itu. Salah satu fasilitas yaitu berupa sewa mobil Toyota Alphard. “Selain uang, bupati juga menerima fasilitas terkait pencalo-
nannya tersebut antara lain berupa pemasangan baliho dan sewa kendaraan –mobil Toyota Alphard– untuk kebutuhan kampanye,” ujar Basaria. Imas bersama 2 orang yaitu Data (swasta) dan Asep Santika (Kabid Perizinan Pemkab Subang) diduga men-
SURABAYA – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno, mendapat kejutan istimewa saat berkunjung ke Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya, Rabu (14/2). Cucu Bung Karno itu dihadiahi qipao, pakaian tradisional khas Tiongkok, oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Kedatangan Puti Guntur disambut meriah dengan barongsai, kesenian tradisional Tiongok. Ia tersenyum bahagia dengan sambutan hangat dari komunitas muslim Tionghoa tersebut. Puti, yang dikenal sebagai sosok yang selalu tampil modis, mengatakan, pakaian tradisional khas Tionghoa punya banyak sisi unik dan menarik. ”Saya bahagia mendapat kado tanda persahabatan ini,” kata Puti.
duta/suud
KABEH SEDULUR: Puti Guntur Soekarno saat mengunjungi Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya, Rabu (14/2).
Puti menambahkan, Indonesia adalah negeri yang penuh keberagaman. Maka menjadi kewajiban seluruh warga negara untuk saling menghormati perbedaan. Itulah intisari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai calon wakil gubernur, Puti menegaskan komitmennya untuk terus menjaga Jawa Timur sebagai provinsi tempat tumbuh suburnya kerukunan. ”Sejak awal, Gus Ipul (Calon Gubernur Saifullah Yusuf ) dan saya bertekad menjadikan Jawa Timur sebagai rumah yang ramah bagi semua perbedaan, rumah yang berkah bagi semua yang tinggal di dalamnya tanpa terkecuali,” kata Puti sembari menyampaikan moto kampanyenya,
“ BACA: Kunjungi Masjid,..., hal 7
Sejumlah pengunjung melihat pagar ‘Love Lock’ saat perayaan Hari Valentine di dekat Kuil Nasional Our Mother of Perpetual Help di Kota Paranaque, Filipina, Rabu (14/2). Pagar ‘Love Lock’ tersebut dipenuhi dengan gembok sebagai simbol cinta abadi dengan Tuhan.lrtr
tidak terbit Berkaitan dengan libur nasional Tahun Baru Imlek 2569, Duta Masyarakat tidak terbit sehari pada Jumat, 16 Februari 2018, dan mulai terbit kembali Sabtu, 17 Februari 2018. Demikian harap maklum dan terima kasih.
Kolom tanya jawab keislaman ini diasuh KH Abdurrahman Navis LC MHI, wakil ketua PWNU Jatim, direktur Aswaja NU Center Jatim. Pembaca bisa mengajukan pertanyaan via email ke: Dumas@ sby.centrin.net.id atau SMS ke 08123595883
Suami Tak Bijak Alokasikan Gaji
ist
Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/2). Moeldoko menyadari, penyerangan beruntun terhadap pemuka agama yang terjadi di sejumlah tempat sudah ramai diperbincangkan publik. Bahkan ada pihak yang berspekulasi macam-macam. Khusus penyerangan di sebuah masjid di Tuban, Jawa Timur, Selasa (13/2) dini hari, kata Moeldoko, itu murni karena salah paham antara petugas masjid dengan pelaku. Mantan Panglima TNI ini menceritakan, semula pelaku yang mengidap penyakit TBC hendak menemui kiai di suatu tempat. Namun motor yang dikendarainya kehabisan bensin. Karena kewalahan tak memiliki uang
PENGHARGAAN: Aiptu Al Munir, anggota Polsek Gamping, Sleman, yang melumpuhkan Suliono, penyerang Gereja Lidwina, mendapatkan penghargaan dari Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofiri, Rabu (14/2).
“ BACA: Moeldoko Minta,..., hal 7
“ BACA: Suami Tak..., hal 7
Sejumlah penyerangan terhadap pemuka agama di tanah air mengundang kekhawatiran. Apalagi hal itu terjadi di tahun politik. Yang terbaru terjadi kekerasan di sebuah masjid di Tuban, Jawa Timur, Selasa (13/2) dini hari. Apa sebenarnya yang terjadi? K E PA L A S t a f Ke p r e s i d e n a n Moeldoko mengatakan, kepolisian masih mendalami kasus penyerangan terhadap pemuka agama. Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mengaitkan penyerangan tersebut dengan Pilkada. “(Penyerangan terhadap pemuka agama) Sama sekali tidak ada kaitannya (dengan Pilkada),” tegas
tanya jawab keislaman
Assalamu’alaikum wr wb. Ustad, saya Yemima dari Sidoarjo. Saya dan suami adalah keluarga kecil dengan penghasilan pas-pasan. Kami berdua sama-sama bekerja. Setelah sekitar tiga tahun menikah, baru terbongkar kalau suami sering menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan saya. Jumlahnya menurut saya sangat besar. Bahkan nilainya lebih dari gaji saya tiap bulan.Sementara pola hidup kami serba kurang. Uang itu digunakan untuk berfoya-foya dengan teman kerjanya. Kalau saya tanya baik-baik, suami langsung marah. Kalau saya menceritakan hal itu kepada orang tuanya (mertua saya), mereka malah membela suami (kami berdua masih tinggal di rumah mertua). Apa yang harus saya lakukan Ustad? Untuk penjelasannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamu’alaikum wr wb.
Moeldoko Minta Jangan Kaitkan Pilkada Gembok Cinta Filipina
“ BACA: Bupati Subang,..., hal 7
Kunjungi Masjid Cheng Ho, Puti Perkuat “Kabeh Sedulur”
Marak Penyerangan terhadap Pemuka Agama, Ada Apa?
REUTERS
erima uang dari Miftahhudin (swasta/ PT ASP). Uang suap diduga agar Imas memberikan izin pembuatan pabrik di Subang senilai Rp 1,4 miliar. Uang tersebut diduga terkait
Editor : Muhammad hakim Layouter : Ismail Amrulloh